OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

20/06/26

JMSI NTB dan INTI NTB kolaborasi lestarikan Mualan Benyer, pusat ritual adat Telagawaru

 

OPSINTB.com - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Nusa Tenggara Barat, Forum Wartawan Lingkungan (FWL) dan Ikatan Keluarga Banyuwanti (IKAWANGI) Lombok melakukan giat penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer Desa Telagawaru Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Sabtu (20/6).


Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan atas giat ritual budaya Molang Maliq Mualan Benyer yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa setempat bekerjasama dengan Perkumpulan Menduli Selayar Desa Telagawaru.


Sedikitnya ada 43 pohon terdiri dari Pohon Mahoni, Pohon Kupu Kupu, Palem, Ketapang Kencana dan Pohon Kenari ditanam sekitar Kawasan mata air Mualan Benyer yang sangat dijaga dan disakralkan warga sekitar dan bahkan sedang diusulkan sebagai Warisan Budaya tak Benda kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.


Dewan Pembina JMSI NTB Haji Rudi Hidayat mengungkapkan giat penghijauan dan bakti sosial merupakan program rutin yang dilaksanakan asosasi pemilik media siber NTB ini bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia  Tionghoa (INTI) Nusa Tenggara Barat. “Kali ini kita adakan penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer Desa Telagawaru atas permintaan kawan-kawan dari Perkumpulan Menduli Selayar yang dipimpin Kang Akeu Surya Panji,” katanya.


Haji Rudi yang juga Sekretaris Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Pemerintah Desa Telagawaru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang hadir dalam giat penghijauan dan bakti sosial.


Aksi penghijauan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi sosial, komunitas budaya, insan pers, pegiat lingkungan hingga pemerintah desa. Kegiatan tersebut juga menjadi simbol kolaborasi dalam menjaga kelestarian alam dan warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat.


“Kehadiran kami disini merupakan bagian dari komitmen sosial dan lingkungan yang selama ini dijalankan. JMSI NTB dan INTI punya kesamaan misi khususnya pada kegiatan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak ada yang berkaitan dengan politik,” ujarnya.


Menurut Rudi, kegiatan penghijauan dan bakti sosial yang dilakukan JMSI dan INTI NTB bukan program sesaat tetapi rutin dijalankan  di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat.


Ia menyebut sebelumnya kegiatan Literasi media dan bakti sosial juga dilaksanakan  di Pondok Pesantren Azzainiyah Al-Majidiyah NW di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. 


Juga menanam sekitar 2.000 pohon cemara di kawasan Pantai Induk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

Di kawasan Mualan Benyer, sebanyak 43 pohon ditanam sebagai simbol dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber mata air. Pohon yang ditanam dipilih dengan ukuran yang relatif besar untuk meningkatkan peluang tumbuh dan bertahan hidup.


“Perlu diingat, bahwa kami kalau menanam pohon biasanya yang sudah besar, karena tingkat hidupnya lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberi izin kita, meridai kegiatan kita hari ini, dan memberkahi kita semua,” kata Rudi.


Hal senada diungkapkan Ketua Harian INTI NTB S Wijanarko yang mengaku cukup terkesan dengan keramahan warga Desa Telagawaru terutama ibu-ibu dan anak-anak yang sedang asyik mandi bareng di Mualan Benyer yang ternyata disakralkan warga setempat. 

"Semoga penanaman pohon yang kita laksanakan  hari ini akan membuat Mualan Benyer semakin lebih hijau dan sejuk. Pohonnya tumbuh kembang dengan baik demi  kelestarian air Mualan Benyer," katanya.


Sementara itu, Sekretaris Desa Telagawaru, Junaidi, menjelaskan Mata Air Mualan Benyer memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga menjadi pusat berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun.


Junaidi mengatakan masyarakat Telagawaru memandang Mualan Benyer sebagai ruang spiritual dan budaya yang harus dijaga bersama. Karena itu, upaya pelestarian lingkungan di kawasan tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi keberlangsungan tradisi masyarakat.


“Selamat datang Bapak/Ibu yang hadir di tempat ini, Mata Air Mualan Benyer, Desa Telagawaru yang Alhamdulillah masyarakat mensakralkan sebagai pusat ritual adat sekaligus semangat untuk bersama-sama menjaga mata air ini. Karena hidup ini butuh keseimbangan,” ujarnya.


Menurut Junaidi, keseimbangan antara manusia dan alam menjadi prinsip yang terus dijaga masyarakat setempat. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian mata air menjadi bagian dari tanggung jawab bersama warga desa.


Mualan Benyer selama ini menjadi lokasi berbagai prosesi adat seperti pengobatan tradisional, mandi pengantin, molang maliq bagi anak pertama, khitanan, hingga ritual budaya lainnya.


Keberadaan mata air tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Telagawaru.


Ketua Perkumpulan Seni Menduli Selayar, Akeu Surya Panji, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap pelestarian lingkungan dan budaya di kawasan tersebut. 


Menurut Akeu, keterlibatan organisasi sosial dan masyarakat menjadi energi positif bagi keberlanjutan tradisi adat.


“Kami dari Lembaga Menduli Selayar mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara Molang Maliq Mualan Benyer, yang visinya antara lain dalam hal penghijauan dan pelestarian alam, sekaligus melestarikan ritual adat yang ada di sini. Semoga apa yang kita hajatkan dan niatkan ini diberkahi Allah SWT,” tuturnya.


Perkumpulan Seni Menduli Selayar selama ini aktif menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Kebangru'an yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda.


Komunitas tersebut juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami sejarah dan akar budaya lokal.


Kegiatan penghijauan dan bakti sosial di Mualan Benyer turut dihadiri Wakil Ketua INTI NTB S. Widjanarko, Ketua JMSI NTB H. Boy Mashudi, Sekretaris JMSI NTB Sukri Aruman, Anggota Dewan Pakar JMSI NTB Agus K. Saputra, Sekretaris Ikawangi Lombok Mansur, Ketua Forum Wartawan Lingkungan Indonesia (FWLI) NTB Saudi, serta perwakilan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) PR Mataram.


“Kami dari Lembaga Menduli Selayar mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara Molang Maliq Mualan Benyer, yang visinya antara lain dalam hal penghijauan dan pelestarian alam, sekaligus melestarikan ritual adat yang ada di sini. Semoga apa yang kita hajatkan dan niatkan ini diberkahi Allah SWT,” tuturnya. 


Pada kesempatan tersebut,  dilakukan juga serahterima secara simbolis 50 bingkisan alas kaki dan mainan anak-anak kepada Sekretaris Desa Telagawaru, tokoh masyarakat, karang taruna dan perwakilan anak yang hadir di Mualan Benyer.


Penampilan karaoke Ketua JMSI NTB dan INTI semakin menyemarakkan suasana di penghujung acara seremonial sebelum dilanjutkan dengan penanaman pohon penghijauan di sejumlah titik di kawasan Mualan Benyer Desa Telagawaru. (red)

19/06/26

Pemkab Loteng canangkan Sensus Ekonomi 2026, bidik kebijakan tepat sasaran

 
Pemkab Loteng canangkan Sensus Ekonomi 2026, bidik kebijakan tepat sasaran

OPSINTB.com - Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng mencanangkan Sensus Ekonomi 2026, Jumat (19/6). Acara ini dirangkai dengan senam bersama ASN di halaman Kantor Bupati, dan dihadiri Wabup, HM Nursiah serta Kepala BPS Muhammad Jupri Sardi, Sekda, dan kepala OPD.


Kata Nursiah, Sensus Ekonomi 2026 bakal menjadi potret terbaru ekonomi Loteng. Mulai dari pertumbuhan UMKM, ekonomi digital, sampai toko online. Adapun data yang dihasilkan melalui sensus nantinya menjadi dasar mendorong UMKM, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan membuat program pembangunan.


‘’Data yang bagus akan melahirkan kebijakan yang bagus. Kebijakan bagus membuat Loteng maju dan sejahtera,’’ ujar Wabup HM Nursiah.


Sementara itu, Kepala BPS Muhammad Jupri Sardi mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 sesuai amanat UU nomor 16 Tahun 1997, yang digelar dalam 10 tahun sekali untuk melihat gambaran ekonomi daerah.


Hasilnya, kata dia, akan menjadi pijakan arah pembangunan daerah, seperti penguatan UMKM, pengelolaan wisata, pembangunan pasar, sampai membuka akses jalan produksi.


‘’Jawab jujur ke petugas sensus. Supaya kebijakan pemerintah tidak salah sasaran,’’ ujar Jupri.


Sebagai informasi tambahan sebanyak 1.061 petugas sensus akan menyisir Loteng. Pendataan door to door akan berjalan 15 Juni-31 Agustus.


Pemkab Loteng mengajak warga memberikan informasi yang benar. Agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (iwn)

Tok, pilkades serentak digelar 27 Januari 2027

 

OPSINTB.com - Setelah melalui perdebatan panjang dan tarik ulur kepentingan, Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), DPRD Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah akhirnya mencapai titik temu terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Lombok Timur.


Kesepakatan tersebut terjadi dalam hearing yang berlangsung di Kantor DPRD Lombok Timur dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, anggota komisi 1 DPRD, serta jajaran Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), Jumat (19/6/2026).


Pelaksanaan Pilkades Serentak disepakati berlangsung pada 27 Januari 2027 sebagai hari pemungutan suara, sementara proses pencoblosan dan tahapan lanjutan akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.


Ketua FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memiliki komitmen kuat agar Pilkades dilaksanakan pada tahun 2026. Namun, berbagai kendala regulasi dan keterbatasan anggaran membuat semua pihak harus mencari jalan tengah.


"Kami sejak awal sudah menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades 2026 adalah harga mati. Namun, kami juga harus memahami regulasi dan kondisi anggaran, sehingga yang kami cari adalah solusi yang saling menguntungkan," ucapnya


Menurutnya, eksekutif sebelumnya mengusulkan pelaksanaan pada Februari 2027. Di sisi lain, FKKD juga menyadari bahwa memaksakan pelaksanaan pada akhir 2026 bukan pilihan yang ideal.


Namun pada akhirnya, kata dia, kedua belah pihak menemukan titik temu. Eksekutif mundur selangkah, FKKD juga maju selangkah. 


"Inilah bentuk kesepakatan bersama demi kepentingan masyarakat," katanya.


Khairul mengungkapkan, ada sejumlah alasan mendasar yang membuat FKKD mendorong percepatan pelaksanaan Pilkades. Salah satunya adalah kondisi sosial masyarakat yang mulai memanas.


Walaupun dipermukaan terlihat tenang, namun kata dia sebenarnya situasi di bawah mulai keruh. Kondusivitas wilayah harus segera dijaga.


Selain itu, terlalu lamanya roda pemerintahan desa dipimpin oleh pejabat sementara dinilai berdampak pada efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat desa yang tidak berjalan maksimal.


Pertimbangan lain adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh para bakal calon kepala desa.


"Terlebih pelaksanaan yang berdekatan dengan bulan suci Ramadan," ucapnya.


Sementara itu, Sekda Lombok Timur, Juaini Taofik, menjelaskan bahwa cepatnya kesepakatan tercapai karena seluruh pihak memiliki semangat yang sama, yakni mempercepat pelaksanaan Pilkades.


"Pak Bupati, DPRD, dan FKKD memiliki semangat yang sama. Prinsipnya, semakin cepat semakin baik," terannya


Namun demikian, pemerintah daerah menghadapi sejumlah kendala regulasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.


Salah satunya adalah perubahan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 16 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.


Ia menjelaskan, ada tiga poin penting yang harus disesuaikan. Pertama, perubahan jadwal Pilkades serentak yang sebelumnya ditetapkan.


Kedua, aturan mengenai calon tunggal yang kini diperbolehkan setelah melalui dua kali perpanjangan masa pendaftaran.


Selanjutnya yang ketiga, perangkat desa yang ingin maju sebagai calon kepala desa kini diwajibkan mengundurkan diri.


"Perda ini harus kita ubah agar sesuai dengan aturan terbaru," jelasnya.


Awalnya, tahapan Pilkades direncanakan dimulai pada 3 Agustus 2026 dengan hari pemungutan suara pada 3 Februari 2027. Namun, setelah adanya kesepakatan, jadwal dimajukan 27 Juli 2026 dan hari pencoblosan pada 27 Januari 2027.


Pelaksanaan Pilkades serentak ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 126 hingga 128 desa di Lombok Timur, termasuk desa-desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Desember mendatang.


Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 10 miliar.


"Efisiensi tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran, namun kualitas pelaksanaan Pilkades tidak boleh dikurangi," tegas Juaini. (zaa)

NTB tawarkan investasi hijau dan pariwisata strategis kepada Oman

 
NTB tawarkan investasi hijau dan pariwisata strategis kepada Oman

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat jejaring kerja sama internasional guna menarik investasi berkualitas dan berkelanjutan di NTB. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Mohamed Ahmed Salim, di Ruang Kerja Gubernur NTB pada Kamis (18/6/2026), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan berbagai peluang investasi unggulan NTB di sektor energi terbarukan, pariwisata, serta hilirisasi kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah.


Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kehadiran para kepala dinas ini menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam menciptakan iklim investasi yang terintegrasi dan investor-friendly di NTB.


Peluang Investasi Sektor Energi Terbarukan NTB


Di sektor energi, NTB menawarkan berbagai proyek green energy yang siap dikembangkan, antara lain:

•  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sengkol, Lombok Tengah

•  Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Jerowaru, Lombok Timur

•  Pengembangan PLTS Terapung dan Pembangkit Listrik Tenaga Air skala kecil pada bendungan-bendungan daerah


Seluruh proyek tersebut didukung potensi sumber daya alam yang melimpah, risiko investasi yang rendah, serta prospek bisnis jangka panjang yang menjanjikan.


Peluang Investasi Pariwisata NTB


Sektor pariwisata juga menjadi prioritas utama. Pemprov NTB mempromosikan pengembangan akomodasi premium di kawasan strategis, di antaranya:

•  Pantai Kerakas dengan destinasi Tujuh Mata Air Bawah Laut (Seven Spring Under Sea)

•  Gili Gede

•  Mauktika Mandalika

•  Kuta Heights


Kawasan-kawasan tersebut memiliki status strategis nasional, kesiapan lahan yang matang, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor.


Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan NTB


Potensi investasi di sektor kelautan dan perikanan juga sangat terbuka. Dengan produksi akuakultur yang terus meningkat, NTB menawarkan peluang pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, lobster, dan ikan air tawar. Termasuk di dalamnya adalah:

•  Hilirisasi industri garam di Pulau Sumbawa

•  Pembangunan pusat pascapanen dan cold storage modern di Pelabuhan Perikanan Soromandi, Teluk Cempi


Pengembangan ini bertujuan mendukung ekspor komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang.


Melalui pemaparan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk membangun kemitraan investasi yang saling menguntungkan, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat NTB.


Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Oman diharapkan dapat menghadirkan aliran investasi baru, mempercepat pengembangan energi bersih, memperkuat daya saing pariwisata NTB, serta mendorong hilirisasi sumber daya kelautan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan. (red)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama