ITDC dukung media gathering JMSI NTB di kawasan Mandalika

 

OPSINTB.com - Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan pelaksanaan Halal Bihalal dan Media Gathering 2026 yang akan digelar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, pada 1–2 Mei 2026.

Kegiatan tersebut akan berlangsung bertepatan dengan ajang internasional GT World Challenge Asia 2026 yang digelar pada 1–3 Mei di Pertamina Mandalika International Circuit.

Kesiapan ini disampaikan Ketua Pengda JMSI NTB Haji Boy Mashudi usai audiensi dengan manajemen The Mandalika ITDC, Selasa (21/4/2026).

Rombongan Pengda JMSI NTB antara lain Ketua H Boy Mashudi, Sekretaris Sukri Aruman, Bendahara Ahmad Ikliluddin dan Lalu Amrillah selaku Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah. Turut mendampingi H Rudi Hidayat selaku Dewan Pembina JMSI NTB, H Muludin Dewan Penasehat  JMSI Pengcab Lombok Timur.

 Dalam pertemuan tersebut, rombongan JMSI NTB diterima langsung General Manager The Mandalika ITDC Agus Setiawan beserta jajaran.

Haji Boy menegaskan, pemilihan Mandalika sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa pertimbangan.

Kawasan ekonomi khusus tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah.

“JMSI NTB ingin menjadi mitra strategis dalam memberikan informasi yang positif tentang Mandalika yang semakin mendunia,”sebutnya.

Ia juga menyebutkan, kegiatan ini akan dihadiri puluhan pemilik media siber anggota JMSI NTB.

“Insyallah akan hadir tidak kurang dari 32 pemilik media siber anggota JMSI NTB dalam media gathering ini,”tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina JMSI NTB Haji Rudi Hidayat turut memaparkan peran JMSI sebagai asosiasi media siber dalam mendukung penguatan informasi publik di daerah.

Di sisi lain, pihak The Mandalika ITDC menyatakan dukungan  terhadap kegiatan JMSI NTB. 

General Manager The Mandalika ITDC Agus Setiawan menyambut positif rencana pelaksanaan media gathering yang dinilai selaras dengan upaya promosi kawasan Mandalika.

“Kami berterimakasih kepada JMSI NTB dan siap berkolaborasi untuk memberikan informasi dan sarana pendukung lain yang diperlukan dalam kegiatan media gathering,”sebutnya.

Agus menilai media siber memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menyampaikan perkembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika kepada publik luas.

Selain itu, ITDC juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha dan komunitas seni budaya.

“Sudah banyak yang dilatih melakoni berbagai keterampilan termasuk menjadi pemain atraksi seni yang ditampilkan di venue Bazar Mandalika,”paparnya didampingi  Adjat Harjakusumah, Manager Public Community Relation dan Wiwit Susila, Officer Corporate Communication The Mandalika ITDC.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan kawasan demi meningkatkan kenyamanan pengunjung.

“Kami terus berbenah untuk menjawab keluhan pengunjung agar lebih nyaman menikmati keindahan pariwisata Kuta Mandalika,”paparnya.

Terkait dukungan terhadap kegiatan JMSI NTB, ITDC juga menyiapkan fasilitas lokasi acara di sejumlah titik strategis di kawasan Mandalika.

“Semoga media gatheringnya akan berjalan lancar dan sukses,”harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pengda JMSI NTB Sukri Aruman menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda perdana setelah terbitnya SK kepengurusan JMSI NTB periode 2025–2030.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 32 pemilik media siber, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar JMSI NTB dengan fokus pada penguatan organisasi.

“Kali ini thema yang diusung yakni memperkuat ekosistem media siber daerah yang professional, berintegritas dan berdaya saing di era digital,”pungkasnya. (red)

Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng ancam mogok kerja

 

OPSINTB.com - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutan kenaikan gaji tak digubris pemerintah daerah.

Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan belum puas dengan jawaban pemangku kebijakan terkait tuntutan kenaikan gaji.

‘’Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kami akan mogok kerja,’’ tegasnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Dalam kontrak kerja yang ditandatangani ribuan Nakes, tertera gaji Rp 200 ribu. Besaran gaji tersebut, menurut dia, tentunya tidak sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mereka.

‘’Hari ini kami kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan belum memuaskan. Jawaban mereka masih ngalor ngidul. Nggak jelas,’’ kata pria asal Keruak Lombok Timur itu.

Pun demikian dengan tuntutan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, dinilainya belum mendapatkan jawaban yang pas. Terpenting, dia melanjutkan, saat ini adalah tuntutan kenaikan gaji disetujui pemerintah.

‘’Minimal Rp 1 juta. PAD-nya Loteng besar; punya bandara, punya sirkuit dan lokasi pariwisata bagus; masa nggak mampu,’’ ujarnya.

Menanggapi ancaman para Nakes tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah berharap, aksi mogok tidak terjadi. Dia berharap Nakes bekerja secara profesional dan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

‘’Saya harap teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetaplah profesional,’’ ucap pria yang juga menjabat Plt RSUD Praya tersebut.

Pemilik Klinik Angkasa Farma tersebut berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para Nakes agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta pendapatan yang sesuai dengan beban kerja mereka.

‘’Kita akan usahakan yang terbaik bagi teman-teman. Mohon bersabar!’’ serunya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note menyatakan, besaran gaji yang diterima para Nakes sesuai kemampuan atau potensi keuangan daerah saat ini.

Dia tidak berani berspekulasi terkait akan adanya potensi kenaikan gaji kendati kontrak para Nakes diperpanjang tahun depan. Mengingat, Rahman menambahkan, audit BPK yang belum tuntas dan PR pemerintah daerah lainnya.

‘’Belum berani saya menjawab (gaji naik,red) itu. Masih terlalu dini. Kan kita belum selesai audit BPK juga dan lain sebagainya,’’ kata Rahman.

Perwakilan Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani yang menemui para Nakes menyatakan akan menyampaikan aspirasi para Nakes ke pemerintah pusat. Dia berjanji akan segera menyampaikan keluh kesah para Nakes ke pusat agar tuntutan mereka terpenuhi.

‘’Segera kami sampaikan aspirasi teman-teman ke pusat. Tetap sabar, berdoa dan bekerja profesional,’’ ujarnya.

Seorang Nakes Puskesmas Pringgarata inisial DW, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. DW yang telah 15 tahun mengabdi merasa profesi serta kerja kerasnya selama ini tidak dihargai pemerintah.

‘’Bayangkan Pak! Saat Covid-19, kami para honorer sebagai garda terdepan yang menangani pasien, tolong hargai profesi kami,’’ kata DW.

Gaji Rp 200 ribu yang tercantum dalam kontrak, DW menjabarkan, tak sesuai dengan biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Pun untuk mengurus sertifikat atau surat profesi kebidanan yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

DW dan para Nakes lainnya berharap, ada solusi terbaik bagi mereka soal gaji sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas profesionalisme mereka dalam bekerja. (red)

Bank NTB Syariah perkuat sinergi dengan Pemkab Lombok Tengah melalui perpanjangan layanan SP2D online

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan daerah melalui penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.

Adendum ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya terkait pelayanan perbankan dalam pelaksanaan pengeluaran daerah melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online yang terintegrasi dengan sistem SIPD RI. Melalui adendum ini, masa kerja sama diperpanjang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 21 April 2026 hingga 21 April 2027.

Kolaborasi ini bertujuan untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan transaksi tanpa batasan waktu dan tempat bagi pemerintah daerah.

Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, Adhi Susantio menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bank NTB Syariah dalam mendukung transformasi digital sektor publik di daerah.

“Implementasi SP2D Online melalui SIPD RI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan terpercaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perpanjangan kerja sama ini sekaligus mempertegas peran Bank NTB Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Integrasi sistem SP2D Online melalui SIPD RI diyakini akan semakin memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus mendorong inovasi layanan yang memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas sebagai bagian dari semangat Berkah Bermakna,” tutupnya. (red)

Sukses bina BUMD, Bupati Pathul dianugerahi TOP Pembina BUMD Award 2026

 

OPSINTB.com - Majalah Top Business dan SMI Grup menganugerahkan Top Pembina BUMD Award kepada Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri. Anugerah itu diterima orang nomor satu tersebut dalam ajang TOP BUMD Award 2026 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Panitia menyebut, Bupati Pathul telah konsisten dalam mengawasi, mengevaluasi dan memotivasi manajemen PDAM sehingga kinerjanya menunjukkan tren bagus.

‘’Kita patut bersyukur atas anugerah ini. Ini adalah penghargaan untuk masyarakat Loteng atas hasil kerja bersama,’’ kata Pathul dalam press release yang diterima opsintb.com, Kamis (16/4/2026).

Anugerah ini, Pathul melanjutkan, juga menjadi energi baru bagi seluruh jajaran pemda dalam memperkuat peran BUMD, khususnya dalam pelayanan publik.

Selain itu, TOP BUMD Award menjadi penyemangat untuk terus memajukan BUMD Loteng. ‘’Khususnya dalam pelayanan air bersih serta tata kelola administrasi dan inovasi juga harus ditingkatkan,’’ tambahnya.

Adapun beberapa inovasi yang menjadi penilaian penting panitia antara lain program orang tua asuh pohon sebagai upaya penghijauan di seluruh wilayah Loteng dan program air bersih gratis untuk rumah ibadah.

Pathul mengatakan, program-program tersebut ke depan akan terus ditingkatkan dan tidak hanya menjangkau masjid-masjid, tetapi ‘’Akan kita perluas ke musala dan beberapa pondok pesantren, sehingga masyarakat bisa berwudhu secara gratis.’’

Direktur Utama PDAM Loteng, Bambang Supratomo mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran. Bambang yang juga dianugerahi TOP CEO BUMD menambahkan, anugerah ini akan menjadi motivasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pelayanan.

Di balik itu, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan berjanji akan terus memajukan BUMD.

‘’Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus maju. Target kami, minimal kinerja hari ini harus lebih baik dari kemarin,’’ tandasnya. (wan)

Honorer non database tak antusias ikuti pelatihan di BLK

 

OPSINTB.com - Niat Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) memberikan keterampilan khusus bagi tujuh ratus lebih honorer non database yang tidak masuk PPPK Paruh Waktu melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tak disambut antusias. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK Loteng mencatat, sejak program tersebut dibuka Januari lalu, hanya baru sepuluh orang honorer yang telah mengikuti pelatihan.

‘’Datanya sepuluh orang (honorer) yang ikut. Dan saya berharap pada gelombang berikutnya akan semakin banyak,’’ kata Kepala UPTD BLK Loteng, Dedet Zelthauzallam pada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Melalui para honorer yang telah mengikuti pelatihan, Dedet panggilan karibnya, berharap agar mereka bisa mensosialisasikan apa yang telah diperoleh di BLK. Sebab, di BLK bukan hanya soal berlatih keterampilan, tetapi juga diajarkan disiplin dan etos kerja tinggi.

‘’Kalau pelatihan menjahit, mendesain, tata boga dan lain-lain, itu gampang. Yang susah itu disiplin,’’ imbuhnya.

Pemda menganggarkan dana lebih kurang Rp 1 miliar untuk program ini. Termasuk di dalamnya uang transportasi Rp 25 ribu per peserta yang akan diberikan di akhir pelatihan.

Melalui pelatihan ini, Dedet melanjutkan, Pemda berharap honorer non database yang tidak tertampung bisa memperoleh keahlian lain.

‘’Niat Pemda ini sangat mulia. Tapi, honorer mau manfaatkan atau tidak. Ini opsi Pemda sebagai bentuk kepedulian,’’ ujar alumni Institut Pemerintah Dalam Negeri itu.

Adapun pada gelombang pertama pelatihan yang diikuti sepuluh honorer, BLK membuka pelatihan barista, cleaning service, menjahit, tata rias, tekhnisi HP, tata boga, bahasa Jepang dan lain-lain.

‘’Sehingga, harapan saya; mari manfaatkan kesempatan ini. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga,’’ harapnya.

Saiful Hanan, salah seorang honorer mengungkap tidak tertarik mengikuti pelatihan di BLK karena sudah merasa terpanggil menjadi seorang pendidik. Kendati gajinya mengajar di salah satu sekolah negeri tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun baginya ‘’mengajar’’ lebih menarik.

‘’Sambil berharap ada kebijakan bagus dari Pemda maupun pemerintah pusat ke depan,’’ bebernya. (wan)

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

OPSINTB.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer Kabupaten Lombok Tengah dari Rp 2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026. Ini artinya, ada sekitar Rp 400-an miliar lebih anggaran terpotong.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note mengatakan, pemotongan tersebut berimbas terhadap pelayanan publik, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun belanja operasional.

‘’Tahun anggaran ini, beberapa wilayah Loteng terpapar bencana metrologi, yang banyak merusak infrastruktur. Harapan kita kan, segala masalah yang terkait dengan itu bisa kita selesaikan,’’ kata Taufikurrahman FN saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tidak hanya itu, Rahman melanjutkan, harapan menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS) juga tertunda. ‘’Terkait isu-isu kemiskinan ekstrem, ekonomi yang sifatnya transisi, di samping masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan pekerjaan secara musiman, sehingga saat mereka terdampak bencana, kita masih bisa berikan santunan,’’ imbuhnya.

Akan tetapi, di tengah pemangkasan anggaran yang jumlahnya signifikan itu, pihaknya tetap berusaha menjaga pos-pos penting. Seperti belanja wajib Universal Health Coverage (UHC) agar hak masyarakat Loteng untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.

‘’Mulai dari jenjang fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan lanjutan,’’ terang dia.

Selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk ditangani. Seperti lokasi longsor yang memang harus ditangani secara cepat.

‘’Seperti Jembatan Aiq Bual yang memutus konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dan yang lain menjadi PR berat kita di masyarakat,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap ada kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan jalan daerah diambil alih pemerintahan pusat agar bisa meringankan beban daerah.

‘’Ini bisa mengurangi tingkat kerusakan jalan yang kita miliki, termasuk jembatan dan lainnya,’’ ucapnya. (iwn)