Silaturahmi dengan Pemda Lotim, Jamkrida NTB Syariah dorong akselerasi ekonomi dan peningkatan PAD

 

OPSINTB.com - Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, jajaran pengurus PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/4/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin. Pertemuan berlangsung hangat dengan pembahasan utama terkait penjajakan kerja sama strategis dalam penguatan akses pembiayaan dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jamkrida, Lalu Taufik Mulyajati menjelaskan, secara komprehensif perannya sebagai lembaga penjaminan daerah yang berfungsi sebagai enabler (penggerak) ekonomi lokal.

"Jamkrida hadir untuk menjawab salah satu tantangan utama pembangunan daerah, yaitu keterbatasan akses pembiayaan akibat kendala agunan, khususnya bagi pelaku UMKM," ucapnya

Melalui skema penjaminan, Jamkrida memberikan jaminan atas risiko gagal bayar kepada lembaga keuangan. Dengan demikian, perbankan dan lembaga pembiayaan memiliki keyakinan lebih untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha yang sebelumnya tergolong unbankable. 

Hal ini secara langsung membuka akses permodalan, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong perputaran ekonomi riil di daerah.

Lebih jauh, peran Jamkrida tidak hanya terbatas pada UMKM, tetapi juga mencakup penjaminan proyek-proyek strategis daerah, termasuk sektor pengadaan barang dan jasa serta pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur diketahui sebagai salah satu kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata masih menghadapi kendala dalam akses pembiayaan akibat keterbatasan jaminan usaha. 

"Kondisi ini berdampak pada masih adanya kesenjangan inklusi keuangan yang berimplikasi pada lambatnya akselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa," jelasnya.

Melalui kolaborasi dengan PT Jamkrida NTB Syariah, hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan menghadirkan skema penjaminan yang adaptif, inklusif, dan berbasis prinsip syariah.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan pentingnya penguatan permodalan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas penjaminan perusahaan. 

"Saat ini, kapasitas penjaminan PT Jamkrida NTB Syariah masih belum optimal dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia," terangnya.

"Dengan dukungan tambahan modal daerah, kapasitas penjaminan dapat meningkat signifikan dan mampu menjangkau lebih banyak sektor produktif, bahkan menciptakan multiplayer effect yang besar bagi perekonomian daerah," tambahnya.

Dana penyertaan modal tersebut direncanakan untuk ekspansi layanan melalui pembukaan titik layanan atau agen penjaminan di Lombok Timur, pengembangan produk inovatif seperti penjaminan resi gudang untuk komoditas unggulan, serta penguatan sektor riil dan pembiayaan produktif daerah.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan PT Jamkrida NTB Syariah diproyeksikan memberikan manfaat nyata, baik secara fiskal maupun sosial. Dari sisi fiskal, penyertaan modal daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi dividen perusahaan yang tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara dari sisi sosial dan ekonomi, peningkatan kapasitas penjaminan akan mendorong lahirnya wirausaha baru, meningkatkan akses pembiayaan bagi ribuan UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis keuangan syariah.

Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan paparan yang disampaikan oleh PT Jamkrida NTB Syariah. 

Pemerintah daerah menyambut baik potensi kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik potensi kerja sama ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Ke depan, sinergi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (zaa)

Kabupaten Lombok Tengah menuju KLA Kategori Madya

 

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang berproses menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya. Wakil Bupati Loteng, H Muhammad Nursiah, menjelaskan ada 24 indikator yang harus dipenuhi Pemkab Loteng untuk memperoleh kategori tersebut.

‘’Seluruh indikator tersebut telah dibebankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan tujuan agar seluruh OPD dapat bahu membahu mencapai indikator tersebut,’’ kata Nursiah pada wartawan di ruangannya, Rabu (29/4/2026).

‘’Tapi, bukan pemkab saja yang bekerja. Pemerintah terlibat, swasta terlibat, wiraswasta dan media juga harus mendukung,’’ tambahnya.

Salah satu contoh indikator tersebut adalah ketersediaan ruang bermain bagi anak pada lokasi-lokasi layanan publik. Semisal puskesmas, pertokoan, dan lain sebagainya.

KLA sebenarnya telah lama dicetuskan atau sejak dirinya masih menjabat Sekretaris Daerah. Namun, terkendala beberapa hal.

‘’Daerah kita ini angka pernikahan anaknya masih tinggi, sebab itu adalah salah satu indikator atau clusternya. Jadi, agak sulit naik kategori,’’ ujarnya.

Nursiah mengaku 24 indikator tersebut sebenarnya telah terpenuhi. Hanya saja semua OPD masih belum maksimal menghasilkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan sesuai indikator.

‘’Ada beberapa OPD yang angkanya masih harus dimotivasi dan didorong,’’ terang dia.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), H Kusriadi, menyatakan selama kurun 2026, kasus pernikahan anak yang telah terlapor berjumlah 30 kasus, dengan 15 kasus di antaranya dispensasi.

‘’Agar bisa mendapatkan predikat KLA; permasalahan di bidang pernikahan anak, kesehatan anak, sosial dan pendidikan harus terselesaikan,’’ kata Kusriadi.

Agar kategori tersebut tercapai, Pemkab Loteng saat ini telah memerintahkan setiap puskesmas mendata jumlah kehamilan anak yang melakukan pernikahan dini. Dengan demikian, kehamilan mereka akan terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Dari sejak fase hamil, melahirkan, dan tumbuh kembang anak.

‘’Agar anak-anak yang lahir sehat, sehingga indikator tersebut tercapai,’’ tandasnya. (wan)

Replikasi sukses Pasar Dasan Agung, Bank NTB Syariah hadirkan ‘POJOK NTBS’ di Pasar Acc Ampenan untuk perkuat ekosistem digital

 

OPSINTB.com - Menyusul kesuksesan transformasi digital di Pasar Dasan Agung, PT Bank NTB Syariah secara resmi menghadirkan layanan POJOK NTBS di Pasar Acc Ampenan, Kota Mataram. Langkah ekspansi ini merupakan komitmen nyata Bank dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui pendampingan berkelanjutan bagi para pedagang dan masyarakat.

Hadirnya POJOK NTBS di jantung ekonomi Ampenan bertujuan untuk memastikan akses layanan perbankan syariah dan edukasi digital hadir tepat di mana interaksi sosial dan transaksi ekonomi rakyat berdenyut setiap harinya.

POJOK NTBS di Pasar Acc Ampenan dirancang sebagai titik integrasi layanan. Fasilitas ini menjadi pusat asistensi bagi pedagang yang ingin beralih ke sistem pembayaran non-tunai secara real-time.

Layanan unggulan yang tersedia di POJOK NTBS meliputi:

• Akselerasi QRIS & Digitalisasi: Pendampingan merchant dalam mengoperasikan aplikasi perbankan digital serta penanganan kendala teknis transaksi QRIS di tempat.

• Sosialisasi Pembiayaan UMKM: Memberikan akses informasi terkait pergeseran fokus Bank NTB Syariah yang kini memprioritaskan pembiayaan sektor produktif bagi pelaku usaha kecil.

• Layanan Perbankan Syariah: Konsultasi produk simpanan dan pembiayaan syariah yang inklusif bagi masyarakat pasar.

Sub Branch Manager Bank NTB Syariah KC Ampenan, I Wayan Sudiasa Indrawan, menyampaikan bahwa pemilihan Pasar Acc Ampenan sebagai lokasi replikasi didasarkan pada potensi ekonomi yang besar dan antusiasme pedagang setempat. Model ini merujuk pada keberhasilan di Pasar Dasan Agung yang kini telah memiliki lebih dari 129 merchant digital.

"Kami ingin Bank NTB Syariah lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga. Lewat POJOK NTBS ini, pedagang tidak perlu jauh-jauh ke kantor bank, cukup di pasar saja mereka bisa dibantu untuk urusan QRIS maupun konsultasi keuangan lainnya. Kami ingin memastikan layanan perbankan bisa dirasakan langsung manfaatnya sambil tetap berjualan”, ujarnya

Kehadiran layanan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai bagian dari program digitalisasi pasar tradisional di Kota Mataram. Transformasi dari transaksi tunai ke digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keamanan, serta efisiensi bagi ekosistem pasar.

Hingga saat ini, pertumbuhan transaksi QRIS di pasar tradisional NTB terus menunjukkan tren positif. Bank NTB Syariah optimis bahwa dengan perluasan layanan POJOK NTBS ke pasar-pasar strategis lainnya, angka inklusi keuangan syariah di wilayah Nusa Tenggara Barat akan terus meningkat secara signifikan hingga akhir tahun 2026. (red/adv)

KNMP Kelongkong Praya Timur segera beroperasi

 

OPSINTB.com - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) bakal segera beroperasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Nurjahman, mengatakan pusat untuk sementara telah menyerahkan KNMP Kelongkong ke Dislutkan Loteng untuk dioperasikan.

‘’Sekarang yang sudah berjalan itu pabrik esnya. Cold storage-nya sedang negosiasi dengan pihak ketiga yang akan mengelola,’’ kata Nurjahman pada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Dislutkan sendiri telah melakukan inventarisasi kondisi di lapangan sebagai laporan ke pengelola, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setempat.

Adapun KNMP Kelongkong jika telah mulai beroperasi akan mengelola: cold storage, pabrik es balok, docking kapal, bengkel nelayan, sentra kuliner, sentra pemasaran ikan, perahu, dan fasilitas lain untuk mendukung aktivitas nelayan.

KNMP Kelongkong dipastikan akan merekrut banyak tenaga kerja. Nurjahman menuturkan, sejak beroperasi mulai beberapa hari lalu, pabrik es KNMP Kelongkong sudah kewalahan menerima pesanan.

Selain KNMP Kelongkong, Dislutkan telah mengusulkan beberapa lokasi lain sebagai lokasi KNMP. Lokasi-lokasi tersebut di antaranya di Awang, Desa Mertak dan di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Kedua lokasi, terang dia, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dinyatakan lolos.

‘’Kami sudah dapat surat kemarin bahwa lokasi-lokasi yang lolos ini akan segera disurvei,’’ terang dia.

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung KDKMP. Dimana pengelolaan Kampung Nelayan merupakan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

KNMP sesuai prosedur akan memberikan fasilitas berusaha kepada para nelayan sekitar. Bukan merehab lingkungan atau kampung mereka.

‘’Bukan kampungnya yang direhab, tetapi memberikan nelayan fasilitas berusaha. Mulai dari sarana sampai prasarana. Apa saja yang dibutuhkan untuk berusaha,’’ ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, dalam kunjungannya ke KNMP Kelongkong dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dermaga Awang, anggota Komisi II DPRD Loteng Ferdian Elmansyah merasa terkesan. Sebab, sebagian besar pengurus KNMP merupakan anak muda milenial dan Gen Z di desa setempat.

‘’Kami berharap semangat dan energi kawan-kawan muda yang menjadi pengurus ini memberikan optimisme agar KNMP ini berjalan dengan baik. Terutama aktivitas bisnis berjalan dengan manajemen dan business plan yang baik,’’ katanya.

Di balik itu, Ferdian menyatakan, kendati TPI Dermaga Awang telah memberikan sumbangan PAD, tapi masih perlu pembenahan dan pengembangan.

‘’Semoga pengelolaannya berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah,’’ pungkasnya. (iwn)

Titik balik pembangunan NTB: DTSEN sebagai single source of truth

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menegaskan transformasi besar dalam tata kelola pembangunan dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan perencanaan dan penentuan sasaran program. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bantuan sosial dan intervensi pembangunan lebih tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan tumpang tindih data selama ini.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Pembagian Peran Pemanfaatan DTSEN yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H Ahsanul Khalik, di Kantor Diskominfotik NTB, Rabu (29/4/2026).

“DTSEN akan menjadi single source of truth. Ini langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid, meminimalisir kesalahan sasaran, dan mempercepat penanganan kemiskinan,” tegas pria yang akrab dipanggil Aka.

Ia menjelaskan, tata kelola DTSEN di NTB disusun secara terintegrasi: Gubernur sebagai pengendali kebijakan, Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan lintas OPD, Diskominfotik sebagai walidata, OPD sebagai produsen data, serta tim teknis sebagai pengolah data.

Senentara itu Kepala BPS NTB, Wahyudin menegaskan, DTSEN membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menargetkan program, dari pendekatan umum menjadi berbasis klasifikasi kesejahteraan (desil) yang lebih presisi.

Ia memaparkan, proses verifikasi lapangan (ground check) tahap kedua per 8 April 2026 telah mencapai 17,51 persen, dengan dukungan pendamping PKH sebesar 23,85 persen di NTB.

“Validasi ini memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ini bukan sekedar statistik, tetapi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat,” ujarnya.

Melalui pendekatan desil (1–10), pemerintah kini dapat merancang intervensi yang lebih adaptif, tidak hanya terbatas pada kelompok sangat miskin.

“Program bisa menyasar desil 1 sampai 5 sesuai kebutuhan. Ini membuka peluang masyarakat naik kelas secara bertahap,” jelasnya.

Wahyudin menambahkan, akses data tetap mengikuti prinsip perlindungan data pribadi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data agregat melalui mekanisme resmi, sementara data by name by address (BNBA) tetap dijaga kerahasiaannya.

Ke depan, BPS akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Juni–Agustus 2026 untuk memastikan pembaruan data yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Bappeda NTB menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan ke depan wajib berbasis data, dengan DTSEN sebagai rujukan utama. Melalui aplikasi SEPAKAT, data digunakan mulai dari analisis hingga penyusunan kebijakan strategis.

Di sisi lain, Dinas Sosial NTB menyampaikan masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait akurasi informasi dari masyarakat. Penguatan peran pemerintah desa dan koordinasi dengan BPS kabupaten/kota menjadi kunci dalam proses verifikasi.

Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, turut mendukung penguatan DTSEN, termasuk mendorong penempatan tenaga fungsional statistisi di OPD serta peningkatan keamanan dan interoperabilitas melalui portal NTB Satu Data.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan: Menerbitkan Surat Edaran Gubernur untuk memperkuat verifikasi data hingga tingkat desa, menyusun regulasi yang mewajibkan OPD menggunakan DTSEN dalam seluruh program, mengembangkan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk analisis data

Aka menegaskan, implementasi DTSEN menjadi titik balik dalam sistem pembangunan daerah.

“Kita tidak lagi bekerja dengan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data yang presisi. Ini perubahan mendasar agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (red)

Wabup Nursiah lepas kloter 07 CJH Loteng 2026

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Muhammad Nursiah melepas keberangkatan calon jamaah haji (CJH) Loteng yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 07 NTB menuju Arab Saudi pada Rabu subuh (29/4/2026).

Sebanyak 393 CJH tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di halaman Masjid Agung Praya sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji di Mataram.

‘’Semoga sekalian CJH mendapatkan haji yang mabrur,’’ kata Nursiah.

Nursiah meminta para CJH menjaga kondisi kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.

Selain itu, ia melanjutkan, para CJH harus selalu menaati aturan yang berlaku selama berada di Tanah Haram agar rangkaian ibadah berjalan lancar.

‘’Jaga kesehatan dan taati aturan di sana agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik,’’ pesannya.

Kepala Kantor Kementrian Haji Loteng, H Lalu Syamsul Hadi menyampaikan, Loteng tahun ini memberangkatkan CJH dalam empat kloter, yakni kloter 02, 07, 12 dan 15.

‘’Tapi, hanya kloter 02 dan 07 saja yang isinya murni jemaah asal Loteng,’’ sebut Syamsul Hadi.

Adapun kloter berikutnya, yakni 12 dan 15 isinya adalah kloter gabungan. Total CJH Loteng tahun ini berjumlah 1.174 orang, kata Syamsul Hadi.

Senada dengan Wabup Nursiah, ia berharap seluruh CJH sehat pergi maupun saat kembali serta memperoleh haji yang mabruroh. 

‘’Saya harap CJH kita sehat dan dilancarkan dalam menunaikan rukun haji serta pulang kembali ke Loteng dengan selamat dan sehat,’’ pungkasnya. (iwn)