Reses DPR RI Komisi V di Pringgabaya, H Abdul Hadi nyatakan dukungan kepada LHS: “Tim siap meriri, LHS siap meriri”

 

OPSINTB.com - Lebih dari 100 orang yang merupakan bagian dari tim pemenangan Lalu Herman Sugandi (LHS) menghadiri pertemuan bersama H. Abdul Hadi, Anggota DPR RI Komisi V, di Rumah Pemenangan LHS, Desa Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan agenda reses DPR RI dan dihadiri perwakilan dari masing-masing kekadusan, dengan lima orang perwakilan dari setiap kekadusan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan perjuangan sekaligus membicarakan peluang pembangunan Desa Pringgabaya menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027.

Dalam pertemuan itu, H. Abdul Hadi menyatakan dukungannya kepada LHS dalam perjuangannya menuju kursi Kepala Desa Pringgabaya. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk membantu mengupayakan akses terhadap berbagai program pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sahabat Perjuangan Sejak 2007

LHS menyebut H. Abdul Hadi sebagai sahabat seperjuangan yang telah melalui perjalanan panjang sejak 2007. Menurutnya, hubungan tersebut dibangun melalui proses perjuangan bersama hingga H. Abdul Hadi meniti karier politik di tingkat provinsi dan kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI.

“Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Anggota DPR RI Komisi V. Beliau adalah sahabat perjuangan saya sejak 2007. Kami berjuang bersama hingga beliau menjadi anggota DPRD Provinsi selama empat periode, sampai akhirnya melanjutkan kiprah ke DPR RI,” ujar LHS.

LHS mengatakan bahwa hubungan dan jaringan yang terbangun selama ini merupakan salah satu modal untuk memperjuangkan pembangunan Desa Pringgabaya. Ia menyebut jaringan tersebut tidak hanya berada di DPR RI, tetapi juga di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.

“Ini adalah salah satu jaringan yang saya miliki. Belum lagi jaringan di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. Kami ingin menyampaikan bahwa melalui jaringan yang luas ini, ke depan kita akan membangun Pringgabaya. Kita akan meriri,” tegasnya.

Perjuangkan Program Pembangunan untuk 20 Kekadusan

LHS menyoroti tantangan pembangunan Desa Pringgabaya yang memiliki 20 kekadusan. Menurutnya, keterbatasan anggaran desa menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah tersebut.

“Mengingat Dana Desa sekarang hanya sekitar Rp300 jutaan, dengan cakupan 20 kekadusan, tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran tersebut. Maka, melalui jaringan yang luas, kita akan berupaya memperjuangkan program-program pembangunan untuk masyarakat Pringgabaya,” lanjutnya.

LHS menyampaikan bahwa pembangunan desa membutuhkan upaya untuk membuka akses terhadap berbagai program pemerintah melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian untuk diperjuangkan antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), penataan lingkungan, serta program Desa Berdaya dan transmigrasi, berikut program pembangunan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program-program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi peningkatan kualitas rumah masyarakat, perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian, peningkatan akses sanitasi, penataan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Bagi LHS, upaya memperluas jaringan dan memperjuangkan akses terhadap program pembangunan menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan di 20 kekadusan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui berbagai jalur yang tersedia, tanpa hanya bergantung pada anggaran desa.

H. Abdul Hadi Sampaikan Rencana Bantuan BSPS 20 Unit

Dalam kesempatan tersebut, H. Abdul Hadi juga menyampaikan peluang dukungan program pembangunan bagi masyarakat Pringgabaya. Salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang disebut direncanakan sebanyak 20 unit untuk tahun 2027.

“Untuk 2027 ke depan, sudah disiapkan bantuan BSPS atau bedah rumah sebanyak 20 unit. Kalau jadi, bisa lebih banyak lagi yang diturunkan,” ungkap H. Abdul Hadi di Rumah Pemenangan LHS, Kamis (23/10/2026).

Sebagai Anggota DPR RI Komisi V, H. Abdul Hadi menyampaikan komitmennya untuk membantu mengupayakan program-program pembangunan yang relevan bagi masyarakat Pringgabaya.

Rencana bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu peluang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah. Namun, realisasi dan jumlah bantuan tetap mengikuti ketentuan program, ketersediaan alokasi, serta mekanisme penetapan penerima oleh instansi yang berwenang.

Selain BSPS, berbagai program lain yang berkaitan dengan infrastruktur, irigasi, sanitasi, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peluang pembangunan yang dapat dikomunikasikan dan diperjuangkan sesuai kebutuhan desa.

Tim Siap Meriri, LHS Siap Meriri

Pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 orang tersebut juga menegaskan semangat tim untuk meriri atau memperbaiki Desa Pringgabaya.

Meriri dimaknai sebagai ajakan bersama untuk membenahi desa melalui partisipasi masyarakat, kepedulian pemuda, keterlibatan berbagai unsur masyarakat, serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Bagi LHS, Meriri bukan sekadar slogan, melainkan gagasan untuk membangun desa dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, memperluas jejaring, memperjuangkan program pembangunan, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian bersama.

Ia berharap komunikasi dengan wakil rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pembangunan Desa Pringgabaya. Upaya tersebut diharapkan mampu melengkapi keterbatasan anggaran desa dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di 20 kekadusan.

“Melalui jaringan yang luas, kita akan berupaya mewujudkan Pringgabaya Meriri. Tim siap Meriri, dan LHS siap Meriri,” tutupnya.

Pertemuan yang dirangkaikan dengan reses DPR RI ini menjadi bagian dari dinamika menjelang Pilkades Pringgabaya 2027. Selain membicarakan dukungan dan hubungan perjuangan, pertemuan tersebut juga mengangkat pentingnya akses terhadap program pembangunan sebagai salah satu upaya menjawab kebutuhan masyarakat desa. (red)

Diantar ratusan pendukung, Muazzin gendong ibu saat daftar Pilkades Surabaya Utara

 

OPSINTB.com - Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, terasa berbeda. Di tengah langkah politik yang mulai ditempuhnya, Muazzin menghadirkan sebuah momen yang menyentuh hati ketika datang mendaftarkan diri dengan didampingi keluarga besar dan masyarakat.

Muazzin tidak datang sendirian. Ia diantar kedua orang tuanya, mertua, istri, anak, serta ratusan warga yang turut mengiringi langkahnya menuju tempat pendaftaran. Kehadiran mereka menjadi gambaran dukungan dan kebersamaan yang mengiringi niat Muazzin untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Tak hanya keluarga dan warga, mantan kepala desa sebelumnya juga turut mendampingi Muazzin saat mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Namun, ada satu momen yang membuat suasana pendaftaran terasa semakin hangat. Saat memasuki tempat pendaftaran, Muazzin terlihat menggendong ibunya hingga ke tempat duduk.

Momen sederhana itu menyimpan makna mendalam. Di tengah tekadnya melangkah menuju kontestasi Pilkades, Muazzin menunjukkan perhatian kepada sosok yang telah membesarkan dan mendampinginya sejak kecil. Kehadiran sang ibu bukan sekadar menemani proses pendaftaran, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan yang sedang ia tempuh.

Di balik langkah seorang anak yang ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, ada restu orang tua yang menjadi penguat. Ada pula keluarga yang membersamai, serta warga yang berharap agar niat baik tersebut dapat membawa manfaat bagi desa.

Muazzin mengatakan, keputusannya maju sebagai bakal calon Kepala Desa Surabaya Utara berangkat dari dorongan masyarakat dan sebagai pengabdian diri kepada masyarakat sekaligus mendorong perubahan di berbagai bidang.

Ia ingin pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurutnya, kemajuan desa harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

"Alasan saya mendaftar sebagai calon Kepala Desa Surabaya Utara tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, membawa perubahan dalam pembangunan dan infrastruktur, serta mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia," ujar Muazzin kepada opsintbcom saat wawancara. pada Jumat (23/10/2026),

Dalam mewujudkan gagasan tersebut, Muazzin memperkenalkan konsep SUTRA, yang merupakan singkatan dari Sejahtera, Unggul, Terkemuka, Ramah, dan Aman.

Baginya, lima nilai tersebut menjadi gambaran desa yang ingin diwujudkan. Ia meyakini, kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi utama sebelum desa mampu tumbuh menjadi wilayah yang unggul dan dikenal lebih luas.

"Ketika kita ingin desa kita maju, tentu masyarakatnya harus sejahtera terlebih dahulu. Setelah masyarakat sejahtera, desa akan menjadi unggul dan kemudian terkemuka, dikenal baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat," katanya.

Muazzin juga menilai kemajuan desa tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik. Karakter masyarakat yang ramah serta lingkungan yang aman menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan desa yang nyaman bagi seluruh warga maupun orang-orang yang datang berkunjung.

Ia berharap, semangat SUTRA dapat menjadi landasan untuk membangun Desa Surabaya Utara yang lebih sejahtera, berdaya saing, ramah, dan aman.

Di tengah proses Pilkades yang mulai berjalan, Muazzin juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi merupakan hal yang wajar. Karena itu, perbedaan dukungan tidak seharusnya merusak hubungan kekeluargaan maupun persaudaraan yang telah lama terjalin di tengah masyarakat.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya Utara agar tetap menjaga kondusivitas dan keamanan. Kita ingin pesta rakyat ini menjadi kegembiraan bersama. Jangan sampai karena berbeda pilihan terjadi perselisihan atau bahkan tidak saling tegur sapa," ungkapnya.

Menurut Muazzin, Pilkades semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar berpolitik secara dewasa, menghormati perbedaan, dan menjaga kebersamaan.

Baginya, siapa pun yang nantinya mendapat kepercayaan masyarakat, persatuan tetap harus menjadi hal utama yang dijaga.

"Melalui Pilkades ini, kita dididik untuk lebih dewasa dalam berpolitik. Tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Yang ada hanya persatuan," tegasnya.

Di antara orang tua , sosok Masiun, Ayah Muazzin, menjadi bagian dari momen yang penuh kehangatan tersebut. Ia mengaku bahagia dan gembira bisa mengantarkan anaknya mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Di balik kebahagiaan itu, terselip harapan sederhana dari seorang orang tua yang ingin melihat anaknya menjalankan amanah dengan baik dan tetap menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat.

"Mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang baik. Jangan sampai terjadi perselisihan dengan masyarakat. Itu pesan saya kepadanya," pesan Masiun. (fik)

Lotim juara bertahan TPAKD Award

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan prestasi gemilang di ajang TPAKD Award. TPAKD Lombok Timur kembali dinobatkan sebagai yang terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua. Bupati H. Haerul Warisin menerima langsung penghargaan tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar pada Kamis (22/10) di Jakarta.

Keberhasilan ini salah satunya didukung program unggulan Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program yang digulirkan sejak 2020 dan terus berlanjut hingga kini telah menyalurkan kredit tanpa bunga kepada 14.564 debitur, mencakup peternak dan pelaku UMKM, dengan total kredit lebih dari Rp 170 miliar serta total subsidi Rp 5,944 miliar.

Kesuksesan program Lotim Berkembang tidak terlepas dari sinergi erat dengan lembaga keuangan seperti BRI, BNI, BCA, dan Pegadaian. Rata-rata non performing loan (NPL) atau kredit macet berada di angka 1,03 persen. Fasilitasi dan pendampingan dari hulu hingga hilir juga menjadi kunci keberhasilan.

Pengembangan program TPAKD melalui Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) turut menyumbang prestasi TPAKD Lombok Timur. EPIKS diwujudkan dengan masuknya industri keuangan syariah ke pondok pesantren, meliputi pembukaan rekening, penyaluran gadai, cicil emas, tabungan emas, dan layanan lainnya.

Tak kalah penting, Program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR) berhasil mendorong literasi keuangan sejak dini. Hingga saat ini, total rekening pelajar di Lombok Timur mencapai 325.620 rekening dengan total tabungan lebih dari Rp 77 miliar.

Berbagai program yang dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama, yakni mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses layanan keuangan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Presiden, akses keuangan tidak hanya sebatas ketersediaan pembiayaan, tetapi juga memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan tumbuh, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat.

Presiden mengapresiasi peningkatan penyaluran kredit untuk rakyat yang saat ini mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran hingga Rp 400 triliun pada tahun mendatang untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan daerah. (red)

Wabup Edwin: Kelebihan satu ponpes harus bisa direplikasi di ponpes lain

 

OPSINTB.com - Lombok Timur memiliki 289 Pondok Pesantren (Ponpes). Setiap Ponpes punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan satu Ponpes diharapkan bisa direplikasi di Ponpes lain. Harapan ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya usai mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Kerja Sama Pondok Pesantren (FKSPP) Kabupaten Lombok Timur Periode 2026-2031.

“Masing-masing Pondok Pesantren pasti ada kelebihannya. Masing-masing Pondok Pesantren juga ada kekurangannya. Kelebihan satu Pondok Pesantren bisa direplikasi di Pondok Pensatren lainnya, begitu,” ungkapnya.

Wakil Bupati berharap FKSPP menangkap peluang pembinaan lewat replikasi dan menjembatani kerja sama Ponpes dengan lembaga lain. Ia merujuk beberapa Ponpes yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi melalui komoditas rentan.

“Peluang pembinaan Pondok Pesantren ini perlu ditangkap oleh forum. Akses program yang dapat dibawa terkait pemberdayaan Pondok Pesantren. Kan BI arahnya kebanyakan ke pemberdayaan, sehingga ponpes dapat dibiayai dari usaha sendiri,” jelasnya.

FKSPP diharapkan bermanfaat bagi seluruh anggota, termasuk membuat kode etik atau aturan hukum yang mencegah kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan Ponpes, terutama di Ponpes yang menyatukan santri dan santriwati.

Hal ini diingatkan Wabup terkait sejumlah kasus yang menimpa Ponpes di Lombok dan luar Lombok. Ia menyebutnya sebagai ujian bagi Ponpes.

Wabup juga berharap FKSPP mengkaji peraturan agar bisa menarik dana dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengembangkan program. Ia menekankan pentingnya kontribusi bersama antara Ponpes dan Pemerintah Daerah demi kemajuan Lombok Timur.

Ketua FKSPP Lombok Timur TGH. Muhammad Fikri menyebut organisasi ini sebagai wadah strategis pengembangan Ponpes. Ia mengajak seluruh anggota mengembangkan Ponpes dan menjaganya sebagai tempat aman.

Keberadaan FKSPP yang dinaungi Pemda dinilai sebagai bentuk pembinaan dan sinergi yang memudahkan komunikasi serta koordinasi.

“Forum ini menjadi wadah yang sangat strategis. Wadah yang menjadi poin penting pengembangan Ponpes di Lombok Timur,” ungkapnya, “Kita ingin mengatakan bahwa Ponpes yang ada di Lombok Timur terbuka kepada Pemda untuk memberikan pembinaa, untuk memberikan support,” tambahnya.

FKSPP diharapkan mewujudkan Ponpes yang Smart dan Mendunia. Kegiatan berlangsung Kamis (22/10) di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, dilengkapi penyampaian materi tentang masa depan dan pengembangan Ponpes, khususnya pendidikan Salafiyah.

Poin-poin penting tanggapan Bupati Pathul di paripurna DPRD

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng) H Lalu Pathul Bahri hadir dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu malam (21/10/2026). Kehadiran Pathul guna menjawab sederet catatan fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Anggaran 2027.

Adapun Pathul menyampaikan APBD 2027 sejumlah Rp 2,53 triliun akan diperuntukkan bagi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. ''Tidak hanya dihabiskan untuk operasional birokrasi saja,'' kata Pathul Bahri.

Ia juga menegaskan akan fokus pada pertanian dan nelayan, dengan mempersiapkan sarana produksi, mesin pertanian, dan akses teknologi agar biaya produksi lebih efisien dan hasil panen meningkat.

''Untuk nelayan fokus kita adalah perbaikan jaring ikan, perahu, peningkatan kapasitas nelayan, dan pendampingan kampung nelayan,'' tambahnya.

Selanjutnya Pemda melalui Dinas Koperasi akan membina KDMP, memfasilitasi NIB UMKM, peningkatan SDM, dan bantuan alat produksi serta sertifikasi produk.

Bupati Pathul juga menjawab Fraksi PPP dan NasDem soal perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan transportasi. Menurut dia, Pemda telah menganggarkan 50,8 miliar dari APBD murni untuk perbaikan sejumlah ruas jalan.

''Dalam beberapa hari sudah keluar hasil tender. 15 ruas fokus kita tahun ini, termasuk yang di perbatasan dengan kabupaten lain,'' ujarnya.

Selain itu, menanggapi sorotan Fraksi Demokrat dan PAN soal belanja pegawai, ia mengakui hal ini adalah kondisi secara nasional. ''Belanja operasi besar karena gaji untuk ASN, iuran BPJS kesehatan untuk UHC, BOS, dan operasional RSUD dan puskesmas,'' terang dia.

Oleh sebab itu, ia melanjutkan, pentingnya efesiensi belanja daerah dan optimalisasi PAD di tengah dinamika pemotongan anggaran dari pusat, harus memprioritaskan program yang mendesak dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada Senin (19/10), sebanyak 7 fraksi menyampaikan pandangannya terhadap nota keuangan APBD 2027. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi anggaran sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (wan)