Labkesmas Lombok Timur belum beroperasi penuh, Dinkes masih tunggu perbup dan alat dari kementerian

 

OPSINTB.com - Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) telah selesai dibangun pada 2025 lalu. Namun demikian belum dapat beroperasi secara kelembagaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi menjelaskan, hal itu disebabkan masih berlangsungnya proses regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) serta menunggu kelengkapan alat kesehatan dari pemerintah pusat.

"Nanti setelah Perbup keluar, ini akan menjadi sebuah lembaga baru di Lombok Timur," ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/5/2026).

Meski belum resmi beroperasi secara kelembagaan, bangunan fisik Labkesmas telah rampung dibangun pada tahun 2025 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, untuk mendukung operasional secara penuh, pihaknya masih menunggu doping alat dari Kementerian Kesehatan melalui program Impuls. 

Menurut Aries, belum turunnya alat dari pusat menjadi salah satu alasan utama Labkesmas belum dioperasikan secara resmi. 

Kendati demikian, Dinas Kesehatan telah memanfaatkan bangunan tersebut secara terbatas dengan memindahkan Laboratorium kesehatan lingkungan yang sebelumnya berada di kantor Dinas Kesehatan ke gedung Labkesmas.

"Kalau Perbup sudah jadi dan alat sudah di-dropping dari pusat, maka akan kita resmikan. Sementara ini laboratorium kesehatan lingkungan yang sebelumnya ada di Dikes sudah kita pindahkan ke sana," katanya.

Ia menegaskan, layanan pemeriksaan yang saat ini dilakukan di gedung Labkesmas masih terbatas dan tetap mengatasnamakan Dinas Kesehatan karena masih menjadi bagian dari institusi tersebut.

Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan hanya fokus pada kualitas air, baik dari sisi kandungan kimia maupun bakteriologis. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan layak atau tidak digunakan masyarakat seperti tak adanya bakteri dan kuman lainnya.

Sementara itu, layanan untuk pemeriksaan sampel makanan, belum tersedia, masih dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Aries menjelaskan, alat yang digunakan saat ini masih merupakan alat lama milik Dinas Kesehatan yang dipindahkan sementara ke gedung Labkesmas. Langkah itu dilakukan agar bangunan tetap terawat sekaligus mulai difungsikan secara terbatas.

"Alat lama dari Dikes kita pindahkan ke sana supaya bangunan itu ada yang merawat dan bisa digunakan sementara walaupun pemeriksaannya masih terbatas," terangnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan air sebenarnya telah lama dilakukan di laboratorium Dinas Kesehatan Lombok Timur. Hanya saja, kini aktivitas tersebut dialihkan ke gedung Labkesmas sebagai bagian dari persiapan operasional.

Menurutnya, layanan pemeriksaan air dapat diajukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan daerah air minum (PDAM), perusahaan swasta, hingga masyarakat atau instansi lain yang membutuhkan pengujian kualitas air.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air tidak layak, maka pihaknya wedok akan memberikan rekomendasi penanganan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan.

"Nanti hasil kita keluarkan dan tentu ada treatment yang dilakukan pada sumber airnya. Kita biasanya memberikan rekomendasi kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan," bebernya

Dia menegaskan kembali, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait bantuan alat melalui program Impuls. Berdasarkan komunikasi terakhir, kementerian disebut berupaya merealisasikan pengiriman alat pada tahun ini.

Saat ini, tenaga kesehatan yang ditempatkan di gedung Labkesmas juga masih terbatas, diantaranya tenaga analis kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Lebih lanjut, Aries menjelaskan bahwa Labkesmas Lombok Timur nantinya akan berstatus Labkesmas Tier Dua atau level dua, yang berfungsi sebagai laboratorium rujukan bagi puskesmas di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pasalnya, pemeriksaannya tidak hanya air, tapi juga laboratorium darah dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya, termasuk kesehatan lingkungan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan, keberadaan Labkesmas diharapkan mampu memperluas layanan laboratorium kesehatan masyarakat di Lombok Timur.

Nantinya, berbagai jenis pemeriksaan yang belum tersedia di puskesmas dapat dirujuk ke Labkesmas untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium secara lebih lengkap.

"Kalau sudah beroperasi penuh, pemeriksaannya akan lebih banyak, lebih luas dan lebih kompleks," pungkasnya. (zaa)

Satgas MBG Loteng buka hotline pengaduan publik

 

OPSINTB.com - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Tengah (Loteng) membuka hotline pengaduan pelanggaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masyarakat yang merasa terganggu bisa menghubungi call center 112 milik Pemda Loteng dan 127 untuk Saluran Aduan Gizi Indonesia (SAGI).

‘’Jadi, melalui media kita sebarkan ya. Bebas pulsa. Sama dengan 112,’’ kata anggota Satgas MBG Loteng, H Lalu Herdan usai Rapat Evaluasi dan Koordinasi MBG Loteng di kantor bupati setempat, Selasa (26/5/2026).

Adapun hasil rapat tersebut, Satgas menemukan masih ada tujuh SPPG yang masih disuspensi karena masalah mendasar, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Oleh sebab itu, Satgas meminta pengelola dapur segera membenahi masalah tersebut agar dapur bisa beroperasi lagi.

‘’Ya, sejauh ini ada tujuh yang suspen, karena belum memenuhi syarat-syarat dari BGN,’’ kata Herdan.

Kabar baiknya, lanjut dia, 80 dapur SPPG yang suspen, 60-an di antaranya sekarang telah mulai beroperasi.

Dalam pertemuan awal Satgas dengan koordinator wilayah (korwil) MBG ini, ada beberapa permasalahan yang juga turut didiskusikan. Salah satu contoh, para camat yang sering menerima aduan dan kritik langsung dari warga terkait program MBG.

‘’Ini yang nanti akan diintensifkan karena kita semua sudah ada di Satgas sekarang. Jadi, semua harus ikut terlibat dalam hal tersebut,’’ ungkapnya.

Selain masalah SHLS dan IPAL, di lapangan, Satgas juga menemukan bau yang muncul dari dapur. Kemudian untuk menu, Satgas dan Korwil tidak membahas masalah tersebut, karena biasanya dikeluhkan oleh penerima manfaat, kata pria yang juga menjabat Kadis Kominfotik itu.

Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Loteng, H Lalu Firman Wijaya menekankan, MBG adalah program pemerintah yang harus didukung keterselenggaraanya karena berdampak secara positif terhadap pemda maupun masyarakat.

Sehingga, segala sesuatu, baik itu perizinan dan dampak langsung terhadap lingkungan harus diperketat. Karena itu, beberapa SPPG kemarin terkena suspen disebabkan mereka melanggar ketentuan itu.

‘’Karena memang mereka yang bermasalah, bukan kita. Mungkin belum memenuhi standar,’’ ujarnya.

Adapun rapat koordinasi dan evaluasi ini akan terus dilakukan secara periodik untuk memantau laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

‘’Ya, terus dipantau supaya rencana-rencana yang sudah ditetapkan berjalan baik,’’ demikian Firman. (wan)

Bank NTB Syariah dan Pemprov NTB luncurkan skema pembiayaan KUR bagi PMI dan peserta magang luar negeri

 

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan resmi menyelesaikan penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.

Kerja sama strategis ini menjadi solusi konkret pemerintah daerah dan perbankan syariah untuk memberikan akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan. Program ini sekaligus memutus rantai praktik rekrutmen ilegal atau non-prosedural yang sering merugikan calon tenaga kerja akibat keterbatasan pembiayaan dari pihak ketiga.

Respons Atas Tingginya Permintaan PMI NTB

Langkah ini diambil menyusul tingginya animo masyarakat NTB untuk bekerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyumbang PMI terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai kontributor tertinggi tingkat provinsi.

Sepanjang tahun 2025, tercatat 35.215 orang PMI asal NTB telah diberangkatkan. Untuk tahun 2026, proyeksi pemberangkatan diperkirakan stabil di kisaran 30.000 orang, ditambah minat peserta magang yang mencapai lebih dari 1.000 orang.

Plafon Rp10 Miliar untuk Tahun 2026

Menyadari potensi yang sangat besar tersebut, Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal sebesar Rp10 miliar pada tahun buku 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan Magang. Penyaluran bersifat fleksibel dengan pola top-up, sehingga anggaran dapat ditambah sesuai penyerapan dan kebutuhan di lapangan.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) finalisasi program, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen manajemen untuk menghadirkan layanan prima sesuai prinsip syariah dan tata kelola perbankan yang sehat.

Tiga Pola Pembiayaan KUR PMI dan Magang

Bank NTB Syariah menawarkan tiga pola pembiayaan yang adaptif:

1.  Pola Channeling
Kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi. LPK merekomendasikan calon nasabah, kemudian bank melakukan verifikasi, analisis kelayakan, dan pencairan setelah akad.

2.  Pola Langsung kepada PMI
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Khusus bagi calon PMI yang sudah terdaftar resmi di BP3MI dan memiliki visa kerja.

3.  Pembiayaan Khusus Peserta Magang
Kerja sama langsung melalui PKS dengan LPK resmi penyelenggara magang luar negeri bagi peserta yang lulus seleksi visa magang.

“Seluruh skema KUR yang kami susun wajib mematuhi ketentuan Permenko Bidang Perekonomian, termasuk Permenko Nomor 1 Tahun 2026. Pencairan dana baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang resmi terbit untuk memitigasi risiko NPF,” jelas Agus Suhendro.

Proses Verifikasi Paralel dan Mitigasi Risiko

Menjawab keluhan pengelola LPK mengenai biaya talangan, Bank NTB Syariah menerapkan verifikasi paralel (prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan) sejak masa pelatihan. Sehingga begitu visa terbit, dana dapat langsung cair.

Untuk menjaga rasio NPF di bawah 5% sesuai ketentuan OJK, pengembalian dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji bulanan di negara penempatan. Bank juga memperkuat kerja sama dengan perbankan global untuk mengelola remitansi. Keluarga inti (orang tua atau pasangan) wajib terlibat sebagai penjamin moral dan ikut menandatangani akad.

Fokus Pilot Project: Malaysia dan Jepang

Pemprov NTB memfokuskan tahap awal (pilot project) pada dua negara tujuan utama:

• Malaysia (Sektor PMI)

Plafon Rp10 juta – Rp80 juta. Dana digunakan untuk biaya riil persiapan (paspor, SKCK, BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan, medical check-up, tiket, dan visa). Untuk penempatan zero cost, dibuka pembiayaan modal kerja bagi P3MI resmi.

• Jepang (Sektor Magang)

Plafon Rp50 juta – Rp70 juta per peserta. Pembiayaan mencakup pelatihan bahasa N3, akomodasi, konsumsi, asuransi, dan visa magang, sejalan dengan kuota dari Kementerian Desa PDT.

Dukungan Penuh Pemprov NTB

Program ini didukung penuh Pemprov NTB. Disnakertrans NTB sedang mempercepat penyelesaian Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang progresnya sudah mencapai 80%. Sementara Biro Hukum Setda NTB menyusun Peraturan Gubernur (Perkada) untuk menyelaraskan program dengan Perda yang ada.

Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen memberikan pendampingan literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya. Dengan remitansi NTB yang mencapai Rp234 miliar (2023) dan Rp223 miliar (2024), pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat mengubah remitansi menjadi modal usaha produktif, menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, dan mengurangi kemiskinan di daerah. (red)

Pemkab Lombok Timur kembali mendapatkan WTP

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setelah sebelumnya tajun 2024 lalu mendapatkan hal serupa.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. 

LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi,  di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram. Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, Forkopimda NTB, dan Kepala Daerah serta Ketua DPRD lingkup Provinsi NTB, Senin (25/05/2026).

Bupati H Haerul Warisin, mengatakan semua itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas seluruh OPD dan dukungan DPRD, serta koordinasi yang baik termasuk pengawasan BPK. 

Bupati berjanji ke depan akan mempertahankan hal tersebut sebagai salah satu tolok ukur kinerja Pemda Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu dirinya mengapresiasi, kepada semua pihak dan meminta seluruh rekomendasi dapat segera diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Saya berkomitmen pemerintahannya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik," tegas Iron.

Kepala Perwakilan BPK RI NTB Suparwadi, dalam sambutannya pada kegiatan tersebut menjelaskan LHP terdiri dari dua buku. Yakni buku I yang memuat opini atas laporan keuangan dan buku II yang memuat hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah, di antaranya kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.

"Opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan, namun bukan jaminan tidak adanya penyimpangan di kemudian hari," paparnya. (red)

Satpol PP Loteng sita ribuan batang rokok ilegal

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng) bersama tim gabungan menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di sejumlah wilayah Loteng pada Senin (25/5/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 14.420 batang rokok tanpa cukai dari berbagai merek serta 885 TIS (tembakau iris siap jual).

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (KUKM) Satpol PP Loteng, H Ayuda, mengatakan operasi gabungan ini melibatkan berbagai unsur, seperti Bea Cukai Mataram, pihak kepolisian hingga TNI.

‘’Operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal ini menyasar tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Praya Tengah dan Praya Barat,’’ ujarnya.

Dari hasil razia tersebut, petugas menemukan ribuan batang rokok ilegal dengan rincian sebagai berikut: di Kecamatan Pujut; 1.920 batang rokok ilegal, di Kecamatan Praya Tengah; 3.980 batang rokok ilegal dan 555 TIS dan di Kecamatan Praya Barat; 8.520 batang rokok ilegal dan 330 TIS

Menurut Ayuda, Loteng saat ini menjadi salah satu sasaran empuk peredaran rokok ilegal. Karena itu, operasi gabungan pemberantasan akan terus dilakukan secara masif di seluruh wilayah.

‘’Kami mengimbau kepada seluruh pedagang, baik grosiran, toko maupun warung agar tidak memperjualbelikan rokok ilegal. Jika masih ditemukan, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa penyitaan bahkan proses hukum lebih lanjut sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,’’ tegasnya.

Ia menambahkan, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan cukai, tetapi juga merugikan pedagang itu sendiri.

Pihaknya berharap, melalui operasi yang terus digencarkan, peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga tidak ada lagi pedagang yang menerima maupun menjual rokok tanpa pita cukai resmi.

‘’Kami kembali mengimbau kepada para pedagang agar tidak membeli ataupun menerima tawaran penjualan rokok ilegal,” pungkasnya. (iwn)