Pemkab Loteng awali Safari Ramadhan dari Batukliang dan Janapria

 

OPSINTB.com - Kegiatan Safari Ramadhan yang merupakan program rutin Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah dimulai pada malam ketiga Ramadhan 1447 Hijriah atau Jumat (20/2/2026).

Tim A yang dipimpin Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri bergerak ke Masjid Al Huda Desa Mantang, Kecamatan Batukliang. Sedangkan Tim B yang dipimpin Wakil Bupati, H Muhammad Nursiah melakukan safari di Masjid Al Abror Desa Janapria, Kecamatan Janapria.

Untuk diketahui, Safari Ramadhan tahun ini dilakukan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana pada pelaksanaan tahun ini safari dilakukan di masjid setelah pelaksanaan salat isya serta tarawih berjamaah bersama masyarakat. Sedangkan pada tahun sebelumnya, safari dilakukan di ruang terbuka kantor camat setempat.

Dalam Safari Ramadhan tahun ini, Pemkab Loteng akan memberikan santunan terhadap 100 orang anak yatim-piatu di masing-masing kecamatan.

Dalam sambutannya, Pathul menyampaikan beberapa program pemerintah yang sedang berjalan dan diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, program pembangunan yang dikerjakan pada anggaran pemerintah daerah 2026 di Kecamatan Batukliang adalah seperti infrastruktur, baik itu jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.

‘’Koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat akan kita bangun di Desa Beber,’’ kata Pathul.

Sementara itu, dari Masjid Al Abror Desa Janapria, Wakil Bupati, H Muhammad Nursiah menyampaikan, safari kali ini menjadi kesempatan bertatap muka antara masyarakat dan seluruh unsur pelayanan. ‘’Terutama pihak desa dengan para kepala perangkat daerah agar koordinasi lebih mudah, baik terkait kesehatan, jalan, dan pendidikan,’’ ujar Nursiah.

Masyarakat juga menyampaikan beberapa keluhan. Semisal kerusakan jalan Montong Gamang-Praya Timur akibat tingginya curah hujan dan mobilisasi kendaraan. Selain itu, kalangan pemuda berharap adanya penambahan fasilitas lapangan, karena saat ini hanya tersedia satu lapangan di Desa Janapria yang belum menampung seluruh aktivitas kepemudaan.

‘’Kami harap Safari Ramadhan ini menjadi ruang dialog sekaligus langkah konkret pemerintah dalam merespon kebutuhan warga,’’ kata salah seorang pemuda. (wan)

Investor tegaskan komitmen, Lombok disiapkan jadi kawasan Eco Tourism berkelas dunia

 

OPSINTB.com - Komitmen pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok kembali ditegaskan dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan manajemen PT Lombok Property Ventures. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan investor.

President Director PT Lombok Property Ventures, Anas Moukhlis menyampaikan, pihaknya memiliki visi jangka panjang menjadikan Lombok sebagai kawasan eco tourism berkelas dunia. Menurutnya, pengembangan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam, budaya, serta keseimbangan sosial masyarakat sekitar kawasan.

Dalam waktu dekat, perusahaan akan membuka Mandala Eco Resort dan Jaya Vila Resort sebagai proyek percontohan kawasan wisata ramah lingkungan. Kedua resort tersebut dirancang dengan konsep pembangunan berkelanjutan, mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta desain arsitektur yang menyatu dengan karakter alam Lombok.

Selain itu, sejumlah proyek lanjutan seperti Mandala Terraces, Mandala Signature, Luxury Cliff, dan The Nest Project saat ini tengah memasuki tahap perizinan. Seluruh proyek tersebut dirancang terintegrasi guna membentuk ekosistem pariwisata premium berbasis prinsip eco tourism.

Di sisi lain, pembangunan AWANARA Resort di kawasan Pengantap juga terus menunjukkan progres. Kawasan ini akan dikembangkan secara bertahap dengan target sekitar 255 unit vila, menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pasar.

Skala pengembangan tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari total rencana pengembangan, kontribusi pajak yang diperkirakan disetorkan kepada pemerintah daerah mencapai sekitar Rp21 miliar per tahun.

Sementara itu, Asset & Legal Manager PT Lombok Property Ventures, Busran Ekamayadi, M.Tr.Par, memastikan seluruh perizinan proyek masih dalam proses penyelesaian sesuai regulasi yang berlaku. 

" Perusahaan berkomitmen menjalankan seluruh tahapan administrasi secara transparan dan taat hukum sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik." tegas Busran Ekamayadi, Jumat, 20 Februari 2026.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan komitmen investasi berkelanjutan, Lombok diharapkan terus berkembang sebagai destinasi eco tourism unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (red)

Teluk Ekas Lombok resmi jadi pusat riset rumput laut dunia

 

OPSINTB.com - Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas, Lombok Timur, sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut Tropis Dunia, sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menegaskan, penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi fondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (red)

Gubernur Iqbal mutasi 392 pejabat: Harus komitmen terhadap sumpah jabatan!

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026), sebagai bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Iqbal memutasi sebanyak 392 pejabat Eselon III dan IV OPD lingkup Pemprov NTB. Rinciannya, 147 pejabat Eselon III dan 245 pejabat Eselon IV. Mutasi sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan ini turut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta ratusan pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat yang dilantik ditargetkan mulai menjalankan tugas pada Senin (23/2/2026) mendatang. 

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya komitmen, integritas, serta penguatan sistem karier berjenjang dalam birokrasi.

Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan struktural mengalami penghapusan sehingga terjadi penyesuaian posisi di berbagai OPD.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari proses seleksi, Pemprov NTB telah melaksanakan mekanisme uji kompetensi (beauty contest) guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Gubernur menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan, bahwa jabatan Eselon III memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, sekaligus menjadi tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Oleh karena itu, pejabat Eselon III dipandang sebagai calon pemimpin masa depan di lingkungan Pemprov NTB.

“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Eselon IV disebut sebagai jabatan kaderisasi awal. Gubernur menitipkan kepada para pejabat Eselon III untuk membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan lebih mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional semakin menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN.

Dalam penutup sambutannya, Gubernur memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.

“Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” pesannya.

Gubernur juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier kepada siapa pun, melainkan membangun kepercayaan diri, bekerja dengan kinerja terbaik, serta menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan percepatan kinerja pelayanan publik di Provinsi NTB. (red)

Tercatat 95 ribu warga Lombok Timur dinonaktifkan dari BPJS PBI

 

OPSINTB.com - Sebanyak 95 ribu lok warga Kabupaten Lombok Timur dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Penonaktifan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah menjelaskan, total masyarakat yang ditanggung melalui program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di Lombok Timur mencapai 282.652 jiwa.

Periode Agustus hingga Desember 2025, tercatat 33.354 jiwa mengalami penonaktifan. Selanjutnya bulan Januari 2026, sebanyak 61.871 peserta PBI dinonaktifkan akibat perubahan status ekonomi dari desil lima ke desil enam.  

"Jika ditotal, jumlah warga terdampak penonaktifan mencapai sekitar 95 ribu jiwa," ucap Siti Aminah, Kamis (19/2/2026).

Menurut Siti Aminah, pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti kebijakan tersebut. 

Dinas Sosial, imbuhnya, telah bersurat ke pemerintah desa dan kelurahan, serta berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Proses reaktivasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu, tergantung jadwal pemutakhiran data dari pusat.

"Penonaktifan kepesertaan ini terjadi akibat perubahan status ekonomi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional," terangnya.

Kenaikan desil dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kepemilikan aset tanah, keterkaitan data perbankan, hingga penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk aktivitas kredit atau pinjaman daring.

Pasien dengan kondisi khusus seperti yang menjalani cuci darah rutin, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan selama proses administrasi berlangsung.

Kebijakan pemerintah pusat yang menyebutkan sekitar 105 ribu peserta secara nasional tetap dibayarkan iurannya selama tiga bulan.

"Dinas Sosial Lombok Timur masih menunggu kepastian jumlah warga daerah yang termasuk dalam kategori tersebut," pungkasnya. (zaa)

Dinsos Lombok Timur jamin tindak lanjuti semua laporan dari warga

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, memastikan setiap laporan masyarakat yang masuk berkaitan dengan kondisi sosial bakal sesegera mungkin ditindak lanjuti. Termasuk prihal kemiskinan ekstrem dan rumah tidak layak huni.

Selama ini, kata dia, tidak ada laporan dari masyarakat atau pemerintah desa, lantaran itu pihaknya tak dapat melakukan tindakan. Dia memastikan dirinya begitu laporan diterima, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pilar sosial di tingkat desa, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk melakukan asesmen.

“Kalau tidak ada laporan dari masyarakat, kami tidak bisa menindaklanjuti. Tapi begitu ada laporan, kami langsung berkoordinasi dengan pihak, kami di desa seperti PKH, untuk melakukan assessment," ucap Siti Aminah, Kamis (19/2/2026).

Terkait itu, pihaknya bekerja sama dengan desa yang mengusulkan, lalu kami menindaklanjuti melalui operator desa untuk melakukan pengentrian dan pemutakhiran data.

Ia mencontohkan adanya laporan dari warga di Kecamatan Suela yang langsung ditindaklanjuti setelah menerima informasi dari bawah. Dinas Sosial bersama pemerintah desa bersinergi dalam proses verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan.

Terkait masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, Siti Aminah mempersilakan warga untuk menyampaikan langsung ke pemerintah desa atau operator desa. 

Warga juga dapat melapor langsung ke Dinas Sosial dengan membawa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dilakukan pengecekan posisi desil dan riwayat bantuan yang pernah diterima.

“Kami tetap melakukan koordinasi dengan desa, karena desa yang lebih tahu kondisi masyarakatnya. Mereka yang paling dekat dengan warga dan memahami situasi di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait rumah tidak layak huni, ia menyebut proses penanganannya melibatkan dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemerintah desa terlebih dahulu akan mengecek status kepemilikan tanah. Jika status tanah jelas, maka dapat diajukan ke OPD yang menangani program perbaikan rumah.

Berdasarkan data dalam sistem yang mengacu pada pembaruan berbasis data BPS, saat ini terdapat lebih dari 84 ribu warga Lombok Timur yang masuk kategori miskin ekstrem. 

Namun, Siti Aminah menegaskan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran.

“Data kemiskinan sangat dinamis. Bisa berubah sesuai pembaruan di sistem,” pungkasnya. (zaa)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (29)

 

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (28)