PC TIDAR Lombok Utara gelar Gerakan ASRI di Pasar Tanjung, ajak masyarakat jaga kebersihan lingkungan

 

OPSINTB.com - Pimpinan Cabang (PC) TIDAR Kabupaten Lombok Utara bersama DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara, para simpatisan Partai Gerindra, elemen masyarakat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melaksanakan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) melalui kegiatan gotong royong membersihkan dan mengangkut sampah di kawasan Pasar Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari semangat untuk mendukung gerakan kebersihan lingkungan yang menjadi perhatian nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya memperkenalkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, sehat, dan tertata. Presiden juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah dari tingkat paling bawah. 

Ketua PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara, Richo Virya Dika mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, resik, dan indah.

“Gerakan ASRI ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, karena lingkungan yang bersih akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Richo Virya Dika.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan keindahan lingkungan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kegiatan pembersihan dan pengangkutan sampah dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan.

Pasar Tanjung dipilih sebagai salah satu lokasi utama kegiatan karena merupakan pusat aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan jual beli. Kebersihan pasar dinilai memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang datang untuk berbelanja.

“Pasar merupakan tempat masyarakat melakukan aktivitas setiap hari. Karena itu, kebersihan pasar harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau pasar bersih, tentu pedagang dan masyarakat yang datang juga akan merasa lebih nyaman,” kata Richo.

Ia menambahkan, Gerakan ASRI tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial atau dilakukan sesekali saja. Menurutnya, gerakan kebersihan perlu dijadikan kegiatan rutin dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Richo berharap kegiatan serupa dapat diagendakan secara rutin, baik setiap minggu maupun setiap bulan, dengan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.

“Kami berharap Gerakan Resik ini bisa dilakukan secara rutin di setiap kecamatan. Tidak harus menunggu ada kegiatan besar. Kalau kita bergerak bersama secara rutin, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, PC TIDAR Lombok Utara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan, partai politik, pemerintah daerah, simpatisan, dan masyarakat. Semangat gotong royong dinilai menjadi kekuatan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan ini juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah nasional. Pemerintah menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas dan mendorong penanganannya secara terpadu, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah. 

Richo menegaskan, PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara siap ikut mengambil bagian dalam gerakan tersebut dengan terus mendorong kegiatan nyata di tengah masyarakat.

“Gerakan ASRI yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia harus terus dilanjutkan dan dilaksanakan. Kami ingin gerakan ini menjadi kebiasaan bersama, sehingga masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Lombok Utara, bisa menjadi daerah yang semakin bersih, sehat, tertata, dan indah,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, PC TIDAR Kabupaten Lombok Utara berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan semakin meningkat. Gerakan ASRI diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan secara berkelanjutan. (red)

BPJS Kesehatan Lombok Timur: Peserta PBI JK ditentukan berdasarkan data desil kesejahteraan

 

OPSINTB.com - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Andrika Wendi, menjelaskan bahwa kepesertaan masyarakat dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat berkaitan dengan data desil kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andrika, data desil saat ini mencakup kelompok desil 1 hingga desil 5. Penetapan masyarakat yang masuk dalam kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah pusat merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan data yang tersedia.

Sementara itu, untuk peserta yang didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah, penentuannya bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

"Kalau di daerah tergantung pemerintah daerahnya. Masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakatnya," jelas Andrika.

Ia menyebut, masyarakat yang secara data berada pada kelompok desil tertentu belum tentu seluruhnya masuk dalam kepesertaan yang iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat melakukan pendaftaran masyarakat yang dinilai membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan melalui skema yang ditanggung APBD.

Andrika juga menegaskan pentingnya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh akses layanan dan kepesertaannya dapat segera diaktifkan sesuai ketentuan.

Untuk Kabupaten Lombok Timur, jumlah penduduk tercatat sekitar 1,47 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat ratusan ribu masyarakat yang kepesertaannya ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Andrika menyampaikan, berdasarkan data sementara, peserta yang ditanggung pemerintah pusat mencapai sekitar 800 ribu lebih. Sementara peserta yang iurannya ditanggung Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mencapai ratusan ribu peserta.

Namun, ia menegaskan angka tersebut merupakan data sementara dan data resmi terbaru akan disesuaikan dengan basis data BPJS Kesehatan.

"Data yang terakhir nanti untuk data pastinya ada di data kita, supaya lebih akurat," katanya.

Menurut Andrika, kondisi tersebut menunjukkan cukup besarnya peran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.

Andrika menegaskan, peserta JKN yang kepesertaannya didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya dapat menggunakan layanan kesehatan di Lombok Timur.

Peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah lain di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau peserta dari sini tiba-tiba sakit di Bali ataupun di Jakarta, tetap bisa mendapatkan layanan. Tidak ada batasan wilayah untuk pelayanan," ujarnya.

Untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar wilayah tempat peserta terdaftar, terdapat ketentuan mengenai akses pelayanan sementara sesuai regulasi yang berlaku.

Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur mengeluarkan sekitar Rp 40 miliar per bulan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN di wilayah Lombok Timur.

Pembayaran tersebut mencakup pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun pelayanan di rumah sakit berdasarkan klaim yang diajukan dan telah melalui proses sesuai ketentuan.

Andrika menyebut, BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur saat ini membawahi pelayanan di sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit yang berada di Lombok Timur dan Lombok Barat. Peserta juga dapat dirujuk ke rumah sakit di Mataram apabila secara medis membutuhkan pelayanan lanjutan.

Terkait isu mengenai batas waktu pasien menjalani rawat inap, Andrika menegaskan BPJS Kesehatan tidak menetapkan batasan bahwa pasien hanya boleh dirawat selama tiga atau empat hari.

Lama perawatan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kondisi medis pasien dan keputusan dokter yang menangani.

“Tidak ada batasan tiga hari di rumah sakit. Sesuai indikasi medis. Dokter yang lebih tahu, ini harus pulang atau harus dirawat lagi,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi data BPJS Kesehatan, rata-rata lama pasien menjalani rawat inap di Kabupaten Lombok Timur berada di kisaran 3 sapai 4 hari. Namun, angka tersebut merupakan rata-rata sehingga terdapat pasien yang menjalani perawatan lebih singkat maupun lebih lama, tergantung kondisi medis masing-masing.

Andrika menegaskan, BPJS Kesehatan tidak membatasi pembayaran klaim rumah sakit berdasarkan jumlah hari pasien dirawat, sepanjang pelayanan tersebut diberikan sesuai indikasi medis dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, tingkat keaktifan peserta JKN di Lombok Timur saat ini berada di kisaran 80 persen.

Andrika berharap tingkat keaktifan tersebut dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya kepesertaan masyarakat yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.

Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui kepesertaan JKN, baik yang iurannya ditanggung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (zaa)

Kepastian hukum jadi fondasi kepercayaan investor

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” dengan tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak semata-mata berbicara tentang masuknya modal. Kehadiran investor juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka untuk memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum yang dibuat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wagub berharap Ikatan Notaris Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris, kata dia, memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah terus mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Pesan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah melakukan penyesuaian implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.

Ketua Pengurus INI NTB, Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian dari upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan ruang bagi investasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Wagub.

Dengan demikian, penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor harus dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme para pendukung dunia usaha, serta kehadiran pemerintah yang memberikan layanan secara jelas dan terukur. Di atas fondasi itulah investasi diharapkan tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian serta masyarakat NTB. (red)

Empat pelaku penggalangan dana fiktif mengatasnamakan Sade ditangkap

 

OPSINTB.com - Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menangkap empat orang pelaku penggalangan dana yang mengatasnamakan pemulihan rumah adat Sade, Rabu (16/9/2026).

Keempat pelaku ditangkap di dua titik, yakni traffic light Kodim Praya dan di Simpang Empat Puyung, Kecamatan Jonggat.

''Kami telah menertibkan empat orang yang terkait aktivitas penggalangan dana di ruang publik yang mengatasnamakan bantuan pemulihan rumah adat Sade,'' kata Kepala Satuan Pol PP Loteng, Zaenal Mustakim pada Kamis (17/9/2026).

Dijelaskan, empat orang pelaku terpantau telah beraksi sejak beberapa hari belakangan. Dalam beraksi, mereka menggunakan rompi berwarna biru serta kardus bertuliskan ''bantuan untuk masyarakat Sade''.

''Mereka memanfaatkan situasi kebakaran yang melanda Dusun Sade,'' ujar Zaenal.

Ia mengapresiasi pihak-pihak yang ingin membantu proses pemulihan, namun penyaluran bantuan diharapkan harus melalui mekanisme resmi agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Kami telah meminta keterangan mereka terkait kelengkapan izin pengumpulan sumbangan,'' terangnya.

Selain itu, penggalangan dana untuk Dusun Sade harus memiliki izin serta koordinasi dengan Pemdes Rambitan dan Satgas Rekonstruksi Rumah Adat Sade.

''Oleh sebab itu, kami tegaskan menghentikan kegiatan pengumpulan dana sumbangan yang dilakukan tanpa izin resmi sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi pungutan yang tidak jelas,'' ucap Zaenal.

Zaenal tidak merinci jumlah sumbangan fiktif yang telah berhasil dikumpulkan para pelaku. Ia mengimbau masyarakat yang ingin menyumbang untuk pemulihan Dusun Sade agar menyalurkan melalui jalur resmi.

''Sehingga bantuan tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak,'' pungkasnya. (wan)

Dari kunjungan Ormas Keagamaan NTB ke Tiongkok, MUI: Pemprov NTB bisa tiru Pemda Ningxia

 

OPSINTB.com - Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan muhibah ke sejumlah wilayah di Tiongkok pekan ini.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRC) Denpasar dalam rangka memperdalam hubungan antarmasyarakat Indonesia dengan Tiongkok. Rombongan ini dipimpin  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, H Badrun. Turut serta dua orang perwakilan Pengurus Besar NW, dua orang dari NWDI, dua orang dari pimpinan Pengurus Wilayah NU NTB, dua orang pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan dua orang pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Provinsi NTB serta PWI NTB.

Penyelenggaraan kunjungan organisasi Islam NTB ke Tiongkok ini, juga bertujuan agar para pemimpin Muslim di Indonesia dapat menyaksikan langsung pencapaian Tiongkok dalam menjamin kebebasan beragama, mempromosikan persatuan etnis, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejak Senin (14/9/2026) rombongan ini mengunjungi  Kota Yinchuan, ibu kota Daerah Otonomi Ningxia. Di kota ini, rombongan secara langsung melihat  kondisi kehidupan komunitas Muslim Tiongkok serta hasil praktik sistem otonomi daerah yang tengah dijalankan. Rombongan juga melihat dan mempelajari upaya pemerintah setempat memajukan daerah dan upayanya mengatasi kemiskinan. Di wilayah Mining, kolaborasi dan dukungan kuat pemerintah, berhasil mengentaskan kemiskinan di wilayah setempat. Daerah yang dahulunya tandus, kini menjadi wilayah yang maju.

Selain itu, rombongan juga diajak melihat peninggalan peradaban kekaisaran Xixia. Selanjutnya, rombongan juga diagendakan mengunjungi Institut Teologi Islam China di Beijing.

Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhicheng mengatakan, kunjungan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan dan saling belajar antarperadaban. Kunjungan ini merupakan interaksi penting lainnya di bidang pertukaran budaya antara kedua pihak. " Provinsi NTB dengan Daerah Otonomi Ningxia punya hubungan baik," jelasnya saat memberikan penjelasan pada persiapan kebrangkatan rombongan  pada bulan Agustus 2026 lalu.

Bahkan  sejak tahun 2016 lalu Gubernur NTB saat itu, TGKH  Muhammad Zainul Majdi, telah memimpin delegasi mengunjungi Ningxia. Kedua pimpinan daerah menandatangani nota kesepahaman pembentukan hubungan persahabatan kedua provinsi ini. Kerja sama ini sebagai  fondasi kokoh bagi kerja sama kedua daerah di bidang pertanian, pengolahan makanan halal, dan bidang humaniora. Selanjutnya pada  September 2017, kedua pihak resmi membentuk hubungan provinsi kembar internasional.

Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Zhang Liwei mengapresiasi kedatangan rombongan dari Provinsi NTB. Menurutnya, kunjungan ini mendorong peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis antara Ningxia dan Provinsi NTB. Langkah ini mempertegas hubungan sejarah panjang antara Tiongkok dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. " Ini sejalan dengan keharmonisan hubungan diplomatik antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto," jelasnya Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan itu,  Zhang memaparkan kondisi Ningxia yang dahulu merupakan kawasan berpasir yang kini bertransformasi menjadi daerah hijau dan berkembang.  Ningxia kini dikenal sebagai penghasil Goji Berry tanaman herbal khas,peternakan kualitas tinggi berupa produsen susu sapi premium, industri anggur (wine). Selanjutnya Ningxia juga kini memplopori penerapan energi hijau. Pemerintah setempat menerapkan 100 persen energi terbarukan (PLTS) untuk kebutuhan rumah tangga dan 60 persen untuk sektor industri. Ningxia juga menjadi rumah bagi data center perusahaan global seperti Amazon dan Alibaba. " Platform seperti Alibaba dan Amazon membangun pusat datanya di Ningxia," kata Zhang.

Sebagai jalur penting Jalur Sutra kuno,  Ningxia dihuni oleh 56 etnis dengan keberagaman agama yang hidup rukun. Etnis Hui mencakup sepertiga dari total populasi dan mayoritas beragama Islam." Kesetabilan dan persatuan adalah kunci utama kemajuan suatu negara. Seperti satu keluarga tanpa percekcokan, keharmonisan dan toleransi di Ningxia menjadi fondasi utama pembangunan," tambahnya.

Dampaknya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Ningxia mencatatkan kenaikan pesat hingga menempati posisi ke-5 tertinggi di Tiongkok.

Guna mempererat kemitraan Sister Province yang telah terjalin antara Ningxia dan NTB, Zhang Liwei menyampaikan tiga saran utama yakni mengintensifkan pertukaran kunjungan  dengan mendorong mobilitas warga dan pejabat kedua wilayah secara langsung guna mempererat hubungan persaudaraan dan pemahaman budaya.

Selanjutnya adanya platform kerja sama sebagai wadah komunikasi bersama untuk bertukar pengalaman di bidang kemajuan ekonomi, inovasi teknologi, hingga program pertukaran pelajar. Lalu, program kepemudaan dan forum internasional

dengan mengundang  delegasi NTB untuk ikut seperti dalam Konferensi dan Pameran Tiongkok–Arab yang diadakan tiap dua tahun.  Selain itu, meluncurkan proyek pertukaran pemuda Ningxia–NTB yang dapat dimulai tahun depan.

Ormas Keagamaan NTB Beri Apresiasi

Ketua MUI NTB yang juga ketua rombongan muhibah Dr H Badrun menyambut baik muhibah ini."Kunjungan kami disini, sebagai wujud warga dunia mempererat hubungan tali silaturahmi. Dari hubungan ini tumbuh rasa persaudaraan dan rasa cinta," jelasnya.

 

Dia menyampaikan rasa kagumnya atas perubahan pesat yang terjadi di Ningxia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Melihat keberhasilan Provinsi Ningxia yang merupakan  sister province dari Provinsi NTB, Badrun menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan dalam mengentaskan kemiskinan di  NTB.

"Pemerintah daerah dan masyarakat NTB bisa meniru model perencanaan yang matang, eksekusi yang serius, serta keteladanan dari para pemimpin agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," sarannya.

Saat berdialog dengan  Zhang  Liwei Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Badrun memperkenalkan soal NTB. Menurutnya, kunjungan ini juga sejalan dengan ide besar Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menjadikan NTB Makmur  dan Mendunia.

"Jadi, apa yang dilihat dan  dipelajari di sini, akan kami disampaikan ke Gubernur (NTB). Sehingga suatu saat Gubernur bisa datang ke sini,"  katanya.

Wakil Ketua Umum PB NW, H Fahrurrozi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Konjen RRC di Bali atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, program ini memiliki nilai positif yang sangat besar dalam memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya pada sektor pengembangan keagamaan.

​

TGH Fahrurrozi menjelaskan, muhibah ini menjadi gambaran nyata betapa kuatnya relasi keagamaan kedua negara.  Melalui kunjungan tersebut, para peserta memperoleh gambaran  pembelajaran konstruktif mengenai kehidupan muslim Tionghoa yang beradaptasi dan menjalin harmoni dengan masyarakat setempat.

Selain isu keagamaan, muhibah   ini juga menyoroti upaya pengentasan kemiskinan di Ningxia wilayah yang memiliki hubungan kerja sama sister province dengan Provinsi NTB.

​

Dia menegaskan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.  Dari keberhasilan Pemda Ningxia, ada empat poin yang mesti diperhatikan sehingga dapat diterapkan di NTB, yakni kebijakan yang tepat, kepedulian sosial, partisipasi aktif masyarakat, dan kesadaran sosial.

“Kebijakan adalah ranah pemerintah, namun ormas memiliki peran strategis dari sisi partisipatif dan edukatif untuk menggerakkan masyarakat agar mampu bangkit dari kemiskinan," pungkasnya.

Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr Falahudin, MAg mengatakan, kunjungan ini tidak hanya sekedar  mengunjungi tempat strategis tapi dimaknai sebagai kunjungan untuk dapat inspirasi dalam memajukan  daerah dan menjaga toleransi beragama.

Kemajuan yang diraih Tiongkok khususnya Provinsi Ningxia menyentuh seluruh aspek baik sains, teknologi maupun ekonomi. Kemajuan ini diraih karena kolaborasi dan pola pikir pemerintah maupun masyarakatnya yang menginginkan kemajuan. "Mereka sudah sangat maju dan (pelajaran) ini harus dibawa ke Indonesia khususnya NTB. Paling tidak ada perubahan pada mindset kita untuk membangun daerah," jelasnya. (red)