Hanya untuk mendapatkan tabung melon, warga rela menunggu berjam-jam di bawah trik matahari

 

OPSINTB.com - Ratusan warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, rela menunggu di bawah trik matahari hanya untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo gram dalam operasi pasar yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang digelar di halaman kantor desa setempat, Selasa (7/4/2026).

Kelangkaan gas bersubsidi yang berlangsung sejak beberapa waktu terakhir membuat masyarakat harus antre sejak pagi hari.

Sejumlah warga bahkan mengaku sudah datang sejak pukul 08.00 Wita untuk mendapatkan gas melon tersebut. Kelangkaan ini disebut telah terjadi sejak bulan puasa dan hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Salah seorang warga, Halimatussakdiah mengungkapkan, kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan sejak bulan puasa. Ia mengaku kesulitan mendapatkan gas meskipun telah berkeliling ke berbagai tempat. Termasuk mencari hingga di luar kecamatan, namun tidak kunjung mendapati tabung melon tersebut.  

"Kami sudah lama tidak punya gas. Sudah cari ke mana-mana, ke kios kecil, ke pangkalan, tapi kebanyakan kosong," ucapnya saat ditemui ditengah antriannya.

Ia menjelaskan, jika pun tersedia di kios kecil, harga yang ditawarkan jauh di atas harga normal. Dia menceritakan, biasanya dia mendapatkan seharga Rp 22 ribu. 

Di pangkalan pun dirinya harus mengantri dalam waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini, terangnya, memaksa sebagian warga kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. 

"Kalau tidak ada gas, ya terpaksa pakai kayu," ucapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga Desa Pengadangan lainnya, Sahurun. Dia menilai kondisi kelangkaan gas saat ini sangat menyiksa masyarakat kecil, karena tak hanya sulit didapati tapi juga harganya yang begitu tinggi. 

Di pengecer, paparnya, harganya bisa sampai Rp24 ribu sampai Rp25 ribu. 

"Apalagi saat bulan puasa, makin sulit didapat," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat bahkan harus berebut untuk mendapatkan gas ketika stok masuk. Tidak jarang warga harus datang pukul lima pagi hari, atau mendaftar lebih dulu agar bisa memperoleh tabung LPG.

"Tapi tetap saja tidak semua dapat. Kami sangat berharap kondisi ini segera normal,"ujarnya

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Satgas LPG Lombok Timur, Muhammad Hairi mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai langkah cepat untuk merespons kelangkaan yang terjadi di masyarakat.

Ia menyebutkan, pada hari pertama pelaksanaan operasi pasar di Desa Pengadangan, pihaknya menyalurkan sekitar 560 tabung LPG 3 kilogram.

Program ini merupakan bagian dari operasi yang dilakukan di beberapa kecamatan terdampak, seperti Kecamatan Aikmel, Pringgasela, Masbagik, dan wilayah lainnya.

"Melihat kondisi di lapangan, memang banyak masyarakat yang antre dan mengalami kekosongan gas. Maka kami lakukan operasi pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka," jelas Hairi.

Secara data, ia mengungkapkan bahwa distribusi LPG 3 kg di Lombok Timur sebenarnya tergolong besar. Dalam satu tahun, total distribusi mencapai sekitar 30.541 metrik ton, yang jika dikonversikan setara dengan lebih dari 10 juta tabung gas 3 kg.

"Kalau secara teori, jumlah tersebut seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu tabung. Namun kenyataannya masih terjadi kelangkaan," ujarnya.

Hairi menilai, permasalahan utama kemungkinan terletak pada distribusi yang belum tertib di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya bersama tim pengawas akan menelusuri penyebab pasti terjadinya kelangkaan tersebut.

"Ini yang sedang kami telusuri, di mana letak masalahnya. Apakah distribusi tidak tepat sasaran atau ada faktor lain seperti penimbunan," katanya.

Pemerintah daerah juga telah beberapa kali mengajukan penambahan pasokan, terutama menjelang dan setelah Lebaran. Tambahan tersebut mencapai puluhan ribu tabung, namun tetap belum mampu menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

"Tambahan sudah diberikan beberapa kali, tapi tetap saja masih kurang. Bahkan sekarang kami kembali mengajukan tambahan sekitar 15 ribu tabung," terangnya

Selain itu, Hairi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual LPG di atas harga yang ditentukan.

Satgas LPG yang telah dibentuk melibatkan berbagai unsur, termasuk kepolisian dan TNI, untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Kami akan tindak tegas jika ada penimbunan atau permainan harga. Ini demi melindungi masyarakat," tegasnya.

Operasi pasar LPG 3 kg ini direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah kecamatan di Lombok Timur.

"Kita berharap langkah ini dapat membantu menormalkan distribusi serta memastikan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat," pungkasnya. (zaa)

Perpisahan tak boleh berlebihan, Dikbud Lombok Timur keluarkan larangan

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan imbauan tegas terkait pelaksanaan kegiatan perpisahan siswa kelas akhir di jenjang PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Sekretaris Dinas Dikbud Lombok Timur, Lalu Bayan Purwadi, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah beban biaya berlebih bagi orang tua siswa menjelang akhir tahun pelajaran.

“Sekolah diminta memastikan kegiatan perpisahan berjalan sederhana, tidak berlebihan, dan tidak memberatkan wali murid,” ujarnya.

Dalam edaran tersebut, Dikbud secara tegas melarang siswa melakukan konvoi atau pawai setelah ujian sekolah maupun saat pengumuman kelulusan. 

Selain itu, kegiatan karyawisata atau study tour ke luar daerah maupun ke tempat wisata dalam rangka perpisahan juga tidak diperbolehkan.

Sebagai gantinya, kegiatan perpisahan diimbau dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan konsep sederhana dan sarat nilai pendidikan karakter. Kegiatan tersebut juga harus diinisiasi oleh siswa, seperti melalui OSIS atau panitia siswa, sementara guru hanya berperan sebagai pembina dan pengawas.

“Guru dan pihak sekolah tidak boleh menjadi penyelenggara utama. Mereka hanya melakukan pengawasan agar kegiatan tetap sesuai norma dan tata tertib,” jelas Lalu Bayan.

Dikbud juga melarang adanya pungutan biaya yang membebani orang tua siswa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, sekolah tetap didorong untuk memanfaatkan dana BOS sesuai petunjuk teknis guna mendukung kegiatan perpisahan secara wajar.

Lebih lanjut, kegiatan perpisahan dianjurkan diisi dengan kegiatan positif seperti syukuran sederhana, pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi, hingga kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan lingkungan atau tempat ibadah.

Dikbud menegaskan bahwa kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan ini di masing-masing sekolah.

“Kami ingin memastikan momen kelulusan tetap bermakna tanpa harus berlebihan, sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kepada siswa,” tutupnya. (red)

Efek efesiensi anggaran, Pemda Loteng tunda pembangunan RS Kopang

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah atau Pemda Lombok Tengah (Loteng) bakal menunda pembangunan rumah sakit baru di Kecamatan Kopang yang rencananya dilaksanakan mulai tahun ini.

dr Mamang Bagiansyah Kepala Dinas Kesehatan Loteng menyatakan, penyebab penundaan itu karena adanya efesiensi anggaran transfer ke daerah (TKD), yang mencapai Rp 380 miliar lebih.

‘’Ya, yang sama-sama kawan-kawan ketahui situasinya. Ada efesiensi dari pemerintah pusat,’’ kata Mamang pada wartawan, Senin (6/4/2026).

Pemda sebelumnya berencana menjadikan Puskesmas Kopang menjadi rumah sakit baru untuk memudahkan masyarakat yang berada di wilayah utara mendapatkan akses kesehatan.

Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya telah melakukan pembahasan terkait pembangunan tersebut dan akan menghabiskan anggaran Rp 50 miliar.

‘’Dalam perencanaannya memang kita butuh Rp 40 miliar lebih, tapi ketika akan meminta anggaran ke pusat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.’’

‘’Tapi kita akan ikhtiarkan terus. Nanti kita jalan-jalan ke pusat untuk melobi,’’ tambahnya.

Dia melanjutkan, dirinya sebenarnya belum tahu pasti soal rencana pembangunan rumah sakit ini. Namun, dengan status RS Praya yang sudah bertipe B, maka sewajarnya harus ditopang oleh rumah sakit lainnya.

‘’Di utara, di timur dan di selatan memang kita butuh rumah sakit untuk menyangga RS Praya. Contoh di selatan sudah ada RS Mandalika, yang mudah-mudahan bisa kita akuisisi,’’ harap dokter spesialis bedah tersebut.

‘’Kita tidak tau pasti kapan, tapi mudah-mudahan dalam rentang waktu RPJMD,’’ tutup mantan Direktur Umum RS Praya tersebut. (wan)

Kelangkaan LPG 3 kg di Lombok Timur jadi misteri, padahal distribusi melebihi kebutuhan penduduk

 

OPSINTB.com - Langkanya gas LPG 3 kilogram membuat Pemkab Lombok Timur bingung. Pasalnya, data distribusi tabung yang didroping secara reguler disebut telah melampaui kebutuhan penduduk.

Ketua Satgas LPG Lombok Timur, Muhammad Hairi mengungkapkan, secara teori, ketersediaan LPG 3 kg seharusnya mencukupi. Di Lotim, kata dia, distribusi tabung melon tersebut mencapai 10.147.393.

"Jumlah ini bahkan melebihi jumlah penduduk," ucapnya saat melakukan oprasi pasar LPG di kantor desa Pengadangan Selasa, (7/4/2026).

Ia menjelaskan, jika dihitung secara normatif, setiap warga bahkan bisa mendapatkan lebih dari satu tabung. Secara teori disebutnya stok itu cukup.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kelangkaan masih terjadi, terutama saat momentum tertentu seperti Hari Raya Idulfitri.

Hairi memaparkan, angka distribusi tersebut berasal dari alokasi sekitar 30.541 metrik ton LPG. Jika dikonversi ke tabung 3 kg, jumlahnya mencapai lebih dari 10 juta tabung. 

Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengajukan penambahan pasokan selama periode lebaran.

Selama enam hari lebaran, pemerintah lanjutnya, mendapat tambahan 17.800 tabung. Kemudian pada H plus 7 ditambah lagi 35.000 tabung, dan tambahan berikutnya 24.450 tabung.

"Totalnya menjadi sekitar 10.247.393 tabung, namun tetap dirasa kurang," jelasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, kembali mengajukan tambahan distribusi sebanyak 15.000 tabung. Permintaan tersebut telah ditandatangani (teken) oleh bupati dan saat ini masih dalam proses.

Meski distribusi terus ditingkatkan, kelangkaan masih dirasakan masyarakat. Satgas LPG pun kini fokus melakukan pengawasan untuk menelusuri penyebab utama ketidaksesuaian antara jumlah pasokan dan kondisi di lapangan.

"Kami akan teliti di mana letak benang kusutnya. Dengan distribusi sebesar itu, seharusnya tidak terjadi kelangkaan. Kami juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu mengawasi," tegas Hairi. (zaa)

Pemprov NTB siapkan KUR dan sistem informasi kerja bagi calon PMI

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong inovasi layanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kompetensi dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Salah satu terobosan yang tengah digodok saat ini adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon PMI asal NTB, dengan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Alokasi anggaran untuk tahap awal ini disiapkan sebesar Rp10 miliar, dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program.

Kendati demikian, Aidy menjelaskan, calon PMI yang mengajukan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pembiayaan terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja. 

"Tidak diberikan uang tunai, Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (7/4/2026). 

Saat ini, Pemerintah provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasinya, apakah itu nanti akan melalui Surat Edaran Gubernur ataupun Peraturan Gubernur, sebelum program ini resmi diluncurkan.

Selain KUR, salah satu terobosan Pemprov NTB untuk PMI adalah pengembangan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang saat ini telah selesai dibuat dan siap diuji coba pada tahun ini. 

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.

Tidak hanya itu, Aidy juga menjelaskan, bahwa SIK sudah dilengkapi fitur pengendalian untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal. 

"Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem," jelasnya. 

Transformasi BLK Jadi Skill Center dan Sertifikasi Profesi untuk Siswa SMK

Terlepas dari KUR dan SIK untuk memudahkan PMI dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, Pemprov NTB juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. 

Ke depan, BLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam mengelola pendanaan, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar. 

"Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat," tukasnya. 

Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK, tujuannya agar lulusan SMK khususnya kelas 3, tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja. Total 1.000 kuota tengah disiapkan untuk mengikuti program ini sebagai tahap awal.

"Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK, serta 600 peserta dari luar sekolah," ungkapnya

Selain itu, untuk menjawab kebutuhan global, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang.

Untuk mempercepat proses tersebut, Disnakertrans NTB melakukan kolaborasi yang melibatkan sekolah, lembaga pelatihan kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu yang dilakukan adalah membuat pelatihan Bahasa Jepang bagi Kelas 2 SMK pada semester 4 dan 5.

"Dengan strategi ini, siswa kita sudah siap secara bahasa saat lulus. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat, karena mereka kuasai sebelumnya," terangnya. 

Di sisi lain, Kebijakan ini juga sejalan dengan program nasional SMK Go Global, yang mendorong lulusan SMK memiliki daya saing internasional. 

Dijelaskan Aidy, bahwa antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan harus terintegrasi agar lulusan siap bekerja tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Untuk membuka akses kerja yang lebih luas, menurutnya pendidikan harus link and match dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

"Go Global bukan orangnya, tapi dia harus bisa lulusannya itu Go International untuk bekerja tentu dengan skill yang sudah dimilikinya. Makanya ilmu sains pendidikan dan ilmu pekerjaannya harus match," tandasnya. (red)