Tak hanya soal pangan, Bulog tunjukkan kepedulian, intervensi stunting di Desa Sakra

OPSINTB.com - Perusahaan Umum Badan Logistik Nasional (Perum Bulog) kembali terlibat melakukan intervensi terhadap persoalan gizi dan stunting, melalui program Bulog Peduli Gizi. Agenda itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara tersebut.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Gudang Perum Bulog Sakra, itu melibatkan Dinas Kesehatan Lombok Timur, jajaran Posyandu, serta tim dokter dari Universitas Trisakti.

Sekretaris Perusahaan Umum Bulog, Dhana Putra Prasetya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kegiatan TJSL Bulog yang dilaksanakan secara rutin di sejumlah daerah di Indonesia.

Di Lombok Timur, kata dia, program tersebut menyasar sekitar 155 balita yang mengalami persoalan gizi, mulai dari stunting, wasting hingga underweight.

"Penanganan persoalan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada orang tua. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan hasil maksimal," ujar Dhana Putra Prasetya, Kamis (10/9/2026). 

Dhana menegaskan, program Bulog Peduli Gizi tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan makanan seperti beras dan susu. Namun, dirancang sebagai pendampingan selama tiga bulan, dengan memberikan edukasi kepada orang tua maupun pengasuh balita mengenai pemenuhan gizi dan pemantauan kesehatan anak.

Selama periode tersebut, para balita akan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan. Orang tua juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberian gizi yang tepat serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.

"Kalau menyelesaikan masalah stunting sebetulnya tidak hanya bergantung pada asupan gizinya," jelas Dhana.

Ia menilai, kecukupan asupan gizi tidak akan cukup apabila terdapat kondisi kesehatan tertentu pada balita yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani.

Karena itu, edukasi mengenai kesehatan menjadi bagian penting dalam program tersebut. Orang tua diharapkan mampu memantau perkembangan anak dari bulan ke bulan sehingga setiap persoalan kesehatan dapat diketahui lebih dini.

"Kalau asupan gizinya cukup pun, apabila terdapat kondisi kesehatan dari para balita yang tidak diselesaikan dan tidak terdeteksi, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting dan underweight," bebernya

Bulog berharap pendampingan selama tiga bulan tersebut tidak berhenti sebagai program sesaat, tetapi mampu membentuk kebiasaan baru dalam pola pengasuhan, pemenuhan gizi dan pemantauan kesehatan balita.

Setelah periode pendampingan selesai, Bulog berencana kembali ke Lombok Timur untuk melihat perkembangan dan hasil intervensi yang telah dilakukan.

Lanjut Dhana, pemilihan Desa Sakra sebagai lokasi program bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, Bulog melakukan survei terhadap sejumlah wilayah untuk menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi.

Dari hasil survei tersebut, Desa Sakra dinilai sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi.

Selain persoalan prevalensi stunting, lokasi tersebut juga berada di sekitar area operasional Bulog. Karena itu, masyarakat di sekitar Gudang Bulog Sakra menjadi sasaran awal program.

"Kita ingin menyebarkan manfaat dari yang terdekat dari kita. Di mana Bulog berada, ring satu dari tempat kita beroperasi itu juga bisa tertangani dengan baik,"ujarnya.

Konsep tersebut, kata Dhana, memungkinkan manfaat program diperluas secara bertahap. Setelah wilayah ring satu mendapatkan intervensi dan dinilai tertangani, cakupan program dapat diperluas ke wilayah ring dua, ring tiga dan seterusnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lombok Timur, Muhammad Hairi, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog yang turut mengambil bagian dalam upaya pemerintah menekan angka stunting.

Menurutnya, persoalan stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

"Pemda sangat berterima kasih kepada semua BUMN yang peduli terhadap stunting. Kali ini Perum Bulog, alhamdulillah, bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini," tutur Hairi.

Ia menilai, anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berisiko menghadapi berbagai persoalan dalam perkembangan fisik maupun intelektual.

Karena itu, menurut Hairi, investasi terbesar dalam pembangunan daerah bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan generasi yang tumbuh memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik.

"Kita harus meninggalkan generasi yang cerdas untuk membangun Lombok Timur dari hari ke hari menjadi lebih baik," pungkasnya. (zaa)

Miq Hul ajak ASN teladani akhlak dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, mengajak seluruh jamaah aparatur sipil negara (ASN) yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi menjadikan momentum ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

''Sebagai umatnya, Maulid Nabi menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,'' ujar Pathul Bahri di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Bencingah Agung, Kamis (10/9/2026).

Pathul Bahri yang akrab disapa Miq Hul menyampaikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW harus terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi kekuatan dalam membangun daerah ini menjadi lebih harmonis, sejahtera, dan penuh berkah.

''Selain itu, kita harus tetap bersama menjaga kebersamaan dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menuju Lombok Tengah masmirah,'' imbuhnya.

Sementara itu, TGH Zulhadi Ilham yang ditugaskan mengisi tausiyah dalam acara itu mengajak jamaah untuk memperbanyak salawat sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus ikhtiar untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

''Keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad; bahwa setiap satu kali salawat yang dilantunkan seorang muslim, Allah akan berikan 10 kali rahmat kepada hamba-Nya,'' ujar Tuan Guru.

Selepas tausiyah, kegiatan diisi santunan kepada anak yatim. Santunan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Lombok Tengah yang mencerminkan nilai kasih sayang dan kepedulian sosial sesuai ajaran Rasulullah.

Sementara itu, acara ini dihadiri juga Wakil Bupati Lombok Tengah, H Muhammad Nursiah, Ketua DPRD Lombok Tengah, H Lalu Ramdan, jajaran Forkopimda, pimpinan lembaga vertikal, dan undangan lain. (wan)

Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia jalin kemitraan strategis untuk perkuat layanan PMI

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, bersama perwakilan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni Golfina Kusmarningrum selaku Head of Financial Institution Group dan R. B. Raditya Yudhanegara selaku Head of Sharia Global Banking.

Kerja sama ini difokuskan untuk mendukung peningkatan layanan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), khususnya bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis Bank NTB Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat NTB, khususnya para pekerja migran.

“Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2024, Nusa Tenggara Barat menempati posisi keempat sebagai provinsi asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan besarnya potensi dan peran strategis NTB dalam ekosistem Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menghadirkan dukungan layanan keuangan yang semakin komprehensif bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan hingga kemudahan layanan transaksi keuangan. Melalui kemitraan strategis bersama Maybank Indonesia, kami berharap penyaluran KUR PMI dapat semakin optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI asal NTB,” ujar Agus Suhendro.

Ia menambahkan, selain memperkuat skema pembiayaan KUR PMI, Nota Kesepahaman tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kapabilitas jaringan regional serta layanan correspondent banking Malayan Banking Berhad (Maybank Group).

Melalui kerja sama ini, layanan transaksi remitansi atau pengiriman uang, baik dari luar negeri ke Indonesia (inward remittance) maupun dari Indonesia ke luar negeri (outward remittance), diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh PMI dan keluarganya. Kemudahan tersebut didukung oleh konektivitas sistem pembayaran serta solusi digital yang terintegrasi.

“MoU ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan KUR PMI dan kemudahan layanan remitansi lintas negara, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menjajaki kerja sama produk dan layanan perbankan syariah lainnya pada masa mendatang,” tutup Agus.

Melalui kemitraan strategis ini, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi PMI, sekaligus mendorong pemberdayaan finansial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan sebelum keberangkatan hingga kemudahan transaksi keuangan dan remitansi, sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. (red)

Anggaran renovasi Masjid Agung Selong direncanakan mencapai Rp 50 miliar

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menganggarkan rehabilitasi Masjid Agung Selong pada APBD Perubahan tahun 2026. Proyek ini sebagai sub kegiatan tahun jamak.

Hal ini terungkap dalam sidang Pari Purna I masa sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (9/9/2026). 

Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2026. Sekda mengatakan, rehabilitasi ini direncakan untuk meningkatkan fungsi dan estetika masjid sebagai tempat ibadah bersekala kabupaten. 

Dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat Gumi Patuh Karya dengan lebih baik.

"Sehingga fungsi masjid dapat diperluas tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan iabadah semata namun juga bisa dipergunakan menjadi aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan umat," terangnya. 

Rehabilitasi masjid tidak hanya berfokus pada pembangunan masjid tapi sekaligus penataan Taman Tugu sebagai bagian yang terintegrasi, berfungsi sebagai landscape Masjid Agung Selong. 

Kegiatan tahun jamak ini direncakan selama tiga tahun yakni pada APB Perubahan 2026 hingga 2028 mendatang dengan pagu anggaran Rp 50 miliar. 

"Penganggaran ini telah secara seksama melalui pertimbangan keuangan daerah sampai tahun 2028 mendatang serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya. (kin)

Pemkab Lotim diminta perhatikan kondisi pasar tradisional

 

OPSINTB.com - Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur, sudah waktunya mendapat perhatian pemerintah. Sebab kondisinya yang sudah tak enak dipandang, terlebih saat musim penghujan nantinya tiba. 

Kondisi-kondisi seperti persoalan sanitasi, atap bocor, tembok-tembok yang sudah lumutan, instansi listrik, hingga sistem irigasi. Keadaan ini sudah menjadi pemandangan keseharian. 

Anggota DPRD Lombok Timur, Baidillah, menyentil pemerintah atas kondisi tersebut. Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh memandang pasar tradisional sebagai lumbung meraup PAD, tapi juga harus memperhatikan kondisinya.

”Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” ujar Baidillah, saat ditemui opsintb.com, Rabu (9/9/2026). 

‎Pasar, imbuhnya, merupakan fasilitas publik lantaran itu pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik retribusi, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang diberikan kepada pedagang layak dan nyaman.

‎

‎Sorotan itu semakin penting, kata dia, lantaran sebentar lagi masuk musim penghujan. Kondisi pasar dari sisi kesehatan dan kelayakan fasilitas semestinya menjadi perhatian. 

‎

Dengan demikian, pedagang yang memberikan retribusi sebutnya merasa nyaman. Sebab dari aktifitas mereka sumber pendapatan itu ada.

‎

‎Menurutnya, persoalan pasar bukan hanya menyangkut bangunan. Instalasi listrik, misalnya, perlu dipastikan aman dan memadai.

Di lain sisi, bangunan juga membutuhkan pemeliharaan secara berkala agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan. ‎Begitu pula dengan sanitasi dan sistem irigasi.

Dua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, terutama ketika pasar menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat.

‎

‎Baidillah mengatakan DPRD Lombok Timur telah ikut mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

‎

‎Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menyerahkan persoalan pembenahan pasar hanya melalui Pokir anggota DPRD. Pemerintah harus memberikan perhatian secara langsung dan terencana.

‎‎

‎Ia juga menyinggung rencana anggaran pembangunan pasar di Lombok Timur dari Kementerian Perdagangan. Namun, hingga kini, menurut Baidillah, belum ada kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.

‎

‎"Pembenahan, dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pasar yang memiliki kebutuhan paling mendesak," ujarnya. 

‎

‎Bagi DPRD, memperbaiki pasar bukan semata-mata soal mempercantik fasilitas. Ada kewajiban pemerintah untuk memastikan pedagang yang setiap hari memberikan kontribusi melalui retribusi juga memperoleh tempat berdagang yang aman, bersih dan nyaman.

Sebab, kata dia, ada rakyat ekonominya tak seberapa mengais rizki di lokasi itu. 

‎

"PAD memang penting. Tetapi pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya ada pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya," pungkasnya. (kin)

Rapat Paripurna pembahasan APBDP diwarnai intrupsi

 

OPSINTB.com - Ruang sidang paripuran DPRD Kabupaten Lombok Timur, sempat diwarnai perdebatan. Kejadian itu di tengah pembacaan surat keputusan dua surat dari DPC PPP dan DPP PPP, Rabu (9/9/2026).

Dua surat itu mengatur tentang pimpinan fraksi partai berlambang Kabah tersebut. Tak plak kader-kader partai melakukan interupsi lantaran dua surat itu. 

Salah seorang kader PPP, Saiful Bahri mengatakan, persoalan partai ialah masalh internal. Menurutnya, jika ingin dibaca seharusnya disepakati sejak awal. 

"Ini persoalan internal, malu kita dilihat masyarakat kita hanya minta kebijaksanaan dari pimpinan," ujar Saiful Bahri.

Menurut Saiful, surat yang kedua itu sudah kadaluwarsa, bahkan orang yang mengajukan surat tersebut sudah meminta untuk dibacakan. Di lain sisis, prihal itu sudah tak ada legitimasi hukumnya. 

Dia menyangkan surat tersebut dibacakan, terlebih sudah dua bulan lalu terhitung sejak lembaran itu masuk. 

"Saya sangat sayangkan, hampir dua bulan dianalisa kok tidak ada hasilnya," ucapnya. 

"Saya melihat tidak ada kebijaksanaan itu pimpinan," imbuhnya. 

Kader lainnya, Faruk Bawazir mengaskan, hal itu merupakan urusan internal, maka harus diselesaikan di internal. 

"Izin berikan kami kesmpatan untuk menyelesaikan secara. Nanti panggil pihak-pihak dan membawa surat masing-masing," pintanya. 

Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri menerangkan, surat tersebut merupakan hak administratif internal partai. Pembcaan itu kata dia merupakan kewajiban sebagai pimpinan. 

"Kalau saya tidak baca, saya akan langgar kode etik," terangnya. 

Pembacaan itu tak dilakukan lantaran ada dua surat masuk. Satu berisi pergantian kedua tak ada perubahan. 

Mengingat adanya perbedaan versi dari dua pihak yang berselisih, pimpinan DPRD memilih untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Lantaran itu, kata dia, pimpinan hati-hati dan mencermati dulu keduanya.

Menurut Yusri, pimpinan dewan beserta bidang hukum dan wakil ketua telah menyepakati langkah penyelesaian administratif secara cermat. DPRD memutuskan untuk tetap menjalankan kewajibannya membacakan surat formal yang masuk dalam sidang paripurna setelah melalui proses komunikasi dengan pihak internal terkait.

Terkait hal tersebut, Yusri menekankan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh internal partai politik bersangkutan. Pimpinan DPRD membatasi diri untuk tidak terlibat dalam konflik atau perdebatan internal organisasi.

"Tentu kami juga harus hati-hati. Apalagi ini ada surat dari DPP, ada juga dari DPD," pungkasnya. (kin)