OPSINTB.com - Puskesmas Sakra Timur resmi beroperasi. Peresmian gedung senilai Rp 12 miliar itu menambah fasilitas kesehatan di Lombok Timur.
Peresmian gedung yang berada di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur itu dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah yakni Bupati Lombok Timur, Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian, Direktur Utama RSUD dr R Soedjono Selong, Direktur Utama RS Keruak, Direktur Utama RS Labuhan Haji, Direktur Utama RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Kepala Puskesmas Lepak, Kepala Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menegaskan, pembangunan gedung yang megah bukan menjadi tujuan akhir. Tapi yang paling penting ialah manfaat dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Saya meminta seluruh tenaga kesehatan, mulai dari dokter, bidan, perawat, kepala puskesmas hingga jajaran lainnya, memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan humanis," kata Bupati Iron dalam sambutannya, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, masyarakat yang datang ke puskesmas tidak hanya membutuhkan obat, tetapi juga perhatian dan kepedulian dari petugas kesehatan.
Mereka, kata dia, ingin mendapatkan sapaan, teguran, dan pelayanan. Begitu juga orang tua yang datang dalam kondisi sakit, mereka membutuhkan perhatian dan tindakan yang cepat.
Bupati Iron juga mengingatkan petugas kesehatan agar tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena persoalan administrasi BPJS Kesehatan.
"Layani dulu, urusan BPJS belakangan. Jangan masyarakat yang sedang sakit justru dipersulit dengan pertanyaan BPJS-nya mana," tegasnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya memenuhi kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan. Menurutnya, beban anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk BPJS terus meningkat setiap tahun.
Bupati Iron menyebut pada 2021 pembayaran BPJS lebih dari Rp 22 miliar, kemudian sekitar Rp 30 miliar pada 2022. Pada 2023 membayar senilai Rp 28,7 miliar, sementara tahun 2024 sudah mulai tinggi karena ada tuntutan UHC dan lainnya sehingga menbayar menjadi sekitar Rp 87 miliar, pada 2025 kita membayar Rp 88 miliar.
Bahkan, kata dia, pemerintah daerah saat ini menghadapi kebutuhan pembayaran sekitar Rp125 miliar kepada BPJS Kesehatan.
"Pemerintah capek mencari uang, melakukan efisiensi segala macam, supaya Rp 125 miliar ini bisa kita berikan kepada BPJS, agar masyarakat bisa dirawat dengan gampang menggunakan BPJS," katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kesehatan memahami bahwa jabatan yang diemban pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.
"Kita mau jadi bupati, kepala dinas, camat, kapolsek, kepala BPJS Kesehatan dan sebagainya, hakikatnya adalah pelayan masyarakat," tegasnya.
Ia menekankan, pemerintah bukanlah penguasa yang harus dilayani masyarakat. Sebaliknya, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Bupati itu pelayan masyarakat. Camat pelayan masyarakat, kepala desa juga pelayan masyarakat. Masyarakat adalah yang paling utama untuk kita perhatikan," ujarnya.
Bupati Iron juga menegaskan jika petugas kesehat macam-macam dalam melayani. Masyarakat diminta lapor dan langsung Whatsapp dirinya.
"Kalau betul petugas itu, tidak baik, tidak cepat melayani buat kesulitan masyarakat, wajib, orang itu pindah ke Sambelia,"tuturnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur H. L. Aries Fahrozi mengatakan keberadaan Puskesmas Sakra Timur diharapkan dapat membagi beban pelayanan yang selama ini ditangani Puskesmas Lepak.
"Beban Puskesmas Lepak sudah terbagi sekarang ke Puskesmas Sakra Timur. Harapan kita tentu kualitas layanan kesehatan di Puskesmas yang ada di Sakra Timur ini semakin baik, semakin bermutu," bebernya
Ia menegaskan pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap ramah, humanis, senyum, sapa, sopan santun dan kesabaran.
Menurut Aries, hal tersebut menjadi arahan Bupati Lombok Timur dalam setiap pengarahan kepada jajaran kesehatan agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ia menyebut pembangunan Puskesmas Sakra Timur telah lama didambakan masyarakat. Dengan diresmikannya gedung tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Sakra Timur semakin optimal.
Aries juga menyampaikan bahwa Puskesmas Sakra Timur akan dipersiapkan untuk menjalani proses akreditasi dalam tiga bulan ke depan.
"Insyaallah, kami rencanakan puskesmas ini akan diakreditasi pada bulan Desember 2026," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persyaratan akreditasi adalah puskesmas telah memberikan pelayanan minimal selama tiga bulan. Dengan demikian, pelayanan yang dimulai pada September, Oktober dan November akan menjadi dasar untuk pengajuan akreditasi pada Desember 2026.
Setelah proses akreditasi selesai, Puskesmas Sakra Timur ditargetkan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada awal 2027.
"Insyaallah pada Januari 2027, Puskesmas Sakra Timur bisa bekerja sama dengan BPJS dan kemudian bisa mandiri sepenuhnya sebagai puskesmas yang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di empat desa," Pungkasnya.
Usai penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, bupati bersama sejumlah tamu undangan meninjau langsung kondisi gedung Sakra Timur. (zaa)





follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami