Dishub Lotim kembalikan trayek bus BIZAM, Pancor, dan Sembalun

 

OPSINTB.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur kembali mengoperasikan trayek kendaraan yang menghubungkan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pancor, hingga Sembalun.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya kawasan Mandalika.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Safwan menjelaskan, layanan transportasi tersebut sebelumnya sempat dioperasikan oleh DAMRI dengan skema komersial. 

Namun pada tahun 2026, terjadi perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem subsidi serta pergantian operator.

“Untuk tahun 2026 ini, dalam rangka mendukung KSPN, pemerintah membuka kembali jalur tersebut dengan sistem subsidi. Di mana nanti akan difasilitasi oleh PT Sinar Jaya yang memenangkan tender untuk menangani ini,” ucapnya Safwan, Rabu (15/4/026).

Safwan menjelaskan, armada yang digunakan telah disesuaikan dengan kondisi geografis jalur menuju Sembalun yang dikenal menanjak dan berkelok. Minibus jenis Hiace, menggantikan bus besar yang dinilai kurang cocok untuk medan tersebut.

Dari sisi tarif, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati layanan ini dengan harga terjangkau, yakni Rp 20.700 untuk rute BIL ke Sembalun maupun sebaliknya, selama penumpang tidak turun di tengah perjalanan. 

"Skema tarif ini disebut mirip dengan sistem layanan berbasis koridor seperti Transjakarta," terangnya.

Saat ini, layanan sudah mulai berjalan secara bertahap sejak pekan lalu. Namun, pihak Dishub masih menunggu kepastian jadwal operasional harian serta rencana peluncuran resmi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Secara bertahap sudah berjalan sejak Jumat kemarin, tetapi kami masih menunggu informasi resmi terkait jadwal dan launching,” jelasnya.

Adapun rute yang kini dioperasikan merupakan hasil pengembangan dari rencana awal.

Jika sebelumnya dirancang langsung dari BIZAM ke Sembalun, namun pihaknya mengusulkan agar jalur dialihkan melalui Pancor. Usulan tersebut disetujui, sehingga rute yang berlaku saat ini adalah BIZAM, Pancor, Sembalun.

Ia menyebut, saat ini tersedia tiga unit armada, namun baru dua yang beroperasi karena satu unit masih dalam proses pencarian pengemudi. 

"Seluruh armada sementara ditempatkan di Mataram," papar Safwan. (zaa)

TKD Loteng dipangkas signifikan, Pemda utamakan belanja pos penting

OPSINTB.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer Kabupaten Lombok Tengah dari Rp 2,8 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026. Ini artinya, ada sekitar Rp 400-an miliar lebih anggaran terpotong.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note mengatakan, pemotongan tersebut berimbas terhadap pelayanan publik, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun belanja operasional.

‘’Tahun anggaran ini, beberapa wilayah Loteng terpapar bencana metrologi, yang banyak merusak infrastruktur. Harapan kita kan, segala masalah yang terkait dengan itu bisa kita selesaikan,’’ kata Taufikurrahman FN saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/4/2026).

Tidak hanya itu, Rahman melanjutkan, harapan menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS) juga tertunda. ‘’Terkait isu-isu kemiskinan ekstrem, ekonomi yang sifatnya transisi, di samping masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan pekerjaan secara musiman, sehingga saat mereka terdampak bencana, kita masih bisa berikan santunan,’’ imbuhnya.

Akan tetapi, di tengah pemangkasan anggaran yang jumlahnya signifikan itu, pihaknya tetap berusaha menjaga pos-pos penting. Seperti belanja wajib Universal Health Coverage (UHC) agar hak masyarakat Loteng untuk mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin.

‘’Mulai dari jenjang fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan lanjutan,’’ terang dia.

Selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk ditangani. Seperti lokasi longsor yang memang harus ditangani secara cepat.

‘’Seperti Jembatan Aiq Bual yang memutus konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dan yang lain menjadi PR berat kita di masyarakat,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap ada kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan jalan daerah diambil alih pemerintahan pusat agar bisa meringankan beban daerah.

‘’Ini bisa mengurangi tingkat kerusakan jalan yang kita miliki, termasuk jembatan dan lainnya,’’ ucapnya. (iwn)

Ketua DPRD Lombok Timur ikuti retret nasional di Akmil Magelang

 

Foto: Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri.

OPSINTB.com - Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri mengikuti retret kursus pemantapan pimpinan daerah (KPPD) yang digelar oleh Lemhanas RI.

Retret diikuti oleh Ketua DPRD seluruh Indonesia pada 15-19 April 2026 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Muhammad Yusri menilai kegiatan ini sangat penting guna memperkuat kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.

“Kegiatan ini juga penting untuk memperdalam wawasan kebangsaan kami selaku pimpinan legislatif, agar dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Lombok Timur,” imbuhnya.

Dalam mengukti retret, Yusri hanya melakukan persiapan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam retret Ketua DPRD seluruh Indonesia tersebut. Termasuk persiapan mental. 

“Tidak ada persiapan khusus, sebab seluruh teknis pelaksanaan sudah diatur oleh penyelenggara,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Dalam kegiatan tersebut, para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia mendapatkan pembekalan strategis, antara lain peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

Selain itu, peserta juga akan memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong agenda strategis nasional seperti Asta Cita Presiden RI.

Materi lain yang disampaikan mencakup peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga stabilitas pembangunan di daerah.

Kegiatan tersebut juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI, H Prabowo Subianto, pada Kamis (16/4/2026), sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta. (yan)

Satpol PP Loteng gandeng Bea Cukai Mataram ajak masyarakat tekan peredaran rokok ilegal

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram gelar sosialisasi intensif terkait ketentuan cukai hasil tembakau untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Sosialisasi berlangsung di JM Hotel, Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut pada Senin (13/4/2026). Menggandeng peserta dari berbagai kalangan seperti pelaku industri, aparat desa serta masyarakat umum.

Sosialisasi ini adalah yang pertama di tahun anggaran 2026, dan difokuskan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aturan cukai hasil tembakau dan bahaya peredaran rokok ilegal.

Lalu Maulana Firdaus Kukuh dan Dedi Kusmayadi dari Bea Cukai Mataram selaku narasumber menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku industri tembakau terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut mereka, kepatuhan tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Penerimaan negara dari sektor cukai, narasumber melanjutkan, akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan.

‘’Selain sosialisasi formal, kami juga melakukan penjangkauan langsung melalui layanan informasi keliling,’’ ujarnya.

Selain itu, mereka juga melakukan edukasi langsung kepada para pedagang; ciri-ciri rokok ilegal. Di mana rokok ilegal mempunyai ciri tidak bercukai, berpita cukai palsu dan memakai pita cukai yang tak sesuai peruntukannya.

Selanjutnya, Pol PP juga melakukan penindakan langsung di lapangan terhadap pedagang yang terbukti menjual rokok ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus menekan peredaran barang ilegal di masyarakat.

‘’Pemberantasan rokok ilegal memiliki sinergi kuat antara APH, pemda dan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat adalah melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar,’’ tegasnya.

‘’Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dukungan masyarakat sangat penting.’’

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Loteng, Lalu Rusdi, berkomitmen pihaknya akan terus menggencarkan razia terhadap peredaran rokok ilegal di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dia menilai, keberadaan rokok ilegal tak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang patuh aturan.

‘’Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala. Ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penegakan aturan serta menjaga ketertiban masyarakat,’’ ucap Rusdi.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran rokok ilegal, sehingga peredaran rokok ilegal di Lombok Tengah dapat turun secara signifikan.

‘’Sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau,’’ pungkasnya. (wan)

Infrastruktur KDKMP di Loteng capai 54 persen, 19 desa tidak membangun

 

OPSINTB.com - Program strategis nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatatkan kemajuan signifikan dari sisi pembangunan infrastruktur. Hingga Selasa 14 April 2026, infrastruktur yang sudah terbangun mencapai 54 persen.

‘’Itu setara dengan hampir 71 desa dari 154 yang kita targetkan. Di luar memang yang tidak bisa kita harapkan untuk bisa terbangun,’’ kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Loteng, Ikhsan, dikonfirmasi Selasa (14/4/2026).

Ikhsan menjelaskan, ada 19 desa yang tidak akan memiliki infrastruktur/bangunan gerai KDKMP. Dia tidak menyebutkan nama-nama desa tersebut karena alasan menjaga privasi. Namun, beberapa alasan infrastruktur di desa bersangkutan tidak terbangun karena beberapa faktor.

Di antaranya tidak memiliki aset, baik yang bersumber dari aset pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan ataupun kelembagaan yang ada di pusat.

‘’Sulit saya sebutkan satu-persatu. Tapi, pada umumnya desa pemekaranlah,’’ jelas laki-laki kelahiran Kabupaten Bima itu.

Adapun desa-desa yang infrastruktur KDKMP-nya sudah rampung dan mulai berprogres banyak tersebar di Kecamatan Pringgarata dan Batukliang. Pihaknya bakal terus mendorong desa-desa tersebut agar segera mengisi standar tujuh gerai yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Tetapi, Ikhsan melanjutkan, pengisian gerai sepenuhnya akan diserahkan kepada pengurus. Karena penguruslah yang mengetahui jenis barang apa saja yang bisa diperjualbelikan dan laku di masyarakat desa setempat.

‘’Tergantung pengurusnya, karena merekalah yang menelaah bisnis yang bisa dijalankan di desa itu,’’ ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur KDKMP rampung tahun ini. Dengan harapan segera beroperasi serta mampu mempercepat perekonomian masyarakat desa.

Adapun seluruh anggaran pembangunan KDKMP bersumber dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp1,2 miliar.

Apa solusi bagi 19 desa yang tidak memiliki KDKMP? Ikhsan mengharapkan agar ada kebijakan pemerintah, baik daerah maupun provinsi untuk memfasilitasi desa-desa tersebut agar mendapat kemudahan memperoleh pendanaan, baik dari APBD maupun APBDes.

‘’Ada kemudahan regulasi, misalnya ADD dapat diporsikan sepersekian persen dari ADD untuk cicilan tanah bagi satu desa yang tidak punya aset sama sekali,’’ ungkapnya.

Pun bagi desa yang tidak memiliki infrastruktur gerai, Ikhsan menambahkan, akan tetap merugi, karena desa yang tidak bisa membangun KDKMP, ADD-nya tetap dipotong pemerintah pusat. ‘’Ya rugi, yang tidak bisa membangun bukan berarti uangnya kembali. Udah klik blok oleh pemerintah pusat,’’ pungkas Ikhsan. (wan)

Kawanan anjing liar serang anak 11 tahun

 

OPSINTB.com - Anak 11 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga diserang kawanan anjing liar. Peristiwa itu berlangsung sekira pukul 16.00 Wita, berlokasi di Dusun Presak, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada Senin (13/4/2026).

Korban diketahui bernama Riadil Jinan, siswa kelas IV MI Darul Fikri Gelogor Semaya. 

Peristiwa tragis tersebut terjadi saat korban tengah bermain layang-layang bersama temannya di area persawahan yang berjarak sekitar 600 meter dari rumahnya.

Menurut keterangan saksi, secara tiba-tiba empat ekor anjing liar menyerang korban. Melihat kejadian itu yang bersangkutan segera berteriak meminta pertolongan. 

Mendengar teriakan itu, salah seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut berusaha menolong. Nahasnya yang bersangkutan pun tak luput dari ganasnya serangan gerombolan anjing itu. Buntutnya dia mengalami luka gigitan di bagian tangan.

Usai kawanan anjing itu bisa dapat diusir, Riadil Jinan kemudian dilarikan ke Puskesmas Sikur oleh warga untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di fasilitas kesehatan akibat kehabisan darah.

Hasil visum sementara yang dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas Sikur menunjukkan bahwa korban mengalami luka gigitan serius di bagian leher, punggung, dan perut yang menyebabkan pendarahan hebat.

Kasi Humas Polres Lombok Timur melalui Kapolsek Sikur, AKP Saiful Hadi, mengamini kejadian tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk visum et repertum, koordinasi dengan unit Inafis Polres Lombok Timur, serta bersama pihak kecamatan dan petugas kesehatan hewan melakukan pengecekan lokasi kejadian dan penanganan terhadap anjing liar yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman hewan liar di lingkungan sekitar. Kepolisian bersama instansi terkait, kata dia, saat ini terus melakukan upaya penanganan guna mencegah kejadian serupa.

“Ini merupakan musibah yang sangat memprihatinkan," ucapnya.

Pihak keluarga korban diketahui telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum serta menolak dilakukan autopsi. (zaa)

Perang total lawan pinjaman ilegal dan judi online

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB bersama DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dan judi online yang kian masif dan berdampak luas.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

FGD yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi NTB ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akademisi Unram Muhammad Risnain, Azhar, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi Informatika kabupaten/kota se-NTB, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penanganan isu yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekedar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan korban yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta generasi muda. 

Di sisi lain, judi online berkembang secara adaptif melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dampaknya, lanjut Aka, tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih sistematis melalui regulasi yang kuat.

“Regulasi nasional sudah tersedia, tetapi belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah. Karena itu, Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Aka juga menegaskan peran strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan isu ini, yakni sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator.

Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan mampu menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses serta informasi yang akurat bagi masyarakat. Sebagai integrator, pemerintah harus menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem penanganan terpadu. Sementara sebagai akselerator, pemerintah dituntut mempercepat edukasi dan intervensi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Diskominfotik NTB diposisikan sebagai pusat kendali (command center) dalam perlindungan ruang digital daerah, dengan peran utama dalam monitoring konten, koordinasi pemblokiran, penyediaan informasi publik, serta pengembangan sistem pengaduan terpadu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB, Azhar, menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam menjawab keresahan masyarakat yang semakin meningkat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat agar penanganan tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Risnain, menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi digital dan perlindungan masyarakat.

FGD ini juga menyoroti perlunya model intervensi terintegrasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi daerah, pembentukan satgas terpadu, literasi digital massal, sistem pengaduan yang efektif, serta intervensi ekonomi bagi masyarakat rentan.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Judi Online. Inisiatif ini dinilai sebagai manuver konstitusional yang berani dan berpotensi menjadi regulasi daerah pertama di Indonesia yang secara spesifik menangani kejahatan keuangan digital.

"Kita sedang menghadapi pergeseran pola kejahatan. Dulu judi dan utang rentenir ada lapak fisiknya, sekarang semuanya invisible atau tidak kasat mata, terjadi di dalam genggaman tangan dan ruang privat. Dampak destruktifnya sangat nyata: lonjakan angka perceraian secara tiba-tiba, aset keluarga melayang tanpa kontrol, hingga tekanan psikologis dan ekonomi ekstrem yang memicu tindakan fatal," ujar Dr. Risnain.

Melalui forum ini, diharapkan Ranperda yang tengah disusun dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat NTB dari ancaman pinjaman ilegal dan judi online.

“Ini bukan sekedar regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Dan ini harus kita mulai sekarang,” tutup Aka. (red)