Lentera Ramadan digelar di Kopang, masyarakat & UMKM Loteng rasakan manfaat

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal membuka kegiatan Lentera Ramadhan yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Jelojok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan ini digelar dengan konsep berbeda. Jika sebelumnya terpusat di Islamic Center Mataram, tahun ini kegiatan disebar ke beberapa daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

‘’NTB akan dibangun merata dari Sape sampai Ampenan. Tidak lagi terpusat di Mataram,’’ ujar Gubernur.

Selain menjadi ajang silaturahmi masyarakat selama bulan suci Ramadan, lanjut Iqbal, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai stand UMKM yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal.

‘’Untuk mempromosikan dan menjual produk mereka,’’ imbuhnya.

Sementara, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Lombok Tengah, khususnya Kecamatan Kopang, sebagai lokasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, momentum Ramadan menjadi kesempatan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

‘’Semoga kolaborasi ini terus berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,’’ harapnya.

Usai pembukaan, Gubernur NTB bersama Ketua TP PKK NTB Hj Sinta Agathia Iqbal meninjau berbagai stand UMKM yang akan berlangsung selama 4–8 Maret 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong geliat ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan selama bulan Ramadan. (iwn)

Satpol PP Lombok Tengah Ikuti Bimtek Penindakan BKCHT

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan operasi pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal. 

Kegiatan ini digelar selama dua hari, 12–13 Februari 2026, di Hotel Grand Royal Batujai.

Bimtek tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dalam menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. 

Melalui kegiatan ini, para personel dibekali pemahaman teknis, regulasi, hingga strategi pelaksanaan operasi di lapangan agar berjalan efektif, terukur, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan itu, para narasumber menekankan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. 

Karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal harus dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi.

Selain peningkatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga memperkuat sinergi antara Satpol PP, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dalam pengawasan barang kena cukai. Koordinasi lintas sektor dinilai penting guna memastikan operasi pemberantasan berjalan optimal dan tidak tumpang tindih kewenangan.

Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan ketertiban umum di daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara humanis namun tetap tegas. 

Operasi yang akan dilaksanakan nantinya mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, serta tetap berkoordinasi dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang cukai.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung upaya pemerintah pusat memberantas peredaran barang kena cukai ilegal serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. 

Dengan adanya Bimtek tersebut, seluruh personel Satpol PP diharapkan semakin profesional, berintegritas, dan siap menjalankan tugas dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak peredaran rokok ilegal. (wan)

Pasokan dari petani lokal terbatas, Pemkab Loteng datangkan cabai rawit dari Sulawesi Selatan

 

OPSINTB.com - Menekan lonjakan harga cabai rawit selama Ramadan 1447 Hijriah, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menerima pasokan cabai sebanyak 1 ton dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Diketahui selama beberapa pekan terakhir harga cabai rawit merah di pasaran tembus Rp 200 ribu perkilogram. Naiknya harga cabai dipicu terbatasnya pasokan dari petani lokal karena faktor cuaca.

Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah mengatakan, pasokan cabai dari luar pulau ini merupakan upaya konkret pemda untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok makanan selama Ramadan.

‘’Tambahan stok cabai rawit ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan cabai rawit di pasar tradisional maupun di tingkat distributor, sehingga harga kembali stabil dan lebih terjangkau,’’ kata Nursiah di BIZAM awal pekan ini.

Nursiah menambahkan, cabai yang didatangkan akan dijual dengan harga Rp 68-73 ribu perkilogram, sehingga mampu menjaga keseimbangan harga di konsumen.

‘’Kami juga akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasaran serta terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk mengantisipasi lonjakan harga lainnya sepanjang Ramadan 1447 Hijriah,’’ tambahnya.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bappenas NTB, Rinna Syawal juga mengatakan pihaknyalah yang memfasilitasi distribusi pangan dengan mendatangkan cabai rawit dari Enrekang. ‘’Tujuannya membantu menstabilkan harga di pasar,’’ tukasnya.

Ditegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemda dalam menjaga daya beli masyarakat. ‘’Serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga wajar di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan,’’ demikian Rinna. (wan)

Ranwal RKPD Loteng 2027 mulai dibahas

 

OPSINTB.com - Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Tengah (Loteng) 2027 telah mulai dibahas. Pembahasan berlangsung di ballroom kantor bupati setempat, Kamis (26/2/2026).

Tema RKPD 2027 adalah “Penguatan Transformasi Masmirah” dalam artian RPJMD 2027 akan diarahkan pada eksekusi program prioritas secara menyeluruh. Pemda mengimplementasikan program unggulan lintas sektor dengan pendekatan inklusif dan berbasis masyarakat.

‘’Contohnya perluasan cakupan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,’’ terang Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri saat dikonfirmasi usai membuka acara.

Kata dia, rencana kerja Pemda pada 2027 mendatang harus mulai dibahas dari sekarang. Sebagai salah satu contoh; rencana pembangunan Batalyon Tempur di Kecamatan Praya Barat harus dipikirkan infrastruktur pendukungnya dari sekarang.

‘’Sedetail-detailnya harus dipikirkan,’’ kata Pathul.

Selain itu, Pathul melanjutkan, kebutuhan 500 orang prajurit yang akan ditempatkan di batalyon, seperti sembako dan kebutuhan lainnya harus dipersiapkan secara baik, karena secara tidak langsung kehadiran para prajurit akan berdampak terhadap perekonomian Loteng sendiri.

‘’Misalkan kita pasok beras, sayur, dan bahan pokok lainnya ke mereka. Tentu ini akan meningkatkan perekonomian para petani kita ke depan,’’ imbuhnya.

‘’Utamanya, kata dia, rencana pembangunan 2027 akan berprioritas pada program jangka panjang,’’ demikian Pathul.

Sementara itu, Wabup Loteng HM Nursiah menyampaikan, rancangan awal 2027 masih melihat rancangan awal 2026. Kemudian, apa yang menjadi kekurangan akan disinkronkan dengan RKPD tahun sebelumnya.

‘’Sinkronisasi Pemda Loteng dengan pemerintah pusat, yang programnya di tempatkan di Loteng segera menyesuaikan kaitannya dengan itu,’’ ujar Wabup singkat.

Adapun beberapa prioritas pembangunan daerah Loteng 2025-2029 adalah peningkatan kualitas daya saing SDM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan penguatan modal sosial, budaya dan harmoni masyarakat. (wan)

Bupati Pathul sebut dirugikan dari banjir yang terjadi di Kuta

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, merasa dirugikan dari kejadian banjir yang melanda wilayah Kuta, Kecamatan Pujut kemarin. Dirugikan yang dimaksud bupati dua periode tersebut adalah karena para investor yang membeli tanah pegunungan dari warga kemudian membangun villa dan hotel tidak pernah melapor ke pemda setempat.

‘’Gunung-gunung itu kan tanahnya masyarakat. Kami tidak tahu masyarakat sudah menjual ke siapa dan kapan dijual. Inilah penyebabnya (banjir). Kami jengkel dan dirugikan,’’ kata Pathul Bahri pada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Terkait itu, pihaknya bakal segera memanggil para investor untuk melakukan inventarisir. Kendati demikian, Pathul mengaku telah turun lapangan meninjau kerusakan yang ditimbulkan banjir kemarin.

‘’Kemarin kami langsung turun. Kami minta orang-orang yang punya ekskavator untuk membantu membersihkan sidemen lumpur,’’ aku Pathul.

Dia memaklumi bahwa kejadian ini adalah bagian dari pesatnya pembangunan di Kuta Mandalika. Selain itu, Pathul melanjutkan, kejadian ini disebabkan oleh intensitas hujan yang berlangsung terus menerus selama lima hari.

Adapun banjir yang melanda beberapa wilayah di Lombok Tengah kemarin menyebabkan sebanyak 1.500 kepala keluarga terdampak. Dari rumah terendam banjir hingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

‘’Itu banyak di Kecamatan Praya Timur dan di Pujut. Kemudian di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan dua wilayah tersebut,’’ ucapnya.

Suami dari Hj Nurul Aini tersebut menambahkan, bakal melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Pathul sangat berharap masyarakat juga sadar bahwa menjaga lingkungan tidak harus dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif.

‘’Kami harap masyarakat menanamkan jiwa kebersamaan, kesadaran; bahwa lingkungan ini adalah milik kita bersama untuk dijaga,’’ tandas Ketua DPD Gerindra NTB itu. (wan)

Pemkab Loteng dorong percepatan pendidikan inklusif berbasis data

 

OPSINTB.com - Pemkab Loteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data di daerah, Rabu (25/2/2026).

Kepala Bapperida Loteng, H Lalu Wiranata menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi-validasi asesmen lanjutan yang tengah dilakukan melalui jejaring puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, yakni 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis,” ujarnya.

Menurutnya, temuan tersebut berkaitan erat dengan capaian mutu layanan pendidikan, termasuk pembentukan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama. 

‘’Data PBS yang telah divalidasi Dinas Kesehatan kini menjadi salah satu basis data dalam perencanaan pembangunan daerah,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Wabup Loteng, HM Nursiah menegaskan, data 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar merupakan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak secara strategis.

“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah-pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia mengapresiasi dukungan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Program INOVASI, yang selama ini mendampingi penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.

Menurut Wabup, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak, yakni akses fisik dan lingkungan, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.

Melalui forum ini, Pemkab Loteng berharap setiap komitmen dukungan dirumuskan secara jelas dan terukur; untuk siapa, kapan dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutannya. Sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh anak-anak.

“Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutup Wabup. (wan)

PDAM Tiara Loteng dan PT Angkasa Pura BIZAM MoU layanan air bersih bandara

 

OPSINTB.com - PDAM Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) menekan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terkait penyediaan layanan air bersih di kawasan bandara. MoU itu berlangsung di Aula PT Angkasa Pura, Selasa (24/02/2026).

Direktur Tiara, Bambang Supratomo mengatakan, MoU tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BUMD dan BUMN di Loteng.

“Secara teknis dan non teknis, kita harus berani mengambil sikap seperti ini sebagai upaya menjaga sinergisitas antara BUMN dan BUMD agar terus berjalan,” ujar Bambang saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, keberadaan Angkasa Pura di Loteng diharapkan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui dukungan layanan air bersih oleh PDAM, yang juga berpotensi menambah pendapatan perusahaan daerah dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebagai BUMD, kami ingin menunjukkan bahwa PDAM naik kelas. Tidak hanya melayani masyarakat umum, tetapi juga fasilitas vital seperti bandara. Ini bentuk simbiosis mutualisme yang berjalan,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, sebelumnya layanan air bersih ke Angkasa Pura sudah berjalan, namun belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur. Dengan hadirnya SPAM Mandalika, kapasitas pelayanan kini dinilai lebih siap untuk mendukung kebutuhan bandara.

Melalui sistem tersebut, wilayah yang sebelumnya dilayani Instalasi Pengolahan Air (IPA) Batujai kini telah tercover SPAM Mandalika. Dengan demikian, distribusi dari IPA Batujai dapat dialihkan untuk mengoptimalkan suplai ke kawasan bandara.

“Secara sistem jaringan sudah kami evaluasi dan telaah. Secara teknis, pelayanan untuk bandara sangat dimungkinkan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Dalam ruang lingkup kerja sama, PDAM Tiara akan menyuplai kebutuhan air bersih di seluruh kawasan bandara. Ke depan, BIZAM akan sepenuhnya menggunakan air bersih dari PDAM.

Saat ini, kebutuhan air bersih bandara mencapai sekitar 800 meter kubik per bulan. Angka tersebut berpotensi meningkat seiring rencana pengembangan bandara.

Selain suplai air, PDAM juga menyiapkan jaringan distribusi serta tenaga teknis (manpower) untuk memastikan sistem pelayanan di dalam kawasan bandara berjalan optimal.

Pada kesempatan itu, Bambang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Loteng yang telah memberikan rekomendasi, sehingga kerja sama tersebut dapat terwujud. Ia juga mengapresiasi General Manager Angkasa Pura BIZAM atas komitmen dan komunikasi intensif hingga tercapai MoU ini.

“MoU ini sudah beberapa kali dibahas dan akhirnya menemukan titik temu. Kami berharap kerja sama ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta daerah,” pungkasnya. (wan)

Reses di Desa Sintung, Dewan Murdani serap aspirasi kaum muda

 

OPSINTB.com - Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) dari Fraksi NasDem, Murdani, melaksanakan reses di enam titik di Daerah Pemilihan V (Jonggat-Pringgarata) beberapa pekan lalu. Salah satu titik tersebut berada di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata.

Kunjungan Murdani ke Karang Jangkong merupakan bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya kaum muda. Dani mengatakan telah menampung beragam aspirasi para pemuda, salah satu yang paling krusial adalah terkait mengurangi angka pengangguran.

‘’Oleh sebab itu, mereka minta diberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, semisal tata rias, tata boga, bengkel, dan lain-lain,’’ kata Dani melalui pesan WhatsApp, Senin (23/2/2026).

Dani melanjutkan, aspirasi penting lainnya seperti perbaikan jalan lingkungan, perbaikan lampu penerangan lingkungan, rabat jalan, dan pengelolaan sampah yang belum optimal juga menjadi perhatian. Terlebih saat ini transfer pusat ke desa dikurangi, sehingga desa dipastikan tidak dapat memenuhi program perbaikan tersebut.

‘’Oleh sebab itu mereka sampaikan aspirasi melalui kami. Itu akan kami tampung dan perjuangkan pada program berikutnya,’’ ujar Dani.

Tak kalah penting, beberapa isu sosial juga menjadi aspirasi para pemuda, seperti permintaan perhatian kepada guru ngaji serta perhatian terhadap kegiatan keagamaan.

‘’Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, semua aspirasi yang diserap akan dikompilasi dan tabulasi oleh tim saya untuk nanti diarahkan ke OPD mana diusulkan, dan insyaallah akan terealisasi pada tahun anggaran berikutnya,’’ tandas Murdani. (iwn)