OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM Nursiah mengatakan, program pembangunan Sekolah Rakyat (SR) merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Loteng menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi program tersebut.
Dia menegaskan, persoalan legalitas lahan dan perizinan bukan menjadi kendala. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 9,9 hektare yang berlokasi di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, dengan status kepemilikan yang sudah jelas berdasarkan sertifikat resmi.
''Kita sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk segera disampaikan ke Kementerian Sosial,'' ujar Wabup dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Pembangunan SR di Ruang Rapat Utama Bupati Lombok Tengah, Kamis (5/6/2025).
Ia menambahkan, dokumen persyaratan akan dikirim ke pemerintah pusat dalam waktu dekat, direncanakan pada pekan depan. "InsyaAllah minggu depan kita akan berangkat ke pusat untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut," imbuhnya.
Dari sisi infrastruktur dasar, kata Nursiah, lahan yang disiapkan telah memiliki akses terhadap air bersih dan listrik. Namun demikian, Wabup mencatat bahwa akses jalan menuju lokasi pembangunan masih perlu ditingkatkan.
Tak hanya soal infrastruktur, Pemkab juga memastikan bahwa warga sekitar lokasi mendukung penuh pembangunan SR. ''Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,'' katanya.
Ia berharap, keberadaan SR di Loteng dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini, lanjutnya, tidak akan membebani keuangan daerah karena sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SR merupakan sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain pendidikan, siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis, dengan prioritas penerimaan bagi warga sekitar lokasi sekolah.
Dalam rakor tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya, jajaran Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKAD, Bapperida, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta Camat Pringgarata dan Batukliang. (iwn)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami