Dewan Hakim MTQ XXXI NTB dikukuhkan

 

OPSINTB.com - Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 resmi dikukuhkan di Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Selasa (9/6/2026). Pengukuhan itu dihadiri Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri serta unsur Forkopimda dan Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026.

Dewan Hakim MTQ XXXI NTB 2026 diketuai KH M Zaidi Abdad, dengan Sekretaris Abdul Aziz Fahmi. Adapun delapan majelis hakim dibentuk sesuai cabang lomba, mulai dari Tilawah, Tartil, Hifzh, Tafsir, Fahmil-Syarhil, Khat, hingga Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan kredibilitas MTQ bergantung pada objektivitas, profesionalitas, dan integritas dewan hakim.

‘’Kepercayaan masyarakat NTB ada di tangan dewan hakim. Karena itu, kehormatan MTQ juga berada pada kehormatan dewan hakim,’’ katanya.

Ia mengapresiasi kesiapan Kabupaten Loteng sebagai tuan rumah MTQ XXXI NTB 2026, yang menurutnya berjalan baik dan didukung luas masyarakat.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyebut MTQ bukan sekadar kompetisi, tetapi momentum membumikan nilai Al-Qur’an.

‘’Hasil diskusi kami dengan Pak Gubernur, bagaimana Al-Qur’an ini bisa membumi di NTB sehingga MTQ harus kita sukseskan,’’ ujarnya.

Lewat pengukuhan ini, Dewan Hakim diharapkan bekerja objektif dan profesional demi suksesnya MTQ XXXI NTB 2026 serta syiar Al-Qur’an di NTB. (iwn)

The Mandalika terus tumbuh, keterlibatan stakeholder jadi fondasi keberlanjutan kawasan

OPSINTB.com - The Mandalika terus diarahkan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Sebagai destinasi sportstainment berkelas dunia, The Mandalika semakin berkembang dan membuka berbagai peluang ekonomi baru, mendorong pertumbuhan aktivitas UMKM, serta memperkuat sektor jasa pariwisata di kawasan tersebut.

Keterlibatan berbagai stakeholder menjadi elemen penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan secara inklusif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bekerja sama dengan tim fasilitator dari Universitas Mataram (Unram) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Dampak dan Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada 3–4 Juni 2026 di Raja Hotel Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga mitra. Tujuannya adalah menghimpun masukan, pandangan, serta evaluasi terkait dampak dan keberlanjutan pengembangan KEK Mandalika. Melalui diskusi kelompok terarah selama dua hari, para peserta berdialog dan bertukar perspektif guna memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan kawasan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka, menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan elemen krusial dalam mengembangkan kawasan yang mampu memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah.

“Kami meyakini bahwa keberlanjutan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur atau pertumbuhan investasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat terlibat serta merasakan manfaat dari proses yang berlangsung. Karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk mendengarkan berbagai perspektif, mengevaluasi dampak yang telah dirasakan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan dan penguatan ke depan,” ujar Troy.

“Masukan yang disampaikan akan menjadi referensi berharga bagi kami dalam memastikan The Mandalika terus tumbuh sebagai destinasi yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi daerah maupun masyarakat sekitar,” tambahnya.

Kegiatan FGD ini juga mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H Muhammad Nursiah, beserta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan guna memastikan pengembangan KEK Mandalika berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

Sejalan dengan komitmen pengembangan kawasan yang berkelanjutan, ITDC juga menjalankan Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP), proyek yang didukung pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). MUTIP merupakan proyek pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas pariwisata di The Mandalika untuk memperkuat konektivitas, utilitas kawasan, serta mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan.

Melalui proyek tersebut, berbagai infrastruktur strategis telah dibangun, antara lain jalan kawasan, utility corridor, sistem penyediaan air bersih, drainase dan pengendalian banjir, fasilitas mitigasi bencana, serta pengembangan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan kesiapan The Mandalika sebagai destinasi sportstainment berkelas dunia, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Dalam forum tersebut, perwakilan tokoh masyarakat, Rata Wijaya, memaparkan bahwa kehadiran The Mandalika telah membawa transformasi nyata bagi masyarakat. Mulai dari meningkatnya aktivitas ekonomi, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru, hingga semakin luasnya keterlibatan masyarakat dalam ekosistem pariwisata.

“Masyarakat saat ini memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian dibanding sebelumnya. Selain sektor pertanian dan perikanan yang tetap menjadi basis ekonomi, kini juga berkembang sektor UMKM, jasa, kuliner, dan aktivitas pariwisata lainnya. Ke depan, kami berharap masyarakat lokal terus mendapatkan ruang untuk berkembang sehingga manfaat pengembangan kawasan dapat dirasakan secara lebih luas,” ungkapnya.

Selama dua hari, peserta FGD mendiskusikan berbagai tema strategis, di antaranya pengembangan pariwisata dan dampaknya pada masyarakat, peluang kerja dan pengembangan ekonomi lokal, keberlanjutan mata pencaharian dan kearifan lokal, pengembangan masyarakat, serta penguatan keterlibatan pemangku kepentingan.

Partisipasi aktif berbagai unsur stakeholder dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Masukan yang dihimpun diharapkan menjadi referensi penting dalam mewujudkan The Mandalika yang semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Ke depan, tantangan pengelolaan destinasi akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antar pemangku kepentingan. Karena itu, ITDC akan terus membuka ruang dialog dan partisipasi untuk memastikan setiap langkah pengembangan The Mandalika mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah fondasi penting bagi keberlanjutan kawasan dalam jangka panjang,” tutup Troy. (red)

Optimistis tembus tiga besar, Lombok Timur turunkan kekuatan penuh di MTQ XXXI NTB

 

OPSINTB.com - Kafilah Kabupaten Lombok Timur, optimis bisa membawa hasil positif pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi NTB 2026. Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan kekuatan besar dan persiapan yang disebut lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya, Lombok Timur membidik target ambisius bisa tembus tiga besar.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, Lotim mengirim kontingen mencapai puluhan orang. Jumlah tersebut terdiri dari 53 peserta, pelatih, serta official menjadikan Gumi Patuh Karya sebagai kontingen terbesar kedua setelah Kabupaten Lombok Tengah.

"Ini menunjukkan keseriusan Lombok Timur dalam menghadapi MTQ tahun ini," ucapnya usai pawai ta'aruf Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI tingkat NTB 2026 di Kota Praya, Selasa (9/6/2026).

Tak hanya mengirim peserta lomba, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mengerahkan kontingen besar untuk mengikuti pawai ta’aruf. Kehadiran mereka menjadi simbol semangat daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB tersebut untuk kembali menunjukkan prestasi terbaik di ajang MTQ.

Menurut Juaini Taofik, target tiga besar yang dicanangkan Bupati Lombok Timur bukan sekadar angan-angan. Berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari pelaksanaan training center (TC) hingga program TC mobile yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan para peserta.

"Dibandingkan MTQ ke-30 di Sumbawa, persiapan kita jauh lebih maksimal," sebut Ofik.

Jika sebelumnya, kata dia, peserta yang berhasil masuk final kurang dari 10 orang, tahun ini diprediksi sekitar 25 peserta bisa menembus babak final. 

"Kalau itu tercapai, target tiga besar Insya Allah bisa diwujudkan," katanya.

Ofik menegaskan, keberhasilan MTQ tidak hanya ditentukan oleh persiapan jangka pendek, tetapi juga oleh sistem kaderisasi yang berkelanjutan. Ia menyebut, para juara pada cabang yang sama tidak diperbolehkan kembali berlaga, sehingga regenerasi menjadi kunci utama menjaga prestasi.

"Kata kuncinya satu, kaderisasi. Potensi tidak boleh terpusat di satu kecamatan saja. Harus menyebar ke seluruh wilayah Lombok Timur," tegasnya.

Pemerintah daerah juga telah memetakan keunggulan masing-masing pondok pesantren. Seperti dibidang tahfiz, tartil, hingga fahmil Quran. 

Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan pembinaan berjalan terarah dan kesinambungan prestasi tetap terjaga dari tahun ke tahun.

Di tengah semangat memburu prestasi, Lombok Timur juga menghadapi tantangan teknis. Kafilah Lombok Timur mendapatkan lokasi penginapan yang cukup jauh dari arena utama MTQ. 

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan transportasi telah dipersiapkan agar tidak mengganggu konsentrasi peserta.

"Sejauh apa pun lokasi penginapan, kami sudah menyiapkan sarana transportasi yang memadai. Yang terpenting, seluruh kafilah tetap nyaman dan fokus mengikuti perlombaan," pungkasnya. (zaa)

Pertama kali, registrasi MTQ XXXI NTB pakai aplikasi e-MTQ

 

OPSINTB.com - Lobi Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) mendadak ramai Senin pagi (8/6/2026). Satu per satu kafilah dari 10 kabupaten/kota di NTB berdatangan untuk mengikuti registrasi peserta MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB 2026 yang resmi dimulai hari ini.

Tak ada lagi antrean dengan map tebal di tangan peserta. Saat menjalani perivikasi data sebagai syarat lomba, seluruh peserta kini cukup menyodorkan gawai. Ya, registrasi tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara digital lewat aplikasi e-MTQ besutan LPTQ Pusat, berkolaborasi dengan LPTQ NTB.

‘’Penerapan aplikasi e-MTQ ini menjadi yang pertama kalinya digunakan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi NTB,’’ kata H Lalu Herdan, salah seorang panitia.

Kata dia, dengan sistem baru ini, panitia tak lagi pusing mengoreksi satu per satu. Pendataan, verifikasi, hingga urusan administrasi peserta kini bisa rampung lebih cepat. Data yang masuk juga dijamin akurat, dan semua prosesnya transparan.

‘’Meski baru pertama kali diterapkan, pelaksanaan registrasi berbasis digital tersebut berjalan lancar. Seluruh kafilah dapat menyelesaikan proses pendaftaran dan verifikasi tanpa kendala berarti,’’ ucap Herdan.

Bukan hanya peserta yang sibuk hari ini. Di sudut lobi, Tim IT Dinas Kominfo Loteng ikut berpacu dengan waktu. Mereka memantau server, menangani kendala teknis, dan memastikan proses registrasi digital ini mulus dari awal sampai akhir.

‘’Tim Diskominfo menyediakan infrastruktur jaringan internet sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada operator dan kafilah dalam proses penginputan data peserta melalui aplikasi e-MTQ,’’ kata Ayu, seorang ahli IT.

Baginya, e-MTQ bukan sekadar aplikasi baru. ‘’Kehadiran sistem digital ini menjadi langkah maju dalam modernisasi pelaksanaan MTQ di NTB. Selain mempercepat proses registrasi, sistem ini juga meminimalkan potensi kesalahan administrasi karena seluruh data peserta terintegrasi secara elektronik,’’ ujarnya.

Sebanyak 859 peserta dari 10 kabupaten/kota se-NTB tercatat mengikuti registrasi MTQ XXXI 2026. Sumbawa Barat mengirim kafilah terbanyak dengan 105 peserta, disusul Loteng 93 peserta, dan Lotim 90 peserta. (iwn)

Kemenag Lotim perketat pengawasan ponpes hingga siapkan hotline pengaduan

 

OPSINTB.com - Maraknya berbagai isu kekerasan, perundungan (bullying), hingga dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur bergerak cepat memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan.

Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Lombok Timur, Hasan menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi mencoreng dunia pendidikan pesantren.

"Kami telah melakukan berbagai langkah antisipasi, bahkan kini sedang menyiapkan langkah-langkah baru yang lebih konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik, bullying, maupun pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren," tegas Hasan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat pendekatan persuasif kepada para pimpinan pondok pesantren. Dalam setiap pembinaan, pihaknya kini menambahkan materi khusus terkait pencegahan kekerasan terhadap santri serta upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.

Program pembinaan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan zona wilayah. Di Lombok Timur sendiri, lanjutnya, dibagi menjadi lima bagian pengawasan pesantren.

"Tahap pertama telah kami laksanakan pada tahun 2024. Saat ini kami memasuki tahap kedua yang dimulai dari wilayah Sembalun, Suela, hingga Pringgabaya dan wilayah selatan lainnya," sebutnya.

Tak hanya pembinaan, Kemenag juga mempertajam fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pesantren yang telah dibentuk sebelumnya. 

Satgas tersebut, lanjutnya, akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap berbagai fasilitas pesantren yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran.

Pemeriksaan itu, katanya, meliputi kondisi asrama, tata letak bangunan, hingga sarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan santri.

"Kami ingin mengetahui secara detail kekurangan masing-masing pesantren. Jika ada fasilitas yang berpotensi menimbulkan risiko, maka harus segera diperbaiki," kata Hasan.

Ia mencontohkan, penataan asrama yang kurang ideal atau lokasi tempat tinggal pengasuh yang terlalu dekat dengan asrama santriwati dapat menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal-hal seperti itu, kata dia, bisa membuka peluang terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Karena itu sebutnya, menjadi bagian penting dari pengawasan.

Langkah yang paling menyita perhatian adalah rencana peluncuran layanan hotline pengaduan khusus pesantren.

Layanan ini nantinya akan menjadi saluran bagi santri untuk menyampaikan laporan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan maupun pelanggaran lainnya.

Menurut Hasan, keberadaan hotline pengaduan merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus yang melibatkan lembaga pendidikan berbasis asrama.

"Nomor pengaduan ini kami tujukan juga kepada para santri agar mereka berani bersuara. Namun sebelum diluncurkan, kami harus memastikan satgas siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk," jelasnya.

Rencananya, pengelolaan pengaduan akan dibagi berdasarkan zona pengawasan. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung oleh anggota satgas yang bertanggung jawab di wilayah tersebut sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten.

Satgas internal Kemenag sendiri terdiri dari unsur pengawas dan kepala KUA yang bertindak sebagai penanggung jawab wilayah. Sementara untuk penanganan kasus pada skala yang lebih luas, Kemenag juga terlibat dalam tim lintas sektor yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Hasan mengakui, potensi terjadinya pelanggaran dilingkungan pesantren harus diantisipasi sejak dini mengingat sebagian besar pesantren menerapkan sistem asrama yang mempertemukan banyak santri dalam satu lingkungan tertutup.

Karena itu, selain mengawasi aspek pendidikan, Kemenag kini mulai memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana, prasarana, serta sistem perlindungan anak disetiap pondok pesantren.

"Kami ingin memastikan bahwa pesantren tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi para santri dalam menuntut ilmu," pungkasnya. (zaa)

ASN Kota Bima ditantang bersaing, kinerja jadi penentu

 

OPSINTB.com - Wali Kota Bima, H Ahmad Rahman menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima harus mampu beradaptasi dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin kompetitif.

Penegasan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah ASN yang dirangkaikan dengan Apel Gabungan awal bulan di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (8/6/2026).

Dalam sambutannya dihadapan ASN, Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar bagian dari jenjang karier birokrasi, melainkan amanah yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan integritas, profesionalisme, disiplin, dan kinerja yang semakin baik," ucapnya.

Menurut Rahman, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini semakin kompleks. Selain dituntut mencapai target pembangunan dan mendukung program prioritas nasional, pemerintah daerah juga harus menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola kerja konvensional. Sebaliknya, diperlukan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta upaya mencari sumber pendanaan alternatif guna mempercepat pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat kini mendorong ekosistem kompetisi kinerja antar daerah yang semakin terbuka. Berbagai indikator pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga inovasi daerah.

"Ukuran keberhasilan sekarang bukan lagi sekadar penyerapan anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Rahman menambahkan, daerah yang mampu menunjukkan capaian terbaik berpeluang memperoleh penghargaan, insentif fiskal, serta dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Kota Bima harus mampu bersaing dengan daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik dan hasil pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan dalam kompetisi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Kepada ASN yang baru dilantik, ia berpesan agar senantiasa memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pejabat fungsional agar mampu menunjukkan profesionalisme sesuai bidang keahlian masing-masing. Jabatan fungsional, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pengembangan karier, tetapi juga harus menghasilkan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

"Momentum pelantikan ini harus menjadi awal untuk memperkuat semangat pengabdian dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Bima serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (red)