Bulan Mei mendatang sebanyak 87 desa di Lotim akan dijabat oleh Pjs

 

OPSINTB.com - Sebanyak 88 kepala desa di Lombok Timur bakal berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Mie 2026. Pejabat sementara (Pjs) pun tengah disusun untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali menerangkan, melihat jumlahnya tersebut Pemkab mewacanakan bakal melakukan pelantikan serentak pada tanggal tersebut.

"Pada hari Rabu itu kita akan lakukan pelantikan serentak, apakah nanti di kabupaten atau kecamatan, itu akan diatur," kata Hambali, Selasa (28/04/2026).

Dikatakannya, dari total 88 kepala desa yang berakhir, satu desa telah lebih dahulu terisi, yakni Desa Motong Tangi. Sehingga tersisa 87 desa yang saat ini tengah dipersiapkan untuk diisi oleh Pjs.

PJS kades, kata Hambali, akan diambil dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan desa selama satu tahun hingga terpilih dan dilantiknya kades definitif nantinya.

"PJS ini diambil dari berbagai instansi, terutama dari kecamatan seperti kasi dan kasubag, bahkan ada juga dari instansi kabupaten. Biasanya dipilih yang berasal dari desa tersebut agar memahami kondisi wilayahnya," jelasnya.

Penunjukan Pjs tidak melalui seleksi tes, melainkan melalui usulan dari kecamatan lebih dari satu nama. Selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan melalui surat keputusan (SK), kendati demikian, usulan awal tersebut bisa saja berubah. 

Terkait kriteria, Hambali menyebut sebelumnya ada surat edaran yang mengarahkan agar tenaga seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian dihindari untuk ditunjuk sebagai PJS, selama masih tersedia PNS lain di kecamatan.

"Kalau memang sudah tidak ada pilihan, ada juga desa yang mengusulkan guru. Itu tetap kami ajukan, nanti keputusan ada di bupati," ujarnya

Selain pelantikan Mei, Hambali mengungkapkan akan ada gelombang berikutnya. Sekitar 47 desa akan berakhir masa jabatannya pada Agustus, dan 8 desa pada Desember 2026.

"Begitu pelantikan Mei selesai, Juni kita sudah mulai proses lagi untuk yang Agustus. Ini bertahap karena jumlahnya cukup banyak," tuturnya

Ia juga mengakui adanya kesulitan dalam mencari PJS akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah, khususnya di tingkat kecamatan.

"Sekarang ini hampir semua personel kecamatan sudah terpakai menjadi Pjs. Bahkan sempat muncul pertanyaan apakah bisa dari PNS provinsi, tapi sesuai aturan harus PNS daerah karena yang memiliki desa adalah pemerintah kabupaten,"tegas Hambali. (zaa)

Bupati Lotim curhat ke Mensos, dari lahan program SR hingga BPJS

 

OPSINTB.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah pada Selasa (28/4/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung berbagai persoalan daerah kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menyoroti dua isu utama, yakni kendala lahan untuk program Sekolah Rakyat serta penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

H Iron menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi hambatan, khususnya pada ketersediaan lahan dan fasilitas. 

"Saat ini, sekitar 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menempati eks Akper Sakra," beber H Haerul Warisin di hadapan Mensos.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun, kebutuhan terbaru mencapai 7 hektare. 

Meski demikian, Pemda Lombok Timur tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Selain program Sekolah Rakyat, bupati juga mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 130.000 warga di Lombok Timur. 

Padahal bebernya, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar, meningkat dari Rp 80 miliar pada tahun sebelumnya, untuk membiayai kepesertaan masyarakat.

Ia menilai, jika penonaktifan tersebut tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran hingga Rp 50 miliar, yang dinilai cukup memberatkan APBD.

"Kami harus menambah anggaran cukup besar. Meski pendapatan daerah meningkat, beban ini tetap berat," ujarnya.

Sementara itu, untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), H Iron memastikan kondisi di Lombok Timur relatif aman dan berjalan baik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan.

Terkait BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 70 ribu peserta dari 130 ribu yang dinonaktifkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Namun lanjutnya, sebanyak 72 ribu jiwa diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.

"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," pungkasnya. (zaa)

Ancaman mogok Nakes PPPK PW Loteng batal

 

OPSINTB.com - Ketua Forum Tenaga Kesehatan (Nakes) Lombok Tengah (Loteng), Sumarni menyatakan, aksi mogok Nakes PPPK Paruh Waktu yang rencananya digelar mulai 27 Desember 2026, batal dilakukan.

‘’Pemerintah daerah telah menyepakati akan mengakomodir tuntutan para Nakes,’’ kata Sumarni pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebut, hal tersebut telah disampaikan kepada seluruh Nakes, dan meminta mereka bekerja secara profesional. Adapun Pemda, katanya, telah sangat perduli terhadap tuntutan mereka.

‘’Apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Wabup; bahwa teman-teman Nakes PW layak untuk diperhatikan,’’ ujarnya.

Ia mengingatkan para Nakes kembali bekerja seperti biasa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sumarni tidak menyebut apakah tuntutan kenaikan gaji dipenuhi Pemda, dan beberapa poin tuntutan lainnya. ‘’Tidak ada mogok,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah mengatakan, Pemda dan para Nakes telah saling memahami dinamika yang terjadi. Sehingga, kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada aksi mogok.

‘’Tentunya tuntutan/perjuangan akan terus kami kawal tentunya untuk pelayanan kesehatan di Loteng yang lebih baik. Dan pada akhirnya nanti bermuara pada kesejahteraan kita semua,’’ ucap Mamang.

Sementara pada Sabtu (25/4), Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri saat menghadiri Raker I PWI Loteng di Raja Hotel, Kuta, Kecamatan Pujut mengatakan, Nakes PPPK PW yang mengancam mogok dapat terkena sanksi berat dan berdampak terhadap status kepegawaiannya.

‘’Aturannya kalau tidak masuk 10 hari berturut-turut bisa kena sanksi berat,’’ katanya.

Ia menyayangkan rencana para Nakes yang seolah-olah lupa telah diperjuangkan. Adapun besaran upah yang diterima saat ini, lanjut dia, karena keterbatasan kondisi anggaran.

‘’Kalau ada rezeki lebih tentu tidak seperti ini kondisinya,’’ singkat Miq Hul. (wan)

Polres Loteng selidiki dugaan penyebaran foto vulgar, pelaku diduga pacar korban

 

OPSINTB.com - Polres Lombok Tengah (Loteng) menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelapor inisial RSS mengatakan, foto pribadinya yang bersifat tidak senonoh diduga telah disebarkan oleh terduga pelaku berinisial DADS.

‘’DADS diketahui merupakan pacar korban,’’ kata Kasi Humas Polres Loteng, IPTU Lalu Brata Kusnadi, yang dikonfirmasi opsintb.com, Selasa (28/4/2026).

Atas kejadian tersebut, Brata melanjutkan, pelapor merasa telah dirugikan, sehingga kemudian melaporkan dugaan tersebut, Senin kemarin.

Adapun saat ini Polres Loteng telah melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran kasus tersebut.

‘’Awalnya kasus tersebut diduga terjadi setelah adanya masalah pribadi antara pelapor dan si pelaku,’’ tambah Brata.

Pelaku, Brata menambahkan, kemudian menyebarkan foto korban ke salah satu platform media sosial. ‘’Kami juga sedang mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi,’’ imbuhnya.

Kasi Humas yang pernah bertugas di Timor Timur tersebut menegaskan akan menangani perkara ini dengan profesional dan sesuai UU ITE. Sehingga, jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat dengan UU ITE terkait distribusi konten yang melanggar kesusilaan.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam bermedsos serta tak menyalahgunakan teknologi untuk merugikan orang lain.

‘’Setiap perbuatan yang melanggar hukum akan kami proses dengan peraturan yang berlaku,’’ tegasnya. (iwn)

Kadis Kominfo Loteng tekankan pemanfaatan teknologi dan bahasa negara dalam tata kelola pemerintahan

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Herdan, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan modern.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, penggunaan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyusunan naskah dinas serta mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.

‘’Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan,’’ tegas Herdan saat menjadi pembicara pada Kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Penguatan Bahasa Negara yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi NTB di Ruang Amphi Teater Poltekpar Lombok, Senin (27/4/2026).

Ia menilai, dengan adanya teknologi, penyusunan naskah dinas bisa lebih tertib, efisien dan standar. Di samping penyebaran informasi kepada masyarakat akan menjadi lebih cepat dan luas.

Herdan menambahkan, pengutamaan bahasa negara harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dia, harus tetap menjadi dasar dalam setiap komunikasi resmi.

‘’Teknologi hanyalah alat, tetapi kualitas bahasa menentukan kejelasan dan kredibilitas informasi,’’ tambah pria murah senyum tersebut.

Balai Bahasa NTB sendiri berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas lembaga dalam mengutamakan bahasa negara, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. (iwn)

Dugaan kejanggalan lelang aset nasabah BRI Selong, DPRD Lotim soroti indikasi permainan

 

OPSINTB.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, mempertemukan Serikat Masyarakat Selatan (SMS), pihak BRI Selong, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Dalam hearing itu membahas soal dugaan ketidakwajaran dalam proses lelang agunan milik nasabah.

Kasus yang menjadi sorotan adalah milik Murdin, warga Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru. Dirinya mengungkapkan, sisa utangnya di bank sekitar Rp 200 juta dengan agunan berupa tanah seluas 12 are beserta bangunan. 

"Menurut saya, nilai pasar lahan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar karena lokasinya yang strategis," ucap Murdin, Senin (27/04/2026).

Murdin menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, dirinya menerima informasi dari pihak bank prihal asetnya akan dilelang karena tunggakan angsuran selama hampir dua tahun akibat kondisi kesehatannya. 

Ia mengaku telah menawarkan solusi agar pihak bank membantu mencarikan pembeli dengan harga wajar, bahkan bersedia memberikan imbalan.

Malah yang terjadi adalah lahan tersebut di eksekusi tanpa pemberitahuan resmi.

"Saya tahu aset saya sudah dilelang ketika pegawai bank datang membawa alat berat untuk mengosongkan lahan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, mengungkap adanya indikasi kuat kejanggalan dalam proses tersebut. Ia menilai terdapat ketimpangan harga yang signifikan dan prosedur yang patut dipertanyakan.

"Tanpa bermaksud menuduh pihak tertentu, tapi ini terlihat sangat rapi. Ada selisih harga yang jauh dari kewajaran," tegasnya.

Ia memaparkan, lahan tersebut berada di pinggir jalan negara dan dekat SPBU, dengan harga pasar mencapai ratusan juta rupiah per are. Bahkan, pemilik sebelumnya menolak tawaran Rp125 juta per are namun, lelang justru dilakukan dengan harga sekitar Rp17 juta per are. 

Selain itu, ditemukan dugaan pelanggaran prosedur internal, di mana oknum yang berperan sebagai marketing juga bertindak sebagai penilai (appraisal). Bahkan, pihak bank diduga membawa broker sebelum proses lelang dilakukan.

"Yang memberi pinjaman, menilai aset, dan membawa broker diduga orang yang sama. Ini yang kami kejar," tambahnya.

Keanehan lain muncul dari perbedaan nilai lelang. Murdin menyebut pemenang lelang mengaku membeli aset seharga Rp870 juta saat proses eksekusi.

Namun, dalam hearing, pihak bank menyatakan nilai lelang hanya Rp250 juta.

Sebagai tindak lanjut, DPRD memberikan kesempatan penyelesaian secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai, pihaknya akan melayangkan surat resmi ke kantor pusat BRI di Jakarta.

"Kami akan jelaskan kronologi dan meminta tindakan tegas jika ada pelanggaran prosedur,"ujar Amrul.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengkritik peran OJK yang dinilai kurang aktif dalam melindungi nasabah. 

"Saya berharap lembaga pengawas tersebut lebih responsif terhadap kasus serupa agar masyarakat merasa terlindungi dalam transaksi jasa keuangan," harapnya.  itu. (zaa)

Soto Sasak Amaq Sahdan, warisan rasa 1986 yang tak lekang zaman

 

OPSINTB.com - Dunia kuliner berkembang begitu cepat. Dari yang lokal hingga makanan khas mancanegara. 

Cita rasanya bisa dinikmati di berbagai tempat. Mendapatkannya pun sangat mudah.

Semisal makanan ala-ala Korea, Jepang, China bahkan hingga makanan khas negara-negara eropa. Semuanya bisa didapat dengan cepat.

Di tengah gempuran berbagai varian rasa yang menggoda lidah, kuliner lokal tetap menjadi primadona. Salah satunya ialah soto. 

Aromanya yang khas masih sanggup membuat selera makan meronta, meski kadang perut dalam kondisi kenyang. Tak berlebih makanan satu ini sudah melegenda keberadaannya sanggup melintasi zaman.

Di suatu hari, sekira pukul 09.30 Wita di Pasar Tanjung Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, aroma soto menusuk hidung. Baunya yang semerbak membuat selera makan meronta.

Soto Sasak Amaq Sahdan namanya. Warung ini menjadi salah satu yang tertua di lokasi pasar itu.

Berdiri sejak tahun 1986 silam, telah diwarisi beberapa generasi. Tak heran warung kecil ini disebut sebagai ikon kuliner Pasar Tanjung Teros.

Bagi para pedagang di lokasi itu, sejak pagi hari, aroma kuah gurih yang khas sudah menggoda. Mengundang para pengunjung untuk singgah. 

Soto ini menjadi pilihan favorit, baik sebagai menu sarapan maupun makan siang. Lapak yang sederhana ini hampir tak pernah sepi pembeli.

"Alhamdulillah, pembeli tidak pernah sepi," kata Insanul Kamil, salah seorang pewaris racikan soto ini saat ditemui opsintb.com di tengah kesibukannya melayani pembeli, Sabtu (25/04/2026).

Menurutnya, tingginya minat pembeli tidak lepas dari keunikan soto yang mereka sajikan. Jika pada umumnya kuliner satu ini menggunakan bihun.

Berbeda dari kebanyakan soto pada umumnya, Soto Sasak Amaq Sahdan tidak menggunakan bihun. Namun tetap menghadirkan cita rasa khas yang disukai banyak orang. 

Sebagai gantinya, komposisinya terdiri dari potongan daging sapi yang empuk, lontong, toge segar, serta racikan bumbu khas yang menghadirkan cita rasa autentik di lidah masyarakat Sasak pada umumnya.

Perpaduan sederhana namun pas ini justru menjadi kekuatan utama. Kuahnya yang gurih, daging yang lembut, serta rempah-rempah yang meresap menjadikannya memiliki karakter tersendiri yang sulit ditemukan di tempat lain.

Menariknya, dengan cita rasa khas tersebut, harga yang ditawarkan tetap ramah di kantong. Satu porsi soto rata-rata dijual seharga Rp15 ribu, bahkan pembeli masih bisa menikmatinya dengan harga Rp10 ribu. 

Meski terjangkau, kualitas rasa tetap terjaga, membuat pelanggan terus berdatangan. 

"Harga tetap kami jaga agar semua kalangan bisa menikmati, meskipun harga bahan baku terus berubah," jelas Insan.

Hari Minggu, tuturnya, menjadi momen paling ramai. Aktivitas pasar yang meningkat turut mendongkrak jumlah pengunjung yang ingin mencicipi soto legendaris ini.

Sementara pada hari biasa, suasana cenderung lebih tenang, meski tetap ada pelanggan setia yang datang silih berganti.

Tak hanya warga sekitar Tanjung Teros, pelanggan Soto Sasak Amaq Sahdan juga datang dari berbagai daerah lain.

Popularitasnya telah menyebar luas, terutama karena cita rasa yang konsisten sejak pertama kali berdiri. Soto ini bukan sekadar usaha kuliner biasa, melainkan warisan turun-temurun.

Kini, usaha tersebut telah memasuki generasi ketiga. Insan, yang merupakan lulusan sarjana, memilih untuk melanjutkan usaha keluarga sebagai bentuk penghormatan dan upaya melestarikan peninggalan sang kakek yang telah dirintis dengan penuh perjuangan.

Keaslian rasa menjadi hal yang paling dijaga. Sejak awal berdiri hingga sekarang, tidak ada perubahan berarti dalam resep maupun cara pengolahannya. 

Bahkan, suasana tempat yang sederhana tetap dipertahankan, menghadirkan nuansa tempo dulu yang autentik. 

Peralatan memasak seperti panci, kompor berbahan minyak tanah pun masih digunakan hingga kini, menjadi saksi perjalanan panjang usaha tersebut. 

"Kami berusaha menjaga rasa ini tetap sama seperti dulu, karena ini adalah warisan keluarga yang harus kami pertahankan," katanya

Bagi Insan, mempertahankan tradisi bukan berarti berhenti berkembang. Ke depan, ia berencana untuk mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di berbagai daerah. 

"Ke depan, kami ingin membuka cabang agar Soto Sasak Amaq Sahdan bisa dinikmati lebih luas oleh masyarakat," terangnya.

Di balik kesederhanaannya, Soto Sasak Amaq Sahdan menyimpan cerita tentang ketekunan, warisan keluarga, dan konsistensi rasa yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Sebuah bukti bahwa cita rasa autentik selalu memiliki tempat di hati para penikmatnya.

"Saya akan selalu mempertahankan cita rasa yang sejak dulu dipertahankan," pungkasnya. (zaa)