Jadi temuan BPK, TGH Najam minta Pj Gubernur copot seluruh stafsus era Zul-Rohmi

 

OPSINTB.com - Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Moestafa mengingatkan Penjabat Gubernur NTB HL Gita Ariadi untuk bertindak netral dan profesional. Penjabat Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan gubernur dan wakil gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.

"Pejabat Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik," kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (1/10/2023).

Politisi asal Lombok Timur ini kemudian mengurai bagaimana wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau. Antara lain dengan banyaknya staf khusus yang diangkat oleh Zul-Rohmi, yang berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlah staf khusus yang lebih dari 40 orang kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Penjabat Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini. Apalagi, keberadaan mereka kini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

"Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Penjabat Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut," tandasnya.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Penjabat Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak manapun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.

Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana ambudarulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak "Naturalisasi Pegawai". Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman. Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

"Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan," tandasnya.

TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi dinilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari "Naturalisasi" tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.

"Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil "Naturalisasi" itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi," tegas TGH Najam.

Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, bahwa jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.

"Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka," tandas TGH Najam.

Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB. Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by adress.

Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini. Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, bahwa ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by adress tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.

"Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu," tandas TGH Najam.

Dia pun dengan tegas meminta agar Penjabat Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.

"Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang," tandasnya.

Beban keuangan daerah

Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah buruk yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.

Selain itu, jika benar bahwa jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.

Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan. Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.

"Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini," kata TGH Najam memberi garansi.

Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir. Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.

Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas. Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang terafiliasi pada figur dan kelompok-kelompok tertentu.

"Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi," tandas TGH Najam.

Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Penjabat Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.

"Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya," kata TGH Najam sembari menukil Alquran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. (red)

Pj Bupati Juaini Taofik buka turnamen tenis lapangan Kodim 1615/Lotim Cup III

 

OPSINTB.com - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik membuka turnamen tenis lapangan Kodim 1615/Lotim Cup III pada Jumat (29/9/2023) di Lapangan Polres Lombok Timur. Turnamen tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke-78.

Pj Bupati sebelum membuka kegiatan tersebut mengapresiasi kontribusi TNI terkait pelaksanaan turnamen tenis lapangan tersebut. Pelaksanaan turnamen ini, ungkapnya, merupakan salah satu sarana silaturahmi. Silaturahmi yang terjalin antara seluruh elemen menurutnya merupakan ciri bangsa Indonesia. Selain itu silaturahmi yang baik juga dinilai dapat mengatasi berbagai persoalan  dan tantangan.

Ia mengungkapkan pula apresiasinya atas upaya Kodim 1615/ Lotim merapikan GOR H Lalu Muslihun yang diharapkan dapat mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah ini. Pemda sendiri, jelasnya, merencanakan untuk merevitalisasi kolam renang tirta rinjani yang juga terdapat di areal GOR agar sesuai standar. Rencana tersebut akan dituangkan pada rancangan APBD 2024 mendatang, "Sudah kita masukkan di KUA PPAS, kita normaliasi kolam renang kita," ungkapnya.

Juaini Taofik yang akrab disapa Kak Ofik itu juga berharap, revitalisasi sarana tersebut, selain mendukung peningkatan prestasi olahraga, juga dapat dimanfaatkan oleh TNI maupun Polri dalam pembinaan dan pendidikan anggota masing-masing.

Sementara itu Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro menyebut selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini diharapkan meningkatkan sinergisitas dengan seluruh elemen, baik  Pemerintah Daerah, Polres, maupun Komponen masyarakat lainnya.

Ia juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan menyambut dan memeriahkan HUT TNI ke-78 di Lombok Timur.

Sebelum turnamen dilakukan pertandingan ekshibisi antara pasangan Dandim 1615/Lotim dengan Pj Bupati yang berhadapan dengan pasangan Kapolres Lotim AKBP Herry Indra Cahyono dan Kalapas Kelas IIB Selong Lalu Purniawal. (red)

Kepala UPTD Terara enggan berkomentar perihal mutasi Kepsek SDN 2 Pandan Duri

 

Foto: Kepala UPTD Dikbud Terara, Lalu Akhmad Jaelani. (medsos/fb)

OPSINTB.com - Mutasi beberapa waktu lalu masih menyisakan masalah. Khususnya bagi Kepala Sekolah Penggerak yang terkena imbas kebijakan pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Mengacu pada Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/M/2021 tak boleh di mutasi. Hal itu tercantum pada huruf B butir ke 2 point c.

Yang berbunyi, kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas atau penilik, kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama paling sedikit 4 (empat) tahun di sekolah penggerak (khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemeintah daerah) kecuali setelah memperoleh izin dari pimpinan unit utama terkait pada Kemdikbudristek.

Itu artinya, kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik tak boleh di mutasi sebelum 4 tahun.

Terkait hal tersebut, Kepala UPTD Dikbud Terara, Lalu Akhmad Jaelani, enggan berkomentar.

"Untuk pemecatan Ibu Sumi (mantan Kepsek SDN 2 Pandan Duri) saya tidak tahu, wawancara ke kabupaten aja (Dikbud-red) karena mohon maaf hak jawab itu ada di pimpinan," kata Jaelani ditemui waratawan opsintb.com, Jumat (29/9/2023).

Bahkan ia mengaku tak mengetahui jika ada rotasi tersebut. 

Untuk itu, ia meminta agar mengonfirmasi masalah tersebut ke kabupaten. Lantaran ia tidak boleh memberikan hak jawab masalah pemecatan tersebut. 

"Gini ya, jadi jawaban saya konfirmasi saja ke kabupaten, saya kan anak buah ndak boleh ngomong, pimpinan yang harus berbicara," tandasnya. (zaa)

Berdayakan ekonomi umat, Sulhan Muchlis gagas pekan festival UMKM berbasis ponpes

 

OPSINTB.com - Tokoh muda Bumi Gora, Sulhan Muchlis, kembali menelurkan gagasan brilian untuk memberdayakan ekonomi Pondok Pesantren dan ekonomi umat di Pulau Seribu Masjid. Pengasuh Pondok Pesantren Al Islahuddiny, Kediri, Lombok Barat, ini tengah menyiapkan Pekan Festival UMKM yang berbasis Ponpes untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan umat.

"Pondok Pesantren kita itu sesungguhnya adalah pusat pembelajaran yang komplet. Pondok pesantren itu tempat mengembleng keahlian dan kreativitas," kata politisi Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang, Kamis (28/9/2023).

Sulhan menjelaskan, selain untuk memperkuat pondok pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, pekan UMKM berbasis Ponpes ini digagas sebagai festival bagi para pelaku ekonomi kreatif lintas umat beragama untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.

  Sebagai sebuah inisiatif berskala besar yang melibatkan pondok pesantren di Pulau Lombok, Sulhan mengemukakan, festival UMKM ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah. Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini menjelaskan, pondok pesantren di NTB tersebar merata. Bahkan ada Ponpes yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan pusat pemerintaham.

"Kehadiran festival UMKM berbasis Ponpes ini akan menjadi stimulasi ekonomi terutama bagi Pesantren yang berada di pelosok daerah," imbuhnya.

Dalam pelaksanannya, festival UMKM ini akan melibatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren, sehingga dengan sendirinya, festival ini akan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi terhadap langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selama festival berlangsung, dihajatkan pula akan hadir para pemangku kepentingan terkait. Termasuk juga para expert dalam bidang pemasaran. Sehingga, pada akhirnya UMKM yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pasar akan dapat mempromosikan produk mereka secara lebih luas. Pada saat yang sama pula, pelaku UMKM juga dapat belajar tentang praktik bisnis yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan menciptakan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.

Khusus bagi pondok pesantren, dapat pula terlibat aktif untuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, ataupun produksi yang berkelanjutan. Dengan latar belakang agama dan moral yang kuat, Pondok Pesantren dapat juga memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait wawasan etis dalam bisnis.

"Ini tentu akan membantu saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar," kata Sulhan.

Platform kemitraan

Menurut Sulhan, festival ini digagas tidak hanya untuk pameran produk dari UMKM, namun juga sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sehingga, selama festival, akan ada kesempatan bagi santri dan pengasuh Pondok Pesantren untuk mempelajari keterampilan baru, seperti seni, kerajinan tangan, desain, teknologi, ataupun marketing. Keterampilan-keterampilan tersebut pada akhirnya, akan dapat menjadi penopang lulusan pesantren manakala mereka telah menamatkan pendidikannya kelak.

