Pemprov Sumsel studi tiru tata kelola IPR ke NTB

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan studi tiru ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah ini bagian dari upaya Sumsel menyiapkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan.

Studi tiru digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026). Rombongan Sumsel diterima Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Abul Chair, Kepala Dinas ESDM Samsudin, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa pengalaman NTB dalam menata pertambangan rakyat penting dipelajari. Aktivitas tambang berdampak langsung pada perekonomian dan lingkungan. “Kita tidak ingin daerah yang subur ini tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya,” ujarnya.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin menjelaskan, NTB memiliki 68 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di lima kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 16 blok sudah memiliki dokumen pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat (5 di Lombok Barat, 3 di KSB, 3 di Sumbawa, 4 di Dompu, dan 1 di Bima).

Proses lanjutan mencakup dokumen reklamasi pascatambang, sosialisasi, pembagian blok, serta verifikasi koperasi pengelola. Hingga kini, 21 koperasi mengajukan IPR dan tiga di antaranya sudah ditetapkan. Target utama IPR adalah menekan ilegal mining sekaligus memberikan legalitas kepada masyarakat setempat.

Penerbitan IPR melibatkan lintas OPD, termasuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, DPMPTSP, DLHK, dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap lokasi diverifikasi agar tidak menimbulkan konflik lahan, kawasan hutan, atau persoalan sosial. Retribusi IPR masih menunggu regulasi pusat, sementara Perda pendelegasian kewenangan minerba sedang dibahas DPRD NTB.

Samsudin menegaskan tiga fungsi IPR: meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjadi sumber PAD untuk pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyatakan kedatangan ke NTB untuk mempelajari tata kelola pertambangan rakyat, khususnya emas. Sumsel sudah memiliki WPR yang ditetapkan pusat, namun masih menghadapi persoalan legalitas dan keselamatan kerja. “Kami mau belajar agar tambang di Sumsel bisa legal, aman, dan manfaatnya dirasakan masyarakat lokal,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kekayaan alam dikelola masyarakat setempat, bukan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan.

Studi tiru ini diharapkan memperkuat kerja sama antardaerah dalam membangun tata kelola IPR yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga lingkungan. (red)

Tahapan Pilkades serentak di Lotim tunggu APBD perubahan

 

OPSINTB.com - Setelah Perda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diketok, tak membuat tahapan langsung tancap gas. Pasalnya Pemkab masih menunggu keputusan anggaran perubahan yang saat ini tengah menjadi pembahasan. 

Kepala Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali menegaskan, tahapan Pilkades baru sampai tahap persiapan revisi Perda dan Perbub. 

"Kita belum rapat, belum bersurat kapan waktunya kita membentuk panitia di desa-desa," kata Kadis PMD, Hambali, Kamis (20/8/2026). 

Tahapan selanjutnya bisa ditempuh jika anggaran perubahan sudah di ketok. Jadwal yang dimaksud ialah pembentukan panitia, bimbingan teknis penyususnan daftar pemilih, pembagian TPS, sampai dengan pemilihan. 

Pihaknya mengusulkan Rp 16 miliar namun disetujui hanya 14 miliar. Anggaran itu, kata dia, hampir 80 persen dihibahkan ke desa yang nantinya dikelola oleh panitia. 

"Sisanya sekitar Rp 1,9 miliar bakal dikelola oleh kabupaten," paparnya. 

Dia mengatakan, dengan rentang waktu pemilihan ini bakal dilakukan revisi jadwal. Pihaknya, akan melihat tahapan yang bisa di mepetkan atau bahkan dihilangkan. 

Pihaknya pun tidak berani mematok waktu pembentukan panitia di kabupaten mau pun desa sebelum APBD Perubahan di ketok. Selain, tahapan akan berjalan juga ada konsekwensi lain. 

"Kalau SK ditetapkan konsekwensi nya kan honor nantinya," terangnya. 

Sebelumnya Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, sempat menyinggung prihal perhelatan demokrasi di desa itu usai melantik Pj Kepala Desa, Selasa kemarin, 18 Agustus 2026. 

Menurut H Iron, pemerintah saat ini tengah merampungkan anggaran untuk kesuksesan pesta demokrasi tingkat desa itu agar bisa selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia mengatakan, anggaran direncakan disediakan sekitar Rp 14 miliar, dan tak ada dana shering dari Pemdes. 

"Insya Allah sebelum puasa sudah clear. Puasa itu sudah ada yang terpilih," kata H Iron, kepada awak media. (kin)

Diskominfotik Loteng rangkul BSSN tepis ancaman siber

 

OPSINTB.com - Diskominfotik Loteng bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk peningkatan keamanan ruang siber. Sinergi tersebut mengemuka dalam uji petik Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengamanan Ruang Siber dalam Mendukung Keamanan Nasional di semester pertama 2025.

Kepala Diskominfotik Loteng, H Lalu Herdan menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi dinasnya untuk semakin memperkuat sinergi dengan BSSN.

''Terutama dalam membangun tata kelola keamanan informasi, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi serangan siber,'' jelas Herdan di ruangannya, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi objek strategis pelaku peretasan. Oleh sebab itu, pemerintahan berbasis elektronik membutuhkan perlindungan yang memadai.

''Agar layanan publik tetap berjalan aman, andal, dan berkelanjutan,'' imbuhnya.

Kolaborasi dengan BSSN, Herdan melanjutkan, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah.

Sinergi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Tim Tanggap Insiden Siber Pemda Loteng dalam pencegahan, deteksi, dan pemulihan ketiga terjadi peretasan.

''Selain aspek teknis penguatan keamanan siber juga membutuhkan peningkatan kesadaran seluruh perangkat daerah dalam perlindungan data, pengamanan akun secara konsisten,'' katanya.

Dengan koordinasi yang semakin kuat ini, Pemda berharap perlindungan terhadap infrastruktur digital pemerintah terus ditingkatkan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

''Kami berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan BSSN sebagai bagian dari upaya mendukung keamanan ruang siber,'' tutup Herdan. (iwn)

Bupati Iron dorong Joben jadi bagian paket wisata unggulan Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, secara resmi membuka acara Opening Joben dalam rangka pemberian tanda batas Areal Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) yang berlokasi di kawasan Resort Tetebatu dan Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Lotim dalam mengembangkan dan mengintegrasikan potensi wisata alam di daerah. 

Pemerintah daerah mendorong pengelolaan kawasan wisata dengan mengoptimalkan kemampuan daerah, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bupati Haerul Warisin menyampaikan, rencana pengembangan kawasan wisata secara terintegrasi dengan menghubungkan sejumlah destinasi unggulan di Lombok Timur dalam satu paket perjalanan wisata.

"Saat ini saya sedang berpikir bagaimana kita memaketkan Joben dengan Tetebatu, Tetebatu dengan kawasan Ekas, dan Ekas dengan Sembalun," ucap Bupati Iron.

Jadi, jika empat titik saja yang dapat dikunjungi dalam satu hari, ditambah Pantai Pink, sebutnya, maka target kunjungan wisatawan akan tercapai. 

Menurutnya, konsep integrasi destinasi tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih beragam sekaligus meningkatkan lama kunjungan wisatawan di Lombok Timur.

H Iron menegaskan bahwa pengembangan kawasan wisata tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

"Pembangunan fasilitas pendukung, termasuk homestay, akan diarahkan agar tidak menghilangkan kondisi alami kawasan," katanya. 

Selain pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah juga melihat peluang ekonomi lain dari potensi sumber daya alam yang ada. Salah satunya adalah pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang bersumber dari mata air pegunungan di kawasan tersebut.

Pengelolaan potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran BUMD.

"Kita akan selesaikan satu per satu. Fokus kita sekarang adalah memastikan paket wisata ini berjalan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor yang akan membangun fasilitas pendukung," bebernya

Bupati berkomitmen meningkatkan berbagai fasilitas pendukung pariwisata di kawasan tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

"Dengan konsep pengembangan yang terintegrasi dan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, kawasan Joben, Tetebatu, Ekas, Sembalun hingga Pantai Pink diharapkan dapat menjadi rangkaian destinasi unggulan yang semakin memperkuat sektor pariwisata Lombok Timur," pungkasnya. (zaa)

Tingkatkan ekonomi lokal, Tim Universitas Cordova sulap ikan gabus Desa Meraran jadi bakso premium

 

OPSINTB.com - Tim dosen dari Universitas Cordova yang diketuai oleh Lidiawati, bersama anggota Sahratullah, dan Sumarlin, melaksanakan program pemberdayaan berbasis masyarakat di Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Program yang berlangsung pada 19 Juli 2026 ini menyasar Kelompok Wanita Istri Nelayan sebagai mitra utama untuk menciptakan produk unggulan desa.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya potensi ikan gabus (Channa striata) di Danau Lebo’ Desa Meraran yang selama ini hanya dijual segar atau menjadi ikan asin tradisional dengan nilai jual rendah. Padahal, ikan gabus memiliki kandungan protein dan albumin yang sangat tinggi, yang bermanfaat bagi penyembuhan luka dan kesehatan balita. Untuk meningkatkan nilai tambah tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa diversifikasi produk menjadi bakso ikan gabus yang higienis dan memiliki daya simpan lebih lama. 

Proses pemberdayaan dilakukan melalui lima tahapan sistematis, mulai dari persiapan, sosialisasi, hingga pelatihan teknis produksi dan manajemen. Masyarakat tidak hanya diajarkan cara mengolah ikan, tetapi juga didukung dengan implementasi teknologi tepat guna, seperti penggunaan mesin penggiling daging stainless steel, mesin pencetak bakso otomatis, dan teknologi pengemasan vakum (vacuum sealer).

"Kami ingin mengubah paradigma mitra dari sekadar penjual ikan mentah menjadi produsen pangan olahan premium," ujar tim pelaksana dalam laporannya. 

Hasilnya sangat signifikan, kapasitas produksi kelompok kini meningkat drastis mencapai ±5 kg per mingu atau sekitar 1500 butir bakso. Selain itu, produk "Bakso Ikan Gabus Meraran" kini memiliki desain label kemasan yang informatif dan dipasarkan secara digital melalui WhatsApp Business serta media sosial.

Foto: Kelompok Wanita Istri Nelayan Desa Meraran ubah ikan gabus jadi bakso premium.

Keberhasilan program ini juga diperkuat dengan adanya jejaring kemitraan strategis. Bakso ikan gabus tersebut telah disepakati untuk menjadi menu tambahan di Posyandu melalui kerja sama dengan BUMDes Meraran sebagai upaya pencegahan stunting di desa.

Melalui program ini, diharapkan Kelompok Istri Nelayan Desa Meraran dapat terus mandiri secara ekonomi dan menjadikan bakso ikan gabus sebagai ikon produk lokal yang berdaya saing tinggi, sejalan dengan konsep One Village One Product (OVOP). (red)

Gazali Alba 05, penyebar wabah fomo

 

OPSINTB.com - Di negeri yang sudah kebal terhadap berita korupsi dan bencana alam, ternyata masih ada satu hal yang mampu membuat warga Lombok panik massal. Bukan juga gempa, banjir atau harga BBM naik.

Tapi cukup satu laki-laki, semua riuh itu tercipta. Gazali Alba 05 membuka mulut massa pun menyemut. 

Lelaki asal Panggongan, Sakra Barat, itu tak perlu aneh-aneh, tapi cukup berdiri di atas panggung sambil memegang mic, maka seluruh ekosistem digital pulau ini langsung mengalami kerusakan sistem. 

Namanya Gazali, vokalis Alba 05. Membuat alogritma kriting dibuatnya. Atau, dalam bahasa yang lebih jujur, virus FOMO (Fear of Missing Out) berbentuk manusia yang paling efektif sepanjang sejarah NTB.

Setiap kali ia menyanyi, gejala-gejalanya selalu sama. Jantung netizen berdegup tidak teratur. Ibu jari gemetar membuka TikTok. Status WhatsApp grup desa berubah menjadi pusat komando darurat. 

“Siapa yang di lokasi? Tolong live!”, “Ada yang rekam full enggak?”, “Aku ketinggalan lagi, hidupku sia-sia,".

Seolah-olah jika tidak menyaksikan Gazali merintih di lagu Berangen malam itu, mereka akan kehilangan hak sebagai warga Sasak seutuhnya.

Yang paling menggelikan, wabah ini sama sekali tidak membutuhkan vaksin. Justru semakin banyak orang yang “terinfeksi”, semakin cepat penularannya. 

Satu video short berdurasi 30 detik sudah cukup untuk menjangkiti ribuan orang dalam hitungan jam. Orang yang kemarin masih sibuk mengejek konten cringe, hari ini sudah menulis caption panjang penuh air mata palsu. “Baper banget sumpah”, tulis mereka, sambil diam-diam menghitung berapa banyak saweran yang masuk ke panggung.

Dan di sinilah ironi paling kejamnya. Budaya yang dahulu dinikmati dengan tenang di bawah pohon beringin, kini berubah menjadi konten darurat 24 jam. 

Gazali tidak perlu mengeluarkan statement, tidak perlu drama, tidak perlu skandal. Cukup ia menyanyi dengan wajah sedikit sedih, maka algoritma dan netizen akan bekerja sendiri menjadi mesin propaganda FOMO paling canggih. Ia hanya berdiri di sana. Kita yang sibuk menghancurkan kewarasan sendiri.

Sebenarnya, jika diteliti lebih dalam, Gazali hanyalah gejala. Penyakit aslinya adalah kita. Kita yang sudah terlalu kosong, terlalu lapar akan validasi emosional, terlalu takut ketinggalan apa pun yang sedang viral. Maka ketika muncul seseorang yang suaranya “enak didengar sambil nangis”, kita langsung menjadikannya “nabi”. “Nabi” FOMO.

“Nabi” yang diutus khusus untuk mengingatkan kita betapa rentannya jiwa-jiwa yang sudah kecanduan notifikasi.

Jadi, selamat datang di era baru. Era di mana satu vokalis cilokak dari desa kecil mampu membuat satu pulau mengalami panic attack kolektif setiap minggu. Gazali tidak sedang menyanyi. Ia sedang menyebarkan wabah. Dan kita, dengan sukarela, antre menjadi pasien berikutnya. (red)

Pemkab Loteng bidik angka kemiskinan turun jadi 10,30 persen di 2026 dengan strategi 3 pintu

OPSINTB.com - Wakil Bupati Loteng, H Muhammad Nursiah menyebut, angka kemiskinan Loteng pada 2025 menyentuh angka 10,68 persen. Angka tersebut menempatkan daerah ini berada di urutan ketiga terendah di NTB setelah Kota Mataram dengan persentase 10,55 dan Kota Bima 10,61 persen.

''Angka itu turun dari 12,07 persen pada 2024. Target kita kemiskinan kembali turun sekitar 10,31 persen di 2026,'' sebut Wabup Nursiah dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah di ballroom kantor bupati setempat, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan, kendati mengalami penurunan Pemda akan terus memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi.

Beberapa contoh, Nursiah melanjutkan, Kecamatan Pujut memiliki angka 11,77 persen atau 16.037 jiwa, Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa, dan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.

''Ke depan, kita akan terapkan strategi ''3 pintu''. Strategi tersebut diarahkan agar program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,'' ulasnya.

Adapun pintu pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui JKN, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan BLT.

Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, peternakan, perikanan, dan program padat karya.

''Sementara pintu ketiga kita fokus pada pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan RTLH, penyediaan air minum, sanitasi, dan peningkatan akses pendidikan,'' papar Nursiah.

Pihaknya berharap, melalui 3 pintu itu, kemiskinan diharapkan tidak hanya turun, tapi memberikan dampak nyata berupa berkurangnya beban hidup masyarakat, peluang pendapatan meningkat, serta membaiknya kualitas hunian dan layanan dasar.

Sementara itu, Kepala BPS Loteng, M Jupri Sardi menyatakan, salah satu indikator kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat miskin berdasarkan hasil survei lapangan.

Oleh sebab itu, kolaborasi stakeholder terkait dalam mempercepat kemiskinan ekstrem harus digenjot maksimal.

''Program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan menggunakan indikator yang terukur, sehingga intervensi pemerintah dapat semakin tepat sasaran,'' pungkasnya. (iwn)