Kata Bupati Loteng soal WFH dan WFO

 

OPSINTB.com - Pemerintah pusat bakal segera memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku sehari dalam sepekan untuk mengurangi pemakaian energi.

Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri, mengatakan bakal segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh ASN di Loteng guna menginformasikan satuan perangkat kerja mana saja yang boleh WFH dan work from office (WFO).

‘’Dalam waktu dekat ini kami akan bersurat (SE), bahwa memang WFH itu sudah ada penjelasannya dari Mendagri,’’ kata Pathul Bahri di Praya, Rabu (1/4/2026).

Dia merinci beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan akses pelayanan masyarakat tetap akan masuk kantor atau WFO. Selain itu, pejabat eselon II dan III akan tetap masuk kantor.

‘’Eselon II, Eselon III itu WFO atau masuk penuh,’’ ujarnya. Lalu menambahkan, ‘’Staff dan lain sebagainya yang akan WFH.’’

Kendati demikian, Pathul meyakinkan bahwa kebijakan ini tidak akan menggangu pelayanan kepada masyarakat. ‘’Tidak ada persoalan untuk pelayanan di rumah sakit, sekolah dan pelayanan publik lainnya,’’ tegasnya.

Selain pemberlakuan WFH, pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan pengurangan perjalanan dinas pejabat mencapai 50 persen. Terkait hal ini, Pathul belum bisa memberikan jawaban secara mendetail. ‘’Nanti kita korek,’’ pungkasnya. (wan)

94 PNS Lombok Timur resmi dilantik, bupati tekankan integritas dan pelayanan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi umum cpns tahun 2024 dan lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi dilantik oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Rabu (1/4/2026).

Pelantikan tersebut yang berlangsung di Pendopo Bupati ditandai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan 94 PNS.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dari total 94 PNS yang dilantik, sebanyak 85 orang merupakan CPNS formasi umum tahun 2024, sementara 9 orang lainnya adalah lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXIX, XXX, dan XXXI. Berdasarkan golongan, 87 orang berada pada Golongan III dan 7 orang pada Golongan II.

Khusus CPNS formasi umum, terdiri atas 48 tenaga kesehatan dan 46 tenaga strategis lainnya yang akan memperkuat pelayanan di berbagai sektor pemerintahan daerah.

Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa status PNS yang telah diambil sumpahnya memiliki kekuatan moral dan struktural yang tinggi. 

Oleh karena itu, ia meminta seluruh PNS untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

"Kejujuran, kebaikan dalam bekerja, dan fokus membangun Lombok Timur harus menjadi pegangan. Tujuannya jelas, bagaimana kita bisa membawa masyarakat keluar dari kemiskinan," tegasnya.

Dirinya meyakini para PNS yang dilantik merupakan individu yang kompeten dan berintegritas. Lantaran itu bupati mendorong agar seluruh kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.

"Curahkan kemampuan Anda untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah. Jika sumpah jabatan dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan menjadi beban," pungkasnya. (zaa)

Monev SIDeKaNG, Diskominfo Loteng tekankan desa aktif publikasikan informasi digital

 

OPSINTB.com - Pemkab Loteng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SIDeKaNG) sebagai media utama penyampaian informasi publik di tingkat desa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan SIDeKaNG di Kantor Diskominfo, Selasa (31/3/2026).

Kadis Kominfo Loteng, H Lalu Herdan, menegaskan desa harus lebih aktif dalam menyampaikan program, kegiatan dan kinerja organisasi kepada masyarakat melalui platform digital, baik website desa maupun medsos.

‘’Pada era digital saat ini, desa tidak cukup hanya memiliki website. Desa juga harus aktif mengelola dan mengisinya, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat,’’ ucapnya.

Berdasarkan hasil monev, dari total 105 website desa di Loteng, hanya 27 desa yang masuk kategori aktif, 32 desa tergolong kurang aktif, dan 46 desa tidak aktif . 

‘’Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar website desa belum dimanfaatkan secara optimal,’’ sambungnya.

Secara persentase, kata dia, sekitar 76 persen website desa di Loteng masih belum aktif secara maksimal, baik karena minimnya pembaruan konten maupun karena website tidak dapat diakses.

Dijelaskan, perkembangan teknologi saat ini menuntut desa untuk hadir di ruang digital. Hal ini karena mayoritas masyarakat telah menggunakan telepon genggam sebagai sarana utama dalam mengakses informasi.

‘’Sekarang hampir semua masyarakat sudah memiliki handphone. Informasi dicari melalui internet. Maka desa harus hadir, harus aktif menyampaikan informasi melalui website dan media sosial agar masyarakat mudah mengakses informasi,” jelas mantan Kadishub tersebut.

Dia menekankan, website desa bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian penting dalam transparansi pemerintahan desa dan pelayanan informasi publik. ‘’Oleh karena itu, desa yang masih kurang aktif dan tidak aktif akan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan dari Diskominfo,’’ tegasnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan SIDeKaNG, sehingga mampu menjadi media informasi yang cepat, terbuka dan akuntabel bagi masyarakat di era digital. (wan)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (52)

 

Permintaan buku nikah di Lotim meningkat jelang syawal, Kemenag pastikan stok aman, ini 5 kecamatan diantisipasi

 

OPSINTB.com - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur mengantisipasi lonjakan permintaan buku nikah menjelang dan selama bulan Syawal dengan memastikan ketersediaan stok tetap aman. Peningkatan ini diprediksi terjadi di lima kecamatan dengan angka pernikahan tertinggi.

Kepala Seksi Bina Masyarajat (Bimas) Kantor Kemenag Lombok Timur, Lalu Miftahussurur, menyebutkan bahwa pihaknya telah memetakan wilayah dengan potensi lonjakan tertinggi, yakni Kecamatan Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, dan Wanasaba.

"Permintaan tertinggi kita antisipasi di lima kecamatan tersebut. Kecamatan lain tidak begitu signifikan perkembangan pernikahannya," ucapnya Selasa, (31/3/2026).

Ia menjelaskan, secara umum jumlah peristiwa nikah di Lombok Timur dalam setahun berkisar antara 5 ribu hingga 6 ribu peristiwa. Namun, angka tersebut biasanya melonjak drastis setelah Hari Raya Idulfitri, di bulan Syawal.

"Rata-rata per bulan itu sekitar 400 sampai 600 peristiwa. Tapi saat Syawal bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat, bahkan bisa mencapai 1 ribu sampai 1.500 peristiwa dalam satu bulan," katanya.

Terkait ketersediaan buku nikah, Kemenag memastikan stok dalam kondisi aman. Dari total pengadaan tahun sebelumnya sebanyak 9 ribu buku, sekitar 6.300 telah didistribusikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh kecamatan. 

Sementara bebernya, sekitar 2.700 buku masih tersedia di kantor dan siap didistribusikan jika diperlukan.

"Yang sudah terpakai belum sampai setengah dari yang didistribusikan. Jadi untuk bulan Syawal ini Insya Allah aman," jelasnya.

Selain itu, Kemenag juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari antrean panjang pelayanan pernikahan. Seluruh penghulu diminta untuk tidak mengambil cuti setelah Lebaran dan siap menghadapi lonjakan jadwal pernikahan.

"Kami sudah rapat koordinasi sebelum Idulfitri. Semua penghulu diminta siaga dan tidak cuti agar pelayanan tetap berjalan lancar," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar jarak antar prosesi akad nikah minimal satu jam guna menghindari keterlambatan akibat kendala teknis, seperti menunggu wali.

"Kita minta minimal jeda satu jam antar pernikahan supaya tidak saling mengganggu. Ini penting agar tidak terjadi penundaan," tegasnya.

Ke depan, Kemenag Lombok Timur juga berencana menambah stok buku nikah sekitar 8 ribu eksemplar pada pertengahan hingga akhir April untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi.

“Intinya masyarakat tidak perlu khawatir, silakan menikah, stok buku nikah aman,” pungkasnya. (zaa)

Pemberangkatan haji Lombok Timur tetap normal di tengah situasi Timur Tengah

 

OPSINTB.com - Di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, memunculkan kekhawatiran khususnya bagi jemaah haji asal Lombok Timur. Pasalnya, perang hingga saat ini masih berkecamuk.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lombok Timur, H. Makinuddin menegaskan, hingga saat ini tidak ada perubahan jadwal maupun tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026.

"Persiapan tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua tahapan berlangsung normal, terutama dalam penyelesaian dokumen jemaah yang saat ini sudah hampir 100 persen," ucap H Makinuddin saat ditemui opsintb.com diruang kerjanya. Senin, (30/3/2026).

Ia menjelaskan, jadwal keberangkatan kloter pertama masih sesuai rencana, yakni masuk asrama haji pada 21 April 2026. Hingga kini, belum ada informasi resmi terkait perubahan dari pemerintah pusat maupun otoritas Arab Saudi.

Pihaknya, kata dia, mengikuti arahan dari pusat dan perkembangan dari Arab Saudi. Sampai sekarang tidak ada perubahan rencana.

"Yang terpenting adalah keselamatan jemaah," katanya.

Jumlah jemaah haji Lombok Timur tahun ini tercatat sekitar 1.401 orang, setelah adanya penyesuaian dari jumlah awal 1.392 jemaah. 

Jumlah tersebut masih berpotensi berubah seiring adanya kemungkinan pengunduran diri jemaah dari daerah lain.

Saat ini, pihak Kementerian juga tengah melakukan pembagian koper untuk kloter pertama sebagai bagian dari tahapan akhir persiapan keberangkatan.

Terkait kondisi di Arab Saudi, pemerintah memastikan bahwa wilayah tujuan ibadah telah disterilkan dan dinyatakan aman bagi jemaah haji. 

Hal ini juga diperkuat dengan kebijakan pemulangan jemaah umrah yang dijadwalkan selesai paling lambat 18 April 2026 guna menyambut kedatangan jemaah haji.

Makinuddin menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan, termasuk terhadap penyelenggara perjalanan ibadah, guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.

Untuk pembagian kloter, jemaah Lombok Timur akan tergabung dalam beberapa kelompok terbang, yakni kloter 1, 6, dan 19 secara penuh, serta kloter gabungan dengan daerah lain seperti Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Ia juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2026 mengusung tagline ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada seluruh jemaah.

“Harapan kita, semua berjalan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman tanpa gangguan,” tutupnya. (zaa)

Pelatihan Higiene dan Sanitasi digelar, SPPG Lenek 002 perkuat keamanan program MBG

 

OPSINTB.com - Dalam upaya menjamin keamanan, kebersihan, dan nilai gizi makanan bagi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG Tiga Sama Ridho Birridho Lenek 002 menggelar Pelatihan Higiene dan Sanitasi Penjamah Makanan. 

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman SPPG Lenek 002 dan diikuti oleh seluruh relawan pengelola makanan, tim masak, serta staf pendukung.

Kepala SPPG Tiga Sama Ridho Birridho Lenek 002, Nabila Afrok, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan seluruh penjamah pangan memahami prinsip keamanan pangan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pelatihan ini penting agar seluruh tim memahami bagaimana mengelola makanan yang aman dan sesuai standar, sehingga kualitas makanan tetap terjaga," ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi penting, di antaranya higiene perorangan seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) berupa celemek, masker, dan sarung tangan, serta praktik cuci tangan dan pemantauan kesehatan penjamah makanan. 

Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang sanitasi peralatan, termasuk teknik pembersihan dan disinfeksi alat masak.

Materi lainnya mencakup teknik pengolahan makanan agar kandungan gizi tidak hilang serta pencegahan kontaminasi silang, hingga tata cara penyimpanan bahan pangan mentah dan matang secara benar.

Pemateri kegiatan, Normala Candra Puspita, menegaskan bahwa pelatihan ini bersifat wajib bagi seluruh penjamah makanan.

“Pelatihan ini wajib diikuti untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya enak, tetapi juga aman, bersih, dan gizinya terjaga. Makanan sehat dimulai dari penjamah pangan yang terlatih,” jelasnya.

Melalui pelatihan intensif ini, para relawan diharapkan mampu menerapkan standar operasional prosedur (SOP) higienitas secara konsisten dalam setiap proses pengolahan makanan. 

"Hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan pelatihan ditutup dengan simulasi penanganan makanan yang aman. Sebagai bentuk apresiasi dan bukti partisipasi, seluruh peserta akan menerima sertifikat setelah kegiatan berakhir. (red)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (51)