OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

21/11/26

Hadapi panggilan Polres Lotim terkait laporan Plt Dirut PDAM, Ketua LMND tegaskan tak gentar suarakan kebenaran

 

Hadapi panggilan Polres Lotim terkait laporan Plt Dirut PDAM, Ketua LMND tegaskan tak gentar suarakan kebenaran

OPSINTB.com - Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur (Lotim) menyampaikan orasi tegas di hadapan massa aksi dan tim pendamping hukum sebelum memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur, Sabtu (21/11/2026).


Pemanggilan tersebut dilakukan guna meminta keterangan terkait laporan yang dilayangkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur terhadap Ketua LMND Lotim.


Dalam orasinya sebelum memasuki gedung Mapolres Lombok Timur, Ketua LMND Lotim menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal isu-isu publik tanpa rasa takut terhadap tekanan hukum maupun intimidasi.


"Jangan sekali-kali takut dalam menyuarakan kebenaran meski moncong senjata dihadapkan pada kepala kita," tegas Khairul Azmi, Ketua LMND Lotim di hadapan seluruh kader LMND Lotim dan sekitar 20 kuasa hukum yang hadir memberikan pendampingan.


Pihak LMND Lotim menilai bahwa pelaporan hukum yang dilakukan oleh Plt Dirut PDAM tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa yang selama ini menyoroti kinerja dan kebijakan perusahaan daerah tersebut.


Meski demikian, kehadiran Ketua LMND Lotim bersama puluhan tim kuasa hukum ke Mapolres Lombok Timur disebut sebagai bentuk sikap kooperatif dan penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku, sekaligus pembuktian bahwa gerakan mahasiswa tidak akan surut menghadapi kriminalisasi. (red)

Loteng belajar zona integritas dan pencegahan korupsi ke Kota Bandung

 

Loteng belajar zona integritas dan pencegahan korupsi ke Kota Bandung

​OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menggelar studi komparasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperkuat pencegahan korupsi dan mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI), Jumat (20/11/2026). Langkah ini diarahkan untuk mendorong perangkat daerah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


​Rombongan Pemkab Loteng dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) H. Lalu Firman Wijaya bersama Inspektur Kabupaten Loteng H. Lalu Aknal Afandi serta jajaran perangkat daerah terkait. Mereka diterima Inspektur Kota Bandung Dharmawan di Balai Kota Bandung, didampingi perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


​Firman Wijaya mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Loteng dalam memperkuat integritas aparatur, membenahi tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan mutu pelayanan publik agar perangkat daerah dapat memenuhi syarat WBK dan WBBM.


​"Melalui penguatan kapasitas aparatur dan kolaborasi lintas perangkat daerah, kami berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat," ujar Firman.


​Dalam pertemuan tersebut, Dharmawan memaparkan praktik pembangunan Zona Integritas di DPMPTSP Kota Bandung sebagai salah satu rujukan pelayanan publik. Ia juga menyinggung tantangan tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan aset daerah yang memengaruhi perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP).


​Menurut Dharmawan, pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Bandung masih memerlukan penyempurnaan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah, penguatan pengawasan internal, dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi.


​Selain mendalami MCSP KPK dan pembangunan ZI, delegasi Loteng juga menjadikan Disdukcapil Kota Bandung sebagai lokus pembelajaran. Lalu Aknal Afandi menilai pengalaman Pemkot Bandung menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan capaian MCSP KPK dan memperkuat pengawasan internal di daerahnya.


​Studi komparasi yang berlangsung pada 19–21 November 2026 ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas teknis serta manajerial aparatur sekaligus mendorong inovasi pelayanan publik. Pemkab Loteng menargetkan hasil kunjungan ini dirumuskan menjadi langkah konkret guna mempercepat pembangunan Zona Integritas dan membangun budaya kerja yang akuntabel. (wan)

UMP NTB 2027 naik 9,24 persen, tembus Rp2,92 juta

 
UMP NTB 2027 naik 9,24 persen, tembus Rp2,92 juta

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.673.861. Kenaikan ini diharapkan memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta peluang kerja di NTB.


Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.


Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik menjelaskan, penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.


Bapak Gubernur menekankan bahwa kenaikan upah tidak semata-mata menyangkut penyesuaian nominal, tetapi juga bagaimana pekerja memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan.


“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul.


Gubernur juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027. Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.


Peningkatan kesejahteraan pekerja juga perlu diiringi dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha berkembang dan mampu membuka lebih banyak peluang kerja.


Bapak Gubernur berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan membuka kesempatan kerja. Dengan demikian, kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari capaian ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (red)

Bupati Iron alokasikan Rp1 miliar untuk bantuan beasiswa pendidikan, 73 mahasiswa telah diusulkan

 
Bupati Iron alokasikan Rp1 miliar untuk bantuan beasiswa pendidikan, 73 mahasiswa telah diusulkan

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar pada tahun 2026 untuk program bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat. Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran atau calon dokter spesialis, tetapi juga terbuka bagi mahasiswa dari berbagai jurusan.


Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur, Jamali, mengatakan bahwa nomenklatur bantuan beasiswa pendidikan yang diterapkan saat ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan program sebelumnya yang secara khusus menyasar jurusan di bidang kedokteran.


"Sekarang bantuan pendidikan ini tidak khusus untuk dokter spesialis saja. Mahasiswa di luar kedokteran juga bisa mengakses dan mendapatkan bantuan tersebut," jelas Jamali. Sabtu (21/11/2026).


Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program tersebut pada tahun ini. Penyaluran bantuan direncanakan dilakukan pada triwulan ketiga.


Terkait jumlah penerima, Jamali mengungkapkan bahwa hingga saat ini proses pendataan masih berlangsung. Berdasarkan rekapitulasi yang telah diterima dari Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin, terdapat sebanyak 73 mahasiswa yang telah masuk dalam daftar usulan.


“Alhamdulillah, minggu ini sudah ada rekap dari Bapak Bupati. Untuk sementara, yang sudah masuk melalui Bapak Bupati sebanyak 73 orang mahasiswa. Namun, jumlah keseluruhan penerima masih dalam proses pendataan,” ungkapnya.


Jamali juga menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan tersebut dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Menurutnya, Bupati terbuka terhadap permohonan masyarakat. 


"Setelah mengajukan permohonan kepada pak bupati, nantinya datanya akan dideposisikan ke kami,"pungkasnya. (zaa)

Tiru konsep Puja Mandala Bali, Pemkab Lombok Tengah matangkan rencana kompleks rumah ibadah di Mandalika

 

Tiru konsep Puja Mandala Bali, Pemkab Lombok Tengah matangkan rencana kompleks rumah ibadah di Mandalika

OPSINTB.com - Lalu Sofyan Ardi tak henti-hentinya mengabadikan momen dengan kamera ponsel pintarnya saat berkunjung ke Kompleks Rumah Ibadah Puja Mandala Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (20/11/2026).


​Sofyan merupakan bagian dari rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah yang tengah melaksanakan studi banding terkait tata kelola pembangunan Puja Mandala. Konsep kawasan ini rencananya akan direplikasi di kawasan Mandalika, Lombok Tengah.


​Kawasan tersebut nantinya akan menaungi lima tempat ibadah yang mewakili lima agama di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Buddha, Protestan, dan Hindu.


​Vice President Commercial & Relation The Nusa Dua, Purnama Damayanti, menyebutkan, aktivitas di kawasan Puja Mandala berjalan lancar hingga saat ini. Selain itu, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang dan ketua paguyuban setempat terus bertukar informasi setiap kali ada kegiatan, seremoni, maupun acara (event).


​"Sampai saat ini, kegiatan ataupun aktivitas di Puja Mandala benar-benar berjalan dengan sangat baik. Jika ada kegiatan, seremoni, atau acara tertentu, pihak ITDC dan ketua paguyuban selalu saling memberi kabar terbaru," kata Purnama Damayanti.


​Ia menambahkan, tujuan utama pembangunan kawasan Puja Mandala adalah menyediakan ruang bersama guna mendorong sikap saling bertoleransi dan hidup rukun di tengah keberagaman umat beragama.


​"Mereka selalu berkoordinasi sehingga tidak muncul isu-isu negatif. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki forum dan jalinan komunikasi yang sangat kuat. Nilai keharmonisan dan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang terus dijunjung tinggi hingga sekarang," ujarnya.


​Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, H. Iswandi Khairy Ramen, menyampaikan transparansi terkait tata kelola, aspek sosial, serta dampak ekonomi pembangunan kompleks rumah ibadah di Mandalika harus disebarluaskan guna meraih dukungan penuh masyarakat.


​"Jika dikomunikasikan dengan baik dan media turut mengedukasi masyarakat, hal ini akan berdampak sangat positif bagi daerah kita," tuturnya.


​Ia juga menjelaskan, rencana pembangunan kompleks rumah ibadah di Mandalika masih memerlukan pembahasan lanjutan mengenai konsep, sumber pendanaan, pengelolaan, hingga penyediaan area parkir, mengingat pihak ITDC juga masih memfinalisasi penentuan lokasi pastinya.


​"Keberhasilan Puja Mandala dapat menjadi percontohan ideal untuk diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah. Melalui kegiatan studi banding ini, informasi baik tersebut diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas," tandasnya. (iwn)

19/11/26

Sembalun direncakan sebagai salah satu daerah penopang listrik nasional

 

Sembalun direncakan sebagai salah satu daerah penopang listrik nasional

OPSINTB.com - Tak hanya memiliki potensi wisata, Sembalun, Lombok Timur, juga disebut memiliki keistimewaan dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT). Klaim ini diungkapkan oleh anggota Komite II DPD RI Dapil NTB Hj. Evi Apita Maya, dalam Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun, Kamis (19/11/2026).


EBT disembalun seperti dari surya, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi. Keunggulan ini menjadi salah satu penopang pembangunsn strategis nasional. 


Penilaian ini selaras dengab wacana pembangunan Geotermal, di wilayah Sembalun yang belakangan mencuat ke publik. 


Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi, sementara kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,3 GW. Meski menempati posisi kedua dunia dalam kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi, peluang optimalisasi sumber daya ini masih sangat luas.


Menurut Hj Apita, berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada cuaca, panas bumi memiliki keunggulan berupa pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.  Sehingga, kata dia, mampu menopang keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. 


"Selain untuk kelistrikan, pemanfaatan langsung panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih, hingga sektor ekowisata," ungkapnya. 


Pengembangan Wilayah Kerja Panas (WKP) Bumi Sembalun di Kabupaten Lombok Timur dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi nasional. Proyek ini diharapkan menghadirkan empat manfaat utama, yakni pertama, memperkuat pasokan listrik daerah, kedua, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi pelaku usaha lokal, ketiga, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi untuk menopang infrastruktur dan pelayanan publik, serta keempat, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.


Kendati demikian, Evi menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan WKP Sembalun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar merasakan dampak positifnya. Pelaksanaan proyek wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan melalui tata kelola yang transparan.


Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama. Melalui forum sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan memperoleh ruang memadai untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi.


"Sehingga terbangun kepercayaan bersama demi kemajuan Lombok Timur dan NTB," paparnya. 


Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur menyambut baik rencana pengembangan EBT, berupa tenaga panas bumi yang menjadi bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat.


Sekda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait rencana kegiatan ini sejak dua minggu lalu dan langsung melaporkannya kepada Bupati. Menurutnya, Bupati memberikan respon yang sangat positif serta mengapresiasi langkah sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut.


"Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," ujar Sekda.


​Ia menyoroti, di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi, rencana pengembangan energi terbarukan ini memunculkan beragam tanggapan, mulai dari sikap keraguan hingga pandangan positif yang melihatnya sebagai peluang besar.


​Mengingat potensi pengembangan ini berkaitan erat dengan kawasan strategis, Pemda Lotim tetap menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan. Kawasan Sembalun, imbuhnya, selama ini menjadi wilayah konservasi sekaligus penopang utama suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur menjadi salah satu fokus kajian. 


Kehadiran Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dishub dan lainnya dalam forum ini dinilai penting karena perubahan pada satu subsistem dipastikan akan berdampak pada sektor lainnya.


​Lebih lanjut, Sekda menyampaikan pesan khusus dari Bupati Lombok Timur agar seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait dapat menyimak paparan dalam sosialisasi tersebut. 


"Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah ramainya arus informasi di media sosial seperti Facebook dan Instagram," ucap Ofik. (red)

Cium kaki orang tua, Muazzin dapat nomor urut 1 di Pilkades Surabaya Utara

 

Cium kaki orang tua, Muazzin dapat nomor urut 1 di Pilkades Surabaya Utara

OPSINTB.com - Pencabutan nomor urut calon kepala desa (Cakades) di Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, berlangsung penuh haru. Salah satu kontestan, Muazzin, resmi mengantongi nomor urut 1 dari total empat calon yang bertarung dalam kontestasi Pilkades tersebut.


Ada momen menyentuh sebelum Muazzin melangkahkan kaki menuju sekretariat panitia Pilkades. Dirumahnya ia terlebih dahulu memohon restu kepada kedua orang tuanya dengan cara merangkak di antara kaki orang tuanya, lalu mencium kaki keduanya.


Hal itu dilakukan sebagai wujud penghormatan dan keyakinan bahwa doa serta restu orang tua menjadi pengiring langkah perjuangannya. Saat proses pencabutan nomor berlangsung, Muazzin turut didampingi oleh sang istri, kedua orang tua, Tim dan keluarga.


Usai mendapatkan nomor urut 1, Muazzin mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, perolehan nomor tersebut sejalan dengan niat dan slogan yang telah ia usung sejak awal.


"Alhamdulillah, wassyukurilah. Sesuai niat kita, sesuai slogan kita pada hari ini pada pencabutan nomor urut, kita dapat nomor urut satu, seperti slogan kita sopok niat atau satu niat, sopok angen atau satu hati, rembak- rembak berkerise untuk Desa Surabaya Utara yang berkemajuan," ujar Muazzin.


Lebih jauh, Muazzin menjelaskan bahwa penetapan nomor urut ini menjadi langkah awal untuk mengintensifkan ikhtiar di tengah masyarakat. Ia berkomitmen memperluas silaturahim dan menghadirkan berbagai kegiatan positif agar warga dapat menilai secara langsung rekam jejak dan sikapnya sebelum menentukan pilihan.


Menyinggung aksinya merangkak dan mencium kaki orang tua sebelum berangkat ke sekretariat, Muazzin menegaskan hal itu merupakan bentuk bakti seorang anak atas perjuangan orang tua membesarkannya sejak kecil hingga dewasa.


"Karena surga kita sebagai anak itu ada di bawah telapak kaki ibu, terutama kemudian orang tua yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh perjuangan. Tentu saya sebagai anak tidak bisa membalas budi beliau, setidaknya beri penghargaan, penghormatan, dan berbakti kepada kedua orang tua. Saya tentu dengan berbakti kepada orang tua mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," tuturnya.


Sementara itu, istri Muazzin, Wiwin Hardianti, menyampaikan rasa syukur atas hasil pencabutan nomor tersebut dan berharap langkah suaminya dimudahkan.


"Saya sebagai istri sangat bersyukur dan berharap semoga nomor urut satu ini menjadikan suami saya menjadi nomor satu, orang nomor satu di Surabaya Utara. Terima kasih," kata Wiwin. (zaa)

Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

 
Bank NTB Syariah raih Jalin CXcellence Award 2026, apresiasi atas komitmen penguatan transaksi digital

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah meraih penghargaan Jalin CXcellence Award 2026 kategori Most Devoted Regional Bank atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital, khususnya peningkatan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat.


Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, dalam rangkaian kegiatan Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) pada 12–13 November 2026 di Sheraton Belitung Resort, Belitung.


Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Jalin kepada mitra perbankan yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi dalam mendukung pengembangan infrastruktur serta layanan sistem pembayaran digital di Indonesia. Bank NTB Syariah menjadi salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yang memperoleh penghargaan tersebut bersama sejumlah bank nasional dan mitra lainnya.


Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah, Ajar Susanto Broto, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital.


“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Bank NTB Syariah untuk terus memperkuat kontribusi dalam pengembangan ekosistem pembayaran digital. Kami melihat QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran yang semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, sehingga perlu didukung dengan layanan yang mudah diakses, aman, dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi,” ujar Ajar.


Ia menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus memperkuat sinergi dengan Jalin dan berbagai mitra strategis untuk memperluas pemanfaatan transaksi digital, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.


“Ke depan, kami berharap pemanfaatan QRIS dapat semakin luas, tidak hanya di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau pelaku UMKM dan masyarakat di berbagai wilayah NTB. Dengan demikian, digitalisasi sistem pembayaran dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.


Jalin CX Summit 2026 merupakan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pembayaran digital, mulai dari regulator, industri perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga mitra strategis. Kegiatan ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur sistem pembayaran, serta peningkatan kualitas pengalaman pengguna (customer experience).


Dalam forum tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) turut memberikan pandangan mengenai perkembangan sistem pembayaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah semakin luasnya pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.


Bagi Bank NTB Syariah, penghargaan Most Devoted Regional Bank ini menjadi pengakuan atas komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.


Melalui penguatan kolaborasi dengan Jalin dan berbagai pemangku kepentingan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transaksi digital, mendorong perluasan penggunaan QRIS, serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Nusa Tenggara Barat.


Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Bank NTB Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (red)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama