Terbitkan buku panduan, Bupati Iron puji langkah Thohir Yasin cegah kekerasan seksual dan fisik

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menegaskan pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual dan fisik di lingkungan pesantren. Menurutnya, pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu pengetahuan umum dan agama, tetapi juga menjadi ruang untuk membentuk adab, akhlak, kedisiplinan, dan moral sesuai tuntunan Islam.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur saat membuka kegiatan Bedah Buku Pandu Thohir Yasin Menolak Kekerasan di Pesantren yang digelar di Gedung Rektorat Ma’had Aly Thohir Yasin, Senin (5/10/2026).

Bupati mengapresiasi langkah pihak Pesantren Thohir Yasin yang menerbitkan buku tersebut. Ia menilai penerbitan buku yang mengangkat isu kekerasan di lingkungan pesantren merupakan bentuk nyata komitmen lembaga pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual maupun fisik.

Menurut Haerul Warisin, langkah tersebut patut menjadi contoh bagi pesantren lainnya di Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar di berbagai pondok pesantren sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi para santri.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengutip pesan dalam Surah Al-Baqarah yang mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Menurutnya, pesan tersebut mengandung nilai penting tentang kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga sesama.

"Tidak boleh ada perundungan, pelecehan, olok-olokan, perundungan verbal, maupun caci maki," tegasnya.

Ia menyebut, para orang tua menitipkan anak-anak mereka di pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan yang utuh, bukan hanya dalam aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak.

"Para orang tua mempercayakan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hal-hal tersebut," ujar Bupati.

Haerul Warisin juga menyampaikan apresiasi kepada penulis buku, Joko Jumadi. Ia berharap buku tersebut tidak berhenti sebagai bahan bacaan, tetapi mampu menjadi sarana edukasi dan memunculkan semangat bersama untuk mencegah kekerasan di lingkungan pesantren.

Bupati bahkan meminta agar buku yang telah dicetak tersebut dipelajari oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan kehidupan pesantren, mulai dari ustaz, guru, pengelola, santri hingga wali santri.

"Buku ini harus dibaca dan dipraktikkan secara nyata, bukan hanya dibaca judulnya lalu disimpan di rak," katanya.

Ia juga mengapresiasi para narasumber yang hadir dalam kegiatan bedah buku tersebut. Menurutnya, kapabilitas para narasumber tidak perlu diragukan lagi sehingga materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada seluruh peserta.

Haerul Warisin mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengaku langsung memutuskan untuk hadir setelah melihat selebaran kegiatan bedah buku.

"Saya berharap buku yang disajikan tersebut dapat dipraktikkan dan diresapi oleh semua pihak," tuturnya

Kegiatan bedah buku tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Ketua Yayasan, tuan guru, jajaran pengurus Thohir Yasin, ustaz dan ustazah, perwakilan Kementerian Agama, serta para santri.

Melalui kegiatan tersebut, Pesantren Thohir Yasin diharapkan dapat terus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan bagi seluruh santri. (zaa)

Berhasil dorong perekonomian, Festival LASQI Nusantara Jaya ditutup

 

OPSINTB.com - Festival LASQI Nusantara Jaya 2026 resmi ditutup pada Sabtu akhir pekan kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Kota Praya, Lombok Tengah (Loteng) itu berlangsung selama empat hari, dan ditekankan memiliki manfaat melampaui pencarian juara dan pengembangan bernyanyi islami.

Selain itu, kegiatan ini dihajatkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dengan membuka peluang usaha bagi pedagang dan pelaku UMKM.

''Peraih juara terbaik satu harus terus menjaga semangat dan mampu berprestasi pada tingkat nasional dan mengharumkan nama Lombok Tengah,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri dikonfirmasi Senin (6/10/2026).

Selain apresiasi terhadap para juara, Pathul menekankan para pelaku UMKM menjaga kebersihan taman kota.

''Kumpulkan sampah dalam kantong dan bawa pulang agar tidak tertinggal di taman,'' tekannya.

Adapun berdasarkan keputusan dewan juri, penghargaan diberikan kepada kategori: qasidah klasik remaja, pop islami, bintang vokalis gambus anak; remaja dan dewasa, baik putra maupun putri.

Sebelumnya, Ketua DPD LASQI Nusantara Jaya Loteng, Hj Baiq Nurul Aini berterimakasih kepada pihak yang mendukung keberhasilan acara ini.

''Khususnya Tim Diskominfo Loteng yang telah menyiarkan acara ini langsung dari pembukaan hingga penutupan,'' katanya.

Menurut dia, siaran ini dapat memperluas jangkauan syiar Islam melalui seni kepada masyarakat.

Berdasarkan keputusan dewan juri, Kecamatan Praya dinobatkan sebagai juara umum tahun ini, dengan menyapu bersih posisi terbaik satu pada enam kategori pop islami. (wan)

Bukti skandal cukup, oknum PPPK terancam diberhentikan tidak hormat

 

OPSINTB.com - Oknum salah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SDN 1 Sepapan, Kecamatan Jerowaru, terancam dikenai sanksi. Kepastian ini setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur.

Pasalnya dari hasil pemeriksaan oleh BKPSDM, sudah cukup untuk menjadi dasar pemberian sanksi disiplin berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Lombok Timur, Ahmad Sazali mengatakan, pihaknya telah memanggil dan mempertemukan kedua pihak untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut. Hasil klarifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

"Kita sudah panggil kedua belah pihak kita pertemukan, kita tabayun supaya tidak mendapatkan informasi sepihak. Hasil itu sudah kami rumuskan dalam bentuk berita acara pemeriksaan," kata Ahmad kepada opsintbcom Senin (5/10/2026).

Menurut Ahmad, dari hasil pemeriksaan awal, bukti yang diperoleh dinilai telah cukup untuk menjadi dasar pemberian sanksi. Namun, proses hukum administrasi tetap harus dilalui secara lengkap agar keputusan yang diambil tidak cacat prosedur.

Saat ini, BKPSDM masih menunggu Surat Perintah Pemeriksaan yang melibatkan atasan langsung dan unsur pengawasan dari Inspektorat. Setelah tim pemeriksa resmi terbentuk, pihak terkait akan kembali dipanggil untuk menjalani klarifikasi.

Jika terbukti melanggar ketentuan disiplin PPPK, sanksi yang mengemuka adalah pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Ahmad menjelaskan, pemeriksaan mengacu pada Pasal 5 Perjanjian Kerja PPPK yang mengatur kewajiban dan larangan. Salah satunya menjaga integritas serta memberikan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Meski bukti dinilai cukup, BKPSDM tetap berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi. Proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur karena terperiksa memiliki hak untuk mengajukan keberatan maupun banding administratif.

"Kita ikuti peraturan yang ada, supaya kita tidak cacat prosedural, karena yang bersangkutan nanti punya hak untuk mengajukan keberatan ke BAPPEK atau BPASN. Itu yang kita hindari," pungkasnya. (zaa)

Armada bak terbuka angkut sampah RSUD Selong, IMM Lombok Timur layangkan kritik keras

 

OPSINTB.com - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa pMuhammadiyah (IMM) Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap sistem operasional pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong.

 Kritik ini mencuat setelah armada truk dengan bak terbuka kedapatan mengangkut tumpukan sampah rumah sakit dalam volume besar di jalan raya.

Ketua Umum PC IMM Lombok Timur, Ar Yandis menegaskan, metode mobilisasi sampah menggunakan kendaraan terbuka sangat bertolak belakang dengan standar keselamatan lingkungan phidup dan kesehatan masyarakat.

"Fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga higienitas. Mengangkut tumpukan sampah faskes menggunakan bak terbuka tanpa penutup yang aman adalah bentuk kecerobohan yang berpotensi menyebarkan penyakit dan polusi bau ke sepanjang jalur publik yang dilewati," ujarnya dalam forum konsolidasi kader di Selong.

Berdasarkan bukti dokumentasi di lapangan, unit truk hijau bertuliskan "RSUD Dr. R. SUEDJONO SELONG" terlihat membawa muatan penuh kantong plastik berwarna hitam dan kuning yang menggunung melebihi kapasitas bak.

 Keberadaan kantong kuning tersebut memicu kekhawatiran mendalam, mengingat secara regulasi medis, warna kuning merupakan penanda kategori limbah infeksius atau limbah medis yang memerlukan penanganan khusus (B3).

IMM Lombok Timur menilai praktik ini mengabaikan regulasi ketat mengenai tata cara pengangkutan limbah faskes. Terpaan angin di jalan raya dikhawatirkan dapat merobek kemasan plastik dan menyebarkan material berbahaya langsung ke lingkungan masyarakat.

Atas temuan tersebut, IMM Lombok Timur menyatakan sikap dan menuntut tiga poin penting:

1.Penghentian Segera Operasional Bak Terbuka: Mendesak manajemen rumah sakit untuk langsung mengganti armada pengangkut dengan armada yang tertutup rapat dan sesuai standar baku mutu.

2.Klarifikasi Transparan: Menuntut pihak RSUD dr. R. Soedjono Selong memberikan penjelasan publik mengenai jenis sampah yang diangkut dalam kantong kuning tersebut.

3.Evaluasi Instalasi Sanitasi: Meminta jajaran manajemen mengevaluasi kinerja kepala instalasi kesehatan lingkungan atau pihak ketiga (vendor) yang bertanggung jawab atas proses pengangkutan ini.

Apabila dalam beberapa hari ke depan pihak manajemen rumah sakit tidak melakukan perubahan nyata terhadap sistem tata kelola transportasi sampah ini, IMM Lombok Timur berkomitmen untuk melaporkan temuan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta ombudsman demi keselamatan warga. (red)

Antisipasi gesekan konflik pilkades, Kapolres Lombok Timur siagakan pengamanan di 157 desa

 

OPSINTB.com - Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur menyiapkan sekitar 700 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027 mendatang.

Kapolres Lombok Timur, AKBP Ariakta Gagah Nugraha mengatakan, persiapan pengamanan telah dilakukan sejak dini melalui berbagai langkah preemtif dan preventif, termasuk kegiatan sambang desa serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Polres Lombok Timur bersama seluruh Polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat (Polmas), terutama di desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilkades," ucapnya kepada opsintbcom diruang kerjanya, Jumat (2/10/2026).

Langkah itu sebutnya, merupakan tindak lanjut dari atensi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Lotim, paparnya, tercatat sebanyak 157 desa akan melaksanakan Pilkades. 

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres Lombok Timur telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa berdasarkan tingkat kerawanan konflik, mulai dari kategori tinggi, sedang, hingga rendah.

Menurut Ariakta, desa yang memiliki riwayat konflik atau berpotensi mengalami gesekan antar kelompok akan mendapatkan perhatian dan pengamanan lebih intensif.

"Pola pengamanan akan berpatokan pada potensi konflik yang ada. Desa yang memiliki riwayat konflik atau potensi kerawanan tinggi akan mendapatkan perhatian khusus, termasuk penempatan personel lebih banyak dibandingkan desa lainnya," jelasnya.

Pengamanan nantinya dilakukan secara bertahap, mulai dari tahapan sebelum pemungutan suara, saat pelaksanaan, hingga setelah pilkades. Polres Lombok Timur juga akan bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Selain itu, Polres Lombok Timur telah melakukan sosialisasi kepada para calon kepala desa. Ke depan, kepolisian juga berencana menggelar deklarasi damai yang akan diikuti seluruh peserta Pilkades sebagai upaya mencegah konflik dan menjaga persatuan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan, Polres Lombok Timur juga telah mengajukan permintaan bantuan personel kepada Polda NTB. Sementara itu, jumlah personel TNI yang akan dilibatkan masih menunggu pendataan lebih lanjut.

Ariakta menegaskan, pemetaan tingkat kerawanan merupakan bagian dari strategi internal kepolisian untuk menentukan kebutuhan pengamanan di setiap desa. 

Ia menyebutkan bahwa penilaian tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap desa tertentu, melainkan sebagai langkah antisipasi agar seluruh tahapan Pilkades berjalan aman.

Kapolres juga mengimbau masyarakat Lombok Timur agar bersama-sama menjaga suasana kondusif selama proses demokrasi berlangsung.

Ia berharap Pilkades 2027 dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan dan pembangunan, tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur agar bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi ini dengan baik, menjunjung tinggi kekeluargaan dan kebersamaan. Jangan sampai Pilkades justru memecah persaudaraan yang selama ini sudah terjalin," tutupnya. (zaa)

Tahun 2026 janda di Lombok Timur meningkat, terbanyak istri gugat cerai suami

 

OPSINTB.com - Angka perceraian di Lombok Timur meningkat. Per tanggal 30 September 2026 Pengadilan Agama (PA) Selong, mencatat 1.527 perkara. 

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Selong, Irwan Rosayadi memaparkan, angka perceraian terdiri dari 315 perkara talak dan 1.212 perkara cerai gugat.

"Talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri," terang Irwan Rosayadi, Jumat (2/10/2026). 

Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara cerai gugat yang dikemukakan istri masih jauh lebih tinggi dibandingkan cerai talak yang diajukan suami. Jika dibandingkan dengan data sepanjang 2025, jumlah perkara cerai talak pada 2026 juga mengalami peningkatan. 

Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 290 perkara cerai talak, sedangkan pada 2026 jumlahnya telah mencapai 315 perkara, meskipun tahun ini belum berakhir.

Sementara itu, perkara cerai gugat pada 2025 tercatat sebanyak 1.224 perkara. Hingga 30 September 2026, jumlahnya mencapai 1.212 perkara atau hanya terpaut 12 perkara dari total sepanjang tahun sebelumnya.

Irwan mengungkapkan, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi perceraian di Lombok Timur adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 576 perkara yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Selain itu, sebanyak 482 perkara disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya.

Sementara itu, perkara perceraian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 4 perkara, sedangkan faktor ekonomi tercatat sebanyak dua perkara.

Menurut Irwan, persoalan perselingkuhan dalam rumah tangga umumnya tercakup dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan persoalan lain, termasuk ketidakbertanggungjawaban suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

"Perselingkuhan biasanya masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena hal itu yang kemudian memicu pertengkaran antara pasangan," jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan ekonomi dalam rumah tangga juga terkadang berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir, sehingga memicu konflik berkepanjangan antara suami dan istri.

Perbandingan data 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai talak hingga September 2026 telah melampaui total perkara sepanjang tahun sebelumnya. Adapun jumlah cerai gugat hingga September 2026 sudah mendekati angka keseluruhan pada 2025.

Dengan masih tersisanya tiga bulan pada 2026, jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Selong masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun. (zaa)

Mendikdasmen dan Bank NTB Syariah perkuat sinergi layanan keuangan ASN

 

OPSINTB.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, menerima langsung audiensi jajaran PT Bank NTB Syariah dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi terkait peningkatan layanan transaksi keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Audiensi tersebut dihadiri Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro dan Direktur Keuangan & Operasional Bank NTB Syariah Ajar Susanto Broto. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, 1 Oktober 2026, itu membahas penguatan layanan perbankan bagi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di Provinsi NTB.

Bank NTB Syariah sebelumnya telah diberikan kepercayaan untuk mengelola rekening gaji dan tunjangan sertifikasi sebanyak 54.395 guru di Provinsi NTB. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu landasan bagi perseroan untuk terus mengoptimalkan layanan transaksi keuangan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kemendikdasmen, khususnya dalam meningkatkan layanan perbankan bagi ASN di sektor pendidikan.

“Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga layanan perbankan bagi guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Barat semakin optimal dan mampu memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan,” ujar Agus.

Sementara itu, Direktur Keuangan & Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan transaksi menjadi bagian penting dari komitmen Bank NTB Syariah dalam memberikan pengalaman layanan yang semakin mudah dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi Bank NTB Syariah dengan Kemendikdasmen sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan layanan perbankan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi NTB. (red)