RSUP NTB perkuat peran sebagi rumah sakit pendidikan unggulan

 

OPSINTB.com - Memasuki babak baru setelah berhasil menyelesaikan kewajiban utang kontraktual yang selama bertahun-tahun membebani ruang gerak institusi, RSUP NTB terus mempercepat langkah pembenahan dan transformasi menuju rumah sakit pendidikan unggulan. Salah satu wujud nyata ikhtiar tersebut adalah pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 Mei 2026.

Kegiatan verifikasi ini menjadi momentum penting bagi RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di NTB.

Tim verifikator yang terdiri dari lima orang, dipimpin dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, diterima langsung oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., didampingi para Wakil Direktur dan jajaran manajemen rumah sakit. Turut hadir Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, serta para direktur rumah sakit se-Pulau Lombok.

Dalam proses verifikasi lapangan tersebut, tim melakukan telaah dokumen terhadap lima standar utama, meliputi tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Tim juga melakukan penelusuran langsung ke berbagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran klinik, mulai dari ruang jaga peserta didik, ruang diskusi akademik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Melalui proses ini, tim verifikator menilai kesiapan RSUP NTB sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam menyelenggarakan pendidikan klinik yang berkualitas, termasuk kompetensi pembimbing, lingkungan akademik, fasilitas pembelajaran, serta dukungan institusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kesehatan.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A berakreditasi Paripurna dan berstatus Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUP NTB terus memperkuat kapasitasnya sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan, RSUP NTB menjadi salah satu institusi kesehatan strategis di kawasan timur Indonesia.

Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang diharapkan turut memperkuat kemandirian sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Direktur RSUP NTB, H Asrul Sani, menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang sedang dijalankan institusinya.

“Verifikasi ini bukan semata untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa RSUP NTB mampu menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi calon dokter dan dokter spesialis yang kelak akan mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Asrul, berbagai masukan dan rekomendasi dari tim verifikator menjadi bekal penting dalam penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas institusi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan oleh tim verifikator. Seluruh rekomendasi yang bersifat administratif akan kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam waktu dua minggu. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap mutu pendidikan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah transformasi RSUP NTB.

“Gubernur NTB, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian dan dukungan yang sangat kuat terhadap upaya pembenahan yang sedang dilakukan RSUP NTB. Kami ingin RSUP NTB terus berbenah, meningkatkan mutu layanan, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, serta tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan tenaga kesehatan berkualitas dan membanggakan Nusa Tenggara Barat,” ujar Ahsanul Halik.

Menurutnya, semakin kuat kapasitas RSUP NTB sebagai rumah sakit pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pengembangan ilmu kedokteran, serta upaya mencetak dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan daerah.

“Apa yang dilakukan RSUP NTB hari ini bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi tentang menyiapkan masa depan kesehatan NTB. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung setiap langkah perbaikan dan transformasi demi menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya. (red)

Dua begal berhasil dibekuk polisi di Keruak

 

OPSINTB.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur melalui Unit Reaksi Cepat (URC), berhasil meringkus dua pelaku begal di wilayah hukum Kecamatan Sakra Barat, kurang dari 1x24 jam, setelah laporan masuk.

Kedua pelaku yang diamankan ialah Rodi Kurniawan (24), warga Desa Keruak, Kecamatan Keruak, dan Riky Rian Sunami Putra (22), warga Desa Dane Rasa, Kecamatan Keruak.

Kasus tersebut bermula pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 19.20 Wita di depan Indomaret Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat. Korban, yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama temannya, menjadi sasaran aksi penjambretan oleh dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street.

Akibat kejadian tersebut, satu unit telepon genggam Redmi 13 warna cream milik korban berhasil dibawa kabur pelaku, kerugian ditaksir sekitar Rp 1,5 juta. Akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Sakra Barat.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/7/V/2026/SPKT/POLSEK SAKRA BARAT/POLRES LOTIM/POLDA NTB tertanggal 29 Mei 2026, tim Opsnal Satreskrim Polres Lombok Timur langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan intensif, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. Tim kemudian bergerak cepat menuju kediaman Rodi di Desa Keruak dan berhasil mengamankannya tanpa perlawanan. 

Dari hasil interogasi, Rodi mengakui melakukan aksi tersebut bersama Riky yang kemudian turut diamankan di rumahnya di Desa Dane Rasa.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, IPTU Arie Kusnandar menegaskan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polres Lombok Timur dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku kejahatan jalanan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminalitas yang meresahkan masyarakat," tegas IPTU Arie Kusnandar, Sabtu (30/05/2026).

Berkat kerja cepat dan responsif anggota di lapangan, pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah laporan diterima. Ini menjadi bukti, setiap laporan masyarakat bakal ditindaklanjuti secara serius dan profesional. 

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat berkendara, terutama ketika membawa barang berharga di tempat yang mudah dijangkau pelaku kejahatan.

Dirinya juga meminta agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana. Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang digunakan sebagai sarana melakukan aksi kejahatan. Sedangkan, telepon genggam milik korban belum berhasil ditemukan karena diduga terjatuh saat pelaku melarikan diri.

"Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sakra Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut serta pengembangan kasus," pungkasnya. (zaa)

Sensus ekonomi 2026 segera dimulai, Bupati Lombok Timur tekankan data akurat

 

OPSINTB.com - Sensus ekonomi tahun 2026 segara akan dimulai. Saat ini para petugas tengah menjalani pelatihan untuk menyukseskan kegiatan penting tersebut.

Kehadiran Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, saat menghadiri acara tersebut menekankan pentingnya peran petugas pengumpul data saat sensus. Menurutnya, mereka merupakan ujung tombak yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.

Lantaran itu ia mengingatkan agar para petugas sensus tidak sekedar mencatat, melainkan harus teliti dan cermat sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” tekan Bupati Iron, saat menghadiri Pembukaan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada Jumat (29/5/2026). 

Selain itu, ia menekankan agar para petugas melaksanakan tugas dengan langsung turun ke lapangan, tidak melalui pihak ke tiga atau lainnya sehingga akurasinya terjaga.

Pengambilan data, kata dia, dilakukan dengan cermat dan benar. Tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan juga diamati. Hal itu, jelasnya, sebagai bentuk kehati-hatian termasuk verifikasi.

"Apalagi mengingat data yang dihasilkan BPS menjadi referensi terpercaya pemerintah dalam setiap perencanaan pembangunan," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, H Wahyudin mengingatkan, data yang dihasilkan melalui SE 2026 ini menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan, sehingga data yang akurat menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan komitmen SE 2026 menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna.

Tidak itu saja, ia pun meminta para petugas sensus tersebut dapat menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan.  Mengingat masih ada tahapan berikutnya yang harus dikerjakan seperti data anomali. 

Anomali data yang direvisi setiap pekan ini disyaratkan penyelesaiannya dalam tiga hari. 

“Karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu alias nada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” lanjutnya.

Lantaran itu dalam pelatihan yang berlangsung dirinya meminta seluruh peserta dapat menyimak dengan baik setiap materi dan berkonsultasi dengan instruktur untuk menyepakati penyelesaian kasus-kasus yang mungkin muncul di lapangan, sesuai daerah masing-masing.

Dia memaparkan, pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti 1.336 orang terbagi menjadi 34 kelas dan lima gelombang.

Pelatihan melibatkan 17 instruktur daerah tersebut akan berakhir 13 Juni mendatang. 

"Melalui pelatihan ini diharapkan terwujud SDM yang berkualitas, teliti dan berintegritas SOP memahami, termasuk metodelogi dan konsep yang digunakan, sehingga menghasilkan pendapatan yang handal untuk SE 2026," pungkasnya. (red)

Labkesmas Lombok Timur belum beroperasi penuh, Dinkes masih tunggu perbup dan alat dari kementerian

 

OPSINTB.com - Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) telah selesai dibangun pada 2025 lalu. Namun demikian belum dapat beroperasi secara kelembagaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi menjelaskan, hal itu disebabkan masih berlangsungnya proses regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) serta menunggu kelengkapan alat kesehatan dari pemerintah pusat.

"Nanti setelah Perbup keluar, ini akan menjadi sebuah lembaga baru di Lombok Timur," ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/5/2026).

Meski belum resmi beroperasi secara kelembagaan, bangunan fisik Labkesmas telah rampung dibangun pada tahun 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, untuk mendukung operasional secara penuh, pihaknya masih menunggu doping alat dari Kementerian Kesehatan melalui program Impuls. 

Menurut Aries, belum turunnya alat dari pusat menjadi salah satu alasan utama Labkesmas belum dioperasikan secara resmi. 

Kendati demikian, Dinas Kesehatan telah memanfaatkan bangunan tersebut secara terbatas dengan memindahkan Laboratorium kesehatan lingkungan yang sebelumnya berada di kantor Dinas Kesehatan ke gedung Labkesmas.

"Kalau Perbup sudah jadi dan alat sudah di-dropping dari pusat, maka akan kita resmikan. Sementara ini laboratorium kesehatan lingkungan yang sebelumnya ada di Dikes sudah kita pindahkan ke sana," katanya.

Ia menegaskan, layanan pemeriksaan yang saat ini dilakukan di gedung Labkesmas masih terbatas dan tetap mengatasnamakan Dinas Kesehatan karena masih menjadi bagian dari institusi tersebut.

Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan hanya fokus pada kualitas air, baik dari sisi kandungan kimia maupun bakteriologis. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan layak atau tidak digunakan masyarakat seperti tak adanya bakteri dan kuman lainnya.

Sementara itu, layanan untuk pemeriksaan sampel makanan, belum tersedia, masih dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Aries menjelaskan, alat yang digunakan saat ini masih merupakan alat lama milik Dinas Kesehatan yang dipindahkan sementara ke gedung Labkesmas. Langkah itu dilakukan agar bangunan tetap terawat sekaligus mulai difungsikan secara terbatas.

"Alat lama dari Dikes kita pindahkan ke sana supaya bangunan itu ada yang merawat dan bisa digunakan sementara walaupun pemeriksaannya masih terbatas," terangnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan air sebenarnya telah lama dilakukan di laboratorium Dinas Kesehatan Lombok Timur. Hanya saja, kini aktivitas tersebut dialihkan ke gedung Labkesmas sebagai bagian dari persiapan operasional.

Menurutnya, layanan pemeriksaan air dapat diajukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan swasta, hingga masyarakat atau instansi lain yang membutuhkan pengujian kualitas air.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air tidak layak, maka pihaknya wedok akan memberikan rekomendasi penanganan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan.

"Nanti hasil kita keluarkan dan tentu ada treatment yang dilakukan pada sumber airnya. Kita biasanya memberikan rekomendasi kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan," bebernya

Dia menegaskan kembali, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait bantuan alat melalui program Impuls. Berdasarkan komunikasi terakhir, kementerian disebut berupaya merealisasikan pengiriman alat pada tahun ini.

Saat ini, tenaga kesehatan yang ditempatkan di gedung Labkesmas juga masih terbatas, diantaranya tenaga analis kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Lebih lanjut, Aries menjelaskan bahwa Labkesmas Lombok Timur nantinya akan berstatus Labkesmas Tier Dua atau level dua, yang berfungsi sebagai laboratorium rujukan bagi puskesmas di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pasalnya, pemeriksaannya tidak hanya air, tapi juga laboratorium darah dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya, termasuk kesehatan lingkungan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan, keberadaan Labkesmas diharapkan mampu memperluas layanan laboratorium kesehatan masyarakat di Lombok Timur.

Nantinya, berbagai jenis pemeriksaan yang belum tersedia di puskesmas dapat dirujuk ke Labkesmas untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium secara lebih lengkap.

"Kalau sudah beroperasi penuh, pemeriksaannya akan lebih banyak, lebih luas dan lebih kompleks," pungkasnya. (zaa)

Satgas MBG Loteng buka hotline pengaduan publik

 

OPSINTB.com - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Tengah (Loteng) membuka hotline pengaduan pelanggaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masyarakat yang merasa terganggu bisa menghubungi call center 112 milik Pemda Loteng dan 127 untuk Saluran Aduan Gizi Indonesia (SAGI).

‘’Jadi, melalui media kita sebarkan ya. Bebas pulsa. Sama dengan 112,’’ kata anggota Satgas MBG Loteng, H Lalu Herdan usai Rapat Evaluasi dan Koordinasi MBG Loteng di kantor bupati setempat, Selasa (26/5/2026).

Adapun hasil rapat tersebut, Satgas menemukan masih ada tujuh SPPG yang masih disuspensi karena masalah mendasar, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Oleh sebab itu, Satgas meminta pengelola dapur segera membenahi masalah tersebut agar dapur bisa beroperasi lagi.

‘’Ya, sejauh ini ada tujuh yang suspen, karena belum memenuhi syarat-syarat dari BGN,’’ kata Herdan.

Kabar baiknya, lanjut dia, 80 dapur SPPG yang suspen, 60-an di antaranya sekarang telah mulai beroperasi.

Dalam pertemuan awal Satgas dengan koordinator wilayah (korwil) MBG ini, ada beberapa permasalahan yang juga turut didiskusikan. Salah satu contoh, para camat yang sering menerima aduan dan kritik langsung dari warga terkait program MBG.

‘’Ini yang nanti akan diintensifkan karena kita semua sudah ada di Satgas sekarang. Jadi, semua harus ikut terlibat dalam hal tersebut,’’ ungkapnya.

Selain masalah SHLS dan IPAL, di lapangan, Satgas juga menemukan bau yang muncul dari dapur. Kemudian untuk menu, Satgas dan Korwil tidak membahas masalah tersebut, karena biasanya dikeluhkan oleh penerima manfaat, kata pria yang juga menjabat Kadis Kominfotik itu.

Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Loteng, H Lalu Firman Wijaya menekankan, MBG adalah program pemerintah yang harus didukung keterselenggaraanya karena berdampak secara positif terhadap pemda maupun masyarakat.

Sehingga, segala sesuatu, baik itu perizinan dan dampak langsung terhadap lingkungan harus diperketat. Karena itu, beberapa SPPG kemarin terkena suspen disebabkan mereka melanggar ketentuan itu.

‘’Karena memang mereka yang bermasalah, bukan kita. Mungkin belum memenuhi standar,’’ ujarnya.

Adapun rapat koordinasi dan evaluasi ini akan terus dilakukan secara periodik untuk memantau laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

‘’Ya, terus dipantau supaya rencana-rencana yang sudah ditetapkan berjalan baik,’’ demikian Firman. (wan)