Muna Pa’a Dompu hadir dengan inovasi pewarna alam

 

OPSINTB.com - Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan produk kerajinan lokal berbasis potensi daerah. Setelah melalui proses pembinaan dan kolaborasi antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Dekranasda Kabupaten Dompu, para perajin, serta dunia pendidikan, tenun Muna Pa’a dengan pewarnaan alam kini berhasil diwujudkan dan siap diperkenalkan ke pasar yang lebih luas.

Produk tenun Muna Pa’a dengan pewarnaan alam tersebut diperkenalkan dalam ajang Kriya Nusa yang dihadiri lebih dari 400 peserta Dekranasda se-Indonesia, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal atau Bunda Sinta, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Dompu menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan kolaboratif mampu melahirkan produk kerajinan yang memiliki nilai tambah sekaligus mengangkat potensi lokal.

“Karena hari ini Dompu sudah menepati janjinya. Setelah dua kali dari Dekranasda Provinsi bekerja sama dengan teman-teman Dekranasda Kabupaten Dompu melakukan pembinaan untuk bisa mengeluarkan Muna Pa’a dan pewarnaan alamnya, sesuai janji, Kriya Nusa akan menjadi momentum pertama untuk launching,” ujar Bunda Sinta.

Ia mengatakan, selama satu tahun terakhir Dekranasda Provinsi NTB memberikan perhatian terhadap pengembangan Muna Pa’a Dompu, khususnya melalui inovasi penggunaan pewarna alam. Hasil pembinaan tersebut kini menjadi momentum penting bagi para perajin untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

“Terima kasih teman-teman di Dompu, keren banget. Ini yang sudah diharapkan. Jadi setahun ini full kita banyak fokus di Muna Pa’a-nya Dompu dan ini adalah momen gongnya,” ungkapnya.

Bunda Sinta menegaskan, keberhasilan Dompu juga dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lainnya di NTB untuk terus mengembangkan produk kerajinan unggulan daerah masing-masing.

“Buat teman-teman kabupaten/kota lainnya bisa dilihat, tidak ada yang tidak mungkin. Dulu Dompu tidak punya Muna Pa’a dengan sistem pewarnaan alam. Sekarang sudah punya, sudah siap dipasarkan dan kita bawa lebih nasional lagi,” katanya.

Pengembangan Muna Pa’a tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Proses pelatihan dan pengembangan dilakukan melalui Dekranasda serta SMK Kreatif We Save Dompu. Para siswa turut terlibat dalam proses pengolahan benang menggunakan pewarna alam, sementara proses penenunan dilakukan oleh para perajin di Kabupaten Dompu.

“Ini sistem kolaborasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Dompu. Pelatihan dilakukan di Dekranasda dan juga di SMK Wicaksana Dompu. Sekarang penenunannya dilakukan oleh para perajin. Benang yang diwarnai dengan pewarnaan alam dikerjakan oleh adik-adik SMK,” jelas Bunda Sinta.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, Dekranasda, perajin, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan regenerasi perajin sekaligus meningkatkan kualitas produk kerajinan daerah.

Bunda Sinta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pengembangan tersebut. Ia berharap Muna Pa’a dengan pewarnaan alam dapat terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi produk kerajinan khas Dompu, tetapi juga mampu menembus pasar nasional.

“Jadilah hasilnya seperti ini. Super happy. Terima kasih teman-teman di Dompu. Ini keren dan sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan,” pungkasnya.

Keberhasilan pengembangan tenun Muna Pa’a berbasis pewarnaan alam tersebut menjadi salah satu contoh bahwa potensi kerajinan daerah dapat dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Produk tersebut diharapkan semakin memperkuat identitas kerajinan NTB sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para perajin dan generasi muda. (red)

Cegah kekerasan dan pernikahan anak, sekolah harus jadi ruang aman

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB bersama Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) memperkuat upaya pencegahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, dan pernikahan usia anak dengan membangun kesadaran sejak lingkungan sekolah. Sekolah didorong bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh, berprestasi, dan membangun masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua BKOW Provinsi NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, saat sosialisasi dan dialog bersama siswa-siswi SMAN 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (22/9/2026).

Di hadapan para guru dan pelajar, Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa tingginya persoalan kekerasan dan masalah sosial di NTB harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar kasus tidak terus bertambah dan sekolah benar-benar menjadi lingkungan yang memberikan rasa aman kepada anak dan orang tua.

“Hari ini kita semua sadari, di Nusa Tenggara Barat kita memiliki angka yang cukup tinggi. Angka ini tidak boleh bertambah dan harus berhenti pada titik ini,” tegasnya.

Ia berharap tidak ada lagi orang tua yang merasa khawatir ketika melepas anaknya pergi ke sekolah atau ragu menitipkan anak kepada lembaga pendidikan.

Karena itu, Umi Dinda meminta tenaga pendidik tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu mengayomi dan membangun lingkungan sekolah yang sehat. Sementara kepada para siswa, ia mengingatkan agar perbedaan latar belakang sosial tidak menjadi alasan untuk merendahkan atau melakukan perundungan terhadap teman.

“Kalian di sini bukan untuk menunjukkan bahwa ‘Saya anak orang paling berada’ atau memiliki orang tua berpendidikan lebih tinggi. Anak-anakku semua hadir di sini untuk mengikat tali persaudaraan, persahabatan, dan menjadi satu kekuatan untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Selain kekerasan dan perundungan, Wagub memberi perhatian khusus terhadap pencegahan pernikahan usia anak. Menurutnya, masa sekolah harus dimanfaatkan untuk membangun pengetahuan, karakter dan prestasi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Ia mengajak para siswa menjaga diri dan pergaulan serta menjadi bagian dari gerakan pencegahan di lingkungan masing-masing.

“Jaga diri kalian, jaga pergaulan, dan yakinkan bahwa kalian harus menunjukkan prestasi sebelum menuju ke jenjang rumah tangga. Mari kita semua berkomitmen menjadi duta untuk menolak setiap bentuk kekerasan dan membatasi usia pernikahan,” pesannya.

Kepala SMAN 1 Terara, Halid, menyambut baik penguatan edukasi tersebut. Dengan jumlah warga sekolah yang besar, menurutnya, tanggung jawab sekolah tidak berhenti pada pencapaian akademik dan nonakademik, tetapi juga memastikan setiap siswa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

SMAN 1 Terara saat ini memiliki 1.476 siswa, 79 guru, dan 17 tenaga kependidikan. Besarnya komunitas sekolah tersebut membuat penguatan pencegahan kekerasan dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan pendidikan.

Sosialisasi turut dihadiri Ketua GOW Lombok Timur Mahyu Wardani, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB Ashari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, Kepala BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin, serta jajaran pengurus harian BKOW Provinsi NTB.

Dari SMAN 1 Terara, pesan yang dibangun Pemprov NTB dan BKOW menjadi jelas: pencegahan harus dimulai sebelum kekerasan terjadi dan sebelum pernikahan usia anak menjadi pilihan. Sekolah harus menjadi tempat anak merasa aman, dihargai dan memiliki kesempatan untuk berprestasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi komitmen bersama guru, orang tua, pemerintah dan seluruh lingkungan sosial untuk memastikan generasi muda tumbuh tanpa kekerasan dan memiliki ruang yang cukup untuk meraih masa depan. (red)

Kemiri dan vanili NTB tembus pasar global, hilirisasi diperkuat

 

OPSINTB.com - Komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperluas jejaknya di pasar global. Ekspor vanili organik NTB ke Amerika Serikat dan kemiri NTB ke Jepang dilepas bersamaan dengan peluncuran program penguatan komoditas desa yang dirancang untuk membangun rantai nilai kemiri dari hulu hingga hilir.

Langkah tersebut menjadi bagian dari Joint Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Tahun 2026 dengan tema pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri NTB, yang diluncurkan di halaman Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengembangan komoditas berorientasi ekspor merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi NTB. Menurutnya, NTB perlu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian dan agroindustri yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.

“Pemilihan komoditas dari NTB untuk didorong masuk ke pasar global dan pasar ekspor sangat sejalan dengan strategi kami di NTB saat ini. Kami sedang dalam proses melakukan diversifikasi ekonomi,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang pertumbuhannya cenderung fluktuatif membuat diversifikasi menjadi kebutuhan. Pertanian, pariwisata dan agroindustri dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di masyarakat.

NTB memiliki beragam komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk pasar global, antara lain kemiri, vanili, kakao dan kopi. Tantangannya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan komoditas tersebut mampu memenuhi standar pasar, memiliki nilai tambah dan dapat dipasarkan secara berkelanjutan.

Untuk kemiri, Gubernur melihat peluang peningkatan nilai tambah masih terbuka lebar. Produk tidak lagi diarahkan berhenti sebagai bahan baku, tetapi dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Harapan kita program ini bukan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Ini baru kick off. Setelah ini mari kita dalami bersama. Kami di NTB siap menjadi pilot project,” tegasnya.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan pengembangan komoditas daerah merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, daerah memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan apabila didukung peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi dan hilirisasi.

“Daerah adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat berperan sebagai enabler, yang memastikan mesin pertumbuhan di daerah dapat bergerak lebih cepat dan bekerja lebih efisien,” jelasnya.

Karena itu, Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan tidak dirancang sekadar sebagai bantuan kepada petani. Program tersebut diarahkan membangun ekosistem kemiri secara utuh, mulai dari peningkatan kapasitas petani, penguatan produksi, modernisasi pascapanen, infrastruktur pendukung dan pemanfaatan energi surya hingga pengembangan produk turunan serta pembukaan akses pasar global.

“Jadi, yang dibangun bukan sekadar komoditasnya, tetapi rantai nilai dari hulu hingga hilir,” ujar Dwi.

Bagi NTB, keberhasilan pengembangan komoditas pada akhirnya bukan diukur dari seberapa sering produk diperkenalkan melalui pameran, melainkan dari kemampuannya menembus pasar secara berkelanjutan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, pameran internasional hanyalah sarana untuk memperkenalkan produk. Sasaran akhirnya adalah ekspor dan kemampuan pelaku usaha daerah membangun pasar sendiri.

“Target kita bukan pameran. Pameran adalah target antara. Tujuan akhirnya adalah ekspor,” tegasnya.

Dengan demikian, ekspor vanili ke Amerika Serikat dan kemiri ke Jepang menjadi lebih dari sekadar transaksi perdagangan. Keduanya menunjukkan bahwa komoditas yang tumbuh dari NTB memiliki peluang untuk masuk ke rantai pasar global, sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat hilirisasi komoditas lainnya.

Dari desa ke pasar dunia, arah yang dibangun NTB bukan sekadar menjual lebih banyak komoditas, tetapi menciptakan lebih banyak nilai di daerah. Kemiri dan vanili menjadi contoh bahwa ketika produksi, hilirisasi, standar mutu dan akses pasar dibangun dalam satu ekosistem, komoditas lokal dapat tumbuh menjadi kekuatan ekspor yang memberi nilai tambah bagi petani, pelaku usaha dan ekonomi NTB. (red) 

Baznas Lombok Timur salurkan bantuan kesehatan untuk 130 penerima manfaat

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program bantuan kesehatan. Pada pekan ini, sebanyak 130 penerima manfaat mendapatkan bantuan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah para muzaki.

Penyaluran bantuan tersebut di gelar di aula kantor Baznas Kabupaten Lombok Timur, Kamis (24/9/2026).

Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lombok Timur, Dr. Sirajun Nasihin, mengatakan bantuan tersebut merupakan amanah dari para muzaki yang disalurkan kepada masyarakat yang telah mengajukan permohonan bantuan, khususnya untuk kebutuhan pengobatan.

"Hari ini kita menyalurkan amanah dari para muzaki untuk bidang kesehatan, berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang sudah mengajukan permohonan bantuan," kata Sirajun.

Ia menjelaskan, proses penyaluran bantuan dilakukan melalui sejumlah tahapan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemohon terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui bagian front office, kemudian dilakukan seleksi administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen.

Apabila persyaratan administrasi belum lengkap, pemohon diarahkan untuk melengkapinya. Setelah dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Setelah itu dilakukan verifikasi faktual untuk membuktikan apakah yang mengajukan itu betul-betul sesuai dengan kenyataan atau tidak," jelasnya.

Hasil verifikasi selanjutnya dibahas dalam pleno pimpinan Baznas untuk menentukan jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat pada setiap pekan.

Besaran bantuan kesehatan yang diberikan juga tidak disamaratakan. Nilainya disesuaikan dengan kondisi dan tempat penerima manfaat mendapatkan perawatan.

Untuk masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah, bantuan berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu. Sementara penerima manfaat yang menjalani perawatan di puskesmas mendapatkan bantuan sekitar Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta.

Adapun bagi masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit, bantuan berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Untuk pasien yang dirujuk ke tingkat provinsi, bantuan diberikan sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Sedangkan pasien yang harus mendapatkan rujukan ke luar daerah dapat memperoleh bantuan sekitar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta.

Sirajun menegaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan tetap dapat mengajukan permohonan. Namun, pencairan bantuan bergantung pada hasil verifikasi serta kelengkapan administrasi dan kesesuaian kondisi pemohon dengan kriteria penerima manfaat.

"Selama hasil verifikasi menunjukkan bahwa dia berhak menerima, administrasinya lengkap, dan kondisinya memang patut menerima, insyaallah akan disalurkan," ujarnya.

Sebaliknya, apabila hasil pengecekan menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau pemohon tidak memenuhi persyaratan, bantuan tidak akan dicairkan.

Program bantuan kesehatan tersebut mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Penerima manfaat berasal dari masyarakat yang membutuhkan, termasuk keluarga miskin yang sedang menghadapi persoalan kesehatan.

Sirajun berharap program tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Lombok Timur, terutama dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan.

"Mudah-mudahan kita bisa membantu seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur, sehingga pertama, kemiskinan ekstrem bisa terhapus dari Lombok Timur, kemudian masyarakat miskin juga berkurang dan kesejahteraan mereka meningkat," harapnya.

Ia menambahkan, keberlanjutan program tersebut sangat bergantung pada meningkatnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, pelaku usaha, maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Semua itu bisa tercapai ketika hasil pengumpulan dari masyarakat, para pengusaha, dan para ASN terus meningkat untuk pengumpulan zakat, infak, dan sedekah," pungkasnya. (red)

TGH AIS klarifikasi dugaan pelecehan seksual: Itu tidak benar

 

OPSINTB.com - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat NW Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, TGH. Ahmad Imanuddin Sumar (AIS) mengklarifikasi soal tuduhan pelecehan seksual terhadap beberapa mantan santrinya yang membuatnya kini menjadi pemberitaan media massa.

Dalam klasifikasi yang digelar di Mataram pada Rabu malam (23/9/2026), AIS didampingi kuasa hukumnya, dan dengan tegas membantah tuduhan terhadap dirinya.

''Saya menyatakan dengan tegas dan meluruskan bahwa seluruh hal yang dituduhkan kepada saya dalam pemberitaan tersebut adalah tidak benar,'' tegas AIS.

AIS mengatakan terkait rekaman suara yang dipublikasikan dalam pemberitaan BBC News Indonesia, rekaman tersebut bukan sebuah pengakuan, tapi maksud dan tujuan di dalamnya adalah upaya tabayyun.

''Atau klarifikasi langsung bersama saya dengan Yusron (alumni Ponpes Abul Barokat Wannafahat NW), dan santri-santri yang diduga menjadi korban,'' sambung AIS.

Upaya tabayyun itu, menurut dia, untuk menepis isu miring yang disebarkan dalam bentuk draft dan klaim sepihak dari terduga korban, agar tidak menjadi liar dan menjadi opini publik yang buruk.

''Upaya tabayyun tersebut murni didasari oleh kekhawatiran saya terhadap dampak isu negatif yang dapat menggangu perjuangan ponpes,'' ujarnya.

AIS juga siap mengikuti seluruh proses hukum demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, untuk merespon situasi viral saat ini serta menjamin seluruh aktivitas belajar mengajar di ponpes berjalan normal, AIS mengundurkan diri sebagai pimpinan ponpes.

''Saya mengambil keputusan besar dengan hati yang ikhlas untuk mundur dan melepas semua jabatan saya di Ponpes Abul Barokat Wannafahat,'' kata AIS.

Ia juga menyebut, permasalahan yang dihadapinya saat ini adalah murni permasalahan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan ponpesnya. 

Oleh sebab itu, atas segala tuduhan yang ditujukan terhadapnya, AIS akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan alumni Yusron kepada pihak berwajib.

''Saya juga akan mengambil langkah hukum dan melaporkan pihak BBC News. Keputusan ini saya ambil karena pemberitaan bersifat sepihak, tidak berimbang, dan secara nyata telah menimbulkan kerugian materil serta imateril yang besar bagi pribadi saya,'' ujarnya. (wan)