Pemkab Lotim buka sayembara arsitek pembangunan Gedung Wanita dan Taman Rinjani Selong

 

OPSINTB.com - Di tengah geliat pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melangkah lebih jauh dari sekadar membangun. Mereka ingin menciptakan ikon, sebuah wajah baru bagi Kota Selong di Gumi Patuh Karya, simbol itu tak hanya menjadi kebanggaan namun juga merepresentasikan semangat.

Langkah itu dimulai dengan peluncuran sayembara desain arsitektur tingkat nasional untuk pembangunan Gedung Serbaguna (Gedung Wanita) Selong sekaligus penataan ulang lanskap Taman Rinjani. 

Sayembara ini bukan sekadar kompetisi, tetapi undangan terbuka bagi para arsitek Indonesia untuk menuangkan imajinasi dan gagasan terbaik mereka.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur, Dewanto Hadi menegaskan, fasilitas yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan. 

"Kondisi Gedung Wanita saat ini sudah tidak mencukupi untuk acara-acara skala besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan gedung baru yang multifungsi," ucap Dewanto Hadi, belum lama ini.

Sayembara ini dibuka bagi seluruh arsitek profesional di seluruh Indonesia untuk membawa ide-ide segar dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah, ucapnya, telah menyiapkan apresiasi fantastis bagi para pemenang dengan total hadiah mencapai ratusan juta; juara satu sebesar Rp 150 juta, juara dua Rp 100 juta, dan juara III Rp 75 Juta.

"Target rampung tahun 2027. Proses pendaftaran telah dibuka sejak 16 Maret dan akan berlangsung hingga 4 April 2026," katanya.

Gedung serbaguna baru ini nantinya dirancang untuk menampung hingga 3 ribu orang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan. Sementara itu, revitalisasi Taman Rinjani akan diarahkan menjadi ruang terbuka hijau yang lebih luas dan modern.

"Proyek ini menjadi salah satu program prioritas daerah yang diharapkan mampu meningkatkan estetika kota sekaligus fungsi pelayanan publik," tutup Dewanto. (zaa)

BGN tantang dapur MBG sajikan menu bintang 5 seharga tetap Rp10 ribu

 

OPSINTB.com - Badan Gizi Nasional (BGN), menantang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk menghadirkan makan yang berkualitas tinggi setara dengan bintang lima namun tetap dengan harga bahan baku Rp10 ribu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mendorong lahirnya inovasi menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mampu menghadirkan makanan berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau.

Dia berharap kolaborasi antara ahli gizi dan koki profesional dapat menghasilkan menu khas MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memiliki kualitas setara hidangan kelas atas.

"Saya berharap suatu hari keluar inovasi-inovasi makanan dari ahli gizi dan chef-chef profesional sehingga akan keluar khas program makanan bergizi yang kualitasnya sekelas bintang 5 tapi harganya harga Program MBG dengan bahan baku Rp10 ribu," ucapnya di Bogor, pada Selasa (17/3/2026) yang di kutip dari laman BGN.go.id.

Dia menekankan bahwa inovasi produk menjadi semakin penting, terutama dalam pelaksanaan program selama bulan Ramadan. Pada periode tersebut, makanan yang disajikan tidak hanya harus bergizi dan segar, tetapi juga memiliki daya tahan lebih lama.

"Inovasi produk ini penting terutama terkait dengan program selama bulan Ramadan, di mana kita membutuhkan makanan yang berkualitas tinggi, fresh, tapi tahan lama. Nah ini tantangannya," kata Dadan.

Dadan juga menyoroti perkembangan pesat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam satu tahun terakhir. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya jumlah SPPG masih sekitar 1.000 unit, kini telah meningkat signifikan menjadi sekitar 25.000 unit di seluruh Indonesia.

Menurutnya, peningkatan skala ini turut membawa tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Meski terdapat sejumlah kecil SPPG yang menjadi sorotan publik, ia menilai hal tersebut masih dalam batas wajar jika dilihat dari keseluruhan jumlah yang beroperasi.

"Jadi kalau ada 62 yang membuat viral menjadi sesuatu yang luar biasa dari 25.000, jadi kalau dihitung secara persentasi sebetulnya kecil tetapi itulah yang kemudian dilihat oleh masyarakat," terangnya

Dadan menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan secara internal agar kualitas layanan MBG dapat merata di seluruh daerah. Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

"Kita patut terus melakukan perbaikan ke dalam supaya kualitas merata dan tidak ada satu pun SPPG yang menyimpang dari juknis dan SOP yang ditetapkan," pungkasnya. (zaa)

Cegah balap lari liar di malam Ramadan, Polres Lombok Tengah gelar Runmadhan Cup

 

OPSINTB.com - Mencegah terjadinya balap lari liar di jalan raya pada malam bulan suci Ramadan seperti yang terjadi di Bypass BIL-Mandalika beberapa hari lalu, Polres Lombok Tengah mengadakan lomba lari bergengsi bertajuk ‘’Runmadhan Kapolres Cup 2026’’ 100 meter.

Runmadhan Cup diadakan di depan Mako Polres Lombok Tengah pada Sabtu (14/3/2026) usai pelaksanaan salat tarawih. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah antusias menyaksikan kegiatan ini. 

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi sebagai wadah bagi pemuda dan masyarakat Lombok Tengah untuk menyalurkan bakat positif sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

‘’Melalui semangat olahraga, kita bersama-sama mewujudkan kamtibmas yang kondusif, aman dan nyaman, khususnya di bulan Ramadhan di wilayah hukum Lombok Tengah,’’ kata Kapolres saat dikonfirmasi di lokasi.

Dia melanjutkan, sebanyak 300 lebih peserta mengikuti lomba ini. Para peserta tidak hanya pelari Lombok Tengah saja, tetapi berasal dari berbagai daerah di NTB, seperti Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat dan Mataram.

‘’Mari kita buktikan bahwa pemuda Lombok Tengah kreatif, sehat dan cinta damai!’’ serunya.

Runmadhan Cup melombakan empat kategori, yakni: U 10-15, U 16-20, U 21 ke atas, serta kategori wanita. Untuk malam pertama lomba diisi babak penyisihan, dan rencananya pada malam final besok malam akan dihadiri Kapolda NTB dan sejumlah pejabat tinggi Polda NTB.

‘’Untuk final kita adakan besok. Ada Kapolda, pejabat Polda hadir untuk mengikuti kegiatan final kita,’’ ujar Eko.

Polres Lombok Tengah menyediakan hadiah Rp2 juta untuk juara umum, Rp1,5 juta untuk juara pertama, Rp1 juta untuk juara kedua dan Rp750 ribu untuk juara ketiga. Selain itu, Kapolres menambahkan para pemenang akan diberangkatkan ke Pulau Bali untuk liburan.

‘’Kita harapkan kegiatan ini juga untuk mencari bibit sprinter Lombok Tengah, yang bisa menembus nasional,’’ tambahnya. (red)

Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)

Pemkab Lombok Timur launching bantuan paket sembako, sasar 198 ribu warga miskin

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, resmi melaunching program bantuan paket sembako tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu berlangsung di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Rabu (11/3/2026).

Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan tersebut. 

Bantuan sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang masuk dalam kategori desil satu hingga desil dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, program bantuan sembako ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kami memberikan bantuan sembako ini kepada masyarakat miskin ekstrem dan miskin, dari desil satu sampai desil dua sesuai batas yang bisa diperoleh masyarakat kita," ucap Iron saat penyaluran bantuan di Desa Masbagik Selatan.

Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas akibat adanya penyesuaian anggaran. Karena itu, pada tahun ini pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan sembako Ramadan.

Untuk tahun depan, kata dia, bakal dilakukan hal serupa dengan melihat kemampuan anggaran. Dia berharap, tidak turun bahkan bisa bertahan atau meningkat.

Menurutnya, program bantuan tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk tetap hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam program tersebut, bantuan sembako akan didistribusikan kepada sekitar 198.776 warga Lombok Timur yang terdaftar dalam desil satu dan dua sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Bantuan sembako yang dimulai hari ini harus secepatnya diselesaikan sebelum Lebaran,: tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah mengatakan, program pembagian sembako tersebut ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis daerah.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 198.776 paket sembako akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pembagian bantuan dilakukan berdasarkan data DTSEN dengan prioritas utama bagi warga yang berada pada desil satu dan dua. Jika kuota masih tersedia, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat pada desil tiga, bahkan di beberapa desa hingga desil empat.

"Data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah daerah berharap bantuan paket sembako tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri. (zaa)

Hilang misterius, bocah dua tahun asal Sembalun masih dalam pencarian

 

OPSINTB.com – Muhammad Rapip Saki (2,5), bocah asal Dusun Dasan Kodarat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur dilaporkan hilang saat tengah asyik bermain sendirian dekat kubangan air di dekat rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.00 Wita, Minggu (08/03/2026).

Kapolsek Sembalun, IPTU Lalu Subadri, membenarkan peristiwa tersebut. Dia memaparkan, pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari orang tua korban dan langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian.

Dia menuturkan, peristiwa bermula sekitar pukul 07.00 Wita, saat itu, ibu korban, Yuni, sedang sibuk berjualan di depan rumah. Ia sempat melihat putranya bermain di sebuah kubangan air yang berjarak tak jauh dari posisinya.

Selang 15 menit, saat sang ibu kembali mengecek, Rapip sudah tidak ada di lokasi semula.

"Pencarian mandiri sempat dilakukan oleh keluarga dan tetangga, namun tidak membuahkan hasil," ujar IPTU Lalu Subadri.

Melihat anaknya tak kunjung ditemukan, ayah korban, Merli (52), langsung mendatangi Mapolsek Sembalun pada pukul 12.00 WITA untuk meminta bantuan pencarian.

Kondisi geografis di sekitar lokasi hilangnya korban menjadi tantangan tersendiri. Diketahui, lokasi bermain korban hanya berjarak sekitar 10 meter dari aliran sungai dan dikelilingi oleh rimbunan pohon bambu.

Fokus pencarian dilakukan di sekitar lokasi terakhir korban terlihat, area rumpun bambu, hingga menyisir aliran sungai di Dusun Dasan Tengak Timuk. Hingga pukul 17.00 WITA, pencarian dan masih belum ditemukan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Polsek Sembalun telah berkoordinasi dengan unit SAR Kecamatan Sembalun serta pemerintah desa setempat untuk memperluas radius pencarian.

Dirinya menghimbau agar seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki anak balita, lebih ekstra dalam melakukan pengawasan.

"Jangan biarkan anak bermain sendirian di area terbuka yang dekat dengan sungai atau lokasi berbahaya lainnya," ucapnya.

Ada pun ciri-ciri anak tersebut  yakni kulit putih, rambut hitam, saat bermain menggunakan sweater hijau dan celana warna hijau botol.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari unsur kepolisian, Satsabhara, unit SAR, dan warga setempat masih terus berupaya mencari keberadaan Muhamad Rapip Saki. Aparat berharap korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. (red)

Dikbud Lombok Timur usulkan 4.876 PPPK paruh waktu jadi penuh waktu tanpa tes

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status sebanyak 4.876 tenaga guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. 

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur, ditembuskan kepada Direktur GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M Nurul Wathoni mengatakan, pihaknya telah mengirim surat resmi agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes atau tahapan sejenisnya.

"Saya sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan tanpa tes atau tahapan sejenis lainnya agar dapat menjadi PPPK penuh waktu," ucap Nurul Wathoni, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut diajukan untuk memberikan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu yang saat ini bekerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dia membeberkan, ada beberapa poin yang melatarbelakangi usulan tersebut yakni pertama, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu sangat dibutuhkan di berbagai satuan pendidikan, baik sebagai guru, tenaga tata usaha, operator sekolah, maupun di kantor UPTD serta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. 

Menurut mantan Kepala MAN 1 Selong ini, hal ini terjadi lantaran masih adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dan kependidikan.

Kedua, tenaga PPPK paruh waktu telah memiliki masa pengabdian yang panjang di dunia pendidikan di Lombok Timur. Bahkan banyak diantaranya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Ketiga, hampir 90 persen tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur telah memiliki sertifikasi. Hal itu, ucapnya, menunjukkan mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang dinilai layak untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Nurul Wathoni berharap bahwa perubahan status ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang pengembangan karier bagi para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut.

"Saya melihat bahwa tenaga PPPK paruh waktu ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan karier, sehingga perlu perubahan status menjadi PPPK penuh waktu," terangnya. (zaa)