Miq Iqbal tinjau Perigi dan Jurit, pastikan akses warga Lotim kembali normal

OPSINTB.com - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau pembangunan jembatan di Dusun Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, yang sebelumnya rusak akibat banjir. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.

Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Suela dan Kecamatan Pringgabaya serta menjadi jalur utama bagi anak sekolah, guru, dan akses menuju layanan kesehatan seperti Puskesmas. Selain itu, Jembatan Perigi juga berperan penting dalam pengangkutan hasil pertanian warga, mulai dari jagung, srikaya, hingga komoditas lainnya. Jalur ini menopang aktivitas ekonomi masyarakat dengan perputaran yang disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Setibanya di lokasi, Gubernur disambut masyarakat bersama Kepala BPBD Lombok Timur dan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur. Saat ini, jembatan tersebut dilaporkan telah rampung dan siap digunakan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa penanganan pascabanjir harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat secepat mungkin. Ia menjelaskan, jembatan darurat di Perigi dibangun menggunakan Jembatan Bailey dengan bentang 18 meter dan lebar 4 meter, yang dipinjam dari Pangdam IX/Udayana dengan pembiayaan mobilisasi dan pemasangan.

“Fokus kita sekarang adalah bagaimana menormalisasi kehidupan masyarakat. Jembatan Bailey ini bisa selesai cepat berkat dukungan TNI. Saya menghubungi langsung Pangdam dan Danrem 162/WB agar pengerjaannya dipercepat,” ujar Miq Iqbal.

Ia mengungkapkan bahwa material jembatan sempat berada di Jawa sehingga membutuhkan waktu mobilisasi. Pada masa darurat, warga sempat membuat akses sementara menggunakan bambu. Namun, berkat kerja cepat lintas pihak, pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari. Gubernur juga meminta agar segera dilakukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pembatas pengaman dan pembangunan tangga oleh BPBD Lombok Timur demi keamanan masyarakat.

Respons cepat pemerintah tersebut disambut rasa syukur warga. Sidik, salah seorang warga Desa Perigi, menyampaikan apresiasinya.

“Kami tidak menyangka bisa secepat ini ditangani. Biasanya pemerintah janji, lama baru ditepati. Sekarang seperti mimpi, alhamdulillah jembatan sudah jadi. Kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Usai meninjau Perigi, Gubernur melanjutkan kunjungan ke Desa Jurit untuk melihat kondisi jembatan yang juga putus akibat banjir. Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, dengan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik. Miq Iqbal menegaskan akses ini harus segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih Lendang Nangka Utara termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.

“Ini akan segera kita bahas dengan Pak Bupati Lombok Timur agar segera dibangun. Harus ada solusi sementara dan permanen,” tegasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gubernur juga melaksanakan Salat Jumat sekaligus bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, khususnya dalam membersihkan saluran dan sungai dari sampah serta sedimentasi sebagai langkah pencegahan bencana. Pada dua lokasi kunjungan, Gubernur juga menyerahkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak dari Dinas Sosial P3A Provinsi NTB dan Baznas Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsnaul Khalik, memastikan bahwa penanganan kerusakan akibat banjir di wilayah lain, termasuk di Pulau Sumbawa, akan didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026, sesuai tingkat kerusakan, dampak langsung bagi masyarakat, serta ketersediaan anggaran.

Dalam waktu dekat, Gubernur NTB juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir, pungkas Aka. (red)

Pengambilalihan Sunrise Land Lombok picu hilangnya lapangan kerja puluhan warga lokal

 

OPSINTB.com - Keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata untuk mengambil alih pengelolaan wisata Sunrise Land Lombok, berujung putusnya mata rantai ekonomi. 

Pasalnya, puluhan masyarakat setempat yang sebelumnya bekerja di kawasan wisata tersebut, kini kembali kehilangan mata pencaharian. 

Puluhan warga lokal dan menjalankan konsep pariwisata berbasis masyarakat harus berfikir ulang menghidupi isi dapurnya.

Direktur Sunrise Land Lombok, Qori Baiyinaturrosy menyampaikan, seluruh pengelolaan yang dilakukan sejak awal telah sesuai dengan master plan pengembangan pariwisata daerah. Secara pribadi, kata dia, memang telah berniat mengundurkan diri dari jabatannya pada 2025, seiring dengan hampir terealisasinya seluruh konsep yang telah dipraktikkan di lapangan.

“Harapan kami sebenarnya sederhana, hanya meminta perpanjangan kontrak sampai akhir tahun ini sebagai masa transisi. Saya siap membuat kontrak bermaterai dan memastikan tidak akan memperpanjang kontrak lagi setelah itu,” ucapnya, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sistem kontrak tetap diberlakukan secara tahunan. Pihaknya memastikan tidak akan melanjutkan kerja sama tahun 2027 nanti. 

Namun, jika ada kebijakan kepala daerah untuk memberikan pengelolaan jangka panjang, opsi itu sebutnya masih bisa dipertimbangkan.

Alternatif lain yang diajukan adalah pemberian masa transisi minimal tiga bulan agar pengelola dapat merapikan aset, menyelesaikan tanggung jawab, serta mengurus nasib para karyawan.

Menurutnya, sebagian aset yang dibangun selama pengelolaan Sunrise Land Lombok memang sejak awal diniatkan sebagai aset sosial, seperti musala dan fasilitas umum lainnya, yang diharapkan dapat menjadi amal jariyah dan tetap dimanfaatkan masyarakat.

Dampak pengambilalihan ini juga dirasakan langsung oleh para pekerja. Beberapa pengelola terpaksa mencari pekerjaan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. 

"Dua pengelola telah mendaftar kerja ke Malaysia, sementara satu pengelola asal Lombok Barat memilih pulang kampung untuk mencari pekerjaan lain," papar Qory.

Pengambilan alih itu, membuat pihak manajemen memutar otak agar para pekerja setempat tetap bisa bekerja. Yakni dengan melobi sejumlah instansi untuk mencari peluang kerja sementara.

“Terkait pekerjaan kami ke depan, jujur saja kondisinya tidak menentu. Yang jelas karyawan tetap kami berjumlah 24 orang dan karyawan tidak tetap sekitar 28 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga setempat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa konsep pengelolaan yang diterapkan selama ini sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang kerap digaungkan pemerintah.

Sunrise Land Lombok disebut berhasil menjadi salah satu destinasi yang tidak hanya memberdayakan masyarakat lokal dengan modal minim, tetapi juga aktif menyalurkan donasi bagi korban bencana, baik berupa uang maupun barang.

“Kami berani adu konsep secara terbuka. Kalau benar ada investor besar dari Jakarta, silakan dipresentasikan ke publik. Cari mana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat terbaik di Indonesia dengan dampak sosial sebesar ini,” tegasnya.

Ia mengkritisi logika birokrasi yang menilai keberhasilan pariwisata semata dari besarnya modal atau nilai investasi.

Menurutnya, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pengurangan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja seharusnya menjadi indikator utama.

“Kalau PAD hanya dihitung dari nominal uang, itu logika yang cacat. Kami sudah membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM,” pungkasnya. (zaa)

Ratusan masyarakat Desa Selagik menuntut transparansi dan copot Sekdes

 

OPSINTB.com - Giliran Kantor Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang didatangi massa. Ratusan warga melakukan aksi demonstrasi di kantor desa setempat pada Rabu (14/1/2026).

Ratusan warga tersebut membawa 8 tuntutan, di antara meminta Inpekstorat melakukan audit investigatif, meminta Sekdes mengundurkan diri, memutasi perangkat desa, pemekaran wilayah, merombak pengurus LKMD dan Karangtaruna.

Tidak hanya itu, mereka meminta pembentukan BKD, tansparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa, serta merevisi Perdes Selagik yang dinali merugikan masyarakat.

Plt Kepala Desa Selagik, Lalu Parlan, menerima tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi dan menyetujuinya. Dia membacakan surat pernyataan permohonan agar Sekdes Desa Selagik diberhentikan dari jabatannya yang dilayangkan kepada Camat Terara.

"Tertanggal 14 Januari 2026 permohonan pemberhentian sekdes berdasarkan tuntutan aksi demo pada hari ini tanggal 14 Januari 2026, mendesak pemberhentian atau pengunduran Sekdes Selagik. Kami mengusulkan agas Sekdes Desa Selagik dapat diberhentikan," ucapnya saat membaca surat tersebut di depan massa aksi.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Okta Anggara menyampaikan, selama bertahun-tahun masyarakat melihat adanya berbagai kejanggalan dalam pemerintahan desa. Namun baru pada tahun ini, kesadaran kolektif masyarakat tumbuh sehingga aksi dapat dilakukan secara damai dan tertib.

“Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat luar biasa dan ini menjadi sejarah bagi Desa Selagik. Aksi berjalan damai dan sebagian besar tuntutan kami terpenuhi,” ujar Okta.

Dari delapan tuntutan yang diajukan, tujuh di antaranya telah dipenuhi. Satu tuntutan yang masih ditunggu realisasinya adalah pengunduran diri Sekretaris Desa (Sekdes). Selain itu, massa juga mendesak Inspektorat untuk memberhentikan Sekdes serta melakukan investigasi lanjutan secara menyeluruh.

Dalam tuntutannya, masyarakat juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap musyawarah desa ke depan. Okta menyebut, pihaknya berencana melakukan penataan ulang terhadap sejumlah lembaga desa seperti BPD, pengurus BUMDes, Karang Taruna, dan unsur lainnya.

“Selama ini kami tidak tahu proses pembentukan pengurus. Tiba-tiba sudah ada nama pengurus tanpa musyawarah terbuka. Pemuda dan aliansi masyarakat desa tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.

Massa aksi juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan angaran Dana Desa. Salah satunya terkait bantuan semen sebanyak 20 sak yang diberikan ke Polsek dan 20 sak lainnya ke TPQ yang berada di luar wilayah desa.

Padahal, menurut warga, angaran Dana Desa tidak boleh dialokasikan untuk kepentingan di luar desa.

“Kami menyayangkan hal ini, karena di Desa Selagik sendiri masih banyak TPQ dan musala yang membutuhkan,” kata Okta.

Massa juga menyinggung soal papan informasi desa. Meski dalam data anggaran tercatat adanya alokasi dana untuk baliho atau papan pengumuman, faktanya hingga kini papan tersebut tidak terlihat di Desa Selagik, bahkan kondisi ini disebut telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya.

Melalui aksi ini, masyarakat berharap pemerintahan Desa Selagik ke depan dapat lebih terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Yang kami tekankan hanya satu, transparansi. Karena sekarang masyarakat sudah peduli dan ingin pemerintahan desa yang bersih,” pungkas Okta Anggara. (zaa)

Capaian PAD Lotim tembus 99,5 persen, bupati hadiahi 2 pegawai Bapenda umrah

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas keberhasilan mereka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai angka 99,5 persen. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, ditemui di sela kunjungannya ke Bapenda memberikan apresiasi dan menyampaikan terimakasih langsung sekaligus menepati janji yang pernah diucapkan sebelumnya. 

Lanjutnya, sebagai bentuk nyata dari apresiasi tersebut, dua orang pegawai terpilih akan diberangkatkan umrah karena dinilai memiliki kinerja terbaik.

"Hari ini saya tepati janji itu. Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kabid, ada dua orang yang akan langsung saya umrah kan sebagai tanda penghargaan atas dedikasi mereka," ujar bupati saat ditemui Selasa (13/1/2026).

Meskipun capaian saat ini sangat memuaskan, namun Ia menekankan bahwa angka 99,5 persen tersebut merupakan hasil kerja keras sejak bulan Maret hingga Desember. Masih ada kekurangan sebesar 0,5 persen yang berasal dari masa transisi di bulan Januari dan Februari yang harus segera dituntaskan.

Dia menegaskan, hasil itu tak boleh langsung merasa puas. Pihaknya baru akan benar-benar gembira jika capaian melampaui 100 persen. 

Dirinya minta sisa 0,5 persen ini segera dicari solusinya agar semua kewajiban pajak benar-benar clear.

Selain itu, Bupati yang akrab disapa Iron itu, juga menyoroti masih adanya wajib pajak di beberapa sektor seperti restoran dan penginapan yang belum terjangkau secara maksimal. Ia berpesan agar para petugas penagih pajak di lapangan menggunakan pendekatan yang santun dan humble.

Menurutnya, penagih pajak tidak boleh emosi. Namun harus bisa memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

"Jelaskan bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan jalan, sekolah, dan kepentingan publik lainnya," katanya.

Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat pajak dinilai Iron menjadi salah satu kendala utama.

"Saya berharap agar petugas pajak mampu menjadi jembatan informasi yang baik untuk menghilangkan keraguan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya," harap H Iron. (zaa)

Nurbainah, pendekar cilik asal Ijobalit ukir prestasi di kancah nasional

 

OPSINTB.com - Nurbainah, siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Ijobalit, Kecamatan Selong, di tengah keterbatasannya memiliki mimpi besar menjadi atlet profesional. 

Di tengah kesibukannya menenteng buku pelajaran lengkap dengan seragam merah putihnya, dan latihan pencak silat yang tak pernah ia tinggalkan. Tentu dengan mengorbankan waktu bermain seperti anak seusianya.

Di sekolah dia dikenal sebagai siswi yang rajin, santun, dan disiplin. Semangatnya pun besar, buktinya selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pelajaran.

Di luar jam belajar, ia berlatih pencak silat dengan penuh kesungguhan, menata langkah demi langkah menuju prestasi. Kerja keras itu akhirnya berbuah manis.

Pada Kejuaraan Pencak Silat IPSI Lombok Timur Championship III Tahun 2025 tingkat nasional, yang digelar di GOR Porda Selong pada 27 sampai 29 Desember 2025 lalu, Nurbainah berhasil meraih Juara 2. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang siswi sekolah dasar.

Di balik medali dan tepuk tangan, ada latihan yang melelahkan dan semangat yang tak pernah padam. Nurbainah mengaku harus pandai membagi waktu antara belajar dan berlatih.

Di usia yang masih belia, Nurbainah telah membuktikan, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. 

“Saya latihan setelah pulang sekolah dan setelah mengerjakan PR. Kadang capek, tapi saya ingat tujuan saya ingin membanggakan orang tua dan sekolah,” ucap Nurbainah dengan wajah polos, kepada opsintb.com, Selasa (13/01/2026).

Bagi Nurbainah, pencak silat bukan sekadar olahraga. Tapi bagian dari pelajaran tentang disiplin, keberanian, dan rasa percaya diri. 

Nilai-nilai itu pula membawanya ke ruang kelas, menjadikannya salah satu murid teladan di SDN 2 Ijobalit.

"Saya sangat senang dan bahagia, apalagi dukungan dari orang tua, saya lebih bersemangat," katanya.

Kepala Sekolah SDN 2 Ijobalit, Saihurahim, mengungkapkan kekagumannya atas semangat Nurbainah. Prestasi ini dianggap sebagai kado akhir tahun yang sangat istimewa bagi sekolah.

Keberhasilan Nurbainah di GOR Porda Selong, tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga membawa nama baik Kelurahan Ijobalit ke kancah nasional.

Sebagai siswi kelas 6 yang sebentar lagi akan lulus, Nurbainah telah meninggalkan warisan inspirasi yang luar biasa bagi adik-adik kelasnya.

"Dia membuktikan, dengan tekad yang kuat, seorang siswi dari Ijobalit mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan atlet-atlet terbaik lainnya di tingkat nasional," pungkasnya. (zaa)

Rencana Bupati Iron sulap Dermaga Labuhan Haji jadi magnet investasi

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melihat peluang besar pengembangan investasi Dermaga Labuhan Haji. Seiring rencana penertiban seluruh aset milik PT Nusa Samudera Lestari (NSL) yang masih berada di kawasan tersebut. 

Penertiban ini menyusul berakhirnya izin sandar PT NSL serta adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Pemkab Lombok Timur hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, langkah penataan dermaga justru membuka ruang bagi investor baru yang ingin memanfaatkan potensi strategis Dermaga Labuhan Haji. 

“Kita ingin dermaga ini dimanfaatkan secara optimal. Potensinya sangat besar dan sayang kalau tidak dikelola dengan baik,” ucap H Iron saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dermaga pada Senin (12/01/2026).

Menurutnya, Dermaga Labuhan Haji memiliki fasilitas yang lengkap dan siap pakai, mulai dari kantor, gedung penunjang, hingga gudang. Kondisi ini dinilai sangat menarik bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di sektor kepelabuhanan maupun logistik.

“Kita tetap menunggu investor yang serius. Ini barang bagus, fasilitasnya lengkap, dan lokasinya strategis,” jelasnya.

Terkait aset PT NSL yang masih berada di dermaga, H. Iron menegaskan, pemerintah daerah telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali agar seluruh alat dan fasilitas segera dipindahkan. 

"hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak perusahaan,"katanya

Untuk itu, Pemkab Lombok Timur akan segera melakukan koordinasi lintas instansi termasuk aparat penegak hukum dan lembaga terkait, guna menyamakan langkah penertiban agar memiliki dasar hukum yang kuat.

“Dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan pengadilan, kepolisian, dan unsur terkait lainnya supaya tindakan kita sejalan,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh bagi calon investor, termasuk memfasilitasi pembangunan sarana tambahan jika dibutuhkan.

“Kalau investor memerlukan bangunan tambahan, bisa kita bangunkan secara terpisah. Yang penting mereka serius dan mau menghidupkan dermaga ini,” pungkasnya. (zaa)