Klarifikasi Dea Lipa alias Deni: Saya difitnah dan tidak merasa menipu

 

OPSINTB.com - Makeup artist asal Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Loteng, Dea Lipa alias Deni Apriadi Rahman, yang akhir-akhir ini viral karena berparas cantik dan berdandan ala wanita akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi sorotan publik. 

Didampingi tim Solidaritas Kemanusiaan, Deni alias Dena memberikan klarifikasi terkait identitasnya. Dengan mata terisak, dia menceritakan masa kecilnya hingga menjadi seperti sekarang ini.

‘’Perkenalkan nama saya Deni Apriadi Rahman (23). Berasal dari Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Loteng,’’ katanya melalui keterangan tertulisnya, sebagaimana diterima opsintb.com, Sabtu (15/11/2025).

Deni menceritakan, masa kecilnya sebagai seorang penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran. Hal ini terjadi setelah dia mengalami kecelakaan saat berusia sekitar 10 tahun.

‘’Saya beragama Islam dan tinggal bersama nenek dari ibu, karena orang tua saya bekerja sebagai migran dan menamatkan pendidikan hanya sampai SD,’’ ucapnya.

Sejak masa kecil, aku dia, dirinya mengalami perundungan. Meski demikian, Deni kecil terus berusaha hidup mandiri, hingga menjadi MUA. Keterampilan sebagai seorang MUA, diperolehnya dari belajar secara otodidak.

‘’Melalui pekerjaan inilah saya merasa bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, dan perlahan memperoleh rasa percaya diri,’’ akunya.

Terkait kasus yang belakangan viral, Deni menyebut bahwa dirinya telah merasa difitnah, dengan foto-foto dirinya yang diposting oleh akun yang tidak dikenalnya disertai narasi yang tidak benar. 

‘’Hal ini sangat melukai perasaan saya, keluarga, serta teman-teman yang mendukung saya,’’ sesalnya.

Dia juga membantah telah menistakan agama, karena telah memakai mukenah dan memasuki masjid, dan beribadah di saf perempuan.

‘’Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab agama,’’ ujarnya.

Selanjutnya, Deni juga memberikan klarifikasi terkait pilihannya yang sering berjilbab. Bagi dia, jilbab adalah simbol kecantikan, kelembutan, dan kehormatan seorang perempuan. ‘’Saya sama sekali tidak berniat menjadikan busana itu sebagai alat menipu atau melecehkan siapapun,’’ katanya.

Sejak kasusnya viral, dia mengatakan, mengalami tekanan yang sangat berat. Ribuan komentar berisi caci maki serta pesan langsung masuk ke medsosnya. Hal ini tentunya membuatnya meras terpukul secara mental dan fisik.

‘’Karena kondisi itu, saya mengehentikan sejumlah pekerjaan rias pengantin yang sudah dijadwalkan,’’ cerita Deni.

Dia berharap, ke depan ingin terus bekerja sebagai seorang MUA, demi menabung dan melanjutkan pendidikan formal. ‘’Karena saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan agar saya menjadi manusia yang lebih bermanfaat,’’ tutupnya. (iwn)

Sinta M Iqbal: Literasi penting dan harus inovatif

 

OPSINTB.com - Sinta Agathia M Iqbal, istri Gubernur NTB Lalu M Iqbal, berharap kegiatan-kegiatan literasi di Loteng lebih sering diaktifkan. Menurutnya, literasi sangat penting, bahkan harus lebih inovatif agar melek literasi di daerah ini semakin baik ke depan.

‘’Kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah semoga lebih diaktifkan lagi ke depan. Harapannya, kegiatan literasi lebih inovatif lagi, karena kami juga mendengarkan banyak masukan dari banyak sisi,’’ kata Sinta usai menghadiri acara pembukaan Festival Literasi Masmirah yang diadakan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng, Jumat (14/11/2025).

Sinta, yang dinobatkan sebagai Bunda Literasi NTB pada 2 Juli 2025 kemarin menilai, masalah literasi saat ini bukan hanya bermuara di satu sektor, seperti kekurangan buku, tetapi bagaimana agar literasi atau membaca dilakukan dengan prinsip ‘membaca dengan benar-benar membaca’.

‘’Artinya adalah; bagaimana kita mendapatkan informasi dengan sangat komprehensif dan sedetail mungkin masuk ke kepala kita,’’ ucap Sinta.

Ia mengatakan, dunia literasi dan teknologi adalah hal yang tak terpisahkan. Maka, Sinta melanjutkan, keduanya harus disejajarkan secara tepat, sambil terus memperkenalkan buku kepada para generasi muda.

‘’Karena buku tidak bisa dilepaskan begitu saja. Teknologi dihindari juga tidak bisa. Jadi harus berjalan berdampingan,’’ bebernya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng, H Lalu Muliawan menambahkan, Festival Literasi Masmirah ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini, kata dia, diisi berbagai mata lomba, seperti bercerita dan mendongeng, serta bedah buku, bimbingan membuat konten, dan lain sebagainya.

‘’Intinya semua kegiatan yang kita kemas ini adalah untuk meningkatkan budaya baca,’’ ujar Muliawan.

Festival Literasi Masmirah ini melibatkan semua pegiat literasi, sekolah, dan masyarakat yang berminat terhadap literasi. Mengenai minat baca masyarakat, lanjut dia, di semua daerah minat baca saat ini terbilang masih rendah. Khusus Loteng, minat baca masyarakatnya masih di bawah 50 persen dari jumlah penduduk Loteng, yang berjumlah satu juta lebih.

‘’Penyebabnya memang karena budaya baca kita rendah. Contohnya kita; berapa sih buku yang sudah kita baca sehari? Kadang tidak pernah,’’ ungkapnya.

Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Loteng telah mengoleksi 34.000 buku cetak, dengan 12.000 judul. ‘’Dan perpustakaan digital yang baru kita rintis dengan jumlah bukunya baru 1.200,’’ pungkasnya. (wan)

Dapur SPPG Praya Aik Mual dipastikan beroperasi lagi mulai besok pagi

 

OPSINTB.com - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Praya Aik Mual di Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Loteng dipastikan ngepul lagi mulai besok pagi. Dapur tersebut sebelumnya berhenti beroperasi selama dua pekan atau sejak Kamis, 30 September 2025, karena alasan upgrade sistem.

Pihak pengelola mengatakan, sangat kecewa dengan alasan yang dianggap tak masuk akal tersebut, sebab jika ada upgrade, transfer dana atau segala hal yang menghalangi proses berjalannya program ini bisa dilakukan secara manual.

‘’Selain menjadi sorotan masyarakat,’’ kata mereka, ‘’kami juga uga mendapat tudingan yang tak sedap didengar.’’

‘’Selama tidak beroperasi kemarin, isu di masyarakat itu membias. Mengira pihak yayasan membawa lari dana MBG,’’ terang Kepala Yayasan Al Royan, Fahrurrozi, selaku pengelola dapur SPPG tersebut, Rabu (12/11/2025).

Adapun dampak dari pemberhentian kemarin, Fahrurrozi melanjutkan, wali murid dan para siswa banyak yang mengeluh karena perubahan keadaan (tidak beroperasi) secara tiba-tiba. ‘’Biasanya mereka tidak sarapan di rumah, karena dapat MBG di sekolah. Jadi, ada yang ngeluh lapar, dan sebagainya,’’ imbuhnya.

Yang lebih berat lagi, tuturnya, para karyawan sempat merasakan dilema karena tidak ada kepastian. ‘’Mereka (karyawan) bingung juga, karena ada tanggungan. Mau keluar, takut beroperasi lagi. Tapi, alhamdullilah dengan informasi ini mereka sudah akan mulai bekerja lagi besok,’’ tuturnya.

Adapun upaya yang dilakukan pengelola SPPG Aik Mual selama tidak beroperasi kemarin ialah menggunakan dana talangan dari sisa kas, namun hanya mampu beroperasi dua hari.

SPPG Praya Aik Mual menerima transfer pusat per tahap sejumlah Rp 420 juta. Menyuplai MBG ke 12 sekolah, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.175 orang.

Terpisah, Kepala SDN 2 Aik Mual, H Medar, merasa bersyukur atas informasi akan kembali beroperasinya SPPG Aik Mual tersebut. Bahkan dia berharap seluruh SPPG yang ada di Loteng tidak berhenti beroperasi untuk kemaslahatan masyarakat.

‘’Alhamdulillah, kami sudah diinformasikan oleh pihak SPPG, dan kami akan segera umumkan ke para siswa. Kami berharap semua SPPG tidak ada yang berhenti beroperasi, karena ini program yang baik,’’ ucap H Medar. (iwn)

Sambut Harkodia, Pemkab Loteng gelar sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi

OPSINTB.com - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang jatuh setiap 9 Desember, Pemkab Loteng menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi bertajuk ‘’Satukan Aksi Berantas Korupsi ‘’ di Hotel Swiss Bellcourt Lombok. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin-Rabu, 10-12 November 2025.

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala OPD, anggota dewan, kades/lurah, dan kepala sekolah. Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aknal Afandi saat memberi kata sambutan, menyatakan giat ini merupakan tindak lanjut dari himbauan KPK RI kepada seluruh Pemda agar turut berpartisipasi dalam rangkaian Harkodia yang akan dipusatkan di Yogyakarta pada 6-9 Desember mendatang.

‘’Sosialisasi ini menjadi komitmen kita bersama untuk memperkuat integritas dan mencegah praktek korupsi di semua lini pemerintahan daerah,’’ kata Aknal, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu, Wabup Loteng, HM Nursiah menegaskan, pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Dia menyebut, struktur APBD Loteng pada 2025 mencapai Rp2,8 triliun, yang menjadi amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

‘’APBD itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita untuk melayani masyarakat. Harapan masyarakat kadang lebih besar dari kemampuan anggaran, namun itu bukan tantangan, melainkan tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan penuh integritas,’’ ucapnya.

Wabup juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam membangun daerah, yang dimana masyarakat semakin aktif dan kritis terhadap program pemerintah. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat.

‘’Masyarakat kita luar biasa, ada yang pasif menerima, ada yang aktif mencari tau, dan bahkan proaktif melapor dan mengawasi,’’ ujar Wabup.

Nursiah mengingatkan, banyak yang mengawasi secara kelembagaan maupun dari masyarakat sendiri, namun pengawasan tertinggi adalah dari Allah SWT. ‘’Maka dari itu mari kita bekerja dengan hati yang bersih dan niat yang lurus,’’ tutupnya.

Adapun melalui giat ini, Pemkab berharap pemahaman dan komitmen seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. (wan)

Pastikan distribusi MBG baik, Kejari Loteng kawal lewat inovasi ‘Jaga Gizi’

 

OPSINTB.com - Memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik ke setiap sekolah, Kejaksaan Negeri Loteng langsung turun ke SDN 4 Praya dan SMPN 2 Praya pada Rabu (5/11/2025). Di dua lokasi tersebut, Kepala Kejari Loteng, Putri Ayu Wulandari meresmikan inovasi Jaksa Peduli Gizi Anak Nasional (Jaga Gizi).

‘’Ini merupakan bagian dari program prioritas nasional sesuai amanat yang tertuang dalam Astacita Presiden dan Wapres RI,’’ ujar Ayu.

Kejari Loteng, Ayu berujar, melalui Jaga Gizi telah memberikan pendampingan hukum pada Program MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Renteng dan Praya serta mitra yang menaungi SPPG itu merupakan penyalur MBG di dua sekolah tersebut.

‘’Kami mendorong kelancaran dan keberlanjutan Program MBG dengan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan,’’ kata Ayu.

Kedua kepala sekolah menyambut antusias kehadiran Kejari Loteng. Mereka mengapresiasi atas dukungan pendampingan hukum yang sangat berarti bagi kelancaran Program MBG di sekolah masing-masing.

Kepala SMPN 2 Praya H Ahmad Rahman, menambahkan sinergi antara sekolah dan kejaksaan menjadi langkah strategis untuk menyukseskan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa/siswi.

‘’Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara institusi penegak hukum dan sektor pendidikan dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan mencetak generasi muda yang sehat, profesional, dan berintegritas,’’ tandas Rahman. (wan)

Pemda Loteng dan TNI bersatu kawal pembangunan KDMP

 

OPSINTB.com - Pemda Loteng bakal melibatkan TNI untuk mengawasi pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pelibatan tentara dalam pembangunan itu untuk mengejar target seluruh gedung KDMP di 154 di Loteng tuntas dibangun akhir tahun ini. Pemda menargetkan sampai 15 November 2025 pendataan aset desa sebagai lahan untuk pembangunan KDMP rampung.

‘’Makanya TNI dilibatkan sebagai satuan kerja. Tidak di dinas, tidak di Pemda, langsung ke satuan kerja,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Loteng, Iksan pada wartawan, Selasa (4/11/2025).

TNI, lanjut Iksan, akan bekerjasama dengan PT Aganis, yang akan membiayai pembangunan gedung KDMP. Sebagaimana syarat dari pemerintah pusat, yang mewajibkan untuk pembangunan gedung KDMP minimal harus 1.000 meter persegi, maka setiap desa diwajibkan memenuhi syarat tersebut.

Bagaimana dengan desa yang tidak memiliki lahan atau aset? Iksan menekankan desa-desa yang tidak memiliki lahan agar menyewa. ‘’Ya sewa! Kalau ada di situ punyanya kabupaten/provinsi; bisa disewa,’’ ujarnya.

Iksan menyebut beberapa desa sudah menjadi percontohan, seperti Desa Rambitan di Kecamatan Pujut. Di mana pembangunan KDMP-nya sudah dilaunching beberapa pekan kemarin.

Apa yang akan diperoleh desa dengan adanya KDMP ini? Hal itu tergantung dari kepiawaian pengelola koperasi untuk melihat peluang bisnis yang bisa diangkat. Dia mencontohkan, jika di suatu desa mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, maka KDMP bisa menjual pupuk, atau alat-alat pertanian, dan lain sebagainya.

‘’Makanya pengelola kita tekan sudah mulai menyusun RAB-nya, mau melakukan apa di desanya,’’ kata Iksan.

Dandim 1620 Loteng, Letnal Kolonel Armed Karimmuddin Rangkuti, menegaskan terkait pelibatan tentara tak berarti TNI mengambil alih KDMP, namun pelibatan tentara sejalan dengan perintah pusat untuk memajukan KDMP.

‘’Kami ditugaskan mengawasi pembangunan KDMP ini, namun pengawasan adalah untuk percepatan pembangunan KDMP. Tidak alih-alih mengambil KDMP,’’ tegasnya.

Setelah pembangunan usai, Karimmuddin menambahkan, dalam operasional KDMP tidak akan ada pelibatan tentara. Semua akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, khususnya desa sebagai pengelola.

‘’Harapannya nanti KDMP ini merupakan pusat dari kemandirian suatu wilayah, sehingga perputaran ekonomi yang ada di wilayah desa berjalan baik bagi kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (wan)

Kominfo Loteng bimtek SP4N LAPOR, admin wajib cek aduan 3 kali sehari

 

OPSINTB.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Loteng memberikan bimtek Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) bagi admin aplikasi LAPOR! seluruh perangkat daerah Loteng. Bimtek ini menghadirkan narasumber Pranata Humas Kominfo Kota Mataram, Nining Sulistiningsih Suwiyatana dan terlaksana di Aula Dinas PUPR Loteng, Senin (3/11/2025).

Menurut Nining, setiap laporan yang masuk dalam aplikasi LAPOR! harus ditindaklanjuti sesuai SOP penanganan aduan. ‘’Aduan baru maupun yang sudah ditindaklanjuti harus terdokumentasi dengan baik,’’ sebutnya. 

Ia menjelaskan, aplikasi ini sudah sangat responsif, dengan fitur-fitur pelaporan dan tindak lanjut yang lengkap. Ia berharap dengan adanya bimtek ini, para admin akan semakin memahami tata cara pengelolaan aduan masyarakat secara profesional dan terintegrasi.

‘’Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di Loteng dapat meningkat sejalan dengan semangat pemerintahan yang cepat, tanggap, dan berpihak pada kebutuhan warga,’’ ujarnyi.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menegaskan pentingnya peran admin dalam memastikan setiap pengaduan masyarakat tertangani secara cepat dan tepat.

‘’Ke depan, para admin harus aktif mengelola aplikasi SP4N LAPOR!. Paling tidak lakukan pengecekan minimal tiga kali sehari. Kanalnya terpusat di lapor.go.id,’’ jelas Firman.

Kepala Dinas Kominfo Loteng, H Muhamad, berkomitmen pihaknya akan terus berkoordinasi dengan para admin setiap perangkat daerah. Dikatakan, pihaknya akan terus memantau setiap aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR! dan memastikan menindaklanjutinya.

‘’Respon cepat terhadap aspirasi masyarakat merupakan bagian dari komitmen kita mewujudkan good governance di Loteng,’’ tutup dia. (iwn)

Transfer pemerintah pusat lambat, SPPG Puyung tidak beroperasi

 

Foto: Fahrurrozi, Kepala Mitra SPPG Unit Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Loteng.

OPSINTB.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) unit Puyung yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Loteng buka suara terkait tidak beroperasinya dapur tersebut terhitung Senin (3/11). 

Dalam sebuah surat yang beredar di media sosial dan dikeluarkan SPPG tersebut, diselipkan pernyataan ‘SPPG Puyung disetop’. Perihal itu, mitra SPPG Puyung, Fahrurrozi menjelaskan, tidak ada istilah penyetopan. Hanya saja tidak beroperasinya SPPG tersebut disebabkan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat.

Dia mengatakan, tidak mengetahui ihwal keterlambatan transfer dana tersebut. Padahal pihaknya sudah mengirimkan proposal ke pemerintah pusat jauh hari sebelumnya. ‘’Hampir berapa ribu MBG yang ditangani pusat. Makanya mungkin kita belum tersentuh,’’ jelas Fahrurrozi dikonfirmasi pada Senin (3/11/2025).

Berkaca dari beberapa dapur MBG di daerah ini, dia melanjutkan, bukan hanya pihaknya saja yang libur beroperasi, tetapi di beberapa SPPG, seperti SPPG Jelantik juga pernah terjadi hal serupa.

Namun demikian, dengan kendala yang terjadi hari ini, sejauh ini atau selama dua bulan beroperasi; tidak pernah ada kendala yang dihadapi, seperti keluhan terkait menu MBG atau protes dari masyarakat.

‘’Kalau dari segi tata laksana atau usah yang ada, penyaluran MBG di sini selama dua bulan tidak ada kendala yang dihadapi,’’ imbuhnya.

Terkait lambannya proses pencairan dana, dia meminta masyarakat tidak perlu seuzon. Ini artinya, kata dia, pemerintah sedang berupaya maksimal untuk memaksimalkan sistem penyaluran anggaran.

Sebagai informasi, SPPG Puyung melayani sebanyak 3.066 sasaran pada 18 sekolah dan ibu hamil. 

Opsintb.com diberikan kesempatan untuk memasuki dapur MBG unit Puyung. Pantauan opsintb.com, sejumlah bahan baku makanan MBG di beberapa ruang tempat penyimpanan stok menipis. Seperti ruang stok penyimpanan buah, yang hanya berisikan beberapa keranjang buah melon.

Di ruang stok bahan baku lain juga terlihat serupa. Kendati demikian, SPPG unit Puyung diklaim sebagai SPPG terlengkap dan terbersih di Loteng. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya telah dikelola dengan baik dan diakui Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, air yang digunakan untuk memasak dan mencuci telah lulus uji kesehatan.

‘’Kami juga menyediakan mes untuk pekerja kami yang jumlahnya 50 orang,’’ klaim Fahrurrozi. (wan)

KNPI dan DPRD Loteng audiensi bahas percepatan Perda tentang Kecimol

 

OPSINTB.com - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Loteng menyoroti maraknya fenomena Kecimol ‘anco-anco’ yang akhir-akhir ini banyak terjadi di daerah ini. Fenomena tersebut, kata Ketua DPD KNPI Loteng, Sri Anom Putra Sanjaya, telah menimbulkan berbagai dampak sosial, budaya, serta gangguan ketertiban umum.

‘’Fenomena Kecimol ‘anco-anco’ tidak hanya berdampak pada aspek hiburan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap tatanan sosial, keamanan, dan moralitas generasi muda,’’ ujar Anom saat audiensi dengan dewan Komisi I dan III DPRD setempat, Rabu (29/10/2025).

Oleh sebabnya, Anom menilai perlu adanya forum dialog resmi yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif guna membahas permasalahan ini secara komperhensif dan akademis, serta mencari solusi yang realistis dan berkeadilan.

‘’Bukan kami melarang sebenarnya, tetapi ingin menertibkan, khususnya penari atau joget Kecimol,’’ kata Anom, seraya menambahkan, ‘’Kami yakin dengan kolaborasi lintas sektor ini, akan lahir gagasan dan kebijakan yang konstruktif untuk menata kembali kegiatan hiburan rakyat tanpa mengabaikan nilai moral, adat, dan budaya masyarakat Loteng.’’

Sementara itu, anggota Komisi I TGH Mustamin Hafifi menilai audiensi bersama KNPI merupakan salah satu bentuk kepedulian para pemuda terhadap masa depan, khususnya terkait budaya dan seni.

‘’Sinergi ini harus terus dilakukan. Bantu kami untuk membuat peraturan daerah (Perda) terkait Kecimol ini, karena ini sangat penting sekali untuk mengatur supaya Kecimol ini lebih tertib ke depan,’’ harapnya.

Menurut dia, Kecimol sebenarnya boleh-boleh saja masuk desa, karena sebagai wadah mencari rizki dan menghibur masyarakat. Akan tetapi, jika sudah menimbulkan mudharat, maka sebaiknya ditertibkan lagi. ‘’Ini kan sudah keluar dari aturan agama, seperti ‘anco-anco’ atau erotis, nah ini yang seharusnya perlu diatur agar tidak mencoreng nama baik Kecimol,’’ ucapnya.

Ke depan, Komisi I akan mendesak seluruh anggota komisi untuk segera menerbitkan Perda tentang Kecimol. ‘’Usulan dari teman-teman KNPI untuk menerbitkan Persa tentang Kecimol harus segera mungkin kita wujudkan,’’ tegasnya.

Komisi III yang diwakili Hj Nurul Adha menyampaikan, pada dasarnya Kecimol adalah suatu kesenian yang baik, hanya saja jika sudah mengganggu jalan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, maka perlu adanya regulasi yang mengatur Kecimol tersebut.

‘’Saya juga cinta seni, tapi kalau sampai mengganggu; perlu diatur. Ada yang harus kita perbaiki, sehingga menjadi yang terbaik,’’ ujarnya.

Masyarakat, ia menambahkan, perlu diberikan pemahaman kesenian mana yang sebenarnya termasuk budaya, sehingga pada saat ada kegiatan nyongkolan atau kegiatan budaya lainnya, mereka paham mana yang harus diundang.

‘’Di sinilah peran pemuda di masing-masing dusun, desa, atau kelurahan memberikan pemahaman kepada masyarakatnya,’’ tutup Nurul Adha. (wan)