OPSINTB.com - Tak hanya memiliki potensi wisata, Sembalun, Lombok Timur, juga disebut memiliki keistimewaan dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT). Klaim ini diungkapkan oleh anggota Komite II DPD RI Dapil NTB Hj. Evi Apita Maya, dalam Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun, Kamis (19/11/2026).
EBT disembalun seperti dari surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi. Keunggulan ini menjadi salah satu penopang pembangunsn strategis nasional.
Penilaian ini selaras dengab wacana pembangunan Geotermal, di wilayah Sembalun yang belakangan mencuat ke publik.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi, sementara kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,3 GW. Meski menempati posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, peluang optimalisasi sumber daya ini masih sangat luas.
Menurut Hj Apita, berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada cuaca, panas bumi memiliki keunggulan berupa pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Sehingga, kata dia, mampu menopang keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Selain untuk kelistrikan, pemanfaatan langsung panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih, hingga sektor ekowisata," ungkapnya.
Pengembangan Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi nasional. Proyek ini diharapkan menghadirkan empat manfaat utama, yakni pertama, memperkuat pasokan listrik daerah, kedua, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi pelaku usaha lokal, ketiga, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi untuk menopang infrastruktur dan pelayanan publik, serta keempat, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Kendati demikian, Evi menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan WKP Sembalun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar merasakan dampak positifnya. Pelaksanaan proyek wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan melalui tata kelola yang transparan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui forum sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh ruang memadai untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi.
"Sehingga terbangun kepercayaan bersama demi kemajuan Lombok Timur dan NTB," paparnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur menyambut baik rencana pengembangan EBT, berupa tenaga panas bumi yang menjadi bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat.
Sekda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana kegiatan ini sejak dua minggu lalu dan langsung melaporkannya kepada Bupati. Menurutnya, Bupati memberikan respon yang sangat positif serta mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut.
"Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," ujar Sekda.
Ia menyoroti, di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi, rencana pengembangan energi terbarukan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari sikap keraguan hingga pandangan positif yang melihatnya sebagai peluang besar.
Mengingat potensi pengembangan ini berkaitan erat dengan kawasan strategis, Pemda Lotim tetap menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan. Kawasan Sembalun, imbuhnya, selama ini menjadi wilayah konservasi sekaligus penopang utama suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur menjadi salah satu fokus kajian.
Kehadiran Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dishub dan lainnya dalam forum ini dinilai penting karena perubahan pada satu subsistem dipastikan akan berdampak pada sektor lainnya.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan pesan khusus dari Bupati Lombok Timur agar seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dapat menyimak paparan dalam sosialisasi tersebut.
"Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah ramainya arus informasi di media sosial seperti Facebook dan Instagram," ucap Ofik. (red)






follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami