Sopir engkel Lotim ngadu ke dewan, penumpang kian sepi, angkutan bak terbuka diduga rebut penumpang

 

OPSINTB.com - Nasib puluhan sopir angkutan engkel di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), kian memprihatinkan. Menurunnya jumlah penumpang, termasuk kalangan pelajar yang mulai beralih menggunakan kendaraan lain, membuat pendapatan para sopir terus tergerus.

Kondisi tersebut mendorong para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur mendatangi kantor DPRD Lotim untuk menyampaikan keluhan dan meminta perhatian pemerintah daerah.

Keluhan itu disampaikan Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Engkel Lombok Timur, Hulain, dalam hearing bersama DPRD dan Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Hulain mengungkapkan bahwa salah satu penyebab berkurangnya penumpang angkutan engkel diduga akibat maraknya penggunaan kendaraan bak terbuka atau kendaraan pengangkut barang untuk mengangkut penumpang, termasuk anak-anak sekolah.

"Penumpangnya mulai sepi, peminatnya menurun," ungkap Hulain.

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan usaha sopir angkutan umum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pelajar.

Ia menilai kendaraan pengangkut barang tidak seharusnya digunakan sebagai sarana transportasi penumpang. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius melakukan pengawasan dan penertiban.

"Orang seharusnya pakai angkutan umum khusus penumpang, tapi mereka pakai angkutan bak terbuka atau angkutan untuk barang. Ini perilaku tidak baik yang harus kita ubah karena membahayakan anak-anak kita yang sekolah," tegasnya.

Hulain juga meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha angkutan umum, khususnya para sopir kecil.

"Kita kembalikan kepada peruntukannya. Instansi terkait harus memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk tidak menggunakan angkutan yang tidak sesuai dengan aturan," desaknya.

Ia mengakui masih terdapat angkutan umum yang belum memenuhi standar kelayakan jalan. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan, bukan justru dijadikan alasan menggunakan kendaraan bak terbuka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Muhammad Safwan, menyambut baik aspirasi yang disampaikan para sopir angkutan engkel. Ia menyebut pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR.

Safwan mengatakan, para sopir juga perlu berupaya membenahi kondisi kendaraannya agar memenuhi standar kelayakan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik apa yang diusulkan teman-teman asosiasi. Kami juga sudah memberikan penjelasan terkait ketentuan yang berlaku mengenai KIR. Harapan kami, para pengemudi sama-sama membenahi kendaraannya agar sesuai standar," ujarnya.

Menurut Safwan, peningkatan kualitas kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum.

Selain itu, para sopir diharapkan aktif melakukan pendekatan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan layanan transportasi pelajar.

"Bagaimana kendaraan itu nyaman dan sebagainya, sehingga menjadi pilihan masyarakat. Kami sifatnya hanya bisa mengimbau. Para sopir juga perlu membenahi kendaraannya senyaman mungkin. Kemudian melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan, atau jemput bola," jelasnya.

Terkait kewenangan pengawasan, Safwan menjelaskan bahwa penanganan kendaraan travel yang beroperasi di luar trayek merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sementara itu, kewenangan angkutan umum tertentu berada di tingkat provinsi.

Meski demikian, Dishub Lotim tetap berupaya memfasilitasi persoalan transportasi yang terjadi di wilayahnya.

Safwan juga mengungkapkan, saat ini jumlah kendaraan angkutan di Lombok Timur mencapai lebih dari 100 unit. Namun, pihaknya mengakui belum dapat melakukan penindakan secara maksimal terhadap pelanggaran di lapangan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan belum tersedianya aparatur PNS yang memiliki kompetensi sebagai koordinator pengawasan.

"Kami belum bisa mengambil tindakan tegas karena kewenangan yang ada pada kami masih terbatas. Kami berharap pada 2027 sudah memiliki SDM PNS untuk itu," katanya.

Di sisi lain, Safwan memastikan pelayanan uji KIR di Lombok Timur tidak dipungut biaya alias gratis. Pengujian dilakukan berbasis aplikasi dan sistem terpusat, sehingga hasil pemeriksaan kendaraan dapat langsung diketahui melalui monitor.

Pemeriksaan meliputi uji emisi, kondisi roda, sistem pengereman, serta sejumlah komponen lain yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

Uji KIR dilakukan setiap enam bulan sekali. Khusus kendaraan baru, pengujian dilakukan setelah satu tahun atau setelah STNK diterbitkan.

Kendaraan yang memenuhi standar akan mendapatkan bukti kelayakan jalan. Sementara kendaraan yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan servis atau perbaikan sebelum menjalani pengujian ulang.

Safwan menyebutkan, jumlah kendaraan yang wajib menjalani uji KIR di Lombok Timur mencapai lebih dari 11.000 unit. Namun, kendaraan yang telah melakukan pengujian masih di bawah 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan agar memenuhi kewajiban pengujian berkala.

Ia menegaskan, angka tersebut merupakan jumlah kendaraan yang belum melakukan uji KIR, bukan jumlah kendaraan yang dinyatakan tidak layak jalan.

"Yang belum melakukan uji KIR masih di bawah 50 persen. Belum lagi nanti setelah diuji, apakah memenuhi syarat atau tidak," pungkasnya. (zaa)

Desa Bilebante wakili NTB di tingkat nasional berkat inovasi desa wisata hijau

 

​OPSINTB.com - Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang Penjaringan Desa Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Keberhasilan ini didorong oleh konsistensi desa dalam mengembangkan konsep desa wisata hijau yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H Lalu Firman Wijaya menyebut, ​perjalanan Desa Bilebante bermula dari inisiatif mandiri masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Loteng dengan Lombok Barat ini.

Dari potensi lokal yang ada, kata dia, desa ini bertransformasi menjadi kawasan wisata hijau yang berkelanjutan. 

''Transformasi tersebut tidak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat,'' sebut Firman Wijaya, Selasa (10/11/2026).

​Dalam proses verifikasi dan klarifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional, fokus penilaian diarahkan pada keberlanjutan serta manfaat nyata inovasi terhadap kesejahteraan warga. 

Tim Penilai Nasional menekankan bahwa inovasi desa harus mampu berjalan secara konsisten dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar proyek sesaat.

''​Sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan berbasis penguatan potensi desa, pengembangan Desa Bilebante dinilai berhasil memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan,'' tambahnya.

Salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata yang dikembangkan adalah Pasar Tematik Bilebante, yang menyajikan berbagai produk serta kuliner khas masyarakat lokal.

''​Melalui keikutseraan di tingkat nasional ini, Desa Bilebante diharapkan mampu mempertahankan tata kelola pariwisata yang ramah lingkungan serta menjadi model percontohan bagi desa-desa lain di NTB dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,'' pungkasnya. (wan)

Jika Gibran mundur, ini mekanisme pergantiannya

 

OPSINTB.com - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakaguming Raka, suhu politik elit semakin panas. Sejumlah kalangan menuntut untuk mundur.

Selain desakan tokoh, setidaknya 50 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sepakat mengajukan Hak Mengajukan Pendapat (HMP) prihal berbagai aspirasi dari rakyat tersebut. 

Terbaru, Gibran, secara pribadi menemui Presiden Prabowo Subianto. Kepastian pertemuan selama 2,5 jam itu di amani lansung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi saat konferensi pers di istana. 

Dalam pertemuan itu Gibran, berencana mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Jika jadi mundur maka secara otomatis jabatan wakil presiden kosong. 

Untuk mengisi kekosongan itu, telah diatur di UUD 1945 pasal 8 ayat 2. Selanjutnya presiden mengusulkan dua nama kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk selanjutnya dilakukan sidang. 

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," bunyi pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Setelah itu, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan itu terjadi. (red)

Kelebihan pembayaran honor jadi temuan, Sekda Lotim siap bertanggung jawab

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan hal yang wajar dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

“Sebagai penyelenggara negara, semua itu diawali dengan proses perencanaan. Setelah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, kemudian diawasi dan diperiksa serta dipertanggungjawabkan. Jadi, itu hal biasa karena memang sudah termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2019,” ucapnya senin (9/11/2026).

Kak Ofik mengatakan, pemeriksaan tersebut juga harus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa bertanggung jawab dalam menggunakan uang negara.

Terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 yang telah diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ia mengakui terdapat sejumlah temuan, termasuk kelebihan pembayaran honorarium yang harus diselesaikan.

Bahkan, dirinya juga menjadi salah satu pihak yang memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

“Saya juga ada kelebihan pembayaran honorarium dan tentu berkewajiban untuk menyelesaikannya. Tadi saya juga sudah menjalani proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pihak yang memiliki kewajiban pengembalian diberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila dalam tenggat tersebut belum dapat diselesaikan, masih tersedia mekanisme melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Meski demikian, Kak Ofik optimistis seluruh kewajiban pengembalian dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026.

Berdasarkan data yang dimiliki, total kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta disebut telah dibayarkan.

“Totalnya sekitar Rp1,6 miliar. Saya optimistis semuanya bisa diselesaikan sebelum akhir 2026,” pungkasnya. (zaa)

Makin canggih, RSUD Praya mulai layanan jantung non bedah

 

OPSINTB.com - Pelayanan kesehatan jantung di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memasuki babak baru. RSUD Praya baru saja mengoperasikan fasilitas Cathlab (Catheterization Laboratory) dan melaksanakan layanan Intervensi Nonbedah Kardiovaskular perdana.

Pelaksanaan perdana ini didampingi langsung oleh tim dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) Jakarta, rumah sakit pusat jantung nasional.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengapresiasi RSJPDHK karena telah andil dalam menghadirkan layanan intervensi jantung non bedah di RSUD Praya.

Ia menilai, layanan tersebut menjadi kebutuhan penting, mengingat kasus penyakit jantung di Loteng cukup tinggi, yakni 1.400 kasus per tahun.

''Alhamdulillah, tahun ini kita telah memiliki instalasi dan mulai melakukan penanganan penyakit jantung meskipun masih layanan non bedah. Masyarakat yang butuh pelayanan bisa segera dilayani dan tidak harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit provinsi ataupun rumah sakit lain,'' ujar Pathul Bahri baru-baru ini.

Oleh sebab itu, jajaran direksi dan tenaga kesehatan harus bekerja keras dan bersinergi dengan stakeholder agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas.

Sementara, Manajer Instalasi Kerjasama Global dan Jejaring RSJPDHK, Nur Hasanah mengapresiasi Pemkab Loteng, khususnya RSUD Praya karena telah komitmen memperkuat pelayanan kardiovaskular.

Kata dia, pendampingan oleh pihaknya adalah komitmen sebagai rumah sakit pengampu nasional dalam membangun jejaring pelayanan jantung yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

''Harapan kami Loteng tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kardiovaskular. Dibutuhkan dukungan berkelanjutan, seperti SDM, sarpras, tata kelola, hingga pembiayaan, dan rujukan semakin mudah,'' ujar Nur.

Layanan ini menjadi langkah penting RSUD Praya menuju pelayanan jantung yang lengkap, dan mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat, khususnya Loteng.

''Proctorship perdana ini, delapan pasien dijadwalkan mendapatkan intervensi non bedah kardiovaskular,'' demikian Nur Hasanah. (iwn)

Kerja Pemkab Lotim bukan untuk pencitraan

 

OPSINTB.com - Baznas Lombok Timur, menyalurkan insentif kepada para tenaga pendidik, khususnya guru swasta. Hal ini merupakan wujud nyata perhatian Pemkab Lotim untuk dunia pendidikan. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menegaskan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

"Meski mengakui tidak seberapa, menurut Bupati bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah kepada para guru yang memegang tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak bangsa," kata H Iron, dalam acara pendistribusian insentif guru honorer yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani), rehab Rumah Layak Huni (Rehani), dan Gerobak Z-Kup dari Baznas Lombok Timur, Senin (9/11/2026). 

Dalam kesempatan itu dirinya menyinggung soal informasi peluang perubahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ia menyebutkan bahwa regulasi ke depan diharapkan dapat memberikan angin segar, termasuk peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah serta kesempatan bagi generasi muda untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seiring banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Bupati menegaskan bahwa orientasi kerja pemerintah saat ini adalah kerja nyata untuk membangun daerah dan membantu masyarakat, bukan sekadar pencitraan.

Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga terus menggenjot penanganan masalah sosial, khususnya program perumahan rakyat. Melalui koordinasi yang intensif hingga ke tingkat pusat, Pemda Lombok Timur berhasil mendapatkan alokasi ribuan bantuan rumah layak huni dari berbagai sumber, termasuk dari kementerian maupun Baznas. 

"Program perbaikan rumah ini direalisasikan melalui program Mahyani dan Rehani," ucapnya. 

Sementara itu Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli menyampaikan, di bidang pendidikan, Baznas menyalurkan insentif kepada 416 orang guru honorer tingkat SMP negeri se-Kabupaten Lombok Timur dengan total anggaran mencapai Rp 124,8 juta. 

Masing-masing satuan pendidikan diwakili oleh lima orang guru yang telah melalui proses verifikasi ketat di lapangan oleh petugas. Penyaluran ini merupakan kelanjutan dari program kerja sama sebelumnya bersama Kementerian Agama untuk tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP.

Selain insentif pendidikan, Baznas Lombok Timur juga memperluas jangkauan bantuannya melalui dua program utama di bidang sosial, yakni Program Mahyani dengan anggaran Rp 900 juta dan Rehani dengan anggaran Rp 840 juta. 

Sementara itu, dalam rangka pendayagunaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, Baznas meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi. Melalui program tersebut, Baznas memberikan bantuan berupa gerobak jualan yang dilengkapi dengan modal usaha sebesar Rp 1 juta per penerima. 

"Rehani menyasar 42 rumah penerima manfaat untuk direnovasi agar memenuhi standar kelayakan huni," paparnya. (red)