Dukung pendidikan generasi muda NTB, Bank NTB Syariah salurkan beasiswa ke mahasiswa Unram

 

OPSINTB.com - Bank NTB Syariah menyalurkan Program Beasiswa Most Loyal Customer Milad ke-62 Tahun 2026 kepada 15 mahasiswa Universitas Mataram (Unram). Program ini menjadi bentuk apresiasi Bank NTB Syariah kepada nasabah sekaligus dukungan terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan.
Bank NTB Syariah mengalokasikan total dana beasiswa sebesar Rp111,6 juta untuk 15 mahasiswa terpilih. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp620 ribu per bulan selama satu tahun, yang disalurkan untuk dua semester, yakni Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2027/2028.
Direktur Dana dan Transaksi Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, mengatakan pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi NTB. Karena itu, kami ingin memastikan dukungan kepada mahasiswa dapat memberikan ruang bagi mereka untuk fokus menyelesaikan pendidikan dan terus mengembangkan prestasinya,” ujar Adhi.
Menurutnya, Program Beasiswa Most Loyal Customer juga merupakan bentuk apresiasi Bank NTB Syariah kepada nasabah yang telah memberikan kepercayaan dan menjadi bagian dari perjalanan perusahaan.
“Kami memberikan apresiasi kepada nasabah melalui program yang memberikan manfaat langsung. Beasiswa ini kami arahkan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan untuk melanjutkan studinya,” katanya.
Adhi berharap para penerima beasiswa dapat memanfaatkan dukungan tersebut secara optimal dan mempertahankan prestasi akademiknya.
“Kami berharap para penerima dapat memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya, menjaga prestasi, dan menyelesaikan pendidikan sesuai target. Ke depan, kami ingin semakin banyak generasi muda NTB yang memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi daerah,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, proses seleksi dan verifikasi penerima dilakukan oleh Universitas Mataram dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain status sebagai mahasiswa aktif, kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik dengan IP minimal 3,00, serta tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain.
Penyaluran beasiswa dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dijadwalkan pada Januari 2027 untuk Semester Genap Tahun Akademik 2026/2027, sedangkan tahap kedua pada Juli 2027 untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2027/2028.
Bank NTB Syariah bersama Universitas Mataram juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa sebelum penyaluran tahap kedua, khususnya terkait keaktifan studi dan perkembangan prestasi akademik.
Adhi menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.
“Kolaborasi dengan Unram ini kami harapkan dapat terus berkembang. Kami ingin dukungan Bank NTB Syariah memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa dan ikut mendorong lahirnya sumber daya manusia NTB yang kompeten dan berdaya saing,” tutup Adhi. (red)

Siap maju di Pilkades Banjar Sari 2027, Irwan Humaidi ingin pembangunan dimulai dari mendengar warga

 

Foto: Irwan Humaidi bersama ibu-ibu dan kelompok pemuda dalam kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai guna.

OPSINTB.com - Irwan Humaidi, menyatakan kesiapannya maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027.

Irwan mengatakan, keputusannya untuk ikut dalam kontestasi Pilkades tidak lepas dari dorongan sejumlah tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dorongan itu membuatnya semakin serius memikirkan persoalan dan arah pembangunan desa tempatnya lahir dan dibesarkan.

Namun, Irwan menegaskan bahwa keinginannya maju bukan semata-mata untuk menawarkan program baru. Ia ingin membangun cara kerja pemerintahan desa yang lebih terbuka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Gagasan tersebut dirangkumnya dalam empat prinsip sederhana: Dengar Warganya. Pahami Masalahnya. Tentukan Prioritasnya. Kerjakan Bersama.

Menurut Irwan, pembangunan desa semestinya dimulai dari kemampuan pemerintah mendengar dan memahami persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, bukan sekadar menyusun daftar kegiatan setiap tahun.

"Banjar Sari perlu sedikit lebih berani dalam berpikir dan mengambil langkah kalau ingin maju. Bukan berarti semua yang lama harus diubah. Yang sudah baik tentu harus dipertahankan, sementara yang belum berjalan baik perlu diperbaiki," kata Irwan.

Ia menilai Banjar Sari memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut perlu dikelola dengan perencanaan yang matang, keterbukaan, serta penentuan prioritas yang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagi Irwan, pembangunan tidak harus selalu dimulai dari proyek besar. Menyelesaikan persoalan sederhana yang selama ini dirasakan warga juga merupakan bagian penting dari kemajuan desa.

Mendapat Dorongan dari Berbagai Tokoh

Irwan mengungkapkan bahwa rencana pencalonannya mendapat dorongan dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan pemuda.

Menurutnya, dorongan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum memutuskan untuk mengambil bagian dalam Pilkades Banjar Sari.

Ia menyadari bahwa membangun desa membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk para tokoh yang selama ini memiliki pengalaman dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Meski berasal dari generasi muda, Irwan tidak memandang perbedaan usia sebagai penghalang untuk bekerja sama. Sebaliknya, ia ingin menjadikan pengalaman para tokoh senior sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

"Sebagai anak muda, saya ingin lebih banyak mendengar dan belajar dari para senior, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kita bisa duduk bersama, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran. Membangun desa tidak bisa hanya dengan pikiran satu orang," ujarnya.

Irwan memiliki pengalaman dalam kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat. Melalui aktivitas tersebut, ia mengaku banyak berhadapan dengan berbagai persoalan warga, mulai dari urusan sosial, lingkungan, hingga pelayanan publik.

Pengalaman itu membuatnya berpandangan bahwa persoalan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik. Ada masalah yang membutuhkan komunikasi, koordinasi, serta kesediaan pemerintah untuk mendengar sebelum mengambil keputusan.

Pelayanan Warga dan Persoalan Lingkungan Jadi Perhatian

Dalam gagasan pembangunan yang disiapkannya, Irwan menaruh perhatian pada sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya pelayanan administrasi desa, ketepatan sasaran bantuan sosial, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, keamanan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dipetakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar program pemerintah desa tidak hanya berangkat dari asumsi.

Irwan juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan desa.

Ia berharap masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan mengetahui perkembangan program yang dijalankan pemerintah desa.

Keterbatasan anggaran desa, menurut Irwan, juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Ia berpandangan bahwa pemerintah desa perlu lebih cermat membedakan kebutuhan mendesak, program yang dapat dilaksanakan secara bertahap, dan kegiatan yang membutuhkan dukungan pihak lain.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi juga pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

BUMDes Perlu Dikelola Lebih Baik

Di bidang ekonomi, Irwan turut menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, BUMDes memiliki potensi untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, pengelolaannya masih membutuhkan evaluasi dan pembenahan.

Irwan menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari manajemen pengurus, pengembangan unit usaha, keterlibatan masyarakat, hingga kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa.

Ia berpandangan bahwa keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari banyaknya unit usaha yang dibentuk. Keberlanjutan usaha, kondisi keuangan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran.

Karena itu, evaluasi terhadap usaha yang sudah berjalan dinilai penting sebelum menentukan langkah pengembangan berikutnya.

Irwan juga melihat peluang keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ekonomi desa, antara lain melalui pengembangan produk lokal, pemasaran digital, pengolahan hasil usaha masyarakat, dan kerja sama dengan pelaku UMKM.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembentukan unit usaha baru harus mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan pasar, serta kemampuan pengelolaannya.

Menurut Irwan, BUMDes seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat, baik dalam penyampaian gagasan, kegiatan usaha, maupun pengawasan pengelolaannya.

Menjelang Pilkades 2027, Irwan berharap masyarakat Banjar Sari dapat memanfaatkan proses demokrasi desa sebagai ruang untuk membicarakan persoalan dan kebutuhan pembangunan secara terbuka.

Ia menyatakan akan mengikuti seluruh tahapan pencalonan sesuai ketentuan yang ditetapkan panitia Pilkades. (red)

DPRD Lotim soroti buruknya pelayanan kesehatan, data BPJS hingga keterlambatan rujukan jadi perhatian

 

OPSINTB.com - Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, H Muhammad Holdi, menyoroti berbagai persoalan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Mulai dari pelayanan rawat inap yang dinilai belum maksimal, persoalan data kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga dugaan keterlambatan rujukan pasien yang berujung kematian.

H Holdi mengakui, keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masih kerap muncul, termasuk melalui unggahan di media sosial. Menurutnya, kritik tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

"Memang di beberapa pelayanan, termasuk di rumah sakit, banyak yang masih menurut kita, termasuk masyarakat, tidak maksimal," ucapanya kepada opsintbcom di ruang kerjanya, Jumat (9/10/2026).

Ia menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat, terutama warga miskin yang membutuhkan penanganan medis.

Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidakakuratan data penerima bantuan jaminan kesehatan. Holdi menyebut, masih terdapat warga yang kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI)-nya dinonaktifkan atau dihapus, padahal kondisi ekonominya membutuhkan bantuan.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu memastikan warga miskin tetap memperoleh pelayanan medis sembari menyelesaikan persoalan administrasi kepesertaan.

"Kalau masyarakat benar-benar tidak mampu dan belum punya BPJS, kita mendorong agar dilayani terlebih dahulu. Persoalan administrasi dan pengurusan BPJS bisa menyusul," tegas Anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Partai Gerindra itu.

Namun, ia juga mengakui bahwa penentuan kelayakan warga sebagai penerima bantuan bukan perkara sederhana. Informasi dari keluarga, tokoh masyarakat, maupun pihak desa belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi seseorang.

Selain persoalan administrasi dan kepesertaan BPJS, Holdi turut menyoroti pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di lapangan. Ia menegaskan, kritik terhadap pelayanan harus diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk kedisiplinan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, dokter dan tenaga kesehatan harus menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat tenaga medis yang seharusnya bertugas di tempat tertentu tetapi tidak menjalankan kewajibannya, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi.

H Holdi juga menyinggung hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya di sejumlah puskesmas. Menurutnya, persoalan pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan dasar perlu mendapatkan perhatian karena puskesmas menjadi pintu awal penanganan pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Sementara itu, H Holdi mengatakan, alasan rumah sakit sepenuhnya tidak seharusnya menjadi hambatan tanpa adanya upaya mencari solusi alternatif, terutama ketika pasien berada dalam kondisi gawat darurat.

"Kalau itu emergency, tidak bisa hanya dijadikan alasan bahwa IGD penuh. Harus dicari alternatif, tetapi tentu fasilitas dan peralatannya juga harus memadai," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penanganan pasien gawat darurat membutuhkan kesiapan tenaga medis, peralatan, dan fasilitas yang sesuai. Penggunaan ruang alternatif pun tidak dapat dilakukan apabila sarana pendukungnya tidak memenuhi kebutuhan medis pasien.

Karena itu, H Holdi mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, khususnya rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan akhir, agar mampu menangani pasien sesuai kebutuhan pelayanan.

Ia menegaskan, persoalan keterbatasan fasilitas harus dijawab melalui pembenahan dan peningkatan kapasitas layanan, bukan dibiarkan menjadi kendala berulang.

H Holdi juga menyoroti kemampuan puskesmas dalam menangani pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Ia menyinggung ketentuan mengenai sejumlah penyakit yang harus ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum mendapatkan rujukan.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kesehatan dan kelengkapan fasilitas di puskesmas. Jika kemampuan penanganan belum memadai, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan secara bertahap.

Ia mengingatkan bahwa prosedur operasional standar (SOP) dalam penanganan pasien memang harus dijalankan. Akan tetapi, penerapan prosedur tersebut juga perlu dievaluasi apabila muncul dugaan keterlambatan penanganan atau rujukan.

"Setiap puskesmas memiliki SOP. Kalau SOP dijalankan, pihak puskesmas tentu punya dasar untuk menjelaskan tindakannya. Tetapi kita harus memastikan apakah SOP itu benar-benar sudah dijalankan," kata Anggota DPRD Dapil 5 itu.

Dia menegaskan, DPRD perlu menguji fakta di lapangan sebelum menyimpulkan penyebab suatu kejadian. Dalam kasus pasien meninggal di Kerongkong, ia menyatakan belum dapat memastikan apakah prosedur sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ia pun mendorong klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak berhenti pada saling menyalahkan antara masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pembenahan layanan kesehatan di Lombok Timur harus mencakup perbaikan data penerima bantuan, peningkatan kedisiplinan tenaga medis, penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta evaluasi mekanisme rujukan pasien.

"Yang menjadi persoalan adalah ketika tugas dan fungsi tidak dilaksanakan. Itu yang harus kita kritisi dan evaluasi," pungkasnya. (zaa)

Pemkab Lombok Timur ketuk pintu langit lewat shalat istisqa

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar shalat istisqa di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (8/10/2026). Shalat tersebut dilaksanakan sebagai ikhtiar sekaligus doa agar Allah SWT menurunkan hujan di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak terhadap masyarakat.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, kondisi kekeringan yang terjadi saat ini cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan dampak kekurangan air tidak hanya dirasakan masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi, terutama sektor pertanian.

H Iron mengingat kembali kondisi kekeringan yang pernah terjadi pada 2016 ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur. Saat itu, pemerintah harus membantu para petani dengan mengerahkan mobil tangki untuk menyiram persemaian padi agar tanaman mereka tetap dapat ditanam.

"Akibat dari itu ekonomi masyarakat kita rapuh. Pendapatan masyarakat menjadi tidak karuan dan semakin banyak kemiskinan karena mereka tidak bisa mengoptimalkan hasil pertaniannya akibat kekeringan," ucap Iron usai sholat Istisqa.

Karena itu, ia menilai ikhtiar menghadapi kekeringan harus dilakukan sejak awal, baik melalui langkah teknis maupun pendekatan keagamaan. Shalat Istisqa, kata dia, merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT agar diberikan pertolongan dan keberkahan berupa turunnya hujan.

"Jangan setelah kita kebakaran, jangan setelah kita menemukan hal yang sangat hebat baru kita ingat kepada Allah. Dari awal kita harus memohon kepada Allah pertolongan-Nya," katanya.

H Iron menjelaskan, secara umum masyarakat mengenal pola musim "Okmar" atau Oktober hingga Maret sebagai periode musim hujan. Namun, memasuki Oktober 2026, hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda berarti.

Kondisi tersebut, menurutnya, mulai memberikan tekanan terhadap ketersediaan air bersih. Bahkan, pelayanan air melalui jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mulai mengalami pengaturan distribusi.

"Yang sebelumnya masyarakat nyaman dan tidak ada yang digilir, sekarang mereka harus menerima giliran. Hari ini harus berganti, bisa dua hari sekali, tiga hari sekali dan seterusnya. Apakah ini tidak termasuk parah? Parah kita," tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Iron mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan perkiraan cuaca, tetapi juga melakukan langkah antisipasi sejak dini. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata dia, telah mengumpulkan jajaran PDAM dan perangkat daerah yang berkaitan dengan pengairan untuk membahas langkah mitigasi.

"Kita secara teknis sudah kumpulkan PDAM, sudah kumpulkan para staf yang ada kaitannya dengan tugas-tugas mereka di dalam pengairan. Bagaimana memitigasi, bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengatasi persoalan ini sehingga tidak terlalu berisiko tinggi kepada masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan, informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Menurutnya, peringatan mengenai potensi kekeringan seharusnya menjadi dasar pemerintah untuk melakukan antisipasi sebelum dampaknya semakin luas.

"Kalau itu sudah disampaikan dari awal, berarti kita harus lakukan antisipasi," ujarnya.

Dari sisi anggaran, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi kekeringan. Haerul menyebut pemerintah dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi membutuhkan penanganan segera.

Kekeringan, lanjutnya, berpotensi memberikan dampak berat terhadap sektor pertanian. Terutama bagi petani yang sudah terlanjur menanam, tetapi kemudian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup.

"Kalau dampaknya kepada sektor pertanian sendiri, sangat berat. Terutama masyarakat petani kita yang terlanjur menanam, kemudian mereka tidak dapat air. Maka otomatis tanaman akan mati. Jadi sebelum itu terjadi, itu yang kita hindari," katanya.

Selain di tingkat kabupaten, H. Iron berharap pelaksanaan Salat Istisqa juga diikuti oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk ikhtiar bersama menghadapi kondisi kekeringan yang semakin mengkhawatirkan.

"Ini kita awali di kabupaten. Bagi kecamatan-kecamatan yang mau mengikuti pola ini, tentu pemerintah sangat berterima kasih," pungkasnya. (zaa)