Pungutan TORA Sekaroh dinilai ilegal, Kejari Lombok Timur masuk tahap penyidikan

 

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai membuka kasus dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.

Setelah melalui rangkaian penyelidikan, perkara tersebut kini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan karena pungutan yang dilakukan dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menyebutkan, keputusan peningkatan status penanganan perkara diambil pada 3 Februari 2026. 

Dugaan korupsi tersebut menyeret oknum aparatur Pemerintah Desa Sekaroh dalam proses penyelesaian penguasaan tanah melalui skema Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) tahun 2023.

Menurut kejaksaan, masyarakat yang mengajukan permohonan penggarapan lahan di kawasan hutan diduga diminta sejumlah uang dengan alasan biaya awal pengurusan administrasi. 

Pungutan tersebut disebut-sebut sebagai syarat agar lahan dapat diusulkan menjadi TORA hingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Tidak ada aturan yang membenarkan pungutan tersebut,” tegas Kajari Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati.

Besaran pungutan yang dibebankan kepada warga bervariasi, mulai dari Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta per persil. Padahal, program PPTPKH dan TORA merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya tidak dipungut biaya dari masyarakat.

"Dari data yang dihimpun kejaksaan, jumlah pemohon program TORA di Desa Sekaroh mencapai sekitar 1.182 orang," katanya.

Sementara itu, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan setidaknya 100 kepala keluarga telah dimintai pungutan oleh oknum perangkat desa, meski hanya sekitar 500 permohonan yang telah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Selama proses penyelidikan, Kejari Lombok Timur telah meminta keterangan dari 35 orang saksi. Mereka berasal dari unsur pemerintah desa, dinas terkait, hingga instansi kementerian yang berhubungan dengan program PPTPKH," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Putu Swadharma Diputra menyampaikan bahwa meskipun perkara telah naik ke tahap penyidikan, pihaknya masih melakukan persiapan lanjutan.

“Kami segera melakukan penyidikan secara intensif dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo. Ia menegaskan bahwa berdasarkan keterangan para pihak, pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat calon penggarap lahan tersebut tidak memiliki dasar aturan yang jelas, apalagi jika menjanjikan masyarakat untuk membuatkannya SHM. 

Ia menyebutkan, berdasarkan keterangan para pihak, terutama BPN bahwa memang benar sudah ada masyarakat yang sudah mengusulkan jumlahnya sekitar 500 an permohonan. 

"Tapi berdasarkan sampling yang kami lakukan dalam proses pemeriksaan ada 100 an KK yang sudah diambil pungutan," pungkasnya. 

Kasus dugaan pungli TORA Desa Sekaroh ini mencuat ke publik setelah adanya laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tahun 2025. Kejari Lombok Timur memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum serta perlindungan hak masyarakat. (zaa)

Masyarakat Sakti desak pemerintah segera selesaikan persoalan pukesmas

 

OPSINTB.com - Forum Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Sakra Timur (Sakti) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) di Kantor DPRD Lombok Timur, Kamis (5/2/2026). 

Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Komisi II DPRD Lombok Timur dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan itu, forum menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur, yakni penyelesaian persoalan tukar guling lahan Puskesmas Sakra Timur yang hingga kini belum tuntas serta mendesak agar puskesmas tersebut segera dioperasikan mengingat pembangunan fisiknya telah rampung.

Salah seorang perwakilan forum, Usman menyampaikan, kehadiran mereka ke DPRD merupakan bentuk dorongan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.

“Tujuan kami ke sini yang pertama adalah mendesak pemda untuk menyelesaikan persoalan lahan yang sampai sekarang belum tuntas. Yang kedua, kami mendorong agar Puskesmas Sakra Timur segera beroperasi karena pembangunannya sudah selesai,” ucap Usman.

Menurutnya, masyarakat Sakra Timur sudah menunggu cukup lama kehadiran fasilitas kesehatan yang lebih representatif. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi keterbatasan layanan kesehatan.

Pihaknya mengaku kasihan melihat kondisi masyarakat selama ini. Penambahan pusat layanan kesehatan di wilayah itu sangat dibutuhkan.

Usman menjelaskan, meski pembangunan dilakukan secara bertahap selama lebih dari dua tahun menggunakan APBD murni Lombok Timur, namun hingga kini kendala utama masih pada proses tukar guling lahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, forum juga mempertanyakan alasan belum dioperasikannya puskesmas tersebut, padahal alat kesehatan disebut telah tersedia lebih dari 60 persen. 

Oleh karena itu, pihak forum meminta kehadiran Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BKSDM, serta Dinas Perizinan agar persoalan regulasi, penempatan pegawai, dan perizinan dapat dijelaskan secara terbuka.

“Kami ingin semuanya clear, di mana sebenarnya benang kusutnya. Kami ingin puskesmas ini segera beroperasi dan bisa dinikmati masyarakat yang sudah menunggu lima sampai enam tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi menjelaskan, setelah pembangunan fisik selesai pada 2025 dan ketersediaan alat kesehatan telah memenuhi standar minimal, tahapan berikutnya adalah penyelesaian regulasi.

“Saat ini kami sedang mempercepat regulasi terkait pembentukan dan struktur organisasi puskesmas, termasuk Puskesmas Sakra Timur,” jelasnya.

Ia mengatakan, setelah Peraturan Bupati (Perbup) diterbitkan, pihaknya akan mengurus izin operasional melalui Dinas Perizinan. Selanjutnya, puskesmas tersebut akan didaftarkan ke Kementerian Kesehatan agar terdaftar secara resmi sebagai fasilitas kesehatan.

“Terkait sumber daya manusia, untuk sementara kami akan melakukan mapping tenaga kesehatan dari Puskesmas Lepak yang sudah ada,” ujarnya.

Lalu Aries menambahkan, berdasarkan timeline yang telah disusun, operasional Puskesmas Sakra Timur ditargetkan pada akhir Maret 2026, tepatnya minggu keempat. Namun demikian, jadwal tersebut masih bersifat fleksibel.

“Bisa saja maju, bisa juga mundur. Harapan kami tentu bisa dipercepat agar fasilitas yang sudah dibangun ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat Sakra Timur,” pungkasnya. (zaa)

Laporan dugaan korupsi SMPN 1 Praya lamban proses, Kawal NTB bakal lapor ke Mabes Polri

 

Foto: Direktur Kawal NTB, Muhammad Samsul Qomar. (wan/opsintb)

OPSINTB.com - Pelapor dugaan korupsi SMPN 1 Praya, Lombok Tengah M Samsul Qomar sedang mempersiapkan langkah hukum lanjutan akibat lamban dan tidak memuaskannya proses penyelidikan oleh Polres Lombok Tengah.

Direktur Kawal NTB, Muhammad Samsul Qomar yang karib disapa MSQ tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya proses oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

‘’Saya laporkan April 2025. Sampai sekarang pemeriksaan saksi; itu-itu saja dan berkutat pada kontraktor,’’ kata MSQ, Kamis (5/2/2026).

‘’Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah dan beberapa pihak belum dimintai keterangan,’’ sambungnya.

MSQ menduga ada upaya penyidik bermain dalam kasus ini, karena data dan bukti sudah disampaikan pada saat laporan dimasukkan. MSQ juga saban minggu menanyakan ke Kanit Tipikor, namun selalu mendapat jawaban yang sama.

‘’Sudah panggil PPK-lah, kontraktornya nggak mau datanglah, pokoknya saya nggak paham,’’ ujarnya.

Oleh sebab itu, MSQ melanjutkan, Kawal NTB akan segera mengambil langkah hukum sesuai KUHP dan KUHAP untuk melanjutkan kasus tersebut.

‘’Jika minggu depan tidak ada progres, bisa saja kami laporkan ke Propam Mabes Polri dan Polda NTB atau melakukan pra peradilan agar jelas. Apakah kasus ini dihentikan atau dilanjutkan,’’ ketusnya.

MSQ meminta Polres Lombok Tengah lebih serius menangani kasus ini, karena menyangkut kepentingan umum. Menurutnya, sah-sah saja Polres membuat banyak kegiatan, tetapi kepentingan publik juga harus diperhatikan.

‘’Kami dukung acara yang bermanfaat untuk masyarakat, dan kami akan terlibat. Tapi, kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik jangan sampai mandek,’’ demikian tegas MSQ. (iwn)

KDMP Syariah Semoyang jadi percontohan di NTB, terima dana pembinaan dari Bank Mandiri

 

OPSINTB.com - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) resmi ditetapkan sebagai salah satu KDKMP percontohan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan dana pembinaan dari PT Bank Mandiri yang berlangsung di Desa Semoyang, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan penyerahan dana pembinaan ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Wakil Bupati Loteng, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM se-NTB, serta Regional CEO Bank Mandiri wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Regional CEO Bank Mandiri Bali Nusra, Alexander Jonathan Patty, menjelaskan bahwa KDMP Syariah Semoyang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki perkembangan yang baik dan layak menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di NTB. Secara keseluruhan, Bank Mandiri menyalurkan dana pembinaan senilai Rp250 juta kepada 10 koperasi percontohan di NTB.

“Dana pembinaan ini diberikan dalam bentuk barang sebagai dukungan penguatan operasional koperasi,” jelasnya.

Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah, menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya KDMP Syariah Semoyang sebagai koperasi percontohan tingkat provinsi. Dia berharap koperasi tersebut dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

Saat ini, KDMP Syariah Semoyang telah menjalankan usaha penjualan sembako. Sementara pembangunan gedung koperasi telah mencapai sekitar 90 persen. Pemkab Loteng juga telah memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi guna memastikan pengelolaan koperasi berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

“Kami telah membekali pengurus koperasi melalui pelatihan agar pengelolaannya semakin profesional,” ujar Wakil Bupati.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, turut memberikan apresiasi kepada Bank Mandiri atas dukungan terhadap penguatan KDMP di NTB, khususnya KDMP Syariah Semoyang yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan Gerai Sembako KDMP Syariah Semoyang oleh Gubernur NTB bersama Wakil Bupati Loteng. (wan)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (20)

 

BRI siapkan undian berhadiah untuk merchant UMKM pemakai QRIS

 

OPSINTB.com - Adopsi sistem pembayaran digital di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren percepatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) BRI di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Teknologi ini menjadi pilihan utama pedagang lokal karena menawarkan kemudahan transaksi non-tunai yang cepat, aman, dan efisien.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Allan Arya Utama dalam rilisnya,  menjelaskan keunggulan QRIS BRI tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga merchant. 

Masuknya dana yang langsung ke rekening BRI secara harian serta kemudahan pengelolaan transaksi melalui aplikasi BRI Merchant menjadi daya tarik utama. Kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia mengenai Merchant Discount Rate (MDR) 0% untuk transaksi hingga Rp500 ribu pada usaha mikro juga turut mendorong animo positif di lapangan.

"QRIS telah menjadi solusi praktis. Transaksi tercatat rapi, dananya cair cepat, dan bebas biaya untuk transaksi kecil. Ini sangat membantu usaha kami," ujar Allan..

Data Bank Indonesia mencatat peningkatan jumlah pengguna dan merchant QRIS secara nasional, menandakan diterimanya pembayaran digital oleh masyarakat luas. 

Di Lombok Timur, komitmen BRI untuk mendukung ekosistem digital semakin kuat dengan dijalankannya berbagai program insentif dan pendampingan, termasuk fasilitas back office untuk pelaporan transaksi dan akuisisi merchant baru.

Sebagai bentuk apresiasi dan dorongan lebih lanjut, BRI saat ini menyelenggarakan program Undian Merchant Untung Pakai QRIS BRI. 

Program berhadiah ini dirancang untuk mendorong para pedagang, termasuk di Lombok Timur, agar semakin aktif memanfaatkan QRIS BRI dalam transaksi harian.

Program undian akan dilaksanakan pada bulan Februari. Poin undian diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan merchant menggunakan QRIS BRI, di mana setiap transaksi Rp100 ribu akan dikonversi menjadi 1 poin (berlaku kelipatan).

Semakin tinggi volume transaksi non-tunai, semakin besar pula peluang merchant untuk mendapatkan kupon undian dan memenangkan hadiah.

Manfaat program ini bersifat multi-aspek. Bukan sekadar kesempatan mendapatkan hadiah, program ini juga mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi pencatatan keuangan UMKM, menguatkan loyalitas pelanggan yang semakin akrab dengan pembayaran digital, serta membuka potensi pasar yang lebih luas berkat metode pembayaran yang modern.

Bagi pelaku usaha di Lombok Timur, momen ini merupakan peluang ganda. Di satu sisi, mereka dapat memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya tarik layanan dengan QRIS BRI. Di sisi lain, mereka berkesempatan meraih keuntungan tambahan melalui undian berhadiah tersebut.

Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, kebijakan yang mendukung, dan program apresiasi seperti ini, transformasi ekonomi digital di Lombok Timur semakin tertata, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM lokal. (red)

Banjir Kaliantan semakin meluas, warga minta pemerintah segera bertindak

 

OPSINTB.com - Warga Dusun Kaliantan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih dihantui rasa cemas akibat luapan Bendungan Embung Bedah.

Pasalnya, luapan itu merendam sebagian wilayah tersebut. Peristiwa ini membuat warga khawatir banjir semakin meluas dan menimbulkan penyakit. 

Pantauan opsintb.com, hingga saat ini banjir setinggi lutut orang dewasa merendam rumah warga, lahan pertanian hingga rumah ibadah. Beberapa warga masih bertahan di rumah, sebagiannya memilih mengungsi karena air sudah masuk ke dalam rumah. 

Salah satunya ialah, Ilang (58), banjir tersebut telah merendam rumahnya selama dua minggu lebih. Kini, banjir semakin meluas merembet ke rumah warga lain. 

“Kalau di rumah saya sudah masuk airnya, makanya saat ini kami mengungsi,” ujar Ilang, Rabu (4/2/2026). 

Tak hanya rumah, lahan pertanian milikinya sudah satu bulan terendam banjir.

Dia menceritakan, dulu hanya di kawasan tempat tinggalnya saja yang menjadi langganan banjir, tapi saat ini semakin meluas. 

Ilang khawatir, akibat dari banjir tersebut, akan berdampak pada lumpuhnya ekonomi masyarakat karena tidak bisa beraktivitas, serta kesehatan yang ditimbulkan dari banjir tersebut. 

“Tempat kami ini kan sudah kumuh, lagi ditambah banjir, sampah kiriman dan kotoran hewan juga terbawa banjir. Kalau begini terus takutnya anak-anak kami di sini nanti bisa saja kena penyakit kulit,” keluh Ilang. 

Senada, Samsul Hadi (37) warga lainya menambahkan, akibat dari banjir tersebut menyebabkan anak-anak di desanya tidak berani berangkat ke sekolah karena akses jalan yang dilalui juga tergenang. 

"Di sekolah mereka juga saat ini masih kebanjiran,” terang Samsul. 

Banjir tersebut, lanjut Samsul, disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan melupanya air Bendungan Embung Bedah hingga ke pemukiman warga.

Bendungan tersebut, imbuhnya, tidak memiliki jalur pembuangan sehingga air cepat meluap. 

“Kami harapkan kepada pemerintah untuk secepatnya membuat saluran pembuangan bendungan ini, jangan sampai menunggu kami semua tenggelam baru mereka bergerak,” ujarnya. (zaa)