JMSI NTB - INTI Goes to Pesantren 2026: Salurkan bantuan untuk santri Ponpes Azzainiyah Al-Majidiyah

 

OPSINTB.com - Komitmen mendukung dunia pendidikan dan memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan kembali ditunjukkan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTB.

 Kedua organisasi tersebut mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren Azzainiyah Al-Majidiyah NW di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (4/6/2026).

Dalam kegiatan bertajuk JMSI NTB dan INTI NTB Goes to Pesantren 2026, selain dihajatkan untuk silaturahami dan literasi, jug sebagai ajang berbagi.

 Pada kesempatan tersebut rombongan menyerahkan bantuan berupa 75 pasang sandal atau alas kaki yang diperuntukkan bagi para santri. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Ketua Yayasan Azzainiyah Al-Majidiyah, Drs. H. Syaifullah, serta beberapa perwakilan santri.

Rombongan dipimpin Ketua JMSI NTB H. Boy Mashudi didampingi Sekretaris  Sukri Aruman. 

Dari INTI NTB hadir Ketua Harian S. Widjanarko dan  Sekretaris H. Rudi Hidayat, serta sejumlah pengurus kedua organisasi.

Turut hadir pula Suardi Mustaan dan  Suhaedi Muktar selaku  Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang (Pengcab) JMSI Lombok Timur. 

Ketua JMSI NTB H Boy Mashudi menyebutkan, kegiatan sosial yang digagas asosiasi pemilik media siber JMSI NTB bekerjasama dengan INTI NTB bukan untuk kali pertama dilaksanakan.

“Misi kita silaturahmi, literasi dan berbagi. Intinya, kita coba  hadir memberikan manfaat dan memperkenalkan keberadaan lembaga kepada kalangan pengasuh pesantren dan santri,” katanya.

Sementara itu Sekretaris INTI NTB, H. Rudi Hidayat, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pengurus yayasan kepada rombongan. 

Menurutnya, nilai utama dari kunjungan tersebut adalah memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan.

"Kedatangan kami  ke ponpes ini tidak ada muatan politiknya, tapi semata-mata untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan meski tak seberapa nilainya," ujar Rudi Hidayat yang juga Dewan Pembina JMSI NTB.

Ia menjelaskan, kehadiran JMSI NTB dan INTI NTB juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan jajaran pengurus kedua organisasi yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan di daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun antara JMSI NTB dan INTI NTB menjadi bukti bahwa organisasi tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga hadir melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung masyarakat.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat sinergi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung kemajuan daerah, khususnya di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Azzainiyah Al-Majidiyah NW Kotaraja, Drs. H. Syaifullah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan JMSI NTB dan INTI NTB.

"Kami senang dan bahagia atas kedatangan JMSI NTB dan INTI NTB. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuannya," ujar Syaifullah.

Ia menilai hubungan baik yang telah terjalin selama ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi dan kemasyarakatan, dinilai sangat penting dalam membantu pengembangan lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren.

Pihak yayasan juga berharap komunikasi dan kerja sama dengan JMSI NTB maupun INTI NTB dapat terus berlanjut pada masa mendatang melalui berbagai program yang bermanfaat bagi para santri dan dunia pendidikan.

Suasana keakraban semakin terasa setelah prosesi penyerahan bantuan selesai. Ketua Harian INTI NTB, S. Widjanarko, turut memberikan motivasi kepada para santri dan tenaga pendidik.

"Saya sangat dekat dengan Ponpes. Apalagi NW, saya hapal mars NW," katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Wijanarko menyebutkan keberadaan Perhimpunan Indonesia Tionghoa semata-mata untuk misi sosial dan kemanusiaan.

Pihaknya sangat senang dapat berkolaborasi dengan JMSI NTB mengunjungi lembaga pendidikan seperti Ponpes Azzainiyah Almajidiyah Kotaraja.

"Semoga pesantren ini semakin maju dan sukses," imbuhnya.

 Ia kemudian menghibur hadirin dengan membawakan lagu qasidah berjudul "Jilbab Putih" yang disambut antusias oleh para santri, pengajar, dan pengurus yayasan.

Kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas organisasi dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

 Selain mempererat silaturahmi, kegiatan sosial tersebut juga memperkuat komitmen bersama dalam mendukung kemajuan pendidikan dan pengembangan generasi muda di Nusa Tenggara Barat. (red)

NTB cetak paralegal, akses keadilan semakin dekat ke masyarakat

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI) meluncurkan langkah strategis untuk memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa melalui pelatihan paralegal masyarakat. Sebanyak 200 peserta dari berbagai daerah di NTB mengikuti pelatihan yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/6/2026).

Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Gerakan 1.000 Paralegal yang diinisiasi Kongres Advokat Indonesia. NTB menjadi provinsi pertama yang memulai gerakan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan pendekatan nonlitigasi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kongres Advokat Indonesia yang dinilainya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB.

Menurut Gubernur, keberadaan paralegal sangat penting karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan hukum formal akibat faktor biaya, jarak, dan kompleksitas proses peradilan.

“Keadilan melalui jalur formal sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, akses terhadap proses hukum masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kehadiran paralegal menjadi sangat penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Mediasi yang dilakukan dengan baik sering kali mampu menghasilkan solusi yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

“Kalau sebuah persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi, hasilnya biasanya lebih baik karena menghadirkan solusi bersama. Tidak ada pihak yang merasa kalah, dan hubungan sosial di masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Ia juga mencontohkan beberapa konflik sosial di daerah yang bermula dari persoalan keluarga atau sengketa sederhana, namun melebar karena tidak adanya ruang dialog dan mediasi yang efektif.

Menurut Gubernur, paralegal yang memahami hukum dasar sekaligus memiliki kemampuan mediasi dapat menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Paralegal bukan hanya memahami aturan hukum, tetapi juga menjadi penghubung yang membantu masyarakat menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan dialog,” tegasnya.

Gubernur pun mengapresiasi para peserta yang mengikuti pelatihan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Mereka hadir bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan karena kepedulian terhadap lingkungan dan keinginan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Semangat seperti ini yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium DPP KAI, Dr. H. KP. 

Heru S. Notonegoro, menyatakan bahwa Gerakan 1.000 Paralegal dimulai dari NTB dan diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

“Genderang Gerakan 1.000 Paralegal kami mulai dari NTB. Harapannya, gerakan ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan,” katanya.

Heru menambahkan bahwa pelatihan paralegal merupakan bentuk pengabdian nyata organisasi profesi advokat kepada masyarakat. KAI ingin kehadirannya tidak hanya fokus pada agenda internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin meninggalkan jejak yang nyata. Pengetahuan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan dan pemahaman hukum dasar,” ujarnya.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber nasional, di antaranya pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, akademisi Universitas Mataram Dr. Joko Jumadi, serta para advokat dan praktisi hukum dari Kongres Advokat Indonesia.

Melalui Gerakan 1.000 Paralegal, NTB diharapkan menjadi pelopor lahirnya masyarakat yang semakin sadar hukum, sekaligus memperkuat penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan yang lebih partisipatif, damai, dan berkeadilan. (red)

Lapas Selong kembangkan usaha sablon, warga binaan dibekali skill dan penghasilan

 

OPSINTB.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui berbagai unit usaha produktif. Salah satunya ialah sablon manual.

Usaha ini dinilai mampu memberikan keterampilan sekaligus peluang ekonomi bagi warga binaan setelah bebas nantinya.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja) Lapas Selong, Gamal Masfhur mengatakan, unit usaha sablon yang dikelola warga binaan telah menerima cukup banyak pesanan dari masyarakat.

"Alhamdulillah pesanan sudah lumayan banyak. Kami juga sudah membuka akun di Shopee dengan nama Sablon Sale 99 sehingga masyarakat bisa memesan langsung secara online," ucap Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja) Lapas Selong, Gamal Masfhur, Kamis (4/6/2026).

Selain pemasaran secara daring, produk kaos hasil karya warga binaan juga dipasarkan melalui sejumlah gerai. Salah satunya di gerai Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. 

Ke depan, Lapas Selong juga berencana memasarkan produknya melalui NTB Mall.

Menurut Gamal, layanan sablon yang tersedia tidak terbatas pada desain tertentu. Masyarakat dapat memesan desain sesuai kebutuhan, termasuk membawa kaos sendiri untuk dicetak.

"Kalau ada yang ingin desain khusus, misalnya gambar petani atau desain lainnya, bisa kami buatkan. Bahkan ada sekolah yang membawa kaos sendiri, kemudian hanya disablon di sini," katanya.

Ia menjelaskan, tujuan utama program tersebut adalah memberikan keterampilan kerja kepada warga binaan agar memiliki bekal saat kembali ke masyarakat. 

Dengan menggunakan metode sablon manual, warga binaan dapat mempelajari teknik yang relatif mudah diterapkan secara mandiri setelah bebas.

Saat ini, sejumlah mantan warga binaan yang pernah mengikuti pelatihan sablon telah bebas dan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari penghasilan.

Selain mendapatkan keterampilan, warga binaan yang terlibat dalam kegiatan produksi juga memperoleh premi atau insentif dari hasil usaha. Sebagian keuntungan usaha disisihkan untuk warga binaan yang terlibat dalam proses produksi.

"Selain menambah keterampilan, mereka juga mendapatkan premi. Ada pembagian hasil yang kembali kepada teman-teman warga binaan," jelasnya.

Tidak hanya usaha sablon, Lapas Selong juga tengah menyiapkan unit usaha baru berupa kedai kopi. Rencana tersebut didukung oleh pelatihan barista yang telah diikuti warga binaan melalui kerja sama dengan berbagai mitra.

"Teman-teman sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan barista dan sebagian sudah memiliki sertifikat. Ke depan kami akan memfasilitasi peralatan dan mencoba memproduksi kopi di lingkungan lapas,"ungkap Gamal.

Pada tahap awal, pemasaran produk kopi akan dilakukan di lingkungan sekitar lapas. Jika produksinya berkembang, penjualan akan diperluas, termasuk di area layanan pencucian kendaraan yang berada di depan lapas.

Sementara itu, program pembinaan di bidang tata boga masih dalam tahap perencanaan. Untuk bidang perbengkelan, sejumlah warga binaan sebenarnya telah memiliki keterampilan, namun belum seluruhnya dapat dilibatkan karena adanya persyaratan tertentu terkait status dan jenis perkara yang dijalani.

Meski demikian, warga binaan yang memiliki kemampuan teknis tetap kerap dilibatkan dalam kegiatan pengecatan maupun perbaikan fasilitas di lingkungan lapas.

Melalui berbagai program pembinaan kemandirian tersebut, Lapas Selong berharap warga binaan dapat memiliki keterampilan kerja yang bermanfaat sebagai bekal hidup setelah menyelesaikan masa pidananya. (zaa)

Sosok wanita ditemukan meninggal di pinggir Pantai Labuan Haji

 

OPSINTB.com - Sosok mayat perempuan ditemukan dalam kondisi terlentang di pinggir Pantai Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh warga setempat sekira pukul 09.30 Wita, Kamis 4 Juni 2026.

Kapolsek Labuan Haji, Iptu Hidayat Samsuri, mengamini peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, korban adalah seorang perempuan inisial R (50), warga Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. 

Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di pinggir Pantai Labuhan Haji dan langsung mengidentifikasi identitas mayat tersebut.

"Informasi dari pihak keluarga yang datang ke lokasi kejadian mengatakan bahwa korban benar mengalami gangguan kejiwaan," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, identifikasi korban masih dalam proses pengembangan dan pihak keluarga menerima kejadian tersebut adalah sebuah musibah. (zaa)

Pemkab Loteng bangun rumah layak huni untuk KK terdampak sekolah rakyat

 

OPSINTB.com - Proses pembersihan dan penyiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng) akan dilakukan usai pelaksanaan MTQ XXXI. Ada lima kepala keluarga (KK) yang mendiami lokasi tersebut dan sedang menunggu proses pemindahan.

Sejauh ini, Pemda Loteng telah menawarkan Program Rumah Layak Huni (RLH) kepada mereka jika tidak ada rumah lain yang ditempati oleh lima kepala keluarga tersebut.

‘’Jadi, kalau mereka tidak memiliki rumah lain selain dari yang ditempati sekarang, kita siap membantu untuk menyediakan RLH,’’ kata Sekretaris Daerah Loteng, H Lalu Firman Wijaya pada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Lanjut Firman, kesiapan pemda untuk menyediakan RLH tersebut untuk menghindari pelanggaran hukum, karena penyelesaian lahan sekolah rakyat tidak boleh menimbulkan persoalan baru. 

Tetapi, secara ketentuan RLH harus dibangun di atas lahan milik mereka sendiri. ‘’Harus didirikan di atas lahan milik mereka. Itu ketentuan RLH begitu,’’ ujarnya.

Pemda memang belum menentukan tenggat waktu mereka untuk pindah. Tetapi, sesuai harapan dari pemerintah pusat agar masalah lahan ini segera diselesaikan.

Lahan seluas 10 hektare tersebut saat ini masih berbentuk persawahan dan perkebunan. Pemda sedang menunggu desain sekolah rakyat tersebut untuk mengetahui tata letak pembangunan gedung.

‘’Makanya kita tunggu desain dulu. Detail rencana penempatan bangunannya nanti di mana,’’ Firman menambahkan.

Bangunan sekolah rakyat yang akan diterima Pemda Loteng nanti adalah yang terlengkap dari daerah-daerah lain. Pemda sendiri telah mengajukan untuk masing-masing jenjang pendidikan terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel).

‘’Masing-masing jenjang itu kita mengajukan tiga rombel. Jadi, kalau SD saja jumlah kelasnya 36, ditambah SMP 9 dan SMA juga 9, ditambah asrama,’’ tutup Sekda. (iwn)