Kepastian hukum jadi fondasi kepercayaan investor

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” dengan tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak semata-mata berbicara tentang masuknya modal. Kehadiran investor juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka untuk memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum yang dibuat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wagub berharap Ikatan Notaris Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris, kata dia, memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah terus mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Pesan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah melakukan penyesuaian implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.

Ketua Pengurus INI NTB, Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian dari upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan ruang bagi investasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Wagub.

Dengan demikian, penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor harus dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme para pendukung dunia usaha, serta kehadiran pemerintah yang memberikan layanan secara jelas dan terukur. Di atas fondasi itulah investasi diharapkan tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian serta masyarakat NTB. (red)

Empat pelaku penggalangan dana fiktif mengatasnamakan Sade ditangkap

 

OPSINTB.com - Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menangkap empat orang pelaku penggalangan dana yang mengatasnamakan pemulihan rumah adat Sade, Rabu (16/9/2026).

Keempat pelaku ditangkap di dua titik, yakni traffic light Kodim Praya dan di Simpang Empat Puyung, Kecamatan Jonggat.

''Kami telah menertibkan empat orang yang terkait aktivitas penggalangan dana di ruang publik yang mengatasnamakan bantuan pemulihan rumah adat Sade,'' kata Kepala Satuan Pol PP Loteng, Zaenal Mustakim pada Kamis (17/9/2026).

Dijelaskan, empat orang pelaku terpantau telah beraksi sejak beberapa hari belakangan. Dalam beraksi, mereka menggunakan rompi berwarna biru serta kardus bertuliskan ''bantuan untuk masyarakat Sade''.

''Mereka memanfaatkan situasi kebakaran yang melanda Dusun Sade,'' ujar Zaenal.

Ia mengapresiasi pihak-pihak yang ingin membantu proses pemulihan, namun penyaluran bantuan diharapkan harus melalui mekanisme resmi agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Kami telah meminta keterangan mereka terkait kelengkapan izin pengumpulan sumbangan,'' terangnya.

Selain itu, penggalangan dana untuk Dusun Sade harus memiliki izin serta koordinasi dengan Pemdes Rambitan dan Satgas Rekonstruksi Rumah Adat Sade.

''Oleh sebab itu, kami tegaskan menghentikan kegiatan pengumpulan dana sumbangan yang dilakukan tanpa izin resmi sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi pungutan yang tidak jelas,'' ucap Zaenal.

Zaenal tidak merinci jumlah sumbangan fiktif yang telah berhasil dikumpulkan para pelaku. Ia mengimbau masyarakat yang ingin menyumbang untuk pemulihan Dusun Sade agar menyalurkan melalui jalur resmi.

''Sehingga bantuan tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak,'' pungkasnya. (wan)

Dari kunjungan Ormas Keagamaan NTB ke Tiongkok, MUI: Pemprov NTB bisa tiru Pemda Ningxia

 

OPSINTB.com - Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan muhibah ke sejumlah wilayah di Tiongkok pekan ini.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRC) Denpasar dalam rangka memperdalam hubungan antarmasyarakat Indonesia dengan Tiongkok. Rombongan ini dipimpin  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, H Badrun. Turut serta dua orang perwakilan Pengurus Besar NW, dua orang dari NWDI, dua orang dari pimpinan Pengurus Wilayah NU NTB, dua orang pimpinan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan dua orang pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Provinsi NTB serta PWI NTB.

Penyelenggaraan kunjungan organisasi Islam NTB ke Tiongkok ini, juga bertujuan agar para pemimpin Muslim di Indonesia dapat menyaksikan langsung pencapaian Tiongkok dalam menjamin kebebasan beragama, mempromosikan persatuan etnis, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejak Senin (14/9/2026) rombongan ini mengunjungi  Kota Yinchuan, ibu kota Daerah Otonomi Ningxia. Di kota ini, rombongan secara langsung melihat  kondisi kehidupan komunitas Muslim Tiongkok serta hasil praktik sistem otonomi daerah yang tengah dijalankan. Rombongan juga melihat dan mempelajari upaya pemerintah setempat memajukan daerah dan upayanya mengatasi kemiskinan. Di wilayah Mining, kolaborasi dan dukungan kuat pemerintah, berhasil mengentaskan kemiskinan di wilayah setempat. Daerah yang dahulunya tandus, kini menjadi wilayah yang maju.

Selain itu, rombongan juga diajak melihat peninggalan peradaban kekaisaran Xixia. Selanjutnya, rombongan juga diagendakan mengunjungi Institut Teologi Islam China di Beijing.

Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhicheng mengatakan, kunjungan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan dan saling belajar antarperadaban. Kunjungan ini merupakan interaksi penting lainnya di bidang pertukaran budaya antara kedua pihak. " Provinsi NTB dengan Daerah Otonomi Ningxia punya hubungan baik," jelasnya saat memberikan penjelasan pada persiapan kebrangkatan rombongan  pada bulan Agustus 2026 lalu.

Bahkan  sejak tahun 2016 lalu Gubernur NTB saat itu, TGKH  Muhammad Zainul Majdi, telah memimpin delegasi mengunjungi Ningxia. Kedua pimpinan daerah menandatangani nota kesepahaman pembentukan hubungan persahabatan kedua provinsi ini. Kerja sama ini sebagai  fondasi kokoh bagi kerja sama kedua daerah di bidang pertanian, pengolahan makanan halal, dan bidang humaniora. Selanjutnya pada  September 2017, kedua pihak resmi membentuk hubungan provinsi kembar internasional.

Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Zhang Liwei mengapresiasi kedatangan rombongan dari Provinsi NTB. Menurutnya, kunjungan ini mendorong peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis antara Ningxia dan Provinsi NTB. Langkah ini mempertegas hubungan sejarah panjang antara Tiongkok dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. " Ini sejalan dengan keharmonisan hubungan diplomatik antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto," jelasnya Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan itu,  Zhang memaparkan kondisi Ningxia yang dahulu merupakan kawasan berpasir yang kini bertransformasi menjadi daerah hijau dan berkembang.  Ningxia kini dikenal sebagai penghasil Goji Berry tanaman herbal khas,peternakan kualitas tinggi berupa produsen susu sapi premium, industri anggur (wine). Selanjutnya Ningxia juga kini memplopori penerapan energi hijau. Pemerintah setempat menerapkan 100 persen energi terbarukan (PLTS) untuk kebutuhan rumah tangga dan 60 persen untuk sektor industri. Ningxia juga menjadi rumah bagi data center perusahaan global seperti Amazon dan Alibaba. " Platform seperti Alibaba dan Amazon membangun pusat datanya di Ningxia," kata Zhang.

Sebagai jalur penting Jalur Sutra kuno,  Ningxia dihuni oleh 56 etnis dengan keberagaman agama yang hidup rukun. Etnis Hui mencakup sepertiga dari total populasi dan mayoritas beragama Islam." Kesetabilan dan persatuan adalah kunci utama kemajuan suatu negara. Seperti satu keluarga tanpa percekcokan, keharmonisan dan toleransi di Ningxia menjadi fondasi utama pembangunan," tambahnya.

Dampaknya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Ningxia mencatatkan kenaikan pesat hingga menempati posisi ke-5 tertinggi di Tiongkok.

Guna mempererat kemitraan Sister Province yang telah terjalin antara Ningxia dan NTB, Zhang Liwei menyampaikan tiga saran utama yakni mengintensifkan pertukaran kunjungan  dengan mendorong mobilitas warga dan pejabat kedua wilayah secara langsung guna mempererat hubungan persaudaraan dan pemahaman budaya.

Selanjutnya adanya platform kerja sama sebagai wadah komunikasi bersama untuk bertukar pengalaman di bidang kemajuan ekonomi, inovasi teknologi, hingga program pertukaran pelajar. Lalu, program kepemudaan dan forum internasional

dengan mengundang  delegasi NTB untuk ikut seperti dalam Konferensi dan Pameran Tiongkok–Arab yang diadakan tiap dua tahun.  Selain itu, meluncurkan proyek pertukaran pemuda Ningxia–NTB yang dapat dimulai tahun depan.

Ormas Keagamaan NTB Beri Apresiasi

Ketua MUI NTB yang juga ketua rombongan muhibah Dr H Badrun menyambut baik muhibah ini."Kunjungan kami disini, sebagai wujud warga dunia mempererat hubungan tali silaturahmi. Dari hubungan ini tumbuh rasa persaudaraan dan rasa cinta," jelasnya.

 

Dia menyampaikan rasa kagumnya atas perubahan pesat yang terjadi di Ningxia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.

Melihat keberhasilan Provinsi Ningxia yang merupakan  sister province dari Provinsi NTB, Badrun menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan dalam mengentaskan kemiskinan di  NTB.

"Pemerintah daerah dan masyarakat NTB bisa meniru model perencanaan yang matang, eksekusi yang serius, serta keteladanan dari para pemimpin agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," sarannya.

Saat berdialog dengan  Zhang  Liwei Deputy Director General of the Ningxia Foreign Affairs Office, Badrun memperkenalkan soal NTB. Menurutnya, kunjungan ini juga sejalan dengan ide besar Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menjadikan NTB Makmur  dan Mendunia.

"Jadi, apa yang dilihat dan  dipelajari di sini, akan kami disampaikan ke Gubernur (NTB). Sehingga suatu saat Gubernur bisa datang ke sini,"  katanya.

Wakil Ketua Umum PB NW, H Fahrurrozi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada  Konjen RRC di Bali atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, program ini memiliki nilai positif yang sangat besar dalam memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya pada sektor pengembangan keagamaan.

​

TGH Fahrurrozi menjelaskan, muhibah ini menjadi gambaran nyata betapa kuatnya relasi keagamaan kedua negara.  Melalui kunjungan tersebut, para peserta memperoleh gambaran  pembelajaran konstruktif mengenai kehidupan muslim Tionghoa yang beradaptasi dan menjalin harmoni dengan masyarakat setempat.

Selain isu keagamaan, muhibah   ini juga menyoroti upaya pengentasan kemiskinan di Ningxia wilayah yang memiliki hubungan kerja sama sister province dengan Provinsi NTB.

​

Dia menegaskan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.  Dari keberhasilan Pemda Ningxia, ada empat poin yang mesti diperhatikan sehingga dapat diterapkan di NTB, yakni kebijakan yang tepat, kepedulian sosial, partisipasi aktif masyarakat, dan kesadaran sosial.

“Kebijakan adalah ranah pemerintah, namun ormas memiliki peran strategis dari sisi partisipatif dan edukatif untuk menggerakkan masyarakat agar mampu bangkit dari kemiskinan," pungkasnya.

Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr Falahudin, MAg mengatakan, kunjungan ini tidak hanya sekedar  mengunjungi tempat strategis tapi dimaknai sebagai kunjungan untuk dapat inspirasi dalam memajukan  daerah dan menjaga toleransi beragama.

Kemajuan yang diraih Tiongkok khususnya Provinsi Ningxia menyentuh seluruh aspek baik sains, teknologi maupun ekonomi. Kemajuan ini diraih karena kolaborasi dan pola pikir pemerintah maupun masyarakatnya yang menginginkan kemajuan. "Mereka sudah sangat maju dan (pelajaran) ini harus dibawa ke Indonesia khususnya NTB. Paling tidak ada perubahan pada mindset kita untuk membangun daerah," jelasnya. (red)

Pencegahan dini terorisme di NTB, Pemprov kolaborasi dengan Densus 88 dan Wahana Visi gelar Workshop Pengembangan RAD PE

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Workshop Pengembangan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Kegiatan ini berlangsung 14-15 September 2026 di Hotel Aston Mataram.

Workshop bertujuan mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang berpotensi menjadi radikalisme dan terorisme. Acara ini juga membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah pencegahan ekstremisme di NTB.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, H Taqiudin menyatakan, NTB saat ini dalam kondisi zero attack (nihil serangan terorisme). Namun, potensi ancaman dari ekstremisme menuju radikalisme masih tinggi dengan pola dan sasaran yang semakin kompleks.

Menurutnya, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah merupakan langkah strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2026–2029. Regulasi daerah ini tertunda sejak 2024.

NTB termasuk daerah rentan terpapar terorisme, tetapi memiliki kearifan lokal kuat di komunitas agama dan budaya. Kearifan lokal ini dapat menjadi wadah pembangunan karakter untuk mencegah radikalisme, terutama di era digitalisasi yang menyasar generasi muda. Data BNPT menunjukkan kasus terorisme di NTB melibatkan tokoh dan jaringan lokal.

Kepala Satgas Densus 88 NTB, Kombes Pol Lili Warli menjelaskan, radikalisme dalam dakwah, politik, dan jihadi sering muncul sebagai ekstremisme agama, politik, maupun nihilisme. Penyebarannya memanfaatkan media sosial dengan konten kekerasan yang menyasar generasi muda.

“Faktanya, sejak 2011 hingga 2025 banyak kasus radikalisme yang berpotensi terorisme,” ujarnya. 

Ia mendorong penguatan pencegahan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pembatasan gawai di sekolah serta literasi digital dan radikalisme di komunitas masyarakat. Rekomendasi lainnya mencakup penyusunan SOP pencegahan, penanganan khusus eks napiter, dan pembentukan Satgas.

Lia Anggiasih dari Wahana Visi menawarkan strategi Social Norm Exploration Tools (SNET). Metode ini memetakan informasi, motivasi, kemampuan masyarakat, serta norma sosial terkait paparan kekerasan. SNET diharapkan membantu penyusunan RAD PE yang lebih komprehensif.

Workshop yang diikuti unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menghasilkan kesepakatan:

1. Penyusunan RAD PE mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan, penghormatan HAM, penguatan ketahanan masyarakat, serta pendekatan inklusif dan humanis.
2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen berperan sesuai tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing, serta membangun sinergi dalam pelaksanaan program.
3. RAD PE disusun berdasarkan kondisi, karakteristik, potensi, dan kebutuhan NTB dengan memperhatikan identifikasi masalah, pemetaan risiko, serta masukan berbagai pihak.
4. Koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar program RAD PE berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. RAD PE dijadikan instrumen bersama untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di NTB.
6. Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti RAD PE melalui integrasi program dalam dokumen perencanaan masing-masing, serta melakukan koordinasi, sinergi, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BPS Lombok Timur beri penjelasan penyebab turun naik desil

 

OPSINTB.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa perubahan desil kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan hal yang dinamis. Perubahan tersebut dapat terjadi seiring adanya pemutakhiran data dari berbagai sumber.

Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti mengatakan, DTSEN tidak hanya bersumber dari data BPS. Data tersebut merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang kemudian dipadankan dan diolah kembali.

"Jadi sumber data pemutakhiran dari DTSEN ini bukan hanya dari BPS, tetapi dari berbagai macam sumber," kata Sri Endah kepada opsintbcom, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, sumber data tersebut antara lain berasal dari Kementerian Sosial, BKKBN, PLN, BPJS, serta berbagai pendataan yang dilakukan kementerian dan lembaga lainnya. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipadukan dan diperbarui secara berkala.

Pemutakhiran data dilakukan secara periodik. Setiap sekitar tiga bulan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dikumpulkan dan data tersebut kemudian diolah kembali sehingga posisi atau peringkat kesejahteraan keluarga dapat berubah.

Sri Endah menegaskan, perubahan desil tidak serta-merta disebabkan oleh pelaksanaan Sensus Ekonomi. Sebab, proses Sensus Ekonomi masih berjalan sehingga hasilnya belum dapat digunakan untuk memengaruhi perubahan desil saat ini.

"Kalau Sensus Ekonomi masih berjalan, masih proses, jadi belum memengaruhi perubahan desil," jelasnya.

Ia menerangkan, DTSEN pada dasarnya merupakan hasil integrasi dari sejumlah sumber data utama, yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam proses penentuan desil, kondisi keluarga tidak hanya dilihat dari satu indikator, seperti pendapatan, kepemilikan sawah, rumah, kendaraan, maupun penggunaan listrik.

Desil ditentukan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang mencakup sekitar 39 variabel. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar, aset, konsumsi, listrik, pendidikan, status pekerjaan, kesehatan hingga disabilitas.

"Desil itu bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan," ujarnya.

Secara konsep, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Seluruh keluarga diperingkat berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.

Dalam pembagian tersebut, desil 10 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi, sedangkan desil 1 berada pada kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah.

Karena menggunakan peringkat relatif, posisi sebuah keluarga dapat berubah ketika terdapat pembaruan data pada keluarga lain maupun pada keluarga itu sendiri.

"Kalau desil itu diurut, dipotong menjadi 10 bagian. Jadi dia dinamis. Kalau ada satu kelompok yang diperbarui, pasti ada yang bergeser. Itu sangat dinamis," katanya.

Sri Endah menambahkan, DTSEN mencakup seluruh keluarga, bukan hanya masyarakat miskin. Data tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk menentukan sasaran berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga Program Indonesia Pintar (PIP) dan program lainnya.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercantum juga memiliki sejumlah kanal untuk melakukan pemutakhiran data.

Di antaranya melalui kanal Cek Bansos, kanal pemutakhiran data BPS, Perlindungan Sosial (Perlinsos), maupun melalui pemerintah desa yang memiliki operator untuk membantu proses pembaruan data.

Menurut Sri Endah, pemutakhiran tersebut penting karena kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

"Setiap ada pendataan, kondisi keluarga terus diperbarui. Itu kemudian menjadi sumber untuk pembaruan DTSEN dan dilakukan pemeringkatan kembali setiap tiga bulan," pungkasnya. (zaa)