Di arena pelantikan pengurus kecamatan, Ketua PPDI Lotim singgung kesehjahteraan perangkat

 

OPSINTB.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Lombok Timur, gelar acara pengukuhan pengurus kecamatan masa bakti 2025-2028. 

Dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lotim itu, ada 14 pengurus tingkat kecamatan yang dilantik, dua kecamatan sudah dilakukan pelantikan, sisanya tinggal 5 kecamatan yang masih belum.

Dalam kesempatan itu, DPW PPDI Lotim memberikan penghargaan kepada Pj Bupati Lotim, yang dinilai membawa nilai positif bagi daerah bejuluk Gumi Patuh Karya ini.

Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur, Hamzah, usai memimpin pengambilan sumpah mengatakan, kegiatan itu telah direncanakan lama. Namun karena kesibukan masing-masing anggota baru sekarang bisa dilaksanakan.

"Sudah lama kita rencanakan, tapi baru hari ini kami bisa laksanakan," kata Hamzah, Kamis (16/01/2025)

Dia mengatakan, sebenarnya harapan terbesarnya ketika undang-undang nomor 3 tahun 2024 terbit. Pasalnya, pihaknya telah mengawal undang-undang itu hingga pusat.

Setelah undang-undang itu terbit harapan itu pupus. Justeru malah Kepala Desa (Kades) yang untung dengan diperpanjang masa jabatannya.

"Kita tetap tidak punya status, dan satu-satunya pegawai tidak punya status," kata dia sembari guyon.

Salah satu aspirasi dari persatuan perangkat desa ialah pertama diangkat status setara ASN, gaji berasal dari APBN, dan tunjangan purna tugas.

Ternyata di undang-undang itu tidak terakomodir. Kendati demikian, perangkat masih menaruh harapan pada peraturan pelaksana di perubahan PP 11. 

Mudah-mudahan, kata dia, kesejahteraan perangkat desa mulai terakomodir.

"Gajinya langsung bersumber dari APBN dan langsung di transfer ke rekening perangkat desa, tidak lagi melalui perangkat daerah," harapnya.

Dibutuhkannya status yang jelas, seperti apa yang diungkapkan  Pj Bupati Lotim, yakni salah satunya untuk merapikan admnistrasi perangkat desa.

Sebab, dalam UU 3 tahun 2024 sudah jelas bahwa perangkat desa bakal mendapatkan nomor induk. 

Jadi pihaknya tinggal meminta dengan kewenangan Pemda membuat Peraturan Bupati (Perbub) agar menerbitkan aturan terkait nomor induk perangkat desa tersebut.

"Itu sudah jelas diakomodir dalam UU Nomor 3 kemarin," paparnya.

Tinggal kesejahteraan perangkat seperti amanat undang-undang, bahwa selain penghasilan tetap Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, mendapatkan tunjangan penghasilan tetap. 

Sudah jadi rahasia umum, untuk Kasi dan Kaur sudah lama tak mendapatkan lagi tunjangan. 

"Itu yang kita minta supaya tunjangan untuk Kaur, Kawil serta Kasi bisa dianggarkan kembali," ujar Hamzah.

Sedangkan ketua PPDI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wiro Hamdani mengatakan, PPDI adalah wadah yang memiliki visi misi yang jelas. Salah satu fungsinya sebagai naungan ribuan perangkat desa disetiap wilayah.

PPDI NTB, lanjutnya, fokus dalam tiga hal yakni peningkatan kapasitas anggota, menjalin kerjasma dengan pihak lain, dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

Dari semua kabupaten dan kota yang ada di pulau Lombok, dirinya mengakui  hanya Pemkab Lotim yang paling bisa mengerti dan memahami kondisi perangkat desa.

"Dari ke empat kabupaten yang ada di Lombok, hanya pemerintah Lombok Timur yang bener-benar memperhatikan PPDI," akuinya.

Pj Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, berpesan agar PPDI bisa menjadi organisasi pembelajaran. Memberikan ruang yang kondusif untuk para anggotanya meningkatkan komptensi.

Pemerintah desa, kata dia, merupakan tumpuan sebagaimana asta cita ke enam Prabowo Gibran. Pembangunan dari desa untuk kemajuan dan pengentasan kemiskinan.

"Artinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran, desa ini betul-betul didorong untuk memajukan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan," terang Ofik.

Maka pasti banyak program yang diturunkan ke desa. Entah itu ketahanan pangan, makan bergizi gratis yang sekarang sedang diuji coba.

Dirinya mengaku mengikuti pidato Menteri Desa, yang diharapkan bisa tampil menjadi subjek dari penyelenggara makan bergizi itu. 

Namun demikian koncinya, kata dia, ada pada kompetensi itu. Lanataran itu dirinya mendorong sebagai organisasi pembelajaran menjadi wadah untuk meningkatkan kompetnsi keterampilan pengetahuan anggotanya.

Karena bagaimana pun ucapnya, tantangan berpemerintahan kedepannya, desa akan diberikan ruang yabg cukup lebar untuk melaksanakan program-program.

"Program asta cita atau delapan cita-cita Prabowo Gibran terutama isu ketahanan pangan, makan bergizi gratis, saya fikir desa kedepan akan mejadi subjek atau penyelenggara dari program-program ini," pungaksnya.

 mengatakan agar semua perangkat desa memberikanlah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat bisa memberikan penghargaan terbaik untuk para perangkat desa," kata Juaini.

Dan semoga PPDI ini bisa menjadi organisasi pembelajaran yang memberikan seemua anggotanya ruang untuk meningkatkan kompetensinya, "karena organisasi pemerintah desa adalah tumpuan, sebagaimana astacita pak presiden yang mengatakan pembangunan dari desa untuk kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," lanjutnya.

Akan banyak program-program yang nantinya akan langsung diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, "entah itu ketahanan pangan, atau mungkin program Makan Bergizi Geratis," katanya.

"Kedepanndesa diharapkan menjadi subjek dalam mensukseskan perogram Makan Bergizi Geratis itu, kuncinya adalah desa meningkatkan kompetensi anggota mereka untuk menjalankan perogram itu," tutupnya. (kin)

Harga cabai tembus Rp100 ribu per kilo gram

 

OPSINTB.com - Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Lombok Timur, tak hanya mengacam bahaya bagi daerah tersebut. Namun juga, terganggunya pasokan bahan pokok.

Tentu hal itu akan berdampak pada tingginya harga di pasaran, salah satunya ialah harga cabai yang meroket.

Hal ini diamini oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Achsan Nasirul Hadi. Menurutnya, beberapa bahan yang rentan terhadap air seperti cabai dan tomat.

"Memang hargai cabai sekarang ini meloncat tinggi di pasaran," kata H Achsan Nasirul Hadi, ditemui awak media di sela kesibukannya, Kamis (16/01/2025).

Pemda Lotim, kata dia, telah berupaya menanggulangi indeks perkembangan harga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah melakukan operasi pasar dengan champion cabai.

Pasar murah itu dilakukan setiap hari, dengan cara berkeliling di setiap kecamatan. Seperti yang telah dilakukan di Tetebatu, Lendang Nangka, selanjutnya akan dilakakan di Selong.

Dia mengakui, stok cabai akan menjadi perhatian bersama. Informasi dari Dinas Pertanian Lombok Timur, paparnya, penanaman cabai dari bulan Oktober hingga Desember insyaAllah akan pananen di Januari sampai Maret.

"Maret juga ada yang panen meskipun terbatas," paparnya.

Keterbatasan itu disebutnya lantaran adanya peralihan musim tanam dari cabai ke tanaman padi. Di lain sisi, adanya pengaruh cuaca yang ekstrim, bukan hanya di Lotim namun di seluruh dunia.

Dikatakannya, kendati pasar murah yang digelar dengan stok cabai yang terbatas, namun termasuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga di Lotim.

"Operasi pasar ini sudah kita lakukan kurang lebih dua minggu saat ada gejolak harga," ucapnya.

Per kantong cabai yang dijual yakni dengan harga Rp15 ribu per plastik berisi seperempat kilo. Dengan begitu disbeutnya cukup membantu untuk konsumsi rumah tangga.

Operasi pasar akan digelar sampai dengan harga normal kembali. Di pasar harga cabai cukup berpariatif mulai dari Rp80 ribu, Rp90 ribu, bahkan Rp100 ribu per kilo gram, dan yang paling murah Rp60 ribu tergantung kualitas cabai tersebut.

"Hingga saat ini tidak ada cabai dari luar, semua cabai lokal," pungkasnya. (kin)

Saksi JPU justeru diduga ringankan terdakwa Lalu Nursahi

 

OPSINTB.com - Sidang ketiga ijazah plasu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang digelar Kamis (16/01/2025) kembali menghadirkan fakta menarik. 

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU), justeru diduga berbalik meringankan terdakwa. 

Setidaknya ada saksi yang dimintai keterangan. Diantaranya Ketua Yayasan Ponpes As Syafiiyah Penangsak, TGH Abdurrasyid Nawawi, operator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), LM Zohriadi, operator KPU, Lalu Alwin, warga atas nama Muhibudin.

Dalam keterangannya, TGH Abdurrasyid Nawawi membenarkan jika terdakwa Lalu Nursahi memang pernah mengikuti ujian paket C berdasarkan keterangan dari almarhum anaknya selaku pihak yang menjalankan tekhnis ujian kesetaraan paket C. Ia bahkan mengaku pernah bertemu terdakwa saat proses pendaftaran. 

Ia mengungkapkan, ujian paket C di tahun 2007 dilaksanakan dua tahap. Yang mana dalam salah satu tahapannya, terdakwa merupakan salah satu peserta ujian. Ia bahkan mengaku masih ingat dengan jelas dimana ujian yang dimaksud dilaksanakan. 

Pihaknya juga membenarkan surat dari  pihak yayasan yang menyatakan bahwa ijazah yang diperaoalkan saat ini dikeluarkan oleh yayasan yang ia pimpin. 

Sementara saksi warga atas  nama Muhibudin mengaku melihat langsung Lalu Nursahi di hadapan panitia pelaksana saat itu melakukan  cap jempol pada ijazahnya. 

Begitu juga dengan opeeator partai dan KPUD Lombok Tengah, meengungkapkan bahwa proses pendadtaran Lalu Nursahi sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, tidak ada masalah. 

Mulai  pemberkasan, Daftar Calon Sementara sampai menjadi Daftar Calon Tetap, tidak ada masalah. 

Selama masa sanggah, tidak ada satupun Caleg atau unsur masyarakat yang keberatan dengan persyaratan khususnya iazah terdakwa Lalu Nursahi. 

Mereka juga mengungkapkan bahwa semua data atau dokumen Caleg hanya bisa diakses oleh pihak partai. Adapun masyarakat umum ataupun lembaga di luar partai, tidak akan bisa mengakses dokumen Calog terutama ijazah sebagai persyaratan pencalonan. (dw)

Permasalahan sampah di Loteng; butuh kesadaran masyarakat

 

OPSINTB.com - Penanganan sampah di Lombok Tengah (Loteng) tidak ada habisnya. Minimnya kesadaran masyarakat soal kebersihan, anggaran yang kurang serta armada angkut yang dibilang tak memadai menjadi pemicu sampah menumpuk di berbagai titik di wilayah ini.

Terkait masalah itu, Ketua Komisi III DPRD Loteng, Muhalip berharap masyarakat cerdas menyikapi sampah. Menurutnya, sampah justru bisa menjadi cuan jika dikelola dengan baik.

Ia mencontohkan, tempat pengolahan sampah yang dikelola Desa Semparu di Kecamatan Kopang; masyarakat bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sekedar mengantar sampah ke lokasi yang sudah disediakan desa.

Selain itu, lingkungan juga menjadi bersih dan asri. ''Makanya harus diorganisasi dari kelompok masyarakat peduli sampah. Jadi, mereka yang kelola sendiri, lingkungan juga jadi bersih,'' kata Muhalip di Kantor DPRD Loteng, Rabu (15/1/2025).

Terkait anggaran, ia tak berani bicara banyak. Yang jelas, kata dia, volume sampah yang tersebar tidak sebanding dengan anggaran untuk membereskan persoalan sampah.

''Karena jumlah segitu, ya kemampuan begitu-begitu saja. Yang jelas minim. Tidak sebanding dengan volume sampah,'' ucapnya.

Untuk itu, dewan mendorong agar anggaran pengelolaan sampah lebih besar dari yang lain. Sebab, sampah sudah menjadi momok bagi daerah ini. ''Kalau tidak besar anggaran, saya kira begitu saja,'' imbuhnya.

Diakuinya, persoalan sampah sering disosialisasikan saat reses, namun kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang. ''Kita butuh kesadaran juga kan!,'' seru Muhalip.

Lalu bagaimana dengan armada angkut milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng. Kepala DLH Loteng, Lalu Sarkin Junaidi menjelaskan, dari keseluruhan armada angkut sampah, yakni sejumlah 20 unit; dikatakan semuanya masih layak.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Muhalip yang menyatakan hanya satu armada yang layak.

''Ya boleh saja beliau bilang gitu. Kan beda-beda persepsi. Semuanya layak kita operasikan,'' jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan terkait persoalan sampah. Ia meyakinkan masyarakat bahwa semua sampah yang tersebar di berbagai titik akan diangkut sampai habis.

Begitupun tumpukan sampah di sebelah timur RSUD Praya, yang katanya dibawa atau dibuang oleh oknum yang tak bertanggungjawab yang berasal dari daerah lain.

''Kami butuh backup dari camat, lurah, bahkan masyarakat itu sendiri,'' pungkasnya. (wan)

Progres pembangunan Jembatan Ngerapak di Loteng 80 persen

 

OPSINTB.com - Progres pembangunan Jembatan Ngerapak yang menghubungkan Dusun Selak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) sudah mencapai 80 persen.

Jembatan ini merupakan akses vital bagi masyarakat dua dusun. Jembatan dengan konstruksi besi baja ini merupakan pengganti dari jembatan bambu yang dibangun secara swadaya oleh warga.

Jembatan bambu tersebut berada di utara jembatan pengganti yang dibangun sekarang. Namun, jembatan bambu telah rusak akibat tergerus air sungai, hingga membahayakan warga yang ingin melintas disebabkan banyak hewan predator seperti buaya yang mendiami sungai tersebut.

''Progresnya sekarang hampir 80 persen,'' kata Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian, Kamis (16/1/2025).

Sebelumnya Jembatan Ngerapak diharapkan rampung sebelum tahun baru 2024. Namun, setelah melihat kendala seperti adanya pergeseran baut disebabkan hantaman banjir yang membawa berbagai macam material, menyebabkan posisi awal berubah, maka PUPR menarget sampai 28 Januari mendatang.

''Kami datangkan ahlinya langsung dari PT Wegner tempat kami beli besi baja itu. Mereka yang memahami cara meluruskan itu. Setelah itu baru ada pembesian di atas dan baru diaspal,'' imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Loteng, Muhalip mengatakan, beberapa waktu lalu telah mendatangi lokasi untuk memantau langsung progresnya. Dijelaskan, pihaknya sudah memanggil kontraktor dan dijanjikan pengerjaan jembatan tuntas 28 Januari.

''Tinggalkan diluruskan saja baru kemudian berani mereka cor,'' jelas Muhalip.

Dengan mundurnya batas waktu penyelesaian sesuai perjanjian, maka pemda memastikan akan ada denda bagi kontraktor tersebut. ''Itu kan sehari seperseribu persen dari nilai proyeknya dendanya,'' kata dia.

Jembatan Ngerapak merupakan akses vital bagi warga Kecamatan Praya Timur dan Pujut. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses terdekat dari dan menuju ke dua kecamatan. Sebab, banyak lahan pertanian warga Pujut berada di Kecamatan Praya Timur. Begitupun sebaliknya. 

''Kalau tidak ada Jembatan Ngerapak, kami harus melewati Desa Marong untuk ke sana. Waktu tempuhnya agak lama, karena jauh,'' kata salah seorang warga Desa Bangket Parak saat opsintb.com mengunjungi lokasi pembangunan jembatan Ngerapak. (wan)