Pedagang Taman Kota Selong cemas terdampak penataan kota, ini tanggapan Kak Ofik

 

OPSINTB.com - Rencana pembangunan gedung serbaguna yang diproyeksikan menjadi ikon baru daerah di kawasan Taman Selong, Lombok Timur, memicu keresahan dan protes dari para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup di lokasi tersebut. Mereka menilai pembangunan itu justru mengancam mata pencaharian puluhan pedagang yang telah bertahun-tahun berjualan di sekitar taman.

Para pedagang mengaku tidak menolak pembangunan. Namun, mereka meminta pemerintah lebih dulu menyiapkan tempat relokasi yang layak sebelum membongkar lapak-lapak yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarga mereka.

Salah seorang pedagang, Makiah, mengungkapkan kegelisahannya. Ia mengatakan, para pedagang hanya ingin tetap bisa mencari rezeki dengan tenang tanpa kehilangan pelanggan.

"Kalau memang taman ini mau direnovasi, buatkan dulu tempat kami jualan yang aman dan layak. Jangan kami disuruh pindah tanpa kepastian. Di sini tempat kami cari makan, tempat kami membiayai anak sekolah, tempat kami bertahan hidup setiap hari," ucap Makiah, Rabu (23/6/2026).

Dari kabar yang ia dengar, mereka akan direlokasi sementara ke Kantor Camat Selong. Namun, lokasi tersebut dinilai belum tentu cocok untuk berjualan karena dikhawatirkan sepi pengunjung.

"Kalau dipindahkan, jangan asal pindah. Buatkan tempat yang nyaman seperti di sini, yang bisa didatangi orang. Jangan sampai kami dipindah ke tempat yang sepi, lalu kehilangan pembeli. Kami ini hidup dari dagangan kecil-kecilan," katanya.

Makiah mengeluhkan kondisi lapak yang selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Ia menyebut para pedagang harus memperbaiki sendiri lapak mereka bila rusak, meski tetap diwajibkan membayar iuran setiap bulan.

Pedagang setempat, tetap membayar Rp100 ribu per lapak setiap bulan, ditambah uang sampah Rp5 ribu per hari.

"Jualan atau tidak, tetap harus bayar. Tapi fasilitas tidak ada, perhatian juga tidak ada," keluhnya.

Para pedagang bukan menolak penataan kota, melainkan meminta pemerintah tidak mematikan sumber penghidupan masyarakat kecil. Sebab, ada anak yang masih sekolah yang harus dibiayai, belum lagi soal setoran hutang.

"Kami butuh makan setiap hari. Kalau kami dipindah, tolong tempatkan di lokasi yang layak," ucapnya.

Rencana relokasi pedagang ke area Kantor Camat Selong pun masih menuai penolakan. Para pedagang berharap, bila memang harus dipindahkan sementara, pemerintah menyiapkan lokasi yang setidaknya memiliki potensi pembeli dan fasilitas yang memadai, bukan sekadar tempat singgah tanpa masa depan.

Situasi ini membuat para pedagang semakin terdesak. Di satu sisi, mereka memahami keinginan pemerintah untuk mempercantik kawasan taman. 

Namun di sisi lain, mereka juga berharap pembangunan tidak mengorbankan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup disana.

Kini, para pedagang mendesak pemerintah daerah turun langsung berdialog dan memberikan kepastian sebelum pembongkaran dilakukan. Mereka berharap ada solusi yang adil, agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus meruntuhkan harapan para pedagang kecil di Taman Selong.

“Kami hanya ingin tetap bisa mencari makan. Jangan sampai pembangunan ini justru membuat kami kehilangan segalanya,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. HM Juaini Taofik, meminta para pedagang untuk tidak panik. Ia menegaskan, hak-hak ekonomi warga yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut tidak akan dikorbankan dalam proses penataan kota.

"Perubahan yang kita dorong ke depan ini adalah perubahan untuk semua. Yang kita utamakan adalah menyiapkan tempat untuk UMKM kita yang sudah eksisting. Diam-diam kami juga sudah melakukan pendataan di lapangan," ujar Juaini Taofik saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya.

Menurut Juaini, fokus pembangunan Pemkab Lombok Timur pada 2026 memang diarahkan untuk menata kawasan perkotaan Selong agar lebih rapi, tertib, dan representatif. 

Namun, penataan tersebut dipastikan tetap memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup di sekitar taman kota.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi baru yang tidak jauh dari area Taman Kota Selong, yakni di kawasan kantor Camat Selong. Lokasi tersebut dirancang menjadi pusat kuliner modern yang akan menampung para pedagang dalam satu kawasan terpadu.

Konsep relokasi yang disiapkan berupa food court terpadu, yang menyatukan seluruh pedagang kuliner di satu tempat yang lebih higienis, rapi, dan estetik.

"Tempat belanjanya akan diatur agar semakin rapi dan bagus seiring kemajuan kota. Jadi ruang publik ini nantinya menjadi ruang yang nyaman untuk semua," katanya.

Selain itu, Juaini menjelaskan, pembangunan gedung serbaguna dan penataan kawasan kota Selong akan dibiayai melalui skema tahun jamak (multi-years) yang diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Dengan skema tersebut, proyek tetap dapat berjalan meski pelaksanaannya mengalami keterlambatan.

Pemkab Lombok Timur menargetkan ground breaking atau peletakan batu pertama proyek tersebut dapat dilaksanakan pada Oktober 2026.

Meski begitu, Juaini mengakui pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi secara masif kepada para pedagang. 

Hal itu, menurutnya, karena pemerintah masih menunggu momentum tahapan pelaksanaan yang tepat. Namun ia memastikan, seluruh pedagang akan dilibatkan dalam pembahasan sebelum proyek berjalan.

"Pada waktunya nanti, semua pedagang pasti kita undang untuk duduk bersama. Fasilitas publik seperti taman juga akan terus kita tingkatkan mutunya," pungkasnya. (zaa)

Jalan rusak di Kelurahan Suryawangi kian memprihatinkan, Lurah desak pemerintah segera bertindak

 

OPSINTB.com - Kondisi jalan di Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, kian memprihatinkan. Kerusakan jalan yang cukup parah, terutama di sekitar kantor lurah hingga akses menuju kawasan wisata Pantai Suryawangi, terus dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Padahal, Pemerintah Kabupaten sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar melalui skema tahun jamak untuk memperbaiki jalan yang rusak di Lombok Timur. Namun, hingga kini ruas jalan di wilayah Suryawangi masih dalam kondisi rusak berat dan belum tersentuh perbaikan.

Lurah Suryawangi, M. Mawardi, mengungkapkan bahwa persoalan jalan rusak ini sudah lama menjadi keluhan warga yang hampir setiap saat disampaikan ke kantor kelurahan.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses penting yang tidak hanya digunakan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi jalur menuju kawasan wisata Pantai Suryawangi.

"Jalan di depan kantor kelurahan sampai menuju area pariwisata ini kondisinya betul-betul sangat parah. Kami sangat berharap ini bisa segera diperhatikan dan dipercepat pembangunannya, supaya penataan wilayah menjadi lebih baik dan masyarakat juga merasa nyaman," ucapnya Selasa (23/6/2026).

Ia menegaskan, pemerintah kelurahan sejauh ini hanya bisa terus mengusulkan dan bersurat kepada pemerintah daerah agar perbaikan jalan tersebut masuk dalam skala prioritas pembangunan. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak dinilai sudah tidak layak dan sangat menghambat mobilitas warga.

"Harapan kami dari pemerintah kelurahan, jalan ini benar-benar diperhatikan dan bisa diprioritaskan. Karena melihat kondisinya sekarang, sudah sangat parah. Apalagi ini jalan yang sering dipakai masyarakat, bahkan bisa dikatakan sebagai jalan menuju kawasan pariwisata Pantai Suryawangi," tegasnya.

Mawardi juga mengungkapkan bahwa usulan perbaikan jalan tersebut bukan baru sekali diajukan. Sejak masa pemerintahan sebelumnya hingga dirinya menjabat saat ini, proposal perbaikan terus disampaikan ke pemerintah daerah. Namun hingga kini, harapan masyarakat masih belum sepenuhnya terjawab.

"Sudah sejak lama diusulkan, bahkan dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang saya tetap terus menyurati. Mudah-mudahan kali ini bisa segera direalisasikan," katanya.

Kata Mawardi, pihak kecamatan disebut telah memberikan respons atas usulan tersebut. Bahkan, kecamatan berjanji akan ikut mengawal proposal perbaikan jalan agar segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Dari pihak kecamatan sudah merespons dan mereka menyampaikan akan mengawal proposal kami. Harapan kami, selain jalan diperbaiki, di pinggir jalan juga ada lampu penerangan agar masyarakat lebih aman dan nyaman," pungkasnya. (zaa).

Layanan digital Loteng kini dijaga Tim Siber bersertifikat BSSN

 

OPSINTB.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerbitkan Surat Tanda Register Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk Pemkab Loteng. TTIS nantinya bertugas memperkuat benteng siber agar informasi digital Loteng semakin aman.

Surat tanda register tersebut diterbitkan pada 4 Juni 2026. Tim siber Pemkab Loteng kini resmi terdaftar dengan nomor 807/CSIRT.01.02/BSSN/5/2026, dengan masa berlaku tiga tahun.

Wabup Loteng, H Muhammad Nursiah yang menerima langsung surat tersebut di Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026), menyebut pembentukan TTIS penting untuk menjaga keamanan data dan layanan digital pemerintah.

‘’Transformasi digital harus dibarengi penguatan keamanan siber. Kehadiran Loteng CSIRT menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintah dan melindungi data masyarakat dari ancaman di ruang digital,’’ ujar Wabup.

Ia menegaskan keamanan siber menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang terpercaya. Oleh sebab itu, Nursiah melanjutkan, Loteng akan terus meningkatkan SDM, sistem, dan koordinasi dengan BSSN.

TTIS Loteng yang telah terdaftar ikut mengantar NTB meraih penghargaan dari BSSN. Piagam penghargaan diserahkan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi kepada Wagub NTB Hj Indah Dhamayanti Putri.

Senada dengan Nursiah, Wagub Indah menyebut, keamanan siber adalah kunci menjaga kepercayaan publik ke layanan digital pemerintah. ‘’10 kabupaten/kota kini terhubung ke ekosistem siber nasional,’’ katanya.

Dengan adanya TTIS resmi dan penghargaan yang diterima Pemprov NTB, Loteng kini selangkah lebih maju ke pemerintahan digital yang aman dan dipercaya masyarakat. (wan)

ITDC kembali berstatus Persero, siap percepat pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia

 

OPSINTB.com - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) resmi kembali menyandang status Persero efektif sejak 10 Juni 2026. Perubahan nomenklatur resmi menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ini mempertegas identitas dan mandat strategisnya sebagai BUMN pengembang kawasan pariwisata nasional.

Plt Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar menyampaikan, kembalinya status Persero semakin memperkuat kontribusi ITDC dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

"Kembalinya status Persero semakin mempertegas peran ITDC sebagai BUMN yang memiliki mandat strategis dalam mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui pendekatan yang profesional dan berkelanjutan. Dengan fondasi tata kelola yang kuat, kami akan terus mendorong terciptanya kawasan yang bisa menarik investasi, menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah," ujar Ahmad Fajar.

Master Developer 3 Kawasan Wisata Unggulan

Sebagai bagian dari Holding BUMN Pariwisata InJourney, ITDC mengintegrasikan perencanaan kawasan, pembangunan infrastruktur, investasi, hingga ekosistem pariwisata. Saat ini, ITDC mengelola tiga aset pariwisata unggulan nasional selaku master developer dan asset manager:

- The Nusa Dua (Bali): ±350 hektare (ha)

- The Mandalika (Nusa Tenggara Barat): ±1.175 hektare (ha)

- The Golo Mori (Nusa Tenggara Timur): ±20 hektare (ha)

Transformasi BUMN dan Payung Hukum

Penguatan status ini sejalan dengan agenda transformasi BUMN di bawah Danantara Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dan optimalisasi aset negara jangka panjang.

"Dengan status Persero, ITDC memiliki landasan kelembagaan yang semakin kuat dalam menjalankan pengembangan kawasan dan pengelolaan aset secara lebih optimal. Kami optimistis langkah ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan, sehingga mampu memperluas dampak ekonomi yang dihasilkan dari setiap kawasan yang kami kembangkan dan kelola," ucapnya.

Secara hukum, perubahan ini berlandaskan pada UU No. 16 Tahun 2026 (Perubahan Keempat UU BUMN) dan disahkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) tanggal 20 April 2026. Legalitas tersebut dikukuhkan lewat Akta Notaris No. 53 tanggal 20 Mei 2026 oleh Notaris Desman di Jakarta Utara, serta telah mengantongi persetujuan Menteri Hukum RI melalui SK No. AHU-0037365.AH.01.02.TAHUN 2026 pada 10 Juni 2026.

Melalui status Persero ini, ITDC optimistis dapat mengakselerasi iklim investasi yang kondusif sekaligus menciptakan nilai tambah yang inklusif dan berdaya saing global bagi perekonomian Indonesia. (red)

NTB sukses bentuk 100 persen Tim Tanggap Insiden Siber, BSSN RI beri penghargaan

 

OPSINTB.com - Komitmen Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan daerah mendapat pengakuan nasional. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Nugroho Sulistyo Budi, menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, atas keberhasilan membentuk dan meregistrasi 100 persen Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di 10 kabupaten/kota se-NTB.

Penghargaan dan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) TTIS ini berlangsung di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026). Selain pemerintah daerah, Universitas Mataram juga resmi menerima STR sebagai bagian dari ekosistem keamanan siber nasional.

Sinergi menuju Smart Government dan NTB Makmur Mendunia

Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa capaian ini adalah bukti nyata komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.

“Bagi NTB, keamanan siber adalah bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat,” ujar Umi Dinda.

Ia menambahkan, keberhasilan ini diraih berkat sinergi erat antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, dan perguruan tinggi demi mewujudkan Smart Government menuju visi NTB Makmur Mendunia.

Dukungan penuh BSSN untuk ketahanan digital daerah

Kepala BSSN RI, Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan, TTIS memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi aset informasi, audit keamanan sistem, hingga memulihkan layanan pasca-insiden siber.

“Kami siap memberikan dukungan penuh, mulai dari pemantauan berkala, peningkatan kapasitas SDM, hingga pembinaan TTIS di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci,” jelasnya.

Dengan registrasi resmi ini, 10 kabupaten/kota di NTB kini memiliki legitimasi formal dan terhubung langsung dengan sistem keamanan siber nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi NTB dalam menghadirkan pelayanan publik digital yang aman, andal, dan adaptif terhadap ancaman era digital. (red)

Warga Pancor gotong royong buka jalan usaha tani, puluhan are lahan disumbangkan sukarela

 

OPSINTB.com - Semangat gotong royong masih tumbuh kuat di tengah kehidupan masyarakat perkotaan. Hal itu terlihat dari inisiatif warga Cenget, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, yang secara swadaya membuka akses jalan usaha tani menuju kawasan Cenget yang selama ini sulit dijangkau.

Pembukaan jalan tersebut dilakukan oleh warga bersama para petani yang tergabung dalam kelompok tani (Gapoktan). Selama bertahun-tahun, kawasan pertanian di Cenget mengalami keterbatasan akses sehingga menghambat mobilitas masyarakat maupun aktivitas pertanian.

Dengan semangat kebersamaan, warga rela menyumbangkan sebagian lahannya untuk mendukung pembangunan jalan. Luas tanah yang dihibahkan secara sukarela bervariasi, mulai dari 1 are hingga 6 are per pemilik lahan. Selain itu, dukungan juga datang dalam bentuk material bangunan, tenaga kerja, hingga penyediaan konsumsi bagi para pekerja gotong royong.

Jalan usaha tani yang sedang dikerjakan tersebut memiliki panjang sekitar 500 meter dengan lebar 3 meter. Keberadaan akses ini diharapkan dapat mempermudah petani mengangkut hasil pertanian sekaligus membuka keterisolasian kawasan yang berada tidak jauh dari pusat Kota Pancor.

Lurah Pancor, Rizki Galibra Pratama, mengatakan bahwa seluruh proses pembukaan jalan dilakukan murni atas inisiatif dan swadaya masyarakat tanpa mengandalkan pendanaan dari pemerintah.

“Kegiatan pembukaan jalan usaha tani ini murni berasal dari swadaya masyarakat. Sebelum pelaksanaannya, pihak kelurahan telah membentuk panitia pembebasan jalan usaha tani serta panitia pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi warga Lingkungan Muhajirin dan sekitarnya,” ujarnya.

Menurut Rizki, kebutuhan akses jalan dan lahan pemakaman menjadi perhatian masyarakat setempat. Selain membuka jalan usaha tani, warga juga berencana menyiapkan lokasi TPU baru karena akses menuju pemakaman yang ada dinilai cukup jauh, sementara kapasitas lahan pemakaman saat ini semakin terbatas.

Ia menambahkan, hasil koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memberikan sinyal positif terhadap usulan masyarakat tersebut dan diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

Rizki menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan warga merupakan contoh nyata kepedulian sosial yang semakin jarang ditemukan, khususnya di kawasan perkotaan.

“Gotong royong seperti ini sangat langka, terlebih di tengah kota. Kami berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat dapat terus dipertahankan dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” katanya. (red)