OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

19/11/26

Sembalun direncakan sebagai salah satu daerah penopang listrik nasional

 

Sembalun direncakan sebagai salah satu daerah penopang listrik nasional

OPSINTB.com - Tak hanya memiliki potensi wisata, Sembalun, Lombok Timur, juga disebut memiliki keistimewaan dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT). Klaim ini diungkapkan oleh anggota Komite II DPD RI Dapil NTB Hj. Evi Apita Maya, dalam Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun, Kamis (19/11/2026).


EBT disembalun seperti dari surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi. Keunggulan ini menjadi salah satu penopang pembangunsn strategis nasional. 


Penilaian ini selaras dengab wacana pembangunan Geotermal, di wilayah Sembalun yang belakangan mencuat ke publik. 


Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi, sementara kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,3 GW. Meski menempati posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, peluang optimalisasi sumber daya ini masih sangat luas.


Menurut Hj Apita, berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada cuaca, panas bumi memiliki keunggulan berupa pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.  Sehingga, kata dia, mampu menopang keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. 


"Selain untuk kelistrikan, pemanfaatan langsung panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih, hingga sektor ekowisata," ungkapnya. 


Pengembangan Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi nasional. Proyek ini diharapkan menghadirkan empat manfaat utama, yakni pertama, memperkuat pasokan listrik daerah, kedua, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi pelaku usaha lokal, ketiga, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi untuk menopang infrastruktur dan pelayanan publik, serta keempat, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.


Kendati demikian, Evi menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan WKP Sembalun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar merasakan dampak positifnya. Pelaksanaan proyek wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan melalui tata kelola yang transparan.


Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui forum sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh ruang memadai untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi.


"Sehingga terbangun kepercayaan bersama demi kemajuan Lombok Timur dan NTB," paparnya. 


Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur menyambut baik rencana pengembangan EBT, berupa tenaga panas bumi yang menjadi bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat.


Sekda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana kegiatan ini sejak dua minggu lalu dan langsung melaporkannya kepada Bupati. Menurutnya, Bupati memberikan respon yang sangat positif serta mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut.


"Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," ujar Sekda.


​Ia menyoroti, di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi, rencana pengembangan energi terbarukan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari sikap keraguan hingga pandangan positif yang melihatnya sebagai peluang besar.


​Mengingat potensi pengembangan ini berkaitan erat dengan kawasan strategis, Pemda Lotim tetap menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan. Kawasan Sembalun, imbuhnya, selama ini menjadi wilayah konservasi sekaligus penopang utama suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur menjadi salah satu fokus kajian. 


Kehadiran Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dishub dan lainnya dalam forum ini dinilai penting karena perubahan pada satu subsistem dipastikan akan berdampak pada sektor lainnya.


​Lebih lanjut, Sekda menyampaikan pesan khusus dari Bupati Lombok Timur agar seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dapat menyimak paparan dalam sosialisasi tersebut. 


"Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah ramainya arus informasi di media sosial seperti Facebook dan Instagram," ucap Ofik. (red)

Cium kaki orang tua, Muazzin dapat nomor urut 1 di Pilkades Surabaya Utara

 

Cium kaki orang tua, Muazzin dapat nomor urut 1 di Pilkades Surabaya Utara

OPSINTB.com - Pencabutan nomor urut calon kepala desa (Cakades) di Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, berlangsung penuh haru. Salah satu kontestan, Muazzin, resmi mengantongi nomor urut 1 dari total empat calon yang bertarung dalam kontestasi Pilkades tersebut.


Ada momen menyentuh sebelum Muazzin melangkahkan kaki menuju sekretariat panitia Pilkades. Dirumahnya ia terlebih dahulu memohon restu kepada kedua orang tuanya dengan cara merangkak di antara kaki orang tuanya, lalu mencium kaki keduanya.


Hal itu dilakukan sebagai wujud penghormatan dan keyakinan bahwa doa serta restu orang tua menjadi pengiring langkah perjuangannya. Saat proses pencabutan nomor berlangsung, Muazzin turut didampingi oleh sang istri, kedua orang tua, Tim dan keluarga.


Usai mendapatkan nomor urut 1, Muazzin mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, perolehan nomor tersebut sejalan dengan niat dan slogan yang telah ia usung sejak awal.


"Alhamdulillah, wassyukurilah. Sesuai niat kita, sesuai slogan kita pada hari ini pada pencabutan nomor urut, kita dapat nomor urut satu, seperti slogan kita sopok niat atau satu niat, sopok angen atau satu hati, rembak- rembak berkerise untuk Desa Surabaya Utara yang berkemajuan," ujar Muazzin.


Lebih jauh, Muazzin menjelaskan bahwa penetapan nomor urut ini menjadi langkah awal untuk mengintensifkan ikhtiar di tengah masyarakat. Ia berkomitmen memperluas silaturahim dan menghadirkan berbagai kegiatan positif agar warga dapat menilai secara langsung rekam jejak dan sikapnya sebelum menentukan pilihan.


Menyinggung aksinya merangkak dan mencium kaki orang tua sebelum berangkat ke sekretariat, Muazzin menegaskan hal itu merupakan bentuk bakti seorang anak atas perjuangan orang tua membesarkannya sejak kecil hingga dewasa.


"Karena surga kita sebagai anak itu ada di bawah telapak kaki ibu, terutama kemudian orang tua yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh perjuangan. Tentu saya sebagai anak tidak bisa membalas budi beliau, setidaknya beri penghargaan, penghormatan, dan berbakti kepada kedua orang tua. Saya tentu dengan berbakti kepada orang tua mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," tuturnya.


Sementara itu, istri Muazzin, Wiwin Hardianti, menyampaikan rasa syukur atas hasil pencabutan nomor tersebut dan berharap langkah suaminya dimudahkan.


"Saya sebagai istri sangat bersyukur dan berharap semoga nomor urut satu ini menjadikan suami saya menjadi nomor satu, orang nomor satu di Surabaya Utara. Terima kasih," kata Wiwin. (zaa)

Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

 
Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah meraih penghargaan Jalin CXcellence Award 2026 kategori Most Devoted Regional Bank atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital, khususnya peningkatan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat.


Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, dalam rangkaian kegiatan Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) pada 12–13 November 2026 di Sheraton Belitung Resort, Belitung.


Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Jalin kepada mitra perbankan yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta layanan sistem pembayaran digital di Indonesia. Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yang memperoleh penghargaan tersebut bersama sejumlah bank nasional dan mitra lainnya.


Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital.


“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Bank NTB Syariah untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital. Kami melihat QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran yang semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, sehingga perlu didukung dengan layanan yang mudah diakses, aman, dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi,” ujar Ajar.


Ia menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus memperkuat sinergi dengan Jalin dan berbagai mitra strategis untuk memperluas pemanfaatan transaksi digital, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.


“Ke depan, kami berharap pemanfaatan QRIS dapat semakin luas, tidak hanya di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau pelaku UMKM dan masyarakat di berbagai wilayah NTB. Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Jalin CX Summit 2026 merupakan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pembayaran digital, mulai dari regulator, industri perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga mitra strategis. Kegiatan ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur sistem pembayaran, serta peningkatan kualitas pengalaman pengguna (customer experience).


Dalam forum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) turut memberikan pandangan mengenai perkembangan sistem pembayaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah semakin luasnya pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.


Bagi Bank NTB Syariah, penghargaan Most Devoted Regional Bank ini menjadi pengakuan atas komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.


Melalui penguatan kolaborasi dengan Jalin dan berbagai pemangku kepentingan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transaksi digital, mendorong perluasan penggunaan QRIS, serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Nusa Tenggara Barat.


Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Bank NTB Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (red)

18/11/26

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Hambali, mengungkap sejumlah indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditemukan di beberapa desa. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa.


Hambali menuturkan, salah satu praktik yang dinilai menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan desa terjadi ketika kepala desa bersama bendahara mencairkan dana di bank, tetapi uang yang dicairkan justru langsung dikuasai oleh kepala desa.


"Kalau kepala desa dan bendahara datang ke bank, kemudian uangnya masuk ke tas kepala desa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, itu sudah salah. Mekanisme seperti itu saja sudah tidak benar," ungkap Hambali. Selasa (17/11/2026).


Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Bendahara memiliki peran penting dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.


Ia juga mengungkapkan, terdapat desa yang pengelolaan keuangannya sepenuhnya dikendalikan kepala desa, sementara bendahara tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut. 


Bahkan lanjutnya, dalam beberapa kasus, hak perangkat desa seperti honor maupun siltap diduga bayak yang diembat oleh oknum kepala desa.


"Tidak semua sih kepala desa yang begitu, tetapi ada oknum,"terangnya


Selain itu, Hambali menyoroti adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tertentu justru dialihkan ke kegiatan lain tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.


Temuan lainnya adalah pekerjaan fisik yang belum direalisasikan meskipun anggarannya telah dicairkan dan pertanggungjawaban administrasinya telah diselesaikan. Bahkan, ada pekerjaan yang baru dikerjakan ketika tim melakukan pemeriksaan atau monitoring.


"Ada yang anggarannya tahun sebelumnya, tetapi baru dikerjakan ketika kami turun melakukan pemeriksaan. Setelah dikonfirmasi, ternyata uangnya sudah habis, sementara pekerjaan fisiknya baru dilaksanakan saat pemeriksaan berlangsung," jelasnya.


Hambali menegaskan, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena Dana Desa merupakan uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.


Ia mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, terlebih penggunaan Dana Desa saat ini mendapat pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas, masyarakat hingga media.


Menurutnya, Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan stunting.


"Uang desa ini adalah uang rakyat. Harapan kami, dana tersebut benar-benar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran desa, kemajuan pembangunan, serta membantu mengurangi angka kemiskinan dan stunting," tegasnya.


Untuk mencegah terulangnya persoalan tersebut, Dinas PMD Lombok Timur secara rutin melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa minimal dua kali dalam setahun.


Namun, Hambali menilai pembinaan tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas PMD. Ia berharap ke depan kegiatan bimbingan teknis juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat.


Dengan keterlibatan lembaga tersebut, kepala desa dan perangkat desa tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis mengenai tata kelola keuangan, tetapi juga mengetahui secara langsung berbagai bentuk pelanggaran beserta konsekuensi hukumnya.


"Kalau kami mungkin lebih banyak menyampaikan teknis pengelolaan keuangan. Tetapi bagaimana pengelolaan yang melanggar aturan, itu perlu disampaikan juga oleh APH dan Inspektorat agar menjadi pembelajaran sekaligus memberikan efek jera," pungkasnya. (kin)

Pemkab Loteng dorong pembentukan KIM di 154 desa dan kelurahan

 

Pemkab Loteng dorong pembentukan KIM di 154 desa dan kelurahan

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di 154 desa dan kelurahan untuk memperkuat literasi digital serta penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Langkah tersebut disosialisasikan kepada para kepala desa dan sekretaris desa se-Loteng di kantor bupati, Selasa (17/11/2026).


Wabup Loteng, HM Nursiah, menyatakan KIM akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyampaikan informasi publik yang cepat dan akurat. Ia menilai, keterbukaan informasi di tingkat desa menjadi kunci dalam mempercepat pelayanan sekaligus mempromosikan potensi daerah.


''Desa harus semakin melek digital. Informasi semakin terbuka dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin dekat,'' kata Nursiah dalam acara sosialisasi yang dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dan Media Sosial Desa tersebut.


Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Baiq Murniati, meminta pemerintah desa segera membentuk dan mengaktifkan KIM. Ia menekankan bahwa fungsi KIM tidak terbatas pada publikasi agenda pemerintahan, tetapi juga mempromosikan sektor ekonomi, pariwisata, budaya, serta inovasi masyarakat lokal.


Secara teknis, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng, H Iswandi Khairy Ramen, menjelaskan KIM dibagi menjadi dua klasifikasi. Tipe A difokuskan pada produksi konten kreatif dan pengelolaan kanal digital desa, sedangkan Tipe B memberdayakan kelompok masyarakat yang sudah ada, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelompok usaha tani.


"KIM bertugas menggali potensi desa, menyerap aspirasi, dan memastikan informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan," jelas Iswandi.


Nantinya, seluruh informasi yang dikelola KIM akan terintegrasi melalui situs web desa, media sosial, hingga kanal resmi Pemkab Loteng. Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan terciptanya ekosistem informasi desa yang mandiri, produktif, serta bebas dari kepentingan politik guna mendukung visi Loteng MASMIRAH.


Adapun dasar hukum pembentukan KIM: Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 4 Tahun 2024. (iwn)

17/11/26

Wagub NTB tekankan pentingnya peran aktif suami dampingi istri saat pelayanan KB

 

Wagub NTB tekankan pentingnya peran aktif suami dampingi istri saat pelayanan KB

OPSINTB.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya peran aktif suami dalam mendampingi istri saat menjalani pelayanan Keluarga Berencana (KB). Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi kehadiran para suami mendampingi istri menentukan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga di masa depan.


Pesan tersebut disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Dinda saat membuka secara resmi kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa 17 November 2026.


Dalam arahannya, Wagub NTB menyoroti fenomena di lapangan di mana mayoritas kaum ibu datang ke fasilitas layanan KB seorang diri sambil menggendong atau menuntun anak-anak mereka, tanpa kehadiran sang suami. Menurutnya, keberhasilan program KB tidak semata-mata diukur dari tingginya angka capaian peserta, melainkan juga dari aspek psikologis dan kebahagiaan seorang istri.


"Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan," tegas Ummi Dinda di hadapan para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta tamu undangan yang hadir.


Ummi Dinda bahkan mendorong para pejabat dan pria yang hadir dalam forum tersebut untuk menjadi teladan atau duta bagi keluarga masing-masing dengan selalu mengantar dan mendampingi istri mereka saat mengakses layanan kontrasepsi.


Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa esensi program KB yang telah membuat Indonesia disegani dunia bukan sekadar membatasi jumlah anak atau menekan laju pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu, pengaturan jarak kelahiran memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi orang tua untuk mempersiapkan finansial, pendidikan, serta masa depan yang lebih berkualitas bagi putra-putri mereka.


Terkait tata kelola logistik, Ummi Dinda mengingatkan seluruh jajaran pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak terjebak pada urusan teknis gudang dan angka distribusi semata. Di balik ketersediaan alat kontrasepsi, tersimpan hak dasar keluarga NTB untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat. Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi.


Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2025, NTB mencatatkan rata-rata jumlah anak per perempuan masa usia subur (Total Fertility Rate) sebesar 2,36 persen. Proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 7,7 persen, serta angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 59,1 persen. Sementara itu, persentase peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berada di angka 35,1 persen, dan pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih tercatat sebesar 34,6 persen.


Menutup sambutannya, Wagub NTB mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang terus mengawal penguatan sistem rantai pasok kontrasepsi hingga ke lini lapangan. Ia berharap forum tata kelola Alkon tahun 2026 ini mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala distribusi dan pelaporan aplikasi logistik, demi memastikan setiap keluarga di NTB mendapatkan layanan KB yang merata dan berkesinambungan.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin menjelaskan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran krusial dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu": terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.


Dalam menyelaraskan langkah dengan visi dan arahan Bapak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur, kami selaku pengelola program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya melakukan akselerasi.


"Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya," jelasnya.


Sebab, layanan kontrasepsi tidak hanya berfungsi untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pencegahan stunting dari hulu, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah kita.


Ia juga melaporkan berbagai capaian prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2026 di tingkat nasional maupun regional:


Juara 1 Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang diraih oleh Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu.


Peringkat 1 Terbaik Nasional dalam Pelayanan Keluarga Berencana, yang dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur.


Peringkat 2 Nasional Pelayanan Keluarga Berencana tingkat Provinsi, yang diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Juara 2 Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang diraih oleh SMA Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu.


Juara 2 Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE).


Juara 3 Nasional dalam kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.


Penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dalam ajang tahunan Genting Collaboration Summit. Dari total 34 penerima predikat Gold di seluruh Indonesia, 3 di antaranya berhasil diraih oleh mitra dari NTB, yakni: Dasawisma Kabupaten Dompu; SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur; serta PT Sumbawa Timur Mining, Kabupaten Dompu.


Capaian ini merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah di NTB. Sebagai bentuk penguatan sinergi ke depan, pada hari ini juga akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah dinas dan instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk menyatukan visi, bergerak serentak, dan melangkah lebih cepat dalam membangun kualitas keluarga di NTB. (red)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama