OPSINTB.com - Ketua Gerakan Pemuda Selatan (GPS), Sarvin Aziza, menuding keras praktik patronase dalam pembentukan kepengurusan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.
Menurutnya, perekrutan tersebut dari lingkaran kekuasaan eksklusif. Hanya melibatkan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Ketua BPD.
"Mereka ini dengan sengaja menyingkirkan perwakilan dari berbagai dusun, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan,” ucap Sarvin, Rabu (29/5/ 2025).
Sarvin mengatakan, struktur kepengurusan hanya mengakomodasi warga dari satu atau dua mukim tertentu. Sedangkan di Desa Sekaroh ini memiliki sebelas dusun.
“Kami menunjukkan Kades, Sekdes, dan Ketua BPD berasal dari mukim yang sama. Ini jelas bentuk marginalisasi sistematis,” kata Sarvin.
Sarvin menyoroti kebijakan Kades yang secara terbuka membatasi akses warga dusun lain terhadap posisi strategis. Diisi oleh lingkar kekuasaan saja.
Dia menuding, Kades setempat justru mengisolasi sumber daya manusia unggulan. menolak berkolaborasi dengan pemuda dari dusun lain
“Kades menolak berkolaborasi dengan pemuda dari dusun lain,” cetusnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sekaroh, Mansur, membantah tuduhan tersebut. Menurutnya semua itu tidak benar.
Sebab kata dia, persoalan itu bukan hanya Kepala Desa yang menentukan, melainkan kesepakatan dari forum.
"Yang dipilih itu bukan dari kalangan keluarga saya semua," jelasnya.
Dia membeberkan, dalam kegiatan semua kalangan hadir. Selain itu, kepengurusan itu juga kebanyakan berasal dari dusun yang lain.
Menurutnya, hanya satu orang perwakilan dari Dusun Peloros. Itu pun bukan atas kemauannya. "Jadi terwakili lah semua, jadi bukan berasal dari 1 dusun," terangnya.
Sebelum digelarnya musyawarah, dirinya meminta tanggapan dari BPD, lantaran porsi ini menjurus kepada orang yang ahli dalam komputer. Sehingga ia meminta duduk bareng dengan perwakilan BPD dan yang lainnya. Bahkan ia meminta untuk mencarikan anak-anak yang memiliki pontensi dan faham tentang komputer. "Bukan kita yang menentukan itu," tegasnya.
Jika dugaan hanya berasal dari unsur keluarga, menurutnya itu tidak benar. Sebab, kepengurusan itu perwakilan dari semua dusun, sehingga jangan timbul kecurigaan seperti ini.
"Ini kan baru 5 pengurus, belum nanti pengurus yang di bawahnya lagi," terangnya.
Kemarin pihaknya meminta semua dusun untuk mengusulkan warganya, namun ada yang tidak sanggup. Sehingga hal itu yang diganti oleh dusun lain.
"Jadi dalam hal dugaan ini tidak benar, karena kita mengambil dari semua dusun, karena kita tau semua anak-anak kita banyak yang sudah Sarjana dan ada yang sudah bisa mengendalikan komputer, itu kan yang kita butuhkan," pungkas Mansur. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami