Replikasi sukses Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah hadirkan ‘POJOK NTBS’ di Pasar Acc Ampenan untuk perkuat ekosistem digital

 

OPSINTB.com - Menyusul kesuksesan transformasi digital di Pasar Dasan Agung, PT Bank NTB Syariah secara resmi menghadirkan layanan POJOK NTBS di Pasar Acc Ampenan, Kota Mataram. Langkah ekspansi ini merupakan komitmen nyata Bank dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui pendampingan berkelanjutan bagi para pedagang dan masyarakat.

Hadirnya POJOK NTBS di jantung ekonomi Ampenan bertujuan untuk memastikan akses layanan perbankan syariah dan edukasi digital hadir tepat di mana interaksi sosial dan transaksi ekonomi rakyat berdenyut setiap harinya.

POJOK NTBS di Pasar Acc Ampenan dirancang sebagai titik integrasi layanan. Fasilitas ini menjadi pusat asistensi bagi pedagang yang ingin beralih ke sistem pembayaran non-tunai secara real-time.

Layanan unggulan yang tersedia di POJOK NTBS meliputi:

• Akselerasi QRIS & Digitalisasi: Pendampingan merchant dalam mengoperasikan aplikasi perbankan digital serta penanganan kendala teknis transaksi QRIS di tempat.

• Sosialisasi Pembiayaan UMKM: Memberikan akses informasi terkait pergeseran fokus Bank NTB Syariah yang kini memprioritaskan pembiayaan sektor produktif bagi pelaku usaha kecil.

• Layanan Perbankan Syariah: Konsultasi produk simpanan dan pembiayaan syariah yang inklusif bagi masyarakat pasar.

Sub Branch Manager Bank NTB Syariah KC Ampenan, I Wayan Sudiasa Indrawan, menyampaikan bahwa pemilihan Pasar Acc Ampenan sebagai lokasi replikasi didasarkan pada potensi ekonomi yang besar dan antusiasme pedagang setempat. Model ini merujuk pada keberhasilan di Pasar Dasan Agung yang kini telah memiliki lebih dari 129 merchant digital.

"Kami ingin Bank NTB Syariah lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga. Lewat POJOK NTBS ini, pedagang tidak perlu jauh-jauh ke kantor bank, cukup di pasar saja mereka bisa dibantu untuk urusan QRIS maupun konsultasi keuangan lainnya. Kami ingin memastikan layanan perbankan bisa dirasakan langsung manfaatnya sambil tetap berjualan”, ujarnya

Kehadiran layanan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai bagian dari program digitalisasi pasar tradisional di Kota Mataram. Transformasi dari transaksi tunai ke digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keamanan, serta efisiensi bagi ekosistem pasar.

Hingga saat ini, pertumbuhan transaksi QRIS di pasar tradisional NTB terus menunjukkan tren positif. Bank NTB Syariah optimis bahwa dengan perluasan layanan POJOK NTBS ke pasar-pasar strategis lainnya, angka inklusi keuangan syariah di wilayah Nusa Tenggara Barat akan terus meningkat secara signifikan hingga akhir tahun 2026. (red/adv)

KNMP Kelongkong Praya Timur segera beroperasi

 

OPSINTB.com - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) bakal segera beroperasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Nurjahman, mengatakan pusat untuk sementara telah menyerahkan KNMP Kelongkong ke Dislutkan Loteng untuk dioperasikan.

‘’Sekarang yang sudah berjalan itu pabrik esnya. Cold storage-nya sedang negosiasi dengan pihak ketiga yang akan mengelola,’’ kata Nurjahman pada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Dislutkan sendiri telah melakukan inventarisasi kondisi di lapangan sebagai laporan ke pengelola, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setempat.

Adapun KNMP Kelongkong jika telah mulai beroperasi akan mengelola: cold storage, pabrik es balok, docking kapal, bengkel nelayan, sentra kuliner, sentra pemasaran ikan, perahu, dan fasilitas lain untuk mendukung aktivitas nelayan.

KNMP Kelongkong dipastikan akan merekrut banyak tenaga kerja. Nurjahman menuturkan, sejak beroperasi mulai beberapa hari lalu, pabrik es KNMP Kelongkong sudah kewalahan menerima pesanan.

Selain KNMP Kelongkong, Dislutkan telah mengusulkan beberapa lokasi lain sebagai lokasi KNMP. Lokasi-lokasi tersebut di antaranya di Awang, Desa Mertak dan di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Kedua lokasi, terang dia, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dinyatakan lolos.

‘’Kami sudah dapat surat kemarin bahwa lokasi-lokasi yang lolos ini akan segera disurvei,’’ terang dia.

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung KDKMP. Dimana pengelolaan Kampung Nelayan merupakan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

KNMP sesuai prosedur akan memberikan fasilitas berusaha kepada para nelayan sekitar. Bukan merehab lingkungan atau kampung mereka.

‘’Bukan kampungnya yang direhab, tetapi memberikan nelayan fasilitas berusaha. Mulai dari sarana sampai prasarana. Apa saja yang dibutuhkan untuk berusaha,’’ ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, dalam kunjungannya ke KNMP Kelongkong dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dermaga Awang, anggota Komisi II DPRD Loteng Ferdian Elmansyah merasa terkesan. Sebab, sebagian besar pengurus KNMP merupakan anak muda milenial dan Gen Z di desa setempat.

‘’Kami berharap semangat dan energi kawan-kawan muda yang menjadi pengurus ini memberikan optimisme agar KNMP ini berjalan dengan baik. Terutama aktivitas bisnis berjalan dengan manajemen dan business plan yang baik,’’ katanya.

Di balik itu, Ferdian menyatakan, kendati TPI Dermaga Awang telah memberikan sumbangan PAD, tapi masih perlu pembenahan dan pengembangan.

‘’Semoga pengelolaannya berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah,’’ pungkasnya. (iwn)

Titik balik pembangunan NTB: DTSEN sebagai single source of truth

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menegaskan transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan perencanaan dan penentuan sasaran program. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bantuan sosial dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan tumpang tindih data selama ini.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Pembagian Peran Pemanfaatan DTSEN yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H Ahsanul Khalik, di Kantor Diskominfotik NTB, Rabu (29/4/2026).

“DTSEN akan menjadi single source of truth. Ini langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid, meminimalisir kesalahan sasaran, dan mempercepat penanganan kemiskinan,” tegas pria yang akrab dipanggil Aka.

Ia menjelaskan, tata kelola DTSEN di NTB disusun secara terintegrasi: Gubernur sebagai pengendali kebijakan, Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan lintas OPD, Diskominfotik sebagai walidata, OPD sebagai produsen data, serta tim teknis sebagai pengolah data.

Senentara itu Kepala BPS NTB, Wahyudin menegaskan, DTSEN membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menargetkan program, dari pendekatan umum menjadi berbasis klasifikasi kesejahteraan (desil) yang lebih presisi.

Ia memaparkan, proses verifikasi lapangan (ground check) tahap kedua per 8 April 2026 telah mencapai 17,51 persen, dengan dukungan pendamping PKH sebesar 23,85 persen di NTB.

“Validasi ini memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ini bukan sekedar statistik, tetapi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat,” ujarnya.

Melalui pendekatan desil (1–10), pemerintah kini dapat merancang intervensi yang lebih adaptif, tidak hanya terbatas pada kelompok sangat miskin.

“Program bisa menyasar desil 1 sampai 5 sesuai kebutuhan. Ini membuka peluang masyarakat naik kelas secara bertahap,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, akses data tetap mengikuti prinsip perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data agregat melalui mekanisme resmi, sementara data by name by address (BNBA) tetap dijaga kerahasiaannya.

Ke depan, BPS akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Juni–Agustus 2026 untuk memastikan pembaruan data yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Bappeda NTB menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan ke depan wajib berbasis data, dengan DTSEN sebagai rujukan utama. Melalui aplikasi SEPAKAT, data digunakan mulai dari analisis hingga penyusunan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Dinas Sosial NTB menyampaikan masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait akurasi informasi dari masyarakat. Penguatan peran pemerintah desa dan koordinasi dengan BPS kabupaten/kota menjadi kunci dalam proses verifikasi.

Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, turut mendukung penguatan DTSEN, termasuk mendorong penempatan tenaga fungsional statistisi di OPD serta peningkatan keamanan dan interoperabilitas melalui portal NTB Satu Data.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan: Menerbitkan Surat Edaran Gubernur untuk memperkuat verifikasi data hingga tingkat desa, menyusun regulasi yang mewajibkan OPD menggunakan DTSEN dalam seluruh program, mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk analisis data

Aka menegaskan, implementasi DTSEN menjadi titik balik dalam sistem pembangunan daerah.

“Kita tidak lagi bekerja dengan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data yang presisi. Ini perubahan mendasar agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (red)

Wabup Nursiah lepas kloter 07 CJH Loteng 2026

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Muhammad Nursiah melepas keberangkatan calon jamaah haji (CJH) Loteng yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 07 NTB menuju Arab Saudi pada Rabu subuh (29/4/2026).

Sebanyak 393 CJH tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di halaman Masjid Agung Praya sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji di Mataram.

‘’Semoga sekalian CJH mendapatkan haji yang mabrur,’’ kata Nursiah.

Nursiah meminta para CJH menjaga kondisi kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.

Selain itu, ia melanjutkan, para CJH harus selalu menaati aturan yang berlaku selama berada di Tanah Haram agar rangkaian ibadah berjalan lancar.

‘’Jaga kesehatan dan taati aturan di sana agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik,’’ pesannya.

Kepala Kantor Kementrian Haji Loteng, H Lalu Syamsul Hadi menyampaikan, Loteng tahun ini memberangkatkan CJH dalam empat kloter, yakni kloter 02, 07, 12 dan 15.

‘’Tapi, hanya kloter 02 dan 07 saja yang isinya murni jemaah asal Loteng,’’ sebut Syamsul Hadi.

Adapun kloter berikutnya, yakni 12 dan 15 isinya adalah kloter gabungan. Total CJH Loteng tahun ini berjumlah 1.174 orang, kata Syamsul Hadi.

Senada dengan Wabup Nursiah, ia berharap seluruh CJH sehat pergi maupun saat kembali serta memperoleh haji yang mabruroh. 

‘’Saya harap CJH kita sehat dan dilancarkan dalam menunaikan rukun haji serta pulang kembali ke Loteng dengan selamat dan sehat,’’ pungkasnya. (iwn)

Pemprov NTB bangun sektor kesehatan melalui Desa Berdaya

 

OPSINTB.com - Tantangan utama pembangunan kesehatan di NTB adalah data yang terintegrasi. Pemerintah provinsi menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data (evidence-based policy) untuk menghasilkan intervensi yang tepat sasaran.

“Kami masih menghadapi persoalan data yang tersebar dan belum terintegrasi. Ke depan, kami mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas agar kebijakan kesehatan lebih akurat,” ungkap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat membuka Semiloka Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 yang diselenggarakan di Mataram, Selasa (28/4/2026).

Sebagai solusi, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis desa, termasuk penyusunan indeks kesehatan desa. Program ini juga memanfaatkan potensi 7.000 posyandu dengan sekitar 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data.

“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan tiga isu utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Menurutnya, sektor kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung ketiga prioritas tersebut.

“Kesehatan memang tidak disebut secara eksplisit sebagai prioritas, tetapi menjadi bagian yang melekat. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kesehatan yang baik,” jelasnya.

Kegiatan bertema “Indonesia Sehat dari Desa” ini berlangsung pada 28 April hingga 1 Mei 2026, dengan fokus pada penguatan kapasitas dinas kesehatan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada ADINKES yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi NTB untuk menyambut kepala dinas kesehatan se-Indonesia dan para ahli di bidang kesehatan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi kami dalam pembangunan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprovi NTB saat ini tengah mendorong pengembangan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Sementara itu, Ketua Umum ADINKES, Moh Subuh menyampaikan, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam pembangunan kesehatan, khususnya melalui pemberdayaan desa.

“Kondisi kesehatan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kita ingin bangkit dari desa, karena dari sanalah upaya mewujudkan masyarakat sehat bisa dimulai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian faktor risiko kesehatan, seperti kebiasaan merokok pada usia dini yang berdampak pada berbagai penyakit, termasuk stunting dan tuberkulosis.

“Pengendalian rokok, khususnya pada remaja, menjadi salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” tambahnya.

Semiloka Nasional ADINKES merupakan agenda tahunan yang membahas strategi dan kebijakan kesehatan nasional, termasuk pengendalian penyakit dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan dari seluruh Indonesia serta pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah strategis menuju sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan nasional. (red)

Guru paruh waktu Lombok Tengah demo minta naik gaji

 

OPSINTB.com – ‘’Jadi guru jujur berbakti memang makan hati.’’ Guru, seperti digambarkan Iwan Fals dalam lirik lagu ‘’Umar Bakri’’, mengayomi, meneladani pekerja keras, tapi gaji sedikit. Itulah yang melatarbelakangi puluhan guru PPPK paruh waktu di Lombok Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati setempat, Rabu (29/4/2026).

Seperti tak mau kalah dengan Nakes PPPK paruh waktu, yang tuntutannya kurang lebih sama yaitu kenaikan gaji dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

‘’Sesuai yang tertera dalam Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, gaji sesuai upah minimum yang berlaku di suatu daerah,’’ ujar Sinasah, guru SDN 1 Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

Tak kunjung ditemui bupati, para guru membakar kardus dan tisu sambil berorasi, kemudian berdoa. Beberapa orang guru terlihat meneteskan air mata saat lagu Himne Guru diputar.

Mereka juga mengutarakan,  selain digaji Rp 200 ribu perbulan, ternyata dari nilai tersebut juga terdapat potongan-potongan tertentu. ‘’Sehingga, untuk transportasi ke sekolah saja tak mencukupi,’’ kata mereka.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, saat dikonfirmasi usai menemui para guru menyatakan, tuntutan kenaikan gaji dan permintaan pengangkatan menjadi penuh waktu adalah harapan semua pihak agar para guru sejahtera.

‘’Tetapi, tidak serta-merta bisa dipenuhi. Harus ada usaha kita ke kementerian dan harus menunggu APBD perubahan lalu dibahas TAPD serta diparipurnakan di DPR,’’ ujar Bupati.

Kata Bupati, status mereka menjadi penuh waktu masih terbuka lebar, tapi akan didiskusikan terlebih dahulu dengan kementerian. ‘’Ya, akan berproses. Sama dengan honorer yang lain juga. Tapi, sabar dulu, mereka kan baru kemarin dapat SK,’’ ucapnya.

Pathul menyebut, besaran gaji yang diterima seharusnya tidak dipermasalahkan. Sebab, sebagian besar guru paruh waktu juga sudah bersertifikasi. Dia merinci, dari 1.500 orang guru paruh waktu, 1.069 orang di antaranya sudah tersertifikasi.

‘’Artinya kan ada tunjangan lainnya, pendapatan lainnya yang mereka dapatkan,’’ jelas Bupati.

Bupati mengatakan, gaji Rp 200 perbulan ini hanya bersifat sementara. Jumlah bisa bertambah jika keuangan daerah telah stabil. Akhirnya, setelah mendapatkan jawaban dari Bupati, para guru membubarkan diri dengan tertib. (wan)