BPBD Lombok Timur intensifkan dropping air bersih, tiga kecamatan terdampak kekeringan

 

OPSINTB.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur, terus mengintensifkan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi, mengatakan sejumlah wilayah yang masih membutuhkan pasokan air bersih di antaranya Jerowaru, Serewe, Sekaroh dan Desa Perigi. Pendistribusian dilakukan berdasarkan pemetaan serta laporan kebutuhan dari masyarakat di wilayah terdampak.

"Berkaitan dengan itu, kita langsung melakukan dropping air bersih di tempat-tempat yang sudah kita petakan," ucap Lalu Mulyadi, Kamis (3/9/2026).

Dalam penyaluran air bersih tersebut, BPBD Lombok Timur tidak bekerja sendiri. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta sejumlah komunitas, termasuk MMI, untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Mulyadi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menaikkan status penanganan ke level tanggap darurat. Hal itu karena laporan mengenai kekeringan yang membutuhkan penanganan masih berasal dari wilayah tertentu.

Meski demikian, distribusi air bersih tetap dilakukan secara rutin. Penyaluran umumnya dilakukan dua kali dalam sepekan dan dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali dalam seminggu, menyesuaikan tingkat kebutuhan masyarakat.

"Yang dulu di Kecamatan Jerowaru hampir 14 desa membutuhkan air bersih, sekarang tinggal dua desa. Sehingga kita tetap melakukan penyaluran, tidak setiap hari, tetapi dua kali seminggu atau bisa jadi dua sampai tiga kali seminggu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Menurut Mulyadi, terdapat sejumlah dusun yang menjadi perhatian khusus karena kebutuhan air bersihnya cukup tinggi.

Untuk wilayah yang sangat membutuhkan, BPBD tetap melakukan dropping meskipun tidak ada laporan baru dari pemerintah desa maupun masyarakat.

"Walaupun tidak ada laporan, kalau memang dusun tersebut sangat membutuhkan, dua kali seminggu atau tiga kali seminggu tetap kita dorong mobil kebutuhan air bersih," katanya.

Saat ini, lanjut Mulyadi, laporan kekeringan yang masuk ke BPBD Lombok Timur berasal dari sekitar tiga kecamatan dengan jumlah kurang lebih 30 desa. Wilayah-wilayah tersebut kemudian menjadi sasaran pendistribusian air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

BPBD Lombok Timur memastikan penanganan akan terus dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas instansi agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi selama musim kekeringan. (zaa)

Komisi IV DPR RI kunjungi Lombok Timur, Bupati Iron ungkap sejumlah kendala budidaya lobster

 

OPSINTB.com - Budidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan pembudidaya, mulai dari keramba jaring apung (KJA) yang masih sederhana hingga minimnya fasilitas penyimpanan pakan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).

Bupati mengatakan, kondisi KJA yang digunakan para pembudidaya lobster di Lombok Timur masih sangat sederhana. Selain itu, nelayan juga menghadapi keterbatasan freezer yang dibutuhkan untuk menyimpan pakan lobster.

“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Haerul Warisin.

Tidak hanya sarana, lanjutnya, ketersediaan benih lobster juga masih menjadi persoalan yang dihadapi pembudidaya. Kondisi tersebut dinilai turut menghambat pengembangan budidaya lobster di daerah tersebut.

Menurut Haerul, nelayan di Lombok Timur masih menjadi salah satu kelompok masyarakat yang tergolong miskin, selain buruh tani. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat menghasilkan bantuan maupun solusi konkret bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah selatan Lombok Timur.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya lobster, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL serta strategi percepatan pengembangan budidaya lobster nasional.

Titiek Soeharto, sapaan Siti Hediati Soeharto, menyebut persoalan penyelundupan BBL yang masih terjadi juga menjadi perhatian. Menurutnya, penyelundupan menyebabkan kerugian bagi negara maupun nelayan karena harga BBL di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri.

Di sisi lain, kemampuan budidaya lobster nasional dinilai masih belum optimal. Karena itu, Komisi IV DPR RI berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok BBL, tetapi mampu berkembang menjadi salah satu produsen utama lobster hasil budidaya di dunia.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan untuk mewujudkan target tersebut, seperti keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup lobster, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, serta masa budidaya yang relatif lama.

“Akselerasi budidaya lobster tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Terkait aspirasi pembukaan ekspor BBL, Titiek mengatakan hal tersebut menjadi salah satu bagian penting yang akan didalami dalam Panja. Pembahasan akan mempertimbangkan pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, penguatan budidaya nasional, pemanfaatan BBL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan devisa negara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para nelayan yang telah menyampaikan berbagai masukan dalam kunjungan tersebut.

Titiek berharap Indonesia ke depan tidak hanya mampu mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein, termasuk dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil lobster terbesar di dunia.

Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan turut menyampaikan aspirasi. Persoalan yang disampaikan antara lain keterbatasan akses permodalan, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga lobster yang masih mengalami fluktuasi.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food. (red)

Nyemulaq jadi awal kebangkitan Sade, rekonstruksi rumah adat dimulai

 

OPSINTB.com - Masyarakat Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Loteng mulai menata kembali kehidupan pascakebakaran yang melanda kawasan adat tersebut. Prosesi adat Nyemulaq atau Tanjek Teken pada Kamis (3/9/2026) menjadi tanda dimulainya rekonstruksi rumah adat, masjid, dan fasilitas yang terdampak.

Prosesi yang digelar bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah itu menjadi simbol kebangkitan masyarakat Sasak Sade untuk bangkit dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Bupati Loteng H L Pathul Bahri, mengatakan Nyemulaq bukan hanya ritual adat, tetapi menjadi momentum awal pemulihan Kampung Adat Sade.

''Pembangunan rumah di Kampung Adat Sade dimulai hari ini. Pemerintah daerah akan terus mendampingi proses rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya,'' ujar Pathul.

Ia menegaskan proses pembangunan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak agar hasil rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal, meminta proses pembangunan dilakukan secara matang. Menurutnya, rekonstruksi Sade bukan hanya membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi menghidupkan kembali nilai sejarah, adat, dan budaya Sasak.

''Yang kita bangun bukan hanya bangunan, tetapi kembali membangun peradaban. Karena itu harus tetap menjaga nilai awal Sade,'' katanya.

Koordinator Rekonstruksi Rumah Adat Sade, H Lalu Mohammad Faozal, menjelaskan Nyemulaq merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat sebagai awal pembangunan kembali kawasan adat.

Akibat kebakaran, sebanyak 75 rumah adat, delapan berugak, enam sekenam, satu masjid, dua toilet, dan 69 art shop terdampak. Rekonstruksi akan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah disusun.

Dimulainya Nyemulaq menjadi harapan baru bagi masyarakat Sade untuk kembali bangkit, sekaligus memastikan nilai adat dan budaya Sasak tetap terjaga sebagai identitas dan daya tarik wisata Loteng. (wan)

TK Avicenna boyong dua juara di lomba gerak jalan tingkat kecamatan

 

OPSINTB.com - TK Avicenna Institute Songak, ukir prestasi membagakan. Bagaimana tidak, dua gelar juara berhasil diamankan sekaligus pada gerak jalan tingkat PAUD tingkat Kecamatan Sakra. 

Masing-masing juara I kategori putri dan juara III kategori putra. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para guru dan tenaga pendidik TK Avicenna yang mengusung motto Lincah, Kreatif, dan Bahagia.

Dalam perlombaan yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, penampilan siswa-siswi TK Avicenna mampu menyedot perhatian warga. Dengan penuh semangat, anak-anak tampil lincah dan kompak saat menyusuri rute lomba.

Antusiasme warga yang menyaksikan dari sepanjang jalan pun semakin menambah semangat para peserta didik. Meski masih berusia dini, mereka mampu menunjukkan kekompakan dan keberanian tampil di hadapan masyarakat.

Kepala TK Avicenna Institute Songak, Sakiah, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari semangat dan antusiasme anak didiknya selama menjalani persiapan. Latihan dilakukan cukup lama sebelum pelaksanaan lomba.

“Alhamdulillah, TK Avicenna Institute Songak mendapatkan juara I putri dan juara III putra dalam lomba gerak jalan tingkat PAUD se-Kecamatan Sakra dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81,” katanya, Rabu (2/9/2026)

Menurut Sakiah, prestasi tersebut merupakan buah dari kerja keras para guru dalam membimbing anak-anak. Semangat peserta didik yang mau belajar dan mengikuti setiap proses latihan juga menjadi kunci keberhasilan.

Dia pun memberikan apresiasi kepada seluruh anak didik dan guru yang telah bekerja keras mempersiapkan penampilan tersebut.

“Terima kasih anak-anak hebat TK Avicenna dan para guru yang telah membimbing generasi emas anak bangsa. Berkat kegigihan anak didik, kami bisa hadir di panggung ini. Semua berkat kerja keras dan keikhlasan para guru serta semangat anak-anak yang mau belajar,” ujarnya.

Sakiah berharap prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat. Namun, dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus berani tampil, belajar, berkarya dan mengembangkan potensi sejak usia dini.

Lomba gerak jalan tingkat PAUD sendiri menjadi salah satu agenda rutin yang digelar setiap Agustus untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan semangat kebersamaan, kedisiplinan dan cinta tanah air kepada anak-anak sejak dini. (kin)

Dikes Lombok Timur kejar kelengkapan 14 jenis Nakes

 

OPSINTB.com - Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur, memastikan ketersediaan tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Sakra Timur saat ini telah memenuhi standar minimal, baik dari sisi jenis maupun jumlah tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H Lalu Aries Fahrozi mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan tersebut menjadi salah satu persyaratan penting agar puskesmas dapat menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sejauh ini ketersediaan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Sakra Timur sudah memenuhi unsur standar minimal, baik dari sisi jenis maupun jumlah,” ujar Lalu Aries Fahrozi, Rabu (2/9/2026). 

Selain tenaga kesehatan, pihaknya juga memastikan ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas Sakara Timur telah memenuhi persyaratan. Seluruh fasilitas dan alat kesehatan tersebut telah dilakukan visitasi dan datanya dimasukkan ke dalam sistem sebagai dasar pemenuhan standar pelayanan.

Menurutnya, saat ini Dinas Kesehatan masih mengacu pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 terkait standar tenaga kesehatan di puskesmas. Dalam aturan tersebut terdapat 14 jenis tenaga kesehatan yang secara bertahap harus dipenuhi.

“Yang belum ada di sini seperti psikolog klinis, fisioterapi, kemudian ada beberapa lagi. Kita akan lengkapi sesuai dengan Permenkes 19 Tahun 2024,” jelasnya.

Untuk tenaga dokter, Aries menyebut Puskesmas Sakara Timur telah memenuhi standar minimal dengan memiliki sedikitnya dua dokter.

Namun, jika mengacu pada standar pelayanan BPJS, kebutuhan dokter masih cukup besar. Dengan ketentuan satu dokter melayani sekitar 5 ribupenduduk, jumlah dokter yang ideal tentu harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran pelayanan.

“Kalau mengacu kepada standar BPJS, satu dokter melayani 5 ribu penduduk, tentu kita masih kurang. Kalau mau sesuai standar 1 berbanding 5 ribu, mungkin kita membutuhkan empat atau lima dokter,” katanya.

Meski demikian, Dinkes Lombok Timur memilih memenuhi standar minimal terlebih dahulu agar pelayanan dapat berjalan dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat diproses.

Aries menjelaskan, setelah memperoleh izin operasional, Puskesmas Sakra Timur akan menjalankan pelayanan terlebih dahulu selama minimal tiga bulan. Setelah itu, puskesmas dapat mengajukan proses akreditasi.

“Kalau setelah izin operasional keluar, secara paralel kita lakukan layanan. Minimal tiga bulan, setelah tiga bulan baru boleh mengajukan akreditasi,” ujarnya.

Puskesmas Sakara Timur ditargetkan mulai memberikan pelayanan pada September 2026. Dengan demikian, sekitar November 2026 masa operasional tiga bulan tersebut diharapkan telah terpenuhi dan proses akreditasi dapat diajukan.

“Insyaallah bulan November sudah tiga bulan, kita ajukan akreditasi. Insyaallah bulan Desember hasil akreditasi bisa keluar,” jelas Aries.

Setelah proses akreditasi selesai, Dikes Lombok Timur juga akan mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Targetnya, kerja sama tersebut dapat terealisasi pada Desember 2026 sehingga pada Januari 2027 Puskesmas Sakra Timur sudah dapat melayani peserta BPJS.

Dengan beroperasinya puskesmas tersebut, masyarakat dari empat desa yang selama ini mendapatkan layanan di Puskesmas Lepak diharapkan dapat dialihkan atau dimigrasikan ke Puskesmas Sakra Timur.

“Harapannya awal 2027 sudah bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga nanti penduduk dari empat desa itu bisa kita migrasikan ke sini. Sementara ini masih mendapatkan layanan di Puskesmas Lepak,” pungkasnya. (zaa)

Wamen Fahri Hamzah khawatir warga Sade bangun rumah adat secara mandiri

 

OPSINTB.com - Rencana warga Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) yang akan mulai membangun rumah adat mulai besok pagi mendapat perhatian khusus Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah.

Menurut dia, pembangunan bisa menjadi masalah karena infrastruktur belum ditangani. Dalam artian, Fahri melanjutkan, fasilitas dasar atau prasarana publik seperti jalan, saluran air, dan jaringan listrik belum diperbaiki pemerintah.

Sebab, ia tak mau Desa Sade dibangun hanya untuk sesaat. ''Kita mau ini (Sade, red) selamanya. Makanya kami akan kerjasama dengan Pemda untuk mengatasi persoalan jangka pendek,'' kata Wamen Fahri di sela kunjungannya ke Sade, Rabu siang (2/9/2026).

Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu tim dari Universitas Mataram (Unram) mempresentasikan hasil desainnya, yang kemudian nanti akan dibahas dengan lintas kementerian.

Kendati demikian, ia mempersilakan warga membangun artshop masing-masing agar kebutuhan dasar dan perekonomian kembali hidup.

''Yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar, yang punya dagangan dan sebagainya tetap harus berdagang. Kita juga tidak bisa melarang,'' ujarnya.

Di balik itu, Fahri tetap khawatir jika warga kekeh membangun rumah adat secara mandiri. Sebab, kata dia, bentuk asli bisa hilang, keamanan, keindahan, dan kebersihan tidak tercapai jika infrastruktur dasar belum diselesaikan.

''Sehingga nanti desa ini nanti hanya menjadi desa biasa. Kita tetap maunya desa ini bahkan lebih baik dari yang lalu, sehingga kunjungan wisata akan jauh lebih banyak dan tertarik datang ke sini,'' papar Fahri.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, penanaman tiang sebagai penanda dimulainya pembangunan rumah adat besok sesuai hari baik menurut kepercayaan warga Sade.

''Ini mengambil hari barokah, yang sudah dihitung oleh leluhur dan orang tua yang ilmunya sampai di trah (masyarakat Sade saat ini, red) ini,'' jelas Pathul.

Kata Pathul, rumah adat Sade sendiri belum akan dibangun secara menyeluruh. Pihaknya masih menunggu desain, yang dalam waktu dekat akan selesai kemudian didiskusikan secara menyeluruh.

Adapun dalam catatan terbaru yang dikeluarkan Pemda Loteng, kebakaran Desa Adat Sade mengakibatkan 8 Lumbung Alang, 69 artshop, 1 bale beleq, 1 gerbang adat, 1 lumbung gamelan, 75 rumah, 1 masjid, 4 berugak sekenem, dan 6 berugak sekepat hangus terbakar.

''Jumlah KK 75, dengan jumlah penduduk lebih kurang 300 jiwa,'' tutup Bupati. (iwn)