BRI siapkan undian berhadiah untuk merchant UMKM pemakai QRIS

 

OPSINTB.com - Adopsi sistem pembayaran digital di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren percepatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) BRI di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Teknologi ini menjadi pilihan utama pedagang lokal karena menawarkan kemudahan transaksi non-tunai yang cepat, aman, dan efisien.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Allan Arya Utama dalam rilisnya,  menjelaskan keunggulan QRIS BRI tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga merchant. 

Masuknya dana yang langsung ke rekening BRI secara harian serta kemudahan pengelolaan transaksi melalui aplikasi BRI Merchant menjadi daya tarik utama. Kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia mengenai Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi hingga Rp500 ribu pada usaha mikro juga turut mendorong animo positif di lapangan.

"QRIS telah menjadi solusi praktis. Transaksi tercatat rapi, dananya cair cepat, dan bebas biaya untuk transaksi kecil. Ini sangat membantu usaha kami," ujar Allan..

Data Bank Indonesia mencatat peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS secara nasional, menandakan diterimanya pembayaran digital oleh masyarakat luas. 

Di Lombok Timur, komitmen BRI untuk mendukung ekosistem digital semakin kuat dengan dijalankannya berbagai program insentif dan pendampingan, termasuk fasilitas back office untuk pelaporan transaksi dan akuisisi merchant baru.

Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan lebih lanjut, BRI saat ini menyelenggarakan program Undian Merchant Untung Pakai QRIS BRI. 

Program berhadiah ini dirancang untuk mendorong para pedagang, termasuk di Lombok Timur, agar semakin aktif memanfaatkan QRIS BRI dalam transaksi harian.

Program undian akan dilaksanakan pada bulan Februari. Poin undian diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan merchant menggunakan QRIS BRI, di mana setiap transaksi Rp100 ribu akan dikonversi menjadi 1 poin (berlaku kelipatan).

Semakin tinggi volume transaksi non-tunai, semakin besar pula peluang merchant untuk mendapatkan kupon undian dan memenangkan hadiah.

Manfaat program ini bersifat multi-aspek. Bukan sekadar kesempatan mendapatkan hadiah, program ini juga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi pencatatan keuangan UMKM, menguatkan loyalitas pelanggan yang semakin akrab dengan pembayaran digital, serta membuka potensi pasar yang lebih luas berkat metode pembayaran yang modern.

Bagi pelaku usaha di Lombok Timur, momen ini merupakan peluang ganda. Di satu sisi, mereka dapat memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya tarik layanan dengan QRIS BRI. Di sisi lain, mereka berkesempatan meraih keuntungan tambahan melalui undian berhadiah tersebut.

Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, kebijakan yang mendukung, dan program apresiasi seperti ini, transformasi ekonomi digital di Lombok Timur semakin tertata, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM lokal. (red)

Banjir Kaliantan semakin meluas, warga minta pemerintah segera bertindak

 

OPSINTB.com - Warga Dusun Kaliantan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih dihantui rasa cemas akibat luapan Bendungan Embung Bedah.

Pasalnya, luapan itu merendam sebagian wilayah tersebut. Peristiwa ini membuat warga khawatir banjir semakin meluas dan menimbulkan penyakit. 

Pantauan opsintb.com, hingga saat ini banjir setinggi lutut orang dewasa merendam rumah warga, lahan pertanian hingga rumah ibadah. Beberapa warga masih bertahan di rumah, sebagiannya memilih mengungsi karena air sudah masuk ke dalam rumah. 

Salah satunya ialah, Ilang (58), banjir tersebut telah merendam rumahnya selama dua minggu lebih. Kini, banjir semakin meluas merembet ke rumah warga lain. 

“Kalau di rumah saya sudah masuk airnya, makanya saat ini kami mengungsi,” ujar Ilang, Rabu (4/2/2026). 

Tak hanya rumah, lahan pertanian milikinya sudah satu bulan terendam banjir.

Dia menceritakan, dulu hanya di kawasan tempat tinggalnya saja yang menjadi langganan banjir, tapi saat ini semakin meluas. 

Ilang khawatir, akibat dari banjir tersebut, akan berdampak pada lumpuhnya ekonomi masyarakat karena tidak bisa beraktivitas, serta kesehatan yang ditimbulkan dari banjir tersebut. 

“Tempat kami ini kan sudah kumuh, lagi ditambah banjir, sampah kiriman dan kotoran hewan juga terbawa banjir. Kalau begini terus takutnya anak-anak kami di sini nanti bisa saja kena penyakit kulit,” keluh Ilang. 

Senada, Samsul Hadi (37) warga lainya menambahkan, akibat dari banjir tersebut menyebabkan anak-anak di desanya tidak berani berangkat ke sekolah karena akses jalan yang dilalui juga tergenang. 

"Di sekolah mereka juga saat ini masih kebanjiran,” terang Samsul. 

Banjir tersebut, lanjut Samsul, disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan melupanya air Bendungan Embung Bedah hingga ke pemukiman warga.

Bendungan tersebut, imbuhnya, tidak memiliki jalur pembuangan sehingga air cepat meluap. 

“Kami harapkan kepada pemerintah untuk secepatnya membuat saluran pembuangan bendungan ini, jangan sampai menunggu kami semua tenggelam baru mereka bergerak,” ujarnya. (zaa)

Hasil tenun dan pertanian komoditas utama Koperasi Merah Putih Desa Sukarara

 

Foto: Kades Sukarara, Kecamatan Jonggat, H Saman Budi di lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

OPSINTB.com - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) akan memprioritaskan hasil tenun dan pertanian warga sebagai komoditas utama yang akan ditawarkan kepada masyarakat maupun wisatawan di gerai Koperasi Merah Putih. 

Kepala Desa Sukarara, H Saman Budi mengatakan, saat ini hasil tenun para penenun di desanya telah dilirik pasar luar negeri. Sehingga, menjadi daya tarik untuk dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih. ‘’Itu (hasil tenun) prioritas utama kami selain hasil pertanian,’’ katanya dikonfirmasi wartawan pada Rabu (4/2/2026).

Saman juga mengungkap, sangat mengapresiasi dan bersyukur atas pembangunan serta keberadaan Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Sebab, kata Saman, kendati hanya sebagian penerima manfaat, pembangunan Koperasi Merah Putih telah membuka lapangan kerja bagi warganya.

‘’Alhamdulillah, sangat bersyukur dan mengapresiasi sekali, karena masyarakat dapat bekerja di lokasi pembangunan,’’ tambahnya.

Koperasi Merah Putih Desa Sukarara saat ini telah mulai melakukan rekrutmen pengurus dan anggota. Pengurus terpilih pun telah mulai blusukan ke setiap dusun untuk melakukan sosialisasi.

‘’Mereka sudah mulai turun ke setiap dusun untuk sosialisasi tentang Koperasi Merah Putih,’’ tambahnya.

Adapun keputusan penentuan pengurus adalah hasil musyawarah desa. Dan telah merekrut anggota sebanyak 35 orang.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukarara, Rianim menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih ke depan diharapkan menjadi wadah dan penyerap hasil tenun warga. ‘’Mudah-mudahan bisa menjadi wadah bagi warga kami. Karena selama ini kami agak kesulitan memasarkan,’’ katanya.

Koperasi Merah Putih di Loteng dilaunching di Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur pada Juli 2025 silam. Koperasi Merah Putih diharapkan dapat mengatasi masalah rentenir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wan)

Kisah getir sepasang lansia di Batukliang

 

OPSINTB.com - Sehelai kelambu usang menjadi saksi getir kehidupan sepasang suami isteri yang tinggal di Dusun Sapit, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng). Pasangan tersebut yakni Amaq Alif (80 tahun) dan Inaq Raisah (78 tahun).

Mereka tinggal di sebuah gubuk reyot, berdinding pagar bambu yang telah mulai lapuk. Tak ada kompor gas. Hanya kepulan asap dari kayu bakar, saat mereka sedang memasak air untuk menyeduh kopi yang akan disuguhkan kepada wartawan.

Di gubuk tersebut, mereka hanya tinggal berdua. Sebab, anak pertama mereka merantau ke Malaysia, dan tak pernah sekalipun pulang menjenguk selama 20 tahun keberadaannya di Negeri Jiran.

Hanya anak kedua mereka, yakni Sardi yang datang menjenguk. Dengan keterbatasan ekonomi, Sardi tidak dapat berbuat banyak. ‘’Kondisi saya juga pas-pasan. Mengandalkan hidup dari bajak sawah dan buruh tani,’’ tutur laki-laki 45 tahun tersebut saat dikunjungi wartawan di rumah orangtuanya, Senin (2/2/2026).

Lebih parah lagi, di kediaman kedua lansia tersebut tidak ada mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai, sehingga keduanya harus tertatih menerobos hujan ke parit yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumahnya jika perut mulas atau ingin mandi.

‘’Ya, kasihan, tapi kondisi ekonomi kami tidak cukup untuk membuatkan mereka MCK,’’ kata Sardi.

Kepala Dusun Sapit, Yudi menyampaikan, rumah Amaq Alif dan Inaq Raisah sudah masuk perencanaan RTRH 2025, dan akan terlaksana pertengahan tahun 2026 ini.

‘’Rencananya pertengahan tahun 2026 ini dieksekusi, dan kami masih menunggu informasi selanjutnya,’’ terangnya.

Kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Agus Herianto menyatakan, pihaknya masih berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait agar rehab rumah kedua lansia tersebut bisa dilakukan secepatnya.

‘’Terkait rumah ini masih kita coba upayakan untuk koordinasi dengan pihak terkait,’’ kata Agus melalui pesan WhatsApp.

Pihaknya sebenarnya telah mengetahui usulan untuk perbaikan rumah tersebut telah disampaikan oleh Wabup Loteng kepada pihaknya. ‘’Tapi karena kegiatan belum mulai berproses, makanya kami akan tetap kawal usulan Pak Wabup di Selebung ini,’’ seraya menambahkan akan memberikan informasi lanjutan terkait masalah ini. (wan)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (19)

 

DPRD Lotim warning keras soal doubel transfer bantuan modal UMKM oleh BRI

 

Foto: Faruq Bawazier, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com - Penyaluran bantuan modal UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melalui bank mengalami masalah. Pasalnya banyak penerima yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Persoalan itu terjadi di Bank BRI sebagai penyalur. Jika tak dilakukan penyelesaian peristiwa ini bisa menjadi temuan dan memiliki konsekuensi hukum kedepan.

Merespons persoalan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Faruq Bawazier, menegaskan agar pihak BRI segera mengembalikan sisa dana double transfer ke kas daerah yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp 6,528 miliar.

Hal tersebut disampaikan Faruq usai rapat lanjutan antara DPRD Lombok Timur, pihak BRI, dan Dinas Koperasi terkait persoalan double transfer bantuan yang terjadi akibat kesalahan sistem.

“Dari hasil sinkronisasi data, dana yang benar-benar terjadi double transfer itu sekitar Rp 3,528 miliar, sedangkan total dana yang masih berada di BRI dan harus dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 6,528 miliar,” ucap Faruq kepada opsintb.com, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga 31 Januari 2026, BRI telah berhasil mengembalikan sekitar 46 persen dari dana double transfer tersebut. Sementara 54 persen sisanya dituntut DPRD agar segera dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah karena ini menyangkut keuangan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam rapat tersebut, pihak BRI mengakui bahwa double transfer terjadi akibat human error dalam proses penginputan data, sehingga menyebabkan kesalahan sistem. Namun demikian, Faruq menyebutkan bahwa masyarakat penerima bantuan telah menunjukkan itikad baik.

“Alhamdulillah, setelah BRI turun langsung bersama dinas terkait, masyarakat menyadari adanya kelebihan transfer dan siap mengembalikan dana tersebut,” katanya.

Berdasarkan data, dari sekitar 5.098 rekening penerima, hampir 2.000 rekening atau sekitar 46 persen telah mengembalikan dana yang diterima ganda.

Faruq menegaskan bahwa DPRD tidak menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut, namun menekankan bahwa dana kas daerah tidak boleh dipermainkan dan harus segera diselesaikan.

“Kita anggap ini kealpaan. Tapi yang kita tuntut sekarang adalah tanggung jawab. Dana daerah harus segera dikembalikan dan disalurkan kepada yang berhak,” ujarnya.

DPRD Lombok Timur bersama Dinas Koperasi akan terus memantau progres pengembalian dana tersebut secara berkala setiap dua minggu. Targetnya, seluruh dana dapat dikembalikan sebelum akhir Februari 2026.

“Kalau tidak ada itikad baik BRI dan masalah ini tidak segera diselesaikan, maka konsekuensi paling berat adalah proses audit dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum,” tegas Faruq.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong penyelesaian dengan cara persuasif. Dinas Koperasi juga menyatakan siap mendampingi BRI dalam proses penarikan dana dari masyarakat.

“Intinya masyarakat siap mengembalikan. Tidak benar kalau ada isu di luar bahwa masyarakat menolak mengembalikan dana. Kita harap BRI serius dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini,” terang Faruq. (zaa)

Satu dasawarsa, PWLT dan ITDC kolaborasi gelar ‘Mandalika Fun Art 2026’: Padukan seni, edukasi, dan pariwisata

 

OPSINTB.com - Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) siap menyulap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi pusat kreativitas anak melalui gelaran PWLT Mandalika Fun Art 2026. Acara yang mengusung konsep ‘Belajar Sambil Liburan’ ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026 mendatang.

