OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

19/11/26

Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

 
Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah meraih penghargaan Jalin CXcellence Award 2026 kategori Most Devoted Regional Bank atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital, khususnya peningkatan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat.


Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, dalam rangkaian kegiatan Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) pada 12–13 November 2026 di Sheraton Belitung Resort, Belitung.


Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Jalin kepada mitra perbankan yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta layanan sistem pembayaran digital di Indonesia. Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yang memperoleh penghargaan tersebut bersama sejumlah bank nasional dan mitra lainnya.


Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital.


“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Bank NTB Syariah untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital. Kami melihat QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran yang semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, sehingga perlu didukung dengan layanan yang mudah diakses, aman, dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi,” ujar Ajar.


Ia menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus memperkuat sinergi dengan Jalin dan berbagai mitra strategis untuk memperluas pemanfaatan transaksi digital, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.


“Ke depan, kami berharap pemanfaatan QRIS dapat semakin luas, tidak hanya di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau pelaku UMKM dan masyarakat di berbagai wilayah NTB. Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Jalin CX Summit 2026 merupakan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pembayaran digital, mulai dari regulator, industri perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga mitra strategis. Kegiatan ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur sistem pembayaran, serta peningkatan kualitas pengalaman pengguna (customer experience).


Dalam forum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) turut memberikan pandangan mengenai perkembangan sistem pembayaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah semakin luasnya pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.


Bagi Bank NTB Syariah, penghargaan Most Devoted Regional Bank ini menjadi pengakuan atas komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.


Melalui penguatan kolaborasi dengan Jalin dan berbagai pemangku kepentingan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transaksi digital, mendorong perluasan penggunaan QRIS, serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Nusa Tenggara Barat.


Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Bank NTB Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (red)

18/11/26

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

Kadis PMD Lombok Timur uangkap dugaan kenakalan kades dalam pengelolaan dana desa

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Hambali, mengungkap sejumlah indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditemukan di beberapa desa. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa.


Hambali menuturkan, salah satu praktik yang dinilai menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan desa terjadi ketika kepala desa bersama bendahara mencairkan dana di bank, tetapi uang yang dicairkan justru langsung dikuasai oleh kepala desa.


"Kalau kepala desa dan bendahara datang ke bank, kemudian uangnya masuk ke tas kepala desa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, itu sudah salah. Mekanisme seperti itu saja sudah tidak benar," ungkap Hambali. Selasa (17/11/2026).


Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Bendahara memiliki peran penting dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.


Ia juga mengungkapkan, terdapat desa yang pengelolaan keuangannya sepenuhnya dikendalikan kepala desa, sementara bendahara tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut. 


Bahkan lanjutnya, dalam beberapa kasus, hak perangkat desa seperti honor maupun siltap diduga bayak yang diembat oleh oknum kepala desa.


"Tidak semua sih kepala desa yang begitu, tetapi ada oknum,"terangnya


Selain itu, Hambali menyoroti adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tertentu justru dialihkan ke kegiatan lain tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.


Temuan lainnya adalah pekerjaan fisik yang belum direalisasikan meskipun anggarannya telah dicairkan dan pertanggungjawaban administrasinya telah diselesaikan. Bahkan, ada pekerjaan yang baru dikerjakan ketika tim melakukan pemeriksaan atau monitoring.


"Ada yang anggarannya tahun sebelumnya, tetapi baru dikerjakan ketika kami turun melakukan pemeriksaan. Setelah dikonfirmasi, ternyata uangnya sudah habis, sementara pekerjaan fisiknya baru dilaksanakan saat pemeriksaan berlangsung," jelasnya.


Hambali menegaskan, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena Dana Desa merupakan uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.


Ia mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, terlebih penggunaan Dana Desa saat ini mendapat pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas, masyarakat hingga media.


Menurutnya, Dana Desa seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan stunting.


"Uang desa ini adalah uang rakyat. Harapan kami, dana tersebut benar-benar dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran desa, kemajuan pembangunan, serta membantu mengurangi angka kemiskinan dan stunting," tegasnya.


Untuk mencegah terulangnya persoalan tersebut, Dinas PMD Lombok Timur secara rutin melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa minimal dua kali dalam setahun.


Namun, Hambali menilai pembinaan tidak cukup hanya dilakukan oleh Dinas PMD. Ia berharap ke depan kegiatan bimbingan teknis juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat.


Dengan keterlibatan lembaga tersebut, kepala desa dan perangkat desa tidak hanya mendapatkan pemahaman teknis mengenai tata kelola keuangan, tetapi juga mengetahui secara langsung berbagai bentuk pelanggaran beserta konsekuensi hukumnya.


"Kalau kami mungkin lebih banyak menyampaikan teknis pengelolaan keuangan. Tetapi bagaimana pengelolaan yang melanggar aturan, itu perlu disampaikan juga oleh APH dan Inspektorat agar menjadi pembelajaran sekaligus memberikan efek jera," pungkasnya. (kin)

Pemkab Loteng dorong pembentukan KIM di 154 desa dan kelurahan

 

Pemkab Loteng dorong pembentukan KIM di 154 desa dan kelurahan

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di 154 desa dan kelurahan untuk memperkuat literasi digital serta penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Langkah tersebut disosialisasikan kepada para kepala desa dan sekretaris desa se-Loteng di kantor bupati, Selasa (17/11/2026).


Wabup Loteng, HM Nursiah, menyatakan KIM akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyampaikan informasi publik yang cepat dan akurat. Ia menilai, keterbukaan informasi di tingkat desa menjadi kunci dalam mempercepat pelayanan sekaligus mempromosikan potensi daerah.


''Desa harus semakin melek digital. Informasi semakin terbuka dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin dekat,'' kata Nursiah dalam acara sosialisasi yang dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dan Media Sosial Desa tersebut.


Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Baiq Murniati, meminta pemerintah desa segera membentuk dan mengaktifkan KIM. Ia menekankan bahwa fungsi KIM tidak terbatas pada publikasi agenda pemerintahan, tetapi juga mempromosikan sektor ekonomi, pariwisata, budaya, serta inovasi masyarakat lokal.


Secara teknis, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng, H Iswandi Khairy Ramen, menjelaskan KIM dibagi menjadi dua klasifikasi. Tipe A difokuskan pada produksi konten kreatif dan pengelolaan kanal digital desa, sedangkan Tipe B memberdayakan kelompok masyarakat yang sudah ada, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelompok usaha tani.


"KIM bertugas menggali potensi desa, menyerap aspirasi, dan memastikan informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan," jelas Iswandi.


Nantinya, seluruh informasi yang dikelola KIM akan terintegrasi melalui situs web desa, media sosial, hingga kanal resmi Pemkab Loteng. Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan terciptanya ekosistem informasi desa yang mandiri, produktif, serta bebas dari kepentingan politik guna mendukung visi Loteng MASMIRAH.


Adapun dasar hukum pembentukan KIM: Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 4 Tahun 2024. (iwn)

17/11/26

Wagub NTB tekankan pentingnya peran aktif suami dampingi istri saat pelayanan KB

 

Wagub NTB tekankan pentingnya peran aktif suami dampingi istri saat pelayanan KB

OPSINTB.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya peran aktif suami dalam mendampingi istri saat menjalani pelayanan Keluarga Berencana (KB). Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi kehadiran para suami mendampingi istri menentukan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga di masa depan.


Pesan tersebut disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Dinda saat membuka secara resmi kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa 17 November 2026.


Dalam arahannya, Wagub NTB menyoroti fenomena di lapangan di mana mayoritas kaum ibu datang ke fasilitas layanan KB seorang diri sambil menggendong atau menuntun anak-anak mereka, tanpa kehadiran sang suami. Menurutnya, keberhasilan program KB tidak semata-mata diukur dari tingginya angka capaian peserta, melainkan juga dari aspek psikologis dan kebahagiaan seorang istri.


"Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan," tegas Ummi Dinda di hadapan para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta tamu undangan yang hadir.


Ummi Dinda bahkan mendorong para pejabat dan pria yang hadir dalam forum tersebut untuk menjadi teladan atau duta bagi keluarga masing-masing dengan selalu mengantar dan mendampingi istri mereka saat mengakses layanan kontrasepsi.


Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa esensi program KB yang telah membuat Indonesia disegani dunia bukan sekadar membatasi jumlah anak atau menekan laju pertumbuhan penduduk. Lebih dari itu, pengaturan jarak kelahiran memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi orang tua untuk mempersiapkan finansial, pendidikan, serta masa depan yang lebih berkualitas bagi putra-putri mereka.


Terkait tata kelola logistik, Ummi Dinda mengingatkan seluruh jajaran pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak terjebak pada urusan teknis gudang dan angka distribusi semata. Di balik ketersediaan alat kontrasepsi, tersimpan hak dasar keluarga NTB untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat. Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi.


Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2025, NTB mencatatkan rata-rata jumlah anak per perempuan masa usia subur (Total Fertility Rate) sebesar 2,36 persen. Proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen dengan tingkat kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 7,7 persen, serta angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 59,1 persen. Sementara itu, persentase peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berada di angka 35,1 persen, dan pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih tercatat sebesar 34,6 persen.


Menutup sambutannya, Wagub NTB mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang terus mengawal penguatan sistem rantai pasok kontrasepsi hingga ke lini lapangan. Ia berharap forum tata kelola Alkon tahun 2026 ini mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala distribusi dan pelaporan aplikasi logistik, demi memastikan setiap keluarga di NTB mendapatkan layanan KB yang merata dan berkesinambungan.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin menjelaskan upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran krusial dalam pencegahan kehamilan berisiko tinggi, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu": terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak.


Dalam menyelaraskan langkah dengan visi dan arahan Bapak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur, kami selaku pengelola program kependudukan dan pembangunan keluarga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya melakukan akselerasi.


"Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya," jelasnya.


Sebab, layanan kontrasepsi tidak hanya berfungsi untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pencegahan stunting dari hulu, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah kita.


Ia juga melaporkan berbagai capaian prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2026 di tingkat nasional maupun regional:


Juara 1 Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang diraih oleh Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu.


Peringkat 1 Terbaik Nasional dalam Pelayanan Keluarga Berencana, yang dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur.


Peringkat 2 Nasional Pelayanan Keluarga Berencana tingkat Provinsi, yang diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Juara 2 Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang diraih oleh SMA Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu.


Juara 2 Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE).


Juara 3 Nasional dalam kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan.


Penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dalam ajang tahunan Genting Collaboration Summit. Dari total 34 penerima predikat Gold di seluruh Indonesia, 3 di antaranya berhasil diraih oleh mitra dari NTB, yakni: Dasawisma Kabupaten Dompu; SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur; serta PT Sumbawa Timur Mining, Kabupaten Dompu.


Capaian ini merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah di NTB. Sebagai bentuk penguatan sinergi ke depan, pada hari ini juga akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan sejumlah dinas dan instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk menyatukan visi, bergerak serentak, dan melangkah lebih cepat dalam membangun kualitas keluarga di NTB. (red)

Dinas PUPR Loteng pastikan 15 paket konstruksi jalan telah dikerjakan

 

Dinas PUPR Loteng pastikan 15 paket konstruksi jalan telah dikerjakan

OPSINTB.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan 15 paket konstruksi jalan kabupaten telah memiliki rekanan dan rata-rata sudah mulai dieksekusi di lapangan.


Sebelumnya, proses tender sempat berlangsung rumit. Dari total 15 paket tender awal, sebanyak 12 paket berhasil dilelang, sementara 2 paket tersisa dan 1 paket lainnya hingga batas akhir masa perpanjangan tidak menerima penawaran dari penyedia.


"Paket yang tidak mendapat penawaran tersebut adalah ruas Penujak–Mangkung. Namun, setelah dilakukan tender ulang, terdapat satu penawar sehingga seluruh dari 15 ruas paket tersebut kini telah memiliki penyedia, sudah berkontrak, serta telah melaksanakan Pre Construction Meeting (PCM)," ujar Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian, kepada wartawan pada Senin (16/11/2026).


Rahadian menyampaikan, khusus untuk ruas Penujak–Mangkung, tahapan survei dan pengukuran ulang telah dilakukan pada Sabtu pekan lalu, diikuti dengan mobilisasi alat pada hari Minggu.


Secara keseluruhan, dari 14 paket yang bersumber dari Inpres Jalan Daerah (IJD), durasi pengerjaannya diperkirakan memakan waktu 60 hari kalender sejak penandatanganan kontrak pada awal November.


Adapun strategi yang diterapkan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu adalah dengan mengurangi jenis pekerjaan yang sangat bergantung atau berisiko tinggi saat musim hujan.


"Seperti pekerjaan pemasangan batu, sedangkan pekerjaan seperti aspal dan rabat merupakan pekerjaan yang sudah jadi," tambahnya.


Ia melanjutkan, terkait usulan peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten atau provinsi, hingga saat ini belum ada persetujuan dari pihak provinsi dengan alasan setiap kabupaten/kota memiliki alokasi anggaran masing-masing.


"Ada juga usulan untuk menghubungkan jalan nasional di bagian utara dengan jalan nasional jalur bypass melalui dua jalur, yaitu jalur Pemepek–Pringgarata–Bonjeruk–Puyung–Sukarara–Bypass serta jalur Montong Gamang–Janapria–Mujur–Peras yang kemudian terhubung dengan jalan provinsi," tandas pria berkacamata tersebut. (wan)

Bupati Iron pamer potensi pertanian dan pariwisata ke Wali Kota Lubuklinggau

 
Bupati Iron pamer potensi pertanian dan pariwisata ke Wali Kota Lubuklinggau

OPSINTB.com – Potensi pertanian dan pariwisata Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, datang melakukan studi banding untuk menggali pengalaman dan mempelajari strategi pengembangan dua sektor tersebut.


Rombongan yang dipimpin Wali Kota Lubuklinggau H. Rachmat Hidayat diterima langsung Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik beserta jajaran, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (17/11/2026).


Mengawali sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan selamat datang kepada rombongan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Ia juga memaparkan sekilas kondisi geografis dan sejumlah potensi unggulan Kabupaten Lombok Timur, terutama pada sektor pertanian dan pariwisata.


Bupati menyebut Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional. Hal tersebut didukung oleh aktivitas pertanian masyarakat yang terus berkembang, termasuk kreativitas petani memanfaatkan lahan dan mengoptimalkan masa tanam hingga dua kali dalam setahun melalui komoditas padi dan jagung. 


"Termasuk pula peran penting dalam menopang ketersediaan cabai yang kerap memicu inflasi,"katanya


Pada sektor pariwisata, Bupati turut memperkenalkan potensi keindahan alam Lombok Timur, mulai dari pantai, laut, air terjun, dan pegunungan. Khusus kawasan pegunungan adalah menjadi salah satu daya tarik wisata daerah. 


Namun, ia mengakui bahwa pengelolaan kawasan tersebut memiliki tantangan tersendiri, termasuk dari sisi penerimaan daerah. Pasalnya, pembayaran tiket masuk kawasan pendakian yang berada dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi penerimaan pemerintah pusat, bukan pendapatan langsung pemerintah daerah.


"Saya berharap pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan potensi masing-masing daerah,"ucapnya



Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk saling mengenal karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing daerah sekaligus membuka peluang kerja sama antarpemerintah daerah.


Dalam pemaparannya, Wali Kota yang didampingi Ketua TP PKK Hj. Rischa Priba Ayu itu menjelaskan bahwa Kota Lubuklinggau memiliki karakteristik wilayah dan potensi ekonomi yang berbeda dengan Lombok Timur.


Di sektor pertanian katanya, Pemerintahannya berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki meskipun menghadapi keterbatasan lahan pertanian. 


"Pengembangan dilakukan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir, mulai dari dukungan penyediaan bibit, pengembangan metode budi daya dan penanaman padi, hingga upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian," jelasnya


Lubuklinggau disebutnya memiliki potensi perkebunan dengan komoditas unggulan berupa durian dan alpukat yang terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.


"Saya juga berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah dan tidak berhenti pada pertukaran informasi semata. Tetapi saya mengharapkan tindak lanjut berupa kerja sama konkret, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, UMKM, dan perdagangan,"pungkasnya. (zaa)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama