Cegah harga bapok naik jelang Ramadhan, Pemprov NTB dan Pemkab Lotim gelar Pasar Rakyat dan Bazar UMKM

 

OPSINTB.com - Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemprov NTB bersama Pemkab Lotim menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. (red)

Pemkab Loteng gelar Musrenbang Tematik Pendek sebagai rumusan perencanaan pembangunan pendidikan daerah

 

OPSINTB.com - Merumuskan arah perencanaan pembangunan pendidikan daerah, Pemkab Loteng mengadakan Musrenbang Tematik Pendidikan di ruang rapat kantor bupati setempat, Rabu (11/2/2026).

Kepala Bidang AP2M Bapperida Loteng, Sri Mulyani Widiastuti, menyatakan Musrenbang Tematik Pendidikan yang kedua ini merupakan bentuk perencanaan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak yang perduli terhadap pendidikan.

‘’Forum ini menjadi wadah berbagi informasi, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan di Loteng,’’ katanya.

Sementara itu, Wabup Loteng, H Muhammad Nursiah, menegaskan pendekatan tematik menuntut analisis yang serius terhadap akar persoalan pendidikan. Nursiah mengajak seluruh stakeholder, khususnya kepala sekolah dan guru aktif berdiskusi demi merumuskan solusi yang tepat bagi pembangunan pendidikan di daerah ini.

‘’Musrenbang sebagai momentum strategis untuk membuka isu-isu aktual pendidikan berbasis fakta lapangan,’’ tegasnya.

Dia menambahkan, ‘’Pentingnya penyusunan usulan prioritas yang selaras dengan kapasitas daerah dan kebijakan yang berlaku agar dapat diimplementasikan secara efektif.’’

Acara dihadiri perwakilan Program Inovasi Provinsi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BPMP, Balai Bahasa NTB, BPTK, NU, Universitas Mataram, Baznas, pengawas, kepala sekolah, guru, serta para kepala OPD lingkup Pemkab Loteng. (wan)

PDAM Tiara dan Kejari Loteng perpanjang MoU Datun

 

OPSINTB.com - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng memperpanjang kerjasama bidang Perdata dan tata usaha negara (Datun), Selasa (10/2/2026). 

Perpanjangan kerjasama ini sebagai bentuk komitmen PDAM Tiara dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

‘’MoU ini bertujuan memastikan seluruh operasional dan kebijakan PDAM tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku sekaligus sebagai bagian dari penguatan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BUMD penyedia layanan air bersih,’’ kata Dirut PDAM Tiara Loteng, Bambang Supratomo.

Dia menegaskan, sinergi dengan Kejari Loteng merupakan langkah strategis untuk menjaga profesionalisme perusahaan. Dia juga memandang kerjasama ini sebagai bentuk penguatan sistem.

‘’Ini bukan sekadar MoU di atas kertas, tetapi menjadi instrumen penting agar setiap kebijakan, kontrak, dan program PDAM benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku,’’ katanya lagi.

Dijelaskan, dalam pengelolaan BUMD, potensi resiko hukum selalu ada, terutama dalam aspek pengadaan, kerjasama bisnis, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, MoU ini untuk memastikan bahwa semua langkah strategis PDAM aman secara hukum.

‘’Dengan pendampingan dari Kejari, kami merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang berdampak besar bagi pelayanan masyarakat,’’ ujar pria penyandang gelar Magister Manajemen itu.

Kepala Kejari Loteng, Putri Ayu Wulandari berharap kerjasama ini bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh jajaran PDAM Tiara, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi perusahaan; dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

‘’Serta meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari,’’ singkatnya. (iwn)

Kejari Lombok Timur musnahkan barang bukti dari 75 perkara

 

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, musnahkan barang bukti dari 75 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Lombok Timur, Rabu (11/2/2026).

Kepala Kejari Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandra Wati menyampaikan, pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan serta kewenangan jaksa sebagai eksekutor.

“Pada kesempatan hari ini kami selaku Seksi PAPBB melaporkan bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Timur akan melakukan pemusnahan barang bukti terhadap 75 perkara,” ucapnya 

Dari total 75 perkara tersebut, sebanyak 42 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 163,354 gram dan ganja seberat 1.048,25 gram, serta barang bukti lain seperti alat hisap dan korek api gas.

Ia menjelaskan, sebagian barang bukti sabu telah lebih dahulu dimusnahkan pada tahap penyidikan atau digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium obat dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di BPOM Mataram.

“Adapun barang bukti narkotika yang ada di Kejaksaan Negeri Lombok Timur adalah barang bukti yang telah disisihkan guna kepentingan pembuktian di persidangan,” jelasnya.

Selain perkara narkotika, Kejari juga musnahkan 14 perkara orang dan harta benda (Oharda), yang terdiri dari barang bukti seperti baju, celana, sarung, dan lainnya. 

Kemudian tiga perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum (Kamtibum), dengan barang bukti berupa kayu, kabel, dan sebagainya.

Dalam kegiatan tersebut, Kejari Lombok Timur turut mengundang siswa-siswi SMAN 1 Selong sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkotika.

Ia menegaskan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan dirampas untuk dimusnahkan.

Menurutnya, kegiatan pemusnahan ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pidana umum dan pengelolaan barang bukti.

“Pemusnahan barang bukti ini adalah bagian dari tugas dan kewenangan kejaksaan, khususnya peran jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan selaku eksekutor terhadap perkara tindak pidana umum,” tegasnya.

Selain menjalankan putusan pengadilan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghindari penumpukan barang bukti serta mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan barang bukti.

"Pemusnahan ini bertujuan untuk menghindari penumpukan dan mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan barang bukti," pungkasnya. (zaa)

IKLAN KERJASAMA BPKAD PROVINSI NTB (24)

 

TC terpusat LPTQ dimulai, Bupati Loteng tiupkan semangat juara menuju MTQ NTB 2026

 

OPSINTB.com - Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai pembukaan Training Center (TC) Terpusat Tahap I LPTQ Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang digelar di Halaman Sekretariat LPTQ Loteng, Selasa (10/2/2026). TC yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 Februari 2026 ini menjadi tonggak awal pembinaan intensif kafilah Loteng menuju ajang MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026.

Kegiatan resmi dibuka oleh H Lalu Pathul Bahri, Bupati Loteng sekaligus Ketua Umum LPTQ Loteng. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa TC bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang penggemblengan karakter, mental, dan kualitas keilmuan peserta.

''TC ini adalah tempat menempa diri. Di sinilah kesungguhan diuji, disiplin dibangun, dan mental juara dipersiapkan. Kalian adalah putra-putri terbaik Lombok Tengah yang membawa amanah besar: menjaga kehormatan daerah melalui prestasi dan akhlak,'' ujar Bupati Pathul Bahri dengan penuh penekanan.

Ia berharap seluruh peserta TC mampu memanfaatkan waktu pelatihan secara maksimal, mengikuti arahan pelatih dengan penuh kedisiplinan, serta menjaga niat dan keikhlasan dalam berproses.

''Jangan hanya menargetkan juara, tetapi jadilah pribadi Qur'ani yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Prestasi akan mengikuti mereka yang bersungguh-sungguh,'' tambahnya.

Rangkaian acara pembukaan diawali dengan pra-acara pembacaan shalawat yang dipimpin Ustadz Masriadi bersama tim, menciptakan suasana religius yang menenangkan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh qori dan qoriah peserta TC anak-anak terbaik Loteng yang menegaskan kekuatan regenerasi dan potensi daerah dalam syiar Al-Qur'an.

TGH Sabarudin Abdurrahman, Ketua Harian LPTQ Kabupaten Loteng menyampaikan TC Terpusat Tahap I dirancang sebagai tahap awal pembinaan terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, guna memastikan kesiapan teknis maupun mental peserta sebelum memasuki tahap seleksi dan pemusatan lanjutan.

Dengan dimulainya TC Terpusat Tahap I ini, LPTQ Loteng menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan qori dan qoriah berprestasi, sekaligus membangun generasi Qur'ani yang membanggakan daerah, agama, dan bangsa. (wan)

Pemkab Lotim siapkan Rp 10 miliar untuk renovasi Masjid Agung Selong

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana mulai melakukan renovasi Masjid Agung Selong pada tahun ini. Untuk tahap awal, Pemkab Lotim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar dari total kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengatakan selain dana dari pemerintah daerah, sekitar Rp 20 miliar diharapkan dapat berasal dari partisipasi dan sumbangan masyarakat.

“InsyaAllah tahun ini kita mulai pembangunan Masjid Agung,” ucap Bupati Haerul Warisin Selasa, (10/2/2026).

Selain renovasi masjid, Pemkab Lotim juga akan melakukan pembongkaran Gedung Wanita Selong, pemindahan sejumlah kantor, serta pembangunan gedung serbaguna. 

Gedung tersebut nantinya direncanakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan manasik haji.

“Mudah-mudahan Lombok Timur menjadi kabupaten yang semakin kondusif dan maju,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haerul Warisin juga menyinggung peresmian Kantor Imigrasi Kelas II (B) di Kabupaten Lombok Timur. 

Sebelumnya, layanan keimigrasian di daerah ini masih berstatus kantor perwakilan dari Kota Mataram.

Dengan hadirnya kantor imigrasi definitif di Selong, seluruh urusan keimigrasian seperti pengurusan paspor hingga visa haji dan umrah diharapkan dapat dilayani langsung di Lombok Timur.

“Kami minta agar pelayanan benar-benar dikawal dan tidak dipersulit. Meskipun berada di bawah kendali pusat, pemerintah kabupaten tetap akan mengawasi agar tidak ada pelayanan yang merugikan masyarakat,” tutup Bupati. (zaa)

Bupati Pathul tekankan terbentuknya KIM di setiap desa

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri menekankan pentingnya setiap desa di Loteng memiliki Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). KIM, menurut dia, hadir sebagai ruang kolaborasi untuk menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, dan bermanfaat.

''Mari bersama membangun desa yang melek informasi, aktif, dan berdaya saing melalui pembentukan KIM di setiap desa!'' seru Pathul Bahri, Selasa (10/2/2026).

Kata Pathul, KIM akan mendukung informasi publik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan penyebaran informasi yang positif, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kemitraan Komunikasi Publik dengan KIM.

''Makanya kami di Pemkab mendorong terbentuknya KIM di seluruh desa/kelurahan,'' tambahnya.

Dijelaskan, KIM merupakan kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif, yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

''Maksud dari pembentukan KIM adalah sebagai upaya penguatan kelembagaan informasi di tingkat masyarakat guna memperkuat literasi digital, partisipasi publik, dalam pembangunan dan menangkal penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) di tengah masyarakat,'' katanya.

Dikatakan, sebagai instrumen komunikasi dua arah, KIM berperan menjamin arus informasi dari pemerintah kabupaten tersampaikan secara akurat hingga ke tingkat desa. 

Sebaliknya, KIM bertugas menghimpun aspirasi dan potensi lokal dari tingkat terbawah untuk diteruskan kepada Pemda, sehingga tercipta sinergi informasi yang sistematis antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

''Kami mengimbau kepada seluruh kepala desa/lurah untuk membentuk KIM di desa dan kelurahan masing-masing,'' tegasnya. (wan)