Kabar baik! Gaji PPPK PW diusulkan beralih ke pusat, 4.886 guru Lotim masuk pengajuan

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengusulkan sebanyak 4.886 guru PPPK paruh waktu yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur untuk mendapatkan pembiayaan gaji melalui pemerintah pusat.

Kepala Dikbud Kabupaten Lombok Timur, M Nurul Wathoni mengatakan, seluruh guru tersebut telah diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).

"Kalau yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan itu 4.886 orang. Semuanya sudah diusulkan oleh BKPSDM bersama BPKD," kata Wathoni, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, pihaknya hingga kini masih menunggu surat resmi terkait mekanisme pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Informasi sementara yang diterima dari BKPSDM, paparnya, pengajuan usulan perpindahan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Wathoni menyambut baik apabila nantinya seluruh pembiayaan gaji PPPK paruh waktu dapat ditanggung pemerintah pusat. Sebab, selama ini sebagian beban pembiayaan masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Khusus bagi guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan, sebagian pembayaran juga bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kalau ini ditarik semua ke pusat, dana BOS yang tadinya dipakai untuk membayar PPPK bisa dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan prestasi sekolah," ujarnya.

Selain memperjuangkan status dan pembiayaan bagi PPPK paruh waktu, Wathoni menegaskan pemerintah daerah juga perlu memperhatikan guru yang hingga kini belum mendapatkan status tersebut.

Ia menyebut masih terdapat sekitar 900-an guru non-PPPK paruh waktu serta sekitar 280 guru yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tetapi belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu.

"Kalau kita kalkulasi sekitar 1.200 orang. Ini di luar non-PPPK paruh waktu, tetapi mereka sudah masuk Dapodik. Ini juga harus kita perjuangkan," bebernya

Wathoni berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan agar PPPK paruh waktu yang sudah ada dapat meningkatkan statusnya.

Di sisi lain, guru yang belum mendapatkan status PPPK juga diharapkan tetap mendapat perhatian dan diperjuangkan.

"Perjuangan itu tidak boleh hanya yang sudah ada. Yang belum juga harus diperjuangkan," tegasnya.

Ia menilai apabila pembiayaan gaji PPPK paruh waktu nantinya dapat dialihkan ke pemerintah pusat, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pendidikan lainnya, termasuk peningkatan kualitas dan prestasi sekolah. (zaa)

Maju di Pilkades Pengadang, M Yakub Kuswara janji benahi sistem pemerintahan

 

OPSINTB.com - Lantunan salawat mengiringi langkah Muhammad Yakub Kuswara menuju Kantor Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Dengan jargon ''Muda, Kreatif, dan Inovatif'', Yakub mantap mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa periode 2026-2032. 

Kedatangan Yakub ke Kantor Sekretariat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) didampingi sejumlah tokoh masyarakat dan para pendukungnya. Ia menjadi pendaftar pertama yang menyerahkan berkas administrasi.

''Visi misi besar saya adalah membangun Desa Pengadang yang religius, inovatif, maju, dan mandiri. Tentunya dengan sinergi dengan masyarakat,'' ujar Yakub saat ditemui usai penyerahan berkas, Kamis (27/8/2026).

Pria kelahiran Dusun Banar 1990 ini adalah lulusan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2013. Kendati masih berusia muda, Yakub telah banyak makan garam di dunia kerja dan organisasi kemasyarakatan.

Oleh sebab itu, sebagai bakal calon kepala desa, ia berkomitmen menjadikan Desa Pengadang desa yang transparan dan terbuka terhadap masyarakat maupun badan hukum pemerintah.

''Kami butuh pengawasan, karena kami tidak mau melangkah secara sendiri-sendiri, dan kami siap mematuhi regulasi atau peraturan yang ada,'' Yakub menambahkan.

Ia menilai, sejumlah persoalan yang ada di Desa Pengadang menjadi tantangan untuk diselesaikan. Seperti membenahi pelayanan di kantor desa dengan menerapkan sistem digital. Masyarakat nantinya tak harus datang secara langsung ke desa untuk dilayani, tapi bisa melalui online.

''Ini yang belum ada di desa kami. Dan, kita akan sama-sama benahi,'' papar pria yang pernah bekerja sebagai Sales Marketing Bank Mandiri ini.

Selain itu, Yakub melanjutkan, salah satu hal yang harus dibenahi adalah infrastruktur jalan. Di tengah pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, sudah saatnya kepala desa kreatif mencari solusi dan ide untuk membenahi seluruh infrastruktur untuk kepentingan masyarakat umum.

''Kita akan mempelajarinya, karena adanya efisiensi anggaran. Insyaallah dengan anggaran yang sedikit kepala desa yang akan kreatif mencari jalan keluarnya,'' tegas Yakub.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Pengadang, TGH Sajudin AS menyatakan, telah menerima dan mengecek seluruh berkas-berkas bakal calon kepala desa Muhammad Yakub Kuswara. Diakuinya ada sedikit kekurangan, dan pihaknya memberikan waktu untuk perbaikan.

''Alhamdulillah kami sudah terima dan cek berkasnya. Ada sedikit kekurangan, tapi kami berikan waktu kurang lebih seminggu untuk perbaikan,'' terang Sajudin.

Sajudin menambahkan, adapun jumlah pemilih tetap di Desa Pengadang berjumlah 8.067 orang yang tersebar di 19 dusun.

''Semoga Pilkades Pengadang berjalan aman, lancar, dan kondusif,'' harap Sajudin. (wan)

Pemkab Lotim berhasil pertahankan gelar juara 1 Jamsostek Award

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan gelar juara 1 kategori pemerintah daerah pada Jamsostek Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026.

Trend positif ini menjadi bukti komitmen nyata dalam memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan para pekerja di Gumi Patuh Karya. 

Lombok Timur unggul atas Kabupaten Lombok Utara di posisi juara 2 dan Kabupaten Sumbawa di posisi juara 3. Bupati Lotim H. Haerul Warisin menerima langsung penghargaan yang digelar di Mataram, Rabu (26/8/2026). 

​Penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan atas keberhasilan Lombok Timur mendaftarkan serta melindungi 30.108 pekerja di wilayahnya, yang mencakup pekerja rentan, pekerja mandiri, hingga tenaga non-ASN.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Lotim atas komitmen  memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Lombok Timur. 

Menurutnya Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dan porsi perlindungan yang lebih besar.

"Keberhasilan yang diraih Lombok Timur saat ini tidak terlepas dari komitmen dan kolaborasi kuat seluruh pemangku kepentingan," kata wanita yang karib disapa Indah ini. 

Wagub berharap penghargaan yang diraih Lombok Timur tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi semata, melainkan menjadi tolok ukur dan standar baru untuk kinerja yang lebih baik di masa depan. 

Di sisi lain ia menyadari kondisi fiskal daerah saat ini masih memiliki keterbatasan dalam membagi keberpihakan anggaran di antara berbagai program prioritas.

Kendati demikian, keterbatasan tersebut terbayar ketika melihat langsung besarnya manfaat dan ketenangan yang dirasakan oleh para ahli waris penerima manfaat jaminan ketenagakerjaan.

Wagub mengingatkan perhatian khusus juga penting bagi kelompok rentan, terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mengemban peran ganda untuk menopang perekonomian sekaligus mengurus rumah tangga tentu memberikan beban yang cukup berat, sehingga komitmen perlindungan bagi pekerja perempuan menjadi prioritas yang sangat penting.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Provinsi NTB harus terus bergerak maju mengejar ketertinggalan dan berpacu dengan provinsi lain melalui semangat bahu-membahu agar capaian akumulatif perlindungan pekerja dapat terus meningkat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi yang terjalin erat bersama pemerintah daerah dalam menyentuh dan melindungi masyarakat secara langsung," ucapnya. 

Acara penganugerahan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) se-NTB, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota, serta pimpinan BPJS Ketenagakerjaan bersama jajarannya. (red)

Jalan rusak dan peringatan HUT Lotim sama-sama jadi perhatian

 

OPSINTB.com - Tercatat dua kegiatan seremonial yang digelar di tahun ini. Satu Festival 1 Muharam, kedua peringatan HUT Lombok Timur 131 yang direncanakan dilaksanakan pada 31 Agustus mendatang. 

Tentu kedua acara seremonial ini menjadi sorotan. Terlebih di tengah adanya soal infrastruktur. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, memang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kendati demikian, menurutnya, agenda peringatan hari jadi daerah juga tetap memiliki nilai penting sebagai bagian dari momentum mengingat sejarah berdirinya Kabupaten Lombok Timur.

"Supaya dua-duanya bisa jalan. Mengingat kapan lahirnya Lombok Timur itu juga perlu, tetapi memperhatikan kebutuhan masyarakat di Lombok Timur juga perlu," kata Nurhasanah, kepada opsintb.com, Rabu (26/8/2026). 

Ia menegaskan, pelaksanaan berbagai kegiatan daerah harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, DPRD Lombok Timur terus mengawal agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan, mendapatkan porsi perhatian dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selama ini kami sedang membahas APBD 2027. Kami kawal terus untuk perbaikan infrastruktur di Lombok Timur, khususnya jalan," ujarnya.

Menurut Nurhasanah, kondisi jalan di Lombok Timur masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Banyak ruas dalam kondisi rusak, sehingga penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah setiap tahun.

Ia menilai, perbaikan jalan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik akan memperkuat konektivitas antardaerah dan mempermudah aktivitas ekonomi warga.

"Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa ada konektivitas, khususnya jalan. Jadi tentu ini menjadi prioritas dari pemerintah daerah juga sebenarnya," tegasnya.

Nurhasanah menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD memiliki komitmen untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun, banyaknya ruas jalan yang membutuhkan penanganan membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Terkait kritik masyarakat yang mempertanyakan anggaran kegiatan seremonial dan berharap dana tersebut dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan jalan, Nurhasanah mengatakan masyarakat memiliki penilaian masing-masing terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sementara agenda daerah yang memiliki nilai sejarah dan sosial tetap dapat dilaksanakan secara proporsional.

"Sekali lagi, kembali lagi kita lihat kemampuan daerah. Yang jelas, kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, tetap menjadi perhatian dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah setiap tahun," pungkasnya. (zaa)

Truk kelebihan muatan akan disangsi tegas, Dishub Lombok Timur siapkan pengawasan

 

OPSINTB.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur segera mengambil langkah tegas terhadap kendaraan angkutan yang melanggar aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kelebihan muatan dan dimensi.

Sekretaris Dishub Lombok Timur, Hadi Siswanto mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pertemuan tersebut membahas langkah penindakan terhadap kendaraan yang dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan kabupaten.

"Kita tidak punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Padahal kita harus melakukan penindakan, kemudian melakukan penyelidikan, juga harus ada PPNS," ucap Hadi kepada awak media, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dishub akan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satlantas dan PJR Kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, para camat di wilayah yang memiliki persoalan angkutan, BPTD Kementerian Perhubungan, Dishub Provinsi NTB, serta Jasa Raharja.

Menurut Hadi, keterbatasan PPNS menjadi salah satu kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan. Sebagai solusi jangka pendek, Dishub Lombok Timur akan berkoordinasi dengan BPTD maupun Dishub Provinsi NTB yang telah memiliki PPNS untuk membantu proses penindakan.

Selain itu, penegakan hukum akan dilakukan bersama pihak Kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi rampung. Nantinya, penindakan juga dapat melibatkan PPNS dari instansi lain di tingkat kabupaten, termasuk Satpol PP.

Hadi menegaskan kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran muatan maupun dimensi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

"Overload atau overdimensi ini kan ada sanksinya sesuai dengan undang-undang. Artinya, siapapun yang melakukan pengangkutan melebihi kapasitas yang ditentukan harus diberikan sanksi," tegasnya.

Dishub Lombok Timur juga akan meningkatkan pengawasan secara berkala di sejumlah wilayah yang menjadi titik perlintasan kendaraan ODOL, seperti Kalijaga, Korleko hingga Geres.

Kendaraan yang kedapatan melanggar batas kapasitas akan langsung ditindak di lapangan. Untuk dump truck roda enam, Hadi menyebut batas Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) berkisar antara 7,5 hingga 8 ton.

Selanjutnya, berkas pelanggaran akan diproses secara administratif dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Selong.

Dishub Lombok Timur berharap langkah terpadu lintas instansi tersebut mampu menekan angka pelanggaran ODOL sekaligus mencegah kerusakan ruas jalan kabupaten, terutama jalan yang baru selesai dilakukan pengaspalan atau hotmix.

Sebelumnunya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah, meminta agar Dishub menindak kendaraan yang melanggar ketentuan tonase. Ia juga mendorong koordinasi dengan Satpol PP agar pengawasan dan penertiban dapat berjalan lebih maksimal.

"Kita minta kepada Dishub untuk menindak tegas truk yang melintasi dengan tonase yang tidak sesuai kapasitas. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Satpol PP," tegasnya. (zaa)

Sampai hari ini, donasi yang terkumpul untuk Desa Adat Sade berjumlah Rp 3,7 miliar

 

OPSINTB.com - Empat hari pasca kebakaran yang melanda 120 rumah di Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) donasi terus berdatangan dari berbagai kalangan. Dari artis ibukota, BUMN, BUMD, pejabat, warga negara asing, hingga warga lokal.

Hingga hari ini, Rabu (26/8/2026) perkiraan donasi yang terkumpul berjumlah Rp 3,7 miliar. ''Kurang lebih segitulah. Saya takut salah ngomong,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri usai meninjau pembersihan sisa kebakaran Desa Adat Sade.

Adapun donasi, Pathul melanjutkan, seluruhnya akan diperuntukkan untuk rekonstruksi rumah adat Sade. Dikatakan, rekonstruksi sendiri tidak akan tuntas sebelum MotoGP berlangsung.

Sehingga, karena sudah menjadi ikon wisata Loteng dan menjadi salah satu tujuan kunjungan para pebalap, Pemda sedang merancang pendirian museum di lokasi kebakaran.

''Saya juga berpikir lebih jauh ya mudah-mudahan nanti dibuatkan satu museum di sini. Orang bisa melihat dari dekat; ini lo bentuk awal sejarah rumah adat ini berdiri. Termasuk sampai hari ini terbakar. Nanti kan bisa dilihat di museum kecil misalnya,'' imbuhnya.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB, H Lalu Mohammad Faozal menambahkan, pihaknya sedang mendesain konsep museum dengan melibatkan masyarakat Sade.

''Dan kita sedang mendesain konsepnya dengan melibatkan masyarakat, termasuk bentuk dan tempatnya,'' ujar Faozal.

Oleh sebab itu, untuk sementara seluruh objek Desa Adat Sade akan ditutup agar pemerintah lebih leluasa mendata dan mendesain bentuk museum tersebut.

''Kita pastikan dulu masyarakat sudah terdata by name by address. Baru nanti museum itu ditempatkan di mana. Itu kita konsensus lagi dengan mereka. Insyaallah sebelum MotoGP sudah jadi,'' katanya.

Ia menjelaskan, isi museum tersebut nanti terdiri dari Sade sebelum terjadi kebakaran, Sade saat kebakaran, dan Sade ke depan. ''Kita akan betul-betul desain dengan baik,'' pungkasnya. (wan)