ILP jembatan pelayanan kesehatan di Lotim

 

OPSINTB.com - Komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Timur, memberikan pelayanan kesehatan terbaik terus di ikhtiarkan. Salah satu langkahnya ialah dengan membangun sistem Integrasi Layanan Primer (ILP).

ILP bakal menjadi jembatan pelayanan mulai dari  Puskesmas hingga Pustu dan Polindes. Dengan begitu, pemerintah berharap dapat meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

Penjabat Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, dalam sambutannya saat launching sistem tersebut, Jumat (25/07/2024) di halaman Instalasi Farmasi, Dikes Lotim, mengatakan, Pemda terus berupaya untuk bertransformasi melalui kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Segala bentuk keberhasilan pada sektor ini disebutnya, merupakan kerjasama dengan berbagai elemen di luar kesehatan.

"Posyandu kita begitu bagus, Alhamdulillah stunting kita dapat terbaik konvergensinya, angka sudah mulai turun, saya yakin itu juga dukungan dari luar sektor kesehatan," ucapnya

Lombok Timur, terangnya, merupakan kabupaten yang ke 150 yang meluncurkan sistem tersebut. Kendati demikian dirinya berharap, Kemenkes bisa memberikan perhatian untuk program-program selanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, yang didampingi oleh Direktur Gizi dan KIA, Lovely Daisy, menerangkan, ILP merupakan pilar pertama transformasi layanan kesehatan menuju Indonesia emas. 

Kesempatan ini, ujarnya, merupakan peluang bagi kabupaten untuk meningkatkan peralatan dan infrastruktur fasilitas kesehatan layanan primer. 

"Pemerintah pusat dalam tiga tahun sudah memiliki laboratorium kesehatan daerah, termasuk provinsi,” terangnya, 

“Seluruh desa ada pustunya, Polindes boleh di-upgrade jadi Pustu, tidak perlu membangun baru,” tambahnya.

Penyediaan sumber daya manusia pendukung, kata dia, menjadi target pemenuhan untuk mendukung transformasi kesehatan tersebut.

Maria berharap Lombok Timur dapat memunculkan best practice dari ILP, sehingga dapat ditiru daerah lain. Menurutnya kunci dari keberhasilan adalah dukungan kuat Kepala Daerah, integrasi kuat dengan lintas sektor, termasuk PKK, juga Camat dan Kepala Desa. 

"Mengingat konvergensi stunting di Lombok Timur sudah bagus, ia optimis konvergensi layanan primer juga akan bagus," ujarnya

Usai peluncuran ILP, rombongan Kemenkes ditemani Pj Bupati Lotim, dan OPD terkait melanjutkan kunjungan lapangan, yakni ke Puskesmas Selong. (red)

Dewan kutuk keras kasus kematian Khaerul Wardi di RSUD Soedjono Selong

 

OPSINTB.com - Kasus meninggalnya pasien RSUD Dr Raden Soedjono Selong, yakni Khaerul Wardi (7 tahun) menimbulkan polemik tak berujung. Kecaman dari berbagai kalangan hingga aksi demo tak terbendung. 

Situasi ini membuat Lalu Hasan Rahman geram. Bahkan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur itu mengutuk keras kasus meninggalnya Wardi yang diduga karena terkendala administrasi. Kata dia, kasus serupa kerap kali terjadi. Dan diyakini akan terus terjadi.

"Catat pernyataan saya. Saya tantang pak Pj Bupati, tetap akan melakukan kesalahan RSUD Soedjono Selong. Setelah mati ini besok pasti ada kesalahan lagi," ungkapnya, Kamis (25/7/2024).

Kata dia, kesalahan berulang terjadi karena rumah sakit plat merah itu bulum layak bersatus sebagai rumah sakit tipe B. Status itu terkesan dipaksakan. Menurutnya, RSUD Soedjono Selong harus memperbaiki diri dari berbagai aspek, terutama pelayanan.

Politisi Partai Golkar itu mendesak agar Pj Bupati Lombok Timur segera menuntaskan persoalan yang dinilai cukup memalukan ini. Dia juga menghimbau agar RSUD Soedjono berkiblat pada RSUP Sanglah Bali, soal pelayanan dan manajemen rumah sakit. (yan)

HUT RI ke 79, SLL buat bak sampah libatkan nelayan

 

OPSINTB.com - Sudah jadi tradisi, setiap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI), Sunrise Land Lombok (SLL), selalu mengadakan ragam kegiatan. Agenda tersebut tidak hanya sekedar seremonial, namun juga berdampak positif bagi lingkungan dan sosial. 

Momentum HUT RI kali ini, SLL membuat 79 bak sampah. Jika di tahun-tahun sebelum memperingatinya dengan melepaskan Tukik.

"Jika pada perayaan HUT RI sebelumnya, SLL melakukan pelepasliaran 77 Tukik (anak Penyu), tahun 2024 ini SLL merayakan HUT RI dengan membuat 79 bak sampah," ucap Ketua Sunrise Land Lombok, Ruli, Kamis (25/7/2024).

Bak sampah sebanyak 79 itu, imbuhnya, karena bertepatan dengan perayaan HUT RI yang ke-79. Nantinya 79 bak sampah akan ditempatkan diseluruh area destinasi wisata SLL. 

Dia berharap, dengan adanya bak sampah tersebut, semakin meningkatkan kepedulian semua pihak untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di SLL.

Sementara itu, pembuatan 79 bak sampah dibiayai secara mandiri, dan itu dibuat oleh pengelola SLL dengan melibatkan beberapa nelayan.

"79 bak sampah kita biayai dan buat secara mandiri, melibatkan beberapa nelayan yang kebetulan tidak sedang melaut karena cuaca. Jadi nelayan bisa mendapat pemasukan selama tidak melaut dengan upah 25 ribu per bak sampah," Jelas Ruli.

Sebelum disebar diseluruh area SLL tuturnya, nanti ke 79 bak sampah akan diwarnai terlebih dahulu. Pewarnaannya sendiri akan diperlombakan dengan melibatkan peserta dari kalangan Pendidikan Usia Dini (PAUD).

"Pembuatan 79 bak sampah ini agar bisa berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan bernilai edukatif, kita akan mengadakan perlombaan mewarnai bak sampah tingkat PAUD. Jadi nanti pesertanya adalah anak-anak dari PAUD beserta orang tuanya," tutup Ruli. (zaa)

Tak mau melihat semakin banyak nyawa melayang, massa aksi minta pecat Direktur RSUD Soedjono Selong

 

OPSINTB.com - Meninggalnya Khaerul Wardi (7 tahun), asal Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Raden Soedjono Selong masih jadi perbincangan publik. Pasalnya, keluarga yang bersangkutan diminta untuk mengeluarkan Rp1 juta baru akan dilakukan tindakan.

Peristiwa itu, mendapat reaksi dari sejumlah elemen mahasiswa yakni Aliansi Pemuda dan Aktivis (Alpa) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur, dengan mendatangi kantor Bupati Lotim guna menyampaikan tuntutan, Kamis (25/07/2024).

Dalam tuntutan massa aksi, meminta agar Direktur RSUD Dr R Soedjono Selong mundur dari jabatannya. Mereka juga menuntut agar mengevaluasi kinerja semua jajaran rumah sakit sampai puskesmas.

Ketua Alpa Lombok Timur, Samsul Hadi mengatakan, jika kematian korban diduga akibat dari kelalaian pihak rumah sakit RSUD Dr Soedjono Selong yang tidak tanggap melayani pasien yang kondisinya darurat pada saat itu. Menurutnya, jika kondisi ini terus dipertontonkan oleh pihak rumah sakit, mereka khawatirkan akan terus merenggut nyawa masyarakat ke depannya.

"Apa kita harus maklumi terus kinerja rumah sakit, berapa nyawa lagi yang harus direnggut?,"tegasnya.

Lantaran itu, pihaknya meminta agar Pemda Lotim melakukan evaluasi terhadap jajaran RSUD Dr R Soedjono Selong dan semua puskesmas yang ada di Lombok Lombok Timur.

Masa aksi juga dengan tegas menuntut agar Direktur Rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr R Soedjono Selong di berhentikan.  Sebab dinilai tidak mampu menghadirkan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. 

"Copot direktur RSUD, Pj Bupati Lotim beranikah?," tantangnya.

Dia menilai, jika Dewan pengawas (Dewas) RSUD tidak bekerja dengan baik. Pasalnya dengan kondisi permasalahan pelayanan saat ini, ia menuding Dewas tidak mampu melakukan evaluasi dan memberikan keadilan bagi masyarakat lombok timur.

"Kenapa Dewas ini tidak bertindak, bubarkan saja," tegasnya.

Menanggapi masa aksi, Plt Sekda Lotim, H Hasni, menerangkan jika pihak rumah sakit sudah menangani pasien sesuai dengan SOP pelayanan. Mulai dari penanganan saat pasien sampai di rumah sakit hingga memberikan pertolongan medis lainnya.

Pihaknya membantah jika CT- scan tidak di lakukan lantaran tidak ada biaya. Pihaknya menyebut tindakan tersebut tidak di ambil lantaran pasien saat itu dalam kondisi kejang- kejang.

"Bukan begitu, CT- scannya sudah di siapkan tetapi tidak mungkin di lakukan dalam kondisi itu," terangnya.

Prihal pemberhentian  Direktur RSUD, Hasni, berdalih pihaknya tidak bisa di lakukan sebab pengangkatan pejabat tersebut melalui proses dan tahapan. Sehingga dalam tuntutan pemberhentian juga harus melalui mekanisme yang ada.

 

"Ada tahapan kesalahan yang harus di lakukan," sangkalnya.

Mendengar jawaban tersebut, masa aksi merasa tidak puas. Kemudian memutuskan diri untuk bubar dan mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi untuk mendesak pemerintah daerah melakukan tindakan atas dugaan kelalaian pihak RSUD Dr. Soejono Selong.

"Tidak ada jawaban yang betul- betul kami terima. Kami akan membawa bukti lebih valid lagi," tegasnya sembari membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Soejono Selong dr Hasbi Santoso belum memberikan keterangan terkait tuntutan tersebut. Kendati sudah di hubungi via ponsel namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, salah seorang keluarga almarhum, kepada media mengaku diminta sejumlah uang  oleh pihak rumah sakit agar dapat dilakukan CT-Scan. Tapi dari perawat di RSUD menanyakan prihal apakah keluarganya membawa biaya.

"Bawa tidak ibu biaya Rp1 juta? Kata pihak rumah sakit itu," terangnya.

Uang itu, imbuhnya, untuk bayar  melakukannya Scan dan ada juga biaya lain. Karena masih banyak biaya harus di bayar.

"Sehingga kami bilang ke dia kami nunggu pamannya dulu, karena kita takut, sebab tidak ada uang kami," jelasnya.

Saat petugas mempertanyakan biaya itu dan meminta keluarga Khaerul Wardi untuk mufakat. Di mengatakan, masalah biaya itu serta saat itu lagi membacakan surat yasin, keluarganya melihat petugas itu ketawa-ketawa.

"Petugas itu ketawa-ketawa disaat minta biaya dan dia suruh kita mufakat sama keluarga, saat itu kita dalam keadaan lagi membacakan surat Yasin untuk Khaerul Wardi," pungkasnya. (zaa)

Tahun ini angka kemiskinan di Loteng turun 7 ribu lebih

 

OPSINTB.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Syawaluddin Siregar menyampaikan, angka kemiskinan di Loteng terhitung Maret 2024 menurun 0,85 persen dibandingkan Maret 2023 atau dari 12,93 persen menjadi 12,07 persen.

''Itu kalau tidak salah sekitar 120 ribu jiwa tahun 2023 atau turun 7 ribuan orang pada 2024,'' kata Syawaluddin pada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, penurunan tersebut cukup tinggi, karena untuk menurunkan angka kemiskinan di atas 0,85 persen merupakan hal yang tidak mudah. Ditambah lagi beberapa tahun belakangan, Indonesia baru keluar dari pandemi COVID-19. 

''Kita kan baru keluar dari pandemi kemarin. Bertahap satu demi satu, trennya positif baru kemudian ada perbaikan ke angka 12,93 persen di 2023,'' ujarnya. 

Dari data di atas, Loteng kini menduduki urutan terendah keempat se-NTB atau masih kalah dari tiga kabupaten/kota lainnya, yakni Kabupaten Dompu; 11,59 persen, Kabupaten Bima; 8,12 persen, dan Kota Mataram; 8,00 persen.

''Setelah empat tahun terakhir naik dari 2019 ke 2022 dan 2023 ke 2024 ini turun. Itu juga cukup penting. Itu berarti intervensi yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan berhasil,'' ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Loteng, Lalu Wiranata menyebut, beberapa intervensi yang sudah dilakukan pemda untuk menurunkan angka kemiskinan sangat banyak. Salah satu contoh: program penanganan kerawanan pangan dan yang paling terkenal ialah program universal health coverage (UHC). 

''Jadi, untuk kesehatan masyarakat tidak perlu bayar untuk mengurangi beban pengeluaran, sehingga untuk konsumsi lebih banyak,'' sebut Wiranata. (wan)

Angka kemiskinan di Lombok Timur turun signifikan

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, kembali mencatatkan namanya sebagai salah satu daerah terbaik. Jika sebelumnya, wilayah berjuluk Gumi Patuh Karya ini, menjadi terbaik dalam urusan stunting, kali ini Lotim berhasil menekan angkat kemiskinan.

