Bupati Lotim soroti potensi besar PT Selaparang Finansial, dorong penguatan kinerja

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin bersama Wakil Bupati H Moh Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XIX Tahun Buku 2025 PT Selaparang Finansial, Selasa (3/3/2026).

 

Bupati Haerul Warisin dalam sambutannya menegaskan, kegagalan atau keberhasilan sebuah lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam mencari solusi atas setiap persoalan yang dihadapi.

Dirinya mengaku tak kecewa dengan kinerja salah satu BUMD tersebut, namun demikian ia menilai kinerja perusahaan perlu didorong agar lebih maksimal. Menurutnya, target yang terlalu kecil justru membuat semangat kerja menurun.

"Kita masih melihat hal-hal di dalam manajemen yang harus diperbaiki. Target harus dinaikkan supaya ada semangat untuk mengejar. Kalau target kecil, bekerja jadi apa adanya. Ini tidak bisa," tegasnya. 

Bupati menyoroti capaian keuntungan perusahaan yang dinilai masih jauh dari harapan. Ia menyebut keuntungan di bawah 5 persen dengan angka kredit macet di atas 10 persen sebagai kondisi yang tidak ideal.

Sebagai langkah konkret, bupati menginstruksikan agar manajemen memprioritaskan penagihan kredit bermasalah dengan melibatkan seluruh karyawan, yang sebelumnya harus dibekali pelatihan khusus. 

"Untuk pinjaman besar yang telah melewati tahapan peringatan, saya meminta agar penyelesaian jaminan dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan," tuturnya.

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi ganda, yakni meraih keuntungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan layanan yang terjangkau. 

Lantaran itu dirinya mengingatkan agar direksi tidak mengambil kebijakan sepihak dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli demi keberlangsungan perusahaan.

Setiap kebijakan mutasi maupun perubahan struktur organisasi, lanjutnya, harus dilandasi kebutuhan efektivitas bisnis dan tanggung jawab terhadap perusahaan.

Dia meminta agar dilakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia.

"Saya berharap pada RUPS tahun depan terjadi perubahan nyata, dengan kredit macet menurun dan keuntungan meningkat," terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani menjelaskan, penyusunan rencana bisnis dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tantangan dan kondisi ekonomi yang berkembang.

Ia mengungkapkan, dalam rencana bisnis sebelumnya perusahaan menargetkan pendapatan hingga Rp 12 miliar lebih, dengan asumsi adanya pengembalian dana dividen sekitar Rp 2,3 miliar yang direncanakan untuk memperkuat perputaran modal. 

Namun dalam perjalanannya, pengembalian dana tersebut tidak terealisasi sehingga berdampak pada arus kas perusahaan.

"Dalam perencanaan kas kami menargetkan sekitar Rp6 miliar lebih, namun realisasinya Rp5,4 miliar dan itu harus disiapkan untuk pembayaran dividen. Kami juga harus menjaga kas untuk operasional," jelasnya.

Ia menegaskan, perusahaan tidak memiliki dana pihak ketiga seperti perbankan, sehingga pengelolaan kas harus dilakukan secara hati-hati. 

Saat ini, pihaknya juga menjalankan action plan penanganan kredit bermasalah yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk restrukturisasi, penjualan agunan, dan langkah-langkah penyelesaian lainnya.

Terkait pembiayaan, Iva menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen penyaluran dana difokuskan kepada pelaku UMKM.

"Saya akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir sektor kontraktor mengalami penurunan akibat terbatasnya proyek dan anggaran, sehingga perusahaan kini lebih memusatkan perhatian pada pembiayaan UMKM," akuinya.

Menurutnya, sebagai perusahaan modal ventura, PT Selaparang Finansial memiliki karakteristik berbeda dengan bank karena tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat. 

Selama delapan tahun terakhir, perusahaan juga tidak menerima tambahan penyertaan modal, sementara tetap menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah.

"Kami tetap berupaya maksimal di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan berbagai regulasi yang harus dipatuhi. Kami akan terus berbenah sesuai arahan bupati," tandasnya. (zaa)

Revitalisasi SMK di NTB: Targetkan 400 sertifikasi tanpa diskriminasi

 

OPSINTB.com - Pemrpov NTB terus mendorong pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan pada saat sesi dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3/2026).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi, berkualitas, dan dikerjakan dengan baik meski dengan anggaran terbatas. Dirinya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan …,” ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut, serta berpesan agar guru menjadi orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini ditujukan agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Target tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran”, tutur Gubernur.

Sementara itu, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun dipastikan telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian yg j Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.

Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional.” Tegas Gubernur Iqbal

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar terbaik.

Gubernur Iqbka memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal, demi mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Namun, perjuangan bersama kini mulai menunjukkan hasil.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.

Pemeprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan. Gubernur Iqbal berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif pada masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Dirinya menyebut Menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta, bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional. (red)

Soal double transfer dana UMKM oleh BRI, Bupati Iron ancam tempuh jalur hukum

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengaku kecewa terhadap pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu berkaitan dengan persoalan dugaan double transfer dana untuk pelaku UMKM yang hingga kini belum terselesaikan.

Bupati menegaskan agar pihak BRI segera mengembalikan dana yang diduga ditransfer ganda tersebut. Ia bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kalau tidak diselesaikan dalam bulan puasa ini, besok saya minta didemo bank BRI ini. Habis puasa, saya minta Kadis Koperasi sampaikan langsung ke mereka," tegas H Iron, saat ditemui usai menghadiri RUPS BUMD Selaparang Finansial, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, dana miliaran rupiah yang dititipkan pemerintah daerah untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM justru menimbulkan persoalan. 

Ia menyebut, dari total dana sekitar Rp3 miliar yang ditempatkan di BRI, kini tersisa sekitar Rp1 miliar. Sementara sisanya disebut telah dibagikan, namun muncul persoalan dugaan transfer ganda.

"Kita taruh uang untuk dibagi ke UMKM, kok bisa double? Sekarang sudah ada teknologi, masa bisa terjadi seperti itu? Jangan dibodoh-bodohi kita," ujarnya.

Haerul Warisin mengaku curiga adanya kelalaian atau kesalahan serius dalam pengelolaan dana tersebut. Ia meminta Dinas Koperasi untuk terus memburu penyelesaian kasus ini dan tidak menerima alasan apa pun dari pihak bank.

"Saya bilang, kalau tidak cepat diselesaikan, saya penjarakan. Ini uang orang, uang untuk UMKM, bukan uang main-main," tegasnya.

Bupati juga mencontohkan sistem pembayaran digital yang dinilai sudah transparan dan tercatat dengan jelas, seperti pembayaran tagihan PDAM. 

Menurutnya, tidak mungkin terjadi pembayaran ganda tanpa adanya catatan sistem yang jelas.

“Kalau kita bayar utang lewat digital, pasti ada keterangan sudah lunas. Tapi ini kok tidak mungkin double-double terus. Apalagi ini uang untuk orang. Bank keluarin double-double begitu kok Kolot sekali," katanya.

Ia meminta Kadis Koprasi untuk sampaikan ucapannya supaya dia jangan mainkan uang orang.

"Ini kolot sekali saya bilang, tidak mungkin double tidak ada  itu," pungkasnya. (zaa)

Debit IPA Kotaraja melimpah, PDAM Lombok Timur bidik 5.000 sambungan baru

 

OPSINTB.com - Kapasitas air pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kotaraja, Kecamatan Sikur, milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur mengalami overload. 

Hal itu disinyalir bukan lantaran musim hujan melainkan disebut bagian dari dampak program penambahan kapasitas yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten pada 2025.

Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Shofian Hakim menjelaskan, sejak awal beroperasi, IPA Kotaraja memiliki kapasitas 50 liter per detik. Tahun 2025 lalu, melalui program bupati dilakukan penambahan debit sebesar 50 liter per detik, sehingga total kapasitas distribusi kini mencapai 100 liter per detik.

"Sejak penambahan kapasitas itu, kondisi reservoir atau bak penampung di hilir terpantau terisi pasokan air yang melimpah," ujar Shofian, Selasa (3/3/2026).

Meski debit air meningkat signifikan, pihaknya menghadapi tantangan teknis dalam proses pendistribusian. Untuk sementara, PDAM melakukan pengaturan palok atau katup guna mengontrol besar kecilnya aliran air.

"Kita tidak selamanya bisa mengatur palok, karena tekanan gravitasi yang sangat kuat dari hulu ke hilir berisiko mengakibatkan pipa pecah atau rusak," ungkapnya.

Sebagai solusi jangka panjang sekaligus untuk memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, PDAM membuka jaringan distribusi baru kepada masyarakat. 

Hingga saat ini, telah terealisasi sebanyak 3.400 sambungan water meter baru melalui pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Jaringan baru tersebut telah menjangkau sejumlah wilayah, di antaranya Pene, Batu Nampar Selatan, Ekas, Lendang Terak, dan Serewe.

Namun demikian, jumlah sambungan yang telah terpasang dinilai belum cukup untuk menyerap total debit 100 liter per detik yang tersedia. Untuk menciptakan keseimbangan antara air masuk (input) dan air keluar (output), PDAM membutuhkan tambahan sekitar 5.000 sambungan rumah (SR) baru.

"Dengan tercapainya target sambungan baru tersebut, diharapkan sistem distribusi menjadi stabil, risiko kerusakan pipa akibat tekanan berlebih dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara maksimal," pungkasnya. (zaa)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (36)

 

Honor guru PPPK Paruh Waktu diupayakan cair sebelum lebaran

 

OPSINTB.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Timur, bisa bernafas lega. Pasalnya pembayaran honor mereka diupayakan cair sebelum lebaran.

Kepastian itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), M Nurul Wathoni, saat ditemui media di sela kesibukannya menerangkan, honor tersebut bersumber dari dua pos anggaran, yakni dana BOS dan APBD.

"Sebanyak 3.300 orang dibayarkan melalui dana BOS, sementara 1.400 orang lainnya melalui APBD. Dari jumlah yang dibiayai APBD, terdapat 917 tenaga kependidikan non-database," kata M Nurul Wathani, Senin (02/03/2026).

Anggaran yang bersumber dari APBD, bebernya sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu proses pencairan. 

Sedangkan pencairan dari dana BOS masih menghadapi kendala administrasi. Sejumlah kepala sekolah disebutnya belum menuntaskan laporan ARKAS. 

Selain itu, aturan pembayaran honor bagi tenaga paruh waktu melalui BOS dibatasi maksimal 20 persen dari total anggaran. Termasuk kewajiban mengakomodasi guru non database yang tidak dirumahkan sesuai kebijakan bupati.

"Kita juga mengupayakan agar gaji K13 dan THR bisa dibayarkan," harapnya.

Dia menerangkan, syarat menjadi kepala sekolah dan Pengawas, calon kepsek wajib lulus uji kompetensi melalui mekanisme BCKS (sebelumnya dikenal sebagai BPKS), baru bisa didefinitifkan. 

Uji itu tak berlaku untuk jabatan Plt. Proses tersebut dilaksanakan oleh pusat melalui sistem ujian kompetensi.

Ia mengungkapkan, dari ratusan guru yang mengikuti seleksi pengawas beberapa waktu lalu, hanya sekitar 50 persen yang dinyatakan lulus. 

Pascaleberan bebernya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kembali membuka seleksi karena masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Saat ini, terdapat sekitar 200-an posisi kepala sekolah yang masih dijabat Plt. Selain itu, sekitar 430 kepsek tercatat telah menjabat lebih dari dua periode.

Evaluasi jabatan dan regulasi secara regulasi, yakni Permendikbud Nomor 6 tahun 2018masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode. Namun, secara sistem di Dapodik, sebagian kepala sekolah yang telah melewati dua periode masih terdata aktif.

"Secara regulasi tidak boleh lebih dari dua periode, tetapi di sistem masih terbaca aktif. Ke depan kita akan evaluasi, yang paling penting adalah penilaian kinerja," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila kinerja kepala sekolah tidak menunjukkan perkembangan atau peningkatan prestasi, maka akan dilakukan evaluasi dan penataan ulang.

Di sisi lain, Dikbud Lombok Timur juga menghadapi persoalan kelebihan guru. Saat ini terdapat lebih dari 7 ribu guru bersertifikasi. 

Kondisi ini berdampak pada perebutan jam mengajar agar memenuhi syarat tunjangan.

Wathoni menilai, pengangkatan PPPK Paruh waktu sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Ke depan, ia berharap ada pemetaan yang lebih akurat agar distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah.

"Mudah-mudahan ke depan pemetaannya lebih sesuai realitas, sehingga guru bersertifikasi bisa terpenuhi jam mengajarnya," harapnya. (zaa)