Daftar kuliah di IAI Qamarul Huda sekarang, cek peluang beasiswanya!

 

OPSINTB.com - Dalam upaya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAIQH) Lombok Tengah kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027.

IAIQH merupakan perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang menarik dan berkualitas, serta beberapa beasiswa untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan studinya. Beasiswa tersebut meliputi beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Tahfidz, beasiswa Berprestasi dan beasiswa Gubernur. 

Selain itu, semua program studi yang tersedia telah terakreditasi.

Berikut daftar fakultas dan program studi untuk Program Studi Strata 1:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

1. Pendidikan Agama Islam (PAI)

2. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

3. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

5. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Ekonomi Syari'ah 

2. Perbankan Syari'ah

Program Studi Strata 2:

1. Magister Studi Islam

Syarat pendaftaran:

1. Peserta adalah lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat

2. Mengisi pendaftaran secara online

3. Memiliki maksimal 2 prodi pada pendaftaran online

4. Menyerahkan fotocopy ijazah SMA/MA/SMK dan KK (Kartu Keluarga) 

5. Jika ijazah belum terbit, dapat melampirkan SKL atau SKHU yang telah dilegalisir, dan raport bagi yang yang belum lulus

6. Mengikuti ujian tulis di Kampus IAI Qamarul Huda. 

Sementara untuk alur pendaftarannya bisa membuka situs IAIQH https://pmb.iaiqh.ac.id dengan mengklik *Daftar Sekarang* lalu mengisi form pendaftaran akun dengan lengkap, seperti NIK, email, pasword, program studi dan jalur masuk. Setelah itu, melengkapi biodata pribadi, orang tua dan wali. Setelah biodata lengkap, upload berkas pendaftaran, yaitu ijazah terakhir, KTP/KK dan foto 3x4 cm. Setelah dinyatakan lulus seleksi, tinggal tes online sampai selesai. Jika lulus seleksi, selanjutnya daftar ulang menggunakan virtual account. 

IAI Qamarul Huda juga menawarkan biaya kuliah terjangkau dengan biaya pendaftaran untuk S1 cuma sebesar 150 ribu dan S2 500 ribu saja, serta biaya daftar ulang sebesar 500 ribu. 

Catatan : pendaftaran gelombang pertama membayar biaya UKT hanya 70% dari total biaya UKT.

Adapun jadwal pendaftaran untuk Gelombang I dibuka mulai tanggal 02 Januari sampai 31 Maret 2026. Gelombang II tanggal 01 April sampai 20 Agustus 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi situs web resmi www.iaiqh.ac.id dan menghubungi 0817365853 - 08133340885 atau datang langsung ke Kampus IAIQH di Jl. H. Badaruddin No. 3-4 Bagu, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah. (red)

Pemkab Loteng klarifikasi video warga diduga belum terima bansos

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memberikan klarifikasi atas beredarnya video di media sosial Facebook akun @Sam Sul Rizal yang menyebutkan adanya warga penyandang disabilitas yang belum tercover bantuan sosial (bansos).

Klarifikasi tersebut dilakukan setelah tim Dinas Sosial Loteng turun langsung melakukan kunjungan dan verifikasi. Kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Loteng, H Masnun.

Berdasarkan hasil penelusuran, warga yang dimaksud dalam video tersebut adalah Muhammad Subqi (18), warga Dusun Kebun Beleq, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang. 

‘’Muhammad Subqi merupakan penyandang disabilitas berat dengan kondisi lumpuh total,’’ tutur Masnun, Senin (12/1/2026).

Dijelaskannya, Subqi dilaporkan lahir dalam kondisi normal dan sempat mengenyam pendidikan hingga kelas II Madrasah Ibtidaiyah (MI). Namun, menjelang kenaikan kelas III, ia mengalami demam panas tinggi disertai perubahan kondisi fisik. 

‘’Setelah mendapat penanganan medis di Praya, dokter mendiagnosis kondisi tersebut sebagai lumpuh layu,’’ jelas Masnun.

Hasil klarifikasi di lapangan, sambungnya, menunjukkan bahwa informasi yang menyebutkan keluarga Muhammad Subqi belum tercover bantuan sosial tidak sesuai dengan data. 

‘’Mereka tercatat sebagai penerima aktif sejumlah program bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta BLTS Kesra,’’ imbuhnya.

Adapun bantuan sosial yang diterima pada periode terakhir meliputi PKH Tahap IV sebesar Rp1.425.000, BPNT Tahap III sebesar Rp600.000, dan BLTS Kesra sebesar Rp900.000. 

‘’Dengan demikian, total bantuan sosial yang diterima keluarga tersebut mencapai Rp2.925.000,’’ ucap Masnun.

Meski demikian, hasil kunjungan juga mencatat adanya kebutuhan mendesak berupa kursi roda dan kasur lipat untuk menunjang perawatan dan aktivitas sehari-hari Muhammad Subqi. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

‘’Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi dan menyebarkan informasi di media sosial serta mengedepankan konfirmasi kepada instansi berwenang. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas,’’ pesan Masnun. (wan)

Loteng siap menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi NTB 2026

 

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat giliran menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi NTB 2026. Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, pelaksanaan MTQ direncanakan pada pertengahan Mei mendatang.

‘’Insyaallah pelaksanaan pertengahan Mei 2026,’’ kata Pathul dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).

Sebagai tuan rumah, lanjut dia, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa venue, dengan venue utama Bencingah Agung yang masih dalam proses perampungan.

Selain itu, beberapa venue lain berlokasi di Poltekpar, IPDN, Masjid Agung, ballroom kantor bupati, dan di Mandalika. ‘’Khusus Mandalika, kita minta supaya ada kegiatan di sana. Sambil kafilah mengenal pariwisata,’’ tambahnya.

Kurang lebih seribu orang kafilah akan mendatangi Loteng. Hal ini tentu menjadi keuntungan untuk mendongkrak sektor perekonomian. Pihaknya menargetkan perputaran uang mencapai miliaran rupiah. ‘’Hotel-hotel akan terisi, UMKM berjalan,’’ katanya.

Sebagai tuan rumah, pihaknya menargetkan juara umum lagi. ‘’Ya, kita tekanan itu. Karena selama ini juara terus. Ya, mudah-mudahanlah,’’ harap Pathul.

Pathul menambahkan, sebagai tuan rumah, Pemkab Loteng akan bekerja secara maksimal mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kelangsungan MTQ ini. Mulai dari sarana dan prasarana kegiatan, fasilitas pendukung, serta perangkat pendukung kegiatan. 

‘’Lebih dari itu, kita berharap MTQ kali ini menjadi momentum kita untuk selalu membaca Al-Qur’an,’’ tutupnya. (wan)

Wabup Loteng: Banjir bandang di Aceh, Sumbar, dan Sumut bisa saja terjadi di Loteng

 

OPSINTB.com - Banjir bandang yang melanda kawasan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hendaknya dijadikan pelajaran. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Muhammad Nursiah usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Loteng, Kamis (8/1/2026).

Sebab, kata dia, hal itu bisa saja terjadi di daerah ini. Lebih-lebih kawasan perbukitan Mandalika yang sudah mulai terlihat gundul akibat deforestasi; pembangunan hotel dan villa.

‘’Kita punya ancaman, bukit-bukit sekitar Mandalika sampai ke Torok Aik Belek, Praya Barat,’’ kata Nursiah pada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Oleh sebab itu, hutan harus dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Mutlak untuk membangun kehidupan, baik ekonomi, ekosistem, dan manusia.

‘’Kami berharap dengan keberadaan bukit dan hutan menjadikan ekosistem kehidupan lebih baik,’’ katanya.

Terkait kondisi saat ini, Nursiah berharap Pemprov NTB secepatnya turun tangan serta berkoodinasi dengan Pemda guna menemukan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Sebab, kondisi perbukitan sudah mulai mengkhawatirkan.

‘’Karena kita khawatir pasti, seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar. Agar kita segera mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan,’’ ucapnya.

Adapun solusi jangka pendek yang harus dilakukan Pemda, menurut dia, adalah secepatnya memanggil pihak-pihak investor guna memberikan pemaparan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi alam/perbukitan.

Selain itu, pihaknya juga segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait manfaat dan bahaya yang ditimbulkan bila terus terjadi deforestasi.

‘’Ketiga, penting rapat koordinasi dengan provinsi untuk memastikan satu kebijakan yang dapat membawa perubahan ke arah perbaikan bukit dan hutan,’’ beber Nursiah.

Diakui, gundulnya perbukitan kawasan Mandalika adalah karena lemahnya pengawasan, baik oleh Pemprov maupun Pemda. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat pihaknya bersama Pemprov akan melakukan reboisasi. (iwn)

Tenang! Honorer non database masih ada harapan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 715 honorer Lombok Tengah (Loteng), yang tidak masuk Paruh Waktu dan terancam dirumahkan dapat sedikit bernafas lega. Pemda setempat bakal memperhatikan tuntutan aksi mereka (Rabu, 7/1), terkait permintaan tak dirumahkan. Pemda bahkan berjanji akan menyuarakan aspirasi mereka hingga ke pusat.

‘’Kami tentu Pemda Loteng; mengangkat menjadi usulan aspirasi mereka ke kementerian terkait,’’ kata Wakil Bupati Loteng, H Muhammad Nursiah di Gedung DPRD Loteng, Kamis (8/1/2026).

Sementara, menanti jawaban dari kementerian, Nursiah berharap masyarakat, khususnya honorer tidak membuat kegaduhan, baik di sekolah dia mengajar maupun di media sosial.

‘’Seperti biasalah, jangan sampai gaduh-gaduhlah!’’ ujarnya.

Ini artinya, Nursiah melanjutkan, para honorer harus dapat menjaga kondusivitas daerah sembari jawaban pusat turun; dengan kabar gembira.

Sebelumnya, 715 honorer yang tidak masuk Paruh Waktu melakukan aksi hearing ke Dinas Pendidikan, Kantor PGRI Loteng, dan puncaknya di kantor bupati. Tuntutan mereka sama, tidak ingin dirumahkan.

Namun, Pemda sendiri bersikukuh bahwa aturan tersebut adalah dari pusat. Daerah hanya menindaklanjuti keputusan tersebut. ‘’Dinamika kemarin, itulah yang kami aspirasikan,’’ ucapnya.

Sebagai tindak lanjut aspirasi para honorer, Pemda Loteng per hari ini telah menyiapkan surat untuk disampaikan kepada kementerian terkait. Selain itu, Nursiah meminta para kepala sekolah menjaga kondusivitas sekolah. Jangan sampai proses belajar-mengajar terganggu. 

‘’Sambil menunggu kabar baik dari Jakarta,’’ ucap Nursiah.

DPRD Loteng sendiri melalui Komisi III-nya memberikan beberapa solusi menarik untuk mencegah kegaduhan di bawah. Di antaranya meminta Pemda merangkul sekolah-sekolah swasta untuk mendata; apakah masih kekurangan guru atau telah terpenuhi.

Jika masih kurang, Pemda dapat menempatkan mereka, khususnya yang sudah mengikuti PPG di sekolah tersebut.

‘’Dengan demikian, guru yang telah mendapatkan sertifikasi di sekolah negeri bisa digeser ke sekolah swasta,’’ kata perwakilan Komisi III, Ki Agus Azhar.

Azhar juga meminta para honorer untuk tidak menolak kursus yang diberikan Pemda. Sebab, paling tidak melalui pelatihan tersebut nanti akan menjadikan mereka memiliki kompetensi yang lebih baik.

‘’Seyogyanya ya jangan ditolak!’’ pintanya.

Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya menjabarkan, perumahan para honorer yang tidak masuk Paruh Waktu sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi, menurut dia, apa yang dilakukan Pemda sudah sesuai dengan ketentuan UU. 

Dan, bagi pihak yang menolak, tentunya akan mendapatkan sanksi dari pusat. ‘’Jadi, mereka tidak dilanjutkan kontraknya,’’ tegas pria berkacamata tersebut. (wan)

Respons cepat PDAM atasi aduan konsumen, Bambang: Kalau ada yang lamban, kita tindak

 

OPSINTB.com - PDAM Tirtha Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik bagi konsumen. Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan atau konsumen ditanggapi cepat. Tidak sampai beberapa jam petugas langsung datang ke lokasi untuk mengatasi segala keluhan. Hal itu sejalan dengan semangat PDAM 'memberikan pelayanan prima bagi masyarakat'.

Direktur Utama PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengatakan memberikan pelayanan cepat dan tepat terhadap konsumen adalah bagian dari moto PDAM. Penanganan cepat terhadap kosumen sudah diterapkan diseluruh unit pelaksana teknis di masing-masing kecamatan.

''Kalau ada pengaduan, kami langsung respons hari itu juga tanpa menunggu lama, ini adalah bentuk tanggungjawab kami kepada konsumen,'' ujar Bambang, Selasa (7/1/2026).

Bambang sendiri akan tegas memberikan sanksi kepada UPT yang lelet dalam menanggapi setiap pengaduan konsumen. ''Setiap pengaduan harus direspons cepat, kalau ada yang lamban, kita tindak,'' ungkapnya. 

Selama ini diakui bahwa kecepatan merespon setiap pengaduan cukup teruji. Setiap pengaduan yang dilaporkan secara langsung ataupun melalui call center langsung ditindak lanjuti. 

''Sepanjang masalahnya bisa kita atasi hari itu kita langsung selesaikan. Kecuali gangguan yang cukup berat dan memakan waktu lama seperti longsor dan lain lain,'' katanya.

Yang pasti, dia menambahkan, PDAM akan terus berbenah, memperbaiki pelayanan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan baik. Hanya saja pembenahan pelayanan tidak semudah membalik tangan, butuh proses, butuh waktu dan butuh dukungan pemerintah dan masyarakat. 

''Kami akan terus bergerak, terus berbenah demi perbaikan pelayanan, mohon dukungannya,'' tutupnya. (iwn)

Komisi III DPRD Loteng minta pemda rangkul sekolah swasta, solusi bagi guru non database

 

OPSINTB.com - Anggota Komisi III DPRD Loteng, Ki Agus Azhar memberikan solusi bagi pemerintah daerah setempat agar tak merumahkan 715 orang guru yang tidak masuk non database. 54 orang di antaranya bahkan telah berstatus profesional atau telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurut Ki Agus Azhar, dinas bersangkutan harus segera mendata jumlah sekolah yang swasta yang bernaung di Dikbud untuk memastikan; apakah masih kekurangan guru atau sudah terpenuhi. Dengan demikian, guru yang telah mendapatkan sertifikasi di sekolah negeri bisa digeser ke sekolah swasta, dan sekolah swasta tidak perlu khawatir terkait gaji.

''Karena dia tidak akan membebani sekolah swasta, tidak akan digaji. Tapi, dia cukup dengan sertifikasi atau inpassing itu,'' kata Ki Agus Azhar saat ditemui di ruangannya, Selasa (6/1/2025).

Dengan demikian, dia melanjutkan, pemerintah daerah tidak akan perlu lagi merumahkan mereka. Bahkan, dia yakin sekolah swasta akan bersyukur, karena dapat tambahan guru dengan cuma-cuma.

Dikatakan, pemerintah daerah agar segera merangkul sekolah swasta serta menganalisa sekolah swasta yang bernaung di Dikbud. Lalu bagaimana solusi bagi yang belum sertifikasi? Ki Agus Azhar mengatakan, guru yang belum sertifikasi bisa mengusulkan di sekolah swasta jika sekolah tersebut kekurangan guru.

''Yang penting pas jamnya. Cuma permasalahan hari ini adalah semua sekolah belum dianalisa. Semua sekolah swasta di bawah naungan Dikbud ini kekurangan guru atau kelebihan guru,'' ucapnya.

''Sehingga ada solusi bagi mereka yang tidak masuk di Paruh Waktu itu.''

Oleh sebab itu, dia berharap para guru yang rencananya akan dirumahkan untuk tidak putus harapan. Asalkan bersabar, istiqamah, dan ikhtiar, maka akan ada solusi terbaik. ''Tidak mungkin tidak ada solusinya, tapi ya bersabar,'' ujarnya.

Terkait pelatihan atau kursus yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada para honorer yang akan dirumahkan, dia menilai seharusnya tidak ditolak. Paling tidak melalui pelatihan itulah nanti yang akan menjadikan mereka memiliki kompetensi yang lebih baik.

''Jadi, seyogyanya yang akan dirumahkan ini kalau diberikan pelatihan, ya jangan ditolak,'' harapnya.

Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menyatakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menegaskan larangan perekrutan honorer. Jadi, menurut dia, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah sesuai ketentuan undang-undang.

''Kalau jalan lain sebagai tenaga non ASN, kami belum temukan. Jadi, mereka tidak dilanjutkan kontraknya,'' kata Firman. (wan)