Teluk Serewe jadi kawasan budidaya berkelanjutan melalui ADPE

Teluk Serewe jadi kawasan budidaya berkelanjutan melalui ADPE

OPSINTB.com - Rumput laut menjadi salah satu komoditas yang telah dikembangkan di Lombok Timur sejak 1987, khususnya di Teluk Serewe. Komoditas ini bahkan pada tahun 2018 lalu mendominasi hingga 50 persen produksi perikanan Lombok Timur.

Seiring berkembangnya budidaya rumput laut, dibutuhkan pengelolaan yang tepat demi terwujudnya kawasan budidaya berkelanjutan. Karena itu Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy menyambut baik kawasan Teluk Serewe sebagai percontohan pengelolaan kawasan akuakultur dengan pendekatan ekosistem (ADPE) kawasan budidaya rumput laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama WWF dan FAO.

Pada rapat pembahasan penyusunan dokumen rencana implementasi percontohan pengelolaan kawasan akuakultur dengan pendekatan ekosistem kawasan budidaya rumput laut di Teluk Serewe yang berlangsung Selasa (14/6/2022) di Rupatama 1 Kantor Bupati itu, Bupati Sukiman berharap adanya peningkatan perekonomian masyarakat Serewe dan sekitarnay secara khusus, dan masyarakat Lombok Timur secara umum. "Terlebih ADPE menjadi salah satu opsi pengelolaan kawasan budidaya perikanan yang mengedepankan sektor sosial, ekonomi dan lingkungan," pungkansya.

Rapat yang dihadiri pejabat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI Iman Indrawarman tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku budidaya rumput laut di Kawasan Teluk Serewe.

Sebagai percontohan, nantinya diharapkan adanya perbaikan pengelolaan kawasan budidaya rumput laut di kasawan Teluk Serewe yang akan mewujudkan budidaya perikanan berkelanjutan. Berdasarkan pre-assessment tim kementrian, 65 persen kawasan budidaya rumput di lokasi tersebut telah dikelola dengan baik.

Selain pihak kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kalautan dan Perikanan Lombok Timur, FAO, serta WWF Indonesia, rapat ini juga menghadirkan pembudidaya rumput laut Teluk Serewe, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UKM dan OPD terkait lainnya. (red)