OPSINTB.com - Kantor Bupati Lombok Timur, kembali menjadi titik kumpul mahasiswa dari berbagai elemen. Aksi itu merupakan unjuk rasa Jilid II yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur di halaman Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Kamis (22/1/2026).
Aksi, diwarnai kericuhan. Meski diguyur hujan, semangat para demonstran tak surut.
Massa terlihat bentrokan dengan aparat saat upaya memasuki Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati Lombok Timur.
Saling dorong antara massa aksi dengan aparat tak terhindarkan saat demonstran memaksa masuk ke dalam lobi kantor. Seketika, situasi berubah, yang semula kondusif menjadi tegang.
Akibat bentrokan tersebut, dua orang peserta aksi mengalami luka pada bagian wajah dan mulut. Massa aksi sempat menghentikan orasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan.
Adapun tuntutan aksi jilid dua ini di antaranya, Kembalikan Pengelolaan Taman Labuan Haji kepada Sunrise Land Lombok (SLL) berdasarkan prosedur perpanjangan kontrak. Hentikan politik patronase dan bagi-bagi jatah modus pembangunan. Audit dan buka dokumen MoU aset daerah secara transparan, dan melakukan reformasi birokrasi dengan mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Stafsus Bidang Pariwisata Lombok Timur.
Usut tuntas dugaan premanisme dan kriminalisasi oleh oknum APH dan oknum preman terhadap massa aksi, copot Kapolres Lombok Timur, dan evaluasi kinerja Pol PP Lombok Timur.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani, menyayangkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan yang tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.
“Ini adalah bentuk perlawanan lanjutan, dan kami tidak akan selesai di sini. Besok kami berkomitmen menggelar aksi Jilid III,” tegas Abdul Qadir saat diwawancarai opsintb.com.
Ia menambahkan, jika Bupati Lombok Timur kembali tidak menemui massa aksi, pihaknya akan memaksa masuk ke Kantor Bupati.
Selain tuntutan sebelumnya, massa juga menambahkan tuntutan baru, di antaranya mengusut tuntas dugaan kriminalisasi serta praktik premanisme yang dinilai meresahkan.
“Kami mendesak Bupati Lombok Timur segera menemui massa aksi agar kami bisa menyampaikan tuntutan secara langsung. Jangan sampai kami hanya bertemu saat momen Pilkada saja,” ujarnya.
Terkait dua peserta aksi yang menjadi korban, Abdul Qadir menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian. Menurutnya, sebelum aksi digelar, pihak aliansi telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan pengamanan agar aksi berjalan aman dan kondusif.
“Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini sangat kami sayangkan, dan kami akan melanjutkan persoalan ini ke proses hukum,” katanya.
Abdul Qadir juga memastikan jumlah massa aksi pada Jilid III akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.
"Kami akan segera memasukkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian terkait rencana aksi lanjutan ini," tandasnya. (zaa)


.jpeg)


follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami