Polsek Selong siapkan strategi pengamanan nataru

 

OPSINTB.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menyiapkan personel dalam rangka mengamankan perayaan natal dan tahun baru (nataru). Hal ini dilakukan guna memastikan situasi tetap kondusif selama rangkaian perayaan.

Kapolsek Kecamatan Selong, Susana, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Polres Lombok Timur terkait teknis pengamanan nataru. Meski demikian, persiapan awal telah dilakukan, khususnya untuk pengamanan ibadah natal.

“Biasanya pada tanggal 24 Desember kami melakukan pengamanan ibadah malam natal di Gereja Bait Allah Selong, kemudian dilanjutkan pengamanan ibadah pada tanggal 25 Desember 2025,” ujar Kapolsek Selong, Selasa (23/12/2025).

Selain pengamanan Natal, Polsek Selong juga menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk menyambut malam pergantian tahun. Mengingat tingginya aktivitas masyarakat saat perayaan tahun baru, personel kepolisian akan disiagakan di sejumlah titik strategis, rawan serta fokus keramaian guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan gangguan keamanan lainnya.

Dirinya mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian tahun dengan tertib dan penuh kesadaran. Ia mengingatkan agar perayaan tidak dilakukan secara berlebihan.

“Kami berharap masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan aman, tertib, dan terkendali. Tidak perlu berlebihan, lebih baik mengisinya dengan kegiatan positif seperti berdoa dan berzikir di rumah masing-masing,” tutupnya. (zaa)

DPRD NTB serap aspirasi soal BPP di SMKN 1 Sikur Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Sikur, Lombok Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan informasi terkait Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), yang selama ini menjadi rujukan pungutan atau sumbangan dari orang tua/wali siswa di SMA dan SMK Negeri.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad menjelaskan, kunjungan DPRD tersebut berfokus pada kajian akademis terkait dampak pemberlakuan BPP dan kebijakan moratorium pungutan yang saat ini diterapkan. Mereka, kata dia, ingin benar-benar mendengar kondisi di lapangan, lantaran itu, pihak komite juga dilibatkan untuk menyampaikan harapan orang tua wali.

"Dewan ingin mengetahui dampak dari BPP seperti apa, kemudian bagaimana praktik sumbangan yang berjalan saat ini," ujar Hasbi.

Hasbi menegaskan, baik pihak sekolah maupun komite memiliki pandangan yang sama, yakni perlunya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Namun demikian, harus diatur melalui regulasi yang jelas dan tidak memberatkan.

Saat ini, lanjutnya, masih sifatnya sumbangan sukarela. Hasbi mengungkapkan, di lapangan besaran sumbangan dari orang tua sangat beragam mulai Rp 2.000 hingga mencapai Rp 20.000, bahkan lebih.

Karena bersifat sumbangan sekolah, imbuhnya, tidak diperbolehkan ada patokan nominal maupun menentukan waktu pembayaran.

Dikatakan Hasbi, kebijakan moratorium yang berjalan di tengah tahun dinilai berdampak pada pelaksanaan program sekolah. Lain halnya jika diberlakukan awal, pihaknya bisa menyesuaikan dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Dana BOS telah disusun sejak awal tahun dan sudah berjalan," ujarnya.

Dikatakan Hasbi, DPRD NTB saat ini tengah mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembiayaan pendidikan. Selama ini, aturan yang ada hanya berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai belum cukup kuat secara hukum.

Kedatangan mereka, kata dia, ingin menyerap aspirasi dari semua pihak, mulai dari SMA, SMK, komite sekolah, hingga masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan harapan agar regulasi yang nantinya dibuat tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Ia menolak sistem pengelompokan atau klaster sumbangan berdasarkan kemampuan, dan mengusulkan besaran yang sama untuk semua siswa.

“Kalau memang Rp 200 ribu itu berat, mungkin bisa Rp 100 ribu saja. Tapi jangan pakai istilah klaster seperti dulu. Kalau mau, disamakan saja seperti BOS, satu angka untuk semua siswa,” jelasnya.

Ia menegaskan, sekolah bersikap terbuka dan adil dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada DPRD.

“Harapan kami tetap ada partisipasi masyarakat, tapi dengan mengukur kemampuan mereka. Kalau memang memberatkan, ya dikurangi. Yang penting regulasinya jelas dan sesuai aturan,” pungkas Hasbi. (zaa)

Pemdes Denggen Timur gandeng Polres Lotim sosialisasi bahaya narkoba

 

OPSINTB.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Denggen Timur, Kecamatan Selong menggelar kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang menggandeng Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur itu diselenggarakan di Aula Kantor desa setempat pada Selasa (23/12/2025).

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, ciri-ciri pengguna, serta pola dan jaringan peredarannya.

Selain penyampaian materi, peserta juga diperlihatkan contoh atau bentuk narkoba serta alat-alat yang biasa digunakan oleh pengguna barang haram tersebut.

Mewakili Kasat Narkoba Polres Lombok Timur, KBO Narkoba IPDA Lalu Zian Iqbal menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya kepolisian dalam menjaga desa dari ancaman peredaran gelap narkotika. Pihaknya mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya terkait peredaran di wilayah hukum Kecamatan Selong.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun ini, Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah menangani sebanyak 18 kasus narkoba, yang sebagian besar terjadi di wilayah Selong.

“Sebagai bentuk antisipasi, kita tidak ingin kasus-kasus tersebut merambah ke desa-desa, termasuk Desa Denggen Timur. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah utama, karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” katanya.

Dia menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mengawasi lingkungan sosial. Terutama terhadap anak-anak dan remaja yang rentan terpengaruh pergaulan bebas serta bujuk rayu jaringan barang haram tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Sementara itu, Kepala Desa Denggen Timur, Moh Jamaluddin menyampaikan, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.  Masyarakat, lanjutnya, dapat memahami barang satu ini adalah penyakit sosial yang menular dan tidak akan bisa dituntaskan tanpa kesadaran bersama. 

Ia berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat Denggen Timur dapat terhindar dan tidak terkontaminasi dari bahaya narkoba.

"Seperti dalam ajaran agama, kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan, di akhir kegiatan seluruh peserta sosialisasi menjalani tes urine, dan hasilnya menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.

Untuk diketahui, yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Desa Denggen Timur, Kapolsek Selong, perwakilan KBO Sat Narkoba Polres Lombok Timur, perangkat desa, dan masyarakat setempat. (zaa)

Bupati Iron: Guru ngaji dan marbot pahlawan sejati penjaga akhlak

 

OPSINTB.com - Guru ngaji salah satu unsur terpenting pendidikan agama. Tanpanya sumber daya manusia yang religius tak pernah bakal tercipta.

Begitu juga dengan para marbot di masjid-masjid. Kehadirannya bagai urat nadi di setiap rumah ibadah itu.

Pentingnya dua unsur ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, memberikan apresiasi yang tinggi kepada dua penjaga moral serta spritual masyarakat. Dedikasi serta pengabdiannya begitu penting di Gumi Patuh Karya.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, dalam sambutannya menegaskan, peran guru ngaji dan marbot tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat. Ia menyebut guru ngaji sebagai pahlawan sejati yang menjadi benteng akhlak generasi muda.

Guru ngaji dengan penuh semangat dan kesabaran, lanjutnya, mereka mengajarkan Al Quran, agama, serta moral kepada anak-anak dengan penuh ikhlas.

“Tanpa guru ngaji, anak-anak kita mungkin tidak akan memahami bahwa berjudi atau meminum alkohol itu haram," kata H Haerul Warisin, pada acara pemberian jasa tenaga pelayanan umum (insentif) bagi guru ngaji dan marbot, yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (22/12/2025).

Sedangkan marbot memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ibadah di lingkungan masyarakat, khususnya dalam memastikan pelaksanaan salat tepat waktu.

Marbot, kata dia, adalah orang yang paling memahami aturan agama sekaligus menjadi pengingat bagi lingkungan untuk menunaikan salat. Keikhlasan dalam menjalankan peran inilah yang secara pribadi tidak sanggup ia balaskan. 

Guna menjamin transparansi dan mempermudah penyaluran insentif, bupati menginstruksikan seluruh guru ngaji dan marbot untuk memiliki buku rekening bank. Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lombok Timur akan membantu proses pembukaan rekening tersebut.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, H Iron, juga memastikan seluruh guru ngaji dan marbot akan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seluruh iuran program tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan bapak-bapak mendapatkan jaminan keamanan kerja dan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan,” tegasnya.

Bupati Iron, berpesan agar para guru ngaji dan marbot tetap menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Menjadi pemimpin itu harus ikhlas, dan menyejahterakan masyarakat adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (zaa)

Pemuda kecewa gedung KDKMP dibangun di lapangan umum

 

OPSINTB.com - Puluhan pemuda bersama masyarakat Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, mendatangi Kantor desa setempat. Massa kecewa atas kebijakan Pemdes prihal bangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Lantaran keberadaan bangunan itu mereka menilai tejadi alih fungsi lahan, terlebih tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Pemdes disebut-sebut membangun gedung koperasi di atas lapangan umum yang selama ini digunakan masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas sosial.

Salah seorang perwakilan aliansi pemuda dan masyarakat, Deni Zarwanda, menegaskan aksi tersebut bukan bersifat personal, melainkan bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum desa. Padahal, kata Deni, lokasi itu merupakan wadah aktivitas masyarakat.

“Adik-adik kami setiap sore bermain bola di lapangan ini. Tempat bercanda, tempat beraktivitas, sekarang hilang tanpa musyawarah yang jelas,” terang Deni, didepan kantor Desa Aik Dewa, Senin (22/12/2025).

Deni menilai kepala desa terlalu memaksakan kehendak dengan menjadikan lapangan umum sebagai lokasi pembangunan koperasi, meski program tersebut berasal dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, regulasi justru mengamanatkan agar desa mendata seluruh potensi lahan, baik aset desa, kabupaten, provinsi, maupun pusat, bukan langsung menggunakan lapangan umum.

Deni membantah klaim kepala desa yang menyebut pembangunan tersebut merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Pusat tidak pernah menunjuk langsung lokasi. Yang mengusulkan lahan adalah kepala desa. Jadi jangan masyarakat dibohongi seolah-olah ini murni perintah pusat,” katanya.

Ia menambahkan, dampak pembangunan tersebut dirasakan luas oleh masyarakat, mulai dari anak-anak yang kehilangan tempat bermain hingga ibu-ibu senam yang terpaksa mencari lokasi lain untuk berolahraga.

Selain itu, ia juga menyoroti alokasi dana desa sebesar 40 persen untuk operasional koperasi yang dinilai membebani masyarakat.

Dalam tuntutannya, aliansi pemuda dan masyarakat Aik Dewa bersatu meminta agar pembangunan koperasi dihentikan. Jika lapangan tidak dapat dikembalikan seperti semula, mereka menuntut kepala desa mengganti lapangan umum tersebut dengan lokasi lain yang sama strategisnya dalam jangka waktu satu tahun.

Dia menyinggung soal adanya tanah pecatu desa seluas 85 are yang dinilai bisa dijual atau ditukar untuk pengadaan lahan lapangan baru. 

Mereka mempertanyakan keadilan penggunaan tanah pecatu yang selama ini disewakan, termasuk untuk pembelian fasilitas kendaraan dinas.

“Kami tidak menolak koperasi desa, tapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan hak masyarakat atas fasilitas umum,” tegas Deni.

Sementara itu, Kepala Desa Aik Dewa, Sosiwan Putra, menyebut pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program nasional dan asta cita Presiden Republik Indonesia yang wajib dilaksanakan.

“Aset desa, aset pemerintah daerah, termasuk hak guna pakai, ditekankan dari pusat untuk dimanfaatkan bagi pembangunan koperasi desa merah putih,” jelasnya.

Ia mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada momen Hari Ulang Tahun Desa dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, kepala wilayah, dan RT. Menurutnya, musyawarah tersebut dihadiri sekitar 136 orang.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan koperasi hanya sekitar 10 are dari total lahan desa sekitar 28 are, dan masih terdapat sisa lahan yang direncanakan untuk pembangunan gedung serbaguna di masa depan.

“Keputusan ini melalui proses persidangan dan musyawarah bersama BPD dan unsur desa lainnya. Kami tidak mengambil keputusan sepihak,” tegasnya.

Terkait tuntutan penghentian pembangunan, Sosiwan menyatakan tidak sanggup menghentikan proyek tersebut karena telah masuk tahap pelaksanaan dan melibatkan pihak ketiga.

Ia mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui jalur musyawarah dan koordinasi, serta menghindari konflik terbuka yang dapat memecah persatuan warga desa. (zaa)

Tak hanya mengurus ummat, Baznas Lombok Timur siapkan lumbung pangan percontohan 50 hektar di Pringgabaya

 

OPSINTB.com - Selain mengurus ummat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur juga menyiapkan program lumbung pangan. Langkah ini bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Program ini akan dikembangkan di lahan seluas sekitar 50 hektare yang berlokasi di Kecamatan Pringgabaya.

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi mengatakan, lahan tersebut bakal dijadikan lokasi percontohan lumbung pangan pertama di Lombok Timur. Pengelolaan, sepenuhnya akan diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok tani, sementara Baznas berperan sebagai fasilitator.

"Selain di Pringgabaya, Baznas juga merencanakan pengembangan komoditas serupa di Kecamatan Sukur dan Kecamatan Masbagik," ucap Nurul Hadi, Jumat (19/12/2025).

Komoditas utama yang akan dikembangkan pada tahap awal adalah padi dan jagung. Sementara untuk cabai masih dalam tahap pembahasan dan baru direncanakan dua komoditas utama tersebut terlebih dahulu.

Tongkol jagung, imbuhnya, bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Menurutnya, program pemberdayaan ini bisa terintegrasi dengan sektor peternakan.

Nurul Hadi berharap program lumbung pangan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kedepan, jika program ini berhasil, Baznas membuka peluang untuk mengembangkan program lanjutan, termasuk di sektor peternakan.

Ia juga berharap pendamping lapangan dapat mengelola program ini dengan optimal agar lumbung pangan percontohan tersebut dapat menjadi model yang baik dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan percontohan ini berhasil dan menjadi contoh yang baik, termasuk bagi pemerintah pusat,” tutupnya. (zaa)

Keteladanan guru SMKN 1 Sikur, infaq sukarela untuk pembebasan lahan sekolah

 

OPSINTB.com - Di balik hiruk-pikuk aktivitas belajar mengajar, tersimpan kisah keteladanan yang menghangatkan hati dari keluarga besar SMKN 1 Sikur. 

 

Dengan semangat kekeluargaan dan kedermawanan yang luar biasa, para guru dan pegawai sekolah ini berhasil menghimpun dana hingga ratusan juta rupiah melalui program infaq dan sedekah sukarela demi pembebasan lahan pengembangan sekolah.

Dana yang terkumpul tak main-main. Dari total kebutuhan pembebasan lahan senilai Rp350 juta, kini hanya tersisa kekurangan sekitar Rp17 juta. Sebuah capaian yang lahir bukan dari kewajiban, melainkan dari ketulusan dan komitmen bersama.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad menyebut, gerakan infaq tanah ini sebagai implementasi nyata dari visi sekolah, yakni mewujudkan peserta didik yang Smart, Inovatif, Kreatif, Unggul, dan Religius (SIKUR).

“Fokus infaq tanah ini khusus untuk pegawai dan bapak ibu guru. Ini adalah hasil bedah visi sekolah, di mana poin Religius harus dieksekusi dalam bentuk praktik nyata di lapangan,” ungkap Hasbi.

Program pengembangan lahan tersebut sejatinya telah dimulai sejak tahun 2021. Awalnya, pihak sekolah sempat mencoba berkoordinasi dengan orang tua wali murid. 

Namun karena hasilnya belum maksimal, para guru dan pegawai akhirnya sepakat untuk tampil sebagai teladan.

Dalam keterbatasan, mereka memilih untuk memberi.

Metode pengumpulan dana pun dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak memberatkan. Setiap kali menerima penghasilan terutama saat tunjangan sertifikasi cair para guru secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya.

“Setiap sertifikasi cair, teman-teman memberikan infaq sukarela. Begitu juga saat mendapat honor. Tidak ada paksaan dan tidak ditentukan kapan harus memberi. Dalam keterbatasan, mereka mampu menyisihkan rizkinya. Inilah komitmen dan konsistensi yang sangat mahal bagi saya,” tutur Hasbi 

Bulan Desember menjadi momentum penting. Dalam satu bulan saja, dana yang terkumpul mencapai Rp80 juta. Begitu tunjangan sertifikasi diterima, para guru bergerak cepat menunaikan infaq sebagai wujud rasa syukur.

“Kami langsung sampaikan amanah itu kepada pemilik lahan agar tidak terpakai untuk keperluan lain,” jelasnya.

Keberhasilan pembebasan lahan ini juga tak lepas dari kebesaran hati pemilik tanah yang merupakan bagian dari keluarga besar SMKN 1 Sikur. 

Ia memberikan kemudahan dengan memperbolehkan pembayaran dilakukan secara bertahap.

Bagi Hasbi, suasana kekeluargaan dan jiwa korsa inilah yang menjadi pembeda SMKN 1 Sikur dengan sekolah lainnya. Ia mengaku sangat bangga sekaligus tersentuh melihat kekompakan rekan-rekan sejawatnya.

“Mereka luar biasa. Meskipun tentu ada kekurangan di sana-sini, tapi konsistensi untuk berbagi ini yang patut dibanggakan. Ini adalah investasi untuk masa depan akhirat,” pungkasnya. (zaa)