Percepatan infrastruktur di Lotim dimulai, jalan Terara-Santong jadi proyek perdana

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, launching pelaksanaan perbaikan jalan menggunakan anggaran tahun jamak. Skema ini dihajatkan untuk percepatan pembangunan jalan di ruas poros desa di Gumi Patuh Karya.

Peluncuran itu berlangsung di Kecamatan Terara, dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati, H Moh Edwin Hadiwijaya, Rabu (31/12/2025).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, pembangunan akses jalan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar. Menurutnya, hal itu menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

"Akses jalan yang baik berperan vital dalam mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya," ucap Bupati Iron di sela kegiatan.

Bagi desa-desa yang belum tersentuh program percepatan pembangunan jalan, pihaknya akan terus berupaya mengakomodir, selama ketersediaan anggaran masih memungkinkan. Dia menegaskan, apapun alasannya, pembangunan tak boleh tidak dilaksanakan.

Bupati Iron mengapresiasi kerjasama semua pihak atas sinergi yang telah terbangun sehingga program-program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Terara yang selama ini taat membayar pajak, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah," ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi menjelaskan, percepatan pembangunan jalan dimulai dari ruas Terara–Santong dengan panjang mencapai 5,49 kilometer. Dengan prioritas penanganan sepanjang 4 kilometer melalui skema long segment dengan anggaran sebesar Rp14 miliar mengingat kondisi jalan yang membutuhkan penanganan serius.

Selain itu, peningkatan kualitas konstruksi juga dilakukan, termasuk pada bahu jalan yang akan menggunakan fondasi hotmix guna meningkatkan ketahanan jalan dalam jangka panjang.

Kata Dewanto, program ini merupakan bagian dari penganggaran tahun jamak dengan total alokasi sebesar Rp250 miliar.

 

"Hingga saat ini, anggaran yang telah terserap mencapai Rp 229 miliar, sementara sisa Rp21 miliar akan digunakan untuk rekomendasi serta prioritas ruas jalan yang belum tertangani," tuturnya.

Ia membeberkan, terdapat 59 ruas jalan dengan total panjang mencapai 165 kilometer yang akan dikerjakan hingga tahun 2027.  Yakni 49 jalan kabupaten dan 11 lainnya. 

Dia mengatakan, seluruh tahapan perencanaan telah melalui proses konsultasi bersama DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Ia memaparkan, untuk ruas-ruas jalan lainnya, saat ini masih dalam tahap persiapan. Pemenang tender , kata dia,  telah menandatangani kontrak dengan pihak vendor pada 18 Desember lalu, mulai melakukan konsolidasi personel serta peralatan. 

"Pelaksanaan fisik di lapangan diperkirakan mulai aktif pada pertengahan Januari 2026," terangnya.

Melalui program percepatan pembangunan jalan kabupaten dan poros desa ini, diharapkan konektivitas antar wilayah semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin cepat, serta kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan donasi kemanusiaan hasil kolaborasi antara Baznas, KNPI, dan FKDM dengan total donasi sebesar Rp350.800.000. (zaa)

Pesan tegas Bupati Iron bagi PPPK Paruh Waktu

 

OPSINTB.com - Sebanyak 10.998 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Gumi Patuh Karya menerima surat keputusan (SK). Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (31/12/2025).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menerangkan, momen ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai aparatur negara.

“Sejak SK ini diterima, saudara semua resmi menjadi bagian dari negara,” tegas bupati di hadapan para penerima SK.

Bupati mengingatkan, perubahan status juga berarti perubahan tanggung jawab. Jika sebelumnya para tenaga non-ASN bekerja di sekolah, puskesmas, atau rumah sakit dengan sistem anggaran masing-masing, kini mereka berada langsung di bawah sistem keuangan daerah Lombok Timur.

Dia mengatakan, gaji masuk melalui rekening daerah dan berlaku sejak SK diserahkan. Maka etos kerja juga harus meningkat.

Status paruh waktu, lanjut Bupati, tidak boleh dimaknai sebagai pelayanan setengah hati. Ia menekankan agar seluruh PPPK Paruh Waktu tetap memberikan layanan penuh kepada masyarakat.

Dia menegaskan, paruh waktu bukan berarti separuh melayani. Disiplin, patuhi aturan, dan layani masyarakat secara maksimal.

Tak hanya memberi penegasan, bupati juga membuka harapan. Ia langsung memerintahkan Kepala BKPSDM Lombok Timur untuk mengusulkan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Tidak ada yang mustahil jika kita berikhtiar. Hari ini terima SK, hari ini juga kita mulai proses menuju penuh waktu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kebutuhan aparatur di Lombok Timur masih sangat besar, terutama di sektor kesehatan. RSUD Masbagik masih membutuhkan tambahan tenaga, demikian pula rencana peningkatan status Puskesmas Sikur menjadi rumah sakit yang memerlukan dukungan sumber daya manusia.

Menutup sambutannya, Bupati berpesan agar para PPPK Paruh Waktu menjaga semangat kerja, loyalitas, dan profesionalisme.

“Bekerjalah lebih cepat, lebih baik, dan lebih disiplin. Layani masyarakat dengan senyum dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang, Bupati juga menyerahkan apresiasi kepada 10 PPPK Paruh Waktu yang akan memasuki masa pensiun. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp5 juta sebelum mulai bertugas. (zaa)

Pembangunan gedung KDKMP terkendala lahan, Bupati Iron beberkan solusi

 

OPSINTB.com - Pembangunan gerai Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini terkendala lahan. Banyak yang memilikinya namun dinilai tak strategis.

Buktinya dari 254 desa dan kelurahan di Lombok Timur, yang baru bisa membangun hanya 52 desa saja. Keadaan ini tentu membuat pengurus KDMP serta pimpinan daerah memutar otak.

Pasalnya agenda prestisius Presiden Prabowo Subianto ini, masuk dalam salah satu program strategis nasional untuk ketahanan pangan dan membangun ekonomi desa.

Sementara itu Komandan Kodim 1516/Lombok Timur, Letkol Inf Eky Anderson mengakui juga kendala lahan yang tidak sesuai kriteria. Seperti luas 1000 meter persegi, lokasi strategis, minimal bisa melayani 500 kepala keluarga, dan pembangunan tidak memerlukan penimbunan.

Dia menerangkan, saat ini sedang proses bangun di 52 titik di Lotim yang progresnya sudah di angka 48 persen. Dengan limit kerja per satu lokasi ialah 90 hari.

Titik pertama, lanjutnya, harus sudah selesai akhir Januari 2026. 

Lantaran kendala itu, pihaknya berharap ada solusi dari Bupati Lombok Timur, semisal adanya pemberian tanah hibah dari aset daerah. 

"Tidak semua desa memiliki kriteria tersebut," ujarnya. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, ditemui usai menghadiri kegiatan mengakui kendala tersebut. Menurutnya, ada empat kategori persoalan yang dihadapi yakni desa yang memilki lahan pecatu termasuk yang aman.

Kedua, desa memiliki pecatu tapi lokasinya tidak di tempat yang strategis. Masalah ini, kata dia, jalan keluarnya ialah pemerintah desa bisa melakukan tukar guling melibatkan appraisal. 

Begitu juga dengan kasus tanah pecatu desa hasil pemekaran. Maka kedua belah pihak harus bertemu, tergantung hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, ada lahan milik Pemda, mengenai hal ini pihaknya akan membuka diri agar aset tersebut bisa digunakan, tetapi tetap sesuai dengan kebutuhan.

"Nanti kalau koperasinya berkembang, jika minta tambahan lagi tidak masalah," kata Bupati Lotim, H Haerul Warisin, usai menghadiri Sosialisasi Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se Kabupaten Lombok Timur, Selasa (30/12/2025).

Keempat, kata dia, lahan milik pemerintah provinsi. Terkait hal itu, pihaknya telah meminta agar Pemprov tidak dipersulit karena program ini menurutnya program strategis nasional (PSN), terlebih ini merupakan Inpres Nomor 9 tahun 2025.

"Kita harus bergerak cepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang bagus," ucapnya.

Selanjutnya, sejumlah 26 desa tak memiliki lahan sama sekali. Untuk kasus semacam itu, dirinya meminta agar Sekda Lotim bersurat ke Kemendagri untuk menerbitkan regulasi, yang memungkin menggunakan dana desa untuk membeli lahan.

Dia menerangkan, begitu juga dengan aset yang sudah memiliki bangunan, maka bisa di rusak, dengan catatan gedung tersebut tidak dimanfaatkan. Sebab, terangnya, pembangunan gedung koperasi harus di mulai dari nol.

Menurut Iron, persyaratan 10 are jika dilihat dari sket bangunan sangat cukup. Kurang dari itu dirinya memandang bakal kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan fisik KDMP, sudah barang tentu berpengaruh pada perkembangan ekonomi Gumi Patuh Karya. Sebab, selain membutuhkan material kegiatan ini juga membutuhkan pekerja. 

Anggaran Rp 254 miliar, imbuhnya, cukup untuk memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di Lotim.

"Dananya sudah di Dandim, Rp 1 miliar per satu KDMP," paparnya. (kin)

Angka stunting naik, Wabup Lotim tekankan kolaborasi dan akurasi data

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur gelar Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Lombok Timur Smart dalam Rangka Menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045, berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Selasa (30/12/2025).

Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, BUMN, hingga stakeholder terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam percepatan penurunan angka stunting di Lombok Timur.m

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya menegaskan, pentingnya kerja bersama yang berbasis data akurat. Rapat koordinasi ini, kata dia, menjadi ruang untuk mendengarkan masukan dari seluruh stakeholder agar dapat bergerak bersama pada tahun 2026 dengan arah dan sasaran yang jelas.

"Data ini sangat penting karena menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan aksi di lapangan,” ucap Edwin.

Menurutnya, terdapat dua sumber utama yang menjadi rujukan. Yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data riil yang dihimpun oleh tenaga kesehatan serta DP3KB melalui aplikasi e-PPGM.

Data SSGI, lanjutnya, lebih banyak digunakan untuk kepentingan kebijakan, sementara data lapangan diperlukan untuk aksi nyata oleh seluruh stakeholder.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data SSGI Agustus 2025, angka stunting di Lombok Timur mencapai sekitar 33 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi, terjadi anomali peningkatan dibandingkan tahun 2024. 

Pada periode yang sama, angka stunting di tingkat provinsi juga mengalami kenaikan hingga sekitar 29,8 persen.

“Ini menjadi perhatian serius kita semua. Karena itu, tahun 2026 kita akan fokus menata kembali stakeholder agar bergerak ke arah yang sama, dengan sasaran yang tepat dan berbasis data yang akurat,” tegasnya.

Wabup Edwin menekankan, penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara instan. Anak yang sudah mengalami stunting membutuhkan pendampingan, pemantauan, dan intervensi berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pembenahan data sebutnya menjadi langkah awal yang sangat krusial.

“Kita perlu data by name by address, sehingga intervensi bisa tepat sasaran. Angka 33 persen ini bukan sekadar persentase, tetapi mencerminkan jumlah balita yang terdampak, dan itu jumlahnya cukup besar,” pungkasnya. (zaa)

Sineas deklarasi APF NTB, Ming Muslim dipercaya jadi nahkoda pertama

 

OPSINTB.com - Pelaku dan komunitas perfilman Nusa Tenggara Barat, deklarasi pembentukan Asosiasi Profesi Film (APF) NTB. Organisasi ini sebagai wadah profesional untuk memperkuat serta mengkonsolidasikan ekosistem perfilman daerah agar lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Deklarasi pembentukan APF NTB digelar pada Jumat, (27/12/2025) lalu, bertempat di TPQ Baitul Qur’an Nurussalamah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. 

Dalam forum tersebut, para pelaku film NTB secara mufakat menetapkan Ming Muslimin sebagai Ketua APF NTB periode pertama.

Ketua APF NTB terpilih, Ming Muslimin, yang juga merupakan tenaga pengajar sinematografi pada Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Hamzanwadi ini menegaskan, pembentukan asosiasi ini merupakan langkah konkret untuk membangun sistem perfilman yang berkelanjutan. Dalam dunia film, kata dia, tidak bakal tumbuh hanya dari bakat dan semangat komunitas melainkan membutuhkan sistem, lembaga, dan kesinambungan.

"APF NTB hadir untuk menyatukan energi itu agar perfilman NTB bergerak dari aktivitas sporadis menuju industri yang terukur dan berdampak,” ujarnya.

Dia menceritakan, pembentukan APF NTB dilatarbelakangi oleh besarnya potensi landscape alam, kekayaan budaya, serta tumbuhnya komunitas kreatif di NTB yang selama ini belum terintegrasi dalam satu sistem perfilman yang solid. 

Menurutnya, selama ini aktivitas perfilman di NTB masih berjalan secara sporadis, belum ditopang oleh desain kelembagaan yang mampu menghubungkan aspek pendidikan, produksi, distribusi, pembiayaan, riset, hingga akses pasar.

Organisasi yang diisi oleh para sineas ini, hadir sebagai lembaga penggerak ekosistem perfilman daerah dengan pendekatan berjenjang. 

Fokus pengembangannya meliputi penguatan edukasi dan literasi film, produksi berbasis komunitas dan lokal, pengembangan film artistik dan festival, hingga mendorong tumbuhnya film industri dan komersial.

Selain itu, asosiasi ini juga menyiapkan peta jalan kerja lima tahun serta strategi pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah.

"Dalam menjalankan perannya, APF NTB diperkuat oleh Dewan Penasihat yang terdiri dari sejumlah tokoh perfilman Lombok, yakni Muhammad Nursandi, Fahrudin Ali Khairi, Tafa’ul Jahidin, Ari Garmono, dan Musfar Yasin," paparnya.

Dewan penasihat, diharapkan menjadi penopang arah kebijakan, penguatan jejaring, serta penjaga visi strategis pengembangan perfilman NTB agar tetap berakar pada nilai budaya lokal dan relevan dengan dinamika industri nasional maupun global.

Deklarasi ini menjadi langkah awal konsolidasi perfilman daerah NTB menuju industri kreatif yang profesional, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan daerah. (zaa)

Polsek Selong siapkan strategi pengamanan nataru

 

OPSINTB.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, menyiapkan personel dalam rangka mengamankan perayaan natal dan tahun baru (nataru). Hal ini dilakukan guna memastikan situasi tetap kondusif selama rangkaian perayaan.

Kapolsek Kecamatan Selong, Susana, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Polres Lombok Timur terkait teknis pengamanan nataru. Meski demikian, persiapan awal telah dilakukan, khususnya untuk pengamanan ibadah natal.

“Biasanya pada tanggal 24 Desember kami melakukan pengamanan ibadah malam natal di Gereja Bait Allah Selong, kemudian dilanjutkan pengamanan ibadah pada tanggal 25 Desember 2025,” ujar Kapolsek Selong, Selasa (23/12/2025).

Selain pengamanan Natal, Polsek Selong juga menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk menyambut malam pergantian tahun. Mengingat tingginya aktivitas masyarakat saat perayaan tahun baru, personel kepolisian akan disiagakan di sejumlah titik strategis, rawan serta fokus keramaian guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan gangguan keamanan lainnya.

Dirinya mengimbau masyarakat agar merayakan pergantian tahun dengan tertib dan penuh kesadaran. Ia mengingatkan agar perayaan tidak dilakukan secara berlebihan.

“Kami berharap masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan aman, tertib, dan terkendali. Tidak perlu berlebihan, lebih baik mengisinya dengan kegiatan positif seperti berdoa dan berzikir di rumah masing-masing,” tutupnya. (zaa)