Isu pelecehan KSPPG di Prapen mencuat, Lurah: Itu tidak benar

 

OPSINTB.com - Lurah Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah (Loteng), Lalu Iman Zuhri membantah tudingan seorang Kepala Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) berinisial SAP di wilayahnya memaksa berbuat tak senonoh dengan pegawainya.

“Mereka tidak pernah sampai bersetubuh,” kata Iman dikonfirmasi media ini, Selasa (28/7/2026).

Kasus ini viral di sejumlah WA Grup Loteng, dan telah diunggah ke akun Facebook hingga menjadi perbincangan hangat. Dalam video yang beredar, SAP dan korban dugaan pencabulan sedang dimediasi Babinsa dan keluarga korban.

Dalam video, korban mengaku diajak mengerjakan laporan di tempat sepi dan mengaku sempat dibelai dua kali. Korban juga mengaku melihat gelagat SAP ingin berbuat tak senonoh.

Sementara itu, SAP membantah hal tersebut. SAP bahkan mengakui bahwa kasus ini telah dimediasi bersama keluarga korban. Video mediasi yang beredar, kata dia, telah dipotong sehingga menimbulkan narasi yang negatif.

“Sejak dilakukan mediasi yang disaksikan pihak berwajib dan salah satu lembaga masyarakat, tidak ada keributan apapun. Mereka bekerja seperti biasa.”

Dari penelusuran opsintb, kasus ini terjadi lebih dari dua pekan lalu.

“Namun, keributan terjadi ketika salah satu akun Facebook mengunggah proses perdamaian,” jelas Iman.

Sementara itu, ayah pegawai tersebut berinisial LH, meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan, karena murni kesalahpahaman saja.

“Bukan pelecehan seksual seperti yang berkembang di media sosial,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat tidak memandang lain video yang beredar karena telah diselesaikan secara mediasi dan disertai surat pernyataan. (iwn)

Resmi, AKBP Purn Suminggah pimpin LVRI NTB 2026-2031

 

OPSINTB.com - AKBP Purn Suminggah resmi terpilih sebagai Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi NTB periode 2026-2031. Ia terpilih melalui Musda VII DPD LVRI NTB yang digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Selasa (28/7/2026).

Pemilihan berlangsung demokratis, tertib, dan lancar. Dalam proses pemungutan suara, Suminggah berhasil meraih dukungan mayoritas peserta dengan memperoleh 16 suara, mengungguli pesaingnya, Mayor Purn Sunarjo, yang memperoleh 6 suara.

Hasil itu mengantarkan mantan Kasat Narkoba Polda Metro Jaya yang kini berprofesi sebagai pengacara itu memimpin organisasi para veteran di NTB lima tahun ke depan.

Para peserta Musda yang merupakan perwakilan DPC LVRI dari berbagai kabupaten dan kota di NTB mengikuti seluruh tahapan sidang dengan penuh semangat kekeluargaan.

Keberhasilan pelaksanaan Musda VII ini juga menjadi bukti proses regenerasi kepemimpinan di tubuh LVRI NTB berjalan dengan baik, mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, serta menjunjung tinggi persatuan di antara para veteran.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Suminggah berterimakasih kepada seluruh veteran yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPD LVRI NTB.

“Saya mengucapkan matur tampiasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah memilih saya menjadi Ketua DPD LVRI Provinsi NTB periode 2026-2031. Dengan berakhirnya pemilihan secara langsung, secara demokratis, berjalan lancar, dan tidak ada rekayasa, saya mengajak seluruh keluarga besar LVRI untuk kembali bersatu membangun organisasi ini menjadi lebih baik,” ujar Suminggah saat menutup sidang pemilihan.

Amanah yang diberikan para veteran merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia berkomitmen merangkul seluruh pengurus dan anggota LVRI di NTB tanpa membedakan pilihan saat proses pemilihan berlangsung.

Suminggah menegaskan, kepengurusan yang akan dibentuk nantinya akan mengedepankan semangat kebersamaan serta memperkuat komunikasi dengan seluruh DPC LVRI di kabupaten/kota.

Selain itu, ia juga bertekad meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan agar keberadaan LVRI semakin dirasakan manfaatnya, terutama bagi para veteran pejuang kemerdekaan dan keluarganya.

Sementara itu, perwakilan DPC LVRI Kabupaten Sumbawa, Wiyoko, menyampaikan harapan besar kepada ketua terpilih agar kepengurusan yang baru mampu membawa perubahan positif bagi organisasi.

Ia berharap Suminggah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan para veteran yang selama ini telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

“Kami berharap Ketua DPD LVRI NTB yang baru dapat lebih memperhatikan kesejahteraan veteran, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di seluruh NTB sehingga program-program untuk veteran bisa berjalan lebih maksimal,” kata Wiyoko.

Ia juga optimistis di bawah kepemimpinan Suminggah, LVRI NTB akan semakin solid dan mampu memperjuangkan kepentingan para veteran melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah maupun berbagai lembaga lainnya.

Musda VII DPD LVRI NTB sendiri menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. 

Selain memilih ketua baru, forum tersebut juga menjadi wadah konsolidasi antaranggota untuk memperkuat eksistensi LVRI sebagai organisasi yang menghimpun para pejuang kemerdekaan serta menjaga nilai-nilai patriotisme di tengah masyarakat.

Dengan terpilihnya AKBP Purn Suminggah sebagai Ketua DPD LVRI NTB, para peserta Musda berharap organisasi tersebut semakin maju, solid, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga semangat kebangsaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para veteran di NTB. (wan)

Pembayaran BPJamsostek atlet Lotim oleh Baznas berasal dari infaq terikat

 

OPSINTB.com - Porprov sudah usai, namun dinamikanya belum selesai. Kini asuransi berupa BPJamsostek untuk 639 atlet di Lombok Timur yang bakal diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Lotim. 

Kebijakan itu kini menjadi sorotan publik. Bahkan Baznas dituding tak memiliki dasar untuk melakukan hal itu. 

Wakil Ketua II Baznas Lombok Timur, H Hamidi menerangkan, sumber asurasnsi itu ialah infaq terikat dari yang mengelurakan infaq atau munfiq. Menurutnya jika disalurkan tidak sesuai keinginan Munfiq maka akan menjadi masalah bagi lembaga tersebut. 

"Jadi ini bersumber dari bupati untuk kepedulian sosialnya," kata H Hamidi, ditemui awak media, Selasa (28/7/2026). 

Secara regulasi bebernya, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Fatwa MUI nomor 102 tahun 2025 tentang Hukum Pendistribusiaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Bentuk Iuran Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan.

Dia memaparkan, sumber pengumpulan dana Baznas bukan hanya berasal dari zakat namun juga infaq, sodakoh, dan danaterikat keagamaan lainnya. 

Infaq terangnya dibagi menjadi dua yakni infaq terikat dan tidak terikat. Zakat, ujarnya, sudah terikat bagi delapan asnap yang dibayarkan ketika nisab dan haulnya sudah memenuhi syarat. 

Dia mengatakan dalam PP 14 tahun 2014 mengatur tentang infaq tersebut.  Jika ada munfiq yang menyalurkan infaq dan diperuntukan sebagai kepedulian sosial. 

Dia membeberkan, Bupati Lombok Timur menyalurkan infaq sebesar Rp 16 juta dan untuk pembayaran atlet sebesar Rp 12 juta rupiah. 

"Nah sumbernya itu, termasuk dana asuransi untuk para atlit jadi clear karena sumbernya dari infaq terikat," ujarnya. 

"Kalau tidak disalurkan sesuai keinginan munfiq justeru salah," imbuhnya. (kin)

Miq Iqbal revitalisasi Pasar Kuta, siap jadi penyangga pariwisata Mandalika

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merevitalisasi Pasar Rakyat Kuta di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antara pasar tradisional dan industri pariwisata. Penataan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik, tetapi juga pembenahan tata kelola agar pasar menjadi lebih nyaman, tertata, dan mampu menjadi pemasok kebutuhan segar bagi hotel serta restoran di kawasan wisata.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat meninjau langsung progres revitalisasi Pasar Kuta pada Senin (27/7/2026).

Menurut Gubernur, Pasar Kuta merupakan wajah ekonomi masyarakat di kawasan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Karena itu, penataannya harus mampu menghadirkan kenyamanan tanpa menghilangkan karakter pasar tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

"Kita bantu tata letak dan perbaiki desainnya agar lebih rapi. Namun, nuansa pasar tradisional tetap harus dipertahankan karena pasar ini berada di kawasan wisata," ujar Miq Iqbal.

Salah satu perhatian utama Gubernur adalah akses masuk menuju pasar. Ia meminta pintu masuk diperlebar agar arus pengunjung lebih lancar dan distribusi pembeli ke seluruh lapak pedagang menjadi lebih merata.

Selain pembenahan fisik, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong perbaikan tata kelola pasar agar lebih terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Mandalika.

"Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tata kelola pasar semakin baik. Harapannya, hasil dagangan segar dari pasar ini dapat langsung memasok kebutuhan restoran, hotel, dan pelaku usaha pariwisata di sekitar kawasan," jelasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Dewi, menjelaskan bahwa pekerjaan di lapangan saat ini berfokus pada pembukaan akses masuk, peningkatan sanitasi, dan penyempurnaan fasilitas dasar pasar.

"Pekerjaan lanjutan meliputi pembongkaran sebagian tembok untuk memperlebar akses masuk, pengecatan, pembenahan sanitasi kamar mandi, hingga pekerjaan beton pada sejumlah titik," katanya.

Selain itu, area penjualan ikan, daging, dan ayam yang selama ini belum berfungsi optimal akan diaktifkan kembali melalui penimbunan dan pengecoran lantai sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pedagang.

Penataan juga dilakukan melalui pengaturan ulang zonasi pedagang. Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan memindahkan pedagang sayur dan buah yang selama ini berjualan di luar ke dalam area pasar. Sementara bagian depan pasar akan ditata sebagai area toko mutiara dan lahan parkir terpadu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Tokoh masyarakat kawasan selatan, Haji Bangun, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, penataan zonasi akan menciptakan iklim usaha yang lebih adil sekaligus menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pedagang.

"Kalau semua pedagang masuk ke dalam pasar, pembeli juga akan masuk. Selama masih ada yang berjualan di luar, pedagang di dalam akan kesulitan mendapatkan pembeli. Penataan ini baik untuk semua," ujarnya.

Hal senada disampaikan Yuni, salah seorang pedagang Pasar Kuta. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur yang langsung mendengarkan berbagai masukan dari pedagang saat meninjau lokasi.

"Saya tadi menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur mengenai atap lapak yang bocor dan beliau merespons dengan baik. Harapan kami, selain diperbaiki, kebersihan pasar juga terus dijaga agar pembeli semakin nyaman," katanya.

Revitalisasi Pasar Kuta menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan pertumbuhan kawasan Mandalika tidak hanya menghadirkan investasi dan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Melalui pasar yang lebih tertata, bersih, dan terhubung dengan rantai pasok industri pariwisata, Pasar Kuta diharapkan tumbuh sebagai pusat ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus memperkaya pengalaman wisata di Mandalika. (red)

Sering dikeluhkan pengunjung, Satpol PP Lotim perketat pengawasan pengamen di Taman Rinjani Selong

 

OPSINTB.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur akan mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas pengamen di kawasan Taman Rinjani Selong, Lombok Timur, menyusul banyaknya keluhan dari pengunjung dan pedagang yang merasa terganggu.

Kepala Satpol PP Lombok Timur, Salmun Rahman mengatakan, keberadaan pengamen pada dasarnya bukanlah persoalan. Namun, cara sebagian pengamen beroperasi dinilai telah menimbulkan keresahan dan mengurangi kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati waktu di kawasan tersebut.

"Kondisi ini juga berdampak pada pedagang karena pelanggan menjadi enggan datang," ucap Salmun kepada opsintb.com Selasa (28/7/2026).

Salmun menegaskan, Satpol PP tidak akan melarang masyarakat mencari nafkah dengan mengamen, tetapi akan menindak pengamen yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

Selama ini, kata Salmun, pihaknya telah beberapa kali melakukan pembinaan, termasuk memanggil sejumlah pengamen untuk diberikan pengarahan.

Sebagai langkah lanjutan, Satpol PP akan meningkatkan patroli, terutama pada jam-jam ramai di kawasan Taman Rinjani. Anggota diinstruksikan untuk mengawasi aktivitas pengamen dan menindak jika ditemukan tindakan yang meresahkan pengunjung.

Salmun berharap para pengamen dapat mengubah pola beroperasi, seperti tampil di satu titik tertentu dan meminta izin kepada pengelola atau pengunjung sebelum mengamen, sehingga tidak berpindah-pindah dari satu meja ke meja lainnya.

"Silakan mengamen, tetapi jangan sampai membuat masyarakat tidak nyaman. Tujuan mengamen seharusnya menghibur, bukan membuat pengunjung merasa terganggu," tegasnya.

Selain di kawasan Taman Rinjani, Satpol PP juga menyoroti aktivitas pengamen di persimpangan jalan dan lampu merah. Menurut Salmun, praktik tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Ia menambahkan penanganan persoalan pengamen tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pengelola Taman Rinjani, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya agar tercipta ketertiban sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah secara tertib. (zaa)

Aksi hijau Bank NTB Syariah: Tanam mangrove di kawasan ekowisata Paremas untuk Hari Mangrove Sedunia dan HUT ke-62

 

OPSINTB.com - Mengukuhkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Bank NTB Syariah berpartisipasi aktif dalam aksi penanaman mangrove di kawasan Ekowisata Mangrove Paremas, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank NTB Syariah ke-62.

Aksi hijau ini terwujud melalui kolaborasi dan sinergi bersama organisasi nirlaba Coral Reef Care yang berfokus pada perlindungan serta pelestarian ekosistem laut khususnya terumbu karang serta Indonesia Biru Foundation (IBF), NGO yang bergerak di bidang konservasi laut, edukasi literasi kelautan, dan pelibatan masyarakat secara inklusif.

Acara yang diinisiasi bersama Yayasan Bale Mangrove Lombok dan Pemerintah Desa Paremas tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, Rully Feranata, serta disaksikan oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB & Lombok Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB & Lombok Timur, BPDAS Dodokan Moyosari, FORDAS NTB, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas mitra pelestari lingkungan.

Dalam sambutannya, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, Rully Feranata, menyampaikan bahwa aksi hijau ini merupakan bentuk kontribusi nyata bank dalam menjaga keseimbangan alam sejalan dengan momentum hari ulang tahun.

"Kegiatan penanaman dan pelestarian mangrove pada hari ini terasa sangat istimewa bagi kami di Bank NTB Syariah. Selain sebagai bentuk komitmen nyata terhadap kepedulian lingkungan dan keberlanjutan (Sustainability/ESG), aksi hijau hari ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bank NTB Syariah ke-62 yang jatuh pada 5 Juli lalu," ujar Rully.

Rully menekankan bahwa di usia ke-62 tahun, fokus Bank NTB Syariah tidak hanya terbatas pada pengembangan bisnis finansial dan teknologi digital berbasis syariah, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

"Di usia yang ke-62 tahun ini, Bank NTB Syariah tidak hanya berkomitmen untuk terus tumbuh dan bertransformasi memberikan pelayanan finansial berbasis syariah serta teknologi digital terbaik bagi masyarakat, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan lembaga ini berjalan selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan sekitar," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya peranan kawasan pesisir dan keterlibatan lintas sektor untuk menjaga ekosistem alami. Mangrove dinilai memiliki fungsi vital sebagai benteng pertahanan pesisir, penyerap karbon, hingga penopang perekonomian masyarakat lokal.

"Semangat keberlanjutan ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah, komunitas pelestari lingkungan, akademisi, hingga sektor perbankan. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah nyata dan komitmen berkelanjutan kita dalam menjaga serta merawat bumi untuk generasi masa depan," pungkas Rully.

Melalui penanaman pohon mangrove ini, Bank NTB Syariah bersama para mitra konservasi berharap dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pelestarian kawasan pesisir dan ekosistem laut di Kabupaten Lombok Timur serta Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan. (red)

Tak boleh ada yang tertinggal, Miq Iqbal genjot Desa Berdaya dan penanganan kekeringan

 

OPSINTB.com - "Tak boleh ada yang tertinggal." Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026). Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Miq Iqbal, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama dengan hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka.

"Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama," tegas Miq Iqbal.

Ia menegaskan, prinsip no one left behind menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan.

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.

Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas. Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.

Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Miq Iqbal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya.

Dana Program Desa Berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.

"Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat," ujar Satria.

Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB juga bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.

Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Provinsi NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.

Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.

Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Sengkol juga mengusulkan peningkatan sejumlah infrastruktur desa, antara lain perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.

Menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Kepala Desa Sengkol menyampaikan komitmen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan. Ia berharap proses rekrutmen tenaga kerja oleh ITDC dan MGPA dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan.

Rangkaian kunjungan kerja ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata. Pemerintah Provinsi NTB memilih pendekatan yang menyeluruh dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi melalui Program Desa Berdaya, penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi rumah layak huni, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Komitmen "tak boleh ada yang tertinggal" bukan sekadar slogan. Melalui langkah-langkah nyata tersebut, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan untuk berkembang, setiap keluarga memiliki peluang untuk bangkit, dan setiap warga dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. (red)