Diperiksa Jaksa, Sekda Loteng irit bicara

 

OPSINTB.com - Sebuah Toyota Fortuner berjalan pelan memasuki Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Seorang ajudan berbadan tegap sigap membuka pintu mobil. Tak berselang lama, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H Lalu Firman Wijaya (LFW) keluar dari dalam Kantor Kejaksaan. 

LFW hari ini, Selasa (5/5/2026) memenuhi panggilan Jaksa untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan truk sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pengelolaan APBDes. LFW diperiksa kurang lebih lima jam.

Saat dikonfirmasi wartawan, LFW irit bicara. ‘’Nanti tanya penyidiknya,’’ ujar LFW. Ia juga enggan menjawab pertanyaan wartawan perihal tahun pengadaan dump truk tersebut. ‘’Saya lupa,’’ jawab LFW.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Loteng, Alfa Dera membenarkan bahwa LFW dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus.

Kata Alfa Dera, LFW diperiksa langsung Kasi Jampidsus Dimas Praja Subroto. Sebagaimana keterangan penyidik, ujar Alfa Dera, LFW diperiksa terkait pengadaan dump truk.

LFW, jelas dia, dicecar puluhan pertanyaan. ‘’Nanti untuk informasi teknisnya akan kami sampaikan setelah informasi dari Seksi Jampidsus,’’ jelas dia.

Pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tetapi sepanjang bersangkutan masih dibutuhkan keterangannya, maka kapasitasnya sama di mata hukum.

Selain LFW, pada hari yang sama, Kejaksaan juga memanggil eks Kepala DLH, Amir Ali. Berbeda dengan LFW, Amir Ali hanya diperiksa sebentar lalu pergi meninggalkan Kantor Kejaksaan.

‘’Memang dalam beberapa hari ini, dalam rangka pemberkasan percepatan seluruh perkara penyidikan yang telah kami tangani, telah memanggil beberapa saksi-saksi,’’ terangnya.

Terkait penetapan calon tersangka, Kejaksaan belum berani memutuskan siapa saja yang terlibat. ‘’Yang pasti jika sudah ada perbuatan melawan hukum, kemudian sudah ada kerugian negara tentu akan diputuskan siapa yang bertanggung jawab.’’

‘’Sepanjang didukung dengan dua alat bukti, semuanya sama di mata hukum,’’ tegas Alfa Dera. (wan)

3 jemaah haji Lombok Tengah batal berangkat

 

OPSINTB.com - Tiga calon jemaah haji (CJH) asal Lombok Tengah dipastikan batal berangkat tahun ini. Dari jumlah tersebut, seorang di antaranya meninggal dunia, sedangkan dua lainnya harus menunda dikarenakan sakit.

‘’Total ada tiga. Yang terakhir kemarin ada di kloter 07 setelah diperiksa ada tuberkulosis (TB),’’ terang Kepala Kantor Kementrian Haji Lombok Tengah, H Lalu Syamsul Hadi pada wartawan, Senin (4/5/2026).

Syamsul Hadi menambahkan pembatalan keberangkatan terjadi menjelang persiapan akhir. Bahkan seorang di antaranya telah berada di Asrama Haji, tetapi terpaksa dijemput oleh keluarganya karena dilaporkan sakit.

‘’Dan sekarang masih dirawat di RSU Provinsi Mataram. Kami pastikan tertunda ke tahun depan,’’ imbuh mantan Kepala KUA Kecamatan Pujut tersebut.

Kendati tiga CJH tersebut batal berangkat, kuota CJH Lombok Tengah tetap terpenuhi karena diisi langsung oleh CJH kabupaten lain.

‘’Dua orang yang sakit diisi CJH kabupaten lain, sedangkan yang meninggal dunia digantikan anaknya,’’ ujarnya.

Kata Syamsul, sebagian besar CJH Lombok Tengah tahun ini telah berusia lanjut. Mereka telah diterbangkan pada kloter 02 dan 07. Syamsul merinci, CJH lansia yang telah berangkat berjumlah 68 orang. 26 orang berangkat di kloter 02, dan 42 orang berangkat di kloter 07.

‘’Lansia menjadi prioritas untuk diberangkatkan 2026 ini,’’ kata dia.

Adapun kloter tersisa, yakni kloter 12 akan diberangkatkan pada 6 Mei mendatang. Mereka akan tergabung bersama CJH asal Kabupaten Lombok Timur. Sekira pukul 6 pagi, mereka dipastikan sudah tiba di Asrama Haji.

‘’Kloter 12 langsung menuju Jeddah. Masuk gelombang kedua,’’ ucapnya.

Kemudian pemberangkatan terakhir, yakni kloter 15 akan berangkat pada 9 Mei dan bakda magrib sudah sampai di Asrama Haji.

Sesuai laporan ketua kloter di Arab Saudi, Syamsul melanjutkan, saat ini kondisi seluruh jamaah dalam kondisi sehat. Tidak ada kendala yang dihadapi oleh para jamaah. Hanya saja pembagian kamar belum merata.

‘’Pembagian kamar merata. Mereka harus sabar menunggu,’’ tandasnya. (iwn)

Bank NTB Syariah mendunia! Transaksi lintas negara semakin mudah dengan QRIS Cross Border

 

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah terus memperkuat transformasi layanan digital dengan mencatatkan keberhasilan implementasi QRIS Cross Border, yang memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar.

Melalui inovasi ini, nasabah dan merchant Bank NTB Syariah kini dapat melayani pembayaran dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Malaysia, Thailand, dan Singapore secara mudah, cepat, dan aman.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung ekosistem pembayaran digital nasional yang terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses transaksi bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Mengusung semangat “Lokal ke Global”, Bank NTB Syariah menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu bersaing secara teknologi dan menghadirkan layanan berstandar internasional.

 

QRIS Cross Border menjadi bukti nyata bahwa layanan keuangan daerah kini telah mendunia, sejalan dengan penguatan positioning NTB sebagai destinasi wisata global yang modern dan inklusif.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan:

“Keberhasilan implementasi QRIS Cross Border ini merupakan bagian dari inovasi tanpa batas yang terus kami dorong. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah kini sejajar dengan bank nasional lainnya dalam hal teknologi pembayaran internasional. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memudahkan wisatawan asing bertransaksi secara cashless dengan aman dan nyaman tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.”

Beliau juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat layanan digital Bank NTB Syariah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan transaksi di sektor pariwisata dan UMKM.

Dengan QRIS Cross Border, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran langsung menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya tanpa perlu menukar uang tunai. 

Hal ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kenyamanan bertransaksi di berbagai destinasi unggulan di NTB.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, inovasi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi transaksi non-tunai, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Bank NTB Syariah akan terus menghadirkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi QRIS dan penguatan platform RIMO (Rinjani Mobile Banking) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan sesuai prinsip syariah. (red)

Miq Iqbal resmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani, dorong pertumbuhan ekonomi lokal

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal meresmikan Pusat Informasi Geopark Rinjani (PIGR) di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu (2/5/2026). 

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan lingkar Gunung Rinjani.

Gubernur Iqbal mengatakan, kehadiran PIGR tidak hanya berfungsi sebagai pusat data dan informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Peluncuran PIGR adalah bagian dari upaya mendorong tumbuhnya ekonomi di kawasan lingkar Rinjani,” ucap Miq Ibal.

Ia berharap PIGR Sembalun tak hanya digunakan sebagai pusat pengembangan data, informasi, tapi juga mendukung ekonomi masyarakat di lingkar kawasan Rinjani. 

"Tim Geopark Rinjani berperan penting dalam mendorong tumbuhnya ekonomi di kawasan lingkar Rinjani," katanya.

Sementara itu, General Manager Geopark Rinjani-Lombok, Qwadro Putro Wicaksono, menilai kehadiran PIGR akan menjadi ruang kolaborasi sekaligus sumber inspirasi bagi masyarakat setempat.

“Kehadiran UMKM mitra Geopark Rinjani dalam acara ini merupakan upaya untuk mempromosikan potensi ekonomi masyarakat di lingkar Rinjani,” jelasnya.

Qwadro menambahkan, ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan UMKM sebagai mitra strategis. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah kegiatan konservasi berbasis kopi, mengingat kopi Lombok memiliki cita rasa dan aroma yang khas.

“Melalui program ini, kita berharap dapat mendorong lahirnya sumber ekonomi baru di kawasan lingkar Rinjani,” pungkasnya.

Untuk diketahui peresmian ini turut dirangkaikan dengan pameran produk UMKM mitra Geopark Rinjani-Lombok yang berasal dari wilayah Kecamatan Sembalun. 

Produk-produk tersebut mencerminkan potensi lokal yang diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (zaa)

Setahun berjalan, program MBG belum menjangkau sekolah terpencil Lombok Timur

 

OPSINTB com – Setahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan. Lengkap dengan segala dinamikanya di lapangan.

Namun demikian program anyar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu, belum dirasakan semua siswa sekolah.

Seperti di SD Negeri 4 Selaparang dan SMP Negeri 1 Satu Atap Suela di RT Lendang Belo, Dusun Batu Tinja, Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah siswa di sekolah itu, hingga kini belum mencicipi setiap hidangan menu dari program itu.

Iman, salah seorang guru di sekolah itu membenarkan hal tersebut. Meski sudah tahu program itu berjalan, tapi siswa di sekolah ini belum pernah merasakannya. 

Ia mengungkapkan rasa prihatin setiap kali melihat sekolah lain menerima distribusi MBG menggunakan kendaraan dapur SPPG. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesedihan karena sekolahnya seolah terabaikan.

"Sedih rasanya, karena hanya kami yang belum dapat," ucap Iman saat ditemui di sekolah, Kamis (30/4/2026).

Dia menceritakan, momen saat sebuah mobil masuk ke lingkungan sekolah dan sempat disambut antusias oleh para siswa yang mengira bantuan MBG telah datang. Namun harapan itu pupus setelah diketahui mobil tersebut milik kepala sekolah.

"Anak-anak sempat senang dan berharap, tapi ternyata bukan. Sekarang mereka sudah jarang bertanya, mungkin karena sudah bosan menunggu," jelasnya

Menurut Iman, pihak sekolah belum mengetahui secara pasti alasan belum tersalurkannya program tersebut. Ia mengatakan, sebelumnya beberapa pihak sempat meminta data siswa, namun tidak ada tindak lanjut setelahnya.

Di sisi lain diakuinya, lokasi sekolah cukup terpencil dengan akses jalan yang rusak dan sulit dilalui.

"Jumlah siswa sekitar 70 orang, tapi akses ke sini memang jauh dan jalannya rusak. Mungkin itu jadi kendala," tuturnya

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) UPTD Dikbud Kecamatan Suela, Mohamad Sakban menjelaskan,  kedua sekolah tersebut masuk dalam kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dalam skema MBG, bukan kategori reguler.

Kendati demikian durinya mengaku sudah mencoba berkomunikasi agar bisa sementara dilayani oleh dapur terdekat.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian kapan program MBG untuk kategori 3T tersebut akan mulai dijalankan.

“Mohon maaf, sampai sekarang belum ada informasi lanjutan dari pimpinan,” pungkasnya. (zaa)

JMSI NTB dan ITDC sepakati kerja sama promosi KEK Mandalika ke dunia

 

OPSINTB.com - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar silaturahim dan media gathering dengan manajemen InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) di kawasan destinasi super prioritas Mandalika, Jumat (01/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di titik ikonik Bukit 360 Sirkuit Mandalika ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam mempromosikan potensi pariwisata NTB ke kancah internasional.

Rombongan pengurus JMSI NTB dipimpin langsung oleh Ketua JMSI NTB, H Boy Mashudi, dan diterima oleh Manager Stakeholder dan VIAR ITDC, Gresita Siahaan. Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB, Safrudin yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi antara pengelola kawasan dan organisasi media.

Dalam kesempatan tersebut, H Boy Mashudi menekankan pentingnya peran media siber dalam menjaga citra positif kawasan Mandalika. Ia menyatakan bahwa JMSI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan pengelola kawasan dalam mendiseminasikan informasi yang akurat dan berkualitas.

"Silaturahim ini adalah langkah nyata untuk membangun visi bersama dalam memajukan pariwisata daerah. JMSI NTB siap mendukung penuh publikasi internasional KEK Mandalika melalui jaringan media siber yang profesional guna memastikan pesan kemajuan pembangunan tersampaikan dengan baik ke seluruh dunia," ujar Boy Mashudi.

Senada dengan hal tersebut, Manager Stakeholder dan VIAR ITDC, Gresita Siahaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif JMSI NTB. Menurutnya, keberadaan media siber sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik dan investor, terutama menghadapi kalender event balap dunia di Sirkuit Mandalika.

"Dukungan media sangat kami butuhkan untuk menjaga stabilitas informasi di kawasan. Pertemuan di Bukit 360 ini menjadi simbol keterbukaan dan kesiapan kami untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman media dalam memotret setiap perkembangan positif di Mandalika," ungkap Gresita.

Sementara itu, pihak Dinas Kominfotik NTB melalui Kabid IKP, Safrudin mengapresiasi terjalinnya komunikasi dua arah yang produktif antara ITDC dan JMSI. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, sehingga KEK Mandalika tetap menjadi magnet utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi santai mengenai strategi komunikasi publik dan sesi dokumentasi dengan latar belakang panorama menyeluruh lintasan sirkuit dan keindahan alam pesisir Lombok Tengah. (red)

Titik balik pembangunan NTB: DTSEN sebagai single source of truth

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menegaskan transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan perencanaan dan penentuan sasaran program. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bantuan sosial dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan tumpang tindih data selama ini.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Pembagian Peran Pemanfaatan DTSEN yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H Ahsanul Khalik, di Kantor Diskominfotik NTB, Rabu (29/4/2026).

“DTSEN akan menjadi single source of truth. Ini langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid, meminimalisir kesalahan sasaran, dan mempercepat penanganan kemiskinan,” tegas pria yang akrab dipanggil Aka.

Ia menjelaskan, tata kelola DTSEN di NTB disusun secara terintegrasi: Gubernur sebagai pengendali kebijakan, Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan lintas OPD, Diskominfotik sebagai walidata, OPD sebagai produsen data, serta tim teknis sebagai pengolah data.

Senentara itu Kepala BPS NTB, Wahyudin menegaskan, DTSEN membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menargetkan program, dari pendekatan umum menjadi berbasis klasifikasi kesejahteraan (desil) yang lebih presisi.

Ia memaparkan, proses verifikasi lapangan (ground check) tahap kedua per 8 April 2026 telah mencapai 17,51 persen, dengan dukungan pendamping PKH sebesar 23,85 persen di NTB.

“Validasi ini memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ini bukan sekedar statistik, tetapi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat,” ujarnya.

Melalui pendekatan desil (1–10), pemerintah kini dapat merancang intervensi yang lebih adaptif, tidak hanya terbatas pada kelompok sangat miskin.

“Program bisa menyasar desil 1 sampai 5 sesuai kebutuhan. Ini membuka peluang masyarakat naik kelas secara bertahap,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, akses data tetap mengikuti prinsip perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data agregat melalui mekanisme resmi, sementara data by name by address (BNBA) tetap dijaga kerahasiaannya.

Ke depan, BPS akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Juni–Agustus 2026 untuk memastikan pembaruan data yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Bappeda NTB menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan ke depan wajib berbasis data, dengan DTSEN sebagai rujukan utama. Melalui aplikasi SEPAKAT, data digunakan mulai dari analisis hingga penyusunan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Dinas Sosial NTB menyampaikan masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait akurasi informasi dari masyarakat. Penguatan peran pemerintah desa dan koordinasi dengan BPS kabupaten/kota menjadi kunci dalam proses verifikasi.

Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, turut mendukung penguatan DTSEN, termasuk mendorong penempatan tenaga fungsional statistisi di OPD serta peningkatan keamanan dan interoperabilitas melalui portal NTB Satu Data.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan: Menerbitkan Surat Edaran Gubernur untuk memperkuat verifikasi data hingga tingkat desa, menyusun regulasi yang mewajibkan OPD menggunakan DTSEN dalam seluruh program, mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk analisis data

Aka menegaskan, implementasi DTSEN menjadi titik balik dalam sistem pembangunan daerah.

“Kita tidak lagi bekerja dengan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data yang presisi. Ini perubahan mendasar agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (red)