Bank NTB Syariah dan Maybank Indonesia jalin kemitraan strategis untuk perkuat layanan PMI

OPSINTB.com - PT Bank NTB Syariah resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, bersama perwakilan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni Golfina Kusmarningrum selaku Head of Financial Institution Group dan R. B. Raditya Yudhanegara selaku Head of Sharia Global Banking.

Kerja sama ini difokuskan untuk mendukung peningkatan layanan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI), khususnya bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis Bank NTB Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat NTB, khususnya para pekerja migran.

“Berdasarkan data penempatan PMI tahun 2024, Nusa Tenggara Barat menempati posisi keempat sebagai provinsi asal Pekerja Migran Indonesia terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Posisi ini menunjukkan besarnya potensi dan peran strategis NTB dalam ekosistem Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menghadirkan dukungan layanan keuangan yang semakin komprehensif bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan hingga kemudahan layanan transaksi keuangan. Melalui kemitraan strategis bersama Maybank Indonesia, kami berharap penyaluran KUR PMI dapat semakin optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI asal NTB,” ujar Agus Suhendro.

Ia menambahkan, selain memperkuat skema pembiayaan KUR PMI, Nota Kesepahaman tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kapabilitas jaringan regional serta layanan correspondent banking Malayan Banking Berhad (Maybank Group).

Melalui kerja sama ini, layanan transaksi remitansi atau pengiriman uang, baik dari luar negeri ke Indonesia (inward remittance) maupun dari Indonesia ke luar negeri (outward remittance), diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh PMI dan keluarganya. Kemudahan tersebut didukung oleh konektivitas sistem pembayaran serta solusi digital yang terintegrasi.

“MoU ini tidak hanya berfokus pada pembiayaan KUR PMI dan kemudahan layanan remitansi lintas negara, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menjajaki kerja sama produk dan layanan perbankan syariah lainnya pada masa mendatang,” tutup Agus.

Melalui kemitraan strategis ini, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem layanan keuangan bagi PMI, sekaligus mendorong pemberdayaan finansial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi PMI, mulai dari akses pembiayaan sebelum keberangkatan hingga kemudahan transaksi keuangan dan remitansi, sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. (red)

Anggaran renovasi Masjid Agung Selong direncanakan mencapai Rp 50 miliar

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menganggarkan rehabilitasi Masjid Agung Selong pada APBD Perubahan tahun 2026. Proyek ini sebagai sub kegiatan tahun jamak.

Hal ini terungkap dalam sidang Pari Purna I masa sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (9/9/2026). 

Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, saat membacakan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2026. Sekda mengatakan, rehabilitasi ini direncakan untuk meningkatkan fungsi dan estetika masjid sebagai tempat ibadah bersekala kabupaten. 

Dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat Gumi Patuh Karya dengan lebih baik.

"Sehingga fungsi masjid dapat diperluas tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan iabadah semata namun juga bisa dipergunakan menjadi aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan umat," terangnya. 

Rehabilitasi masjid tidak hanya berfokus pada pembangunan masjid tapi sekaligus penataan Taman Tugu sebagai bagian yang terintegrasi, berfungsi sebagai landscape Masjid Agung Selong. 

Kegiatan tahun jamak ini direncakan selama tiga tahun yakni pada APB Perubahan 2026 hingga 2028 mendatang dengan pagu anggaran Rp 50 miliar. 

"Penganggaran ini telah secara seksama melalui pertimbangan keuangan daerah sampai tahun 2028 mendatang serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya. (kin)

Pemkab Lotim diminta perhatikan kondisi pasar tradisional

 

OPSINTB.com - Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur, sudah waktunya mendapat perhatian pemerintah. Sebab kondisinya yang sudah tak enak dipandang, terlebih saat musim penghujan nantinya tiba. 

Kondisi-kondisi seperti persoalan sanitasi, atap bocor, tembok-tembok yang sudah lumutan, instansi listrik, hingga sistem irigasi. Keadaan ini sudah menjadi pemandangan keseharian. 

