Bupati Iron minta Baznas ratakan besaran bantuan untuk guru honorer

 

Foto: Bupati Iron serahkan bantuan secara simbolik kepada guru honorer Lombok Timur.

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur, saat ini tengah menyalurkan bantuan kepada 3.856 orang guru honorer di lingkup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. 

Bantuan yang digelontorkan itu ditujukan pada 117 SD dan 180 SMP swasta dengan total anggaran Rp 1 Miliyar lebih.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menghadiri langsung pendistribusian program Baznas responsif insentif guru honorer SD dan SMP Swasta Kabupaten Lombok Timur itu, yang dilaksanakan di aula kantor Baznas Kamis, (11/9/2025).

Bupati  juga serah terima secara lagsung bantuan tersebut kepada guru honorer yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Iron menyinggung perbedaan yang di berikan kepada guru yang di wilayah Sambelia hanya Rp 200 ribu. Lantaran itu dirinya meminta jangan dibeda-bedakan, semua harus adil.

"Jagan dibeda-bedakan mau orang kota atau orang terpencil tetap sama, samakan saja supaya tidak ada yang iri," kata H Iron.

Dirinya mendorong optimalisasi peran Baznas dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Target nasional penghimpunan zakat mencapai Rp500 triliun, dan daerah harus aktif mengajukan proposal agar masyarakat lebih banyak merasakan manfaatnya.

Ia mengingatkan, semua pihak tidak hanya dituntut mengkritisi pemerintah, tetapi juga mendukung dengan doa dan kerja sama.

“Tugas kita bukan hanya mengeluh. Doakan bupati dan jajaran agar sehat, diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan masyarakat sampai ke Jakarta. Dengan begitu, program untuk rakyat bisa semakin besar,” pintanya.

Menanggapi instruksi bupati, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Lombok Timur, HM Hamidi mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti perintah tersebut, soal menyamakan besaran bantuan insentif yang diberikan kepada guru.

"Kekurangannya sekitar mencapai 77 juta," beber dia.

Sesuai perintah bupati, terkait kekurangan yang Rp 100 ribu tersebut pihkanya akan segera lakukan eksekusi. Nilai Rp 200 ribu, sebutnya, sudah jadi kebijakan dari Kemenag.

Dijelaskannya, Kemenag menitipkan zakat, infak, sedekahnya wajib di setorkan melalui lembaga Baznas yang selama 5 tahun kemarin, pendistribusian langsung tanpa ada pendampingan dari lembaga.

"Pada periode tahun ini sejak dilantik untuk merubah SOP yang ada agar setiap pendistribusian zakat, infak, sedekah yang kita himpun melalui kemenag yang disetorkan ke Baznas harus terbuka dan transparasi," terangnya. (zaa)

Gubernur NTB pastikan tindak lanjut 9 tuntutan mahasiswa Cipayung Plus

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Mimbar Rakyat yang digelar oleh aliansi mahasiswa Cipayung Plus, terdiri dari HMI, IMM, HIMMAH, PMII, LMND, KMHDI, dan GMNI, di Tuwa Kawa, Selasa (9/9/2025). Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat.

Dalam forum tersebut, mahasiswa mengusung Gerakan 9 September dengan sembilan tuntutan utama serta respons terhadap kondisi sosial di daerah khususnya dan Indonesia secara umum.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan bahwa mahasiswa adalah bagian dari anak bangsa yang peduli, bukan perusak.

“Saya tidak anti kritik. Justru kritik penting agar kekuasaan tidak korup. Aspirasi yang adik-adik sampaikan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” tegas Gubernur.

Melalui Mimbar Rakyat ini, sekali lagi Gubernur menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi rutin dengan mahasiswa dan masyarakat, agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan daerah yang berpihak kepada rakyat.

“Kami ingin memastikan mahasiswa dan aktivis bisa menyampaikan pendapat secara damai tanpa intimidasi. Jangan sampai ruang demokrasi ini terganggu, kedepan mungkin 2 bulan sekali kita lakukan” tambahnya.

Selain isu demokrasi, Gubernur juga menyoroti persoalan ekonomi. Ia mengakui kontribusi sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar, namun dampaknya terhadap daya beli masyarakat masih terbatas. Karena itu, Pemprov NTB mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM.

“Tiga pilar utama pembangunan kita adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Semua kebijakan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Gubernur.

Perwakilan Cipayung Plus, Ketua GMNI NTB Al Mukmin, menyambut baik sikap terbuka pemerintah. Dirinya menilai dialog ini memberi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami merasa lebih didengar karena Gubernur merespon satu per satu tuntutan kami. Harapan kami, janji tindak lanjut ini benar-benar dijalankan, bukan hanya sekadar ucapan,” tutupnya. (red)

Bupati dan DPRD Lotim satu suara soal nasib Sekwan

 

Foto: Ketua DPRD Lombok Timur dan anggota menemui massa aksi di depan gedung DPRD setempat. (kin/opsintb)

OPSINTB.com - Aksi bagi makanan (nasi) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, berbuntut panjang. Massa yang tergabung dalam Cipayung Plus, merasa dikerdilkan. 

Tak sedikit orang yang menyebut hal itu merupakan tindakan tak pantas. Ada juga sebagian orang mendukung langkah itu.

Koordinator lapangan koalisi Cipayung Plus, Baehaqi, dalam pengantar orasinya menegaskan apa yang dilakukan itu mencidrai marwah gerakan, terlebih hal itu disampaikan di media. 

"Kami minta Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mencopot Sekretaris Dewan, H Ahyan," teriaknya, Rabu (3/9/2025).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, saat menemui massa aksi mengatakan memiliki tujuan yang sama menjadikan Lotim sebagai daerah yang maju, berwibawa, dan dihormati oleh orang luar. Jangan sampai, kata dia, diinjak-injak oleh orang.

"Apa yang menjadi tuntutan adik-adik selesai di tangan saya," ucap Iron.

Namun, dirinya meminta waktu jangan sampai dua hari melainkan dua minggu. Pasalnya proses mutasi itu harus melawati pengusulan. 

"Diterima atau tidak diterima saya tetap akan melaksanakan tuntutan adik-adik," tegasnya.

Pantauan opsintb.com, usai orasi di depan kantor bupati massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur, sekira pukul 13.30 Wita. 

Sekira pukul 14.30, massa di depan gedung kantor DPRD Lotim bertambah. Selain aliansi Cipayung Plus, juga massa dari aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil.

Demonstran mengepung dua gerbang kantor DPRD Lotim. Aliansi Cipayung Plus, cepat memanas. Saling dorong dengan aparat pun tak terhindarkan.

Kendati demikian, suasana kembali kondusif. Saat Ketua DPRD Lotim dan pimpinan fraksi menemui massa aksi.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Yusri mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk memberi rekomendasi ke Bupati Lotim. Sebab, yang memiliki kewenangan ialah bupati.

"Itu ada mekanismenya," ucapnya.

Pihaknya menginginkan Lotim kondusif. Dia menerangkan, surat tersebut akan segera dikirim sebab waktu yang diberikan hingga hari Senin depan.

Dia merasa waktu yang diberikan oleh mahasiswa cukup. Sebab, hanya surat rekomendasi.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengirim surat ke DPR RI sesuai dengan tuntutan per 1 September 2025, kemarin.

Setidaknya ada dua poin dalam surat tersebut yakni mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan pencabutan tunjangan DPR RI.

"Kami sudah kirim, kami sudah tunjukan buktinya ke massa aksi," ujarnya. (kin)

Massa aksi tuntut revisi Perbup Lotim Nomor 10 Tahun 2013

 

OPSINTB.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus, turun melakukan aksi, Senin (01/9/2015). Setidaknya ada 9 organisasi kemahasiswaan ada dalam koalisi tersebut.

Di depan Kantor Bupati Lombok Timur, mereka menyinggung prihal kenaikan pajak di Gumi Patuh Karya. Menurut massa aksi, kejatuhan Raja Louis XVI, lantaran pajak naik.

"Karena pajak masyarakat bersatu menurunkan Raja Louis," terang massa aksi.

Selain pajak, Yogi Setiawan, perwakilan koalisi dari PC PMII Lombok Timur juga menyampaikan beberapa tuntutan. Menurutnya PPID Lombok Timur belum maksimal, lantaran itu pihaknya meminta agar dilakukan perbaikan supaya lebih transparan.

Revisi Perbup Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tentang keterbukaan dokumen APBD, Perda, Perbup, Surat Keputusan (SK Dinas dan Lembaga), agar disediakan dalam laman resmi daerah.

Wakil Bupati Lotim, H Moh Edwin Hadiwijaya, yang menemui massa aksi berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan massa aksi.

"Kami menjamin keterbukaan informasi publik," terangnya. (kin)

Delegasi Balkan lirik potensi PLTA dan pariwisata NTB

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima kunjungan delegasi sejumlah negara Balkan bersama Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri RI, Winardi Hanafi Lucky, di Ayom Suite Mataram, Rabu (27/8/2025).

Delegasi yang hadir antara lain Momcilo Vukovic (Kedutaan Bosnia), Daniel Boychev Dobrev (Kedutaan Bulgaria), Nikson Ballco (Kedutaan Albania), dan Elena Maria Emandi (Kedutaan Rumania).

Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di NTB. Para delegasi dijadwalkan meninjau Danau Segara Anak sebagai salah satu sumber energi terbarukan, serta mengunjungi Universitas Mataram untuk membahas kerja sama riset dan pengembangan energi bersih.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan bahwa selain Lombok, Pulau Sumbawa juga memiliki potensi besar, khususnya di sektor pariwisata.

“Sumbawa punya banyak potensi dan kami perlu mengeksplorasi serta mengembangkan lebih jauh, termasuk berinvestasi di bidang pariwisata berkelanjutan yang berbasis sosial dan budaya,” ujar Gubernur.

Ia juga memaparkan berbagai langkah Pemprov NTB dalam memperkuat konektivitas pariwisata, antara lain pembukaan rute penerbangan baru ke Labuan Bajo, Yogyakarta, Malang, dan Perth (Australia). Mulai bulan depan, NTB juga akan menghadirkan rute kapal cepat Sanur-Mandalika dan penerbangan komersial pertama Sea Plane.

“Dengan Sea Plane komersial ini, wisatawan dapat langsung terbang dari Lombok menuju destinasi unggulan di Sumbawa, seperti Teluk Saleh, dengan lebih cepat. Konektivitas ini sekaligus membuka akses pariwisata NTB ke kawasan timur Indonesia,” jelasnya.

Gubernur juga menyinggung potensi Pulau Moyo di Sumbawa yang telah dikenal dunia melalui Amanwana Resort, tempat berlibur tokoh internasional seperti Michael Jackson dan Lady Diana. Saat ini, Pemprov NTB tengah mendorong pengembangan resort mewah di Lombok Selatan serta menjalin komunikasi dengan sejumlah investor global.

Kunjungan delegasi Balkan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama energi terbarukan dan investasi pariwisata NTB yang berkelanjutan. (red)

NTB siap sukseskan program prioritas nasional Presiden Prabowo

 

Foto: Gubernur Iqbal foto bersama dengan seluruh kepala daerah se-NTB usai gelar Rakor.

OPSINTB.com - Pemprov NTB menggelar Rakor dengan Bupati/Walikota se-NTB pada Senin (25/8/2025), di Ruang Rapat Vila Hara Sembalun, Lombok Timur.

Selain dihadiri Bupati/Walikota se-NTB dan unsur Pimpinan Perangkat Daerah, Rakor ini dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur NTB, Pj Sekda NTB, unsur Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam Rakor yang dimoderatori Pj Sekda NTB tersebut mengangkat isu-isu program prioritas pembangunan nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk implementasinya di Provinsi NTB termasuk pelaksanaannya di 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

Ada tiga isu mengemuka yang diangkat dalam Rakor tersebut, di antaranya Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang targetnya harus segera dibentuk di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal meminta ada keseragaman dan satu garis visi dan misi program pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

Gubernur mengapresiasi usaha dan kerja bersama Bupati Walikota se NTB dalam melakukan persiapan maksimal dalam memperkuat dan membentuk Kopdes Merah Putih, termasuk pembinaan dan pelatihan bagi pengembangan sumber daya bagi kemajuan Kopdes Merah Putih di daerah masing-masing 

"Sambil jalan termasuk dalam memperkuat legalitas Kopdes ini juga diupayakan dalam pelaksanaannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMDES yang sudah lebih dulu ada. Kolaborasi ini penting dilakukan agar dalam perjalanannya kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling menopang dan melengkapi. Harapan kami agar Pemerintah Kabupaten Kota tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna merumuskan kebijakan yang tepat, karena semata-mata Kopdes ini dibangun dengan azas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal," kata Miq Iqbal sapaan karib Gubernur NTB.

Isu pembangunan strategis lainnya yang mengemuka pada Rakor kali ini juga terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional sebagaimana dalam laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB H Ahsanul Khalik diketahui NTB dalam catatan  progres capaian secara nasional termasuk provinsi dengan capaian tercepat.

"Untuk itu Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program MBG ini bisa berjalan maksimal di masing-masing daerah dengan mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

SPPG sendiri merupakan dapur umum atau unit layanan yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi untuk para penerima manfaat program MBG.

Tema sentral yang satu ini kata Gubernur harus dipacu dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota termasuk bagaimana di setiap Kabupaten/Kota juga untuk mensegerakan Satgas SPPG. Bahkan di Provinsi juga sudah terbentuk Satgas Pengaduan bagi pelaksanaan MBG ini.

"Harapannya Kabupaten/Kota juga bisa membentuk lembaga-lembaga pendukung seperti ini. Dan guna memperkuat dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, juga diharapkan pemberdayaan ataupun penyedian bahan-bahan pangan kebutuhan MBG bisa dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyulai. Kita bahkan akan menggandeng pondok pesantren se NTB sebagai pilot project dimana para jamaah dan atau masyarakat sekitar bisa  mensuplay dan memenuhi kebutuhan pangan MBG ini. Ini tentu langkah baik bagi kemajuan UMKM kita di tingkat lokal termasuk bagaimana menyasar dan menyentuh kawasan-kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3 T)," ingat Gubernur.

Miq Iqbal yang pernah sebagai Dubes Indonesia untuk Turki ini mengakui program MBG Presiden Prabowo ini sangatlah mulia untuk pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan mencerdaskan bangsa. Meski demikian tidak sedikit anomali dan distorsi pelakanaan di lapangan mengalami kendala. Namun secara perlahan dan itikad kuat dan secara bersama-sama untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dirinya meyakini program MBG ini akan semakin kuat dan berjalan sesuai harapan," tukasnya.

Terakhir Gubernur mengingatkan  Pemerintah Kabupaten/Kota untuk intens memaksimalkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait kendala di lapangan untuk  pembangunan Sekolah Rakyat termasuk mencari solusinya dan Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Selain itu isu-isu lingkungan yang selama ini terjadi dan mengemuka di Pulau Sumbawa agar tidak terjadi dampak  yang selalu berulang-ulang Pemprov NTB bersama Pemkab Pemkot se Pulau Sumbawa akan menggelar pertemuan khusus. (red)

Gubernur Iqbal targetkan 1.166 Kopdes Merah Putih tancap gas Oktober

 

Foto: Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. (istimewa)

OPSINTB.com - Seribu lebih koperasi desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi NTB telah berbadan hukum. Ditargetkan Kopdes Merah Putih ini pada Oktober mendatang sudah tancap gas. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menargetkan 1.166 Kopdes bakal diaktivasi. Dari jumlah tersebut baru beberapa yang aktif. 

"Kita sudah 100 persen terbentuk secara badan hukum. Targetnya di bulan Oktober semua sudah aktif," katanya, Rabu (20/8/2025).

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Kopdes Merah Putih beserta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di ruang Rapat Tambora. 

Dijelaskan, nantinya akan ada percontohan sebanyak lima kopdes di setiap kabupaten/kota. Tujuannya sebagai role model sekaligus pelatihan bagi kopdes lainnya.

"Saya tadi sudah memberikan arahan untuk membuat model-model di tingkat provinsi. Lima di masing-masing kabupaten/kota sebagai model," ucapnya. 

"Ini sebagai semacam TOT sebagai model di masing-masing kabupaten," sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Dubes RI untuk Turki itu menyebut fokus utama untuk sementara waktu bagi kopdes adalah bidang distribusi. Seperti pendistribusian produk Bulog hingga Pupuk Indonesia. 

"Kopdes juga akan tetep mengidentifikasi pontensi lokal untuk kemudian dipasarkan melalui kopdes tersebut," pintanya. 

Selain produk Bulog, sambung Iqbal, Kopdes Merah Putih dapat terlibat di PT Pos, Pertamina LPG, dan sejumlah produk lainnya. 

"Jadi mana yang bisa dulu kita pakai untuk distribusi. Sambil mengidentifikasi  potensi lokal yang bisa dijual ke luar melalui koperasi langsung ke pengguna," tambahnya.

Terkait modal, Iqbal belum menyebutkan secara spesifik sumber anggaran yang akan dikelola oleh Kopdes. Yang terpenting, pengurus koperasi dapat segera mungkin belajar berbisnis.

"Ada cara yang lebih kreatif, jangan sedikit-sedikit daerah," tandasnya. 

Iqbal meminta Kopdes Merah Putih memulai untuk belajar berbisnis dan perbankan. 

"Termasuk punya refrensi mengenai cash flownya," tambahnya. (red)