OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

17/06/26

Irfan Sohandi hampir mengubur mimpi karena ekonomi

 
Irfan Sohandi hampir mengubur mimpi karena ekonomi

OPSINTB.com - Irfan Sohandi, hampir mengubur impian. Pasalnya, cita-cita menempuh pendidikan menengah menemui jalan buntu.


Impiannya itu terhalang kondisi ekonomi. Irfan pun bersiap menjadi pekerja migran demi menyelamatkan keluarganya. 


Bagaimana tidak, perjalanan pahit itu dikatakannya sejak masih kecil. Sampai saat Irfan duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (MTs) di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sakra, kondisi ekonomi tak kunjung pulih. 


Setelah menyelesaikan ujian akhir semester, justru dihantui kegelisahan tentang masa depannya. Bagaimana tidak keadaan keluarganya sudah pasti tidak mampu membiayai pendidikan ke jenjang berikutnya.


Di umur remaja, Irfan harus memutar otak cara melanjutkan sekolah. Ekonomi keluarga sedang sulit, untuk makan saja susah, apalagi untuk sekolah.


"Mau lanjut mondok tidak ada uang, apalagi sekolah di luar," ucap remaja 17 tahun asal Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, saat ditemui di sekolah, Rabu (17/6/2026).


Ia menuturkan, sejak kecil hidupnya tidak mudah. Kedua orang tuanya telah berpisah dan kini masing-masing telah memiliki keluarga baru. 


Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia dan adiknya tinggal bersama sang kakek dan nenek. Ayahnya pergi meninggalkan dirinya sejak kecil dan hingga kini belum pernah lagi ditemuinya.


Sedangkan ibunya menikah lagi. Kakek tempat ia tinggal hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.


Sebenarnya Irfan memiliki mimpi sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke SMK dan mengambil jurusan perhotelan agar suatu hari nanti bisa menjadi pelaku wisata yang sukses.


Namun kenyataan memaksanya mengubur mimpi itu dalam-dalam. Alih-alih mempersiapkan diri masuk sekolah, Irfan justru sempat berencana berangkat ke Bali menjadi kuli bangunan bersama temannya demi membantu perekonomian keluarga.


Bahkan, langkah yang lebih nekat pun sempat diambil dengan mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama paman.


"Saya sadar umur saya belum cukup, bahkan belum punya KTP. Tapi mau bagaimana lagi, ekonomi keluarga sangat mendesak," katanya.


Meski begitu, di dalam hatinya, keinginan untuk terus bersekolah tak pernah padam.


Setiap malam, Irfan larut dalam kesedihan sambil merenungi nasib yang menimpanya. Di tengah keputusasaan itu, ia memilih mendekatkan diri kepada Tuhan.


Selama sepekan, Irfan rutin bangun di sepertiga malam untuk menunaikan salat tahajud, memohon satu hal yang sama kesempatan untuk kembali bersekolah.


Setiap malam dirinya bangun salat tahajud meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar dan dikabulkan keinginannya untuk sekolah. 


"Hanya itu yang saya minta. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan saya sekolah, maka mudahkanlah jalannya," kenangnya.


Doa itu ternyata berbuah manis.

Pada suatu pagi, ketika Irfan berniat menemui pamannya untuk menanyakan jadwal pembuatan paspor ke Malaysia, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) datang ke rumah menemui dirinya dan sang kakek.


Saat itulah ia diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Tanpa berpikir panjang, Irfan langsung menerima tawaran tersebut.


Baginya, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan baru, melainkan jawaban atas doa-doanya selama ini.


Kini dirinya, terdaftar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 38 Lombok Timur.


"Di SRMA ternyata ada jurusan yang sejak dulu saya inginkan, seperti bahasa Inggris dan perhotelan atau pariwisata. Itu yang membuat saya semakin senang," katanya.


Kini, hidup Irfan berubah total.

Ia tak lagi dibebani pikiran tentang biaya sekolah, uang saku, maupun bekal yang harus dibawa ke asrama. Semua kebutuhan dasar telah disiapkan oleh negara.


Fasilitas yang lengkap, lingkungan sekolah yang bersih, dan kehidupan berasrama membuatnya semakin bersemangat mengejar cita-cita.

Kerja kerasnya pun mulai membuahkan hasil.


Irfan berhasil meraih medali emas Olimpiade Pancasila tingkat kabupaten dan medali perunggu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prestasi itu membawanya lolos mewakili NTB ke ajang Olimpiade tingkat nasional.


Tak hanya itu, berbagai perlombaan yang diikutinya hampir selalu berakhir dengan torehan prestasi membanggakan.


Bagi Irfan, semua pencapaian itu adalah bukti bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang, selama seseorang terus berjuang dan berdoa.


"Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata rasa syukur dan bahagia karena bisa sekolah lagi dan menatap masa depan yang lebih indah. InsyaAllah, cita-cita saya akan terwujud dari sini," tutupnya penuh haru. (zaa)

Direktur Poltekpar yakin pariwisata NTB tembus 2 juta wisatawan

 
Direktur Poltekpar yakin pariwisata NTB tembus 2 juta wisatawan
Foto: Ali Muhtasom, Direktur Poltekpar Lombok. (iwn)

OPSINTB.com - Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Ali Muhtasom mengatakan, optimis pariwisata NTB bisa terus bergerak sesuai target jumlah wisatawan, yakni mencapai dua juta orang. Kendati, kata Ali, pariwisata rentan terhadap isu negatif. Semisal isu kenaikan harga BBM.


‘’Dengan kondisi beberapa hal positif dan potensi yang ada, kami optimis untuk terus bisa bergerak sesuai dengan target yang akan diraih oleh NTB, Lombok Tengah khususnya,’’ kata Ali di de Balen Sultan Hotel Komplek Poltekpar Lombok, Rabu (17/6/2026).


Optimisme Ali sejalan dengan promosi yang sudah dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Bahkan terbaru mereka sudah melakukan come trip untuk 30 negara, yang memungkinkan akan banyak paket wisata yang masuk NTB.


‘’Tentunya harus disuport. Kendala kita ini kan harga tiket yang masih tinggi. Ini menjadi kendala betul ketika ada konektivitas internasional,’’ imbuhnya.


Ali berharap pemerintah pusat bisa menormalisasi isu dan permasalahan di atas, sehingga penyelenggara pariwisata bisa memanfaatkan konektivitas yang sudah ada. Selain itu, pariwisata juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan kata lain, pariwisata harus dibarengi paket-paket yang memungkinkan wisatawan beraktivitas.


‘’Misalkan wisatawan Australia masuk ke Lombok. Di sini mereka stay empat hari. Nah, yang empat hari itu harus dibuatkan aktivitas oleh teman-teman asosiasi pariwisata dengan membuat paket menarik,’’ paparnya.


Ia menambahkan NTB punya potensi untuk mengembangkan hal itu. Terutama untuk menargetkan wisatawan Asean, yang di mana penerbangan antar negara sudah terbuka dan tidak terganggu dengan isu internasional.


Poltekpar sendiri terus menguatkan program Gubernur NTB, yaitu destinasi wisata kelas dunia. Hal itu dimulai dari menggandeng desa-desa wisata. SDM desa wisata didampingi dan dibina agar menjadi pemandu wisata yang berkelas.


‘’Kami juga melihat potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi. Kami diskusi dengan mereka. Kemudian dipecahkan dengan cara apa? Sehingga, kami hadir di sana dengan SDM kami untuk memecahkan sumber masalah itu,’’ beber Ali.


Dikatakan pendampingan akan terus dilakukan secara berkelanjutan bagi pelaku wisata. Contoh di Desa Wisata Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, yang sudah bekerjasama dengan Otsuka Jepang.


‘’Kami melakukan edukasi di sana dan menjadikan Sade itu tidak hanya budaya, tapi budaya berkelanjutan. Misalnya dengan membentuk bank sampah, kami juga sudah melakukan pelatihan untuk membuat biopori, dan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik dan sebagainya,’’ tutup Ali. (iwn)

Sekda NTB Abul Chair tekankan sinergi seluruh OPD wujudkan triple agenda pembangunan Iqbal-Dinda

 
Sekda NTB Abul Chair tekankan sinergi seluruh OPD wujudkan triple agenda pembangunan Iqbal-Dinda

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair menekankan agar seluruh aparatur pemerintah memiliki pemahaman dan arah gerak yang sama dalam mendukung triple agenda pembangunan Pemerintahan Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Ketiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata mendunia.


“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh Pejabat Eselon Dua lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).


Menurut Abul Chair, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja terukur dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.


“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.


Desa Berdaya Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem


Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di NTB.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program Desa Berdaya tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.


“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegas Sekda NTB.


Abul Chair menambahkan bahwa bantuan melalui program Desa Berdaya harus menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.


Pengawasan Anggaran dari Hulu hingga Hilir


Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda NTB memastikan proses pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan mulai dari verifikasi usulan hingga pelaksanaan di lapangan.


“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.


Ia menekankan bahwa aspek paling krusial adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.


“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujar Abul Chair.


Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, program ini bukan satu-satunya instrumen. Desa Berdaya berfungsi sebagai pengungkit yang akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya.


“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” kata Sekda.


Abul Chair juga meminta seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Sinergi antar OPD menjadi kunci utama mewujudkan target program prioritas Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. (red)

Bapenda Lotim genjot potensi pajak, fokus pada air bawah tanah, hotel-restoran hingga PBB perumahan

 
Bapenda Lotim genjot potensi pajak, fokus pada air bawah tanah, hotel-restoran hingga PBB perumahan

OPSINTB.com - Hingga pertengahan bulan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 38 persen. Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah bakal mempercepat penggalian sejumlah potensi pajak yang dinilai belum tergarap maksimal.


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, H Hasni mengatakan, salah satu fokus utama adalah optimalisasi pajak air bawah tanah melalui pemasangan alat ukur atau meterisasi. Menurutnya, selama ini pembayarannya masih dilakukan seadanya oleh pihak ketiga.


"Insyaallah kami akan melakukan percepatan meterisasi karena satu-satunya alat ukur yang berkeadilan, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah, adalah melalui meterisasi," kata Hasni, ditemui awak media, Rabu (17/06/2026).


Hasni menyebut, potensi pajak air bawah tanah tersebar di sejumlah sektor usaha, seperti rumah sakit swasta, hotel, hingga tambak udang. Dia memaparkan, di dalam perda penghitungan pajak air bawah tanah menggunakan kubikasi. 


Lantaran itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan PDAM untuk pemasangan meterisasi karena mereka lebih berpengalaman. 


Selain itu, pihaknya juga menyoroti potensi penerimaan dari sektor hotel dan restoran yang dinilai belum optimal, khususnya di kawasan wisata Sembalun. Dari data ada sekitar 128 penginapan.


"Insyaallah kita akan mendekati para wajib pajak agar bersama-sama berpartisipasi membayar pajak sehingga pembangunan di Lombok Timur memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat," katanya.


Selanjutnya pada usaha restoran yang diakuinya belum tergarap secara maksimal. Hasni meminta kesadaran para wajib pajak, khususnya pelaku usaha restoran, untuk jujur dalam melaporkan dan menyetorkan pajak. 


"Kita berharap ada partisipasi wajib pajak dan kejujuran dalam menyampaikan laporan pajaknya. Memang ada peralatan yang kita pasang, tetapi terkadang dipakai dan terkadang tidak. Ini yang perlu terus kita lakukan penyadaran kepada wajib pajak," ujarnya.


Bapenda juga bakal memaksimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama di kawasan perumahan dan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.


Dirinya melihat disejumlah kawasan strategis, seperti perumahan di Selong, masih banyak yang belum memiliki SPPT. Padahal wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus harus dipercepat agar realisasi PBB bisa meningkat. 


Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi PBB telah mencapai hampir Rp9,5 miliar. Angka itu sebutnya, menjadi salah satu andalan pendapatan daerah.


Dia menyinggung prihal perhitungan pajak. Dia menjelaskan sebagian besar berasal dari tunggakan PBB masa lalu.


"Untuk wacana pemutihan pajak masih dalam tahap kajian karena mekanismenya harus diatur dengan baik," pungkasnya. (zaa)

16/06/26

Stan terbatas, banyak UMKM gagal tertampung di Festival 1 Muharam Lombok Timur

 
Stan terbatas, banyak UMKM gagal tertampung di Festival 1 Muharam Lombok Timur

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan ruang lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival 1 Muharam 1448 Hijriah. Hal itu disampaikan wabup saat membuka festival yang dipusatkan di Gor Muslimin, Porda, Lombok Timur pada Selasa (16/6/2026).


Edwin mengatakan, semangat hijrah yang diusung dalam peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan waktu, tetapi juga perpindahan tempat dan perubahan menuju kondisi yang lebih baik.


"Tadi disitir dari Profesor Ridwan bahwa hijrah itu bukan hanya perpindahan waktu, tetapi juga perpindahan tempat. Dari Lapangan Nasional kita berpindah ke Gor Muslimin. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik," ucapnya.


Dalam kesempatan tersebut, Edwin menyoroti tingginya antusiasme pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi. Namun, keterbatasan jumlah stan membuat sebagian pelaku usaha belum dapat terakomodasi.


Ia pun meminta OPD yang tidak terlalu membutuhkan ruang pamer untuk mengalah dan memberikan tempatnya kepada UMKM.


"Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Mari OPD mengalah dan memberikan ruang kepada UMKM. Pelayanan seperti cek kesehatan gratis dan layanan publik masih bisa, tetapi beberapa OPD yang tidak terlalu membutuhkan stan sebaiknya memberikan tempatnya kepada UMKM," tegas Edwin.


Menurutnya, geliat ekonomi di Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang positif. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan signifikan dari akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.


"Ekonomi kita cukup bergerak dari sisi pertumbuhan. Akhir Desember 2025 berada di angka 4 koma sekian persen, dan akhir triwulan pertama naik menjadi 7 koma sekian persen. Namun, dari sisi kesejahteraan masyarakat, kita masih perlu bekerja keras lagi," katanya.


Edwin menjelaskan, indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui data desil yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).


"Desil satu sampai desil lima menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita, bukan sekadar tingkat pendapatan atau penghasilannya. Ini yang akan menjadi perhatian dalam program-program pembangunan ke depan," jelasnya.


Ia menilai festival dan berbagai kegiatan serupa perlu terus dikembangkan di seluruh kecamatan karena mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.


Sebagai contoh, ia menyebut kegiatan Karpri Night di Kecamatan Pringgabaya yang dinilai berhasil memunculkan sentra ekonomi masyarakat.


"Festival-festival seperti ini perlu kita tumbuhkembangkan di berbagai wilayah kecamatan. Ekonomi kreatif yang tumbuh dan digandeng dengan kegiatan seperti ini, insyaallah akan semakin mengembangkan Lombok Timur menuju Lombok Timur yang smart," ujarnya.


Di akhir sambutannya, Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan rangkaian kegiatan dalam waktu yang relatif singkat.


"Panitia bekerja bukan dalam hitungan minggu, tetapi dalam hitungan hari untuk mempersiapkan seluruh kegiatan ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras panitia dan seluruh tim pendukung yang telah menyukseskan Festival 1 Muharam 1448 Hijriah,"bebernya


Dengan mengucapkan basmalah, Edwin secara resmi membuka Festival 1 Muharam 1448 Hijriah.


"Dengan memohon izin dan rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival 1 Muharam 1448 Hijriah kami nyatakan dibuka," pungkasnya. (zaa)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama