OPSINTB.com | News References

Headline

Politik

Hukum

Nasional

16/11/26

Dana Pilkades serentak 2026 masih terkendala administrasi

Dana Pilkades serentak 2026 masih terkendala administrasi

OPSINTB.com - Tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur, bakal memasuki penepatan calon. Namun, hingga kini anggaran belum juga terealisasi. 


Lantaran itu Pemkab Lotim, terus berupaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 berjalan sesuai jadwal tahapan. Meski anggaran telah ditetapkan melalui APBD Perubahan, pencairannya masih menunggu proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, selaku penanggung jawab Pilkades mengatakan, anggaran yang telah ditetapkan tersebut belum dapat langsung dieksekusi karena masih harus melalui tahapan evaluasi di tingkat provinsi.


Di lain sisi, Bupati Iron mengaku memahami kebutuhan mendesak terkait logistik Pilkades, seperti alat peraga dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya yang harus segera dipenuhi. 


"Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar seluruh tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai jadwal," terang H Iron, tersebut disampaikan Bupati pada Senin (16/11/2026). 


Sementara itu, Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juani Taofik yang juga menjabat Ketua Panitia Pilkades menjelaskan, hingga 16 November, proses pencairan dana bantuan untuk panitia desa telah didistribusikan kepada 50 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.


Ketujuh kecamatan tersebut yakni Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.


"Sampai hari ini yang sudah menerima tujuh kecamatan, sementara lima kecamatan lain sudah selesai SP2D dan dalam proses transfer oleh bank. Sisanya delapan kecamatan dipastikan akan cair sebelum tanggal 19, sepanjang memenuhi persyaratan," jelasnya.


Ia menegaskan, kendala pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan karena kelengkapan administrasi serta gangguan pada aplikasi yang sempat terjadi.


Terkait tahapan Pilkades, Sekda memastikan panitia pemilihan tingkat desa tetap akan mengumumkan hasil penjaringan bakal calon yang akan ditetapkan sebagai calon kepala desa pada 19 November mendatang. 


Adapun kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan bakal calon sepenuhnya berada di tangan panitia pemilihan tingkat desa.


Lebih lanjut, dari total 157 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak, diperkirakan terdapat 15 hingga 16 desa yang memiliki jumlah bakal calon lebih dari lima orang.


Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, panitia kabupaten telah mengajukan surat permohonan fasilitasi seleksi tambahan. Pemerintah daerah pun tengah mempersiapkan dukungan yang diperlukan agar proses seleksi dapat berjalan sesuai ketentuan.


"Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Lombok Timur berharap persoalan administrasi dan pencairan anggaran tidak mengganggu tahapan Pilkades serentak 2026," harapnya. (zaa)

Anggaran daerah berkurang, Dispar Loteng benahi tata kelola pariwisata untuk dongkrak PAD

Anggaran daerah berkurang, Dispar Loteng benahi tata kelola pariwisata untuk dongkrak PAD

OPSINTB.com - Langkah pemerintah pusat dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara (APBN), termasuk besaran dana yang disalurkan ke daerah berimbas juga ke pariwisata Lombok Tengah (Loteng). Di tengah pengurangan tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pembenahan tata kelola pariwisata.


''Dengan pembenahan tata kelola pariwisata, paling tidak investasi dan pengelolaan pariwisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),'' ujar Kepala Dispar Loteng, Lalu Muhammad Hatta, dalam Acara Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) Press Talk di Bukit 360 Sirkuit Mandalika, Kamis pekan lalu.


Ia melanjutkan, kebijakan pusat yang mengharuskan daerah meningkatkan PAD mewajibkan pihaknya membuat regulasi terkait tata kelola pariwisata. Tata kelola tersebut diwujudkan dengan pengawasan jasa wisata serta mengedepankan tim percepatan investasi.


''Sehingga, investasi yang masuk ke Loteng periode Oktober 2026 telah mencapai Rp7 triliun,'' imbuhnya.


Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan ITDC. Sebagai contoh, saat pemerintahan daerah kekurangan anggaran, pihaknya berupaya agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.


''Maka kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan seperti apa? Kami koordinasi dengan ITDC, seperti pelatihan marshal MotoGP, dan lain-lain,'' jelasnya.


General Manager The Mandalika, I Made Pari Wijaya, mengakui bahwa peran pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat membantu perkembangan The Mandalika sejauh ini. Tanpa dukungan pemerintah, kata dia, The Mandalika tidak akan bisa berkembang seperti sekarang.


Selain itu, infrastruktur seperti bandara, Politeknik Pariwisata (Poltekpar), SMK, dan Balai Latihan Kerja (BLK) juga sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga sangat mendukung momentum lima tahun keberadaan The Mandalika di Loteng.


''Perjalanan panjang kita membuahkan hasil. Ini terbukti dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya investasi di Mandalika,'' ujarnya.


Keberadaan Mandalika sendiri, sebut dia, telah mampu menggerakkan perkembangan daerah-daerah penopang di sekitarnya. Hal ini terbukti dengan berkembangnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya di wilayah Loteng.


''Kami di Mandalika telah membangun infrastruktur jalan hampir 42 kilometer, aset produktif berupa hotel, sirkuit, SPBU, Bazar UMKM, dan fasilitas lainnya. Begitu pula dengan kehadiran 38 investor yang telah bekerja sama dengan ITDC dengan nilai investasi mencapai Rp6,2 triliun,'' tambahnya.


Ia menambahkan, jumlah kunjungan wisatawan hingga Oktober 2026 jumlahnya mencapai 1,5 juta orang. Pencapaian ini dinilai sangat luar biasa, terutama berkat kondisi keamanan, ketertiban, dan kerapian Mandalika saat ini.


''Momentum iklim investasi yang sangat baik ini harus kita jaga bersama-sama,'' pungkasnya. (iwn)

PUPR Loteng perkuat tata kelola irigasi melalui sosialisasi PSETK dan EPAKSI

 
PUPR Loteng perkuat tata kelola irigasi melalui sosialisasi PSETK dan EPAKSI

OPSINTB.com - Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sosialisasi mengenai Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) serta Elektronik Pengelolaan Aset dan Indeks Kinerja Irigasi (EPAKSI) di Kantor Pengairan Kopang, Jalan Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Rabu (21/10/2026).


Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan irigasi yang efektif. Peserta diberikan materi mengenai pentingnya data yang akurat, kelembagaan yang kuat, serta sistem evaluasi yang terarah dalam pengelolaan irigasi.


PSETK dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya data profil sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan dalam pengelolaan daerah irigasi. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk memahami kondisi riil di lapangan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat petani, serta mendukung penyusunan program pengembangan dan pengelolaan irigasi yang sesuai dengan skala prioritas.


Sementara itu, EPAKSI mendukung proses pendataan dan pengelolaan aset irigasi secara elektronik. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami bahwa pengelolaan irigasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, seperti saluran dan pintu air, melainkan juga pada ketersediaan data dan sistem yang mendukung kinerja irigasi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu proses evaluasi, penentuan prioritas pemeliharaan, dan perencanaan penanganan infrastruktur secara lebih terukur.


"Ketersediaan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan irigasi yang efektif dan berkelanjutan," ungkap salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.


Keterlibatan konsultan, Komisi Irigasi, dan Bapperinda turut memperkuat pentingnya keterpaduan antara data teknis, perencanaan pembangunan, serta kebutuhan pengelolaan sumber daya air.


''Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan irigasi, termasuk juru pintu air dan juru pengairan.''


Dengan dukungan dari semua pihak, pengelolaan sistem irigasi di Lombok Tengah diharapkan dapat berjalan lebih baik dan efisien.


Peningkatan tata kelola irigasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung sektor pertanian di daerah ini serta menjamin ketersediaan air yang cukup bagi lahan pertanian. Melalui langkah-langkah yang tepat, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari pengelolaan irigasi yang lebih baik.


Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti konsultan, Komisi Irigasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperinda), serta para pengamat dari beberapa kecamatan di wilayah Lombok Tengah. (iwn)

14/11/26

Kadis PUPR Lombok Tengah pastikan perbaikan jalan Ketangan–Kelekuh lewat DAK 2027

Kadis PUPR Lombok Tengah pastikan perbaikan jalan Ketangan–Kelekuh lewat DAK 2027

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Rahadian, menyatakan bahwa Kementerian PUPR telah menyetujui perbaikan ruas jalan Ketangan–Kelekuh yang menghubungkan Desa Pengengat dengan Desa Dadap, Kecamatan Pujut. Jalan sepanjang 11 kilometer tersebut akan diperbaiki menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027.


​"Diusulkan tiga ruas, tetapi yang lolos hanya satu ruas, yakni Ketangan–Kelekuh ini. Panjangnya sekitar 11 kilometer," ujar Lalu Rahadian di Kantor Bupati Lombok Tengah, Jumat (13/11/2026).


​Ia menerangkan bahwa kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya diundang oleh Kementerian PUPR ke Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani proses verifikasi. Dua ruas jalan lain yang turut diusulkan adalah ruas Kelekuh–Bumbang dan Tanak Beak–Gunung Tunak. Namun, kedua ruas tersebut belum lolos verifikasi.


​"Ruas Ketangan–Kelekuh itu masuk dalam DAK 2027. Itulah hasil yang kami dapatkan setelah saya ke Bandung kemarin, dari tiga ruas yang kami usulkan," tambahnya.


​Terkait ruas Tanak Beak–Gunung Tunak, Rahadian melanjutkan, ruas tersebut sebenarnya hampir lolos verifikasi pada 2025. Namun, karena terkendala anggaran, Kementerian PUPR membatalkannya. Oleh karena itu, ia berharap perbaikan ruas Tanak Beak–Gunung Tunak dapat direalisasikan pada tahun mendatang, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


​"Ya, mungkin saat itu negara sedang mengalami keterbatasan anggaran karena dialihkan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)," terangnya.


​Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbaikan ruas Ketangan–Kelekuh merupakan bagian dari program tematik untuk mendukung sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). "Program ini bersifat tematik, yakni Tematik Pariwisata, sehingga ruas ini kami usulkan," kata Rahadian.


​Menurut Rahadian, perbaikan ruas Ketangan–Kelekuh menjadi prioritas karena kondisinya telah lama mengalami kerusakan parah, terlebih jalur tersebut merupakan akses penghubung menuju kawasan wisata.


​"Kondisinya sudah lama rusak berat sehingga perbaikannya kami prioritaskan. Jalur ini juga terhubung langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika," pungkasnya. (wan)

Wabup Nursiah dorong petani Tanak Rarang melek teknologi lewat program BMRP

Wabup Nursiah dorong petani Tanak Rarang melek teknologi lewat program BMRP

OPSINTB.com - Petani di Desa Tanak Rarang, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng) dilatih menerapkan sistem pengelolaan air presisi guna mendongkrak produktivitas jagung di lahan kering. Pelatihan praktis dan pemantauan lapangan ini menyasar lahan pertanian seluas 10 hektare.


Dalam sekolah lapang yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026), para petani dibekali keterampilan teknis untuk mengatasi keterbatasan air di lahan kering. Materi pelatihan difokuskan pada cara membaca sensor kelembapan tanah, mengatur jadwal dan volume irigasi, mengoperasikan sistem distribusi air, serta merawat peralatan secara mandiri agar teknologi tersebut dapat terus digunakan dalam jangka panjang.


Program ini dijalankan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian melalui skema Competitive Grant ICARE 2026, bekerja sama dengan Yayasan Kabua Dana Rasa dan Koperasi Konsumen Syari’ah Maju Mandiri Modern (3M).


Wakil Bupati Loteng, H.M. Nursiah, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi yang menyentuh langsung persoalan lapangan. Ia mendorong agar para petani memaksimalkan fasilitas dan pelatihan ini supaya budidaya jagung menjadi lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen.


''Penerapan irigasi berbasis data sensor kelembapan ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi petani lahan kering di Loteng agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada curah hujan, sehingga pola tanam menjadi lebih terukur dan produktif,'' ujar suami dari Hj. Winarsih itu.


Kepala BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Dr. Rima Purnamayani, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama perwakilan BRMP NTB, Dinas Pertanian Loteng, Koperasi Konsumen Syari'ah Maju Mandiri Modern (3M), Kepala Desa Tanak Rarang, dan kelompok petani penerima manfaat.


Rima menyebut, kegiatan monitoring dan sekolah lapang ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga penelitian, mitra pelaksana, dan petani dalam menerapkan inovasi teknologi pertanian. 


''Langkah ini difokuskan pada pengelolaan air yang terukur guna mendongkrak produktivitas jagung lahan kering sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Loteng,'' tutup Rima. (wan)

Kak Ofik minta guru bertanggung jawab atas kelanjutan pendidikan siswa

 

Kak Ofik minta guru bertanggung jawab atas kelanjutan pendidikan siswa

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur yang juga Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyoroti pentingnya peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 


Ia meminta seluruh tenaga pendidik memastikan tidak ada anak didik yang putus sekolah saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya.


Hal itu di sampaikan Kak Ofik saat melepas peserta jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 PGRI, Hari Guru Nasional (HGN), HUT ke-55 KORPRI, dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Taman Rinjani Selong, Sabtu (14/11/2026).


Menurutnya, peningkatan IPM tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dan pengawasan serius dari seluruh elemen pendidikan, terutama dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak setiap tahun ajaran.


Ia secara khusus meminta guru sekolah dasar (SD) mengawal lulusan agar melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Begitu pula guru SMP harus memastikan peserta didiknya melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.


"Kepada keluarga besar pendidikan, pastikan di setiap tahun ajaran setiap anak didiknya bisa melanjutkan sekolah. Misalnya guru SD pastikan anak-anak didiknya yang SD lanjut ke SMP, dan guru SMP pastikan lanjut ke jenjang menengah (SMA)," tegasnya.


Sebelum melepas peserta, Sekda terlebih dahulu menyampaikan salam takzim Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada seluruh undangan dan peserta. 


Ia menyebut Bupati menyambut baik kegiatan tersebut dan memastikan akan hadir pada upacara puncak peringatan mendatang.


Kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan sehat yang mengambil titik start dan finis di kawasan Taman Rinjani Selong. 


Peserta menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Selong, di antaranya Jalan H. Moh. Faisal dan Jalan Prof. M. Yamin, sebelum melintasi kawasan perkantoran Kejaksaan Negeri Lombok Timur melalui Jalan Prof. Dr. Soepomo.


Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian doorprize dan hiburan panggung dari Bapackguru yang mengundang antusiasme peserta.


Jalan sehat tersebut diikuti guru SD dan SMP se-Kabupaten Lombok Timur, tenaga kesehatan, serta jajaran KORPRI lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (red)

13/11/26

Kadis Dikbud Lombok Timur warning kasek: Jangan serahkan revitalisasi sekolah ke kontraktor!

 

Kadis Dikbud Lombok Timur warning kasek: Jangan serahkan revitalisasi sekolah ke kontraktor!

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah penerima program revitalisasi sekolah agar tidak menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak ketiga.


Ia menegaskan, seluruh kegiatan revitalisasi sekolah yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut wajib dilaksanakan secara swakelola sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.


Nurul Wathoni mengingatkan, kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, bukan kontraktor atau pihak ketiga.


"Dalam swakelola ini yang bertanggung jawab kan kepala sekolah bersama tim P2SP yang dibantu pengawas konsultan. Kami minta kepala sekolah memahami juknis dan bisa melaksanakannya dengan baik," tegas Nurul Wathoni. Jumat (13/11/2026).


Tak hanya soal mekanisme pengerjaan, Nurul juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mencampuri pelaksanaan revitalisasi dengan mengatasnamakan pejabat maupun institusi Dikbud Lombok Timur.


Menurutnya, posisi Dikbud dalam program tersebut sebatas melakukan monitoring. Karena itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam setiap tahapan pelaksanaan revitalisasi.


"Kita tegaskan kalau pihak Dikbud Lombok Timur hanya memiliki tugas monitoring dan tidak boleh ikut campur pada semua tahapan revitalisasi. Karena itu, kalau ada yang mengatasnamakan teman-teman Dikbud Lombok Timur agar dilaporkan kepada kami, bisa ke Sekdis, Kabid atau langsung ke Kadis supaya kita bisa mengambil tindakan," ujarnya.


Nurul Wathoni meminta seluruh kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri, transparan, serta bertanggung jawab dengan tetap berkoordinasi bersama konsultan pengawas.


Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku berasal dari Dikbud ataupun membawa-bawa nama pejabat untuk memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.


"Silakan Bapak Ibu kepala sekolah dan P2SP bekerja secara mandiri bersama konsultan pengawas. Silakan bekerja baik saja demi sekolahnya agar bisa bagus dan nyaman untuk belajar. Jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku dari Dikbud atau mengatasnamakan pejabat. Silakan kerjakan secara swakelola. Yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah," pungkasnya. (zaa)

Foto

WISATA

PENDIDIKAN

BUDAYA

EKONOMI

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama