OPSINTB.com | News References -->

Headline

Link Banner

Politik

Hukum

Nasional

26/05/24

Ikuti mekanisme partai dengan baik, Nursiah yakin diusung Golkar pada Pilbup Loteng 2024

 
Pilbup loteng 2024

OPSINTB.com - Sekretaris DPD Golkar Lombok Tengah (Loteng), HM Nursiah mendapat tugas dari DPP Golkar untuk maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Loteng tahun ini. Selain Nursiah, terdapat juga nama anggota Fraksi Golkar DPRD NTB, Achmad Puaddi FT dan Humaidi.


Saat dikonfirmasi opsintb.com di Pendopo II pada Jumat (23/5/2024), Nursiah optimis rekomendasi partai akan diberikan kepadanya. Hal itu karena, dirinya sudah mengikuti mekanisme partai dengan baik. 


"Kami membutuhkan koalisi dan jumlah kursi yang dapat mencukupi persyaratannya. Sesuai mekanisme kami sudah laksanakan," katanya.


Mekanisme dimaksud, lanjut dia, ialah dengan mencoba mendaftar di beberapa partai, seperti PKB dan PKS, yang semata-mata untuk mendapatkan penguatan dari Golkar, khususnya pada Pilkada tahun ini.


''Mudah-mudahan nanti mekanisme masing-masing partai dapat chemistry," imbuhnya. 


Wakil Bupati Loteng tersebut berharap, mekanisme di partai-partai itu berjalan dengan baik, sehingga tercipta koalisi yang kuat.


Selain fokus membangun komunikasi dengan beberapa partai, Nursiah mengatakan, dia juga intens berkomunikasi dengan sejumlah elite politik yang bisa diajak sebagai calon wakil bupati. 


''Pasangan; kita masih melihat dulu dan saling mempelajari, sehingga nanti apakah si A, si B itu bagian dari keputusan partai," ujarnya.


Disinggung terkait tokoh yang tepat untuk mendampinginya pada Pilbup mendatang, dirinya masih belum berani menentukan. Ia mengatakan, tetap akan mengikuti proses, sehingga pada akhirnya siapa yang dipandang layak oleh Golkar untuk mendampinginya.


Meski diakui memang ada beberapa elite politik yang sudah diajak bicara, namun belum dalam konteks pendamping atau calon wakil; belum menuju arah yang serius. 


''Siapa yang layak; bisa menguntungkan partai politik dan menguntungkan juga untuk masyarakat Loteng dalam kemenangan, dan itu menjadi bagian keputusan partai, '' tandasnya. (wan)

3 mantan Wabup Lotim berebut tahta

 
Calon bupati lotim 2024

Foto: Bakal Calon Bupati Lotim, dari kiri ke kanan (H Haerul Warisin, H Rumaksi Sj, dan HM Syamsul Lutfi). (istimewa)


OPSINTB.com - Tiga mantan Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim) dipastikan akan b-ertarung merebut tahta tertinggi kepemerintahan di Gumi Patuh Karya pada Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 mendatang. Ketiga nama tersebut yakni H Rumaksi Sj, mantan Wabup Lotim periode 2018-2023. Kemudian H Haerul Warisin mantan Wabup 2013-2018 dan HM Syamsul Lutfi mantan Wabup Lotim periode 2008-2013.


Dari pantauan opsintb.com, ketiga tokoh politik Lotim tersebut sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati di sejumlah partai. Bahkan, ketiganya sudah menyematkan diri dengan wakil masing-masing.


H Rumaksi Sj berdampingan dengan Amrul Jihadi, Anggota DPRD Lotim dari Partai Domokrat. Kemudian H Haerul warisin berdampingan dengan H Moh Edwin Hadiwijaya, Anggota DPRD NTB dari Partai Bulan Bintang (PBB). Dan HM Syamsul Lutfi berdampingan dengan Abdul Wahid, anggota DPRD NTB dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Dari poster yang beredar, pasangan Rumaksi-Amrul mengusung jargon politik Lotim RAMAH (Religius Adil Makmur Aman Harmonis). Iron-Edwin, Lotim SMART (Sejahtera Maju Adil Religius Transparan). Sementara pasangan Lutfi-Wahid mengusung jargon Lotim Maju & Religius. (yan)

24/05/24

Loteng siap jadi no 1 dalam keterbukaan informasi publik kategori kabupaten/kota

 
Keterbukaan publik loteng

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memperkuat komitmennya untuk menjadi yang terdepan dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Loteng baru-baru ini. 


Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sansuri, Wakil Ketua, HM Zaini, Kordib Kelembagaan, Asraruddin serta Sekretaris Diskominfo Loteng, Sunarno beserta perwakilan admin desa dari Desa Gemilang Informasi Publik 2024.


Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik dengan mempertimbangkan nilai evaluasi tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga pemaparan pengisian e-monev keterbukaan informasi publik bagi desa yang akan mengikuti program Desa Gemilang Informasi Publik.


Sekretaris Diskominfo Lombok Tengah, Sunarno, menyampaikan optimisme bahwa kabupaten ini memiliki potensi besar untuk kembali menjadi yang terdepan dalam keterbukaan informasi publik di NTB. Pada 2021, katanya, Loteng menjadi nomor 1 kabupaten terinformatif kategori pemerintah kabupaten/kota.


Ia juga berharap agar desa yang mewakili Loteng pada tahun ini dapat meraih prestasi seperti tahun sebelumnya, di mana Desa Kawo berhasil menjadi juara ketiga desa terinformatif kawasan Indonesia tengah.


"Paling tidak desa yang mewakili GDIP 2024 bisa mengikuti jejak Desa Kawo,'' kata Sunarno.


''Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, Loteng siap untuk terus bergerak maju dan menjadi yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah kabupaten/kota,'' sambungnya. 


Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB, Sansuri, menekankan bahwa kegiatan monev ini merupakan kewajiban dari Lembaga Komisi Informasi NTB untuk memantau keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota/OPD/lembaga vertikal, desa, dan organisasi. 


''Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik,'' ujar Sansuri. (wan)

22/05/24

Salurkan bantuan CSR, Rannya bakal kejar bantuan pusat untuk masyarakat Lombok Timur

 
Rannya salurkan bantuan terbaru

OPSINTB.com - Rannya Agustyra Kristiono bersama yayasan HBK Peduli tak henti menebar kebaikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kali ini, dara muda itu menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Rannya menyalurkan CSR kepada masyarakat Dusun Bolen, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (22/5/2024).


Dalam kesempatan tersebut, Rannya menyalurkan CSR berupa bahan bangunan berupa semen, besi, pasir, hingga kawat bendrat dan lain-lain. Bahan bangunan itu nantinya akan diperuntukkan oleh warga untuk membangun bak air. Diketahui, bak air merupakan salah satu kebutuhan vital warga untuk menjamin ketersedian dan distribusi air untuk warga setempat sepanjang tahun.


Menurut Rannya, air merupakan salah satu sumber penunjang kehidupan semesta beserta isinya oleh karena itu air  adalah bagian penting dari keseharian masyarakat.


Bantuan diberikan kepada Himpunan Pengguna Air Minum Tibu Bunter dengan total bantuan keseluruhan Rp 50 juta. Masyarakat mengaku senang atas bantuan bahan bangunan tersebut. 


Rannya juga tak kalah gembira, anak muda yang dikenal ramah itu mengaku bakal terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satunya dengan mencari sumber bantuan lain dari pemerintah pusat untuk disalurkan kepada masyarakat. 


"Alhamdulillah hari ini kami senang sekali. Kami bisa kembali menyapa masyarakat dengan memberikan bantuan. Bantuan ini kami serap atas banyaknya aspirasi masyarakat. Kami berupaya memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dan kami bersyukur, dengan jejaring di pusat, kami bisa menjembatani keinginan masyarakat," ucap Rannya saat memberi sambutan di acara serah terima bantuan yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat.


Rannya pun berharap, bantuan yang pihaknya salurkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Tak sekadar memberikan bantuan, Rannya juga tampak menyapa dan berdialog dengan sejumlah warga. Terutama emak-emak.


"Tentu harapan kami agar bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Kami akan turut bahagia jika nantinya bantuan yang kami bawa bisa berdampak positif umtuk kehidupan masyarakat sehari-hari," jelasnya.


"Saya berharap bantuan ini bisa digunakan untuk pemanfaatan sumber mata air bersih di Desa Jurit Baru, agar bisa mengatasi masalah kekurangan & kualitas air bersih untuk masyarakat setempat," sambung Rannya.


Diakui Rannya, kepedulian dirinya kepada masyarakat salah satunya dipupuk oleh Almarhum Ayahandanya, H. Bambang Kristiono (HBK). Rannya mengungkap kepedulian almarhum ayahnya kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan distribusi air bersih untuk masyarakat Pulau Lombok.


"Saya pribadi selalu ingat apa yang dipesankan almarhum Abah saya, bahwa dalam kondisi apapun, selagi bisa membantu, bantulah tanpa tebang pilih, jangan memandang mereka dari ras, suku maupun agama, berpedoman saja pada kemanusiaan," tuturnya.


"Almarhum Ayahanda saya, Alm. H Bambang Kristiono (HBK), selalu menerapkan kepada kami (Tim HBK Peduli) betapa pentingnya akses air bersih yang baik untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pembagian dan bantuan air bersih menjadi program prioritas kami di HBK Peduli," imbuhnya.


Lebih jauh, Rannya mengungkap bqntuan tersebut sudah lama diperjuangkan oleh Alm. Ayahandanya, Bapak H. Bambang Kristiono (HBK). Dirinya hadir sebagai Ketua HBK Peduli untuk meneruskan perjuangan beliau dalam membagikan bantuan bahan material pembangunan bak air untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat Desa Jurit Baru.


Masyarakat Himpunan Pengguna Air Minum Tibu Bunter mengucapkan terima kasih atas kepedulian Rannya. Mereka berharap Rannya dapat dianugerahi kesehatan serta segala niat baiknya dipermudah oleh Allah SWT.


"Terima kasih Mba Rannnya," ucap masyarakat serentak. (red)

Musda ke-V FKKD Lombok Timur dorong sinergi bangun desa

 
Musda ke 5 fkkd lotim

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-V di Pendopo Bupati Lombok Timur, Rabu (22/05/2024). 


Pembukaan Musda ke-V yang mengagendakan pemilihan pengurus periode 2024-2029 ini ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Lombok Timur. 


Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Hadi Faturrahman mengapresiasi peran FKKD dalam melakukan sinergi membangunan desa. Kehadiran FKKD ini, paparnya, sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah. 


"Wadah ini meringankan beban tugas pemda karna berbagai dinamika bisa dikomunikasikan dengan baik di tengah berbagai dinamika yang dihadapi kades", ucapnya. 


Karna itu, dia berharap dengan pengurus baru dan berbagai program yang dirancang bisa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kepala desa kedepan, terutama dalam menjalin sinergi pemerintah. 


Pada kesempatan itu, Faturrahman memaparkan fokus program pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Lalu, target Universal Healh Coverage (UHC) dan peningkatan layanan publik. 


"Tahun ini pemda menargetkan bisa menunjukan kasus stunting sampai 14 persen dan dalam waktu dekat kita memiliki Mall Pelayanan Publik untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat",imbuhnya.


Musda ke V ini dihadiri 239 Kepala Desa dari 21 Kecamatan dan sejumlah pimpinan OPD dan Forkopimda Lombok Timur. Dan Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khaerul Ihsan terpilih secara aklamasi nahkodai FKKD periode 2024-2029. (yan)

Gelombang penolakan Kades Nyiur Tebel masih berlanjut

 
Kades nyiur tebel

OPSINTB.com - Golombang penolakan Maryun sebagai Kepala Desa (Kades) Nyiur Tebel oleh masyarakat terus berlanjut. Bentuk penolakan pertama masyarakat atas Maryun, berupa penyegelan Kantor Desa pada dini hiri.


Buntut kejadian itu, warga dan Maryun dilakukan mediasi oleh pihak kecamatan namun belum menemukan hasil.


Penolakan Maryun sebagai kades disinyalir lantaran yang bersangkutan pernah dipidana karena tersandung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dan telah menjalani vonis berupa satu tahun di penjara.


Salah seorang perwakilan warga Desa Nyiur Tebel, Lalu Rusli Anhar mengatakan, dalam vonis hukuman yang bersangkutan bersama satu orang temannya sudah terbukti dan secara sah melakukan penipuan.


"Nah ini sudah jelas dia, karena ini perlu disampaikan," ucap Lalu Rusli Anhar, membacakan hasil putusan pengadilan, di Kantor Camat Sukamulia, Rabu (22/05/2024).


Kades, imbuhnya, sudah jelas bersalah dalam kasus TPPO yang melibatkan dirinya itu. Sebab, kata dia, dalam vonisnya dikatakan secara sah terbukti bersalah.


"Siapa bilang kades tidak bersalah ini sudah jelas vonis hakim inkrah secara hukum," katanya.


Dia mengakui, kendati yang bersangkutan telah divonis sebagai narapidana, namun secara aturan tak boleh dipecat.


"Beliau ini sudah narapidana, di Nyiur Tebel itu ada imam masjid, hafiz, dan banyak tahfiz-tahfiz sementara Kadesnya pernah menipu. Apa wajar, etikanya dimana?," tanyanya.


Senada, perwakilan pemuda Nyiur Tebel, Nanang Qasim membeberkan, Kades tidak pernah di kantor saat warga membutuhkan, semisal meminta tanda tangan. Lantaran itu membuat mereka sangat dilema.


Bahkan dalam kasus TPPO, terangnya, Kades mengelak merasa tak bersalah. Akan tetapi melihat dari kondisi, masyarakat sudah mulai demo serta geram dengan yang bersangkutan.


Menurut Undang-Undang, paparnya, jika vonis kurang dari 5 tahun, tetap akan menjabat. 


"Tetapi negara ini termasuk negara demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat," ketusnya.


Kendati, yang bersangkutan dipilih oleh rakyat, tapi warga sudah banyak tak suka. Masyarakat, ucapnya, tidak bisa berdiam diri pasti akan mencari pemimpin yang lebih baik lagi.


"Perlu di pertimbangkan, Undang-Undang itu dibuat untuk kemaslahatan rakyat bukan kemaslahatan pemerintah," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Desa Nyiur Tebel, Maryun, mengatakan, sebagai warga yang sadar hukum, dirinya akan mengikuti aturan, apapun keputusan Pj Bupati nantinya. Ia mengaku, akan legowo menerimanya.


Jika diberikan kesempatan lagi menjabat, sebutnya, mungkin menjadi introspeksi dirinya sebagai warga negara. Serta bakal memperbaiki semuanya apa yang belum tercapai dari visi misinya.


"Insyaallah dalam sisa 2 tahun kalau di berikan amanat akan saya perbaiki, dan mungkin itu khilaf saya sebagai Kepala Desa, tapi selama ini saya selalu berusaha yang terbaik untuk desa," terangnya.


Mungkin, kata dia, karena masyarakat banyak, sehingga tentunya berbeda-beda penerimaan. Namun demikian,hal semacam itu disebutnya biasa.


"Di tengah-tengah masyarakat, ada yang pro dan kontra dan ada yang menerima serta ada yang tidak menerima," ujarnya.


"Saya akan menerima apapun keputusan Pj Bupati, saya sebagai warga negara yang sadar hukum tetap taat kepada aturan dan keputusan dari Pj Bupati," imbuh Maryun. (zaa)

Sekda Loteng, perluasan kawasan RSUD Praya sesuai kemampuan daerah

 
Sekda loteng lalu firman

OPSINTB.com - Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya angkat bicara terkait rekomendasi dewan Loteng soal perluasan kawasan RSUD Praya. Firman mengatakan, dalam rapat yang telah dilakukan pihaknya bersama direksi rumah sakit dan dewan pengawas (dewas), ada beberapa alternatif yang disampaikan. 


Pertama, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka pihaknya sedang menginventarisir aset-aset yang mungkin bisa ditukarguling. 


''Kita juga sedang menyiapkan secara bertahap, karena itu sesuai kemampuan daerah,'' kata Firman Wijaya, Rabu (22/5/2024).


Diakuinya, kebutuhan lahan untuk perluasan rumah sakit memang sudah sangat mendesak. Sebab, layanan juga terus berkembang. Apalagi, pemkab dalam waktu dekat sedang merencanakan RSUD Praya naik tipe dari C ke B.


''Kebutuhan gedung-gedung baru, karena layanan dari rumah sakit ini terus berkembang. Kalau sudah tipe B maka layanan juga akan semakin banyak,'' imbuh Firman. 


Selain itu, melihat kunjungan masyarakat yang datang berobat setiap hari seperti di Poli Rawat Jalan yang cukup tinggi, maka dibutuhkan perluasan ruangan yang memadai. 


Rencananya, perluasan kawasan RSUD Praya membutuhkan lahan seluas satu hektare. Dan melihat potensi yang ada, maka satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan adalah lahan di sebelah barat rumah sakit, sebab di sanalah potensi yang paling memungkinkan. 


''Paling pas memang ke barat. Posisinya sekarang ini; utara kan jalan dan selatan perumahan,'' jelasnya.


Terkait potensi terjadinya sengketa lahan untuk perluasan kawasan, Firman menyatakan, hal tersebut merupakan ranah panitia pengadaan. Saat ini, kata dia, yang perlu dipastikan adalah 'kesiapan' pemda saja. 


''Ada mekanismenya nanti hal-hal yang seperti itu (sengketa). Yang ingin dipastikan dulu keputusan kita untuk pengadaan,'' ujarnya.


Pihaknya kini sedang mengkaji kapan realisasi perluasan kawasan rumah sakit bisa terwujud. Mengingat anggaran daerah terbatas dan masih sedang dilakukan pembahasan RAPBD. 


''Ini kita diskusikan juga lebih dalam mengingat kebutuhannya juga sangat besar,'' tutup Firman. (wan)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama