Target juara lagi, LPTQ Loteng susun jadwal pemusatan latihan

 

Foto: TGH Sabarudin Abdurrahman (baju putih) saat berbincang dengan Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya membahas pemusatan latihan.

OPSINTB.com – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Loteng mulai ambil ancang-ancang mengejar target juara MTQ Tingkat Provinsi NTB 2026, dengan telah ditetapkannya jadwal pemusatan latihan bagi para kafilahnya.

‘’Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembinaan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapai target juara,’’ kata Ketua Harian LPTQ Loteng, TGH Sabarudin Abdurrahman, Jumat (6/2/2026).

Kata Sabarudin, adapun pemusatan latihan akan dilaksanakan dalam empat tahap. Pertama, dijadwalkan pada 10-15 Februari di Sekretariat LPTQ Loteng. Kedua, berlangsung 1-7 April dan dipusatkan di salah satu hotel. Ketiga, 1-6 Mei di Sekretariat LPTQ Loteng.

‘’Tahap keempat, atau tahap pemantapan akhir dilaksanakan pada 2-7 Juni di Hotel Swiss Beltcourt,’’ imbuh salah satu qari kebanggaan Loteng itu.

Dia menambahkan, keputusan pemusatan latihan tersebut telah bersifat final dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh koordinator bidang dalam menyiapkan aspek teknis, administratif, serta kebutuhan pendukung pelaksanaan pelatihan.

Loteng akan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi NTB 2026. Sebagai tuan rumah, Loteng sudah mempersiapkan beberapa venue, dengan venue utama Bencingah Agung.

Selain itu, beberapa venue lain berlokasi di Poltekpar Lombok, Kampus IPDN NTB, Masjid Agung Praya, kantor bupati, dan di Mandalika.

‘’Khusus Mandalika, kami minta supaya ada kegiatan di sana. Sambil para kafilah dari daerah lain berwisata,’’ ucap Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri pada opsintb.com.

Tak tanggung-tanggung, MTQ kali ini diperkirakan akan menghadirkan 1.000 orang kafilah dari 10 kabupaten/kota. Hal ini tentunya akan mendongkrak perekonomian Loteng, dan ditargetkan perputaran uang mencapai miliaran rupiah.

‘’Hotel-hotel akan terisi dan UMKM kita berjalan,’’ pungkas Pathul.

SPPG Ketangga Desa Sukarara utamakan serap relawan dusun setempat

 

Foto: Pengelola SPPG Ketangga, Rianim (kanan) tunjukkan progres pembangunan dapur MBG. (wan/opsintb)

OPSINTB.com - Serapan tenaga kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ketangga Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Loteng menunjukkan tren positif. Kendati belum dibuka, SPPG Ketangga telah mempekerjakan 20 orang lebih tenaga kerja, yang terdiri dari tukang bangunan, tukang listrik, dan tukang sumur bor.

‘’Jumlahnya kurang lebih 20-an orang, dan kemungkinan bisa bertambah,’’ kata pengelola SPPG Ketangga, Rianim pada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Selain pekerja bangunan, SPPG Ketangga sudah mulai melakukan rekrutmen relawan, yang di mana para relawan berasal dari warga sekitar Dusun Ketangga. Rianim bilang, rekrutmen warga sekitar merupakan bentuk kepedulian SPPG Ketangga terhadap warganya; agar mereka yang terpilih dapat bekerja serta memiliki penghasilan.

‘’Warga di sini yang kami manfaatkan. Jadi, mereka senang dan merasa terbantu.Di samping kami juga berniat agar mereka bisa menjaga keberadaan SPPG ini,’’ imbuhnya.

Pihaknya menentukan kriteria bagi para relawan SPPG. Di mana yang diterima bekerja adalah warga kelahiran tahun 1977 ke atas atau masih berumur di bawah 50 tahun. ‘’Ya, maksimal 50 tahunlah,’’ ujarnya.

Menurut perkiraannya, pengerjaan SPPG Ketangga dapat selesai sebelum memasuki bulan Ramadhan, dan bisa mulai beroperasi sebelum memasuki lebaran 2026. Pihaknya menargetkan dapat menyalurkan makan bergizi gratis (MBG) kepada 1.600 penerima manfaat.

‘’Bukan di Sukarara saja, tapi sampai ke luar desa, seperti Desa Ungga,’’ harapnya.

Kepala Dusun Ketangga, Sunardi menyebut, serapan tenaga kerja warganya di SPPG tersebut mencapai 85 persen. ‘’Alhamdulillah, diambil dari warga kami semua. Insyaallah relawannya juga warga kami besok,’’ sebutnya.

Sunardi bersyukur warganya kini dapat bekerja ditempat yang layak serta memperoleh penghasilan yang baik. ‘’Alhamdulillah, kata pemiliknya; relawannya dari sini semua besok, kecuali ahli gizi,’’ tukas Sunardi. (wan)

154 dapur program MBG di Lombok Timur kantongi sertifikat SLHS, yang lain belum layak

 

OPSINTB.com - Sebanyak 154 dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur telah mengantongi Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan setempat. 

Sertifikat itu diberikan setelah dapur-dapur dinyatakan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Aries Fahrozi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh petugas kesehatan.

“SLHS kami keluarkan setelah dapur memenuhi seluruh parameter standar. Kalau tidak sesuai, tentu tidak akan kami terbitkan,” ucap Aries saat diwancarai opsintb.com pada Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga pekan keempat Januari 2025, terdapat 212 dapur yang mengajukan permohonan sertifikasi. Dari jumlah tersebut, 154 dapur telah dinyatakan layak dan menerima SLHS, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan perbaikan.

Menurut Aries, indikator utama penilaian meliputi standar higiene dan sanitasi, kebersihan dapur, serta kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. 

Pemeriksaan kualitas air dilakukan secara mikroskopis untuk memastikan tidak mengandung bakteri atau kuman berbahaya.

“Jika air yang digunakan mengandung bakteri tertentu, dapur tersebut kami nyatakan belum layak. Harus dilakukan treatment terlebih dahulu sampai memenuhi standar, baru sertifikat bisa dikeluarkan,” jelasnya.

Aries menambahkan, SLHS merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bagi dapur pelaksana program MBG. Namun, sertifikat tersebut bukan satu-satunya syarat dalam pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan bahwa SLHS dikeluarkan berdasarkan kondisi dapur saat dilakukan pemeriksaan. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penurunan standar, maka hal tersebut berada di luar kondisi saat sertifikat diterbitkan.

“SLHS ini seperti surat keterangan sehat. Dikeluarkan berdasarkan kondisi saat diperiksa. Kalau kemudian hari ada perubahan, tentu perlu evaluasi ulang,” terangnya.

Pihaknya juga, terus melakukan koordinasi lintas sektor guna mencegah terjadinya pelanggaran standar kesehatan dan gizi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan telah mengumpulkan seluruh kepala puskesmas untuk menekankan pentingnya koordinasi dengan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di wilayah kerja masing-masing.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program.

“Peran kami di Dinas Kesehatan adalah melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangan. Untuk ahli gizi SPPG sendiri, itu diangkat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga kami tidak terlibat langsung dalam penunjukannya, begitu juga dengan pengaturan menu yang menjadi wilayah SPPG,” pungkas Aries. (zaa)

KPU Lombok Timur santuni anak yatim piatu Yayasan Paice Robbi

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur, santuni anak Yatim Piatu di Yayasan Paice Robbi Songak, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Lotim, Jumat (06/02/2026).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Mastur, Ketua KPU Lombok Timur, Ada Suci Makbullah, dan pejabat fungsional di lembaga tersebut.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mastur, dalam sambutannya mengatakan, santunan dan doa bersama merupakan tradisi KPU. Kegiatan ini, kata dia, dilaksanakan berdasarkan surat resmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.

"Ini dilaksanakan serentak hari ini di seluruh Indonesia," kata Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Mastur.

Dikatakan Mastur, gelaran ini merupakan tradisi baik untuk merawat untuk menjemput keberkahan. Jika tidak menyantuni anak yatim, paparnya, dalam agama tergolong dalam kuam musta'an, seperti yang tertulis dalam surat Al Ma'un.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyinggung kabar duka yang tengah menyelimuti KPU. Karena anak dari Sekretaris Jendral KPU RI, Bernard Dermawan Sutrisno, meninggal dunia.

"Kita berdoa semoga kita tetap sehat menjalankan ibadah puasa," ucapnya.

Sekretaris Desa Songak, Fikrul Hidayat, mengucapkan terimakasih kepada KPU atas kehadiran itu. 

Sementara itu, salah seorang pengurus Yayasan Paice Robbi, Maknah, menerangkan umur yayasan ini sebenarnya sudah lama, namun baru bisa diselesaikan pada tahun 2025. 

"Alhamdulillah sudah terdaftar sah secara administrasi," ujarnya. (kin)

Lapak pedagang di wisata Taman Labuhan Haji dilalap api, pemilik tempuh jalur hukum

 

OPSINTB.com - Sebuah lapak pedagang di kawasan Taman Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dilaporkan terbakar pada Jumat dini hari, sekitar pukul 03.00 Wita. Lapak tersebut berada di area eks Wisata Pantai Sunrise Land Lombok.

Pemilik lapak, Ayong, mengetahui kejadian itu setelah mendapat informasi dari penjaga malam kawasan pantai. Kendati belum diketahui penyebab awal kebakaran karena api baru terlihat saat sudah membesar.

“Penjaga malam itu juga tidak tahu siapa yang menyulut api atau dari mana asalnya. Dia tahunya setelah api sudah besar dan kelihatan memerah dari jauh,” ujar Ayong saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (06/02/2026).

Ayong mengaku heran dengan sumber api karena lapak miliknya hanya dibuka pada akhir pekan. Selain itu, aliran listrik di lapak tersebut sudah lama tidak aktif sejak meteran listrik dibongkar akibat pergantian pengelolaan kawasan dari Sunrise Land Lombok ke pihak lain.

“Listrik sudah lama mati, jadi menurut saya tidak mungkin karena korsleting,” katanya.

Akibat kebakaran tersebut, lapak milik warga Labuhan Haji itu rata dengan tanah. Tidak ada barang yang tersisa selain abu, tanpa puing bangunan sedikit pun.

Ayong menaksir kerugian yang dialaminya mencapai sekitar Rp30 juta. Dirinya menilai cukup besar karena lapak tersebut baru saja selesai direnovasi sebelum kejadian.

Pasca-kejadian, Ayong mengaku telah berupaya menemui pihak pengelola baru kawasan wisata Taman Labuhan Haji untuk meminta penjelasan dan solusi.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan karena pengelola baru terdiri dari empat orang dan hanya satu orang yang dapat ditemui saat itu.

“Pengelolanya ada empat orang, tapi yang hadir cuma satu, jadi dia tidak berani ambil keputusan. Sampai sekarang belum ada solusi,” ujarnya.

Lantaran tak mendapati kejelasan, Ayong berencana melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Labuhan Haji guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

“Ini saya sedang menunggu teman untuk berangkat ke Polsek membuat laporan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lapak yang terbakar tersebut berada di bagian paling selatan kawasan Pantai Taman Labuhan Haji, tepatnya di area pemecah ombak yang selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit pengunjung untuk beraktivitas wisata. (zaa)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (21)

 

Ketua DPRD Lotim minta kasus dugaan bullying diusut tuntas

 

OPSINTB.com - Kasus dugaan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah di Kabupaten Lombok Timur, mendapat perhatian dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhamad Yusri menyayangkan adanya dugaan kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah dasar di wilayah Lombok Timur (Lotim). Ia menegaskan, praktik tersebut tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak-anak.

“Kita sangat menyayangkan jika benar dugaan bullying ini terjadi. Sampai saat ini saya memang belum mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, karena ada versi yang menyebutkan anak jatuh sendiri, dan ada juga yang mengatakan dipukul oleh temannya,” kata Yusri saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2026).

Menurut Yusri, dugaan kasus perundungan tersebut harus ditangani secara serius dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait. 

Ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), untuk segera turun ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, ia juga meminta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) agar aktif melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga, sehingga permasalahan ini dapat diurai dengan baik dan ditemukan solusi yang tepat.

“Ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Semua pihak harus lebih preventif dalam mencegah kasus bullying, salah satunya dengan memperbanyak sosialisasi tentang bahaya bullying di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Yusri menyebut, melalui Komisi II telah melakukan diskusi internal dan sepakat untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kasus tersebut. 

Komisi II berencana memanggil pihak sekolah, UPTD Kecamatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur guna dimintai keterangan sebagai langkah klarifikasi.

“Kita ingin menegaskan agar tidak ada sikap abai terhadap isu bullying ini. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus memperhatikan tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak, termasuk lingkungan sekitar sekolah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendidik harus lebih tanggap terhadap perubahan perilaku siswa, seperti anak yang terlihat menyendiri atau menunjukkan tanda-tanda tekanan mental. 

Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kesehatan mental, psikologis, dan pembentukan karakter peserta didik.

“Latar belakang dan lingkungan anak-anak kita sangat beragam dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian lebih,” kata Yusri.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur sekaligus Ketua Fraksi Partai Prindo DPRD Lotim, Dr. Ust. Djamaluddin, juga menyayangkan masih terjadinya kasus bullying di lingkungan sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar.

Ia berharap pihak sekolah dapat memberikan pendampingan, penguatan, dan bimbingan kepada siswa yang terdampak. Namun di sisi lain, penanganan terhadap pelaku juga perlu dilakukan dengan pendekatan hukum restoratif, mengingat usia pelaku yang masih anak-anak.

“Tujuan kita bukan hanya memulihkan korban, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Djamaluddin.

Djamaluddin juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Lombok Timur yang telah menerbitkan surat edaran terkait guru piket sebagai bentuk pengawasan di sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk meminimalkan potensi terjadinya perundungan.

Ia menilai, banyak kasus bullying di jenjang SD hingga SMA tidak selalu menimbulkan korban fisik, namun berdampak besar terhadap kesehatan mental anak dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang.

“Dengan pengawasan guru, keterlibatan sekolah, serta peran aktif orang tua dalam menanamkan nilai agama dan adab selain ilmu pengetahuan, kasus bullying bisa ditekan,” katanya.

Ke depan, Komisi II DPRD Lombok Timur berencana membahas persoalan ini lebih lanjut melalui rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.

“Kita akan undang untuk sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di daerah tersebut, termasuk upaya pencegahan kasus bullying di sekolah,” pungkasnya. (zaa)