Dorong visi “Masmirah”, Wabup Loteng sampaikan rancangan KUA-PPAS 2027

 

OPSINTB.com - Wabup Loteng, HM Nursiah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/7/2026). Penyampaian ini menjadi tahapan awal penyusunan APBD 2027.

Wabup menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan RKPD Loteng 2027. Dokumen tersebut, kata Wabup, disusun dengan pendekatan partisipatif, teknokratis, dan terpadu agar selaras dengan kebijakan nasional dan Provinsi NTB.

Ia mengungkap kondisi ekonomi Loteng menunjukkan tren positif. IPM naik dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,96 pada 2027. Sementara tingkat kemiskinan turun dari 12,07 persen menjadi 10,68 persen, dengan target 9,20-10,14 pada 2027.

‘’Pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat dari 3,34 persen menjadi 4,87 persen dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,36-6,34 persen pada 2027,’’ ujarnya.

Menurutnya, sektor pariwisata khususnya KEK Mandalika masih menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, Pemda masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan perlunya peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Nursiah melanjutkan, Pemkab mengusung tema pembangunan 2027, yaitu “Penguatan Transformasi Masmirah”. ‘’Tema ini dijabarkan dalam 5 prioritas; peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi inklusif, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan modal sosial budaya,’’ imbuhnya.

Di bidang fiskal, Wabup mengakui Loteng masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Kendati demikian, rasio kemandirian fiskal daerah terus meningkat seiring tumbuhnya sektor pariwisata dan optimalisasi PAD.

Dikatakan, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, target pendapatan daerah ditetapkan Rp2,57 triliun atau naik Rp78,49 miliar dari tahun sebelumnya. Ia merinci: PAD Rp597,31 miliar, transfer Rp1,95 triliun, dan pendapatan sah Rp26,63 miliar.

Sementara itu, belanja daerah 2027 juga direncanakan Rp2,57 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk belanja wajib, standar pelayanan minimal, dan program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.

‘’Rinciannya, belanja operasi Rp2,06 triliun, belanja modal Rp172,09 miliar, belanja tak terduga Rp2,5 miliar, dan belanja transfer Rp334,05 miliar,’’ ungkapnya.

Di sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan dari SiLPA Rp30,89 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan Rp31,18 miliar untuk pembayaran angsuran pokok utang daerah ke PT SMI. Dengan demikian, struktur APBD 2027 dirancang berimbang dan terukur.

‘’Saya berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat dan menjadi landasan Loteng yang Masmirah,’’ tutup Wabup. (wan)

Parkir RSUD Praya sempit, DPRD Loteng setujui perluasan

 

OPSINTB.com - Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng), Adi Bagus Karya Putra menyetujui perluasan area parkir RSUD Praya. Menurutnya, area parkir yang sempit, menyebabkan pasien maupun pengunjung tidak nyaman. Adapun, lanjut dia, perluasan bisa dilakukan setelah pembahasan dengan pihak rumah sakit, yang kemungkinan bisa dilakukan usai APBD perubahan.

‘’Saya setuju! Saya setuju sih untuk perluasan area parkir ini,’’ kata dewan dari Fraksi Demokrat tersebut pada wartawan di gedung DPRD Loteng, Selasa (14/7/2026).

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Plt RSUD Praya, Mamang Bagiansah menyampaikan, telah mengajukan permintaan perluasan ke Dinas Perkim, dan sedang dalam proses persetujuan penetapan bidang.

‘’Ada waktu 10 hari sejak permohonan dari Perkim kepada BPN untuk mendapatkan penetapan bidang tersebut,’’ kata Mamang.

Soal anggaran, lanjut dia, diberikan sebagian pada perubahan anggaran atau sepenuhnya pada 2027 mendatang adalah ranah jawab Dinas Perkim. 

Saat ini area parkir yang tersedia di RSUD Praya cukup terbatas. Untuk itu, ia berharap Pemda dapat membebaskan lahan sebelah barat rumah sakit untuk tambahan area parkir.

‘’Yang kami usulkan sih 1,7 hektare, yang sebelah barat RSUD Praya,’’ bebernya.

Saat ini untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah membatasi kendaraan umum, agar mereka tidak bebas keluar masuk area rumah sakit. Selain itu, pihaknya juga menggunakan kantong lahan parkir di sekitar RSUD Praya.

‘’Sejak lama kami cari solusi, tapi seiring dengan ramainya kunjungan, tetap saja meluber,’’ ucap Mamang.

Sebelumnya, DPRD Loteng mendesak Pemkab Loteng menyiapkan anggaran Rp17 miliar untuk pembebasan lahan seluas 1,7 hektare di sebelah barat RSUD Praya. Perluasan ini mendesak dilakukan akibat padatnya kendaraan, yang meluber hingga ke jalan utama.

Selain pembebasan lahan, pihak rumah sakit didorong untuk terus melakukan penataan agar area depan terlihat lebih rapi. (wan)

Namanya disebut saat RDPU, TGB: Jangan bawa organisasi tertentu, hukum siapa pun yang bersalah!

 

OPSINTB.com - Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Dr TGH Muhammad Zainul Majdi, terseret saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisis III DPR RI prihal dugaan kasus pembakaran santri di salah satu pondok pesantean di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Menanggapi hal itu, Rektor IAIH Pancor sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PB NWDI), Dr TGH Muhammad Zainul Majdi, memberikan klarifikasi terkait hal tersebut melalui platform media sosial miliknya. 

Menurut TGB, dalam forum tersebut ada anggota DPR yang menyebut afiliasi organisasi pondok pesantren tempat terjadinya dugaan penganiayaan sekaligus menyebut namanya. 

Ia menilai perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah di tengah masyarakat.

"Pondok pesantren tempat terjadinya kasus penganiayaan tersebut tidak berada di bawah naungan organisasi yang saya pimpin, yaitu Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), namun berada di bawah naungan organisasi lain," tegas TGB dalam keterangan vidio yang diunggah pada Selasa (14/7/2026).

Meski demikian, TGB mengingatkan agar kasus pidana tersebut tidak dijadikan alasan untuk menyudutkan organisasi tertentu.

"Silakan usut tuntas pidananya, hukum siapa pun yang bersalah, tapi jangan bawa-bawa organisasi tertentu, apalagi organisasi itu telah banyak berjasa dalam perjuangan meraih kemerdekaan dan mencerdaskan bangsa," ujarnya.

TGB juga meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan proses hukum secara cepat dan tegas agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat memicu fitnah di tengah masyarakat.

"Saya mohon para penegak hukum secara cepat dan tegas menyelesaikan masalah ini agar tidak melebar ke mana-mana. Masyarakat jangan dibiarkan berspekulasi sehingga akhirnya menimbulkan fitnah," katanya.

Selain itu, TGB mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga marwah pesantren sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para santri dalam menuntut ilmu dan membangun karakter.

"Mari kita bekerja bersama agar pesantren-pesantren kita tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk semua santri, para thullabul ilmi, menjadi tempat tafaqquh fiddin dan membangun karakter yang baik," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, TGB menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan kritik terhadap dunia pesantren.

Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem perlindungan santri.

"Saya dan insya Allah seluruh kalangan pesantren berterima kasih atas semua kritik masyarakat, bahkan dalam bentuk yang sangat keras kepada pondok pesantren. Kami yakin itu lahir karena kepedulian dan cinta. Insya Allah itu menjadi bahan muhasabah bagi kami untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memastikan semua santri mendapat perlindungan lahir dan batin," pungkasnya. (red)

Realisasi pajak membaik, Bupati Iron minta terus gali potensi

 

OPSINTB.com - Salah satu cara masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan negara ialah melalui skema pajak. Lanataran itu semua pihak dituntut untuk sadar akan pentingnya hal itu.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisan mengingatkan, kesadaran membayar pajak adalah kunci kemajuan sebuah peradaban. Majunya daerah, kata dia, sangat ditentukan oleh partisipasi aktif warganya dalam memenuhi kewajiban salah satu akan pentingnya perpajakan.

Lantaran itu dirinya berhatal semua warga khusunga aparatur desa, kepala desa, camat, hingga lurah agar benar-benar memahami butir-butir objek pajak yang bisa menjadi penyumbang PAD. Bupati berharap dukungan aparatur untuk mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang baru. 

"Tidak mungkin kita membangun daerah dan negara tanpa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Gali potensi di wilayah masing-masing," tegas H Haerul Warisin, saat dalam sambutannya di acara sosialisasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlangsung di Rupatama II Kantor Bupati, Salasa (14/7/2026). 

Dalam kesempatan itu dirinya menyoroti prihal penerangan jalan. Menurutnya penting ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya dengan perusahaan besar seperti PLN. 

Ia menjelaskan bahwa seluruh ruas jalan yang dipasangi tiang dan lampu penerangan akan menjadi aset daerah yang disertifikasi dan pada akhirnya dikembalikan untuk kepentingan publik.

Kepala Bapenda Lombok Timur, H Hasni melaporkan, realisasi pajak daerah hingga 13 Juli 2026 telah mencapai 50,26 persen. Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. 

Namun demikian dirinya menegaskan bahwa target tahun 2026 menuntut adanya terobosan baru untuk menggali potensi yang belum tergarap.

"Ke depan, kami akan terus mengingatkan wajib pajak agar lebih sadar dan tertib membayar. Ada dua jenis pajak yang bersifat self-assessment, yaitu pajak hotel dan restoran, di mana wajib pajak menghitung dan menyetor sendiri. Sementara untuk jenis lainnya, kami yang melakukan perhitungan," jelas Hasni.

Dalam kegiatan yang sama, turut disosialisasikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026. 

Kebijakan ini memberikan sejumlah keringanan bagi masyarakat, diantaranya ialah penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dihapuskan, berlaku mulai 15 Juni hingga 30 September 2026. 

Bagi masyarakat yang menunggak pajak lebih dari 5 tahun, diberikan keringanan tunggakan sebesar 100 persen untuk tunggakan tahun 2020, berlaku pada periode yang sama. 

Adanya diskon 50 persen untuk mutasi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan balik nama atau mutasi ke plat NTB. Untuk satu tahun dan pembebasan denda, berlaku mulai 15 Juni hingga 19 September 2026.

Dengan adanya program pemutihan dan sinergi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimis dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mengoptimalkan PAD demi kemajuan dan kesejahteraan daerah. (red)

Konsisten torehkan prestasi, SMAN 1 Terara diganjar BOS Kinerja oleh pemerintah

 

OPSINTB.com - Kabar baik kembali menghiasi dunia pendidikan. Kali ini prestasi tersebut datang dari SMAN 1 Terara. Sekolah yang dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan unggulan di Kabupaten Lombok Timur ini berhasil masuk dalam tiga besar sekolah berprestasi di daerah tersebut dan memperoleh penghargaan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dari pemerintah senilai Rp100 juta.

"Tahun ini SMAN 1 Terara termasuk tiga sekolah berprestasi dengan peringkat terbaik di Lombok Timur dan diganjar BOS Kinerja oleh pemerintah. Jumlah BOS Kinerja yang kami terima sebesar Rp100 juta. Dana itu akan digunakan untuk penguatan literasi, digitalisasi, dan pengembangan kesiswaan. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah prestasi bagi kami," terang Halid, Kepala Sekolah SMAN 1 Terara, Senin (13/7/2026).

Menurut Halid, penetapan sekolah penerima BOS Kinerja dilakukan berdasarkan rekam jejak prestasi yang tercatat pada Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). 

Seluruh capaian sekolah, baik akademik maupun nonakademik, telah diinput ke sistem tersebut sehingga menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sekolah penerima penghargaan.

"Dari sanalah pemerintah melihat dan menetapkan sekolah-sekolah yang layak menerima BOS Kinerja. Program ini memang diberikan setiap tahun kepada sekolah berprestasi, hanya saja besarannya berbeda-beda sesuai capaian masing-masing sekolah," jelasnya.

Bagi SMAN 1 Terara, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi sekolah dalam melahirkan berbagai prestasi.

Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah keberhasilan para siswanya yang hampir setiap tahun diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur prestasi.

"SMAN 1 Terara sudah seperti langganan mengantarkan siswanya diterima di Kedokteran Unram melalui jalur prestasi hampir setiap tahun," katanya.

Tidak hanya unggul di bidang akademik, sekolah ini juga memiliki sederet prestasi membanggakan di bidang olahraga. Tim futsal SMAN 1 Terara dikenal sebagai salah satu kekuatan yang disegani di Pulau Lombok.

Pasalnya hampir setiap event di Lombok sekolah tersebut selalu berada di peringkat satu, dua, atau tiga. 

"Alhamdulillah, prestasi itu terus kami pertahankan," ungkap Halid.

Prestasi serupa juga diraih cabang olahraga bola voli. Dalam kejuaraan yang digelar di SMAN 8 Mataram dan diikuti sekolah-sekolah terbaik se-Pulau Lombok, tim voli SMAN 1 Terara berhasil keluar sebagai juara pertama.

Tak berhenti di situ, prestasi tingkat nasional juga berhasil ditorehkan siswa SMAN 1 Terara melalui ajang lomba menulis yang diselenggarakan oleh Kementerian. 

Berkat keberhasilannya menjadi juara nasional, siswa tersebut memperoleh undangan khusus dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Dia diterima di dua fakultas di UGM dan diminta memilih salah satunya. Akhirnya dia memilih Fakultas Kedokteran Hewan melalui jalur prestasi. Itu berkat keberhasilannya menjuarai lomba menulis tingkat nasional yang diadakan oleh kementerian," tutur Halid.

Ke depan, SMAN 1 Terara berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat bidang-bidang yang telah menjadi keunggulan sekolah.

"Sesuai arahan pemerintah, kami akan lebih fokus pada peningkatan prestasi sekolah. Bidang-bidang yang sudah menjadi andalan seperti futsal, voli, olimpiade, hingga prestasi akademik akan terus kami kembangkan agar semakin banyak siswa yang mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional," pungkasnya. (zaa)

Pemkab Sumbawa Barat matangkan persiapan Pilkades Serentak 2026

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang akan digelar serentak di 21 desa.

Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah menegaskan pentingnya menjaga netralitas seluruh pihak serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi terselenggaranya pesta demokrasi desa yang berkualitas dan berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pilkades Serentak 2026 di Ruang Sidang Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, Senin (13/7/2026). Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Hj Hanipah, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPemdes) Kabupaten Sumbawa Barat, H Abdul Hamid, memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026, mulai dari tahapan pelaksanaan, mekanisme, regulasi, hingga berbagai aspek teknis yang akan diterapkan.

Sementara Bupati H Amar Nurmansyah menekankan bahwa meskipun pemerintah daerah bukan pelaksana teknis Pilkades, memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia meminta agar potensi kerawanan dapat dipetakan sejak dini, validitas data pemilih terus diperbarui, serta seluruh aparatur pemerintah, TNI, dan Polri menjaga sikap netral selama seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 berlangsung.

“Situasi yang aman, tertib, dan kondusif menjadi kunci agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman, sehingga lahir kepala desa terbaik yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat,” tegas Bupati Amar Nurmansyah.

Selain itu, bupati juga meminta para camat berperan aktif dalam mengelola berbagai isu yang berkembang di wilayahnya agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga membuka peluang penerapan sistem pemungutan suara berbasis voting sebagai bagian dari inovasi penyelenggaraan Pilkades. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi di tingkat desa.

Dengan persiapan yang matang dan sinergi seluruh pihak, Pemkab Sumbawa Barat optimis Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung lancar, aman, dan demokratis, serta menghasilkan kepala desa yang memiliki legitimasi kuat untuk memimpin dan membangun desa bersama masyarakat. (red)