Pemkab Lotim tambah 24 ribu kuota tabung melon

 

OPSINTB.com - Hampir dua pekan gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan. Tak hanya sulit didapati, harganya pun meroket di pasaran mulai Rp 25 hingga 40 ribu per tong.

Langkanya tong melon ini membuat ibu rumah tangga menggerutu. Kendati demikian, mereka sanggup mengantri hanya untuk mendapatinya, sampai-sampai dilaporkan ada yang pingsan.

Sulitnya mendapati tong melon, direspon oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan cara menambah kuota.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan, pemerintah akan memastikan adanya penambahan kuota LPG 3 kg (gas melon) guna mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah di Gumi Patuh Karya ini.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Bupati Lombok Timur, kuota harian yang sebelumnya sekitar 35 ribu tabung kini mendapat tambahan sebanyak 24.490 tabung dalam minggu ini.

“Mulai sore ini akan ada penebalan kuota. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sempat mengalami antrean panjang,” ucap Sekda Lotim, H Muhammad Juaini Taofik, Senin (6/4/2026).

Dikatakannya, tahap awal pemerintah bakal fokus distribusi di wilayah prioritas di empat kecamatan yang dinilai paling membutuhkan, yakni Pringgasela, Lenek, Aikmel, dan Wanasaba.

Pria yang karib disapa Ofik ini menerangkan, langkah ini diambil berdasarkan laporan kondisi dilapangan, termasuk antrean panjang yang sempat terjadi di wilayah Aikmel.

“Besok akan kita upayakan merata ke seluruh pangkalan,” katanya.

Distribusi melalui pangkalan resmi, kata dia, penyaluran tambahan LPG difokuskan ke pangkalan resmi, bukan pengecer. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memudahkan pengawasan.

Saat ini, Lombok Timur memiliki sekitar 770 pangkalan resmi yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

“Kalau kita distribusikan ke pengecer, kita tidak bisa mengontrol harga. Sementara pangkalan memiliki izin resmi dan bisa diawasi,” jelasnya.

Di lapangan, harga LPG 3 kg dilaporkan bervariasi, mulai dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, bahkan sempat menyentuh Rp30 ribu di beberapa wilayah.

Pemerintah daerah mengakui pengawasan harga hanya bisa dilakukan hingga tingkat pangkalan, sementara distribusi ke pengecer berada di luar kendali langsung.

Untuk itu kata Pemkab Lotim, berencana akan membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan dinas perizinan dan Satpol PP guna mengawasi praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Jika ada pangkalan menjual di atas ketentuan, izinnya bisa kita evaluasi,” tegasnya.

Sekda tak menapikan adanya kemungkinan panic buying serta penimbunan sebagai penyebab kelangkaan.

Menurutnya, peningkatan konsumsi tidak sepenuhnya wajar jika dibandingkan dengan kondisi saat lebaran sebelumnya.

“Kalau banyak masyarakat membeli melebihi kebutuhan, otomatis jatah yang lain berkurang. Ini yang harus kita kendalikan bersama,” terangnya.

Dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi LPG tetap merata.

Dengan tambahan pasokan yang telah disetujui, diharapkan kondisi kembali normal dalam waktu dekat.

“Kami mohon masyarakat tidak panik. Distribusi sudah diatur secara bertahap dan tambahan kuota ini diharapkan mencukupi kebutuhan,” tutupnya. (zaa)

Perkuat harmonisasi, Muhammadiyah Lombok Timur gelar Sywalan 1447 H

 

OPSINTB.com - Pengurus Daerah Muhammadiyah Lombok Timur, gelar Syawalan. Kegiatan tersebut mengusung tema Konsolidasi dan Harmonisasi menuju Semangat Islam Berkemajuan.

Agenda tersebut diawali dengan pengukuhan majelis dan lembaga di jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Timur diantaranya Majelis Tarjih Tajdid dan Tabligh (MT3), Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS), Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI), Lembaga Pengembangan Cabang,  Rating  dan Pemberdayaan Masjid (LPCR PM) serta Pengukuhan Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Panitia Syawalan Keluarga Besar Muhammadiyah Lombok Timur, Abdul Ghofur Ramdhoni, dalam laporannya mengatakan, latar belakang pelaksanaan kegiatan itu ialah tindak lanjut Safari Ramadhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Timur, dengan mengunjungi semua cabang.

"Kegiatan ini untuk mempererat harmonisasi di semua pimpinan dan silaturrahim semua keluarga Muhammadiyah Lombok Timur," kata Abdul Ghofur Ramdhoni, dalam sambutannya yang berlangsung di ISTKes Muhammadiyah Selong, Sabtu (4/4/2026).

Dia berharap gelaran ini semakin menumbuhkan semangat ber Muhammadiyah. "Semoga semangat kita semakin ditingkatkan," harapnya.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Timur, Roma Hidayat, dalam kalam hikmah Syawal menyampaikan, semangat tajdid di Muhammadiyah ini semestinya menjadi ruh dalam ber organisasi.  Sehingga kader-kader tidak ikut-ikutan tanpa dasar. 

Seperti keadaan saat ini, imbuhnya, seakan-akan di Muhammadiyah tidak berjenggot itu dianggap salah. "Padahal perintah Rasullah itu:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

(Khaliful musyrikina, waffirul liha, wa ahfusy syawariba) "Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot lebat, dan cukurlah kumis," papar Roma.

Dia menerangkan, titik penegasan dalam hadist ini menyelisihi kaum musyrikin. Coba dilihat kaum Yahudi saat ini seperti apa.

Menurutnya, kader Muhammadiyah harus mampu dan mempunyai critical thinking, sehingga tidak cepat menghukumi sesuatu.

Dia mengajak agar semua warga persyarikatan untuk memiliki kemampuan critical reading.  Sehingga mampu untuk memilih dan memilah berdasarkan berbagai sumber yang ada terlebih yang ada di Tarjih. 

"Itulah ciri Muhammadiyah yang saya tau," ucapnya.

Diakatakannya, saat Ramadhan diri tengah di didik, diwisuda pada Idul Fitri. Lantaran itu dirinya mengajak kembali pada prilaku berhati-hati pasca lebaran kemudian refleksi diri dalam ber Muhammadiyah.

"Saya mengajak kader ideologi dan biologis untuk kembali ber Muhammadiyah," ajaknya. 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian-penyampaian dari masing-masing cabang terkait kondisi persyarikatan dengan tujuan perbaikan-perbaikan dan penguatan Muhammadiyah Lombok Timur. (red)

PLN ULPL Paokmotong membawa petaka bagi masyarakat, dari suara bising hingga polusi

 

OPSINTB.com - Suara bising mesin Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pusat Listrik (ULPL) Paokmotong, dikeluhkan warga. Tak hanya berisik, tapi juga membawa petaka bagi masyarakat sekitar.

Mulai dari kenyamanan hingga menyangkut kesehatan warga lingkar PLN ULPL Paokmotong. Sebab dari aktivitasnya menimbulkan polusi udara hingga getaran. 

Salah seorang warga, Hasnayadi Sukran menyampaikan, penambahan mesin baru di PLTD berdampak langsung pada meningkatnya tingkat kebisingan. Ia menegaskan pentingnya dilakukan pengujian ambang batas sebelum mesin dioperasikan secara penuh.

"Kami merasakan dampaknya langsung," ujar warga setempat, Hasnayadi Sukran, dalam pertemuannya dengan pihak PLN ULPL Paokmotong, Jumat (3/04/2026).

Selain itu, warga juga menyoroti polusi udara yang telah dirasakan selama belasan tahun sejak pembangkit beroperasi. Mereka meminta pihak pengelola lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dampak operasional, termasuk emisi udara, kebisingan, serta potensi pencemaran lingkungan lainnya.

Menurut Hasnayadi, hingga kini belum ada upaya konkret dari pihak pengelola untuk mengatasi dampak tersebut. Padahal, paparnya, operasional pembangkit berpotensi menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air, termasuk risiko limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Kami bukan menolak keberadaan PLTD karena ini program nasional. Tapi jangan sampai kami hanya menerima dampak negatif tanpa ada solusi. Hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat harus dilindungi," tegasnya.

Warga juga mendesak dilakukan uji emisi udara, kajian AMDAL, serta pengukuran tingkat kebisingan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Mereka menilai hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Suhirman. Ia menyebut kebisingan mesin, asap, dan getaran menjadi masalah utama yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, khususnya saat beristirahat di rumah.

"Rumah seharusnya jadi tempat istirahat, tapi dengan suara bising dan asap seperti ini, kami jadi tidak nyaman. Bahkan sampai harus meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih tenang," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, termasuk adanya anggota keluarganya yang mengalami gangguan paru-paru. Meski belum ada pemeriksaan menyeluruh, warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas udara di sekitar pembangkit.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN Unit Layanan Pembangkit PLTD Paokmotong,  Kabupaten Lombok Timur, Gatra Rahendra menyatakan, pihaknya memahami keluhan masyarakat. ‎Dia menjelaskan, pembangkit listrik tersebut telah beroperasi sejak lama dan selama ini telah terjadi interaksi dengan masyarakat sekitar.

‎Terkait tuntutan pengujian dan sosialisasi, kata dia, pihak manajemen menyatakan perlu melakukan koordinasi secara berjenjang dengan di atasnya sebelum dapat memberikan penjelasan resmi kepada pemerintah desa maupun warga.

‎"Kami perlu koordinasi terstruktur ke manajemen atas terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kami sampaikan kembali ke kepala desa maupun masyarakat," pungkasnya.

Dalam hearing antara warga dan pihak ULPL Paokmotong yang diinisiasi Yayasan Gumi Paer Lombok itu belum menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi warga. (zaa)

Hadiri penyerahan LKPD Unaudited se-NTB, Bupati Pathul tekankan komitmen transparansi keuangan

 

OPSINTB.com - Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menghadiri acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 se-Provinsi NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin awal pekan ini.

Di momen tersebut, bupati dua periode itu menegaskan penyampaian LKPD tepat waktu adalah tanggung jawab pemda dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

‘’Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan kinerja pemda dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat,’’ katanya dalam press rilis yang diterima opsintb.com, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya ketepatan waktu dan kualitas keuangan menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Pathul melanjutkan, pemda harus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran.

Adapun kepada seluruh jajarannya, dia berharap mereka dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. ‘’Agar mampu meraih hasil terbaik dalam proses audit,’’ harapnya.

Penyerahan LKPD sendiri menjadi tahap awal sebelum audit oleh BPK RI. Pemda Loteng optimis dapat mempertahankan capaian opini terbaik dengan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‘’Dengan komitmen ini, daerah kita diharapkan terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing atau sejalan dengan visi pembangunan daerah yang masmirah,’’ pungkasnya. (red)

Segera hadir! Aplikasi aduan kilat anti kekerasan

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB tengah menyiapkan pembentukan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respons cepat atas tingginya angka kekerasan yang terus meningkat di NTB, termasuk kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Aplikasi yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial NTB ini akan dilengkapi dengan nomor darurat serta sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia yang dapat diakses seluruh masyarakat. 

Urgensi pembentukan layanan ini tidak lepas dari kondisi masih maraknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 tercatat sebanyak 637 kasus terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan total korban mencapai 654 anak.

Dari total korban tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Tak hanya itu, praktik pernikahan anak juga masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan, sekaligus berdampak pada masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial NTB, Lalu Juhamdi, ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (1/2/026).

Menurut Miq Jo sapaan akrabnya menambahkan, melalui aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke instansi tertentu untuk melapor. Cukup melalui aplikasi atau nomor darurat, laporan dapat disampaikan secara cepat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Sebagai bagian dari penguatan langkah tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial bersama para mitra juga akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi dalam memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan dan mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. (red) 

Kata Bupati Loteng soal WFH dan WFO

 

OPSINTB.com - Pemerintah pusat bakal segera memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku sehari dalam sepekan untuk mengurangi pemakaian energi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri, mengatakan bakal segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh ASN di Loteng guna menginformasikan satuan perangkat kerja mana saja yang boleh WFH dan work from office (WFO).

‘’Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat (SE), bahwa memang WFH itu sudah ada penjelasannya dari Mendagri,’’ kata Pathul Bahri di Praya, Rabu (1/4/2026).

Dia merinci beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan akses pelayanan masyarakat tetap akan masuk kantor atau WFO. Selain itu, pejabat eselon II dan III akan tetap masuk kantor.

‘’Eselon II, Eselon III itu WFO atau masuk penuh,’’ ujarnya. Lalu menambahkan, ‘’Staff dan lain sebagainya yang akan WFH.’’

Kendati demikian, Pathul meyakinkan bahwa kebijakan ini tidak akan menggangu pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tidak ada persoalan untuk pelayanan di rumah sakit, sekolah dan pelayanan publik lainnya,’’ tegasnya.

Selain pemberlakuan WFH, pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan pengurangan perjalanan dinas pejabat mencapai 50 persen. Terkait hal ini, Pathul belum bisa memberikan jawaban secara mendetail. ‘’Nanti kita korek,’’ pungkasnya. (wan)

94 PNS Lombok Timur resmi dilantik, bupati tekankan integritas dan pelayanan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi umum cpns tahun 2024 dan lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Rabu (1/4/2026).

Pelantikan tersebut yang berlangsung di Pendopo Bupati ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan 94 PNS.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dari total 94 PNS yang dilantik, sebanyak 85 orang merupakan CPNS formasi umum tahun 2024, sementara 9 orang lainnya adalah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Berdasarkan golongan, 87 orang berada pada Golongan III dan 7 orang pada Golongan II.

Khusus CPNS formasi umum, terdiri atas 48 tenaga kesehatan dan 46 tenaga strategis lainnya yang akan memperkuat pelayanan di berbagai sektor pemerintahan daerah.

Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa status PNS yang telah diambil sumpahnya memiliki kekuatan moral dan struktural yang tinggi. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh PNS untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

"Kejujuran, kebaikan dalam bekerja, dan fokus membangun Lombok Timur harus menjadi pegangan. Tujuannya jelas, bagaimana kita bisa membawa masyarakat keluar dari kemiskinan," tegasnya.

Dirinya meyakini para PNS yang dilantik merupakan individu yang kompeten dan berintegritas. Lantaran itu bupati mendorong agar seluruh kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.

"Curahkan kemampuan Anda untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah. Jika sumpah jabatan dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan menjadi beban," pungkasnya. (zaa)