Selain itu kata Sulhan, festival ini juga bisa menjadi platform untuk membentuk kemitraan bisnis antara pondok pesantren dan UMKM. Kemitraan tersebut kata mantan Ketua KNPI NTB ini, bisa mencakup banyak hal. Semisal kerja sama dalam produksi, pemasaran bersama, atau inisiatif bisnis lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

"Melalui festival ini, Pondok Pesantren dan pemerintah daerah juga dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Contoh misalnya yang terkait penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh UMKM," kata tokoh muda dari kalangan santri yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tradisi Pesantren yang kuat ini.

Dengan begitu, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini sangat yakin, festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang singkat. Namun, akan dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tempat pesantren tersebut berada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.

"Dalam jangka yang paling pendek, tentu dengan menjadi tuan rumah festival, Pondok Pesantren bisa meraih pendapatan tambahan. Bisa dalam bentuk penyewaan tempat atau dari penjualan tiket masuk," kata Sulhan.

Selain itu pula, Pondok Pesantren yang biasanya memiliki banyak program sosial yang terkait dengan kepentingan umat, dapat pula membersamai festival untuk penggalangan dana komunitas.

"Di banyak tempat, festival seperti ini juga digunakan sebagai sumber penggalangan dana untuk program sosial atau pendidikan. Pondok Pesantren tentu dapat menjadikan ini sebagai momentum bagi para pihak yang ingin berkontribusi nyata dalam program sosial yang dimiliki pesantren," tutup Sulhan. (red)

Pengelola Sunrise Land Lombok kembali selamatkan puluhan tukik, bakal dilepas Oktober mendatang

 

OPSINTB.com - Keberadaan spesies penyu jenis lekang di kawasan Pantai Sunrise Land Lombok (SLL) di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur sudah lama diketahui masyarakat luas.

Pengelola Pantai SLL bukan hanya sekali melepas anak penyu, terakhir Agustus 2022 lalu sebagai cara memperingati HUT RI. Melibatkan pengunjung dan stakeholder setempat.

Pada hari Rabu kemarin (27/09/2023), pihak SLL kembali berhasil menyelamatkan 30 anakan penyu yang menetas di kawasan pantai tersebut.

"Penemuan Anak Penyu atau Tukik yang baru menetas itu sudah disampaikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB serta sudah meminta izin untuk melakukan karantina selama beberapa hari terhadap penyu itu," ucap Direktur SLL, Qori Bayyinaturrosyi, kepada opsintb.com, Kamis sore (28/09/2023).

Lulusan magister Ilmu Pariwisata, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menerangkan, tukik ini tak menetas di malam hari. Sehingga tidak langsung dilepasliarkan ke laut.

Namun jika mentas di malam hari, pihaknya membiarkan tukik tersebutlangsung ke lautan secara alami.

"Namun, karena kali ini menetas saat sore hari, kami inisiatif untuk karantina terlebih dahulu, untuk mengurangi resiko dari predator," jelasnya.

Pihaknya berencana bakal melepas anak penyu itu pada bulan Oktober 2023 mendatang. Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

"Temuan ini sudah kami koordinasikan dengan BKSDA NTB, dan kami sudah meminta izin untuk lakukan karantina, kemudian akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya pada tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Rencananya kami akan melibatkan pengunjung milenial saat lalukan rilis," pungkasnya. 

Sebagai informasi, SLL punya tim khusus yang mengurus soal penyu ini. Mereka disebut Duta Penyu Sunrise Land Lombok yang sudah mendapatkan pelatihan langsung dari BKSDA NTB. 

BKSDA NTB juga sering melakukan pembinaan serta memberikan bantuan berupa peralatan kepada Duta Penyu SLL supaya lebih mudah dalam melakukan konservasi.

Keberadaan duta penyu itu juga selaras dengan visi SLL yang ingin mewujudkan sebuah tempat wisata sebagai ruang publik yang dijalankan dengan spirit Konservasi dan Ekonomi serta sesuai dengan perangkat kebudayaan masyarakat setempat. (zaa)

Perjuangan Yayasan Anak Pantai, dari gempa hingga dapat bantuan dari Belanda

 

OPSINTB.com - Terletak jauh dari pusat kota, Sekolah Dasar Islam (SDI) dan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Islah Bina Al Ummah, Yayasan Anak Pantai meresmikan gedung baru. Kegiatan tersebu digelar, Kamis (28/09/2023), di lapangan lembaga pendidikan setempat, tepatnya di Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur.

Bangunan berupa gedung itu mendapat bantuan dari donatur asal Belanda, Yayasan Wilde Ganzen, juga uluran tangan dari Anak-Anak Lombok Timur Foundation.

Sekretaris Yayasan Anak Pantai, Hendri, mengutarakan rasa syukur karena bisa meresmikan gedung tersebut dan menjadi sebuah kebanggan bagi sekolah dan masyarakat setempat. 

"Hari ini kami bisa meresmikan gedung sekolah yang menjadi sebuah kebanggan bagi sekolah dan masyarakat Desa Labuhan Pandan," ujar Hendri dalam sambutannya.

Ia menceritakan, sekokah ini berdiri atas inisiatif oleh Almarhum Munawir Haris, sekaligus pendiri Yayasan Anak Pantai. Berangkat dari keperihatinannya sebab anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk menempuh sekolah.

Khusunya bagi anak yang berada di Labuhan Pandan Tengah. Mereka harus ke Desa Sambi Elen hanya untuk mengenyam bangku pendidikan.

Lantaran itu dibangunlah SD. Namun dengan berjalannya waktu dirasa tak cukup karena melihat lokasi untuk menempuh jenjang selanjutnya pun masih jauh, dibangunlah SMP agar anak-anak tak lagi pusing mencari tempat bersekolah.

Barulah pada tahun 2018, cikal bakal sekolah ini bisa terwujud. Waktu itu, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, langsung bertindak peletakan batu pertama.

"Tetapi insyaallah kalau ada ijin dari Allah, kita akan membuat sekolah SMK," ucapnya.

Pembangunan sekolah itu tak mulus. Baru saja berdiri mereka harus menunda cita-citanya lantaran Lombok sedang dilanda gempa. Bahkan seputar wilayah tersebut mengalami dampak paling ngeri ketimbang desa-desa lainnya di Lombok Timur.

Usai gempa, mereka juga terkurung lantaran serbuan bencana non alam, Covid 19. Pihaknya hanya bisa membangun dengan cara nyicil sebagian. Saat itu, Yayasan juga fokus membantu masyarakat dengan cara menyalirkan bantuan berupa sembako.

Akibat kendala itu, siswa-siswi setempat harus berpuas diri belajar di gazebo (berugak) lantaran tak memiliki gedung seperti sekolah yang lain. Utamanya bagi mereka yang menempuh SD.

"Dulu SD ini tidak ada gedungnya, tapi kita mulainya dari berugak, namun berkat jerih payah kerja keras semua dari pihak Yayasan sehingga kita bisa membangun sekolah ini," kenang Hendri.

Bangunan itu baru bisa rampung tahun 2023. berkat bantuan, Mr Hang donatur dari Belanda melalui Yayasannya Anak-anak Lombok Timur Fondation dan Wilde Ganzen asal negara kincir angin itu.

Dikatakannya, hari ini merupakan kebahagiaan. Setelah serangkaian perjalanan panjang sehingga siswa-siswi, dan guru, khususnya masyarakat setempat bisa menikmati gedung baru tersebut.

Ia berharap, semua masyarakat Labuhan Pandan bisa memanfaatkan bangunan itu dengan baik. Karena di sekolah itu gurunya sudah lengkap. 

"Mari kita hidupkan sekolah ini, siapa lagi yang akan mengisi kalau bukan kita," ajaknya.

Selain masyarakat, Hendri juga mengajak pemerintah ikut serta, berpartisipasi membangun yayasan yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa Labuhan Pandan itu.

Sementara itu, Camat Sambelia yang diwakili Kasi Kesra, Saroji, memyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Yayasan Anak Pantai. Sebab perjuangan yang telah dilakukan sejak tahun 2018. 

"Kita tentunya sangat berterimakasih bayak setelah dibangunnya sekolah ini secara langsung ikut mencerdaskan," ungkapnya.

Dengan berdirinya sekolah ini, kata dia, tentunya nanti akan menciptakan generasi-generasi anak bangsa yang mampu bersaing dengan sekolah yang ada di Kecamatan Sambalia. 

"Kami berharap dari Yayasan Anak Pantai ini ada qori dan qoriahnya supaya nanti bisa mengirim ikut lomba di tingkat kabupaten," harapnya.

Acara yang digelar di lapangan sekolah SDI-SMPI Islah Bina Al Ummah di Desa Labuhan Pandan, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, NTB itu, dibuka dengan kalam ilahi dan sebuah tarian dari siswi-siswi, dan dihadiri wali murid serta warga setempat. (zaa)