Najib Daud resmi dilantik jadi anggota DPRD Loteng

OPSINTB.com - Lengkap sudah satu kursi kosong Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Lombok Tengah (Loteng). Pada Senin (18/5/2026), DPRD Loteng melantik Muhammad Najib Daud Muhsin sebagai anggota pengganti antar waktu (PAW) Lalu Nursai yang tersandung kasus pemalsuan ijazah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah M Najib Daud Muhsin dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H Lalu Ramdan dalam Rapat Paripurna DPRD Loteng Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD Loteng sisa masa jabatan 2024-2029.

‘’Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,’’ kata Najib melafalkan ikrar.

Kata Ramdan, pelantikan sebagaimana keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.1-153 Tahun 2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Loteng sisa masa jabatan 2024-2029.

Ketua DPP PPP Provinsi NTB, H Muzhir yang memantau langsung pelantikan salah satu kader mudanya tersebut berharap, dengan lengkapnya enam kursi PPP di DPRD Loteng, agar betul-betul memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Muzhir menyerahkan sepenuhnya penempatan Najib kepada ketua fraksi dan komisi. ‘’Saya serahkan sepenuhnya kepada ketua fraksi dan komisi masing-masing. Saya hadir di sini hanya memberikan motivasi,’’ kata Muzhir.

Najib saat dikonfirmasi usai pelantikan menyatakan, siap bekerja sesuai tupoksi. Ia menyebut telah memiliki gambaran kerja ke depan.

‘’Sesuai tugas dan fungsi dewan, kalau bisa berbuat lebih, saya akan berbuat,’’ sebut laki-laki kelahiran Desa Batujai tersebut.

Najib menuturkan tertarik ke dalam dunia politik sedari muda. Melihat anak-anak muda sekarang yang apatis terhadap dunia politik, ia kemudian mencoba dan pada pemilihan legislatif beberapa tahun silam, Najib menduduki posisi tiga.

‘’Jadi, jangan yang tua-tua saja yang masuk politik. Kita juga bisa berkarya melalui politik,’’ tutupnya. (wan)

Bupati Lombok Timur beri atensi soal administrasi tanah ulayat

 

OPSINTB.com - Tanah ulayat sering menjadi persoalan. Tak jarang keberadaannya diakui secara personal meski tanpa administrasi yang jelas.

Penyelesaiannya juga menyita waktu cukup panjang. Lantaran itu penting persoalan agraria satu ini menjadi perhatian serius, tak terkecuali semua tanah ulayat di Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengakui jika persoalan tanah ulayat masih ada di Gumi Patuh Karya. Lantaran itu pihaknya mengatensi persoalan tersebut.

Persoalan agraria seperti tanah ulayat di Lotim terjadi di kecamatan Sembalun dan Sambelia. Di kedua wilayah itu sebutnya tengah dalam proses penyelesaian.

“Yang sedang kita atensi sekarang adalah menyelesaikan antara pihak ketiga atau perusahan-perusahaan yang menggunakan hak guna usaha, sementara di dalamnya ada masyarakat yang mengusahakan lahan tersebut,” terang H Haerul Warisin, saat menghadiri Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi NTB, di Rupatama 1 kantor Bupati Lotim, Senin (18/05/2026).

Salah satu atensi itu melalui gugus tugas reforma agraria (GTRA). Dia menargetkan, persoalan tersebut dapat tuntas sesegera mungkin.

“Harus selesai apa-apa ini di era saya. Kenapa? Karena saya sayang sama masyarakat,” ungkapnya. 

Ia percaya permasalahan terjadi karena masyarakat belum benar-benar paham. Karena itu ia berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman, utamanya masyarakat adat

Dengan demikian sehingga tidak ada lagi persoalan terkait tanah adat, khususnya di Lombok Timur.

Bupati menekankan pentingnya legalitas lahan, termasuk keberadaan tanah ulayat. Karena itu ia meminta seluruh peserta yang hadir dapat menyimak dengan baik materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut.

“Mudah-mudahan dengan penjelasan nanti, jangan sampai tidak dicatat karena ini penting, ini akan menyelesaikan semua persoalan-persolan tanah yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur,” harapnya. 

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Stanley menegaskan, sosialisasi ini adalah wujud hadirnya negara untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Namun demikian ia berharap adanya kolaborasi semua pihak termasuk Pemda demi tertib penguasaan tanah guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, utamanya di Lombok Timur.

Selain penyampaian materi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioal (ATR/BPN) Slameto Dwi Martono, pada kesempatan tersebut diserahkan pula sejumlah sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, Wakaf, dan sertifikat barang milik negara (BMN).

Tidak saja masyarakat adat, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Lombok Timur, sejumlah Camat, dan jajaran Kanwil ATR/BPN. (red)

Nurul Wathoni sebut SE 7 tahun 2026 memberikan kepastian hukum pada guru non ASN

 

OPSINTB.com - Guru non aparatur sipil negara (ASN) tengah bingung. Di tengah keresahannya bahkan banyak yang ingin menyerah menjadi tenaga pendidik.

Padahal mungkin, menjadi tenaga pendidik adalah satu-satunya cita-cita yang diimpikan. Semua harus terbunuh dengan sistem yang ada.

Terbaru, isu tidak diperbolehkannya guru non ASN mengajar di sekolah negeri, semakin membuat mereka kalut. Terlebih munculnya Surat Edaran dari Kemendikdasmen Nomor 7 tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Muhammad Nurul Wathoni, membantah isu tersebut. Dia menjelaskan, surat edaran tersebut bukan larangan bagi guru honorer mengajar di sekolah negeri, melainkan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan guru honorer yang telah terdata hingga 2026 termasuk urusan pembayaran honor mereka.

"Keberadaannya menjadi legal sampai 2026 sehingga sekolah maupun dinas punya dasar untuk membayar honor mereka dari anggaran BOS," ujar Nurul Wathoni, Senin (18/05/2026).

Sebelumnya, kata dia, banyak sekolah ragu membayarkan honor mereka karena adanya aturan yang membatasi rekrutmen pegawai non-ASN. Namun, dengan adanya surat edaran tersebut, sekolah kini memiliki legalitas yang jelas.

Tanpa surat itu, imbuhnya, sekolah tidak berani membayar karena ada undang-undang yang membatasi non-ASN. Tapi dengan surat edaran ini, ada peluang dan dasar hukum untuk tetap membayarkan honor mereka.

Wathoni menegaskan, pemerintah pusat tengah menyiapkan formulasi baru terkait nasib guru honorer pada 2027. Pembahasan itu dilakukan bersama Kementerian PAN-RB sebagai tindak lanjut dari kebijakan penataan tenaga non-ASN.

"Jadi bukan berarti guru honorer akan dirumahkan," tegasnya.

Lantaran itu dirinya menyerukan agar, guru honorer tak usah khawatir. Justru surat edaran ini menguatkan sekolah untuk membayar honor mereka karena keberadaannya jelas.

Di Lombok Timur, kata dia, pemerintah daerah telah menerbitkan surat keputusan (SK) bagi guru honorer yang telah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dikbud juga telah mengeluarkan surat edaran agar guru honorer yang terdata tetap diberikan SK dan honor.

Saat ini, terdapat sekitar 1.100 lebih tenaga honorer non-ASN di sekolah-sekolah Lombok Timur. Sebanyak 917 orang telah mendapatkan SK dari Dikbud, sementara sekitar 230 lainnya di SK kan oleh sekolah karena belum terakomodasi akibat sejumlah kendala administrasi.

Wathoni berharap seluruh honorer tersebut dapat memperoleh kepastian status kepegawaian ke depan.

"Mudah-mudahan tahun 2026 ini seluruh honorer bisa terangkat. Yang penting sekarang, selama sudah masuk Dapodik, mereka tetap terakomodasi," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan sekolah tak boleh merekrut honorer setah Dapodik dikunci. Sekolah hanya bisa mengangkat tenaga operator dan penjaga malam yang bersumber dari dana BOS.

Namun demikian, kebolehan itu juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang sekolah membutuhkan operator atau penjaga malam, harus diamankan melalui dana BOS. Dasarnya surat edaran itu," pungkasnya. (zaa)

Mendikdasmen resmikan program revitalisasi pendidikan di SMKN 1 Sikur

 

OPSINTB.com – Pemerintah telah menggulirkan program revitalisasi pendidikan tahun 2025 lalu. Kegiatan itu merupakan bagian dari Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Salah satu agenda kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, meresmikan program tersebut yang telah dikerjakan di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan peresmian tersebut dipusatkan di SMKN 1 Sikur yang dihadiri juga oleh Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, kepala dinas pendidikan, serta para kepala sekolah.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Mendikdasmen yang dinilainya sebagai momentum penting bagi kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah yang dipimpinnya.

"Beliau adalah idola kita semua, yang kita harapkan bisa menggerakkan pendidikan. Alhamdulillah, hari ini tujuan kehadiran bapak-bapak ini untuk meresmikan program revitalisasi tahun 2025," ucap Hasbi Ahmad, Minggu (17/05/2026).

Dia memaparkan, SMKN 1 Sikur mendapatkan bantuan revitalisasi berupa tiga ruang kelas baru (RKB). Jumlah itu sebutnya bagi sekolah sudah sangat membantu

Hasbi memaparkan, kebutuhan ruang belajar di SMKN 1 Sikur masih kekurangan 22 ruang kelas. Saat ini, sekolah memiliki 51 rombongan belajar (rombel).

Sementara jumlah ruang belajar yang tersedia setelah bantuan revitalisasi baru mencapai 29 ruang.

"Untuk RPS, kami baru punya tiga, sementara di sini ada 11 KKI, jadi kami masih kekurangan delapan RPS," jelasnya.

Hasbi berharap dengan kunjungan Mendikdasmen ke SMKN 1 Sikur menjadi berkah dan membawa perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan sarana pendidikan di sekolah tersebut. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI atas perhatian terhadap sektor pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui program revitalisasi yang merupakan agenda khusus dari pemerintah.

"Atas nama kepala sekolah di NTB, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatiannya kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujarnya.

Menurut Hasbi, ruang kelas baru tersebut sudah dimanfaatkan secara optimal dan bahkan telah ditinjau langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Gubernur NTB.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya memberlakukan double shift. Lantaran keterbatasan ruang belajar. 

Keterbatasan ruang juga memaksa pihak sekolah melakukan berbagai solusi sementara. Termasuk memanfaatkan ruang tertentu sebagai ruang praktik dan menyekat beberapa ruang praktik menjadi tiga bagian.

"Tadi sudah dicek langsung oleh Pak Menteri dan Pak Gubernur, sehingga kami tidak lagi menerapkan double shift. Karena menurut saya, double shift itu tidak efektif dalam pembelajaran dan pelayanan juga tidak maksimal," katanya.

Jumlah siswa SMKN 1 Sikur mencapai sekitar 1.610 orang dengan 51 rombel. Pada tahun ajaran mendatang, jumlah siswa diperkirakan meningkat hingga 1.800 orang mengingat lokasi sekolah berada di kawasan padat penduduk dengan tingginya minat masyarakat.

Tingginya minat masyarakat terhadap SMKN 1 Sikur, lanjutnya, tidak lepas dari keberhasilan program magang luar negeri yang menjadi unggulan sekolah.

Dia mengklaim, SMKN 1 Sikur menjadi satu-satunya sekolah yang program magang luar negerinya masih terus berjalan. Tahun ini, kata dia, memasuki kelima. 

Program tersebut bekerja sama dengan perusahaan internasional melalui Watch Skill Academy dan telah mengirim siswa magang ke Malaysia.

"Kalau sekarang jumlah peserta yang sudah ikut program ini sudah sekitar 100 orang. Bahkan sekarang SMKN 1 Sumbawa Besar juga sudah bergabung dalam program kami," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, menyebut peresmian revitalisasi satuan pendidikan di Lombok Timur sebagai sesuatu yang membahagiakan. Ia mengapresiasi kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyukseskan agenda pendidikan tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur NTB, Pak Bupati Lombok Timur, seluruh Forkopimda, dan SMKN 1 yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik," ujar Abdul Mu’ti.

Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi pendidikan merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI dalam Asta Cita keempat. Yaitu membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Dia menerangkan, dua program utama yang dijalankan Kemendikdasmen adalah revitalisasi dan digitalisasi sekolah.

Untuk tahun 2025, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan revitalisasi kepada 531 sekolah di wilayah NTB dan NTT dengan total anggaran mencapai Rp  527,575 miliar. Rinciannya meliputi 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 17 SMK, 20 SLB, serta 11 PKBM/SKB.

Khusus di Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 87 sekolah menerima bantuan senilai Rp 105,948 miliar yang terdiri atas tujuh PAUD, 36 SD, 19 SMP, sembilan SMA, 12 SMK, dan empat SLB. 

Sementara di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 37 sekolah memperoleh bantuan dengan nilai Rp 38,157 miliar.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi sekolah. Sebanyak 7.080 perangkat ISP telah disalurkan ke sekolah-sekolah di NTB dengan total nilai Rp 236,168 miliar. 

Di Lombok Timur sendiri, 1.739 perangkat ISP disalurkan dengan nilai Rp 47,179 miliar. Dia memastikan seluruh proses revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 telah selesai 100 persen.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa D4/S1 untuk 12.500 guru. Tahun 2026, jumlah itu meningkat menjadi 150.000 guru melalui skema beasiswa Rp3 juta per semester dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

"Dengan ini, guru dapat memenuhi kualifikasi Undang-Undang Guru dan Dosen, mengikuti PPG, dan memperoleh tunjangan sertifikasi," tuturnya

Selain infrastruktur fisik, Kemendikdasmen juga memperkuat infrastruktur budaya melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia bebat.  Yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Program pagi ceria juga diterapkan melalui kegiatan menyanyikan Indonesia Raya, senam bersama, dan doa sebelum belajar.

Mulai tahun 2025, Kemendikdasmen juga melatih guru untuk menerapkan pembelajaran mendalam serta memasukkan AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan, yang ke depan akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 5 SD.

Selain itu, Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai diterapkan pada 2025 untuk jenjang SLTA dan 2026 untuk SLTP serta SD. Meski tidak wajib, partisipasi nasional disebut telah mencapai 98 persen.

"Hasil TKA digunakan sebagai salah satu syarat seleksi jalur prestasi ke jenjang berikutnya, bahkan sudah diakui beberapa perguruan tinggi luar negeri," bebernya

Di akhir sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan tiga kunci utama kemajuan pendidikan. Yakni mindset untuk maju, mental yang kuat, dan misi yang tulus.

Guru adalah kunci untuk bisa mencapai semua itu. Teknologi dan sarana sebutnya penting namun peran guru tak bisa digantikan. 

Karena itu pihaknya fokus pada kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Ia berharap seluruh bantuan sarana, prasarana, dan perangkat digital yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Ini demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua, sesuai arahan presiden melalui asta cita keempatnya," pungkas Abdul Mu'ti. (zaa)