DPRD Lotim warning keras soal doubel transfer bantuan modal UMKM oleh BRI

 

Foto: Faruq Bawazier, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com - Penyaluran bantuan modal UMKM oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melalui bank mengalami masalah. Pasalnya banyak penerima yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Persoalan itu terjadi di Bank BRI sebagai penyalur. Jika tak dilakukan penyelesaian peristiwa ini bisa menjadi temuan dan memiliki konsekuensi hukum kedepan.

Merespons persoalan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Faruq Bawazier, menegaskan agar pihak BRI segera mengembalikan sisa dana double transfer ke kas daerah yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp 6,528 miliar.

Hal tersebut disampaikan Faruq usai rapat lanjutan antara DPRD Lombok Timur, pihak BRI, dan Dinas Koperasi terkait persoalan double transfer bantuan yang terjadi akibat kesalahan sistem.

“Dari hasil sinkronisasi data, dana yang benar-benar terjadi double transfer itu sekitar Rp 3,528 miliar, sedangkan total dana yang masih berada di BRI dan harus dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp 6,528 miliar,” ucap Faruq kepada opsintb.com, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, hingga 31 Januari 2026, BRI telah berhasil mengembalikan sekitar 46 persen dari dana double transfer tersebut. Sementara 54 persen sisanya dituntut DPRD agar segera dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah karena ini menyangkut keuangan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam rapat tersebut, pihak BRI mengakui bahwa double transfer terjadi akibat human error dalam proses penginputan data, sehingga menyebabkan kesalahan sistem. Namun demikian, Faruq menyebutkan bahwa masyarakat penerima bantuan telah menunjukkan itikad baik.

“Alhamdulillah, setelah BRI turun langsung bersama dinas terkait, masyarakat menyadari adanya kelebihan transfer dan siap mengembalikan dana tersebut,” katanya.

Berdasarkan data, dari sekitar 5.098 rekening penerima, hampir 2.000 rekening atau sekitar 46 persen telah mengembalikan dana yang diterima ganda.

Faruq menegaskan bahwa DPRD tidak menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut, namun menekankan bahwa dana kas daerah tidak boleh dipermainkan dan harus segera diselesaikan.

“Kita anggap ini kealpaan. Tapi yang kita tuntut sekarang adalah tanggung jawab. Dana daerah harus segera dikembalikan dan disalurkan kepada yang berhak,” ujarnya.

DPRD Lombok Timur bersama Dinas Koperasi akan terus memantau progres pengembalian dana tersebut secara berkala setiap dua minggu. Targetnya, seluruh dana dapat dikembalikan sebelum akhir Februari 2026.

“Kalau tidak ada itikad baik BRI dan masalah ini tidak segera diselesaikan, maka konsekuensi paling berat adalah proses audit dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum,” tegas Faruq.

Meski demikian, DPRD tetap mendorong penyelesaian dengan cara persuasif. Dinas Koperasi juga menyatakan siap mendampingi BRI dalam proses penarikan dana dari masyarakat.

“Intinya masyarakat siap mengembalikan. Tidak benar kalau ada isu di luar bahwa masyarakat menolak mengembalikan dana. Kita harap BRI serius dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini,” terang Faruq. (zaa)

SPPG Arisalah Tebaban kembali dapat sorotan

 

Foto: Kepala SPPG Arisalah Tebaban, Tahir Nasri. (zaa/opsintb)

OPSINTB.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan. Selain, menu yang sering dikomplain juga nilai rupiah dalam satu ompreng tak luput dikuliti.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arisalah Tebaban, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Setelah beberapa hari sebelumnya dapur ini mendapat sorotan lantaran menu diduga mengeluarkan bau tak sedap, kali ini diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, menu yang dipersoalkan merupakan menu porsi besar untuk siswa SMA yang dibagikan pada Jumat, (30/1/2026) yang lalu. 

Menu tersebut terdiri dari susu UHT kotak merek Ultra Milk ukuran 125 ml, satu buah roti, serta tiga buah rambutan.

Menurut hitungan sumber ini, total harga ketiga item tersebut diperkirakan berkisar antara Rp 6.500 hingga Rp 7.000. 

Dia merincikan, susu UHT diperkirakan seharga Rp 2.500, roti Rp 2.000, dan tiga buah rambutan sekitar Rp2.000. Padahal, anggaran pemerintah untuk menu porsi besar MBG diketahui sebesar Rp 10.000 per penerima manfaat, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 3.500.

Ia memperkirakan, jika dapur tersebut melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, maka potensi selisih anggaran yang muncul bisa mencapai Rp 9 juta hanya dari satu kali pembagian menu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Arisalah Tebaban, Tahir Nasri, yang dikonfirmasi lansung opsintb.com di SPPG Arisalah Tebaban, Senin (2/2/2026) kemarin, membenarkan bahwa menu yang dimaksud memang berasal dari dapurnya.

Dia menjelaskan, menu tersebut sejatinya merupakan jatah untuk hari Sabtu, yang biasanya dibagikan lebih awal pada hari Jumat.

"Dirapel dengan menu hari tersebut," ucapnya.

Menurutnya, pola pembagian seperti itu dilakukan agar para relawan dapur bisa memiliki waktu istirahat atau mengerjakan pekerjaan lain pada hari Sabtu menjelang akhir pekan. Ia menyebut, praktik serupa banyak diterapkan oleh dapur-dapur MBG lainnya di Kecamatan Suralaga.

Meski demikian, Tahir Nasri dengan tegas membantah perkiraan harga yang disampaikan sumber sebelumnya. Ia menyatakan bahwa susu UHT Ultra Milk ukuran 125 ml dibeli dengan harga Rp 3.000 per kotak. 

“Sekarang saja harga susu sudah naik, saya lihat di marketplace,” ujarnya.

Sementara itu, untuk roti, Tahir mengaku membelinya di Toko Sinar Bahagia Pancor seharga Rp 4.000 per buah. Roti tersebut, katanya, merupakan roti bolu keju dengan ukuran cukup besar. 

“Kemarin kami sempat pakai roti biasa yang ukurannya kecil, tapi itu juga dikomentari,” imbuhnya.

Adapun untuk rambutan, Tahir menjelaskan pihaknya membeli dengan harga Rp 25.000 per kilogram. Tiga buah rambutan yang dibagikan diperkirakan senilai Rp 3.000 atau sekitar Rp 1.000 per buah. Ia menegaskan bahwa rambutan yang dipilih adalah rambutan tanpa tangkai dan dalam kondisi baik.

“Barang yang datang kami periksa dulu, termasuk kandungan gizinya. Menu itu sudah sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat dan standar harga yang berlaku di SPPG,” tegasnya.

Sebelumnya, Dapur Arisalah Tebaban juga sempat menjadi perhatian publik terkait dugaan lauk MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap. Menanggapi hal itu, Tahir Nasri menjelaskan, aroma tersebut berasal dari sambal matah yang disajikan dalam menu.

Ia menjelaskan, sambal matah tersebut dibuat dari campuran cabai, bawang merah, bawang putih, dan serai yang digoreng sebentar untuk mengeluarkan aroma. Menurutnya, kombinasi bahan itulah yang menimbulkan aroma tidak biasa bagi sebagian penerima manfaat.

Meski demikian, Tahir menyebut kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak dapur. 

“Itu jadi pelajaran buat kami, ke depan menu akan disesuaikan dengan cita rasa masyarakat setempat,” pungkasnya. (zaa)

Sejumlah tuntutan terjawab, FKKD urungkan niat demo

 

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, akhirnya bertemu di ruang rapat DPRD Lotim, Senin (02/02/2026).

Sebelumnya pada Jumat (30/1/2026) lalu, FKKD meluapkan kekecewaannya, lantaran tak satu pun penentu kebijakan dari eksekutif menghadiri pertemuannya.

Dalam hearing lanjutan itu tak hanya unsur kepala dinas yang hadir, namun juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pada pertemuan sebelumnya ada sejumlah tuntutan FKKD, di antaranya kejelasan pelaksanaan Pilkades, meminta pemerintah membayar siltap.

Menjawab kekecewaan tersebut dalam pertemuan lanjutan itu, Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juani Taofik menjelaskan, bupati telah merespons kegelisahan perangkat desa. Dia menegaskan, bupati segera mengambil langkah cepat.

​”Kami langsung bertemu Kadis PMD dan Kepala BPKAD untuk merumuskan solusi, karena kebijakan strategis berada di tangan bupati,” ucap Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik.

​Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi yang sangat efektif. Aspirasi para kades kini tersampaikan secara mendalam kepada pimpinan wilayah tanpa hambatan birokrasi.

Bupati, paparnya, merespons empat tuntutan utama secara instan. Hasilnya cukup baik tanpa perlu debat panjang yang melelahkan.

​Bupati, terangnya, menginstruksikan percepatan proses administrasi agar hak finansial perangkat desa cair pekan ini. Pemerintah menjamin tidak ada lagi penundaan gaji yang menghambat operasional desa.

​”Transfer ke rekening desa segera kami kirim Rabu besok. Pencairan mencakup dua bulan sekaligus tanpa diskusi atau pemotongan apa pun,” tegas Juani.

Selanjutnya dia menerangkan, ​pihaknya juga tengah menyesuaikan regulasi mengenai masa jabatan dalam peraturan terbaru. Penyesuaian ini bertujuan agar aparatur yang purna tugas tetap menerima upah secara adil sesuai hukum.

​”Bupati menyetujui revisi pasal dalam Perbup. Perangkat desa yang berhenti di awal bulan tetap berhak menerima gaji mereka,” jelasnya lagi.

Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menyebut kepastian ini mengakhiri kekhawatiran ribuan perangkat desa terkait hak-hak ekonomi mereka.

​Pihaknya merasa puas dan lega atas sikap responsif pimpinan daerah. Pertemuan ini membawa hasil nyata bagi kesejahteraan semua unsur di desa.

​Ihsan menekankan transparansi nominal pembayaran menjadi kabar yang paling mereka tunggu. Kepastian ini sekaligus menepis berbagai isu miring soal pengurangan anggaran desa.

​"Pembayaran seratus persen, sangat penting bagi kami, marwah pemerintah desa tetap terjaga melalui dukungan finansial yang utuh," ucapnya.

Dia menyingung soal anggaran Pilkades. Menurutnya, forum menyepakati penggunaan dana cadangan dari pos belanja tidak terduga. 

Skema ini, paparnya, menjamin keberlanjutan regenerasi kepemimpinan di desa pada tahun 2026 mendatang.

​”Strategi dana BTT membuktikan komitmen pemerintah menggelar tahapan Pilkades. Kami sepakat mengikuti prosedur yang sudah disiapkan tersebut,” jelas Khaerul.

​Hasil audiensi yang konkret ini seketika mendinginkan suhu politik di Lombok Timur. Para kepala desa sepakat membatalkan rencana pengerahan massa yang semula akan digelar tengah pekan ini.

​”Kehadiran Sekda membawa jawaban pasti dari Bupati. Maka, agenda aksi pada hari Rabu besok resmi kami batalkan,” tutupnya. (zaa)

Tiga anggota Satpol PP Lotim jadi tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap pendemo

 

OPSINTB.com - Tiga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak kekerasan terhadap pendemo saat aksi demonstrasi jilid pertama yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) pada Selasa 20 Januari 2026 lalu.

Kepala Satpol PP, Salmun Rahman, membenarkan penetapan tersangka anggotanya tersebut. Ia menjelaskan, penetapan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian terhadap sejumlah anggota Satpol PP yang terekam dalam dokumentasi foto saat kejadian.

“Dari tujuh anggota yang dipanggil karena terekam dalam foto, tiga orang dinyatakan memenuhi unsur dugaan tindak kekerasan dan ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Salmun Rahman saat dikonfirmasi, Senin (2/2/2026).

Meski telah berstatus tersangka, Salmun menyebut kasus tersebut telah disepakati untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Kesepakatan perdamaian antara korban dan anggota Satpol PP yang terlibat telah disampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian.

“Korban sudah sepakat untuk berdamai. Kami berharap proses hukum ini bisa diselesaikan melalui restorative justice,” katanya.

Salmun menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan seorang pendemo yang mengaku menjadi korban kekerasan dan melaporkannya ke kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik memanggil tiga anggota Satpol PP untuk dimintai keterangan.

“Memang pada saat demo jilid satu itu terjadi tindak kekerasan terhadap pendemo, dan korban melaporkannya ke polisi. Dari situ anggota kami dipanggil untuk diperiksa,” ujarnya.

Salmun menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi demonstrasi tidak dibenarkan. Ia menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.

Namun demikian, ia juga mengingatkan agar aksi demonstrasi dilakukan secara tertib dan sesuai aturan, tanpa tindakan provokatif yang dapat memicu emosi petugas di lapangan.

“Petugas juga manusia yang punya batas kesabaran. Karena itu, kami berharap semua pihak bisa sama-sama menahan diri,” katanya.

Salmun menambahkan, dalam pengamanan aksi demonstrasi, Satpol PP berada di barisan belakang dan berperan sebagai pendukung kepolisian. 

Ia mengaku telah memberikan teguran dan pembinaan kepada anggota yang terlibat sebagai bentuk sanksi internal.

“Pengalaman dipanggil dan diperiksa di Polres sudah menjadi hukuman moral dan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan serupa,” ujarnya.

Ia memastikan akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan apabila pelanggaran serupa kembali terjadi di kemudian hari.

“Kalau ke depan masih mengulangi, tentu akan kami beri sanksi tegas,” pungkasnya. (zaa)

Ratusan hasil karya SMKN 1 Sikur hipnotis pengunjung CFD Taman Rinjani Selong

 

OPSINTB.com - Suasana car free day (CFD), nampak beda. Biasanya hanya bisa menikmati berbagai macam kuliner hingga permainan anak.

Kali ini, para penikmat hari tanpa kendaraan itu dapat menyaksikan langsung ratusan hasil karya siswa SMK Negeri 1 Sikur melalui Expo One Student One Product (OSOP). Tak plak mencuri perhatian publik, berbagai sorot kamera tertuju ke pertunjukan itu.

Pasalnya sekolah menengah kejuruan ini tak hanya memamerkan produk, melainkan juga diramaikan dengan fashion show busana batik, hasil karya siswa jurusan tata busana SMKN 1 Sikur. 

Kegiatan ini menjadi ajang pembuktian bagi siswa sekolah ini yang mampu menghasilkan produk mandiri yang siap bersaing di pasar.

Busana yang ditampilkan merupakan perpaduan antara batik kekinian dengan sentuhan khas lokal, salah satunya batik dan tenun dari Pulau Maringki yang diolah menjadi karya modern dan bernilai jual tinggi.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad mengatakan, kegiatan Expo OSOP merupakan bagian dari program unggulan sekolah, yakni One Student One Product, yang telah dicanangkan sejak dua tahun lalu.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa mewujudkan program one student one product," ucap Hasbi kepada opsintb.com, Minggu (01/02/2026).

Dia menerangkan, Expo OSOP ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dan menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Kejuruan (UKK). Setelah ini, mulai Senin mereka akan fokus pada pelaksanaan UKK.

Hasbi menjelaskan, dari sekitar 400 siswa kelas XII, terdapat lebih dari 400 produk mandiri yang dipamerkan. Produk tersebut berasal dari seluruh jurusan yang lahir dari ide serta gagasan siswa sendiri, mulai dari tahap perencanaan hingga menjadi produk siap jual.

Menurutnya, keistimewaan kegiatan ini adalah kolaborasi lintas jurusan, khususnya antara siswa tata busana dan tata kecantikan dalam konsep fashion street, yang menampilkan karya siswa berkelas nasional.

“Anak-anak yang tampil ini kelasnya sudah nasional desainernya, bahkan mereka digunakan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional dan pernah tampil sebagai duta di Sarinah,” terangnya.

Pemilihan lokasi di ruang publik, seperti Taman Rinjani Selong yang bertepatan dengan kegiatan car free day, bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar siswa bisa langsung berhadapan dengan pasar dan konsumen.

Pihaknya ingin mempertemukan siswa dengan market secara langsung. Mereka bisa mendapatkan masukan, melihat respons masyarakat, belajar pemasaran, dan bagaimana produk itu benar-benar dijual.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari misi SMK dalam membentuk karakter wirausaha siswa sejak dini, sebagai bekal menghadapi usia produktif dan kebutuhan dunia industri, baik lokal, nasional, hingga internasional.

"Kami ingin melahirkan karakter siswa yang berjiwa wira usaha, dan kami sekolah berkewajiban untuk untuk menyiapkan mereka generasi muda ini untuk pasar industri. Sesuai hajat SMKN 1 Sikur ada tiga pilar yaitu bekerja, melanjutkan dan berwira usaha," paparnya.

SMKN 1 Sikur, imbuhnya, mengajarkan siswa berwirausaha agar anak didiknya bisa mandiri, produktif dan kedepannya bisa menghidupi diri serta keluarganya.

Mereka nantinya, menjadi penggerak ekonomi di masyarakat, itu yang diharapkan. Hasbi juga menyebut, ada 9 program yang terdiri dari ekonomi kreatif dan pariwisata seperti contoh karya Batik dan karya dari kayu.

"Ini produk-produk yang laku di masyarakat, disini juga menampilkan batik harian, batik dinas dengan corak khas batik, dan ada khas batik dari Maringki. Itu kan orang bingung tidak pernah mengenal, sehingga hari ini kita tampilkan serta hasil tenun Maringki," terangnya.

Melalui Expo OSOP ini, Hasbi berharap dapat membangun kepercayaan diri siswa, menanamkan karakter mental wirausaha, serta membuktikan kepada masyarakat bahwa SMKN 1 Sikur mampu sejajar dengan dunia industri dan menjadi penggerak ekonomi di masa depan.

SMK selama ini mungkin tidak mampu bersaing dengan pasar, namun hal itu bisa dibuktikan dapat sejajar dengan industri yang lain. Pihaknya selalu menanamkan karakter mental siswa bahwa mereka bisa bersaing di masyarakat dan memasarkan produknya pada khalayak.

"Semua ini agar mereka memilki kepercayaan diri," tegas Hasbi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, H. Suroto, yang kebetulan hadir dan membeli hasil karya siswa memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan expo OSOP SMKN 1 Sikur ini," ucap Suroto.

Event seperti ini, sebutnya, luar biasa karena membuka peluang baru. Terlebih, kata dia, dilaksanakan saat car free day, di mana masyarakat berkumpul dan bisa langsung melihat serta membeli produk siswa.

Menurut Suroto, kegiatan seperti ini sejalan dengan tujuan SMK untuk menciptakan peluang kerja baru dan menekan angka pengangguran terbuka.

Dengan banyaknya kegiatan seperti ini harapnya, secara bertahap bisa membuka lapangan kerja baru. Minimal produk siswa dilihat, dipromosikan, dan ini bisa menjadi motivasi serta semangat bagi mereka.

Ia berharap SMK lain dapat meniru langkah SMKN 1 Sikur sesuai dengan jurusan masing-masing. Disnakertrans sendiri, lanjutnya, siap mendukung sekolah melalui program magang, pengantar kerja, hingga penyediaan informasi peluang kerja di tingkat daerah, nasional, bahkan luar negeri.

“Ini bisa menjadi model yang luar biasa. Produk-produk yang ditampilkan sangat aplikatif dan bermanfaat di masyarakat. Kegiatan seperti ini jarang dilakukan, dan SMKN 1 Sikur berhasil membuktikan bahwa siswa SMK mampu bersaing,” tutupnya. (zaa)