Pertama kali, registrasi MTQ XXXI NTB pakai aplikasi e-MTQ

 

OPSINTB.com - Lobi Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) mendadak ramai Senin pagi (8/6/2026). Satu per satu kafilah dari 10 kabupaten/kota di NTB berdatangan untuk mengikuti registrasi peserta MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB 2026 yang resmi dimulai hari ini.

Tak ada lagi antrean dengan map tebal di tangan peserta. Saat menjalani perivikasi data sebagai syarat lomba, seluruh peserta kini cukup menyodorkan gawai. Ya, registrasi tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara digital lewat aplikasi e-MTQ besutan LPTQ Pusat, berkolaborasi dengan LPTQ NTB.

‘’Penerapan aplikasi e-MTQ ini menjadi yang pertama kalinya digunakan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTB,’’ kata H Lalu Herdan, salah seorang panitia.

Kata dia, dengan sistem baru ini, panitia tak lagi pusing mengoreksi satu per satu. Pendataan, verifikasi, hingga urusan administrasi peserta kini bisa rampung lebih cepat. Data yang masuk juga dijamin akurat, dan semua prosesnya transparan.

‘’Meski baru pertama kali diterapkan, pelaksanaan registrasi berbasis digital tersebut berjalan lancar. Seluruh kafilah dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan verifikasi tanpa kendala berarti,’’ ucap Herdan.

Bukan hanya peserta yang sibuk hari ini. Di sudut lobi, Tim IT Dinas Kominfo Loteng ikut berpacu dengan waktu. Mereka memantau server, menangani kendala teknis, dan memastikan proses registrasi digital ini mulus dari awal sampai akhir.

‘’Tim Diskominfo menyediakan infrastruktur jaringan internet sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada operator dan kafilah dalam proses penginputan data peserta melalui aplikasi e-MTQ,’’ kata Ayu, seorang ahli IT.

Baginya, e-MTQ bukan sekadar aplikasi baru. ‘’Kehadiran sistem digital ini menjadi langkah maju dalam modernisasi pelaksanaan MTQ di NTB. Selain mempercepat proses registrasi, sistem ini juga meminimalkan potensi kesalahan administrasi karena seluruh data peserta terintegrasi secara elektronik,’’ ujarnya.

Sebanyak 859 peserta dari 10 kabupaten/kota se-NTB tercatat mengikuti registrasi MTQ XXXI 2026. Sumbawa Barat mengirim kafilah terbanyak dengan 105 peserta, disusul Loteng 93 peserta, dan Lotim 90 peserta. (iwn)

Kemenag Lotim perketat pengawasan ponpes hingga siapkan hotline pengaduan

 

OPSINTB.com - Maraknya berbagai isu kekerasan, perundungan (bullying), hingga dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan.

Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Lombok Timur, Hasan menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mencoreng dunia pendidikan pesantren.

"Kami telah melakukan berbagai langkah antisipasi, bahkan kini sedang menyiapkan langkah-langkah baru yang lebih konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik, bullying, maupun pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren," tegas Hasan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat pendekatan persuasif kepada para pimpinan pondok pesantren. Dalam setiap pembinaan, pihaknya kini menambahkan materi khusus terkait pencegahan kekerasan terhadap santri serta upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.

Program pembinaan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan zona wilayah. Di Lombok Timur sendiri, lanjutnya, dibagi menjadi lima bagian pengawasan pesantren.

"Tahap pertama telah kami laksanakan pada tahun 2024. Saat ini kami memasuki tahap kedua yang dimulai dari wilayah Sembalun, Suela, hingga Pringgabaya dan wilayah selatan lainnya," sebutnya.

Tak hanya pembinaan, Kemenag juga mempertajam fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pesantren yang telah dibentuk sebelumnya. 

Satgas tersebut, lanjutnya, akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap berbagai fasilitas pesantren yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran.

Pemeriksaan itu, katanya, meliputi kondisi asrama, tata letak bangunan, hingga sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan santri.

"Kami ingin mengetahui secara detail kekurangan masing-masing pesantren. Jika ada fasilitas yang berpotensi menimbulkan risiko, maka harus segera diperbaiki," kata Hasan.

Ia mencontohkan, penataan asrama yang kurang ideal atau lokasi tempat tinggal pengasuh yang terlalu dekat dengan asrama santriwati dapat menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal-hal seperti itu, kata dia, bisa membuka peluang terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Karena itu sebutnya, menjadi bagian penting dari pengawasan.

Langkah yang paling menyita perhatian adalah rencana peluncuran layanan hotline pengaduan khusus pesantren.

Layanan ini nantinya akan menjadi saluran bagi santri untuk menyampaikan laporan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan maupun pelanggaran lainnya.

Menurut Hasan, keberadaan hotline pengaduan merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus yang melibatkan lembaga pendidikan berbasis asrama.

"Nomor pengaduan ini kami tujukan juga kepada para santri agar mereka berani bersuara. Namun sebelum diluncurkan, kami harus memastikan satgas siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," jelasnya.

Rencananya, pengelolaan pengaduan akan dibagi berdasarkan zona pengawasan. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung oleh anggota satgas yang bertanggung jawab di wilayah tersebut sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

Satgas internal Kemenag sendiri terdiri dari unsur pengawas dan kepala KUA yang bertindak sebagai penanggung jawab wilayah. Sementara untuk penanganan kasus pada skala yang lebih luas, Kemenag juga terlibat dalam tim lintas sektor yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Hasan mengakui, potensi terjadinya pelanggaran dilingkungan pesantren harus diantisipasi sejak dini mengingat sebagian besar pesantren menerapkan sistem asrama yang mempertemukan banyak santri dalam satu lingkungan tertutup.

Karena itu, selain mengawasi aspek pendidikan, Kemenag kini mulai memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana, prasarana, serta sistem perlindungan anak disetiap pondok pesantren.

"Kami ingin memastikan bahwa pesantren tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi para santri dalam menuntut ilmu," pungkasnya. (zaa)

ASN Kota Bima ditantang bersaing, kinerja jadi penentu

 

OPSINTB.com - Wali Kota Bima, H Ahmad Rahman menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima harus mampu beradaptasi dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin kompetitif.

Penegasan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah ASN yang dirangkaikan dengan Apel Gabungan awal bulan di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (8/6/2026).

Dalam sambutannya dihadapan ASN, Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar bagian dari jenjang karier birokrasi, melainkan amanah yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan integritas, profesionalisme, disiplin, dan kinerja yang semakin baik," ucapnya.

Menurut Rahman, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini semakin kompleks. Selain dituntut mencapai target pembangunan dan mendukung program prioritas nasional, pemerintah daerah juga harus menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola kerja konvensional. Sebaliknya, diperlukan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta upaya mencari sumber pendanaan alternatif guna mempercepat pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat kini mendorong ekosistem kompetisi kinerja antar daerah yang semakin terbuka. Berbagai indikator pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga inovasi daerah.

"Ukuran keberhasilan sekarang bukan lagi sekadar penyerapan anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Rahman menambahkan, daerah yang mampu menunjukkan capaian terbaik berpeluang memperoleh penghargaan, insentif fiskal, serta dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Kota Bima harus mampu bersaing dengan daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik dan hasil pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan dalam kompetisi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Kepada ASN yang baru dilantik, ia berpesan agar senantiasa memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pejabat fungsional agar mampu menunjukkan profesionalisme sesuai bidang keahlian masing-masing. Jabatan fungsional, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pengembangan karier, tetapi juga harus menghasilkan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

"Momentum pelantikan ini harus menjadi awal untuk memperkuat semangat pengabdian dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Bima serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (red)

Pathul dorong Kafilah Loteng jaga tradisi juara umum MTQ

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri melepas 95 Kafilah Kabupaten Loteng yang akan berlomba dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi NTB XXXI. Pelepasan dilakukan di Hotel Swiss Belcourt, Senin (8/6/2026), yang sekaligus menjadi tempat menginap para Kafilah Loteng.

Dari 10 kabupaten/kota se-NTB, Loteng menjadi daerah dengan peserta paling lengkap, dengan 56 peserta, ditambah pelatih dan pendamping.

Pathul berharap perwakilan bisa berbuat lebih maksimal dan mampu mempertahankan predikat juara umum, terlebih para kafilah berlomba di daerah sendiri.

‘’Kita harus berbuat lebih maksimal. Loteng harus mampu mempertahankan predikat juara umum MTQ ke-XXXI Tingkat Provinsi NTB 2026,’’ kata Pathul.

Selain itu, ia mengapresiasi para pengurus yang telah mendampingi dan mempersiapkan kafilah secara maksimal. Pemkab, kata dia, sejauh ini terus memberikan perhatian kepada qari, qari'ah, hafiz, dan hafizah melalui pemberian hadiah umrah.

‘’Kita sudah umrahkan 497 orang sebagai bentuk apresiasi dan perhatian,’’ sebutnya.

Disebutkan, pelaksanaan MTQ XXXI akan menghadirkan ribuan peserta, pendamping dan tamu dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran itu, lanjut dia, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Loteng.

Pada acara pembukaan besok pagi, panitia akan mengadakan pawai ta'aruf, defile para kafilah dan tarian kolosal yang mengusung tema moderasi beragama.

‘’Pertunjukan tersebut akan melibatkan 300 penari dengan pesan utama bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil'alamin,’’ terang Pathul.

Pantauan opsintb.com di lapangan, seluruh kafilah sudah mulai berdatangan sejak Sabtu (6/6) dan telah menempati akomodasi masing-masing. Pagi ini, para kafilah sudah mulai melakukan pendaftaran di lobi kantor bupati setempat. (red)

Presiden luncurkan Gerakan Indonesia ASRI, NTB tak mau ketinggalan

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat pembangunan hijau NTB menyusul peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2026.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, meliputi rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, kolaborasi lintas daerah, serta pemberian apresiasi kepada perusahaan yang menerapkan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2026 yang dipusatkan di Cibubur pada Sabtu (6/6/2026) ditandai dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI dan komitmen nasional penanaman dua miliar pohon. Presiden RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memimpin langsung kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate).

Kampanye ini mendorong gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.

Capaian dan Agenda Lingkungan Hidup NTB

Dalam dialog nasional yang melibatkan para kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan berbagai capaian dan agenda strategis lingkungan hidup Provinsi NTB. Salah satu capaian utama adalah keberhasilan penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten/kota di NTB sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.

Sejak arahan Presiden mengenai Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara konsisten menggerakkan kegiatan survei dan gotong royong kebersihan. Kegiatan ini melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Penghargaan PROPER dan Apresiasi kepada Dunia Usaha

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada perusahaan-perusahaan yang meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Penerima PROPER Hijau antara lain:

•  PT Amman Mineral Nusa Tenggara

•  PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan

•  PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima

•  PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok

•  PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Sinergi Provinsi-Kabupaten untuk Pelestarian Lingkungan

Momentum Hari Lingkungan Hidup 2026 juga dimanfaatkan untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Sinergi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Ekologis, serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Kesepakatan ini menjadi landasan kolaborasi dalam memperkuat perlindungan lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pelestarian sumber daya alam.

Isu Strategis yang Dihadapi NTB

Gubernur NTB juga mengangkat beberapa isu lingkungan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, di antaranya:

•  Banjir rutin di Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu.

•  Percepatan penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).

•  Pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok yang didukung Pertamina Patra Niaga untuk menjadi sumber energi.

Dukungan Pemerintah Pusat

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat menyatakan komitmen memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan lingkungan di NTB. Menteri bahkan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas langkah percepatan penyelesaian isu-isu strategis tersebut.

Bagi NTB, pelestarian lingkungan bukan lagi sekadar agenda sektoral, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan hijau daerah. Rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi hutan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sebagai fondasi mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. (red)