Penyalahgunaan gas elpiji 3 kg terbongkar, usaha ini jadi sorotan

 

OPSINTB.com - Sengkarut kelangkaan LPG 3 kilo gram di Lombok Timur, sepertinya sudah menemui benang merah. Setelah sidak ditemukan sekitar ribuan tong melon digunakan oleh pengusaha peternak ayam. 

Menemukan hal itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur, gelar sosialisasi penggunaan gas elpiji 3 kilogram kepada kelompok peternak ayam di daerah ini. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (17/04/2026) di Pendopo Bupati sebagai tindak lanjut dari persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan elpiji subsidi beberapa waktu terakhir.

Merujuk pada edaran Pertamina, kandang ayam termasuk salah satu objek yang tidak diperbolehkan menggunakan elpiji subsidi. Di Lombok Timur, keberadaan kelompok peternak ayam dinilai sangat krusial dalam mendukung perekonomian daerah. 

Oleh karena itu, Pemda berupaya mencari titik keseimbangan sekaligus memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kasus kelangkaan seperti ini tidak terjadi pada tahun 2025 lalu. Saat itu, paparnya, stok elpiji dari Pertamina mencukupi. 

Di lain sisi tidak ditemukan faktor yang dapat memicu kekhawatiran kenaikan harga maupun kondisi geopolitik. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying. 

"Saat ini, penggunaan elpiji bersubsidi semakin meluas, termasuk oleh pihak yang tidak sesuai peruntukannya," ucap Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota elpiji, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. 

Pihaknya, kata dia, hanya bisa mengusulkan penambahan kuota sebagai solusi sementara.

Sebelumnya, Pemkab Lotim telah mengeluarkan edaran mengenai sasaran pengguna elpiji subsidi, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Sementara bagi peternak dan pelaku usaha seperti hotel, restoran, jasa las, usaha pertanian, tidak diperkenankan menggunakannya. 

"Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Satgas Elpiji yang telah dibentuk akan melakukan pengawasan di lapangan," ujarnya.

Bupati berharap para peternak secara bertahap beralih menggunakan elpiji non subsidi. Dia meminta agar mereka menyiapkan tabung sampai aturannya keluar.

Pemda juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembelian elpiji subsidi didasarkan pada desil, yakni hanya untuk masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima.

"Kami berharap masyarakat di luar kategori tersebut mulai beralih ke elpiji non subsidi, termasuk para peternak," terang Iron.

Menurut Bupati, peternak merupakan mitra penting pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur masyarakat. 

Oleh sebab itu, Pemda berencana membantu proses penukaran tabung gas elpiji bagi peternak, sebagaimana yang telah dilakukan pada kelompok ternak di Kecamatan Suralaga.

Kedepan, ujarnya, jika peternak merasa tidak nyaman dirinya meminta agar mereka melapor untuk dicarikan solusi. Sebab, kata dia, bagian dari menjadi tugas pemerintah.

Bupati berharap para peternak dapat memahami kondisi saat ini dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. 

"Itulah pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama, sehingga Lotim SMART tetap menjadi tujuan kita bersama," tutupnya.

Kegiatan sosialisasi yang diisi dengan dialog ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, Kasat Pol PP, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. (zaa)

Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati di Washington DC: ''Hutan sebagai aset strategis atau investasi hijau bernilai miliaran dollar''

 

OPSINTB.com - Wakil Ketua DPR RI, Hj Sari Yuliati, saat menghadiri acara Discussion bertajuk “Towards High-Integrity Carbon Markets in Indonesia: Progress and Prospects”.  di Washington, DC menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pasar karbon yang berintegritas tinggi sebagai bagian dari upaya global menghadapi krisis iklim. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi mitra, lembaga sertifikasi, dan organisasi standar.

Dalam sambutannya, Sari Yuliati menekankan bahwa Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab sekaligus peluang unik dalam pertempuran global melawan perubahan iklim. “Hutan kita bukan hanya bernafas untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujarnya.

Ia menambahkan, aset strategis berupa hutan, tanah, dan mangrove menjadikan Indonesia sebagai pusat penting penyimpanan karbon dunia. Dengan mengukur potensi penyerapan karbon dari ekosistem tersebut, Indonesia diyakini dapat membuka peluang investasi hijau bernilai miliaran dolar.

Sari Yuliati juga menekankan bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar isu akademis, melainkan realitas yang dirasakan langsung di berbagai provinsi. Karena itu, pengembangan solusi berbasis alam (nature-based solutions) dinilai menjadi jalan penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Pidato tersebut ditutup dengan ajakan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun organisasi internasional, untuk memastikan pasar karbon Indonesia berjalan dengan transparan, kredibel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia. (red)

Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng ancam mogok kerja

 

OPSINTB.com - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutan kenaikan gaji tak digubris pemerintah daerah.

Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan belum puas dengan jawaban pemangku kebijakan terkait tuntutan kenaikan gaji.

‘’Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kami akan mogok kerja,’’ tegasnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Dalam kontrak kerja yang ditandatangani ribuan Nakes, tertera gaji Rp 200 ribu. Besaran gaji tersebut, menurut dia, tentunya tidak sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mereka.

‘’Hari ini kami kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan belum memuaskan. Jawaban mereka masih ngalor ngidul. Nggak jelas,’’ kata pria asal Keruak Lombok Timur itu.

Pun demikian dengan tuntutan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, dinilainya belum mendapatkan jawaban yang pas. Terpenting, dia melanjutkan, saat ini adalah tuntutan kenaikan gaji disetujui pemerintah.

‘’Minimal Rp 1 juta. PAD-nya Loteng besar; punya bandara, punya sirkuit dan lokasi pariwisata bagus; masa nggak mampu,’’ ujarnya.

Menanggapi ancaman para Nakes tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah berharap, aksi mogok tidak terjadi. Dia berharap Nakes bekerja secara profesional dan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

‘’Saya harap teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetaplah profesional,’’ ucap pria yang juga menjabat Plt RSUD Praya tersebut.

Pemilik Klinik Angkasa Farma tersebut berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para Nakes agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta pendapatan yang sesuai dengan beban kerja mereka.

‘’Kita akan usahakan yang terbaik bagi teman-teman. Mohon bersabar!’’ serunya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note menyatakan, besaran gaji yang diterima para Nakes sesuai kemampuan atau potensi keuangan daerah saat ini.

Dia tidak berani berspekulasi terkait akan adanya potensi kenaikan gaji kendati kontrak para Nakes diperpanjang tahun depan. Mengingat, Rahman menambahkan, audit BPK yang belum tuntas dan PR pemerintah daerah lainnya.

‘’Belum berani saya menjawab (gaji naik,red) itu. Masih terlalu dini. Kan kita belum selesai audit BPK juga dan lain sebagainya,’’ kata Rahman.

Perwakilan Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani yang menemui para Nakes menyatakan akan menyampaikan aspirasi para Nakes ke pemerintah pusat. Dia berjanji akan segera menyampaikan keluh kesah para Nakes ke pusat agar tuntutan mereka terpenuhi.

‘’Segera kami sampaikan aspirasi teman-teman ke pusat. Tetap sabar, berdoa dan bekerja profesional,’’ ujarnya.

Seorang Nakes Puskesmas Pringgarata inisial DW, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. DW yang telah 15 tahun mengabdi merasa profesi serta kerja kerasnya selama ini tidak dihargai pemerintah.

‘’Bayangkan Pak! Saat Covid-19, kami para honorer sebagai garda terdepan yang menangani pasien, tolong hargai profesi kami,’’ kata DW.

Gaji Rp 200 ribu yang tercantum dalam kontrak, DW menjabarkan, tak sesuai dengan biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Pun untuk mengurus sertifikat atau surat profesi kebidanan yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

DW dan para Nakes lainnya berharap, ada solusi terbaik bagi mereka soal gaji sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas profesionalisme mereka dalam bekerja. (red)

Bank NTB Syariah perkuat sinergi dengan Pemkab Lombok Tengah melalui perpanjangan layanan SP2D online

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan daerah melalui penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.

Adendum ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya terkait pelayanan perbankan dalam pelaksanaan pengeluaran daerah melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online yang terintegrasi dengan sistem SIPD RI. Melalui adendum ini, masa kerja sama diperpanjang selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 21 April 2026 hingga 21 April 2027.

Kolaborasi ini bertujuan untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan transaksi tanpa batasan waktu dan tempat bagi pemerintah daerah.

Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, Adhi Susantio menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Bank NTB Syariah dalam mendukung transformasi digital sektor publik di daerah.

“Implementasi SP2D Online melalui SIPD RI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan terpercaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perpanjangan kerja sama ini sekaligus mempertegas peran Bank NTB Syariah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang baik serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Integrasi sistem SP2D Online melalui SIPD RI diyakini akan semakin memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus mendorong inovasi layanan yang memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas sebagai bagian dari semangat Berkah Bermakna,” tutupnya. (red)

Sukses bina BUMD, Bupati Pathul dianugerahi TOP Pembina BUMD Award 2026

 

OPSINTB.com - Majalah Top Business dan SMI Grup menganugerahkan Top Pembina BUMD Award kepada Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri. Anugerah itu diterima orang nomor satu tersebut dalam ajang TOP BUMD Award 2026 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Panitia menyebut, Bupati Pathul telah konsisten dalam mengawasi, mengevaluasi dan memotivasi manajemen PDAM sehingga kinerjanya menunjukkan tren bagus.

‘’Kita patut bersyukur atas anugerah ini. Ini adalah penghargaan untuk masyarakat Loteng atas hasil kerja bersama,’’ kata Pathul dalam press release yang diterima opsintb.com, Kamis (16/4/2026).

Anugerah ini, Pathul melanjutkan, juga menjadi energi baru bagi seluruh jajaran pemda dalam memperkuat peran BUMD, khususnya dalam pelayanan publik.

Selain itu, TOP BUMD Award menjadi penyemangat untuk terus memajukan BUMD Loteng. ‘’Khususnya dalam pelayanan air bersih serta tata kelola administrasi dan inovasi juga harus ditingkatkan,’’ tambahnya.

Adapun beberapa inovasi yang menjadi penilaian penting panitia antara lain program orang tua asuh pohon sebagai upaya penghijauan di seluruh wilayah Loteng dan program air bersih gratis untuk rumah ibadah.

Pathul mengatakan, program-program tersebut ke depan akan terus ditingkatkan dan tidak hanya menjangkau masjid-masjid, tetapi ‘’Akan kita perluas ke musala dan beberapa pondok pesantren, sehingga masyarakat bisa berwudhu secara gratis.’’

Direktur Utama PDAM Loteng, Bambang Supratomo mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran. Bambang yang juga dianugerahi TOP CEO BUMD menambahkan, anugerah ini akan menjadi motivasi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pelayanan.

Di balik itu, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan berjanji akan terus memajukan BUMD.

‘’Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus maju. Target kami, minimal kinerja hari ini harus lebih baik dari kemarin,’’ tandasnya. (wan)

Honorer non database tak antusias ikuti pelatihan di BLK

 

OPSINTB.com - Niat Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) memberikan keterampilan khusus bagi tujuh ratus lebih honorer non database yang tidak masuk PPPK Paruh Waktu melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tak disambut antusias. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK Loteng mencatat, sejak program tersebut dibuka Januari lalu, hanya baru sepuluh orang honorer yang telah mengikuti pelatihan.

‘’Datanya sepuluh orang (honorer) yang ikut. Dan saya berharap pada gelombang berikutnya akan semakin banyak,’’ kata Kepala UPTD BLK Loteng, Dedet Zelthauzallam pada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Melalui para honorer yang telah mengikuti pelatihan, Dedet panggilan karibnya, berharap agar mereka bisa mensosialisasikan apa yang telah diperoleh di BLK. Sebab, di BLK bukan hanya soal berlatih keterampilan, tetapi juga diajarkan disiplin dan etos kerja tinggi.

‘’Kalau pelatihan menjahit, mendesain, tata boga dan lain-lain, itu gampang. Yang susah itu disiplin,’’ imbuhnya.

Pemda menganggarkan dana lebih kurang Rp 1 miliar untuk program ini. Termasuk di dalamnya uang transportasi Rp 25 ribu per peserta yang akan diberikan di akhir pelatihan.

Melalui pelatihan ini, Dedet melanjutkan, Pemda berharap honorer non database yang tidak tertampung bisa memperoleh keahlian lain.

‘’Niat Pemda ini sangat mulia. Tapi, honorer mau manfaatkan atau tidak. Ini opsi Pemda sebagai bentuk kepedulian,’’ ujar alumni Institut Pemerintah Dalam Negeri itu.

Adapun pada gelombang pertama pelatihan yang diikuti sepuluh honorer, BLK membuka pelatihan barista, cleaning service, menjahit, tata rias, tekhnisi HP, tata boga, bahasa Jepang dan lain-lain.

‘’Sehingga, harapan saya; mari manfaatkan kesempatan ini. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga,’’ harapnya.

Saiful Hanan, salah seorang honorer mengungkap tidak tertarik mengikuti pelatihan di BLK karena sudah merasa terpanggil menjadi seorang pendidik. Kendati gajinya mengajar di salah satu sekolah negeri tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun baginya ‘’mengajar’’ lebih menarik.

‘’Sambil berharap ada kebijakan bagus dari Pemda maupun pemerintah pusat ke depan,’’ bebernya. (wan)

Dishub Lotim kembalikan trayek bus BIZAM, Pancor, dan Sembalun

 

OPSINTB.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur kembali mengoperasikan trayek kendaraan yang menghubungkan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pancor, hingga Sembalun.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya kawasan Mandalika.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Safwan menjelaskan, layanan transportasi tersebut sebelumnya sempat dioperasikan oleh DAMRI dengan skema komersial. 

Namun pada tahun 2026, terjadi perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem subsidi serta pergantian operator.

“Untuk tahun 2026 ini, dalam rangka mendukung KSPN, pemerintah membuka kembali jalur tersebut dengan sistem subsidi. Di mana nanti akan difasilitasi oleh PT Sinar Jaya yang memenangkan tender untuk menangani ini,” ucapnya Safwan, Rabu (15/4/026).

Safwan menjelaskan, armada yang digunakan telah disesuaikan dengan kondisi geografis jalur menuju Sembalun yang dikenal menanjak dan berkelok. Minibus jenis Hiace, menggantikan bus besar yang dinilai kurang cocok untuk medan tersebut.

Dari sisi tarif, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati layanan ini dengan harga terjangkau, yakni Rp 20.700 untuk rute BIL ke Sembalun maupun sebaliknya, selama penumpang tidak turun di tengah perjalanan. 

"Skema tarif ini disebut mirip dengan sistem layanan berbasis koridor seperti Transjakarta," terangnya.

Saat ini, layanan sudah mulai berjalan secara bertahap sejak pekan lalu. Namun, pihak Dishub masih menunggu kepastian jadwal operasional harian serta rencana peluncuran resmi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Secara bertahap sudah berjalan sejak Jumat kemarin, tetapi kami masih menunggu informasi resmi terkait jadwal dan launching,” jelasnya.

Adapun rute yang kini dioperasikan merupakan hasil pengembangan dari rencana awal.

Jika sebelumnya dirancang langsung dari BIZAM ke Sembalun, namun pihaknya mengusulkan agar jalur dialihkan melalui Pancor. Usulan tersebut disetujui, sehingga rute yang berlaku saat ini adalah BIZAM, Pancor, Sembalun.

Ia menyebut, saat ini tersedia tiga unit armada, namun baru dua yang beroperasi karena satu unit masih dalam proses pencarian pengemudi. 

"Seluruh armada sementara ditempatkan di Mataram," papar Safwan. (zaa)