Musrenbang RKPD 2027, tekankan sinkronisasi program dan penguatan investasi

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (9/10/2026) di Ballroom Kantor Bupati.

Kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum penyepakatan prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Mengusung tema "Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan", Musrenbang ini menjadi wadah strategis menuju fase awal kulminasi pembangunan di tahun 2027.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi program daerah dengan provinsi dan pusat, termasuk mengacu pada Asta Cita. 

"Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting," tegasnya.

Bupati menyebut perencanaan harus matang, karena itu Pemda harus menyelaraskan program daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program provinsi dan pusat. Ia mencontohkan program Koprasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. 

Disebutkan di Lombok Timur terdapat 104 Koperasi Merah Putih dan 241 Dapur MBG. 

Menilik sejumlah capaian pada 2025 lalu, bupati mengingatkan tantangan mempertahankan capaian tersebut. 

Salah satu upaya adalah dengan menjaga ketat pendapatan dari Mineral Bukan Logam  dan Batuan (MBLB) serta bergerak cepat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak memasang target peningkatan, bupati berharap capaian pembangunan di daerah ini konsisten.

"RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik," ujar bupati.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan cukup baik. Angka kemiskinan turun signifikan dari 14,51 persen (2024) menjadi 13,53 persen dan laju pertumbuhan ekonomi cukup signifikan mencapai 4,93 persen.

Kondisi tersebut menempatkan Lombok Timur di urutan kedua dari 10 kabupaten/kota di provinsi NTB. Karena itu diyakini capaian di 2027 bisa lebih tinggi lagi.

Sementara, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke 72,35 persen, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Untuk Indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74 serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.

"Untuk kinerja fiskal daerah tercatat Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menandakan fiskal Lombok Timur menguat dan kemampuan daerah meningkat untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heri Agustiadi, menyampaikan RKPD Provinsi mengusung tema "Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan" yang diharapkan bisa diselaraskan dengan RKPD Kabupaten.

Koordinasi antara Pemda Lotim dan provinsi akan terus diintensifkan. Ia juga menegaskan salah satu program unggulan dan menjadi prioritas di provinsi adalah Desa Berdaya guna memastikan potensi ekonomi desa terkelola dengan baik. 

"Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 yang juga selaras dengan RPJMD Provinsi, diharapkan bisa menciptakan fondasi ekonomi riil yang kuat," ucapnya.

Keselarasan dan kesinambungan juga menjadi penekanan Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa perencanaan adalah tahapan penting dan harus sesuai basis data serta dilaksanakan dengan baik.

Para anggota dewan telah menyampaikan pokok pikirannya ke Bappeda melalui SIPD. Dipastikan DPRD akan terus melakukan evaluasi per triwulan.

"RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan," tutup M. Yusri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja OPD dan Kecamatan, serta penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Di samping itu dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap. (zaa)

Kasus pemotongan pokir mantan DPRD NTB, Nursalim: Yang menyuruh pimpinan

 

OPSINTB.com - Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD NTB kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (9/4/2026). 

Dalam persidangan tersebut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim sebagai saksi.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram yang dipimpin Dewi Santini, Nursalim menyebut pemotongan anggaran pokok pikiran (pokir) mantan anggota DPRD dilakukan atas arahan pimpinan DPRD.

Majelis hakim sempat mempertanyakan terkait pihak yang memerintahkan pemotongan anggaran pokir tersebut.

“Berarti yang menyuruh memotong Rp59 miliar itu pimpinan DPRD?” tanya majelis hakim.

“Iya,” jawab Nursalim.

Majelis hakim kembali mendalami apakah keputusan tersebut sudah disetujui sebelum pertemuan dengan pimpinan DPRD.

“Sebelum ke rumah pimpinan, sudah disetujui?” tanya hakim.

“Iya sudah, dan dipertegas saat pertemuan di rumah dinas,” tegas Nursalim.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai pihak yang memberi perintah awal, Nursalim menyebut nama Gubernur NTB.

“Pak Gubernur Iqbal,” sebutnya.

Dijelaskan, pemotongan anggaran pokir tersebut dilakukan dari nilai awal sekitar Rp350 miliar, dikurangi Rp59 miliar.

Dalam pertemuan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut, turut hadir Wakil Ketua I DPRD NTB Yek Agil, Wakil Ketua II Muzihir, serta Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda sebagai pimpinan yang membahas pemotongan anggaran pokir dewan tersebut.

Dalam sidang ini dijabarkan pemotongan pokir mantan dewan itu terkait rasionalisasi anggaran yang diperintahkan oleh pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah aturan mengenai rasionalisasi anggaran. Ditandatangani 22 Januari 2025. (red)

Kloter pertama CJH Loteng berangkat 22 April 2026

 

OPSINTB.com - Kantor Kementrian Haji dan Umrah Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan jadwal keberangkatan calon jamaah haji (CJH). Kepala Kantor Haji dan Umrah Loteng, H Lalu Syamsul Hadi mengatakan seluruh CJH Loteng dengan jumlah 1.174 orang akan diberangkatkan secara bertahap mulai 22 April 2026.

‘’Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengamanan, pemberangkatan pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Jamaah ditargetkan telah berada di embarkasi pada pukul 17.15 WITA,’’ kata dia dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026).

Dia mengatakan, seluruh CJH Loteng akan dibagi menjadi empat kelompok terbang (kloter). Dimana seluruh proses pemberangkatan akan dipusatkan di Masjid Agung Praya sebelum menuju Embarkasi Lombok.

Adapun pemberangkatan kedua akan berlangsung 29 April 2026. Selanjutnya pemberangkatan ketiga pada 6 Mei 2026. Dan pemberangkatan terakhir atau keempat dilaksanakan pada 9 Mei 2026 pukul 21.00 WITA.

‘’Jamaah akan lebih dahulu salat magrib di Masjid Agung sebelum berangkat ke embarkasi,’’ tambahnya.

Dia menambahkan jika mengacu pada data pembagian kloter Embarkasi Lombok, CJH Loteng akan tergabung dalam kloter 2, kloter 7, kloter 12 dan kloter 15. Pembagian tersebut menyesuaikan dengan jadwal nasional pemberangkatan haji yang terbagi dalam dua gelombang. 

‘’Gelombang pertama dengan tujuan Madinah dan gelombang kedua melalui Jeddah,’’ ucapnya.

Pemkab Loteng sendiri menyatakan, seluruh rangkaian pemberangkatan telah dipersiapkan secara matang untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar, aman dan nyaman.

‘’Informasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan dan pengamanan akan disampaikan sesuai perkembangan dan arahan instansi terkait,’’ ujar Wabup Loteng, HM Nursiah terpisah. (wan)

17 desa di Lombok Tengah jadi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem

 

OPSINTB.com - Sebanyak 17 desa di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan menjadi lokasi prioritas program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2025.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penetapan tersebut tertuang dalam SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-569 Tahun 2025 tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di NTB.

‘’Penetapan desa prioritas ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memastikan intervensi program lebih tepat sasaran,’’ kata Baiq Nelly dalam Musrenbang RKPD Lombok Tengah 2027 di Hotel Swiss Bellcourt, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, dengan fokus pada desa-desa yang memang membutuhkan percepatan penanganan.

Adapun 17 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya: Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Pringgarata dan Pujut.

‘’Desa yang masuk kategori prioritas yakni Desa Barabali, Bangket Parak, Beber, Labulia, Kateng, Kabul, Kelebuh, Sukarara, Tanak Awu, Tumpak, Pemepek, Pandan Indah, Penujak, Ubung, Tumpak, Sengkol dan Selong Belanak,’’ beber Nelly.

Ia menekankan keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, perangkat desa dan dukungan masyarakat.

‘’Program ini mencakup berbagai intervensi, mulai dari peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur penunjang,’’ ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Nelly menambahkan, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah dapat ditekan secara signifikan. ‘’Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,’’ pungkas Nelly. (wan)

Bupati Iron ingatkan ASN fokus layani masyarakat, bukan pencitraan di medsos

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal bersama guru dan pegawai lingkup Dikbud di Kecamatan Montong Gading, Rabu (8/4/2026). 

Dalam kesempatan itu orang nomor satu di Lombok Timur ini menegaskan, agar seluruh aparatur pemerintah tetap fokus pada pengabdian kepada masyarakat tanpa terdistraksi oleh dinamika di media sosial. Dia mengingatkan, pentingnya menjaga integritas sesuai sumpah jabatan yang telah diikrarkan. 

Menurutnya, dalam bekerja tidak perlu banyak bicara, tak perlu fitnah. Fokusnya adalah untuk rakyat, bukan untuk pencitraan di media sosial.

"Tugas utama aparatur adalah bekerja nyata untuk rakyat, bukan sekadar membangun citra di media sosial," terang Bupati Iron.

Dirinya mengakui, meskipun sejumlah program unggulan telah berjalan, masih ada persoalan yang belum terselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Kendati demikian, Iron optimistis sisa masa kepemimpinan selama empat tahun ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target pembangunan.

Menanggapi maraknya kritik di media sosial, ia meminta jajaran pemerintah untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari risiko jabatan yang juga dialami oleh semua pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala desa.

Ia menegaskan, kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat, namun aparatur pemerintah harus tetap berfokus pada kerja nyata. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik selama disampaikan secara santun dan tidak menghina.

"Kalau kritik itu membangun, kita harus terbuka dan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi," katanya

Iron juga menyinggung persoalan kelangkaan elpiji yang dua pekan terakhir menjadi isu hangat. Salah satu langkah yang ditempuh dirinya telah bersurat kepada Pertamina untuk menambah kuota gas di Lombok Timur.

Dia memberi warning kepada oknum yang menimbun atau menjual barang subsidi di atas harga resmi agar tidak melakukan pelanggaran.

"Menjual barang subsidi di atas harga jual bisa kena sanksi. Saya minta masyarakat tidak menumpuk gas dan menggunakan sesuai kebutuhan," ucapnya

Sementara itu, Camat Montong Gading, Arpin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran bupati itu yang dinilai memberikan motivasi bagi jajaran pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Ia juga melaporkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk masalah balap liar, telah berhasil ditangani melalui pembinaan kepada para pelaku.

"Anak-anak tersebut kini sudah kembali ke aktivitas positif sebagai siswa," ujarnya.

Selain itu, Arpin memaparkan sejumlah progres pembangunan di wilayahnya, seperti rehabilitasi jalan sepanjang dua kilometer yang dimulai sejak akhir Desember, serta perbaikan akses jalan pascabencana yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Acara silaturahmi dan halal bihalal yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Montong Gading tersebut turut dihadiri berbagai unsur, termasuk perwakilan Dikbud, staf khusus bupati, tokoh agama, Forkopimcam, PGRI Kabupaten Lombok Timur, para kepala desa, pengawas, kepala sekolah, serta guru dan pegawai di lingkungan Dikbud Kecamatan Montong Gading. (zaa)

Lakpesdam PBNU bersama KP2MI dan GIZ Jerman, gelar pelatihan keterampilan usaha mikro bagi purna PMI di Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU) bekerja sama dengan KP2MI serta didukung oleh GIZ Jerman, menggelar Pelatihan Keterampilan Usaha Mikro bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan perdana ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, pada Rabu (8/4/2026), dan akan disusul oleh empat desa dampingan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK). Tujuannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga PMI dan purna PMI melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Koordinator Tim Lokal Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan manajerial dalam berwirausaha. Sekaligus membuka akses terhadap permodalan berbasis digital.

Selain itu, pelatihan keterampilan usaha mikro ini dilaksanakan guna membekali keluarga PMI dan purna PMI agar lebih produktif mengelola remitansi dengan merintis usaha.

"Sehingga membentuk komunitas usaha di desa yang mampu mengakses permodalan digital," ucapnya.

Dia berharap program ini tidak hanya melahirkan individu yang terampil dalam berbisnis, tetapi juga mendorong terbentuknya kelompok usaha komunitas yang solid melalui sinergi lintas sektor.

Selain itu, purna PMI juga didorong untuk menyusun rencana bisnis yang berkelanjutan serta menjadi motor penggerak ekonomi sirkular ditingkat desa.

Selama kegiatan berlangsung, peserta difasilitasi oleh praktisi ekonomi dan profesional di bidang bisnis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jejaring (networking) serta meningkatkan kemampuan pemasaran digital (digital marketing) agar produk mereka mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, peserta yang telah memiliki rintisan usaha juga didorong untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) sebagai langkah strategis dalam mendukung program pemerintah.

Ia menambahkan, kegiatan serupa juga ditargetkan menyasar lima desa di wilayah Lombok Timur.

"Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran komunitas usaha dalam mendukung pemberdayaan UMKM di desa, khususnya bagi para purna PMI," jelas Abdul Qadir.

Sementara itu, Sekretaris Desa Jenggik Utara, Ahmad Sofian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada LAKPESDAM PBNU yang telah memilih desanya sebagai lokasi pilot project.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini. Di tengah keterbatasan dana desa akibat kebijakan dari pusat, kegiatan pemberdayaan seperti ini sangat membantu pengembangan UMKM di Desa Jenggik Utara," ungkapnya.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap pelatihan saja, tetapi terus berlanjut hingga para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kedepan, pemerintah desa juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan agar hasil pelatihan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Harapan kami, materi yang diperoleh hari ini bisa langsung diterapkan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara umum, mengingat banyaknya warga Jenggik Utara yang merupakan purna PMI," pungkas Sofian. (zaa)