Kloter pertama CJH Loteng berangkat 22 April 2026

 

OPSINTB.com - Kantor Kementrian Haji dan Umrah Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan jadwal keberangkatan calon jamaah haji (CJH). Kepala Kantor Haji dan Umrah Loteng, H Lalu Syamsul Hadi mengatakan seluruh CJH Loteng dengan jumlah 1.174 orang akan diberangkatkan secara bertahap mulai 22 April 2026.

‘’Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengamanan, pemberangkatan pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Jamaah ditargetkan telah berada di embarkasi pada pukul 17.15 WITA,’’ kata dia dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026).

Dia mengatakan, seluruh CJH Loteng akan dibagi menjadi empat kelompok terbang (kloter). Dimana seluruh proses pemberangkatan akan dipusatkan di Masjid Agung Praya sebelum menuju Embarkasi Lombok.

Adapun pemberangkatan kedua akan berlangsung 29 April 2026. Selanjutnya pemberangkatan ketiga pada 6 Mei 2026. Dan pemberangkatan terakhir atau keempat dilaksanakan pada 9 Mei 2026 pukul 21.00 WITA.

‘’Jamaah akan lebih dahulu salat magrib di Masjid Agung sebelum berangkat ke embarkasi,’’ tambahnya.

Dia menambahkan jika mengacu pada data pembagian kloter Embarkasi Lombok, CJH Loteng akan tergabung dalam kloter 2, kloter 7, kloter 12 dan kloter 15. Pembagian tersebut menyesuaikan dengan jadwal nasional pemberangkatan haji yang terbagi dalam dua gelombang. 

‘’Gelombang pertama dengan tujuan Madinah dan gelombang kedua melalui Jeddah,’’ ucapnya.

Pemkab Loteng sendiri menyatakan, seluruh rangkaian pemberangkatan telah dipersiapkan secara matang untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar, aman dan nyaman.

‘’Informasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan dan pengamanan akan disampaikan sesuai perkembangan dan arahan instansi terkait,’’ ujar Wabup Loteng, HM Nursiah terpisah. (wan)

17 desa di Lombok Tengah jadi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem

 

OPSINTB.com - Sebanyak 17 desa di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan menjadi lokasi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2025.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penetapan tersebut tertuang dalam SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-569 Tahun 2025 tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di NTB.

‘’Penetapan desa prioritas ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memastikan intervensi program lebih tepat sasaran,’’ kata Baiq Nelly dalam Musrenbang RKPD Lombok Tengah 2027 di Hotel Swiss Bellcourt, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus pada desa-desa yang memang membutuhkan percepatan penanganan.

Adapun 17 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya: Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Pringgarata dan Pujut.

‘’Desa yang masuk kategori prioritas yakni Desa Barabali, Bangket Parak, Beber, Labulia, Kateng, Kabul, Kelebuh, Sukarara, Tanak Awu, Tumpak, Pemepek, Pandan Indah, Penujak, Ubung, Tumpak, Sengkol dan Selong Belanak,’’ beber Nelly.

Ia menekankan keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, perangkat desa dan dukungan masyarakat.

‘’Program ini mencakup berbagai intervensi, mulai dari peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang,’’ ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Nelly menambahkan, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah dapat ditekan secara signifikan. ‘’Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,’’ pungkas Nelly. (wan)

Pemda Loteng luncurkan logo MTQ Tingkat Provinsi NTB 2026, berikut makna dan filosofinya

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) resmi meluncurkan logo Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi NTB 2026 pada Selasa (7/4/2026) malam di Bencingah Agung. 

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengatakan logo tersebut diberi nama Bale Qur'an. Diambil dari nama Bale Lumbung yang merupakan salah satu bangunan tradisional masyarakat NTB.

‘’Ide dasarnya NTB merupakan wilayah yang memiliki representasi nilai dan sejarah Islam dengan warisan budaya dan alam yang terjaga,’’ kata Pathul.

Adapun keterkaitan logo ini dengan MTQ Tingkat Provinsi NTB 2026 yang akan diselenggarakan di Loteng pertengahan Juni mendatang adalah karena MTQ merupakan manifestasi dalam memuliakan nilai-nilai Al-Qur'an, yang mempertemukan para kafilah dari seluruh NTB dan mempererat tali ukhuwah dan persatuan.

‘’Nilai-nilai tersebut dapat diasosiasikan dengan makna bentuk Atap Meru Masjid yang mengerucut ke atas, dan bentuk Bale Lumbung yang melengkung seperti kubah. Keduanya dapat merepresentasikan nilai Islam dan persatuan yang sejalan dengan tujuan MTQ,’’ ungkap Bupati.

Untuk diketahui, Pemda Loteng mensyayembarakan logo ini. Pemenangnya adalah seorang warga Bandung Jawa Barat bernama Widya Nuriama Firdansyah. Widya yang memiliki ketertarikan pada desain logo menjelaskan tantangan utama dalam merancang logo MTQ Loteng 2026 terletak pada proses kurasi elemen yang mampu mempresentasikan kekhasan NTB.

‘’Struktur Atap Meru Masjid sebagai lambang regiliusitas, Bale Lumbung yang yang menjadi kekhasan arsitektur tradisional NTB, dan Gunung Rinjani sebagai ikon alamnya,’’ jelasnya.

Widya mengatakan logo ini memiliki perpaduan warna hijau zamrud yang berarti kedamaian/alam dan kuning emas yang berarti kemuliaan/cahaya serta memberikan nuansa islami.

Bagian dasar yang berbentuk buku terbuka (Mushaf Al-Qur'an) dan struktur logo yang meruncing ke atas (bintang dan puncak Rinjani), dengan dikelilingi bentuk kubah melambangkan kegiatan MTQ dalam bingkai persatuan dan ketakwaan.

‘’Elemen atap bertingkat merujuk pada arsitektur khas tradisional NTB (seperti Atap Meru Masjid atau Bale Lumbung), memberikan rasa memiliki bagi masyarakat lokal bahwa MTQ ini adalah identitas milik bersama,’’ katanya. (wan)

Efek efesiensi anggaran, Pemda Loteng tunda pembangunan RS Kopang

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah atau Pemda Lombok Tengah (Loteng) bakal menunda pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Kopang yang rencananya dilaksanakan mulai tahun ini.

dr Mamang Bagiansyah Kepala Dinas Kesehatan Loteng menyatakan, penyebab penundaan itu karena adanya efesiensi anggaran transfer ke daerah (TKD), yang mencapai Rp 380 miliar lebih.

‘’Ya, yang sama-sama kawan-kawan ketahui situasinya. Ada efesiensi dari pemerintah pusat,’’ kata Mamang pada wartawan, Senin (6/4/2026).

Pemda sebelumnya berencana menjadikan Puskesmas Kopang menjadi rumah sakit baru untuk memudahkan masyarakat yang berada di wilayah utara mendapatkan akses kesehatan.

Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya telah melakukan pembahasan terkait pembangunan tersebut dan akan menghabiskan anggaran Rp 50 miliar.

‘’Dalam perencanaannya memang kita butuh Rp 40 miliar lebih, tapi ketika akan meminta anggaran ke pusat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.’’

‘’Tapi kita akan ikhtiarkan terus. Nanti kita jalan-jalan ke pusat untuk melobi,’’ tambahnya.

Dia melanjutkan, dirinya sebenarnya belum tahu pasti soal rencana pembangunan rumah sakit ini. Namun, dengan status RS Praya yang sudah bertipe B, maka sewajarnya harus ditopang oleh rumah sakit lainnya.

‘’Di utara, di timur dan di selatan memang kita butuh rumah sakit untuk menyangga RS Praya. Contoh di selatan sudah ada RS Mandalika, yang mudah-mudahan bisa kita akuisisi,’’ harap dokter spesialis bedah tersebut.

‘’Kita tidak tau pasti kapan, tapi mudah-mudahan dalam rentang waktu RPJMD,’’ tutup mantan Direktur Umum RS Praya tersebut. (wan)

Stunting bukan soal gizi, tetapi juga terkait perilaku asuh orang tua

 

OPSINTB.com - Penurunan jumlah stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Lombok Tengah (Loteng) terus menunjukkan tanda-tanda positif. Berdasarkan data terbaru, jumlah penderita stunting berada pada posisi 9,81 persen atau sekitar 7.000 penderita.

Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah dalam jumpa pers usai Rapat Rembuk Stunting di Ruang Rapat Bupati Loteng pada Senin (6/4/2026) mengatakan penurunan ini adalah berkat kerja kolektif seluruh stakeholder, baik dari tingkat terbawah sampai atas.

‘’Ini adalah hasil kerja keras kita, baik itu kadernya, peran pemerintah desa, kecamatan, puskesmas dan dinas terkait,’’ kata Nursiah.

Oleh sebab itu, Nursiah melanjutkan, program-program yang berkaitan dengan penurunan angka stunting harus terus digalakkan guna menekan jumlahnya.

‘’Program-program yang berlabel stunting harus terus kita galakkan. Contoh: Dinas Sosial; banyak program yang berkaitan dengan kemiskinan yang berhubungan dengan stunting. Pun dengan dinas-dinas lainnya,’’ imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah menambahkan, kondisi gagal tumbuh pada balita tidak hanya disebabkan masalah gizi, tetapi berkaitan juga dengan perilaku asuh orang tua. Seperti perilaku orang tua yang sering memberikan makanan instan kepada anak.

‘’Dari hasil rembuk tadi, berdasarkan laporan; stunting tidak hanya disebabkan faktor gizi. Pola asuh kita sebagai orang tua juga berpengaruh, seperti terlalu sering memberikan makanan instan, snek dan lain-lain kepada anak,’’ ungkap Mamang.

Adapun beberapa kecamatan di Loteng yang masih darurat stunting adalah Kecamatan Pringgarata, Kopang, Batukliang dan Jonggat. Padahal, wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah yang subur dan kebutuhan pangan tercukupi.

‘’Jadi, walaupun belum didalami secara riset, kami sering turun ke rumah-rumah masyarakat. Rumahnya bagus, orang tuanya PNS, tenaga kesehatan, tapi anaknya stunting. Jadi, bukan soal ekonomi saja, tapi juga faktor perilaku atau pola asuh orang tua,’’ ujarnya.

Pemda Loteng sendiri tengah mengupayakan angka stunting tahun ini berada di bawah 9 persen. Oleh karenanya, program-program pengentasan stunting, seperti Lempot Stunting akan dilanjutkan.

Untuk diketahui, Progam Lempot Stunting adalah salah satu program unggulan Pemda Loteng untuk menekan jumlah balita kerdil. Perwujudan program ini adalah dengan memberikan kandang ayam petelur beserta ayam dan pakannya kepada keluarga kurang mampu. (wan)

Hadiri penyerahan LKPD Unaudited se-NTB, Bupati Pathul tekankan komitmen transparansi keuangan

 

OPSINTB.com - Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menghadiri acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 se-Provinsi NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin awal pekan ini.

Di momen tersebut, bupati dua periode itu menegaskan penyampaian LKPD tepat waktu adalah tanggung jawab pemda dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

‘’Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan kinerja pemda dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat,’’ katanya dalam press rilis yang diterima opsintb.com, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya ketepatan waktu dan kualitas keuangan menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Pathul melanjutkan, pemda harus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran.

Adapun kepada seluruh jajarannya, dia berharap mereka dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. ‘’Agar mampu meraih hasil terbaik dalam proses audit,’’ harapnya.

Penyerahan LKPD sendiri menjadi tahap awal sebelum audit oleh BPK RI. Pemda Loteng optimis dapat mempertahankan capaian opini terbaik dengan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‘’Dengan komitmen ini, daerah kita diharapkan terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing atau sejalan dengan visi pembangunan daerah yang masmirah,’’ pungkasnya. (red)

Kata Bupati Loteng soal WFH dan WFO

 

OPSINTB.com - Pemerintah pusat bakal segera memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku sehari dalam sepekan untuk mengurangi pemakaian energi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri, mengatakan bakal segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh ASN di Loteng guna menginformasikan satuan perangkat kerja mana saja yang boleh WFH dan work from office (WFO).

‘’Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat (SE), bahwa memang WFH itu sudah ada penjelasannya dari Mendagri,’’ kata Pathul Bahri di Praya, Rabu (1/4/2026).

Dia merinci beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan akses pelayanan masyarakat tetap akan masuk kantor atau WFO. Selain itu, pejabat eselon II dan III akan tetap masuk kantor.

‘’Eselon II, Eselon III itu WFO atau masuk penuh,’’ ujarnya. Lalu menambahkan, ‘’Staff dan lain sebagainya yang akan WFH.’’

Kendati demikian, Pathul meyakinkan bahwa kebijakan ini tidak akan menggangu pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tidak ada persoalan untuk pelayanan di rumah sakit, sekolah dan pelayanan publik lainnya,’’ tegasnya.

Selain pemberlakuan WFH, pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan pengurangan perjalanan dinas pejabat mencapai 50 persen. Terkait hal ini, Pathul belum bisa memberikan jawaban secara mendetail. ‘’Nanti kita korek,’’ pungkasnya. (wan)

Monev SIDeKaNG, Diskominfo Loteng tekankan desa aktif publikasikan informasi digital

 

OPSINTB.com - Pemkab Loteng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SIDeKaNG) sebagai media utama penyampaian informasi publik di tingkat desa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan SIDeKaNG di Kantor Diskominfo, Selasa (31/3/2026).

Kadis Kominfo Loteng, H Lalu Herdan, menegaskan desa harus lebih aktif dalam menyampaikan program, kegiatan dan kinerja organisasi kepada masyarakat melalui platform digital, baik website desa maupun medsos.

‘’Pada era digital saat ini, desa tidak cukup hanya memiliki website. Desa juga harus aktif mengelola dan mengisinya, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Berdasarkan hasil monev, dari total 105 website desa di Loteng, hanya 27 desa yang masuk kategori aktif, 32 desa tergolong kurang aktif, dan 46 desa tidak aktif . 

‘’Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar website desa belum dimanfaatkan secara optimal,’’ sambungnya.

Secara persentase, kata dia, sekitar 76 persen website desa di Loteng masih belum aktif secara maksimal, baik karena minimnya pembaruan konten maupun karena website tidak dapat diakses.

Dijelaskan, perkembangan teknologi saat ini menuntut desa untuk hadir di ruang digital. Hal ini karena mayoritas masyarakat telah menggunakan telepon genggam sebagai sarana utama dalam mengakses informasi.

‘’Sekarang hampir semua masyarakat sudah memiliki handphone. Informasi dicari melalui internet. Maka desa harus hadir, harus aktif menyampaikan informasi melalui website dan media sosial agar masyarakat mudah mengakses informasi,” jelas mantan Kadishub tersebut.

Dia menekankan, website desa bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam transparansi pemerintahan desa dan pelayanan informasi publik. ‘’Oleh karena itu, desa yang masih kurang aktif dan tidak aktif akan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan dari Diskominfo,’’ tegasnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan SIDeKaNG, sehingga mampu menjadi media informasi yang cepat, terbuka dan akuntabel bagi masyarakat di era digital. (wan)

Bupati Pathul: Lebaran Topat harus dibudayakan dan menjadi wadah silaturahmi

 

OPSINTB.com - Lantunan salawat dari grup marawis alumni santri Salafiyah Assafi’iyah Situbondo, Jawa Timur membuka acara perayaan Lebaran Topat di Bencingah Agung Masmirah Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah pada Sabtu (28/3/2026).

Selanjutnya, TGH Supardan Khalil memberikan tausiah kepada ribuan aparatur sipil negara yang hadir di acara tersebut. Adapun pemda setempat mengadakan acara Lebaran Topat di Bencingah Agung adalah untuk memperkenalkan tempat ini kepada masyarakat.

Bencingah Agung dibangun dan dihajatkan menjadi venue utama MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB di Loteng pada pertengahan Juni 2026 mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri, mengatakan Lebaran Topat adalah sebuah tradisi, yang di dalamnya lebih mengutamakan silaturahmi atau halal bihalal.

‘’Yang nanti akan menjadi sebuah budaya dan diteruskan para generasi berikutnya,’’ ujar Miq Hul panggilan karib bupati.

Pathul kemudian bercerita tentang awal mula tercetusnya halal bihalal di Indonesia. Halal bihalal, Pathul menuturkan, adalah ide dari Presiden Sukarno. Kemudian dicetuskan KH Wahab Hasbullah. Tetapi, karena yang datang silaturahmi banyak dari kalangan non muslim, maka oleh KH Wahab Hasbullah dikemas menjadi kata ‘’halal bihalal’’.

‘’Tradisi budaya ini setiap tahun berharap terus dikembangkan. Sehingga, setiap tahun kita terus bersilaturahmi, berijtima’, halal bihalal untuk memupuk semangat kebersamaan di antara kita,’’ ucap Pathul.

Dalam acara ini juga diumumkan hasil sementara sayembara desain logo dan piala MTQ XXXI mendatang. Dimana sayembara ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. 

Sejumlah peserta dari Pulau Jawa dan lain-lain telah mengirim hasil desain mereka. Panitia menegaskan seluruh karya yang masuk telah melalui proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan aspek filosofi, estetika, dan kesesuaian dengan nilai-nilai MTQ XXXI Loteng.

Hasil sayembara, kata panitia, akan diumumkan pada 4 April 2026 di acara car free night (CFN). Lebaran Topat tak lengkap tanpa hidangan ketupat. Dalam hal ini panitia telah meminta para ASN untuk membawa nampan saji berisi ketupat serta aneka hidangan lainnya untuk dinikmati bersama usai acara. (wan)