Buka pelatihan tata kelola migrasi, Sekda Lotim tekankan perlindungan PMI berbasis kepatuhan

 

OPSINTB.com - Mewakili Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah H Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sangat bergantung pada kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota, Kamis (18/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ofik menyoroti tiga faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yakni ketersediaan sumber daya, komunikasi antarpihak yang terlibat, serta kepatuhan para penyelenggara. Menurutnya, aspek kepatuhan menjadi faktor yang paling menentukan.

"Kalau kami dari birokrasi, yang pertama ditekankan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah diatur, baik melalui Undang-Undang, Perda, maupun Perbup. Pelanggaran yang terus-menerus dilakukan tentu akan menimbulkan dampak yang besar," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjut Sekda, terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang keimigrasian dengan menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur. 

Namun, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam membangun kemandirian calon pekerja migran sejak awal proses keberangkatan.

"Tantangan kita adalah membiasakan calon PMI agar mandiri mengurus kebutuhannya sendiri. Pada tahap awal memang perlu pendampingan, tetapi pada akhirnya mereka harus dibiasakan mandiri," ujarnya.

Sekda juga menyoroti rendahnya tingkat pendidikan dan literasi sebagian masyarakat yang masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pekerja migran yang ideal.

Di sisi lain, pekerja migran dinilai masih sangat rentan terhadap praktik perekrutan tidak etis, eksploitasi, hingga keberangkatan secara unprosedural yang berpotensi merugikan mereka. 

"Pemerintah terus memperkuat formulasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran sejak proses perekrutan hingga penanganan persoalan yang muncul," katanya.

Pelaku usaha juga didorong untuk menerapkan sistem perekrutan yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah menyiapkan mekanisme mediasi bagi pekerja migran yang menghadapi persoalan hukum maupun nonhukum.

Melalui pelatihan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan para pekerja migran. (zaa)

Dari BBM langka hingga aset mangkrak, ini jawaban Wabup Nursiah di Paripurna DPRD Loteng

 

OPSINTB.com - Rapat Paripurna DPRD Loteng pada Rabu (17/6/2026) mendengarkan jawaban Wabup H Muhammad Nursiah atas sorotan fraksi terkait pertanggungjawaban APBD 2025. Selain MTQ, paripurna tersebut juga membahas masalah harga BBM, stunting hingga aset daerah.

Nursiah memastikan APBD Loteng ke depan akan lebih banyak digunakan untuk pembangunan. Belanja aparatur yang boros akan dipotong untuk perbaikan jalan, gedung sekolah, dan puskesmas.

‘’Soal antrean BBM bersubsidi, kami akan perketat pengawasan di SPBU bersama polisi untuk mencegah penimbunan, dan memastikan petani, nelayan, sopir angkutan tidak kesulitan mendapatkan solar maupun pertalite,’’ tegas Nursiah.

Terkait stunting, lanjut dia, Loteng saat ini mewaspadai 49 ribu keluarga beresiko stunting. Ia memastikan stunting menjadi program prioritas, dengan tambahan anggaran untuk posyandu, air bersih, sanitasi, dan gizi ibu serta anak.

Wabup juga menanggapi pertanyaan Fraksi PPP yang menyebut belanja daerah besar, tapi pembangunan belum merata. Ia mengatakan akan meminta Inspektorat mengawal ketat dan memastikan anggaran dipakai untuk pembangunan jalan, jembatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Oleh sebab itu, ia sepakat RAPBD harus disusun bersama lewat Musrenbang agar program sesuai dengan kebutuhan riil warga.

‘’Soal BUMD, mereka wajib sehat dan untung, tidak boleh hanya mengandalkan modal Pemda,’’ tegas Nursiah.

Tak mau kalah dengan Fraksi PPP, Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah hal. Fraksi NasDem mengeritik banyak gedung DAK dan DBH-CHT di Loteng yang belum dimanfaatkan. Di antaranya Rumah Mutiara, Sentra Walet, RPH Barabali, Sentra Tepung dan Tembakau Pancor Dao, serta Pasar Seni Sengkerang.

Wabup tak membantah persoalan itu. Gedung mangkrak DAK dan DBH-CHT, jelas dia, masih tersandung administrasi, aturan pakai, dan kesiapan pengelola. Oleh sebab itu, pihaknya akan mempercepat serah terima aset dan membuka kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi agar gedung segera beroperasi.

‘’SIHT Pancor Dao baru selesai bangunannya akhir 2025,’’ kata Wabup. ‘’Sekarang pelaku usaha lokal sedang mengurus izin. Kalau izin keluar, produksi bisa langsung jalan.’’

Lanjut dia, kenaikan kelas RSUD Praya dari tipe C ke B harus dibarengi dengan perbaikan layanan. Saat ini, pihak RSUD telah menyiapkan layanan medical check-up, cath lab jantung, layanan kanker, pusat stroke, hingga home care ke rumah warga.

Untuk PPPK paruh waktu yang diangkat Oktober 2025, Wabup menjamin hak gaji mereka aman. Selanjutnya, soal tunggakan PBB-P2, Bapenda terus menagih dan mendata ulang melalui desa. Agar penerimaan pajak tercapai dan yang menunggak ketahuan.

Kursi kepala OPD yang kosong juga segera dilelang. ‘’Pakai sistem merit,’’ tegasnya.

Wabup juga menjawab sentilan Fraksi Demokrat, yang menyebut Pemda jangan hanya menjadi penonton di KEK Mandalika. Nursiah menyatakan, telah menggeber program peningkatan keterampilan masyarakat melalui BLK, pembinaan UMKM, dan anak muda Loteng bisa bekerja dan membuka usaha sendiri.

Untuk para petani, Pemda menjamin pupuk dan bibit lancar. Embung dan irigasi desa terus dibangun agar sawah tak kekeringan. ‘’Asuransi tani didorong agar gagal panen tak membuat petani rugi,’’ tandas Nursiah. (wan)

56 persen kendaraan di Lombok Timur menunggak pajak

 

OPSINTB.com - Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi tantangan Samsat Selong. Data terbaru menunjukkan mayoritas pemilik kendaraan di Gumi Patuh Karya justru belum memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kasi Pembayaran dan Penagihan Samsat Selong, Rosdi Yusuf, mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 56 persen kendaraan bermotor berstatus Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) atau menunggak pajak, sementara kendaraan yang masih aktif membayar pajak hanya mencapai 44 persen.

"Jadi, inilah yang kita usahakan untuk diperkecil," ucap Rosdi Yusuf saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2026).

Melihat tingginya angka tunggakan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2026 yang resmi berlaku sejak Senin, 15 Juni 2026.

Rosdi menjelaskan, kebijakan ini memberikan sejumlah keuntungan besar bagi masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan yang telah lama menunggak pajak.

Ada tiga poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, pemerintah membebaskan seluruh denda pajak kendaraan, baik bagi kendaraan yang masih aktif maupun yang sudah berstatus TMDU.

Kedua, pemerintah menghapus pokok tunggakan pajak untuk tahun 2020 ke bawah. Artinya, pemilik kendaraan yang menunggak hingga 10 tahun tidak lagi diwajibkan membayar seluruh tunggakan tersebut.

"Sebagai ilustrasi, jika kendaraan menunggak selama 10 tahun, maka masyarakat hanya perlu membayar kewajiban untuk lima tahun saja," jelas Rosdi.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi kendaraan dari luar daerah yang dimutasikan masuk ke NTB.

Biaya mutasi dibebaskan alias Rp0 dan wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak. Bahkan, ada potongan sebesar 50 persen untuk pokok pajak pada tahun pertama.

Namun demikian, Rosdi mengingatkan bahwa kesempatan ini tidak berlangsung selamanya. Program pembebasan denda dan pengurangan pokok tunggakan hanya berlaku hingga 30 September 2026.

Sementara program mutasi kendaraan masuk ke NTB diberikan waktu lebih panjang, yakni hingga 19 Desember 2026.

"Program mutasi kendaraan masuk berlaku lebih panjang karena proses dokumen perpindahan antardaerah atau fiskal membutuhkan waktu yang cukup lama," terangnya.

Di tengah upaya sosialisasi yang terus digencarkan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, Samsat Selong juga memperingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak.

Pasalnya, operasi gabungan bersama aparat terkait akan terus dilakukan untuk menegakkan kepatuhan para wajib pajak.

Rosdi menegaskan, sesuai regulasi yang berlaku, petugas memiliki kewenangan memberikan sanksi tegas kepada pengendara yang menunggak pajak.

Bagi kendaraan yang menunggak kurang dari dua tahun, petugas dapat melakukan penahanan sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun, apabila tunggakan telah melewati dua tahun, sanksinya akan jauh lebih berat.

"Kalau sudah lewat dua tahun atau menunggak banyak, kami diberikan kewenangan sesuai regulasi untuk menahan sementara kendaraan bermotornya sampai pajak tersebut dilunasi," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Rosdi mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur untuk menjadi wajib pajak yang taat demi mendukung pembangunan daerah.

"Semua pajak yang dibayarkan ini tentunya akan kembali untuk mendanai pembangunan daerah yang kita hajat kan bersama, termasuk memperlancar roda ekonomi masyarakat," pungkasnya. (zaa)

Irfan Sohandi hampir mengubur mimpi karena ekonomi

 

OPSINTB.com - Irfan Sohandi, hampir mengubur impian. Pasalnya, cita-cita menempuh pendidikan menengah menemui jalan buntu.

Impiannya itu terhalang kondisi ekonomi. Irfan pun bersiap menjadi pekerja migran demi menyelamatkan keluarganya. 

Bagaimana tidak, perjalanan pahit itu dikatakannya sejak masih kecil. Sampai saat Irfan duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (MTs) di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sakra, kondisi ekonomi tak kunjung pulih. 

Setelah menyelesaikan ujian akhir semester, justru dihantui kegelisahan tentang masa depannya. Bagaimana tidak keadaan keluarganya sudah pasti tidak mampu membiayai pendidikan ke jenjang berikutnya.

Di umur remaja, Irfan harus memutar otak cara melanjutkan sekolah. Ekonomi keluarga sedang sulit, untuk makan saja susah, apalagi untuk sekolah.

"Mau lanjut mondok tidak ada uang, apalagi sekolah di luar," ucap remaja 17 tahun asal Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, saat ditemui di sekolah, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, sejak kecil hidupnya tidak mudah. Kedua orang tuanya telah berpisah dan kini masing-masing telah memiliki keluarga baru. 

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia dan adiknya tinggal bersama sang kakek dan nenek. Ayahnya pergi meninggalkan dirinya sejak kecil dan hingga kini belum pernah lagi ditemuinya.

Sedangkan ibunya menikah lagi. Kakek tempat ia tinggal hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.

Sebenarnya Irfan memiliki mimpi sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke SMK dan mengambil jurusan perhotelan agar suatu hari nanti bisa menjadi pelaku wisata yang sukses.

Namun kenyataan memaksanya mengubur mimpi itu dalam-dalam. Alih-alih mempersiapkan diri masuk sekolah, Irfan justru sempat berencana berangkat ke Bali menjadi kuli bangunan bersama temannya demi membantu perekonomian keluarga.

Bahkan, langkah yang lebih nekat pun sempat diambil dengan mendaftarkan diri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama paman.

"Saya sadar umur saya belum cukup, bahkan belum punya KTP. Tapi mau bagaimana lagi, ekonomi keluarga sangat mendesak," katanya.

Meski begitu, di dalam hatinya, keinginan untuk terus bersekolah tak pernah padam.

Setiap malam, Irfan larut dalam kesedihan sambil merenungi nasib yang menimpanya. Di tengah keputusasaan itu, ia memilih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Selama sepekan, Irfan rutin bangun di sepertiga malam untuk menunaikan salat tahajud, memohon satu hal yang sama kesempatan untuk kembali bersekolah.

Setiap malam dirinya bangun salat tahajud meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar dan dikabulkan keinginannya untuk sekolah. 

"Hanya itu yang saya minta. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan saya sekolah, maka mudahkanlah jalannya," kenangnya.

Doa itu ternyata berbuah manis.

Pada suatu pagi, ketika Irfan berniat menemui pamannya untuk menanyakan jadwal pembuatan paspor ke Malaysia, seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) datang ke rumah menemui dirinya dan sang kakek.

Saat itulah ia diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Tanpa berpikir panjang, Irfan langsung menerima tawaran tersebut.

Baginya, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan baru, melainkan jawaban atas doa-doanya selama ini.

Kini dirinya, terdaftar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 38 Lombok Timur.

"Di SRMA ternyata ada jurusan yang sejak dulu saya inginkan, seperti bahasa Inggris dan perhotelan atau pariwisata. Itu yang membuat saya semakin senang," katanya.

Kini, hidup Irfan berubah total.

Ia tak lagi dibebani pikiran tentang biaya sekolah, uang saku, maupun bekal yang harus dibawa ke asrama. Semua kebutuhan dasar telah disiapkan oleh negara.

Fasilitas yang lengkap, lingkungan sekolah yang bersih, dan kehidupan berasrama membuatnya semakin bersemangat mengejar cita-cita.

Kerja kerasnya pun mulai membuahkan hasil.

Irfan berhasil meraih medali emas Olimpiade Pancasila tingkat kabupaten dan medali perunggu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prestasi itu membawanya lolos mewakili NTB ke ajang Olimpiade tingkat nasional.

Tak hanya itu, berbagai perlombaan yang diikutinya hampir selalu berakhir dengan torehan prestasi membanggakan.

Bagi Irfan, semua pencapaian itu adalah bukti bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang, selama seseorang terus berjuang dan berdoa.

"Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata rasa syukur dan bahagia karena bisa sekolah lagi dan menatap masa depan yang lebih indah. InsyaAllah, cita-cita saya akan terwujud dari sini," tutupnya penuh haru. (zaa)

Direktur Poltekpar yakin pariwisata NTB tembus 2 juta wisatawan

 

Foto: Ali Muhtasom, Direktur Poltekpar Lombok. (iwn)

OPSINTB.com - Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Ali Muhtasom mengatakan, optimis pariwisata NTB bisa terus bergerak sesuai target jumlah wisatawan, yakni mencapai dua juta orang. Kendati, kata Ali, pariwisata rentan terhadap isu negatif. Semisal isu kenaikan harga BBM.

‘’Dengan kondisi beberapa hal positif dan potensi yang ada, kami optimis untuk terus bisa bergerak sesuai dengan target yang akan diraih oleh NTB, Lombok Tengah khususnya,’’ kata Ali di de Balen Sultan Hotel Komplek Poltekpar Lombok, Rabu (17/6/2026).

Optimisme Ali sejalan dengan promosi yang sudah dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Bahkan terbaru mereka sudah melakukan come trip untuk 30 negara, yang memungkinkan akan banyak paket wisata yang masuk NTB.

‘’Tentunya harus disuport. Kendala kita ini kan harga tiket yang masih tinggi. Ini menjadi kendala betul ketika ada konektivitas internasional,’’ imbuhnya.

Ali berharap pemerintah pusat bisa menormalisasi isu dan permasalahan di atas, sehingga penyelenggara pariwisata bisa memanfaatkan konektivitas yang sudah ada. Selain itu, pariwisata juga harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan kata lain, pariwisata harus dibarengi paket-paket yang memungkinkan wisatawan beraktivitas.

‘’Misalkan wisatawan Australia masuk ke Lombok. Di sini mereka stay empat hari. Nah, yang empat hari itu harus dibuatkan aktivitas oleh teman-teman asosiasi pariwisata dengan membuat paket menarik,’’ paparnya.

Ia menambahkan NTB punya potensi untuk mengembangkan hal itu. Terutama untuk menargetkan wisatawan Asean, yang di mana penerbangan antar negara sudah terbuka dan tidak terganggu dengan isu internasional.

Poltekpar sendiri terus menguatkan program Gubernur NTB, yaitu destinasi wisata kelas dunia. Hal itu dimulai dari menggandeng desa-desa wisata. SDM desa wisata didampingi dan dibina agar menjadi pemandu wisata yang berkelas.

‘’Kami juga melihat potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi. Kami diskusi dengan mereka. Kemudian dipecahkan dengan cara apa? Sehingga, kami hadir di sana dengan SDM kami untuk memecahkan sumber masalah itu,’’ beber Ali.

Dikatakan pendampingan akan terus dilakukan secara berkelanjutan bagi pelaku wisata. Contoh di Desa Wisata Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, yang sudah bekerjasama dengan Otsuka Jepang.

‘’Kami melakukan edukasi di sana dan menjadikan Sade itu tidak hanya budaya, tapi budaya berkelanjutan. Misalnya dengan membentuk bank sampah, kami juga sudah melakukan pelatihan untuk membuat biopori, dan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik dan sebagainya,’’ tutup Ali. (iwn)