TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

OPSINTB.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer Kabupaten Lombok Tengah dari Rp 2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026. Ini artinya, ada sekitar Rp 400-an miliar lebih anggaran terpotong.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note mengatakan, pemotongan tersebut berimbas terhadap pelayanan publik, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun belanja operasional.

‘’Tahun anggaran ini, beberapa wilayah Loteng terpapar bencana metrologi, yang banyak merusak infrastruktur. Harapan kita kan, segala masalah yang terkait dengan itu bisa kita selesaikan,’’ kata Taufikurrahman FN saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tidak hanya itu, Rahman melanjutkan, harapan menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS) juga tertunda. ‘’Terkait isu-isu kemiskinan ekstrem, ekonomi yang sifatnya transisi, di samping masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan pekerjaan secara musiman, sehingga saat mereka terdampak bencana, kita masih bisa berikan santunan,’’ imbuhnya.

Akan tetapi, di tengah pemangkasan anggaran yang jumlahnya signifikan itu, pihaknya tetap berusaha menjaga pos-pos penting. Seperti belanja wajib Universal Health Coverage (UHC) agar hak masyarakat Loteng untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.

‘’Mulai dari jenjang fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan lanjutan,’’ terang dia.

Selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk ditangani. Seperti lokasi longsor yang memang harus ditangani secara cepat.

‘’Seperti Jembatan Aiq Bual yang memutus konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dan yang lain menjadi PR berat kita di masyarakat,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap ada kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan jalan daerah diambil alih pemerintahan pusat agar bisa meringankan beban daerah.

‘’Ini bisa mengurangi tingkat kerusakan jalan yang kita miliki, termasuk jembatan dan lainnya,’’ ucapnya. (iwn)

Satpol PP Loteng gandeng Bea Cukai Mataram ajak masyarakat tekan peredaran rokok ilegal

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram gelar sosialisasi intensif terkait ketentuan cukai hasil tembakau untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Sosialisasi berlangsung di JM Hotel, Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut pada Senin (13/4/2026). Menggandeng peserta dari berbagai kalangan seperti pelaku industri, aparat desa serta masyarakat umum.

Sosialisasi ini adalah yang pertama di tahun anggaran 2026, dan difokuskan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aturan cukai hasil tembakau dan bahaya peredaran rokok ilegal.

Lalu Maulana Firdaus Kukuh dan Dedi Kusmayadi dari Bea Cukai Mataram selaku narasumber menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku industri tembakau terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut mereka, kepatuhan tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Penerimaan negara dari sektor cukai, narasumber melanjutkan, akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan.

‘’Selain sosialisasi formal, kami juga melakukan penjangkauan langsung melalui layanan informasi keliling,’’ ujarnya.

Selain itu, mereka juga melakukan edukasi langsung kepada para pedagang; ciri-ciri rokok ilegal. Di mana rokok ilegal mempunyai ciri tidak bercukai, berpita cukai palsu dan memakai pita cukai yang tak sesuai peruntukannya.

Selanjutnya, Pol PP juga melakukan penindakan langsung di lapangan terhadap pedagang yang terbukti menjual rokok ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus menekan peredaran barang ilegal di masyarakat.

‘’Pemberantasan rokok ilegal memiliki sinergi kuat antara APH, pemda dan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat adalah melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar,’’ tegasnya.

‘’Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dukungan masyarakat sangat penting.’’

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Loteng, Lalu Rusdi, berkomitmen pihaknya akan terus menggencarkan razia terhadap peredaran rokok ilegal di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dia menilai, keberadaan rokok ilegal tak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang patuh aturan.

‘’Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala. Ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penegakan aturan serta menjaga ketertiban masyarakat,’’ ucap Rusdi.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal, sehingga peredaran rokok ilegal di Lombok Tengah dapat turun secara signifikan.

‘’Sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau,’’ pungkasnya. (wan)

Infrastruktur KDKMP di Loteng capai 54 persen, 19 desa tidak membangun

 

OPSINTB.com - Program strategis nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatatkan kemajuan signifikan dari sisi pembangunan infrastruktur. Hingga Selasa 14 April 2026, infrastruktur yang sudah terbangun mencapai 54 persen.

‘’Itu setara dengan hampir 71 desa dari 154 yang kita targetkan. Di luar memang yang tidak bisa kita harapkan untuk bisa terbangun,’’ kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Loteng, Ikhsan, dikonfirmasi Selasa (14/4/2026).

Ikhsan menjelaskan, ada 19 desa yang tidak akan memiliki infrastruktur/bangunan gerai KDKMP. Dia tidak menyebutkan nama-nama desa tersebut karena alasan menjaga privasi. Namun, beberapa alasan infrastruktur di desa bersangkutan tidak terbangun karena beberapa faktor.

Di antaranya tidak memiliki aset, baik yang bersumber dari aset pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan ataupun kelembagaan yang ada di pusat.

‘’Sulit saya sebutkan satu-persatu. Tapi, pada umumnya desa pemekaranlah,’’ jelas laki-laki kelahiran Kabupaten Bima itu.

Adapun desa-desa yang infrastruktur KDKMP-nya sudah rampung dan mulai berprogres banyak tersebar di Kecamatan Pringgarata dan Batukliang. Pihaknya bakal terus mendorong desa-desa tersebut agar segera mengisi standar tujuh gerai yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Tetapi, Ikhsan melanjutkan, pengisian gerai sepenuhnya akan diserahkan kepada pengurus. Karena penguruslah yang mengetahui jenis barang apa saja yang bisa diperjualbelikan dan laku di masyarakat desa setempat.

‘’Tergantung pengurusnya, karena merekalah yang menelaah bisnis yang bisa dijalankan di desa itu,’’ ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur KDKMP rampung tahun ini. Dengan harapan segera beroperasi serta mampu mempercepat perekonomian masyarakat desa.

Adapun seluruh anggaran pembangunan KDKMP bersumber dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp1,2 miliar.

Apa solusi bagi 19 desa yang tidak memiliki KDKMP? Ikhsan mengharapkan agar ada kebijakan pemerintah, baik daerah maupun provinsi untuk memfasilitasi desa-desa tersebut agar mendapat kemudahan memperoleh pendanaan, baik dari APBD maupun APBDes.

‘’Ada kemudahan regulasi, misalnya ADD dapat diporsikan sepersekian persen dari ADD untuk cicilan tanah bagi satu desa yang tidak punya aset sama sekali,’’ ungkapnya.

Pun bagi desa yang tidak memiliki infrastruktur gerai, Ikhsan menambahkan, akan tetap merugi, karena desa yang tidak bisa membangun KDKMP, ADD-nya tetap dipotong pemerintah pusat. ‘’Ya rugi, yang tidak bisa membangun bukan berarti uangnya kembali. Udah klik blok oleh pemerintah pusat,’’ pungkas Ikhsan. (wan)

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Pathul: Angka kemiskinan menurun

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri mengatakan, angka kemiskinan di Loteng turun dari 13,44 persen pada 2021 menjadi 10,68 persen pada 2025.

‘’Terakhir kita berada di posisi 10,68 persen. Dan saya ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat, karena ini bukan saja hasil Bupati dan Wakil Bupati, tapi ini adalah hasil kerja bareng keluarga masyarakat Loteng,’’ kata Bupati dalam Musrenbang RKPD 2027 beberapa pekan lalu.

Pathul tidak menafikan bahwa penyumbang terbesar angka kemiskinan berasal dari sektor pertanian. Kendati berbicara produk beras hasil petani tinggi, tetapi hal itu tidak mampu mengejar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

‘’Posisi terbaru Rp23 triliun. Kalau produk pertanian kita ya kita akuilah, tetapi perlu kerja-kerja yang lain seperti pabrik untuk mengolah hasil pertanian,’’ katanya.

Bupati membeberkan penyebab petani di Loteng masih masuk desil 1 dan desil 2 atau kategori miskin. Dia berujar, harga gabah yang rendah menjadi salah satu penyebab. Kendati harganya melonjak setahun belakangan, namun tidak secara signifikan mengangkat langsung perekonomian masyarakat petani.

‘’Baru tahun kemarin harga gabah naik di posisi Rp6.000/kg dan sekarang menjadi Rp6.500/kg. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, sehingga bisa memberikan daya dorong pergerakan ekonomi di level bawah,’’ harap Miq Hul.

Kabar baiknya, Pathul melanjutkan, angka di atas adalah angka di bawah rata provinsi. Adapun solusi untuk peningkatan PDRB, menurut dia adalah dengan menggabungkan seluruh sektor peningkatan ekonomi di Loteng.

‘’Misalnya selain hasil pertanian meningkat, harga gabah tinggi, dari sektor pariwisata juga harus ikut ditingkatkan,’’ dia mencontohkan.

Penurunan angka kemiskinan hingga 10 persen diklaim sebagai hasil sinergi lintas sektor. Dia menekankan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dengan DPRD, TNI, Polri dan masyarakat. (iwn)

Kisah keuletan Rasip, tumbuhkan kopi di tanah kering selatan Lombok Tengah

 

OPSINTB.com - Pernahkah Anda bayangkan kopi bisa tumbuh di dataran rendah dengan suhu yang sangat panas? Barangkali di benak Anda; jauh panggang dari api.

Namun, berkat keuletan laki-laki ini, kopi tumbuh dengan subur dan sekarang telah mulai dipanen. Rasip (60), asal Dusun Kadik 2, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah telah mulai menanam kopi di kebunnya sejak empat tahun lalu.

Sebelum ratusan batang tanaman kopi tersebut tumbuh subur, Rasip telah menanam berbagai varietas tanaman lain, seperti pepaya, pisang, singkong, dan lain-lain. Tetapi, belum membuahkan hasil yang memuaskan.

‘’Saya kemudian membeli bibit kopi dan mulai menanam. Sekarang alhamdulilah hasilnya cukup memuaskan,’’ kata Rasip, Senin (13/4/2026).

Di lahan seluas 12 are itu, Rasip menanam 300 pohon. Panen kali ini, kata Rasip, adalah dengan hasil terbanyak. Di usianya yang sudah kepala enam, Rasip yang sejak remaja telah menumbuhkan kecintaannya di dunia pertanian selalu mencoba hal-hal baru, termasuk bisa menumbuhkan kopi Arabika, yang saat itu belum banyak dibudidayakan di wilayah selatan dan panas.

Selain menanam kopi, Rasip juga menyediakan bibit kopi jenis Arabika bagi para petani yang ingin mengikuti jejaknya.

‘’Berbagai inovasi dan rekayasa lingkungan telah saya coba lakukan, sehingga alhamdulilah panen kali ini lebih membuahkan hasil,’’ ujarnya.

Kepala desa setempat, Ahmad Zaini mengapresiasi kegigihan Rasip. Menurutnya, Desa Segala Anyar memiliki banyak potensi pertanian yang sangat strategis, terutama karena karakteristik lahan yang didominasi lahan kering dan tadah hujan.

‘’Petani-petani kami mengoptimalkan lahan tadah hujan dengan menanam berbagai komoditas, salah satunya yang dikembangkan oleh Amaq Rasip, dengan sukses menanam kopi,’’ kata Zaini.

Dia melanjutkan, di lahan yang terbatas dan tantangan keterbatasan air, Rasip bisa membuktikan bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil.

Dengan potensi besar dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, pihak desa melalui bumdes dan kelompok petani muda berikhtiar mengembangkan pupuk organik dari kohe (kotoran hewan) yang bahannya bisa diambil dari desa tersebut.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan Wakai Farm Jepang untuk mengembangkan budidaya sayuran organik.

‘’Dan ada rencana Wakai Farm untuk membangun greenhouse untuk mendukung upaya pengembangan tersebut,’’ pungkas Zaini. (wan)

Kloter pertama CJH Loteng berangkat 22 April 2026

 

OPSINTB.com - Kantor Kementrian Haji dan Umrah Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan jadwal keberangkatan calon jamaah haji (CJH). Kepala Kantor Haji dan Umrah Loteng, H Lalu Syamsul Hadi mengatakan seluruh CJH Loteng dengan jumlah 1.174 orang akan diberangkatkan secara bertahap mulai 22 April 2026.

‘’Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengamanan, pemberangkatan pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Jamaah ditargetkan telah berada di embarkasi pada pukul 17.15 WITA,’’ kata dia dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026).

Dia mengatakan, seluruh CJH Loteng akan dibagi menjadi empat kelompok terbang (kloter). Dimana seluruh proses pemberangkatan akan dipusatkan di Masjid Agung Praya sebelum menuju Embarkasi Lombok.

Adapun pemberangkatan kedua akan berlangsung 29 April 2026. Selanjutnya pemberangkatan ketiga pada 6 Mei 2026. Dan pemberangkatan terakhir atau keempat dilaksanakan pada 9 Mei 2026 pukul 21.00 WITA.

‘’Jamaah akan lebih dahulu salat magrib di Masjid Agung sebelum berangkat ke embarkasi,’’ tambahnya.

Dia menambahkan jika mengacu pada data pembagian kloter Embarkasi Lombok, CJH Loteng akan tergabung dalam kloter 2, kloter 7, kloter 12 dan kloter 15. Pembagian tersebut menyesuaikan dengan jadwal nasional pemberangkatan haji yang terbagi dalam dua gelombang. 

‘’Gelombang pertama dengan tujuan Madinah dan gelombang kedua melalui Jeddah,’’ ucapnya.

Pemkab Loteng sendiri menyatakan, seluruh rangkaian pemberangkatan telah dipersiapkan secara matang untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar, aman dan nyaman.

‘’Informasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan dan pengamanan akan disampaikan sesuai perkembangan dan arahan instansi terkait,’’ ujar Wabup Loteng, HM Nursiah terpisah. (wan)

17 desa di Lombok Tengah jadi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem

 

OPSINTB.com - Sebanyak 17 desa di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan menjadi lokasi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2025.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penetapan tersebut tertuang dalam SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-569 Tahun 2025 tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di NTB.

‘’Penetapan desa prioritas ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memastikan intervensi program lebih tepat sasaran,’’ kata Baiq Nelly dalam Musrenbang RKPD Lombok Tengah 2027 di Hotel Swiss Bellcourt, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus pada desa-desa yang memang membutuhkan percepatan penanganan.

Adapun 17 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya: Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Pringgarata dan Pujut.

‘’Desa yang masuk kategori prioritas yakni Desa Barabali, Bangket Parak, Beber, Labulia, Kateng, Kabul, Kelebuh, Sukarara, Tanak Awu, Tumpak, Pemepek, Pandan Indah, Penujak, Ubung, Tumpak, Sengkol dan Selong Belanak,’’ beber Nelly.

Ia menekankan keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, perangkat desa dan dukungan masyarakat.

‘’Program ini mencakup berbagai intervensi, mulai dari peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang,’’ ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Nelly menambahkan, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah dapat ditekan secara signifikan. ‘’Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,’’ pungkas Nelly. (wan)