Gubernur NTB tekankan soliditas KONI, Mohan Roliskana terpilih

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal menegaskan soliditas dan kebersamaan seluruh insan olahraga menjadi kunci menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar bersama NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta seluruh elemen olahraga mengesampingkan perbedaan dan memusatkan perhatian pada persiapan penyelenggaraan serta peningkatan prestasi atlet.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) KONI NTB 2026 di Mataram, Selasa (13/10/26). Menurutnya, musyawarah ini bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum konsolidasi untuk memperkuat kesiapan olahraga NTB menghadapi agenda nasional tersebut.

“Kita tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda. Kita harus segera mempersiapkan diri, segera fokus ke penyelenggaraan PON 2028. Apa yang kita lakukan hari ini adalah komitmen kecil yang akan menumbuhkan nanti kesuksesan PON 2028,” tegas Iqbal.

Ia mengatakan, kesempatan menjadi tuan rumah PON merupakan momentum bersejarah bagi NTB dan NTT. Karena itu, keberhasilan harus dipersiapkan melalui kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan. Kesuksesan PON, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga oleh prestasi yang mampu diraih atlet.

Gubernur juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan dalam Musprovlub merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yakni kemajuan olahraga daerah dan kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028.

Untuk menggambarkan pentingnya kebersamaan, Iqbal mengangkat kisah Putri Mandalika yang mengajarkan nilai kepentingan bersama. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan KONI NTB menghasilkan keputusan terbaik dan menjadi awal penguatan organisasi.

“Kesuksesan satu orang adalah kesuksesan yang lainnya. Kesuksesan satu orang adalah kesuksesan kita bersama-sama,” ujarnya.

Dalam Musprovlub tersebut, H. Mohan Roliskana terpilih sebagai Ketua Umum KONI NTB periode 2026–2030. Wali Kota Mataram itu memperoleh 45 suara, mengungguli petahana Mori Hanafi yang meraih 29 suara. Dua pemilik suara menyatakan abstain dari total 76 suara yang diperebutkan.

Pemilihan berlangsung dinamis sejak pembahasan mekanisme pemungutan suara. Kubu Mori Hanafi menghendaki sistem tertutup, sedangkan kubu Mohan mengusulkan sistem terbuka. Dalam pemungutan suara untuk menentukan mekanisme, 43 suara memilih sistem terbuka dan 30 suara menghendaki sistem tertutup. Hasil tersebut menetapkan pemilihan ketua dilakukan secara terbuka.

Pimpinan sidang Musprovlub, Baiq Isvie Rupaers, kemudian membacakan hasil pemilihan yang menetapkan Mohan sebagai ketua umum terpilih.

“Dengan hasil ini, Saudara Dr. H. Mohan Roliskana terpilih sebagai Ketua KONI NTB dengan perolehan 45 suara,” kata Baiq Isvie.

Mohan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia mengakui dinamika pemilihan cukup menyita waktu dan menegaskan bahwa memajukan olahraga NTB membutuhkan dukungan banyak pihak.

“Saya butuh bantuan dari banyak pihak untuk membangun olahraga di NTB. Terima kasih kepada Pak Mori Hanafi, sahabat saya, atas wejangan-nya,” kata Mohan saat menyampaikan visi dan misi.

Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, mengapresiasi kerja pengurus KONI NTB periode 2022–2026 di bawah kepemimpinan Mori Hanafi, terutama dalam membangun koordinasi dengan KONI Pusat terkait persiapan PON 2028. Ia berharap Musprovlub menghasilkan kepemimpinan yang mendapat kepercayaan masyarakat olahraga dan mampu menjaga keberlanjutan persiapan daerah.

Sementara itu, Caretaker Ketua KONI NTB, Josef Adreanus Nae Soi, mengajak seluruh peserta menjaga persatuan dan marwah daerah. Menurutnya, perbedaan pendapat harus disikapi secara dewasa, dengan tetap menghormati pilihan masing-masing dan menjaga hubungan baik antarpengurus olahraga.

Menutup pesannya, Gubernur Iqbal kembali menekankan bahwa kepentingan bersama harus menjadi landasan seluruh insan olahraga NTB setelah proses pemilihan selesai. Ia berharap kepemimpinan baru KONI NTB mampu merangkul seluruh elemen olahraga, memperkuat konsolidasi, dan memastikan persiapan penyelenggaraan berjalan seiring dengan pembinaan prestasi atlet.

“Di tengah perbedaan-perbedaan itu, satu yang mempertemukan kita adalah semangat untuk menyukseskan PON 2028. Dan semangat untuk menunjukkan bahwa NTB pantas bersama NTT menjadi tuan rumah PON 2028,” ungkapnya. (red)

Dokumentasi rapat kerap bermasalah, Diskominfo Lombok Timur kembangkan aplikasi SIDARA

 

OPSINTB.com - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Lombok Timur mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kehadiran dan Administrasi Rapat (SIDARA) untuk mendukung digitalisasi kegiatan rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah administrasi rapat, mulai dari pendaftaran peserta secara daring, pencatatan notulensi, hingga pencetakan sertifikat peserta kegiatan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Fauzan, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut dilatarbelakangi oleh masih seringnya ditemukan kendala dalam dokumentasi kegiatan rapat, terutama terkait ketersediaan berita acara dan notulensi.

"Biasanya, kadang-kadang kita sering rapat, tetapi berita acara atau notulensinya tidak ada. Karena itu, kita kembangkan aplikasi ini agar kegiatan rapat memiliki rekam jejak secara digital dan datanya tidak hilang," uacap Fauzan kepada opsintbcom, Selasa (13/10/2026).

Melalui aplikasi Sidara katanya, peserta rapat dapat melakukan pendaftaran secara daring. Selain itu, aplikasi tersebut memungkinkan peserta mencetak sertifikat secara mandiri apabila kegiatan yang diselenggarakan berbentuk seminar, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang menyediakan sertifikat.

Dengan sistem digital tersebut, setiap kegiatan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan terdokumentasi dengan lebih baik, sehingga data peserta, pelaksanaan kegiatan, dan hasil rapat dapat tersimpan serta ditelusuri kembali ketika dibutuhkan.

Fauzan menjelaskan, aplikasi Sidara telah memasuki tahap uji coba dan pertama kali digunakan dalam kegiatan beberapa hari di Pendopo Bupati Lombok Timur. 

"Penerapannya masih kita akan perluas secara bertahap ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda,"katanya

Diskominfo Lombok Timur berencana mengadakan pelatihan bagi operator di masing-masing OPD agar aplikasi tersebut dapat digunakan secara optimal.

"Untuk sementara, aplikasi ini diperuntukkan bagi pemerintah daerah, khususnya untuk melayani kebutuhan OPD. Kami akan melakukan pelatihan bagi operator supaya nantinya semua OPD bisa menggunakannya," jelasnya

Dengan pengembangan aplikasi Sidara pihaknya berharap tata kelola administrasi pemerintahan semakin tertib, dokumentasi kegiatan lebih terjamin, dan keamanan data publik dapat terus ditingkatkan.

Selain pengembangan aplikasi Sidara, Diskominfo Lombok Timur juga terus memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pemerintah daerah melalui integrasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Fauzan, integrasi tersebut bertujuan mempercepat penyampaian informasi apabila terdeteksi adanya potensi serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan sistem informasi milik pemerintah daerah.

Ia mencontohkan, serangan terhadap sistem informasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berpotensi mengganggu pencatatan pembayaran pajak masyarakat. Sementara itu, gangguan terhadap data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan.

"Bayangkan kalau data pembayaran pajak diretas. Kita bisa kesulitan mengetahui siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum. Begitu juga jika data kependudukan diretas, tentu pelayanan bisa terganggu. Karena itu, keamanan data ini harus kita jaga," ungkapnya.

Ia berharap integrasi keamanan siber dengan BSSN dapat meningkatkan perlindungan terhadap data pemerintah daerah sekaligus membantu petugas memperoleh informasi lebih cepat apabila terdapat indikasi serangan siber. (red)

DPRD Lombok Timur kritik direktur RSUD Selong, soroti pelayanan buruk

 

Foto: dr Anjasmoro, Dierktur RSUD dr R Soedjono Selong (kacamata), saat saat hearing bersama Komisi II DPRD Lotim.

OPSINTB.com - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Holdi, melontarkan kritik keras terhadap manajemen RSUD dr R Soedjono Selong terkait persoalan pelayanan kesehatan, lambatnya komunikasi rujukan pasien, hingga keterbatasan fasilitas rawat inap. Ia bahkan menyoroti kecenderungan rumah sakit yang dinilai lebih mengutamakan pengadaan alat kesehatan ketimbang pembangunan ruang perawatan.

Kritik tersebut disampaikan dalam hearing anggota dewan Komisi II DPRD Lombok Timur bersama jajaran RSUD dr R Soedjono Selong di Gedung DPRD Lombok Timur, Senin (12/10/2026).

H Holdi menilai, persoalan pelayanan kesehatan tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi, tetapi harus diikuti pembenahan nyata dalam sistem pelayanan dan manajemen rumah sakit.

Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan harus berani mengakui kekurangan dan melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Kita semua ini manusia, pasti ada kekeliruan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas pokok. Karena itu, ketika ada yang merasa lalai atau terganggu dalam organisasi pelayanan kesehatan, harus segera disadari dan diperbaiki agar pelayanan ke depan lebih baik," tegasnya.

Ia juga mendesak agar segera dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta seluruh puskesmas di Lombok Timur. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk membenahi birokrasi, pemerataan tenaga kesehatan, distribusi alat kesehatan, dan ketersediaan obat sesuai kebutuhan di lapangan.

H Holdi secara khusus menyoroti lambatnya respons komunikasi antara puskesmas dan rumah sakit ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan. Ia menilai, keterlambatan memberikan kepastian mengenai penerimaan pasien rujukan berpotensi menghambat penanganan medis.

"Jangan sampai pelayanan terganggu hanya karena persoalan komunikasi. Ketika puskesmas sudah berulang kali menghubungi rumah sakit, tetapi tidak mendapatkan respons atau kepastian, pasien yang membutuhkan penanganan segera bisa dirugikan," ujarnya.

Ia menegaskan, pasien yang berdasarkan diagnosis dokter membutuhkan rujukan harus memperoleh penanganan yang jelas. Apabila rumah sakit menghadapi keterbatasan tempat tidur atau fasilitas, pihak rumah sakit harus menyiapkan solusi, bukan sekadar menyampaikan alasan keterbatasan.

"Dalam kondisi apa pun, harus ada solusi. Kalau memang pasien sudah didiagnosis dokter dan harus segera dirujuk, jangan sampai pasien dibiarkan tanpa kepastian penanganan. Kalau tempat tidur penuh, apa alternatifnya? Itu yang harus dipikirkan," tegas H Holdi.

Menurutnya, rumah sakit juga perlu menyiapkan mekanisme penanganan pasien rujukan dalam kondisi darurat, termasuk kemungkinan penyediaan ruang perawatan sementara sesuai standar keselamatan pasien dan ketentuan medis.

Selain itu, ia mendorong penguatan konsultasi medis antara dokter puskesmas dan dokter spesialis di rumah sakit. Dengan mekanisme tersebut, pasien yang masih memungkinkan ditangani di puskesmas tidak harus dipindahkan secara langsung, sementara pasien yang membutuhkan penanganan rumah sakit tetap memperoleh kepastian rujukan.

H Holdi turut meminta agar dokter di puskesmas memiliki sistem kesiapsiagaan yang jelas, sehingga keputusan medis, khususnya terkait rujukan darurat, dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami prosedur rujukan dan tidak memaksakan keputusan di luar ketentuan medis.

Tak hanya persoalan rujukan, H Holdi juga menyoroti kebijakan pengembangan fasilitas RSUD dr. R. Soedjono Selong. Ia mempertanyakan prioritas pengadaan alat kesehatan ketika kebutuhan ruang rawat inap masih menjadi persoalan.

H Holdi menilai, manajemen rumah sakit semestinya menyampaikan secara tegas kebutuhan pengembangan fasilitas kepada pemerintah daerah dan DPRD agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran.

"Kalau memang rumah sakit membutuhkan ruangan, ajukan kebutuhannya. Jangan sampai persoalan kekurangan ruang terus terjadi, tetapi kebutuhan pembangunannya tidak diusulkan," katanya.

Ia menegaskan, pihak rumah sakit merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas. Karena itu, manajemen harus mampu menyusun usulan berdasarkan persoalan riil yang dihadapi dalam pelayanan sehari-hari.

Dalam kritiknya, H Holdi juga menyinggung kecenderungan yang menurutnya lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan pembenahan kebutuhan mendasar pelayanan.

"Jangan sampai lebih banyak pencitraan daripada pekerjaan. Kalau kebutuhan ruang rawat inap mendesak, itu harus menjadi perhatian serius, bukan hanya pengadaan alat kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr R Soedjono Selong, dr Anjasmoro menyatakan, pihaknya menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menegaskan, rumah sakit menerima pasien rujukan dari puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai kondisi dan kapasitas pelayanan.

Menurut Anjasmoro, persoalan rujukan harus diselesaikan melalui sistem yang terukur. Rumah sakit, kata dia, menerapkan mekanisme triase untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.

Pasien dengan kondisi paling darurat ditempatkan pada jalur merah dan menjadi prioritas penanganan. Setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat (IGD), pasien akan ditentukan apakah dapat dipulangkan, harus menjalani observasi, dirawat di ruang perawatan intensif atau ruang rawat inap, maupun dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap.

"Kalau memang penuh, kami sampaikan penuh. Kalau masih bisa menerima, tentu akan kami terima rujukannya, baik dari puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya," jelas Anjasmoro.

Ia juga menanggapi sorotan mengenai komunikasi dan respons rumah sakit terhadap fasilitas kesehatan yang melakukan rujukan. Anjasmoro menyatakan pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan transparansi pelayanan.

Terkait kapasitas tempat tidur, Anjasmoro menyebut RSUD dr. R. Soedjono Selong memiliki 302 tempat tidur, sedangkan kapasitas yang disebutkannya untuk IGD sekitar 22 tempat tidur.

Ia mengakui pengembangan layanan dan pembenahan fasilitas masih perlu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, penentuan prioritas pengembangan harus mempertimbangkan beban pelayanan dan kebutuhan riil rumah sakit.

"Kami akan terus melakukan pembenahan terhadap layanan dan ketersediaan fasilitas rumah sakit," pungkasnya. (zaa)

Iming-imingi bocah 11 tahun uang Rp 5 Ribu, pria 50 tahun diduga rudapaksa korban di pematang sawah

 

OPSINTB.com - Seorang pria paruh baya berinisial F (50) di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diamankan polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang bocah perempuan berinisial R (11), siswi kelas VI sekolah dasar (SD). Mirisnya, korban diduga diiming-imingi uang Rp 5 ribu sebelum peristiwa itu terjadi.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di pematang sawah pada Sabtu (10/10/2026) sore. Berdasarkan keterangan keluarga korban, F diduga membujuk korban menggunakan uang untuk menuruti keinginannya.

"Kejadiannya hari Sabtu sore. Korban dijanjikan uang Rp 5 ribu oleh F ini," kata P, salah seorang keluarga korban, Senin (12/10/2026).

Aksi dugaan kekerasan seksual itu terungkap setelah warga sekitar mendengar teriakan dan mendatangi lokasi. Awalnya, warga mengira F sedang melakukan pencurian. Namun, setelah diperiksa, warga mendapati dugaan perbuatan asusila terhadap korban.

Warga kemudian membawa F ke rumah kepala dusun (kadus) untuk diamankan sebelum kasus tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Saat itu warga yang melihatnya meneriakinya maling, karena dikira sedang maling. Saat didekati ternyata sedang berbuat asusila. Makanya warga sekitar langsung membawanya ke rumah Pak Kadus," tutur 

Pihak keluarga korban yang keberatan atas dugaan tindakan tersebut kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus itu ke polisi. Sementara itu, korban telah dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

"Hari ini dimasukkan laporan ke polisi. Korban sudah dibawa ke puskesmas," ujar P.

Sementara itu. Kapolsek Suela, Iptu I Gusti Bagus Ngurah Rai, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan kekerasan seksual tersebut. F kini telah diamankan di Polsek Suela untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Pelaku sudah diamankan di Polsek dan akan segera kami bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut,” kata Gusti. (zaa)

MotoGP Mandalika 2026 pecahkan rekor! 157 ribu penonton banjiri sirkuit, ekonomi lokal melejit

 

OPSINTB.com - Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, mencatat rekor penonton sebanyak 157.875 orang selama 9–11 Oktober 2026. Angka ini melampaui 140.324 penonton pada 2025, atau naik sekitar 12,5 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan capaian itu di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Menurutnya, tingginya animo masyarakat membuktikan bahwa event olahraga internasional mampu mendorong ekonomi lokal secara nyata.

“Penyelenggaraan tahun ini finis terbaik. Penonton tembus 157 ribu orang, dan ini membuktikan bahwa event-event olahraga bisa menghasilkan keekonomian yang nyata bagi masyarakat,” ujar Erick.

Tiket dilaporkan habis terjual menjelang hari balapan, termasuk kategori premium. Selain persaingan pebalap dunia, kehadiran pebalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji serta hiburan musik yang melibatkan Agnez Mo turut menarik pengunjung.

Erick menekankan bahwa MotoGP Mandalika tidak hanya soal kompetisi, tetapi juga manfaat ekonomi bagi UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, dan layanan pariwisata pendukung. Ia optimistis target perputaran uang Rp5 triliun dapat tercapai, meskipun realisasinya masih memerlukan data dan pengukuran ekonomi yang terverifikasi.

“Target Rp5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi,” tegasnya

.

Ia mendorong PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Olahraga. Fasilitas yang diusulkan meliputi lapangan golf, jalur jogging, lapangan tenis, padel, penambahan hotel, serta bonded zone untuk kendaraan balap. Tujuannya agar kawasan tidak hanya mengandalkan MotoGP, tetapi aktif sepanjang tahun melalui berbagai kegiatan olahraga dan pariwisata.

Hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan.

Pada balapan utama Minggu (11/10), Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang. Rekor penonton menjadi indikator daya tarik Mandalika. Tantangan selanjutnya adalah memastikan peningkatan kunjungan sejalan dengan penguatan fasilitas, kualitas penyelenggaraan, dan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat NTB. (red)