Baznas Lotim tegaskan insentif guru akan disalurkan secara berkala

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur, mendistribusikan insentif bagi guru yang berada di bawah naungan Kemenag seperti RA, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. 

Kegiatan yang digelar di Aula Majlis Ta'lim Al Ijtihad Jontak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur itu merupakan kegiatan perdana kepada 884 guru yang ada di data Emis Kemenag dengan kriteria bukan PPPK, ASN dan Guru Sertifikasi. 

"Ini adalah yang pertama kalinya kita melakukan pendistribusian kepada guru-guru madrasah," ujar Ketua Baznas Lotim, H Kamli, pada kegiatan yang dihadiri Bupati H Haerul Warisin dan Kepala Kantor Kemenag Lombok Timur, Selasa (02/12/2025).

Ia menerangkan, pendistribusian kepada guru madrasah, akan disalurkan secara bertahap tiap tiga bulan sekali. Sehingga bagi tenaga pengajar yang belum mendapatkan diharapkan untuk menunggu, mengingat jumlah guru madrasah di Lotim sangat banyak.

"Ini merupakan kesepakatan bersama, yang kita awali di akhir tahun ini," imbuhnya. 

Ia menepis anggapan bahwa insentif tersebut hanya menyasar guru-guru yang berafiliasi pada organisasi keagamaan tertentu. Adapun bagi tenaga pendidik yang disasar pada pendistribusian awal ini hanyalah teknis untuk memudahkan penyaluran saja. 

"Kami pastikan semua akan diakomodir, apalagi pak bupati sudah berpesan agar mengedepankan prinsip-prinsip keadilan," pungkasnya.

Kepala Kemenag Lombok Timur H. Shulhi menegaskan, kegiatan pendistribusian kepada guru madrasah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah.

Dirinya membeberkan bagaimana Bupati, H Haerul Warisin, terus bertanya kepadanya mengenai hak-hak guru di Madrasah, termasuk peluang mereka untuk menjadi PPPK. 

Karena itu, Ia meminta kepada para Guru yang hadir untuk mendoakan Bupati agar selalu kuat dalam memimpin dan mengemban amanah lantaran memberikan perhatian yang cukup besar kepada nasib dan masa depan para guru di madrasah.

"Itu yang perlu diingat bahwa perhatian Bapak Bupati begitu besar kepada Bapak Ibu di Madrasah," singkatnya. (zaa)

Ummi Rohmi sampikan pesan khusus kepada 1.200 wisudawan Universitas Hamzanwadi

 

OPSUNTB.com - Wisuda ke 10 Universitas Hamzanwadi, sukses digelar. Dalam kesempatan itu, sejumlah poin penting disampaikan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr Sitti Rohmi Djalilah.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menegaskan, momen wisuda tahun ini bertepatan dengan peringatan hari guru. Peringatan ini kata dia, memiliki makna khusus bagi kampus yang berakar dari dunia pendidikan.

Universitas Hamzanwadi, kata Ummi, sejak dahulu semasa STKIP, kampus itu telah melahirkan banyak tenaga pendidik yang kini mengabdi di berbagai wilayah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. 

“Guru itu punya arti besar. Banyak alumni Hamzanwadi yang sudah puluhan tahun mengabdi. Momen Hari Guru ini kita rayakan dengan penuh rasa syukur,” ucap Ummi Rohmi, kepada awak media ditemui usai acara pada Sabtu (29/11/2025).

Di lain sisi, rasa syukur juga atas berbagai pencapaian kampus, termasuk hadirnya Fakultas Kedokteran serta Program Studi Pendidikan Khusus untuk Disabilitas prodi yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia.

Berbagai capaian tersebut, sebutnya, menjadi dorongan bagi kampus untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. 

“Pencapaian ini bukan untuk disombongkan, tapi untuk memacu kita bekerja lebih keras dan lebih berkualitas dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Ummi Rohmi mengingatkan kepada 1.287 wisudawan agar lebih adaptif. Pasalnya tantangan dunia kerja ke depan semakin kompleks tidak lagi terpaku pada satu bidang sesuai jurusan.

Semisal banyak lulusan teknik jadi pimpinan cabang, lulusan ekonomi jadi pengusaha sukses. Kuncinya, terangnya, adalah adaptif terhadap peluang.

Universitas Hamzanwadi, bebernya, saat ini tengah melakukan pembenahan besar-besaran, baik pada struktur organisasi maupun arah pengembangan kampus. Hal ini dilakukan sebagai langkah menuju transformasi dari teaching university menjadi research university.

Sebagai penguatan, kampus ini menghadirkan tiga Center of Excellent. Yakni pertama literasi digital, mahasiswa dipastikan tidak gagap teknologi dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Kedua, kemampuan bahasa asing, mahasiswa ditekankan terus meningkatkan dan menguasai bahasa internasional.

Ketiga, entrepreneurship, hal ini disebutnya penting untuk menanamkan jiwa kewirausahaan agar lulusan mampu menciptakan peluang kerja sendiri.

"Untuk mendukungnya, kampus juga menyediakan mata kuliah kewirausahaan, program inkubator bisnis, hingga pendampingan pengembangan usaha bagi mahasiswa," sebut Ummi Rohmi.

Selain itu, Universitas Hamzanwadi juga memiliki Halal Center yang berfungsi membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah. 

Dia menekankan, proses sertifikasi halal seharusnya tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

“UMKM harusnya mudah mendapatkan sertifikat halal. Banyak produk kita sebenarnya sudah halal secara praktik, tapi untuk bersaing di pasar, sertifikat halal tetap penting,” jelasnya

Ummi Rohmi berharap, seluruh lulusan terus membawa semangat perubahan, inovasi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. 

Transformasi besar yang dilakukan Universitas Hamzanwadi diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era digital dan global. (zaa)

Tangis haru warga Desa Anjani penerima bantuan Mahyani dari Baznas NTB

 

OPSINTB.com - Rasa syukur Inak Sedan dan Seri Ayu, membumbung ke langit. Tangisnya pecah, tak tertahan.

Bagaimana tidak, dua warga Gubuk Kepah Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga ini, tak perlu was-was lagi tinggal di rumahnya sendiri. Kini mereka bisa menikmati masa tua di gubuk itu.

Kebahagiaan begitu nampak saat mereka menerima kondisi rumahnya yang layak ditinggali. Mereka merupakan penerima program Rumah Layak Huni (Mahyani) dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Perwakilan keluarga, Quratul Aini menceritakan betapa besar perubahan emosional yang dirasakan oleh Inak Sedah setelah menerima rumah baru tersebut.

“Beliau sangat bahagia. Setiap kali bertemu saya, rasanya ingin memeluk saya, seolah saya ini anaknya sendiri," kata Quratul Aini, Jumat (28/11/2025).

Saking bahagianya mendapat rumah layak huni ini, dia seperti menemukan harapan baru. Selama ini, Inak Sedah hidup sebatang kara dan menempati rumah yang jauh dari kata layak. Berbagai upaya pengajuan bantuan dari pemerintah sebelumnya tidak pernah terealisasi.

Dia menuturkan, dulu sering diajukan ke dinas sosial, tapi belum pernah tersentuh sama sekali. Tidak pernah dapat bantuan apa pun. 

Untuk menyambung hidup, Inak Sedah, sesekali bekerja mengambil kayu bakar di Sungai Belimbing, itu pun jika ada yang membeli. 

Usianya kini diperkirakan mencapai 90 tahun, sehingga aktivitas mencari nafkah semakin sulit dilakukan.

"Yang paling dibutuhkan ya rumah, juga kebutuhan makan sehari-hari karena beliau tidak punya pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal Murad menyampaikan, bantuan rumah ini merupakan bagian dari program prioritas Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

“Alhamdulillah, kami merasa berbahagia karena dapat menjalankan amanah para muzaki yang berzakat, berinfak, dan bersedekah melalui Baznas NTB. Rumah layak huni adalah salah satu program utama kami untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, setiap penerima melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang paling layak.

Tahun ini, kami membangun sekitar 340 unit rumah layak huni di seluruh Provinsi NTB, ditambah dukungan dari Baznas RI sebanyak 9 unit rumah.

Setiap unit rumah dibangun dengan skema biaya Rp 20 juta untuk bahan banguna dan Rp 5 juta untuk upah pekerja. Iqbal menegaskan, besaran tersebut tidak bersifat penuh, sebab keberhasilan pembangunan juga sangat mengandalkan gotong royong warga sekitar.

Pihaknya selalu mendorong partisipasi masyarakat, agar proses pembangunan bukan hanya dikerjakan oleh tukang, tetapi juga menjadi bentuk kebersamaan warga. Dengan dana 25 juta, diharapkan hasilnya bisa jauh lebih maksimal.

Di banyak lokasi, bebernya, dukungan warga sekitar tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga bantuan perabotan rumah tangga. Skema kolaboratif ini menjadi kekuatan utama yang membuat pembangunan rumah lebih cepat dan lebih baik dari standar bantuan.

“Harapan kami, rumah yang dibangun bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi sumber kebahagiaan dan awal kehidupan yang lebih baik bagi penerimanya,” tutup Iqbal. (zaa)

Polemik bantuan UMKM, Kadis Koperasi Lotim sebut sudah sesuai prosedur

 

OPSINTB.com - Sejak dilaunching bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lombok Timur disambut gelombang protes oleh warga. Massa menuding penyaluran program anyar tersebut tak tepat sasaran.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Baiq Farida Apriani mengatakan, seluruh proses penyaluran telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, dinamika di lapangan wajar terjadi mengingat jumlah usulan yang masuk sangat besar, sementara kemampuan verifikasi terbatas.

“Yang tidak layak bisa saja dianggap layak, dan yang layak tidak mendapatkan, karena ini kan sudah barang terjadi. Kalau kita kembali mengulang dari awal, tentu tidak akan pernah selesai,” ucapnya kepada opsintb.com, Jumat (28/11/2025).

Dia mengatakan, rezeki setiap orang sudah diatur, sehingga jika belum mendapatkan bantuan kali ini, masyarakat tetap berpeluang memperoleh program lain di masa mendatang. Bisa saja, imbuhnya, hadir dalam bentuk berbeda dan mungkin lebih baik.

Farida beberkan, proses penerimaan usulan dilakukan secara terbuka. Dinas telah mengirim surat resmi kepada seluruh desa dan kelurahan pada Maret lalu. Isinya pemberitahuan mengenai adanya bantuan modal UMKM dan imbauan agar masyarakat mengajukan proposal tanpa dipungut biaya.

“Bahasa dalam surat itu jelas, semua desa sudah dilayangkan pada jauh-jauh hari. Mungkin saja informasinya tidak sampai ke masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, perangkat desa semestinya mengetahui warganya yang mengajukan bantuan, sebab setiap pengusul wajib melampirkan surat keterangan usaha dari desa. 

Namun fakta di lapangan, kata Farida, tidak selalu demikian, karena setelah proposal diterima, sebagian warga tidak melapor kembali ke desa ketika bantuan cair.

Menanggapi isu kerabat pejabat desa atau pihak tertentu yang memperoleh bantuan, Kadis menegaskan bahwa proses verifikasi tidak didasarkan pada hubungan keluarga.

“Usulan mencapai 50 ribu orang, sedangkan kita manusia punya keterbatasan. Saat verifikasi, kita tidak melihat itu kerabat siapa. Yang penting ada usaha dan memenuhi persyaratan, maka bisa tercover dalam verifikasi,” jelasnya.

Terkait kemungkinan data NIK tidak cocok saat pencairan, Farida mengatakan hal itu telah diminimalisasi melalui sinkronisasi saat penandatanganan SPJ.

“Kalau NIK dan nama tidak sama, itu tidak bisa masuk. Tapi sejauh ini hampir tidak ada yang tidak cocok. Yang sering terjadi justru masalah nomor rekening mati atau salah ketik,” ungkapnya.

Apabila rekening bermasalah, pemilik bantuan wajib memperbaikinya, karena dana transfer masuk langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui dinas.

Farida menuturkan bahwa bantuan modal UMKM yang diterima masyarakat berada di kisaran Rp 600 ribu hingga Rp 640 ribu per orang, dengan nilai rata-rata Rp 630 ribu.

Proses pencairan dilakukan per kecamatan dan diajukan ke PPKA setelah SPJ lengkap.

“Begitu selesai satu kecamatan, kita langsung ajukan. Karena ini kan masuk ke rekening pribadi masing-masing,” pungkasnya. (kin)

Bawaslu terus perluas sayap bentuk kader pengawas partisipatif

 

OPSINTB.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berkomitmen, mencetak generasi demokrasi yang berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui giat pendidikan pengawas partisipatif. Pelatihan yang dilakukan secara continue ini diikuti oleh 40 orang dari berbagai unsur. 

Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB, Hasan Basri, ditemui opsintb.com di sela kunjungan kerjanya di Lombok Timur mengatakan, secara regulasi di Undang-Undang 7 tentang Pemilu, aturan turunannya yakni Perbawaslu 2 juga diatur mengenai pengawasan partisipatif. 

"Banyak bentuknya pengawasan partisipatif itu, seperti KKN Tematik, pojok pengawasan, kampung anti politik uang dan politisasi sara," ujar Hasan Basri, Rabu (26/11/2025).

Semua itu, imbuhnya, merupakan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif. Baru-baru ini Bawaslu Provinsi menggelar pendidikan pengawasan partisipatif secara daring.

Kegiatan itu, kata dia, merupakan instruksi langsung dari Bawaslu Republik Indonesia. Dari sepuluh kabupaten kota, didapati 3 yang telah melakukan kegiatan tersebut dengan secara luring atau langsung. Yakni Kota Mataram, Lombok Barat, serta Lombok Tengah.

Sisanya 7 Kabupaten kota seperti Lombok Timur, KLU, KSB, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Yang dibagi menjadi tiga sesi.

"Khusus Lotim, berjalan dengan baik dan diikuti oleh 40 orang," katanya.

Setidaknya ada tiga materi yang diterima yakni startegi pencegahan dan pengawasan. Substansinya ialah bagaimana tidak ada pelanggaran, maupun sengketa proses pemilu. Kedua, mekanisme pelaporan terakhir membangun kekuatan jaringan atau membuat komunitas.

Sebab P2P yang digelar memang dihajatkan untuk komunitas yang telah mau berfungsi dan bergerak. Outputnya, bagi yang telah mengikuti pendidikan itu bisa bersama Bawaslu.

Dia memberikan contoh, di tengah non tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Lotim, kata dia, akan melibatkan kader pengawasan partisipatif untuk ikut mengawasi kegiatan tersebut.

Yang mengikuti pelatihan kata dia, dari macam latar belakang seperti guru hingga mubaligh. Mereka, bebernya, bisa menyelipkan di ceramah-ceramah soal bahaya politik uang dan politisasi sara.

"Karena di Bawaslu kekuatan demokrasi, kebaikan-kebaikan demokrasi itu tidak cukup dilakukan saat ada tahapan saja tapi harus berkelanjutan," ujar Hasan.

Justeru dengan tidak adanya tahapan mulai dari nilai profesionalitas, integritas, kejujuran, keadilan harus dibudayakan atau menjadi hebit. Sehingga begitu Pemilu atau Pilkada mereka sudah faham. 

Pihaknya sepenuhnya sadar, dalam kerja-kerja pengawasan dan penindakan atas laporan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh penyelenggara pemilu.

"Makanya penting untuk semua pihak kita kolaborasi, termasuk kader pengawasan partisipatif," ucapnya.

Bagi dirinya, kader pengawasan partisipatif ibarat pengawas kultural karena mereka tanpa gaji dan SK. Mereka merupakan prophetic, mujahid demokrasi.

Mereka telah membuat rencana tindak lanjut yang dibuat oleh kader pengawasan. Lantaran itu dirinya turun untuk monitoring.

"Apakah RTL itu sudah dilaksanakan apa belum, jika sudah Alhamdulillah tapi jika belum apa kendalanya," pungkasnya. (kin)