Anggota DPRD Lombok Timur, Baidillah, menyentil pemerintah atas kondisi tersebut. Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh memandang pasar tradisional sebagai lumbung meraup PAD, tapi juga harus memperhatikan kondisinya.

”Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” ujar Baidillah, saat ditemui opsintb.com, Rabu (9/9/2026). 

‎Pasar, imbuhnya, merupakan fasilitas publik lantaran itu pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik retribusi, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang diberikan kepada pedagang layak dan nyaman.

‎

‎Sorotan itu semakin penting, kata dia, lantaran sebentar lagi masuk musim penghujan. Kondisi pasar dari sisi kesehatan dan kelayakan fasilitas semestinya menjadi perhatian. 

‎

Dengan demikian, pedagang yang memberikan retribusi sebutnya merasa nyaman. Sebab dari aktifitas mereka sumber pendapatan itu ada.

‎

‎Menurutnya, persoalan pasar bukan hanya menyangkut bangunan. Instalasi listrik, misalnya, perlu dipastikan aman dan memadai.

Di lain sisi, bangunan juga membutuhkan pemeliharaan secara berkala agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan. ‎Begitu pula dengan sanitasi dan sistem irigasi.

Dua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, terutama ketika pasar menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat.

‎

‎Baidillah mengatakan DPRD Lombok Timur telah ikut mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

‎

‎Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menyerahkan persoalan pembenahan pasar hanya melalui Pokir anggota DPRD. Pemerintah harus memberikan perhatian secara langsung dan terencana.

‎‎

‎Ia juga menyinggung rencana anggaran pembangunan pasar di Lombok Timur dari Kementerian Perdagangan. Namun, hingga kini, menurut Baidillah, belum ada kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.

‎

‎"Pembenahan, dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pasar yang memiliki kebutuhan paling mendesak," ujarnya. 

‎

‎Bagi DPRD, memperbaiki pasar bukan semata-mata soal mempercantik fasilitas. Ada kewajiban pemerintah untuk memastikan pedagang yang setiap hari memberikan kontribusi melalui retribusi juga memperoleh tempat berdagang yang aman, bersih dan nyaman.

Sebab, kata dia, ada rakyat ekonominya tak seberapa mengais rizki di lokasi itu. 

‎

"PAD memang penting. Tetapi pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya ada pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya," pungkasnya. (kin)

Rapat Paripurna pembahasan APBDP diwarnai intrupsi

 

OPSINTB.com - Ruang sidang paripuran DPRD Kabupaten Lombok Timur, sempat diwarnai perdebatan. Kejadian itu di tengah pembacaan surat keputusan dua surat dari DPC PPP dan DPP PPP, Rabu (9/9/2026).

Dua surat itu mengatur tentang pimpinan fraksi partai berlambang Kabah tersebut. Tak plak kader-kader partai melakukan interupsi lantaran dua surat itu. 

Salah seorang kader PPP, Saiful Bahri mengatakan, persoalan partai ialah masalh internal. Menurutnya, jika ingin dibaca seharusnya disepakati sejak awal. 

"Ini persoalan internal, malu kita dilihat masyarakat kita hanya minta kebijaksanaan dari pimpinan," ujar Saiful Bahri.

Menurut Saiful, surat yang kedua itu sudah kadaluwarsa, bahkan orang yang mengajukan surat tersebut sudah meminta untuk dibacakan. Di lain sisis, prihal itu sudah tak ada legitimasi hukumnya. 

Dia menyangkan surat tersebut dibacakan, terlebih sudah dua bulan lalu terhitung sejak lembaran itu masuk. 

"Saya sangat sayangkan, hampir dua bulan dianalisa kok tidak ada hasilnya," ucapnya. 

"Saya melihat tidak ada kebijaksanaan itu pimpinan," imbuhnya. 

Kader lainnya, Faruk Bawazir mengaskan, hal itu merupakan urusan internal, maka harus diselesaikan di internal. 

"Izin berikan kami kesmpatan untuk menyelesaikan secara. Nanti panggil pihak-pihak dan membawa surat masing-masing," pintanya. 

Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri menerangkan, surat tersebut merupakan hak administratif internal partai. Pembcaan itu kata dia merupakan kewajiban sebagai pimpinan. 

"Kalau saya tidak baca, saya akan langgar kode etik," terangnya. 

Pembacaan itu tak dilakukan lantaran ada dua surat masuk. Satu berisi pergantian kedua tak ada perubahan. 

Mengingat adanya perbedaan versi dari dua pihak yang berselisih, pimpinan DPRD memilih untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Lantaran itu, kata dia, pimpinan hati-hati dan mencermati dulu keduanya.

Menurut Yusri, pimpinan dewan beserta bidang hukum dan wakil ketua telah menyepakati langkah penyelesaian administratif secara cermat. DPRD memutuskan untuk tetap menjalankan kewajibannya membacakan surat formal yang masuk dalam sidang paripurna setelah melalui proses komunikasi dengan pihak internal terkait.

Terkait hal tersebut, Yusri menekankan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh internal partai politik bersangkutan. Pimpinan DPRD membatasi diri untuk tidak terlibat dalam konflik atau perdebatan internal organisasi.

"Tentu kami juga harus hati-hati. Apalagi ini ada surat dari DPP, ada juga dari DPD," pungkasnya. (kin)

Gawe Adat Inan Dowe II, merajut identitas Loyok yang mendunia

 

OPSINTB.com - Pagi itu, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tidak sekadar menjadi tempat berlangsungnya sebuah kegiatan adat. Desa yang dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan bambu di Lombok Timur tersebut kembali menegaskan identitasnya melalui Event Budaya Gawe Adat Inan Dowe II.

Di tengah perubahan zaman, tradisi leluhur itu dihidupkan kembali. Bukan semata sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai ruang untuk mempertemukan masyarakat, mengenalkan warisan kepada generasi muda, sekaligus mengembangkan anyaman bambu sebagai kekuatan ekonomi dan pariwisata desa.

Bagi masyarakat Loyok, bambu bukan sekadar bahan kerajinan. Di balik helaian bambu yang dipilah, dibelah dan dianyam, tersimpan cerita tentang kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketua Panitia Gawe Adat Inan Dowe II, Lalu Arya Karma, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk meneruskan warisan leluhur kepada generasi muda.

Menurutnya, secara filosofi, Inan Dowe memiliki makna yang erat dengan identitas dan kepemilikan masyarakat terhadap kerajinan bambu yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Inan itu berarti induk atau sumber, sedangkan dowe berarti kepunyaan. Jadi Inan Dowe secara bahasa dapat dimaknai sebagai induk kepunyaan kami, yaitu kerajinan atau anyaman bambu," kata Lalu Arya Karma, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, tradisi tersebut memiliki tujuan untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan masyarakat sekaligus mengembangkan kerajinan anyaman bambu sebagai potensi ekonomi dan budaya Desa Loyok.

Gawe Adat Inan Dowe tahun ini merupakan pelaksanaan yang kedua. Panitia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak sektor, khususnya kebudayaan dan pariwisata.

"Alhamdulillah, kegiatan ini sudah dua kali kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan lebih meriah dan melibatkan banyak sektor, terutama kebudayaan dan pariwisata," ujarnya.

Lalu Arya Karma mengatakan, kerajinan bambu di Desa Loyok telah berkembang sejak generasi ke generasi sehingga sulit menentukan secara pasti kapan tradisi tersebut pertama kali dimulai.

Untuk memperkuat makna sejarah Desa Loyok, rangkaian kegiatan juga diisi dengan ziarah makam. Prosesi tersebut menjadi simbol bahwa Loyok merupakan salah satu desa tua yang memiliki sejarah dan warisan budaya yang kuat.

Setelah ziarah makam, dilanjutkan dengan prosesi simbolik penyerahan geben atau simbol adat oleh pemangku kebijakan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian Gawe Adat Inan Dowe.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dari sisi ekonomi dan pariwisata.

"Dari sisi ekonomi, kita lihat dari pemesanan geben dan kelengkapan properti. Masyarakat bahkan sampai kewalahan memenuhi pesanan. Dari sisi pariwisata juga alhamdulillah Desa Loyok semakin dikenal luas," katanya.

Ia menyebut kunjungan wisatawan ke Desa Loyok saat ini cukup ramai. Sejumlah wisatawan yang mengikuti program perjalanan dari berbagai destinasi di Lombok diarahkan untuk mengunjungi Desa Loyok guna melihat secara langsung proses pembuatan kerajinan bambu.

Wisatawan tidak hanya melihat hasil kerajinan, tetapi juga mendapat kesempatan belajar membuat anyaman secara langsung.

"Biasanya ada program dari tamu luar untuk belajar mengenal kerajinan kita, mulai dari prosesnya sampai jadi. Mereka juga ikut belajar sendiri," jelasnya.

Dalam proses pembuatan anyaman bambu, terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan para pengrajin, mulai dari ngares atau menguliti bambu, memilah dan membelah bambu menjadi kepingan, kemudian menghaluskannya sebelum dianyam.

Tradisi menganyam geben sendiri lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Untuk memudahkan wisatawan yang datang dalam rombongan, para pengrajin biasanya dikumpulkan di sejumlah lokasi pembelajaran sehingga proses edukasi dapat dilakukan secara bersama.

Pada musim kunjungan wisatawan atau high season, jumlah wisatawan yang datang melalui program daily tour disebut dapat mencapai lebih dari 1.000 orang per bulan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, Lalu Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan Gawe Adat Inan Dowe II.

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat, khususnya generasi muda Desa Loyok, ikut mengambil peran dalam pemajuan kebudayaan.

Menurutnya, kerajinan bambu yang diwariskan masyarakat Desa Loyok merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang memiliki nilai budaya sekaligus ekonomi.

"Ini acara yang luar biasa. Orang-orang tua dulu di sini bisa menyuguhkan hasil kekayaan intelektual komunalnya yang berada di sini, berupa seni kriya," ujarnya.

Lalu Abdurrahim melihat adanya perkembangan kreativitas dalam produk anyaman bambu. Jika sebelumnya pewarnaan lebih banyak menggunakan bahan alami seperti getah kayu, kini para pengrajin telah menggunakan berbagai bahan pewarna dan pelitur.

Tidak hanya dari sisi warna, perkembangan juga terlihat dari motif dan bentuk produk yang semakin beragam.

"Motifnya ini harus segera kita patenkan. Ini harus menjadi pengakuan hukum," bebernya

Menurutnya, produk kerajinan Desa Loyok kini tidak lagi sebatas bentuk tradisional seperti sok atau sokasi, tetapi telah berkembang menjadi berbagai produk fungsional dan dekoratif, seperti tempat sampah, bejana rumah tangga hingga pot bunga dan pelapis berbagai benda.

Kreativitas tersebut, kata dia, harus terus diwariskan kepada generasi muda agar kerajinan lokal Desa Loyok mampu berkembang dan memiliki daya saing lebih luas.

"Kita akan memberikan pewarisan kepada anak generasi muda sehingga mereka pada zamannya juga memiliki kreasi dan kreativitas yang lebih mendunia," ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dalam waktu dekat akan terus menggali berbagai potensi lokal yang ada di Desa Loyok untuk kemudian dikembangkan menjadi branding daerah.

Potensi tersebut diharapkan dapat masuk ke sektor UMKM dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, penguatan sejarah dan identitas lokal menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai jual produk budaya, terutama di mata wisatawan mancanegara.

"Kita melihat di daerah lain bagaimana mereka membangun pondasi dasar atau sejarah mereka, kemudian dimunculkan ke permukaan sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Bagi tamu mancanegara, karya-karya seperti ini menjadi sesuatu yang unik, terangnya

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Kebudayaan, menyatakan siap mendukung gerakan masyarakat dan komunitas pemuda Desa Loyok dalam menjaga serta mengembangkan warisan budaya tersebut.

"Kami sangat bersyukur atas gerakan para pemuda-pemudi di Desa Loyok. Mereka bisa membantu pemerintah secara bersama-sama memajukan kebudayaan. Ini bagian dari upaya mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia," pungkasnya. (zaa)