Respons cepat PDAM atasi aduan konsumen, Bambang: Kalau ada yang lamban, kita tindak

 

OPSINTB.com - PDAM Tirtha Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik bagi konsumen. Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan atau konsumen ditanggapi cepat. Tidak sampai beberapa jam petugas langsung datang ke lokasi untuk mengatasi segala keluhan. Hal itu sejalan dengan semangat PDAM 'memberikan pelayanan prima bagi masyarakat'.

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengatakan memberikan pelayanan cepat dan tepat terhadap konsumen adalah bagian dari moto PDAM. Penanganan cepat terhadap kosumen sudah diterapkan diseluruh unit pelaksana teknis di masing-masing kecamatan.

''Kalau ada pengaduan, kami langsung respons hari itu juga tanpa menunggu lama, ini adalah bentuk tanggungjawab kami kepada konsumen,'' ujar Bambang, Selasa (7/1/2026).

Bambang sendiri akan tegas memberikan sanksi kepada UPT yang lelet dalam menanggapi setiap pengaduan konsumen. ''Setiap pengaduan harus direspons cepat, kalau ada yang lamban, kita tindak,'' ungkapnya. 

Selama ini diakui bahwa kecepatan merespon setiap pengaduan cukup teruji. Setiap pengaduan yang dilaporkan secara langsung ataupun melalui call center langsung ditindak lanjuti. 

''Sepanjang masalahnya bisa kita atasi hari itu kita langsung selesaikan. Kecuali gangguan yang cukup berat dan memakan waktu lama seperti longsor dan lain lain,'' katanya.

Yang pasti, dia menambahkan, PDAM akan terus berbenah, memperbaiki pelayanan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan baik. Hanya saja pembenahan pelayanan tidak semudah membalik tangan, butuh proses, butuh waktu dan butuh dukungan pemerintah dan masyarakat. 

''Kami akan terus bergerak, terus berbenah demi perbaikan pelayanan, mohon dukungannya,'' tutupnya. (iwn)

Komisi III DPRD Loteng minta pemda rangkul sekolah swasta, solusi bagi guru non database

 

OPSINTB.com - Anggota Komisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar memberikan solusi bagi pemerintah daerah setempat agar tak merumahkan 715 orang guru yang tidak masuk non database. 54 orang di antaranya bahkan telah berstatus profesional atau telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurut Ki Agus Azhar, dinas bersangkutan harus segera mendata jumlah sekolah yang swasta yang bernaung di Dikbud untuk memastikan; apakah masih kekurangan guru atau sudah terpenuhi. Dengan demikian, guru yang telah mendapatkan sertifikasi di sekolah negeri bisa digeser ke sekolah swasta, dan sekolah swasta tidak perlu khawatir terkait gaji.

''Karena dia tidak akan membebani sekolah swasta, tidak akan digaji. Tapi, dia cukup dengan sertifikasi atau inpassing itu,'' kata Ki Agus Azhar saat ditemui di ruangannya, Selasa (6/1/2025).

Dengan demikian, dia melanjutkan, pemerintah daerah tidak akan perlu lagi merumahkan mereka. Bahkan, dia yakin sekolah swasta akan bersyukur, karena dapat tambahan guru dengan cuma-cuma.

Dikatakan, pemerintah daerah agar segera merangkul sekolah swasta serta menganalisa sekolah swasta yang bernaung di Dikbud. Lalu bagaimana solusi bagi yang belum sertifikasi? Ki Agus Azhar mengatakan, guru yang belum sertifikasi bisa mengusulkan di sekolah swasta jika sekolah tersebut kekurangan guru.

''Yang penting pas jamnya. Cuma permasalahan hari ini adalah semua sekolah belum dianalisa. Semua sekolah swasta di bawah naungan Dikbud ini kekurangan guru atau kelebihan guru,'' ucapnya.

''Sehingga ada solusi bagi mereka yang tidak masuk di Paruh Waktu itu.''

Oleh sebab itu, dia berharap para guru yang rencananya akan dirumahkan untuk tidak putus harapan. Asalkan bersabar, istiqamah, dan ikhtiar, maka akan ada solusi terbaik. ''Tidak mungkin tidak ada solusinya, tapi ya bersabar,'' ujarnya.

Terkait pelatihan atau kursus yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada para honorer yang akan dirumahkan, dia menilai seharusnya tidak ditolak. Paling tidak melalui pelatihan itulah nanti yang akan menjadikan mereka memiliki kompetensi yang lebih baik.

''Jadi, seyogyanya yang akan dirumahkan ini kalau diberikan pelatihan, ya jangan ditolak,'' harapnya.

Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menyatakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menegaskan larangan perekrutan honorer. Jadi, menurut dia, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah sesuai ketentuan undang-undang.

''Kalau jalan lain sebagai tenaga non ASN, kami belum temukan. Jadi, mereka tidak dilanjutkan kontraknya,'' kata Firman. (wan)

Polres Loteng tahan terduga pelaku sodomi asal Kecamatan Batukliang

 

OPSINTB.com - Polres Lombok Tengah (Loteng) mengungkap telah menahan terduga tersangka sodomi terhadap belasan remaja di Kecamatan Batukliang inisial Z. 

Penahanan tersebut, ungkap Kasi Humas Polres Loteng, IPTU Lalu Brata Kusnadi, berdasarkan laporan dan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang disampaikan salah seorang kepala desa di kecamatan tersebut dan seorang remaja yang merupakan korban.

‘’Penetapan tersangka tanggal 16 Desember 2025 dan tersangka asal Batukliang sudah ditahan,’’ kata Lalu Brata, Senin (5/1/2026).

Diketahui tersangka yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut melancarkan aksinya dengan mengimingi para korban uang Rp 20-30 ribu. ‘’Dia merayu dan membujuk korban saat sedang potong rambut,’’ tambahnya.

Adapun berkas kasus ini, dia menambahkan, telah diserahkan ke Kejaksaan pada 23 Desember 2025, dan saat ini sedang menunggu petunjuk lanjutan dari Kejaksaan.

‘’Mudah-mudahan tidak ada kekurangan agar cepat masuk tahap selanjutnya,’’ katanya lagi.

Apabila tidak ada petunjuk tambahan, maka pihaknya memastikan status telah P21.

Kekerasan seksual ini terungkap dari Program Zero Putus Sekolah di sebuah desa di Kecamatan Batukliang. Kades tersebut, yang mengetahui ada remaja desa yang berhenti sekolah mendatangi rumah kemudian menanyakan alasannya.

Setelah didesak, remaja inisial O tersebut akhirnya mengaku berhenti, karena depresi dan malu setelah ketahuan teman dan masyarakat telah disodomi. Selain O, belasan tersangka dari dua desa bertetangga di kecamatan tersebut juga menjadi korban. (iwn)

Wabup Loteng: Honorer yang dirumahkan bakal dikursuskan

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), H Muhammad Nursiah akan mengambil kebijakan memberikan pelatihan atau kursus bagi 500 lebih honorer yang tidak lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu. 500 orang tersebut per 1 Januari 2026 kemarin telah dirumahkan.

‘’Kebijakan kita nggih, seperti yang disampaikan Pak Bupati, mempersiapkan pelatihan atau kursus,’’ kata HM Nursiah usai memberikan sambutan pembukaan magang bagi Praja IPDN NTB di Ballroom Kantor Bupati Loteng, Senin (5/1/2026).

Oleh karena itu, dia melanjutkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mempekerjakan honorer tersebut segera menindaklanjuti dengan memperhatikan aspirasi para honorer.

‘’Dengan catatan; kepala OPD terkait intens menjelaskan, sehingga tidak bias nanti pemahamannya,’’ imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan pemberian pelatihan tersebut adalah wewenang pemerintah pusat. Sehingga, dirinya juga berharap pemerintah pusat segera menyampaikan kepada honorer.

‘’Jadi, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi keputusan pusat, kita pun nanti berharap ada respon segera dari pusat agar disampaikan,’’ sebutnya.

Dia berharap pemberian pelatihan tersebut merupakan opsi terbaik bagi mereka, sepanjang ketentuan tersebut dari pemerintah pusat. ‘’Sepanjang ini adalah ketentuan dan tidak menabrak aturan pemerintah,’’ ujar Ketua DPD II Golkar Loteng itu.

Di lapangan, kebijakan ini belum diumumkan OPD terkait kepada para honorer, sehingga para honorer harus hearing demi memperjuangkan masa depan mereka. Adapun honorer yang banyak dirumahkan berasal dari unsur guru dan tenaga medis.

Sebelumnya, pada Kamis, 31 Desember 2025, sebanyak 4.540 honorer telah menerima SK PPPK Paro Waktu. Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, menyampaikan hal ini sebagai kado indah akhir tahun. (wan)

Kasus kejahatan di Lombok Tengah meningkat 12 persen

 

OPSINTB.com - Kepala Polisi Resort Lombok Tengah (Loteng), AKBP Eko Yusmiarto mengatakan angka kejahatan atau kejahatan total di wilayah hukum Polres Loteng selama tahun 2025 meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya.

‘’Kejahatan yang terjadi di Polres Loteng pada 2025 naik 12 persen dari tahun sebelumnya, dengan angka 286 kasus,’’ kata Eko dalam konferensi pers rilis akhir tahun kinerja jajaran Polres Loteng, Selasa (30/12/2025).

Namun, dengan meningkatnya tren kejahatan tersebut, tren penyelesaian perkara meningkat 80 persen, yang tadinya 278 perkara pada 2024 meningkat menjadi 375 perkara yang tuntas pada tahun ini.

‘’Tetapi, tidak hanya tren kejahatan yang meningkat, dengan kerja keras rekan-rekan di Reskrim dan Resnarkoba, meningkat penyelesaian perkara menjadi 80 persen,’’ tambahnya 

Umumnya kasus kejahatan yang terjadi selama 2025 adalah kasus-kasus konvensional, dengan rincian: kasus penganiayaan dengan 110 kasus, curat dengan 95 kasus, dan penipuan dengan 63 kasus.

Kata Kapolres, peningkatan kasus kejahatan di wilayahnya selama 2025 banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya tekanan ekonomi, yang menjadi latar belakang pelaku melakukan kejahatan.

‘’Hal tersebut berdasarkan hasil analisa, banyak karena faktor ekonomi ataupun tekanan ekonomi yang membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut,’’ ucap Eko.

Adapun kasus paling menonjol tahun ini ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak di sebuah ponpes di Kecamatan Pringgarata serta kasus pembunuhan dengan menggunakan potasium di Kecamatan Praya Barat. ‘’Dua kasus tersebut sekarang sudah masuk tahap dua, seperti yang rekan-rekan pers kawal kemarin,’’ ujar Eko.

Penyalahgunaan narkotika masih mendominasi kasus kejahatan di wilayah hukum Polres Loteng. Narkotika golongan 1 atau bukan tanaman (sabu dan ganja) adalah yang paling banyak disalahgunakan. Kasus ini juga meningkat 17 persen atau 83 perkara dari tahun sebelumnya, namun juga mengalami peningkatan penyelesaian.

‘’Penyelesaiannya mengalami peningkatan juga, yaitu 68 penyelesaian perkara di 2024, 97 perkara di 2025. Dari beberapa kasus tadi, kami berhasil menangkap 138 tersangka, dengan barang bukti sabu 1,6 kilogram, ganja 464,43 gram,’’ terang Eko. (wan)

Inspektorat Loteng berhasil selamatkan keuangan daerah Rp 7 miliar

 

Foto: Inspektur Inspektorat Loteng, H Lalu Aknal Afandi dampingi Bupati dalam penyerahan piagam penghargaan kepada salah seorang kepala desa.

OPSINTB.com - Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 7 miliar selama kurun waktu 2025. Jumlah tersebut adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang kemudian diteruskan oleh Inspektorat Loteng.

Inspektur Inspektorat Loteng, H Lalu Aknal Afandi, mengatakan jumlah tersebut diselamatkan dari hasil audit Inspektorat ke berbagai pihak, seperti pihak ketiga, desa, sekolah, dsb.

‘’Kaitannya dengan pihak ketiga tadi ada denda keterlambatan, ada pajak, dll. Jadi, semua unsur itu,’’ kata Aknal dalam Gelar Pengawasan Desa dan Kelurahan oleh Inspektorat Loteng di ballroom kantor bupati setempat pada Senin (29/12/2029).

Dijelaskan, adapun pengawasan ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik, bersih, melayani, transparan, dan akuntabel.

‘’Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun integritas, pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi bersama,’’ ujarnya.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, menambahkan pengawasan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

‘’Gelar Pengawasan ini bukan sekadar forum penyampaian hasil pengawasan, tetapi menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta media pembelajaran bersama untuk memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan,’’ ucap Miq Hul.

Dia menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai upaya pembinaan, pengawalan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan di Loteng. Berdasarkan data BPK RI Perwakilan NTB, jelasnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Loteng telah mencapai 91,77 persen.

‘’Hasil ini menempatkan Loteng di peringkat pertama se-NTB,’’ tukasnya.

Dalam Gelar Pengawasan ini, diserahkan piagam penghargaan kepada 71 desa dan kelurahan yang telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil laporan pemeriksaan Inspektorat Loteng. (iwn)

Pemkab Lombok Tengah perhatikan keluhan penerima MBG untuk perbaikan

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Firman Wijaya mengomentari menu makan bergizi gratis (MBG) yang menuai banyak keluhan dari penerima manfaat. Keluhan para penerima manfaat tersebut beragam, seperti MBG yang belum memenuhi nilai gizi, tanpa variasi atau monoton, dan membosankan.

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas MBG Lombok Tengah tersebut, keluhan-keluhan tersebut merupakan suatu masukan untuk dikaji. Temuan-temuan para penerima manfaat tersebut juga bersifat kasuistik atau terjadi secara situasional.

‘’Apa yang menjadi keluhan-keluhan itu tetap kami perhatikan dalam rangka perbaikan,’’ kata Firman pada wartawan di kantor bupati setempat, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan ‘’MBG adalah program baru yang butuh penyesuaian.’’ Selanjutnya, temuan-temuan tersebut akan dilaporkan kepada Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN). (wan)

Banjir rendam ratusan rumah di Desa Persiapan Awang Loteng

 

OPSINTB.com - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah (Loteng) melaporkan banjir melanda Desa Persiapan Awang, Kecamatan Pujut, Loteng pada Sabtu (27/12/2025).

Kepala BPBD Loteng, Ridwan Ma'ruf mengatakan banjir disebabkan hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur wilayah Loteng sejak pagi hingga siang. ''Secara keseluruhan, sebanyak 386 kepala keluarga terdampak banjir ini,'' kata Ridwan.

Hingga Sabtu sore genangan air di sejumlah titik terpantau belum surut, yang menyebabkan aktivitas warga terganggu. Adapun beberapa dusun yang tergenang adalah Dusun Balak 1, Balak 2, Balak 3, Awang Kebon, dan Awang Asam.

''BPBD Loteng bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, serta aparatur desa telah melakukan langkah penanganan,'' Ridwan menambahkan.

Selain itu, pihak berwenang juga telah melakukan langkah antisipatif, dengan mengimbau warga untuk tetap waspada. ''Kami juga lakukan asesmen langsung ke lokasi terdampak untuk pendataan dan penentuan kebutuhan.'' 

Dijelaskan, potensi hujan dengan intensitas signifikan diperkirakan masih akan terjadi dalam 10 hari ke depan. Pihaknya berharap warga menjaga kebersihan lingkungan, mewaspadai aliran air, serta kemungkinan hujan ekstrem dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

''Dalam situasi darurat ini, kebutuhan mendesak yang diperlukan warga terdampak adalah pemenuhan logistik, terutama bagi keluarga yang rumahnya terendam dan belum dapat beraktivitas normal,'' tutup Ridwan Ma'ruf. (wan)

PDAM Tiara Loteng rancang bangun sistem pengolahan air

 

OPSINTB.com - Kualitas air baku yang dihasilkan dari beberapa sumber mata air andalan PDAM Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) di Batukliang Utara masih terbilang kurang bagus. Oleh karena itu, PDAM Tiara Loteng sedang merancang sistem pengolahan air baku di setiap sumber mata air untuk menghasilkan air baku berkualitas, baik warna maupun rasanya menjadi lebih standar atau layak konsumsi langsung.

‘’Memang yang menjadi sedikit persoalan hari ini adalah kualitas air kita. Kualitas yang dimaksud di sini; perubahan warna airnya. Bukan pada layak/tidak layaknya dimanfaatkan,’’ kata Direktur PDAM Tiara Loteng, Bambang Supratomo pada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Kenapa sistem pengolahan tidak dirancang dari dulu? Bambang menjelaskan, dulu pada saat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dibangun, kualitas air baku masih relatif aman, karena pengaruh alam yang masih asri. Namun, sering berjalannya waktu, terjadi banyak penebangan yang mempengaruhi kualitas air baku.

‘’Berjalannya waktu, terjadi alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan lain-lain. Sehingga ketika bertemu curah hujan yang relatif tinggi otomatis air baku berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh,’’ jelas dia.

Ide merancang sistem pengolahan air ini, Bambang melanjutkan, lahir dari banyaknya keluhan masyarakat atas perubahan warna air. Dalam desainnya, alat untuk menyaring air keruh menjadi jernih tersebut membutuhkan lahan, bangunan, dan dana lebih kurang Rp 30 M.

Saat ini, untuk mengatasi keruhnya air, PDAM masih menggunakan cara lama, menggunakan chemical (kaporit dan tawas) untuk memastikan kandungan-kandungan di dalam air yang tidak layak dimanfaatkan sudah steril.

Keruhnya air baku juga disebabkan faktor alam. Artinya, kata dia, sistem penyaring alami dari alam telah banyak yang rusak atau terkikis. ‘’Untuk bisa jadi jernih tidak perlu waktu lama. Ini kan pengaruh alam. Filtrasi secara alami dari pohon kita berkurang juga di sana,’’ tandas Bambang. (iwn)