Terapi pasir di kawasan Pohgading

 

OPSINTB.com - Panas matahari sudah tak strik siang. Rasanya sudah mulai bersahabat. 

Satu dua rombongan namapak tiba di Pantai Dedalpak. Di antaranya membawa orang lanjut usia. 

Kedatang para orang tua itu, bukan untuk menikmati gunungan pasir layakanya anak muda. Tapi mereka berkunjung untuk betalet. 

Betalet bagi masyarakat Lingkar Pantai Dedalpak bukan hal baru. Aktivitas ini merupakan warisan dari orang tau terdahulu. 

Betalet merupakan cara masyarakat setempat untuk terapi. Mereka menanam badan ke dalam pasir di pantai tersebut. 

"Betalet di Pohgading sudah menjadi hal biasa. Terlebih sudah bulan puranama dari tanggal 13 hingga 17," kata Husein, Jumat (3/7/2026). 

Batelt termasuk, sudah warisan karena bisa menjadi obat bagi mereka yang mengidap penyakit struk, asam urat. Biasanya setelah beberapa kali mereka bisa sehat. 

Terapi satu ini dilakukan dengan cara melubangi pasir seukuran dada dalam posisi duduk. Disesuaikan dengan ukuran panjang kaki. 

Terapi ini dilakukan selama 1 hingga 2 jam. Usai melakukan betalet harus lari minmal 10 menit atau mandi di pantai. Tujuannya untuk meregangkan kembali urat dan persendian. 

Pasir di areal tersebut bisa menjadi terapi karena kandungan besi hingga 65 persen. Di wilayah ini disebut memiliki muatan tertinggi dibadingkan daerah sekitarnya. 

"Kandungan besi ini mulai dk wayh Ijobalit, Pohgading, hingga Sambalia. kandungan 65 persen itu diketahui tahun 2005 dari hasil kajian amdal," celetuk Badri salah seorang warga Pohgading Timur. (kin)

Kota Bima alami inflasi cukup tinggi, kenaikan harga tiket pesawat salah satu pemicu

 

OPSINTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, Jumat (3/7/2026). 

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor TPID tingkat Provinsi NTB. 

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Feri mengungkapkan, saat ini Kota Bima menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Provinsi NTB.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bima bersama TPID terus melakukan berbagai upaya pengendalian, di antaranya melalui operasi pasar murah secara rutin, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar, serta pemantauan harga kebutuhan pokok.

Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah faktor penyumbang inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, salah satunya kenaikan harga tiket pesawat. 

Karena itu, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi Pemerintah Kota Bima atas penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. 

Ia menegaskan, Rakor TPID merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Menurutnya, kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dialami sejumlah kabupaten/kota di Pulau Lombok. Meski demikian, secara bertahap angka inflasi mulai menunjukkan tren penurunan berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak.

Wagub menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya harga di lapangan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh anggota TPID untuk terus memperkuat kolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (red)

150 anak yatim di Lombok Tengah dapat santunan dari komunitas moge GROG

 

OPSINTB.com - Raungan puluhan motor gede atau moge memecah halaman Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) pada Jumat (3/7/2026). Rombongan moge Road Glide Owner Grup (GROG) yang datang bukan untuk pamer, tapi untuk menyerahkan santunan ke 150 anak yatim.

Ketua GROG, M Rudy Sarifuddin menyatakan, kedatangan GROG untuk memberikan santunan adalah bagian dari rangkaian touring. Namun, berbeda dengan touring-touring sebelumnya, yang di mana kegiatan sosial dilakukan di akhir touring, tapi kali ini dilakukan di awal.

‘’Biasanya kami bagi-bagi di akhir, pas mau pulang. Kali ini kami balik. Kegiatan sosial dulu, baru touringnya, dengan berbagai bersama anak-anak yatim,’’ kata Rudy.

Rudy yang juga seorang perwira tinggi kepolisian tersebut berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim. ‘’Semoga bantuan ini bermanfaat dan mereka senang,’’ ujarnya.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri yang menyambut kedatangan GROG mengapresiasi rombongan yang telah memilih Loteng sebagai lokasi touring dan kegiatan sosial.

Menurut Pathul, kepedulian GROG adalah contoh bahwa hobi dapat berjalan beriringan dengan aksi kemanusiaan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

‘’Terimakasih atas kepedulian GROG terhadap anak-anak yatim di Loteng. Semoga kegiatan ini berkah dan berlanjut,’’ katanya.

Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, kesempatan itu dimanfaatkan Pathul untuk memaparkan potensi wisata di Loteng, yang bisa dijadikan tujuan touring. Ia mengajak anggota GROG menikmati keindahan wisata alam, seperti wilayah utara Loteng dengan air terjunnya yang eksotis, dan pesona wilayah selatan dengan hamparan pantai pasir putih.

‘’Semoga touring ini tetap bermanfaat untuk masyarakat,’’ harap Pathul. (wan)

Baznas Lombok Timur bidik TNI dan Polri sebagai sumber penghimpunan zakat, infak, dan sedekah

 

OPSINTB.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus memperluas sumber penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Selain menyasar berbagai lembaga pemerintah, nonpemerintah, BUMD, dan kalangan pengusaha, Baznas kini membidik personel TNI dan Polri untuk menjadi muzaki.

Langkah tersebut merupakan salah satu menjalankan kewajiban agama, serta perintah Allah melalui Al-Qur'an, juga perintah Presiden.

"Alhamdulillah, ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam rangka membangun sumber-sumber ZIS di seluruh wilayah Lombok Timur dan seluruh masyarakat Lombok Timur, baik itu lembaga pemerintah, nonpemerintah, BUMD maupun para pengusaha," ucap Ketua Baznas Lombok Timur, H. Muhammad Kamli, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, secara khusus kepada institusi TNI dan Polri, Baznas Lombok Timur telah melayangkan surat. Menurutnya, kedua institusi tersebut telah memberikan respons positif terhadap ajakan yang disampaikan.

Sebelumnya kata dia, pada pejabat lama juga pihaknya sudah melakukan sosialisasi. Dari dua institusi ini, menurutnya sangat menerima dan mendukung program itu. 

Muhammad Kamli mengatakan dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi bersama dalam membantu pemerintah menjalankan program sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa kewajiban zakat, infak, dan sedekah bukan merupakan perintah Bupati maupun lembaga, melainkan perintah agama.

"Kewajiban zakat, infak, dan sedekah itu bukan merupakan perintah bapak bupati, bukan perintah lembaga, tetapi sudah perintah agama, perintah Allah melalui Al-Qur'an, perintah presiden, agar seluruh ASN yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga Baznas sesuai dengan surat edaran yang sudah kita sampaikan kepada semua lembaga," jelasnya.

Menurutnya, Baznas juga telah menyampaikan motivasi kepada Kapolres dan Dandim agar program pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan TNI dan Polri dapat segera diwujudkan.

"Insya Allah, kalau ini bisa kita laksanakan akan memberikan nilai dan manfaat yang sangat luar biasa. Lewat kegiatan zakat, infak, dan sedekah serta UPZ di lembaga itu, nantinya pihak kepolisian maupun TNI bisa melaksanakan kegiatan sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pdan pkeagamaan secara berkala," lterangnya. 

Selain TNI dan Polri kata Kamli, Baznas Lombok Timur juga terus melakukan sosialisasi kepada DPRD Lombok Timur.

"Alhamdulillah, sudah tiga kali kbermusyawarah dan tinggal satu kali lagi menunggu diundang audiensi oleh Ketua DPR dan seluruh jajaran pimpinan fraksi untuk sama-sama duduk bermusyawarah dan bermufakat agar semua masyarakat Lombok Timur yang memenuhi persyaratan untuk berzakat serta yang terpanggil melaksanakan infak dan sedekah dapat merealisasikannya," tutupnya. (zaa)

Doktor Antropologi asal Jepang Saki Tanada ajak civitas akademika IAI Hamzanwadi Pancor riset budaya lokal

 

OPSINTB.com - Institute Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor, terus mendeklarkan diri sebagai kampus yang patut diperhitungkan. Hal itu berbagai langkah guna mengembangkan keilmuan bagi isntitusi tersebut. 

Terbaru, IAI Hamzanwadi Pancor menggelar dialog antropologi bertaraf internasional dengan mendatangkan Saki Tanada, Ph.D., alumni Program Doktor Antropologi dari Kanazawa University, Jepang.

Diskusi ini menjadi salah satu bentuk nyata upaya IAI Hamzanwadi Pancor dalam mendorong produksi ilmu pengetahuan dan membuka wawasan civitas akademika terhadap kajian budaya dan antropologi. 

Wakil Rektor I Bidang Akademik IAI Hamzanwadi Pancor, H Abdul Hayyi Akrom, mengatakan kegiatan ilmiah dengan narasumber internasional semakin banyak digelad du kampus tersebut. Hal ini disebutnya dalam rangka kolaborasi dan produksi ilmu pengetahuan. 

Dalam paparan Saki Tanada, kata dia, banyak sekali hal-hal yang kita anggap sesuatu yang kecil atau biasa-biasa saja tapi kalau dipandang dalam kaca mata antropogi sangat berarti. 

"Contoh risetnya tentang budaya, cara pandang orang Lombok terhadap kehamilan, kematian seperti ngidam dan ketemuk diteliti oleh doktor Saki melalui kacamata ilmu antropogi," uacap Warek I, H Abdul Hayyi Akrom, Jumat (3/7/2026). 

Saki Tanada Doktor Antropologi berkebangsaan Jepang, dalam memaparnya menagatak, Lombok merupakan dijadikannya sebagai fokus riset. Menurutnya, banyak hal disorotinya yang dianggap biasa atau sepele oleh masyarakat, namun jika dikaji melalui perspektif antropologi, memiliki makna yang sangat mendalam.

Dia mencotohkan hal menarik adalah budaya ngidam di kalangan suku Sasak. Menurut Saki Tanada, fenomena itu bukan sekadar keinginan ibu hamil, melainkan dimaknai sebagai bentuk pengenalan (recognize) terhadap bayi dalam kandungan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Menurutnya kondisi itu merupakan upaya preventif dari keluarga dan masyarakat untuk memberikan perlindungan serta perhatian kepada sang ibu setelah menerima amanah dari Tuhan.

Selain ngidam, dalam kaca mata ilmu antropologi Saki Tanada ialah tradisi ketemuk. Salah satu model interaksi antara orang yang masih hidup dengan yang telah meninggal. 

Hal ini sejalan dengan disertasi doktoralnya yang berjudul "The Mother-Child Bonding in Pregnancy, Childbirth, and Postnatal: An Ethnographic Study of Birthing among Sasak People in Lombok".

" Ini pentingnya riset antropologi untuk mengubah cara pandang dunia," paparnya. 

Sebelum riset-riset dari negara berkembang dipublikasikan, pandangan masyarakat negara maju terhadap negara berkembang kerap dipandang rendah. Namun, setelah para ilmuwan mengungkap makna di balik realitas kehidupan masyarakat, penghargaan antarmanusia meningkat.

“Apa yang menjadi realitas kehidupan di tengah kita perlu diangkat secara ilmiah agar dunia lain tahu, sehingga mampu memberikan penghormatan terhadap orang lain,” pungkasnya,

"Penghargaan atas perbedaan adalah penting untuk dipublikasikan guna melahirkan framing positif dalam cara pandang terhadap sesama," imbuhnya. (kin)

Jamnas V BPAN rumuskan empat agenda strategis untuk jaga wilayah adat

 

OPSINTB.com - Jambore Nasional (Jamnas) V Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) di Wilayah Adat Perigi dan Limbungan, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya lahirkan empat agenda utama. Keempat merupakan pondasi memperkuat tatanan masyarakat adat di tengah berbagai ancaman. 

Keputusan itu diambil melalui rangkaian sarasehan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Keempat poin yang disepakati sebagai agenda utama itu ialah penguatan pendidikan adat, pembangunan ekonomi kolektif, regenerasi kepemimpinan, dan dokumentasi Wilayah Adat sebagai fondasi menjaga keberlanjutan masyarakat adat di tengah berbagai ancaman terhadap wilayah dan pengetahuan leluhur.

Dalam sarasehan pendidikan adat bertema pendidikan adat sebagai jalan untuk meneruskan pengetahuan leluhur dalam menguatkan komunitas, peserta mengusung slogan gali, rawat, wariskan sebagai semangat regenerasi pengetahuan adat.

Pada sarasehan ekonomi, peserta menyatakan penolakan terhadap model ekonomi ekstraktif yang dinilai merusak wilayah adat. Forum mendorong pengembangan ekonomi kolektif berbasis potensi lokal melalui pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA), pemetaan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kedaulatan pangan.

Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Samsul Hadi, mengatakan sekolah adat yang masih bertahan hingga saat ini lahir dari inisiatif komunitas yakni digawangi pemuda dan pemangku adat. 

"Pemerintah fungsinya mendorong bukan memimpin, " ujar Samsul Hadi, Kamis (2/7/2026). 

Sementara itu, Deputi IV Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Marolop Manalu Gorga, menegaskan pendidikan adat harus berorientasi pada kepentingan komunitas, bukan semata-mata keberhasilan individu.

Deputi III Sekjen AMAN, Annas Radian Syarif, menegaskan kemandirian masyarakat adat hanya dapat dicapai apabila berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

"Isu regenerasi kepemimpinan juga menjadi perhatian dalam sarasehan manajemen organisasi dan kepemimpinan," terangnya. 

Deputi I Sekjen AMAN, Eustobio Rero Renggi, menyebut sekitar 10,7 juta hektare wilayah adat telah mengalami alih fungsi dalam satu dekade terakhir. Sehingga dibutuhkan pemimpin muda yang mampu membangun kampung dan menjaga wilayah adat.

Forum juga merekomendasikan pelatihan kepemimpinan, penguatan pengelolaan data sosial dan wilayah adat, pelatihan jurnalistik, keterlibatan pemuda adat dalam proses FPIC/Padiatapa, serta pengembangan gerakan pulang kampung.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo, mengatakan peta wilayah adat bukan sekadar menunjukkan batas wilayah, tetapi juga menjadi alat legitimasi dan perjuangan hukum masyarakat adat.

Sementara itu, prihal pendokumentasian wilayah adat ditegaskan pentingnya dokumentasi sebagai alat perjuangan. 

Selain pemetaan, peserta juga menekankan pentingnya etika dokumentasi, termasuk menghormati persetujuan komunitas terhadap pengetahuan adat yang dapat dipublikasikan.

Rangkaian sarasehan Jamnas V BPAN menghasilkan kesepakatan bahwa pendidikan adat, ekonomi kolektif, regenerasi kepemimpinan, dan dokumentasi Wilayah Adat merupakan empat pilar utama untuk menjaga identitas budaya, ruang hidup, dan pengetahuan leluhur agar tetap lestari bagi generasi mendatang. (zaa)

Soal stunting, Wagub Indah sebut masih mengejar penurunan angka makro tapi lupa langkah konkrit

 

OPSINTB.com - Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, Hj Indah Dhamayanti, mengingatkan fokus utama dalam penanganan stunting harus dimulai dari kelompok terkecil, yaitu keluarga. Kesiapan pasangan muda dalam memiliki anak menjadi kunci utama. 

Lantaran itu Wagub Indah meminta agar para kepala desa mengetahui dengan pasti kondisi masyarakatnya, mulai dari faktor umur, berat badan, hingga lingkar lengan para calon ibu.

Dirinya menyayangkan selama ini semua pihak terlalu fokus pada target penurunan angka secara makro, sementara langkah-langkah konkret dan mendasar di tingkat keluarga justru belum terlaksana. 

"Saya pun mempertanyakan sejauh mana keluarga telah mengingatkan anak laki-laki dan perempuan mereka dalam mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental, menjelang memasuki jenjang rumah tangga," kata Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti, sebelum me-launching Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berlangsung Kamis (2/7/2026).

Oleh karena itu, dirinya mengimbau dan menggugah kembali kepedulian semua pihak agar tidak menjadikan acara seremonial sebagai agenda yang sia-sia. 

Ketika berbicara mengenai target angka penurunan, semua program kerja harus benar-benar siap, sesuai, dan berpihak pada pengentasan kemiskinan serta penurunan stunting di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Wagub berharap agar semangat kepedulian dan kepekaan sosial mengenai stunting ini tidak hanya bergelora di Lombok Timur, melainkan juga menyebar ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. 

Selain menyoroti masalah kesehatan, ia juga mperbaika infrastruktur seperti jalan menuju desa tersebut masih memerlukan banyak perbaikan. Wagub juga mengimbau instansi terkait terus melakukan inovasi yang terukur demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Dikatakannya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri melainkan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. 

"Seluruh OPD di setiap jenjang, termasuk camat dan kepala desa, saya minta untuk segera menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing," pintanya. 

Saat ini, paparnya, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, masih berada di zona merah kasus stunting. Wagub menegaskan tidak ada pihak yang bisa menyelesaikannya secara instan tanpa adanya komitmen dan kepedulian bersama.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, menyampaikan penanganan stunting merupakan hal yang sangat penting guna memetakan performa daerah. Pemda Lotim, kata Edwin, telah mengevaluasi kinerja penanganan dan pencegahan stunting sepanjang tahun 2023, 2024, hingga 2025. 

"Hasilnya Lombok Timur menunjukkan tren perkembangan yang positif dan berada di jalur yang benar, " sebutnya. 

Dengan pendampingan khusus dari Pemerintah pusat dan Bank Dunia, dia berharap kinerja akan semakin membaik. 

Pendampingan tersebut berkaitan dengan implementasi aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Melalui aplikasi tiga sumber data yang masuk akan dikompilasi menjadi satu, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan intervensi stunting secara lebih terarah dan tepat sasaran," terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat,  Hj Sinta Agathia Iqbal, menjelaskan konsep intervensi serentak ini nantinya akan dilaksanakan secara bersamaan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke level desa. 

"Persoalan ini bukan sekadar masalah internal pemerintah provinsi atau Kabupaten Lombok Timur semata. Upaya ini diharapka  dapat mewujudkan masyarakat NTB  yang lebih berkualitas," pungkasnya. (kin)