Entaskan miskin ekstrim di Lotim, pemerintah gelar pelatihan kewirausahaan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 100 pemuda dari berbagai wilayah di Lombok Timur mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrem. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Lotim. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur itu, bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha para pemuda sesuai minat, bakat, dan potensi yang ada di Gumi Patuh Karya.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, dalam sambutannya memberikan apresiasi kegiatan tersebut. Agenda itu sebutnya merupakan unggulan dari Kemenpora yang dilaksanakan di Lombok Timur, yang merupakan satu dari delapan Kabupaten/Kota terpilih di Indonesia. 

"Kami sambut baik program ini dengan harapan bisa berkelanjutan," kata Wabup Edwin, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, kegiatan itu sejalan dengan visi misi Lombok Timur untuk melahirkan 20 ribu wirausaha baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.  

Dia menekankan, kolaborasi semua pihak untuk pengentasan ini sangat penting. Sehingga lintas sektoral, kementerian dan lembaga kolaborasinya sebut Edwin harus lebih erat.

Pelatihan kewirausahaan ini juga bisa menjadi pilot project.  Tidak menutup kemungkinan Pemda akan mereplikasi ke program-program yang sudah ada di daerah, seperti di Loka Latihan Kerja Selong.

Kepada para pemuda peserta pelatihan dia berpesan tidak perlu malu disebut miskin ekstrem. Ia berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan itu dengan serius dan penuh perhatian.

"Ini bisa mengikuti jejak para tokoh pemuda yang menjadi narasumber pada kegiatan ini," ujarnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Kemenpora untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem. Pelatihan Kewirausahaan tersebut diberikan untuk para pemuda usia 16 sampai 30 tahun.

Menurut Yohan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bagaimana nantinya para pemuda yang termasuk dalam miskin ekstrem bisa dibekali dengan ilmu serta pengetahuan, untuk bisa melahirkan ide-ide kreatif dan inovasi agar dapat mengembangkan diri sehingga bisa mandiri. 

"Selanjutnya bisa membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada di Lombok Timur," katanya.

Pelatihan kewirausahaan tersebut menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, di antaranya Manager Mikro Bank BRI Cabang Selong yang membahas akses permodalan, pelaku wirausaha muda lokal, dan Founder Rumah SDM Indonesia yang membagikan strategi pengembangan diri.

Para peserta pelatihan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan agen inovasi. Tidak lagi menjadi pencari kerja, tetapi pembuka lapangan pekerjaan.  

Saat ini di Lombok Timur tercatat sekitar 15.000 lebih KK masuk dalam data miskin ekstrem. Secara nasional kemiskinan ekstrem ditarget hanya tersisa 0,5 persen pada tahun 2026 mendatang. (red)

GPAK desak Kapolres Lotim klarifikasi dugaan pemotongan 30 persen dana kepolisian

 

OPSINTB.com - Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Kabupaten Lombok Timur, mengultimatum Kapolres Lombok Timur. Hal itu buntut dugaan praktik pemotongan anggaran operasional hingga 30 persen di seluruh Polsek.

Massa aksi menilai tindakan tersebut penyalahgunaan wewenang. Buntutnya menciderai nilai keadilan dan profesional di tubuh kepolisian.

Perwakilan massa, M Ikhwan Nawadi Fajar mengatakan, dugaan pemotongan itu berdampak langsung pada kinerja kepolisian di tingkat bawah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Jika benar ada pemotongan anggaran hingga 30 persen, ini jelas merugikan jajaran Polsek dan mencoreng nama baik kepolisian," kata M Ikhwan Nawadi Fajar dalam orasinya, Senin (3/11/2025).

Atas dugaan itu, sambungnya, Kapolres harus bertanggungjawab dan menghentikan praktik semacam ini. Massa meminta agar Kapolres memberikan klarifikasi secara resmi kepada publik sebelum melakukan aksi lanjutan dengan jumlah yang lebih besar.

GPAK juga menyoroti sikap Kapolres yang dinilai arogan dan tidak responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, aktivis, dan tokoh daerah. Menurut mereka hal itu memperburuk citra kepolisian di Lombok Timur.

“Kalau dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi, kami akan turunkan 301 massa ke Mapolres. Aksi ini akan kami jadikan bentuk perlawanan besar-besaran terhadap ketidakadilan,” ujarnya lantang.

Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi memilih membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi. (zaa)

BRI Peduli berdayakan purna PMI Lombok Timur melalui pelatihan kerajinan bambu

 

OPSINTB.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui program BRI Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Melalui kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menyelenggarakan pelatihan kerajinan bambu bagi purna PMI di Peraja Coffee & Bungalow, Loyok, Lombok Timur, selama dua hari.

Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 10, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Melalui pelatihan ini, para purna PMI dibekali keterampilan dan pengetahuan praktis untuk mendorong kemandirian ekonomi setelah kembali ke tanah air.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Corporate Secretary CSR Department Kantor Pusat BRI dengan melibatkan narasumber profesional di bidang keterampilan, kewirausahaan, dan pemasaran.

Pimpinan BRI Cabang Selong, Allan Arya Utama, menjelaskan Lombok Timur dipilih lantaran daerah ini memiliki potensi besar dalam bidang kerajinan anyaman bambu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para perajin menghadapi tantangan berupa keterbatasan bahan baku dan meningkatnya persaingan dengan produk modern.

“Melalui program pemberdayaan ini, kami ingin membantu para purna PMI agar dapat mengembangkan potensi lokal seperti kerajinan bambu, dengan sentuhan inovasi desain dan strategi pemasaran modern,” ujar Allan, Senin (3/11/2025).

Allan menegaskan, pelatihan ini tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membangun jiwa wirausaha dan inovasi produk. Dengan demikian, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pelaku UMKM lokal.

Melalui program ini, BRI berharap para purna PMI di Lotim dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Sekaligus menjadi contoh nyata bahwa kepulangan dari luar negeri bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," ucapnya. (zaa)

Jalan sunyi Bupati Iron bangun Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, harus putar otak, untuk membangun di Gumi Patuh Karya. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat terasa hingga daerah.

Bupati Iron, memilih jalan senyap untuk bangun Lombok Timur. Ia tak ingin hanya menunggu dana datang dari pusat  ia memilih untuk menjemputnya sendiri.

"Kalau kita tidak datang ke pusat, tidak berkomunikasi dengan kementerian, bagaimana mereka tahu apa kebutuhan kita di daerah?," ucapnya kepada opsintb.com dengan tegas di ruangan kerjanya, belum lama ini.

Sejak awal menjabat, Haerul Warisin sadar bahwa Lombok Timur tidak bisa bergantung sepenuhnya pada APBD. Jadi semua harus ditangani dengan langkah-langkah yang tak biasa.

Terlebih lagi, transfer dana dari pusat kian menipis, bahkan beberapa pos anggaran mengalami pemotongan signifikan. Salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)  yang biasanya mencapai lebih dari Rp 100 miliar, kini hanya tersisa separuhnya.

“Padahal, 60 persen tembakau NTB itu ditanam di Lombok Timur. Tapi anggarannya malah dipotong. Ini kan sakit bagi kita,” keluhnya.

Namun kondisi ini, kata dia, tak berubah menjadi keluh kesah. Justru dari sanalah semangatnya muncul. 

Hampir setiap bulan, Haerul Warisin bolak-balik ke Jakarta. Dari satu kantor kementerian ke kementerian lain, ia mengetuk pintu-pintu program, membawa proposal, membawa harapan.

Ia tahu, tidak hanya Lombok Timur yang berebut perhatian pemerintah pusat  ada lebih dari 530 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang juga menunggu giliran. Karena itu, baginya, diam bukan pilihan.

“Untuk membuka pintu pertama, memang saya harus turun langsung. Setelah komunikasi terbangun, baru nanti kepala dinas bisa melanjutkan secara administrasi,” katanya.

Salah satu program yang kini tengah ia perjuangkan adalah Sekolah Rakyat. Sebuah konsep pendidikan alternatif bagi anak-anak miskin, yatim piatu, dan anak-anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri.

“Banyak anak di Lombok Timur yang putus sekolah, tak ada yang mengurus. Sekolah rakyat ini nantinya akan dibiayai negara mulai dari pakaian, makanan, hingga kedisiplinan mereka,” jelasnya 

Bagi H Iron, upaya menjemput program bukan sekadar mencari uang atau proyek. Ini soal bagaimana pemerintah daerah hadir dan diperhitungkan di mata pusat. Ia menyadari, untuk membangun Gumi Patuh Karya, perlu strategi bukan hanya semangat.

Perjalanan Haerul Warisin mungkin tak banyak disorot. Namun di balik meja-meja kementerian di Jakarta, di balik lembaran proposal dan pertemuan singkat, tersimpan harapan besar seorang bupati yang tak ingin daerahnya tertinggal. Ia tidak menunggu bantuan datang ia menjemputnya.

“Itulah sebabnya di tahun pertama ini saya jarang hadir di banyak acara di masyarakat. Saya mohon maaf, tapi saya sedang berjuang di pusat. Karena dari sanalah pembangunan itu bisa kita tarik ke daerah,” tuturnya pelan. (kin)

Tak masuk prioritas perbaikan jalan, puluhan warga protes

 

OPSINTB.com - Puluhan warga Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak pada Senin (3/11/2025). 

Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji Bupati Lombok Timur yang tak kunjung terealisasi terkait perbaikan jalan desa mereka.

Ketua Pemuda Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur,  Munawir Haris mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan, terutama infrastruktur jalan yang sudah lama rusak parah namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

“Jalan kami sudah lama rusak, tapi sampai sekarang belum ada respon dari Bupati Lombok Timur. Padahal beliau pernah menjanjikan tahun ini jalan ini akan diperbaiki pada anggaran 2026,” ucap Munawir.

Menurutnya, warga kecewa setelah mengetahui bahwa dalam daftar perbaikan jalan kabupaten tahun anggaran 2026 yang beredar di media. Namun kata dia, Desa Kalijaga Timur tidak masuk dalam list tersebut. 

Padahal, desa tersebut merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dari aktivitas tambang pasir untuk PAD untuk Lotim.

Dia berharap aksi itu bisa menggugah hati bupati agar wilayah itu mendapat perhatian. Sebab, tegasnya, aktivitas masyarakat setempat sangat bergantung pada jalan tersebut.

Aksi protes warga dilakukan dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan dan memasang blokade, sehingga kendaraan besar terutama truk pengangkut pasir (dam) tidak bisa melintas.

“Kami tanam pisang supaya dam-dam ini tidak bisa lewat. Mereka juga yang bikin jalan cepat rusak. Kalau tidak ditanggapi, kami rencanakan tutup total jalan ini,” tegas Munawir.

Jalan yang rusak diperkirakan sepanjang lebih dari dua kilometer menuju kantor desa. Kerusakan makin parah setiap musim hujan karena permukaan jalan berubah seperti kolam akibat genangan air.

Selain kerusakan infrastruktur, warga juga mengeluhkan debu tebal yang diakibatkan lalu lalang truk tambang pasir. Debu-debu tersebut sering masuk ke rumah warga dan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di pinggir jalan.

“Debu dari dam itu banyak sekali, kalau tidak disiram bisa masuk rumah warga. Jadi selain rusak, juga bikin warga sakit,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kalijaga Timur, Hiswanto, aksi tanama pisang itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat setempat atas keputusan pemerintah daerah yang tidak menjadikan ruas jalan tersebut sebagai prioritas. 

Padahal lanjutnya, jalan itu merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan aktivitas pertanian dan pertambangan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur. 

Warga berharap agar pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi segera mengambil langkah konkret demi kelancaran akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat Kalijaga Timur. 

Mereka menegaskan, jalan sepanjang 2,5 kilometer itu bukan sekadar kebutuhan desa, melainkan jalur vital yang turut mendukung roda perekonomian Lombok Timur secara keseluruhan.

“Kami menagih janji Pak Bupati. Kalau tahun ini tidak juga dimasukkan dalam anggaran," terangnya. (zaa)

Paguyuban Sakra Millenial Bekerisan bangkitkan pusaka Sasak dari tidur panjang

 

OPSINTB.com - Paguyuban Sakra Millenial Bekerisan, gelar pameran perdanya. Komunitas anak muda pecinta budaya asal Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, menggelar event budaya berskala nasional bertajuk Pagelaran Budaya dan Tosan Aji. 

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat 31 Oktober sampai hari Minggu 2 November 2025, bertempat di Aula Bale Sangkep, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pameran tersebut, ratusan keris ditampilkan. Mulai dari berbagai jenis keris, minyak keris, gandek, hingga benda-benda pusaka lainnya.

Tak hanya sekadar pameran, acara ini juga diramaikan dengan bursa jual beli keris dan tosan aji, dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.

Ketua Paguyuban Sakra Millenial Bekerisan, Lalu Romi Sakraji mengatakan, kegiatan ini diinisiasi untuk menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, khususnya budaya Sasak. Melalui pameran ini, banyak hal yang bisa kita gali dan lestarikan.

"Saya berharap anak-anak muda bisa lebih mencintai budaya kita sendiri, terutama budaya Sasak. Kalau bukan kita yang muda-muda ini yang membangkitkan budaya, siapa lagi?,"ucap Romi kepada opsintb.com, Sabtu (1/11/2025).

Meski baru pertama digelar, acara tersebut terasa kegiatan nasional. Lantaran tamu yang datang tidak hanya lokal tapi juga berbagai daerah seperti Bali, Jawa, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain pameran dan bursa keris, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan tradisional, seperti nembang, musik-musik tradisonal, dan ritual budaya lainnya.

"Beberapa pusaka sakti kemarin sudah kita keluarkan ke sini, Alhamdulillah sudah kita pamerkan di belakang dan kita tempatkan khusus hari pertama kemarin," pungkasnya. (zaa)

Satgas Pangan sidak harga bahan pokok di Pasar Pancor

 

OPSINTB.com - Satgas Pangan NTB dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Umum Pancor, Lombok Timur. Hal itu digelar untuk memantau harga bahan pokok, di antaranya ialah harga beras. 

"Kita ingin menertibkan harga beras ini. Untuk harga eceran tertinggi (HET) beras premium itu adalah Rp 14.900 untuk zona satu dan NTB masuk dalam zona satu," terang Rinna Syawal, Diretur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas usai sidak, Jumat (31/10/2025).

Kata dia, ada dua hal yang akan dilakukan pengawasan oleh Bapanas dan satgas pangan yakni memastikan penjualan sesuai HET dan kemasan sudah pas dengan label. Sebab menurutnya label sangat menentukan nilai jual beras.

Dalam kemasan kelas, beras harus tercantum beberapa kategori yakni premium atau medium sehingga bisa diselaraskan. Diakui pihaknya menemukan sejumlah pengecer menjulang beras di atas HET yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pihaknya telah memberikan teguran kepada mereka, kemudian bakal telusuri distributornya sampai ke produsennya untuk berikan pembinaan. 

"Sehingga kita harapkan selanjutnya ada perbaikan dari haraga," katanya. 

Sementara Satgas Pengendalian Harga Beras NTB, Kombes Pol FX Endriadi menambahkan, dari pantauan di sejumlah pasar di NTB, ditemukan beberapa pengecer menjual beras tidak sesuai dengan HET. Namun khusus di pasar Pancor sendiri ditemukan beras susah dijual sesuai HET.

"Selain itu kami juga menemukan adanya beras yang tidak dilengkapi dengan label yang diperjualbelikan," ujarnya.

Diharapkan jika ditemukan adanya beras yang dijual di atas HET, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada satgas pengalian haraga beras.

Pemerintah telah menetapkan HET beras medium di haraga Rp 13.500 dan premium Rp 14.900 per kilogram. Adanya beras yang tidak dilengkapi dengan label pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap produsen beras tersebut.

"Fokus kita ialah HET. Untuk label kita kan telusuri ke produsen kenapa mereka tidak melengkapi produk mereka dengan label. Karena ada undang-undang konsumen yang mengaturnya. Tapi tujuan sidak ini ialah melihat HET," pungkasnya. (zaa)