Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng ancam mogok kerja

 

OPSINTB.com - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutan kenaikan gaji tak digubris pemerintah daerah.

Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan belum puas dengan jawaban pemangku kebijakan terkait tuntutan kenaikan gaji.

‘’Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kami akan mogok kerja,’’ tegasnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Dalam kontrak kerja yang ditandatangani ribuan Nakes, tertera gaji Rp 200 ribu. Besaran gaji tersebut, menurut dia, tentunya tidak sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mereka.

‘’Hari ini kami kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan belum memuaskan. Jawaban mereka masih ngalor ngidul. Nggak jelas,’’ kata pria asal Keruak Lombok Timur itu.

Pun demikian dengan tuntutan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, dinilainya belum mendapatkan jawaban yang pas. Terpenting, dia melanjutkan, saat ini adalah tuntutan kenaikan gaji disetujui pemerintah.

‘’Minimal Rp 1 juta. PAD-nya Loteng besar; punya bandara, punya sirkuit dan lokasi pariwisata bagus; masa nggak mampu,’’ ujarnya.

Menanggapi ancaman para Nakes tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah berharap, aksi mogok tidak terjadi. Dia berharap Nakes bekerja secara profesional dan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

‘’Saya harap teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetaplah profesional,’’ ucap pria yang juga menjabat Plt RSUD Praya tersebut.

Pemilik Klinik Angkasa Farma tersebut berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para Nakes agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta pendapatan yang sesuai dengan beban kerja mereka.

‘’Kita akan usahakan yang terbaik bagi teman-teman. Mohon bersabar!’’ serunya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note menyatakan, besaran gaji yang diterima para Nakes sesuai kemampuan atau potensi keuangan daerah saat ini.

Dia tidak berani berspekulasi terkait akan adanya potensi kenaikan gaji kendati kontrak para Nakes diperpanjang tahun depan. Mengingat, Rahman menambahkan, audit BPK yang belum tuntas dan PR pemerintah daerah lainnya.

‘’Belum berani saya menjawab (gaji naik,red) itu. Masih terlalu dini. Kan kita belum selesai audit BPK juga dan lain sebagainya,’’ kata Rahman.

Perwakilan Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani yang menemui para Nakes menyatakan akan menyampaikan aspirasi para Nakes ke pemerintah pusat. Dia berjanji akan segera menyampaikan keluh kesah para Nakes ke pusat agar tuntutan mereka terpenuhi.

‘’Segera kami sampaikan aspirasi teman-teman ke pusat. Tetap sabar, berdoa dan bekerja profesional,’’ ujarnya.

Seorang Nakes Puskesmas Pringgarata inisial DW, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. DW yang telah 15 tahun mengabdi merasa profesi serta kerja kerasnya selama ini tidak dihargai pemerintah.

‘’Bayangkan Pak! Saat Covid-19, kami para honorer sebagai garda terdepan yang menangani pasien, tolong hargai profesi kami,’’ kata DW.

Gaji Rp 200 ribu yang tercantum dalam kontrak, DW menjabarkan, tak sesuai dengan biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Pun untuk mengurus sertifikat atau surat profesi kebidanan yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

DW dan para Nakes lainnya berharap, ada solusi terbaik bagi mereka soal gaji sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas profesionalisme mereka dalam bekerja. (red)

Bank NTB Syariah perkuat sinergi dengan Pemkab Lombok Tengah melalui perpanjangan layanan SP2D online

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan daerah melalui penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.

Adendum ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya terkait pelayanan perbankan dalam pelaksanaan pengeluaran daerah melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online yang terintegrasi dengan sistem SIPD RI. Melalui adendum ini, masa kerja sama diperpanjang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 21 April 2026 hingga 21 April 2027.

Kolaborasi ini bertujuan untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan transaksi tanpa batasan waktu dan tempat bagi pemerintah daerah.

Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, Adhi Susantio menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bank NTB Syariah dalam mendukung transformasi digital sektor publik di daerah.

“Implementasi SP2D Online melalui SIPD RI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan terpercaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perpanjangan kerja sama ini sekaligus mempertegas peran Bank NTB Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Integrasi sistem SP2D Online melalui SIPD RI diyakini akan semakin memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus mendorong inovasi layanan yang memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas sebagai bagian dari semangat Berkah Bermakna,” tutupnya. (red)

Sukses bina BUMD, Bupati Pathul dianugerahi TOP Pembina BUMD Award 2026

 

OPSINTB.com - Majalah Top Business dan SMI Grup menganugerahkan Top Pembina BUMD Award kepada Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri. Anugerah itu diterima orang nomor satu tersebut dalam ajang TOP BUMD Award 2026 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Panitia menyebut, Bupati Pathul telah konsisten dalam mengawasi, mengevaluasi dan memotivasi manajemen PDAM sehingga kinerjanya menunjukkan tren bagus.

‘’Kita patut bersyukur atas anugerah ini. Ini adalah penghargaan untuk masyarakat Loteng atas hasil kerja bersama,’’ kata Pathul dalam press release yang diterima opsintb.com, Kamis (16/4/2026).

Anugerah ini, Pathul melanjutkan, juga menjadi energi baru bagi seluruh jajaran pemda dalam memperkuat peran BUMD, khususnya dalam pelayanan publik.

Selain itu, TOP BUMD Award menjadi penyemangat untuk terus memajukan BUMD Loteng. ‘’Khususnya dalam pelayanan air bersih serta tata kelola administrasi dan inovasi juga harus ditingkatkan,’’ tambahnya.

Adapun beberapa inovasi yang menjadi penilaian penting panitia antara lain program orang tua asuh pohon sebagai upaya penghijauan di seluruh wilayah Loteng dan program air bersih gratis untuk rumah ibadah.

Pathul mengatakan, program-program tersebut ke depan akan terus ditingkatkan dan tidak hanya menjangkau masjid-masjid, tetapi ‘’Akan kita perluas ke musala dan beberapa pondok pesantren, sehingga masyarakat bisa berwudhu secara gratis.’’

Direktur Utama PDAM Loteng, Bambang Supratomo mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran. Bambang yang juga dianugerahi TOP CEO BUMD menambahkan, anugerah ini akan menjadi motivasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pelayanan.

Di balik itu, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan berjanji akan terus memajukan BUMD.

‘’Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus maju. Target kami, minimal kinerja hari ini harus lebih baik dari kemarin,’’ tandasnya. (wan)

Honorer non database tak antusias ikuti pelatihan di BLK

 

OPSINTB.com - Niat Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) memberikan keterampilan khusus bagi tujuh ratus lebih honorer non database yang tidak masuk PPPK Paruh Waktu melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tak disambut antusias. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK Loteng mencatat, sejak program tersebut dibuka Januari lalu, hanya baru sepuluh orang honorer yang telah mengikuti pelatihan.

‘’Datanya sepuluh orang (honorer) yang ikut. Dan saya berharap pada gelombang berikutnya akan semakin banyak,’’ kata Kepala UPTD BLK Loteng, Dedet Zelthauzallam pada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Melalui para honorer yang telah mengikuti pelatihan, Dedet panggilan karibnya, berharap agar mereka bisa mensosialisasikan apa yang telah diperoleh di BLK. Sebab, di BLK bukan hanya soal berlatih keterampilan, tetapi juga diajarkan disiplin dan etos kerja tinggi.

‘’Kalau pelatihan menjahit, mendesain, tata boga dan lain-lain, itu gampang. Yang susah itu disiplin,’’ imbuhnya.

Pemda menganggarkan dana lebih kurang Rp 1 miliar untuk program ini. Termasuk di dalamnya uang transportasi Rp 25 ribu per peserta yang akan diberikan di akhir pelatihan.

Melalui pelatihan ini, Dedet melanjutkan, Pemda berharap honorer non database yang tidak tertampung bisa memperoleh keahlian lain.

‘’Niat Pemda ini sangat mulia. Tapi, honorer mau manfaatkan atau tidak. Ini opsi Pemda sebagai bentuk kepedulian,’’ ujar alumni Institut Pemerintah Dalam Negeri itu.

Adapun pada gelombang pertama pelatihan yang diikuti sepuluh honorer, BLK membuka pelatihan barista, cleaning service, menjahit, tata rias, tekhnisi HP, tata boga, bahasa Jepang dan lain-lain.

‘’Sehingga, harapan saya; mari manfaatkan kesempatan ini. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga,’’ harapnya.

Saiful Hanan, salah seorang honorer mengungkap tidak tertarik mengikuti pelatihan di BLK karena sudah merasa terpanggil menjadi seorang pendidik. Kendati gajinya mengajar di salah satu sekolah negeri tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun baginya ‘’mengajar’’ lebih menarik.

‘’Sambil berharap ada kebijakan bagus dari Pemda maupun pemerintah pusat ke depan,’’ bebernya. (wan)

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

OPSINTB.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer Kabupaten Lombok Tengah dari Rp 2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026. Ini artinya, ada sekitar Rp 400-an miliar lebih anggaran terpotong.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note mengatakan, pemotongan tersebut berimbas terhadap pelayanan publik, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun belanja operasional.

‘’Tahun anggaran ini, beberapa wilayah Loteng terpapar bencana metrologi, yang banyak merusak infrastruktur. Harapan kita kan, segala masalah yang terkait dengan itu bisa kita selesaikan,’’ kata Taufikurrahman FN saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tidak hanya itu, Rahman melanjutkan, harapan menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS) juga tertunda. ‘’Terkait isu-isu kemiskinan ekstrem, ekonomi yang sifatnya transisi, di samping masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan pekerjaan secara musiman, sehingga saat mereka terdampak bencana, kita masih bisa berikan santunan,’’ imbuhnya.

Akan tetapi, di tengah pemangkasan anggaran yang jumlahnya signifikan itu, pihaknya tetap berusaha menjaga pos-pos penting. Seperti belanja wajib Universal Health Coverage (UHC) agar hak masyarakat Loteng untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.

‘’Mulai dari jenjang fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan lanjutan,’’ terang dia.

Selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk ditangani. Seperti lokasi longsor yang memang harus ditangani secara cepat.

‘’Seperti Jembatan Aiq Bual yang memutus konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dan yang lain menjadi PR berat kita di masyarakat,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap ada kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan jalan daerah diambil alih pemerintahan pusat agar bisa meringankan beban daerah.

‘’Ini bisa mengurangi tingkat kerusakan jalan yang kita miliki, termasuk jembatan dan lainnya,’’ ucapnya. (iwn)

Satpol PP Loteng gandeng Bea Cukai Mataram ajak masyarakat tekan peredaran rokok ilegal

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram gelar sosialisasi intensif terkait ketentuan cukai hasil tembakau untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Sosialisasi berlangsung di JM Hotel, Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut pada Senin (13/4/2026). Menggandeng peserta dari berbagai kalangan seperti pelaku industri, aparat desa serta masyarakat umum.

Sosialisasi ini adalah yang pertama di tahun anggaran 2026, dan difokuskan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aturan cukai hasil tembakau dan bahaya peredaran rokok ilegal.

Lalu Maulana Firdaus Kukuh dan Dedi Kusmayadi dari Bea Cukai Mataram selaku narasumber menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku industri tembakau terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut mereka, kepatuhan tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Penerimaan negara dari sektor cukai, narasumber melanjutkan, akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan.

‘’Selain sosialisasi formal, kami juga melakukan penjangkauan langsung melalui layanan informasi keliling,’’ ujarnya.

Selain itu, mereka juga melakukan edukasi langsung kepada para pedagang; ciri-ciri rokok ilegal. Di mana rokok ilegal mempunyai ciri tidak bercukai, berpita cukai palsu dan memakai pita cukai yang tak sesuai peruntukannya.

Selanjutnya, Pol PP juga melakukan penindakan langsung di lapangan terhadap pedagang yang terbukti menjual rokok ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus menekan peredaran barang ilegal di masyarakat.

‘’Pemberantasan rokok ilegal memiliki sinergi kuat antara APH, pemda dan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat adalah melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar,’’ tegasnya.

‘’Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dukungan masyarakat sangat penting.’’

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Loteng, Lalu Rusdi, berkomitmen pihaknya akan terus menggencarkan razia terhadap peredaran rokok ilegal di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dia menilai, keberadaan rokok ilegal tak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang patuh aturan.

‘’Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala. Ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penegakan aturan serta menjaga ketertiban masyarakat,’’ ucap Rusdi.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal, sehingga peredaran rokok ilegal di Lombok Tengah dapat turun secara signifikan.

‘’Sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau,’’ pungkasnya. (wan)

Infrastruktur KDKMP di Loteng capai 54 persen, 19 desa tidak membangun

 

OPSINTB.com - Program strategis nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatatkan kemajuan signifikan dari sisi pembangunan infrastruktur. Hingga Selasa 14 April 2026, infrastruktur yang sudah terbangun mencapai 54 persen.

‘’Itu setara dengan hampir 71 desa dari 154 yang kita targetkan. Di luar memang yang tidak bisa kita harapkan untuk bisa terbangun,’’ kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Loteng, Ikhsan, dikonfirmasi Selasa (14/4/2026).

Ikhsan menjelaskan, ada 19 desa yang tidak akan memiliki infrastruktur/bangunan gerai KDKMP. Dia tidak menyebutkan nama-nama desa tersebut karena alasan menjaga privasi. Namun, beberapa alasan infrastruktur di desa bersangkutan tidak terbangun karena beberapa faktor.

Di antaranya tidak memiliki aset, baik yang bersumber dari aset pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan ataupun kelembagaan yang ada di pusat.

‘’Sulit saya sebutkan satu-persatu. Tapi, pada umumnya desa pemekaranlah,’’ jelas laki-laki kelahiran Kabupaten Bima itu.

Adapun desa-desa yang infrastruktur KDKMP-nya sudah rampung dan mulai berprogres banyak tersebar di Kecamatan Pringgarata dan Batukliang. Pihaknya bakal terus mendorong desa-desa tersebut agar segera mengisi standar tujuh gerai yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Tetapi, Ikhsan melanjutkan, pengisian gerai sepenuhnya akan diserahkan kepada pengurus. Karena penguruslah yang mengetahui jenis barang apa saja yang bisa diperjualbelikan dan laku di masyarakat desa setempat.

‘’Tergantung pengurusnya, karena merekalah yang menelaah bisnis yang bisa dijalankan di desa itu,’’ ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur KDKMP rampung tahun ini. Dengan harapan segera beroperasi serta mampu mempercepat perekonomian masyarakat desa.

Adapun seluruh anggaran pembangunan KDKMP bersumber dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp1,2 miliar.

Apa solusi bagi 19 desa yang tidak memiliki KDKMP? Ikhsan mengharapkan agar ada kebijakan pemerintah, baik daerah maupun provinsi untuk memfasilitasi desa-desa tersebut agar mendapat kemudahan memperoleh pendanaan, baik dari APBD maupun APBDes.

‘’Ada kemudahan regulasi, misalnya ADD dapat diporsikan sepersekian persen dari ADD untuk cicilan tanah bagi satu desa yang tidak punya aset sama sekali,’’ ungkapnya.

Pun bagi desa yang tidak memiliki infrastruktur gerai, Ikhsan menambahkan, akan tetap merugi, karena desa yang tidak bisa membangun KDKMP, ADD-nya tetap dipotong pemerintah pusat. ‘’Ya rugi, yang tidak bisa membangun bukan berarti uangnya kembali. Udah klik blok oleh pemerintah pusat,’’ pungkas Ikhsan. (wan)