Lapak remang-remang di Pantai Labuhan Haji dibongkar, diduga jadi sarang miras dan mesum

 

OPSINTB.com - Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja Kecamatan Labuhan Haji melakukan penertiban terhadap sejumlah lapak remang-remang di kawasan Pantai Labuhan Haji, Selasa (22/9/2026).

Penertiban dilakukan menyusul adanya keresahan masyarakat terkait keberadaan sejumlah lapak yang dinilai kerap disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan.

Dalam penertiban tersebut, petugas membongkar sejumlah bilik tersembunyi, dinding penutup atau tameng lapak, serta lapak liar yang dinilai melanggar aturan.

Kasi Trantibum Kecamatan Labuhan Haji, Akmal Moestofa, mengatakan penertiban dilakukan karena keberadaan lapak dan bilik tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Lapak remang-remang dan bilik liar ini kita tertibkan karena meresahkan," tegas Akmal saat dikonfirmasi.

Menurutnya, sejumlah tempat tersebut diduga disalahgunakan sebagai lokasi aktivitas asusila dan konsumsi minuman keras (miras). Kondisi itu dinilai telah menyalahi ketentuan serta mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengunjung kawasan wisata.

"Penertiban ini juga dilakukan karena adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aktivitas negatif di lapak-lapak tersebut," ucapnya

Akmal mengungkapkan, petugas juga menemukan adanya praktik yang mengarah pada perbuatan asusila di sejumlah lokasi. Keberadaan bilik yang tertutup rapat maupun dinding penutup yang dipasang oleh pemilik lapak dinilai membuka celah terjadinya penyalahgunaan.

"Di lokasi ditemukan praktik asusila atau mesum," katanya.

Ia menjelaskan, sebagian pedagang membangun bilik atau memasang dinding penutup dengan alasan memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Namun, tempat yang tertutup tersebut justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan.

Bahkan, kata Akmal, sejumlah pasangan muda-mudi yang diduga melakukan tindakan asusila di kawasan tersebut sebelumnya telah beberapa kali terjaring razia petugas.

Selain persoalan kesusilaan, petugas juga menyoroti dugaan peredaran minuman keras di sejumlah lapak.

"Peredaran miras dan persoalan kesusilaan menjadi perhatian. Beberapa lapak liar diindikasikan menjadi lokasi pesta miras dan prostitusi terselubung yang dapat merusak citra destinasi wisata lokal," tegasnya. (zaa)

Pemkot Jambi nilai Pemkab Lotim berhasil majukan pariwisata

 

OPSINTB.com - Bupati  Lombok Timur, H Haerul Warisin menerima kunjungan Wali kota Jambi, H Maulana beserta rombongan. Kedatangan mereka dalam rangka audiensi sekaligus studi tiru terkait inovasi dan pengembangan pariwisata unggulan di Gumi Patuh Karya.

Bupati pada kesempatan itu didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten II, sejumlah pimpinan OPD serta Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Timur. 

Sementara itu, Wali Kota Jambi hadir bersama Ketua TP-PKK Kota Jambi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Jambi.

Dalam kata-kata penerimaannya, Bupati H Harul Warisin, mengaku kedatangan mereka merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Lombok Timur.

"Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kerja antardaerah, melainkan momentum berharga untuk mempererat silaturahmi," kata H Iron. 

Di lain sisi, imbuh orang nomor satu di Lotim ini, kedatangan mereka juga sebagai langkah membangun jejaring, dan saling belajar menghadirkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Lombok Timur  kata bupati, belum dapat menandingi pencapaian Kota Jambi yang memiliki potensi wilayah perkotaan yang jauh lebih besar. Karena itu Bupati menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Lombok Timur sebagai lokasi kunjungan kerja.

​Terkait pariwisata, politisi partai Gerindra ini menegaskan, dibutuhkan kepemimpinan yang berani dan bersikap tegas dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan. 

Tanpa hal itu sebutnya tak akan ada  langkah nyata, momentum pengembangan pariwisata berisiko terlewatkan. 

Langkah tegas dan penataan berkelanjutan itu disebutnya mulai membuahkan hasil nyata pada peningkatan PAD sektor pariwisata baik di penginapan serta makanan dan minuman. Hal itu dapat dilihat pendapatan dari sektor ini. 

Jika pada tahun 2021 pendapatan dari sektor ini hanya mencatatkan angka Rp5,185 miliar, maka pada tahun 2024 melonjak signifikan hingga mencapai Rp13 miliar. Adapun pada tahun berjalan saat ini, realisasi pendapatan telah menembus angka Rp10 miliar dan optimistis akan terus meningkat hingga akhir tahun.

Bupati menilai, dalam konteks modernisasi tata kelola pemerintahan, termasuk pariwisata, tidak semua hal dapat serta-merta didigitalisasi. Menurutnya interaksi langsung dan sentuhan pelayanan fisik tetap memegang peranan kunci.

"Oleh karenanya, konsolidasi dan pengumpulan seluruh pelaku usaha pariwisata terus dilakukan untuk menyamakan persepsi," teranya. 

Sementara itu Wali Kota Jambi H Maulana, menyampaikan apresiasi keindahan alam Kabupaten Lombok Timur yang dinilainya sangat lengkap, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. 

Menurutnya, hal inilah yang menjadi alasan utama jajaran Pemerintah Kota Jambi hadir untuk belajar dan berdiskusi secara langsung terkait strategi pengembangan pariwisata, terlebih setelah melihat tren pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur dari sektor pariwisata yang melonjak sangat signifikan.

Mengingat posisi strategis Kota Jambi di tengah Pulau Sumatra yang kelak terhubung dengan Jalan Tol Trans-Sumatra, pihaknya menilai Lombok Timur merupakan contoh terbaik dalam hal pemberdayaan masyarakat. 

Lombok Timur, imbunya, dinilai berhasil memajukan destinasi wisata berbasis komunitas, baik potensi budaya, alam, maupun agrowisata, seperti kawasan pertanian bawang putih dan peternakan di lereng Rinjani yang dikemas menjadi daya tarik wisata unggulan.

"Selama berada di Lombok Timur, rombongannya juga dijadwalkan meninjau langsung kawasan agrowisata perkebunan bawang putih di Sembalun untuk mempelajari pola pengembangannya," ucapnya. (kin)

Sempat mengendap, kasus dugaan pelecehan ponpes di Loteng terhalang bukti di Mesir

 

OPSINTB.com - Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah (Loteng), AKP Punguan Hutahaean mengungkap alasan kasus dugaan pelecehan seksual di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NW, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat baru mencuat saat ini karena korban dan barang bukti berada di Mesir.

''Dan yang kami monitor terakhir adalah korban dan barang bukti yang dikuasai berada di Mesir,'' ungkap AKP Punguan dalam jumpa pers di gedung Reskrim Polresta Loteng, Selasa (22/9/2026).

Ia menuturkan, kasus ini sebelumnya pernah dilaporkan pada awal Februari 2025, dan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. 

Namun, karena korban memiliki pertimbangan lain, maka korban tidak pernah mendatangi kepolisian lagi.

''Ternyata korban melakukan investigasi itu. Sehingga setelah itu ya; hilang kabar,'' tambahnya.

Ia menegaskan, penanganan dugaan pelecehan oleh pimpinan Ponpes ini akan menjadi prioritas utama. Tentu juga mengawal hak-hak korban lain yang takut melapor.

''Kami mengundang secara terbuka kepada saksi maupun korban untuk melapor. Penanganan akan kami komunikasikan dengan LPA; apakah korban butuh privasi, dan lain sebagainya,'' tegasnya.

Punguan mengaku, dari kunjungan ke Ponpes bersangkutan beberapa waktu lalu, baik santri maupun orang tua santri enggan diajak bicara.

''Lebih cenderung tertutup. Kami juga mendorong rekan-rekan media jika ada keluarga yang ingin speak up soal perkara ini, karena masih bersifat awal kami siapkan secara privasi,'' ujarnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi menyebut, kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes berinisial TGH AIS telah dipantau sejak 2024. Namun, karena minimnya alat bukti kasus tersebut mengendap.

''Jadi, bukan teman-teman Polres lama memproses, tapi kami mengakui alat bukti yang kami sampaikan sangat minim,'' kata Joko.

Joko menerangkan, sejauh ini jumlah korban yang sudah berhasil diidentifikasi lembaganya berjumlah lima orang. Tapi, sebagian berada di Mesir untuk melanjutkan pendidikan.

Sebagian korban, Joko melanjutkan, mengalami percobaan pelecehan hingga pelecehan seksual.

''Memang ada dugaan korban lain ada yang sampai disetubuhi, tapi korban itu mungkin tidak akan mau bicara,'' tutup Joko. (wan)

Dari data ke keputusan, NTB bawa Satu Data ke forum nasional

 

OPSINTB.com - Ketika pemerintah memiliki ribuan data, persoalan berikutnya bukan lagi bagaimana menambah jumlah data, tetapi bagaimana data tersebut membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan apa yang harus dilakukan. Gagasan inilah yang dibawa Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H Ahsanul Halik memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.

Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur Kementerian/Lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Pria yang akrab disapa Aka ini,  tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo, membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah, 

Di hadapan forum tersebut, Aka membawa satu pertanyaan sederhana: setelah data tersedia, digunakan untuk apa?

Menurutnya, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.

Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset, dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”.

Namun, Aka menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir.

“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan.”

Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program hingga mengevaluasi hasil.

Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus pengembangan tersebut. Menurut Aka, pimpinan tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas pertanyaan: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil.

Atas kebutuhan itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan untuk membawa data lebih dekat kepada kebutuhan analisis dan informasi pimpinan.

Paparan tersebut mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah pemerintah daerah peserta forum. Beberapa daerah menyatakan keinginan untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama untuk mempelajari tata kelola NTB Satu Data dan bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.

Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Yang perlu direplikasi, menurutnya, bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.

Forum nasional tersebut akhirnya memperlihatkan satu pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.

Bagi NTB, perjalanan itu belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya. (red)

Mencuat dugaan pelecehan di Ponpes ABW, para santri ramai-ramai dijemput orang tua

 

OPSINTB.com - Belum kelar kasus santri terbakar di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimy NW di Kecamatan Batukliang, kali ini muncul lagi dugaan kasus pelecehan seksual di Ponpes Abul Barokat Wannafahat NW Bunkate Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

Dugaan ini muncul setelah beredarnya video investigasi di kanal Youtube BBC News Indonesia yang berjudul ''Aib Sang Guru: Dua Mantan Santri Bersuara Soal Kekerasan Seksual, Intimidasi dan Ancaman''.

Pelakunya diduga pendiri Yayasan Abul Barokat Wannafahat, seorang tuan guru berinisial AIS. AIS sendiri saat dikonfirmasi wartawan belum memberi penjelasan rinci perihal dugaan dalam video investigasi BBC News Indonesia tersebut. Saat ditemui di kediamannya, ia hanya merespons singkat.

''Serah juk saq Kuase (Serahkan ke Yang Maha Kuasa),'' kata AIS, Senin malam (21/9/2026).

Sementara itu, terkait viralnya video investigasi itu, sejumlah wali santri telah mendatangi Ponpes Abul Barokat Wannafahat sejak Senin malam.

Salah seorang wali santri dari Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, H Sunardi, tiba di lokasi sekitar pukul 23.30 WITA. Ia mengaku resah seusai menyimak video tersebut. Padahal putrinya baru tiga bulan sekolah di sana.

''Saya hanya khawatir setelah menonton laporan BBC itu, saya mau menarik anak saya,'' kata H Sunardi.

Menurut keterangan saksi di lokasi yang berhasil dihubungi opsintb.com, selain wali santri, sejumlah warga sekitar juga berdatangan ke area ponpes.

Aparat kepolisian melalui Bhabinkamtibmas AIPDA Lalu Wira AS langsung bersiaga di tempat untuk memastikan situasi tetap terkendali dan mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan.

''Betul, selain wali santri, ada warga sekitar ponpes yang juga berdatangan ke area ponpes. Namun, situasi aman terkendali,'' kata Lalu Wira.

Sementara, para orang tua mengaku khawatir dengan kondisi ponpes setelah mencuatnya kasus tersebut. Mereka datang untuk menjemput anak masing-masing dan membawa pulang perlengkapan sekolah, pakaian, dan barang-barang.

Di sisi lain, para santriwati juga nampak masih mengenakan baju sekolah.

Pengurus Komite Ponpes Abul Barokat Wannafahat, Sahfan, mengatakan pihak pesantren mengambil kebijakan untuk memulangkan para santriwati demi menenangkan situasi sekaligus merespons kekhawatiran para orang tua.

"Sudah saya batasi sampai hari Kamis (24/9), atas nama pengurus dan komite," kata Sahfan.

Menurut Sahfan, jumlah santri di ponpes tersebut saat ini sekitar 800 orang dari berbagai jenjang pendidikan. Para santri berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Lombok hingga luar daerah.

"Menyebar dia di seluruh Lombok. Saat ini ada juga dari luar, ada dari Kalimantan. Sekitar 800 orang," ujarnya. (red)

NTB melompat ke peringkat 9 besar MTQ Nasional XXXI

 

OPSINTB.com - Kafilah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan hasil membanggakan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah. NTB berhasil menembus 10 besar nasional dengan menempati peringkat ke-9 dan meraih total nilai 34, melompat signifikan dari peringkat ke-23 pada MTQ Nasional XXX di Kalimantan Timur.

Prestasi tersebut semakin lengkap dengan capaian Khairunnisa, qariah asal Bima, yang meraih Juara 1 Qira'at Mujawwad Dewasa Putri. Wakil NTB lainnya juga turut berprestasi: Ahmad Masyhun meraih Juara 2 Tafsir Bahasa Arab, dan Maesarah meraih Juara 3 Tilawah Dewasa Putri. Selain itu, NTB meraih Harapan 1 Hafalan Al-Qur'an 10 Juz melalui Taqwa Hikmatullah, Harapan 2 Hafalan 30 Juz melalui M. Haikal Afad, serta Harapan 3 Qira'at Mujawwad Al-Qur'an Dewasa Putra melalui Ahmad Kodri. 

Sejumlah peserta lain juga masuk final, di antaranya Nihla Hudya Alnaisa (Tilawah Anak-Anak Putri), Holis Susabri (Tilawah Remaja Putra), dan peserta cabang Fahmil Qur'an.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut langsung Khairunnisa bersama pelatih dan jajaran LPTQ NTB di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026). 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang membawa nama NTB di tingkat nasional.

"Alhamdulillah, harapan kita, walaupun baru satu, ada yang berhasil juara satu dari NTB. Ini kebahagiaan bagi kita semua," ujar Gubernur.

Menurutnya, kembalinya NTB ke 10 besar merupakan hasil pola pembinaan yang kini dilakukan lebih sistematis dan intensif. Jika sebelumnya training center (TC) hanya berlangsung beberapa hari, kali ini kafilah menjalani TC di Mataram selama sekitar 40 hari sebelum melanjutkan persiapan di Semarang.

Gubernur menegaskan, bahwa prestasi MTQ tidak semata diukur dari jumlah juara, melainkan bagian dari upaya menghidupkan syiar Al-Qur'an dan membangun generasi muda NTB. 

Ia juga menilai keberhasilan Khairunnisa membuktikan potensi perempuan NTB untuk berprestasi di tingkat nasional, dan berharap pengalamannya dapat menular kepada peserta junior untuk MTQ mendatang.

Khairunnisa sendiri mengaku pembinaan hampir dua bulan membuat persiapannya jauh lebih matang dibanding sebelumnya, dan berharap pola pembinaan tersebut terus ditingkatkan.

Gubernur mencatat bahwa tantangan NTB bukan sekadar menemukan talenta, melainkan menjaga agar talenta tidak "hijrah" membela daerah lain — seperti kasus qari asal Bima, Samsuri Firdaus, yang pernah dibina NTB namun kini berprestasi atas nama daerah lain. Karena itu, Pemprov NTB bersama LPTQ akan memperkuat sistem talent scouting hingga ke desa dan kecamatan, serta memastikan pembinaan berlanjut pasca-MTQ.

"Tidak boleh turun dari ranking 9 ini. Minimal 9. Syukur-syukur bisa masuk 5 besar dulu," pesan Gubernur, seraya menambahkan bahwa Pemprov akan memberikan bonus dan apresiasi kepada kafilah berprestasi, dengan besaran yang akan diumumkan kemudian.

Prestasi Khairunnisa berlanjut ke tingkat internasional. Gubernur mengungkapkan bahwa qariah asal Bima itu akan mengikuti MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober mendatang, dan akan kembali menjalani pembinaan bersama LPTQ NTB sebelum keberangkatan.

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir, menambahkan bahwa selama MTQ Nasional di Semarang pihaknya turut memberi perhatian pada kondisi mental kafilah, termasuk pendampingan dari RS Mutiara Sukma yang dinilai penting untuk terus dikembangkan ke depan.

Khairunnisa menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB, masyarakat dan  mengapresiasi perhatian khusus Gubernur kepada para pelatih. (red)