PLN ULPL Paokmotong membawa petaka bagi masyarakat, dari suara bising hingga polusi

 

OPSINTB.com - Suara bising mesin Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pusat Listrik (ULPL) Paokmotong, dikeluhkan warga. Tak hanya berisik, tapi juga membawa petaka bagi masyarakat sekitar.

Mulai dari kenyamanan hingga menyangkut kesehatan warga lingkar PLN ULPL Paokmotong. Sebab dari aktivitasnya menimbulkan polusi udara hingga getaran. 

Salah seorang warga, Hasnayadi Sukran menyampaikan, penambahan mesin baru di PLTD berdampak langsung pada meningkatnya tingkat kebisingan. Ia menegaskan pentingnya dilakukan pengujian ambang batas sebelum mesin dioperasikan secara penuh.

"Kami merasakan dampaknya langsung," ujar warga setempat, Hasnayadi Sukran, dalam pertemuannya dengan pihak PLN ULPL Paokmotong, Jumat (3/04/2026).

Selain itu, warga juga menyoroti polusi udara yang telah dirasakan selama belasan tahun sejak pembangkit beroperasi. Mereka meminta pihak pengelola lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait dampak operasional, termasuk emisi udara, kebisingan, serta potensi pencemaran lingkungan lainnya.

Menurut Hasnayadi, hingga kini belum ada upaya konkret dari pihak pengelola untuk mengatasi dampak tersebut. Padahal, paparnya, operasional pembangkit berpotensi menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air, termasuk risiko limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Kami bukan menolak keberadaan PLTD karena ini program nasional. Tapi jangan sampai kami hanya menerima dampak negatif tanpa ada solusi. Hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat harus dilindungi," tegasnya.

Warga juga mendesak dilakukan uji emisi udara, kajian AMDAL, serta pengukuran tingkat kebisingan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Mereka menilai hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Suhirman. Ia menyebut kebisingan mesin, asap, dan getaran menjadi masalah utama yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, khususnya saat beristirahat di rumah.

"Rumah seharusnya jadi tempat istirahat, tapi dengan suara bising dan asap seperti ini, kami jadi tidak nyaman. Bahkan sampai harus meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih tenang," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, termasuk adanya anggota keluarganya yang mengalami gangguan paru-paru. Meski belum ada pemeriksaan menyeluruh, warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas udara di sekitar pembangkit.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN Unit Layanan Pembangkit PLTD Paokmotong,  Kabupaten Lombok Timur, Gatra Rahendra menyatakan, pihaknya memahami keluhan masyarakat. ‎Dia menjelaskan, pembangkit listrik tersebut telah beroperasi sejak lama dan selama ini telah terjadi interaksi dengan masyarakat sekitar.

‎Terkait tuntutan pengujian dan sosialisasi, kata dia, pihak manajemen menyatakan perlu melakukan koordinasi secara berjenjang dengan di atasnya sebelum dapat memberikan penjelasan resmi kepada pemerintah desa maupun warga.

‎"Kami perlu koordinasi terstruktur ke manajemen atas terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kami sampaikan kembali ke kepala desa maupun masyarakat," pungkasnya.

Dalam hearing antara warga dan pihak ULPL Paokmotong yang diinisiasi Yayasan Gumi Paer Lombok itu belum menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi warga. (zaa)

Hadiri penyerahan LKPD Unaudited se-NTB, Bupati Pathul tekankan komitmen transparansi keuangan

 

OPSINTB.com - Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menghadiri acara penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 se-Provinsi NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin awal pekan ini.

Di momen tersebut, bupati dua periode itu menegaskan penyampaian LKPD tepat waktu adalah tanggung jawab pemda dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

‘’Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan kinerja pemda dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat,’’ katanya dalam press rilis yang diterima opsintb.com, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya ketepatan waktu dan kualitas keuangan menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Pathul melanjutkan, pemda harus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran.

Adapun kepada seluruh jajarannya, dia berharap mereka dapat terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. ‘’Agar mampu meraih hasil terbaik dalam proses audit,’’ harapnya.

Penyerahan LKPD sendiri menjadi tahap awal sebelum audit oleh BPK RI. Pemda Loteng optimis dapat mempertahankan capaian opini terbaik dengan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‘’Dengan komitmen ini, daerah kita diharapkan terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing atau sejalan dengan visi pembangunan daerah yang masmirah,’’ pungkasnya. (red)

Segera hadir! Aplikasi aduan kilat anti kekerasan

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB tengah menyiapkan pembentukan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respons cepat atas tingginya angka kekerasan yang terus meningkat di NTB, termasuk kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Aplikasi yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial NTB ini akan dilengkapi dengan nomor darurat serta sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia yang dapat diakses seluruh masyarakat. 

Urgensi pembentukan layanan ini tidak lepas dari kondisi masih maraknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 tercatat sebanyak 637 kasus terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan total korban mencapai 654 anak.

Dari total korban tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Tak hanya itu, praktik pernikahan anak juga masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan, sekaligus berdampak pada masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial NTB, Lalu Juhamdi, ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (1/2/026).

Menurut Miq Jo sapaan akrabnya menambahkan, melalui aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke instansi tertentu untuk melapor. Cukup melalui aplikasi atau nomor darurat, laporan dapat disampaikan secara cepat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Sebagai bagian dari penguatan langkah tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial bersama para mitra juga akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi dalam memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan dan mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. (red) 

Kata Bupati Loteng soal WFH dan WFO

 

OPSINTB.com - Pemerintah pusat bakal segera memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku sehari dalam sepekan untuk mengurangi pemakaian energi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri, mengatakan bakal segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh ASN di Loteng guna menginformasikan satuan perangkat kerja mana saja yang boleh WFH dan work from office (WFO).

‘’Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat (SE), bahwa memang WFH itu sudah ada penjelasannya dari Mendagri,’’ kata Pathul Bahri di Praya, Rabu (1/4/2026).

Dia merinci beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan akses pelayanan masyarakat tetap akan masuk kantor atau WFO. Selain itu, pejabat eselon II dan III akan tetap masuk kantor.

‘’Eselon II, Eselon III itu WFO atau masuk penuh,’’ ujarnya. Lalu menambahkan, ‘’Staff dan lain sebagainya yang akan WFH.’’

Kendati demikian, Pathul meyakinkan bahwa kebijakan ini tidak akan menggangu pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tidak ada persoalan untuk pelayanan di rumah sakit, sekolah dan pelayanan publik lainnya,’’ tegasnya.

Selain pemberlakuan WFH, pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan pengurangan perjalanan dinas pejabat mencapai 50 persen. Terkait hal ini, Pathul belum bisa memberikan jawaban secara mendetail. ‘’Nanti kita korek,’’ pungkasnya. (wan)

94 PNS Lombok Timur resmi dilantik, bupati tekankan integritas dan pelayanan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi umum cpns tahun 2024 dan lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Rabu (1/4/2026).

Pelantikan tersebut yang berlangsung di Pendopo Bupati ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan 94 PNS.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dari total 94 PNS yang dilantik, sebanyak 85 orang merupakan CPNS formasi umum tahun 2024, sementara 9 orang lainnya adalah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Berdasarkan golongan, 87 orang berada pada Golongan III dan 7 orang pada Golongan II.

Khusus CPNS formasi umum, terdiri atas 48 tenaga kesehatan dan 46 tenaga strategis lainnya yang akan memperkuat pelayanan di berbagai sektor pemerintahan daerah.

Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa status PNS yang telah diambil sumpahnya memiliki kekuatan moral dan struktural yang tinggi. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh PNS untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

"Kejujuran, kebaikan dalam bekerja, dan fokus membangun Lombok Timur harus menjadi pegangan. Tujuannya jelas, bagaimana kita bisa membawa masyarakat keluar dari kemiskinan," tegasnya.

Dirinya meyakini para PNS yang dilantik merupakan individu yang kompeten dan berintegritas. Lantaran itu bupati mendorong agar seluruh kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.

"Curahkan kemampuan Anda untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah. Jika sumpah jabatan dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan menjadi beban," pungkasnya. (zaa)

Monev SIDeKaNG, Diskominfo Loteng tekankan desa aktif publikasikan informasi digital

 

OPSINTB.com - Pemkab Loteng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SIDeKaNG) sebagai media utama penyampaian informasi publik di tingkat desa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan SIDeKaNG di Kantor Diskominfo, Selasa (31/3/2026).

Kadis Kominfo Loteng, H Lalu Herdan, menegaskan desa harus lebih aktif dalam menyampaikan program, kegiatan dan kinerja organisasi kepada masyarakat melalui platform digital, baik website desa maupun medsos.

‘’Pada era digital saat ini, desa tidak cukup hanya memiliki website. Desa juga harus aktif mengelola dan mengisinya, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Berdasarkan hasil monev, dari total 105 website desa di Loteng, hanya 27 desa yang masuk kategori aktif, 32 desa tergolong kurang aktif, dan 46 desa tidak aktif . 

‘’Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar website desa belum dimanfaatkan secara optimal,’’ sambungnya.

Secara persentase, kata dia, sekitar 76 persen website desa di Loteng masih belum aktif secara maksimal, baik karena minimnya pembaruan konten maupun karena website tidak dapat diakses.

Dijelaskan, perkembangan teknologi saat ini menuntut desa untuk hadir di ruang digital. Hal ini karena mayoritas masyarakat telah menggunakan telepon genggam sebagai sarana utama dalam mengakses informasi.

‘’Sekarang hampir semua masyarakat sudah memiliki handphone. Informasi dicari melalui internet. Maka desa harus hadir, harus aktif menyampaikan informasi melalui website dan media sosial agar masyarakat mudah mengakses informasi,” jelas mantan Kadishub tersebut.

Dia menekankan, website desa bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam transparansi pemerintahan desa dan pelayanan informasi publik. ‘’Oleh karena itu, desa yang masih kurang aktif dan tidak aktif akan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan dari Diskominfo,’’ tegasnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan SIDeKaNG, sehingga mampu menjadi media informasi yang cepat, terbuka dan akuntabel bagi masyarakat di era digital. (wan)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (52)

 

Permintaan buku nikah di Lotim meningkat jelang syawal, Kemenag pastikan stok aman, ini 5 kecamatan diantisipasi

 

OPSINTB.com - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur mengantisipasi lonjakan permintaan buku nikah menjelang dan selama bulan Syawal dengan memastikan ketersediaan stok tetap aman. Peningkatan ini diprediksi terjadi di lima kecamatan dengan angka pernikahan tertinggi.

Kepala Seksi Bina Masyarajat (Bimas) Kantor Kemenag Lombok Timur, Lalu Miftahussurur, menyebutkan bahwa pihaknya telah memetakan wilayah dengan potensi lonjakan tertinggi, yakni Kecamatan Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, dan Wanasaba.

"Permintaan tertinggi kita antisipasi di lima kecamatan tersebut. Kecamatan lain tidak begitu signifikan perkembangan pernikahannya," ucapnya Selasa, (31/3/2026).

Ia menjelaskan, secara umum jumlah peristiwa nikah di Lombok Timur dalam setahun berkisar antara 5 ribu hingga 6 ribu peristiwa. Namun, angka tersebut biasanya melonjak drastis setelah Hari Raya Idulfitri, di bulan Syawal.

"Rata-rata per bulan itu sekitar 400 sampai 600 peristiwa. Tapi saat Syawal bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat, bahkan bisa mencapai 1 ribu sampai 1.500 peristiwa dalam satu bulan," katanya.

Terkait ketersediaan buku nikah, Kemenag memastikan stok dalam kondisi aman. Dari total pengadaan tahun sebelumnya sebanyak 9 ribu buku, sekitar 6.300 telah didistribusikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh kecamatan. 

Sementara bebernya, sekitar 2.700 buku masih tersedia di kantor dan siap didistribusikan jika diperlukan.

"Yang sudah terpakai belum sampai setengah dari yang didistribusikan. Jadi untuk bulan Syawal ini Insya Allah aman," jelasnya.

Selain itu, Kemenag juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari antrean panjang pelayanan pernikahan. Seluruh penghulu diminta untuk tidak mengambil cuti setelah Lebaran dan siap menghadapi lonjakan jadwal pernikahan.

"Kami sudah rapat koordinasi sebelum Idulfitri. Semua penghulu diminta siaga dan tidak cuti agar pelayanan tetap berjalan lancar," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar jarak antar prosesi akad nikah minimal satu jam guna menghindari keterlambatan akibat kendala teknis, seperti menunggu wali.

"Kita minta minimal jeda satu jam antar pernikahan supaya tidak saling mengganggu. Ini penting agar tidak terjadi penundaan," tegasnya.

Ke depan, Kemenag Lombok Timur juga berencana menambah stok buku nikah sekitar 8 ribu eksemplar pada pertengahan hingga akhir April untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi.

“Intinya masyarakat tidak perlu khawatir, silakan menikah, stok buku nikah aman,” pungkasnya. (zaa)