Kepala BPS Lombok Timur, Muhadi menerangkan, tahun 2023 lalu angka kemiskinan Lotim di angka 15,63 persen. Berdasarkan data BPS pada Maret 2024, turun signifikan yang awalanya 1,12 persen, menjadi 14,51 persen. 

 

"Jumlah penduduk miskin saat ini 185.030 jiwa dari 193,630 dengan penurunan sekitar 12.614 jiwa lebih," bebernya, Rabu (24/07/2024).

Penurun tersebut, menurutnya tidak lepas dari upaya Pemda. Kondisi perekonomian yang terus membaik, salah satunya inflasi yang terkendali. 

Pemda Lombok Timur dalam beberapa waktu terakhir, melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi seperti, Silaturahmi untuk Lotim Berkemajuan (SULTan). 

Dari segi ekonomi, kata dia, Lotim masih didominasi sektor pertanian dengan hasil panen yang baik, ongkos buruh baik yang stabil.

Buruh pertanian, imbuhnya, juga mengalami peningkatan hasil. Dampaknya berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. 

Dia tak menampik adanya faktor pendistribusian beras bagi masyarakat miskin yang tepat waktu dan tepat sasaran. Sebagai hasil koordinasi pemda dengan Bulog yang juga memberi andil.

"Adanya faktor UHC yang telah dicapai Lombok Timur berdampak terhadap peningkatan daya beli sebab biaya kesehatan masyarakat yang ditanggung Pemda dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok lainnya," jelasnya.

Ia menambahkan, indeks kedalaman kemiskinan Lombok Timur juga turun 0,91 poin dibanding tahun sebelumnya, menjadi 2,66.

Indeks Kedalaman kemiskinan merupakan gambaran rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Lombok Timur sendiri adalah Rp 583.957. 

Sementara itu indeks keparahan kemiskinan turun 0,39 poin dari tahun 2023 menjadi 0,77 pada 2024 ini. 

Indeks keparahan kemiskinan ini menggambarkan penyebaran atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks ini, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

"Saya berharap tren penurunan ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang," harapnya. (red)

KPU Loteng: Progres coklit dan LHKPN sudah 100 persen

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengadakan konferensi pers terkait progres coklit dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dalam hal ini para calon anggota DPRD Loteng terpilih yang akan dilantik akhir Agustus 2024 mendatang. Konfrensi pers berlangsung di Kantor KPU Loteng, Rabu (24/7/2024) sore.

Ketua KPU Loteng, Hendri Harliawan menuturkan, selama proses coklit yang berlangsung selama sebulan, yakni dimulai dari 24 Juni-24 Juli 2024 progressnya sudah 100 persen. 

''Sebenarnya H-7 sebelum berakhirnya masa coklit itu, progres kami sudah 100 persen,'' tutur Hendri.

Adapun sisa waktu yang ada, lanjut Hendri, pihaknya memanfaatkannya untuk melakukan cek ulang untuk memastikan keakuratan data yang sudah masuk selama masa coklit. 

''Jadi, ada tahapan selama seminggu itu kami mengkroscek kembali,'' imbuhnya. 

Kata Hendri, dari hasil coklit yang sudah diterima, pihaknya pada 1 Agustus 2024 mendatang akan melakukan proses rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang akan dilakukan secara berjenjang oleh petugas pemungutan suara (PPS).

''Jadi, mulai dari PPS, kemudian PPK baru kemudian penetapan DPSHP itu menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU,'' katanya.

Selanjutnya, Hendri menjabarkan perihal LHKPN. Menurut dia, data LHKPN anggota dewan terpilih terus diperbarui dan terus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, LHKPN menjadi salah satu syarat bagi anggota DPRD terpilih untuk dapat dilantik.

''KPU Loteng sejak kemarin juga terus mengejar teman-teman partai untuk meng-upgrade LHKPN dari masing-masing calon terpilih,'' imbuhnya.

Sama seperti progres coklit, progres LHKPN oleh anggota KPU juga sudah 100 persen. Calon terpilih, kata Hendri, sudah menyerahkan bukti terima LHKPN dari KPK. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengajukan usulan pengambilan sumpah janji anggota dewan terpilih. 

''Dengan kabupaten lain juga demikian, sehingga kita bersama-sama menunggu dari Biro Pemerintahan Provinsi untuk menunggu pelantikan,'' tutup Hendri. (wan)