Selain memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PWLT yang ke-10, ajang ini juga menjadi agenda strategis untuk memeriahkan tradisi budaya tahunan Pesona Bau Nyale. Suksesnya acara ini didukung penuh kolaborasi harmonis antara PWLT dengan ITDC, Dinas Pariwisata, serta Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua PWLT, Budiman menyatakan, tahun ini pihaknya sengaja menghadirkan skala acara yang lebih meriah dengan fokus utama pada generasi muda. ‘’Kami menyiapkan Lomba Mewarnai dan Fashion Show khusus untuk tingkat TK dan SD. Ini adalah ruang ekspresi seni bagi anak-anak agar mereka bisa mengenal lebih dekat kawasan Mandalika sejak dini,’’ ungkap Budiman, Selasa (3/2/2026).

Misi budaya dan literasi lebih dari sekadar kompetisi, Mandalika Fun Art 2026 membawa misi literasi mengenai legenda Putri Mandalika. Budiman menekankan pentingnya menghubungkan identitas budaya Sasak dengan kemajuan modernisasi KEK Mandalika saat ini.

‘’Kami ingin generasi muda tidak hanya bangga pada pembangunan fisik seperti Sirkuit MotoGP, tapi juga mencintai akar budayanya. Melalui seni, kami mengenalkan konsep pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif kepada masyarakat lokal agar mereka menjadi aktor aktif dalam pembangunan,’’ tambahnya.

Acara ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata keluarga, di mana para orang tua dapat mengajak anak-anak mereka berlibur sekaligus belajar di jantung pariwisata Lombok. (iwn)

Isu digusur, pelapak depan RSUD Praya resah

 

Foto: Lalu Rusdi, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Pol PP Loteng. (wan/opsintb)

OPSINTB.com - Sejumlah pedagang kaki lima yang mangkal di depan Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Lombok Tengah (Loteng) mengaku resa terkait informasi penggusuran lapak mereka yang diduga akan dilakukan oleh aparat Pol PP Loteng. 

Salah satu pedagang, Baiq Sahmen mengatakan, tidak tau harus memindahkan lapaknya jika penggusuran benar akan dilakukan. 

Dirinya mengatakan bahwa ia telah lama berjualan di lokasi tersebut, dan melapak merupakan satu-satunya sumber mata pencariannya selama ini. 

‘’Sudah tiga tahun lebih jualan di sini, dan dulu atas izin Direktur RSUD yang lama, Pak Langkir,’’ kata Baiq Sahmen dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Adapun terkait izin berjualan di depan RSUD merupakan  perintah dr Langkir, (pimpinan RSUD Praya) sebelumnya, di mana pada saat itu dr Langkir berjanji akan menyediakan tempat bagi mereka. 

‘’Sebenarnya Pak Langkir dulu yang kasih kami izin jualan di sini, dengan dalih sementara ada tempat atau lokasi lain, yang katanya akan disediakan pihaknya,’’ ujarnya. 

Selain Baiq Sahmen, ada puluhan pedagang yang mangkal di depan hingga samping RSUD Praya. Mereka menuntut pihak RSUD Praya seger memenuhi janji terkait pengadaan tempat mereka mangkal.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Loteng, Lalu Rusdi yang juga ikut terjun ke lokasi memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait hal tersebut. Dia membantah pihaknya akan melakukan penggusuran (hari ini, red). Pihaknya, lanjut Rusdi, hanya melakukan himbauan secara umum. 

‘’Artinya tidak hanya ke pedagang saja, tapi yang parkir di pinggir jalan juga kami himbau agar tidak parkir di bahu jalan, karena sempit. Sehingga dapat mengganggu aktivitas maupun kelancaran lalulintas,’’ ucapnya. 

Rusdi menerangkan, pihaknya sebagai penegak peraturan daerah (Perda) bertugas menegakkan Perda tersebut. Di mana dalam hal ini para pelapak telah melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, yang di mana para pedagang tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk berjualan. 

‘’Jadi, kami minta pedagang untuk patuh saja sesuai perda tersebut. Tidak menggunakan bahu jalan untuk berjualan,’’ terangnya. 

Dia mengatakan, tidak hanya melakukan himbauan di depan RSUD Praya saja, namun di Kota Praya secara umum. Pihaknya memberikan waktu 14 hari ke depan terhitung hari ini, sejak sosialisai diberikan ke para pedagang, hingga batas yang ditentukan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. 

‘’Jadi, kami himbau; kami memberikan jangka waktu 14 hari ke depan. Karena kalau tidak memberikan jangka waktu, mereka santai dan tidak akan mematuhi Perda tersebut,’’ ujarnya. 

Pihaknya telah menyiapkan SP 1 kepada para pedagang jika mereka tidak mengindahkan himbauan tersebut. ‘’Karena mereka jelas-jelas salah telah melanggar dan berjualan di atas drainase,’’ pungkasnya. (wan)