Baznas Lotim, galang dana kemanusiaan untuk bangun mushola di wilayah terdampak bencana

 

Foto: Ketua Baznas Lotim, H Muhammad Kamli

OPSINTB.com - Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Lalu Muhammad Iqbal serta Bupati Lotim, H Khairul Warisin, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur menginisiasi gerakan kemanusiaan untuk membantu korban bencana di provinsi, yakni Sumatera dan Aceh.

Ketua Baznas Lombok Timur, H Muhammad Kamli mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat Lombok Timur terhadap mereka yang tertimpa musibah diberbagai daerah.

“Atas petunjuk Bapak Bupati dan hasil rapat koordinasi, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil kebijakan untuk menggalang dana kemanusiaan. Pengumpulan dana ini dikoordinasikan langsung oleh Pemda melalui Baznas Lombok Timur,” ucap H Muhammad Kamli, kemarin Selasa (17/12/2025).

Selanjutnya Baznas Lombok Timur bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menggerakkan aksi kemanusiaan tersebut. 

Ketiga lembaga ini, imbuhnya, bersepakat untuk bergerak cepat hingga ke tingkat desa, melibatkan seluruh jaringan organisasi masing-masing.

Dirinya menegaskan, dana yang terkumpul dari infak dan sedekah masyarakat akan disalurkan melalui rekening khusus kemanusiaan Baznas Lombok Timur, yang sebelumnya juga digunakan untuk bantuan ke Palestina dan bencana nasional lainnya.

Menariknya, hasil penggalangan dana ini akan difokuskan untuk membangun mushola di wilayah terdampak bencana. Hal ini berdasarkan kesepakatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Provinsi NTB, yang menilai pembangunan rumah ibadah merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat pascabencana.

“Donasi kemanusiaan ini akan diperuntukkan bagi pembangunan mushola di lokasi-lokasi yang telah diverifikasi oleh tim di lapangan. Insya Allah, tim dari Lombok Timur juga akan diberangkatkan untuk turut membantu proses pembangunan tersebut,” ungkap Kamli.

Ia menambahkan, seluruh proses pengumpulan dan penyaluran dana akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang terkumpul dan penggunaannya.

“Dana ini akan kita terbuka mungkin. Semua masyarakat akan mengetahui berapa jumlah yang terkumpul dan bagaimana penyalurannya untuk kegiatan kemanusiaan,” tutupnya. (zaa)

Kaur Keuangan Desa Gelanggang akui kades gelapkan uang desa

 

OPSINTB.com - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, kepung kantor desa setempat, Kamis (18/12/2025).

Kedatangan puluhan pemuda dan warga itu ditengarai lantaran tak beresnya pengelolaan keuangan desa oleh Kades setempat. Mulai dari hasil sewa tanah, pungutan administrasi, munculnya SPTJM LHP Inspektorat, pemotongan anggaran proyek, ditutupnya ruang publik, hingga penggelapan motor dinas.

Selain itu adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai meresahkan masyarakat. Aksi ini dipicu oleh dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan oknum pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Tak plak membuat warga dan pemuda setempat tersulut emosi. Selain meminta kades di copot, massa membakar gazebo, segel kantor desa, dan mencoret tembok dengan berbagai tulisan.

Kepala Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, tak menemui massa aksi, lantaran tak berada di tempat. Hanya beberapa kepala urusan yang ada di kantor tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Budi Sutono, dalam orasinya menyampaikan, hingga kini tidak ada itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk dugaan penyelewengan  yang telah disampaikan dan disuarakan masyarakat sejak aksi damai bertajuk membangun desa pada 30 April 2025 lalu.

Dia membeberkan sejumlah pelanggaran di antaranya dugaan penggelapan hasil sewa tanah kas desa tahun 2021 hingga 2023. 

"Kepala Desa sebelumnya menyatakan kesanggupan mengembalikan hasil sewa yang digelapkan," terang Budi.

Kesanggupan kades itu tertuang dalam hasil Audit Reguler APIP Inspektorat tahun 2024 dengan nilai temuan sebesar Rp 96.871.467. Namun hingga kini, dana itu dinilai belum jelas dan tuntas.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan penggelapan pungutan desa dari pembuatan surat administrasi seperti surat jual beli dan surat bagi waris sebesar 2,5 persen dari nilai transaksi. Hal itu disebutnya tanpa dasar regulasi dan kejelasan alokasi penggunaan anggaran tersebut.

Pihaknya menuntut penyelesaian SPTJM atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat 2024. Dari total kerugian negara sebesar Rp 96.871.467, baru dikembalikan sekitar Rp 19.882.879, sehingga masih tersisa Rp 76.988.588. 

"Padahal, sesuai ketentuan, pengembalian seharusnya dilakukan maksimal 60 hari sejak LHP diterima," terangnya.

Tak hanya itu, massa juga mengungkap dugaan pemotongan anggaran proyek desa tanpa regulasi yang sah, penggelapan motor dinas kepala desa, ketidakjelasan LPJ serta aset BUMDes lama, hingga sangkaan adanya penutupan ruang publik dan penyusunan APBDes perubahan secara sepihak dengan indikasi memasukkan anggaran fiktif.

"Kami akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu Kaur Keuangan Desa Gelanggang, Mastah, membenarkan adanya penyelewengan dana desa oleh Kades setempat. Semisal kata dia, seperti sewa tanah pecatu yang tidak pernah masuk ke kas desa dari tahun 2023 sampai 2025.

"Karena digunakan oleh kades untuk pribadinya, dia (kades) bilang untuk operasional nya," terang Mastah.

Mastah juga mengakui kepala desa menyelewengkan dana sewa pecatu. Bahkan kades yang menyewakan bukan melalui mekanisme di kantor desa.

"Bener dah itu penyelewengan dana sewa pecatu dan ini yang paling jelas diselewengkan," bebernya.

Dia membeberkan kades selalu meminta persenan dari proyek yang di selenggarakan. Bahkan kata dia, untuk operasional RTLH setiap pencairan diminta setengah persen dalihnya untuk perjalanannya.

Jika dihitung, besarannya sampai sekarang mencapai Rp 44 juta. Anggaran itu, di pinjam namun tak pernah di ganti, dia menyebut bon memiliki bukti berupa kwitansi.

"Kades meminta tergantung besaran proyek," ucapnya.

"Saya mundur sudah dari jabatan saya, saya ndak enak dirumah, karena istri tidak mengijinkan juga kalau seperti ini," imbuhnya. (zaa)

Wujudkan cita-cita Presiden Prabowo, PT Energi Selaparang siap kerjasama dengan Kopdes Merah Putih

 

Foto: Korkab Pengawas Kopdes Merah Putih Lotim Ahmad Yani dan Direktur PT Energi Selaparang Joyo Supeno.

OPSINTB.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih, terus menunjukan progres yang baik. Dengan demikian cita-cita Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan bakal terwujud melalui agenda anyar ini.

Di Lombok Timur, sebanyak 254 Kopdes Merah Putih telah terbentuk. Keberadaannya bakal siap menampung hasil-hasil produksi di Gumi Patuh Karya, salah satunya ialah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) miliki badan usaha milik daerah (BUMD) PT Energi Selaparang merek Asel.

Kerjasama Kopdes dengan PT Energi Selaparang, tentu menjadi salah satu langkah untuk mengamankan program anyar presiden Prabowo Subianto, utamanya menyangkut ketahanan pangan.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pengawas atau PMO Kopdes Merah Putih Lotim, Ahmad Yani mengatakan, menggandeng hasil produksi daerah merupakan salah satu hajat program Prabowo Subianto, soal pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satunya ialah AMDK merek Asel. 

"Kopdes tidak menolak produk luar daerah, tetapi produk dalam daerah menjadi prioritas,'' ucap Ahmad Yani usai koordinasi dengan PT Energi Selaparang, Rabu (17/12/2025).

Dari 254 Kopdes di Lotim, sebutnya, sebanyak 22 Kopdes telah beroperasi, sisanya sedang tahap pembangunan. Tahun 2026 mendatang, ditargetkan semua sudah running. 

Saat ini pihaknya terus melakukan konsultasi dan komunikasi untuk pembangunan Kopdes tersebut, dari soal kepengurusan, pembangunan konstruksi Kopdes, hingga sub bidang usaha yang akan dilaksanakan.

"Kopdes akan memprioritaskan penyediaan hasil produksi UMKM dan hasil produksi BUMD bagi masyarakat desa anggota koperasi," papar Ahmad Yani yang juga owner media opsintb.com.

Sementara itu, Dirut PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, mengaku siap menyediakan berapa pun AMDK yang dibutuhkan oleh Kopdes di Lotim. Pihaknya, saat ini tengah berbenah untuk penyiapan stok AMDK seperti yang diminta oleh Kopdes di Lotim.

''Kami sedang mencoba mempelajari alur atau sistem distribusi AMDK untuk Kopdes tersebut," terang Joyo.

Pihaknya akan berproduksi mengikuti permintaan pasar yang terus melonjak setiap harinya. Terlebih lagi dari segi persaingan pasar masih sangat terbuka di Lotim.

Persiapan itu di antaranya soal mesin produksi dan karyawan, manajemen serta alat produksi lainnya.

Dirinya memandang, pembenahan di internal perusahaan, pada gilirannya nanti akan mampu menyiapkan produksi seperti permintaan pasar.

Hal lainnya, kata Joyo Supeno, PT Energi Selaparang juga saat ini sedang ekspansi pasar ke berbagai kemungkinan yang terbuka bagi pasar. 

''Kopdes merupakan pangsa pasar baru, kita akan koordinasikan dengan agen yang ada di setiap wilayah kerja,'' pungkasnya. (kin)

Sekda Lotim: Penyaluran bansos mengacu DTSEN untuk hindari kecemburuan sosial

 

OPSINTB.com - Data penerima bantuan sosial terus jadi sorotan. Banyak pihak yang menyangsikannya. Pasalnya, data tersebut dinilai tak sesuai di lapangan. Buntutnya bantuan diduga tak tepat sasaran.

Tahun 2025 ini, didapati istilah baru tentang data penerima bantuan sosial yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini pun belum menjadi solusi, pasalnya banyak dari warga merasa dirugikan atas perangkingan pada bank data tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat pasalnya kerap muncul kesan bantuan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. 

"Saya meminta masyarakat memahami bahwa penyaluran bansos telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ucap Ofik, Rabu (17/12/2025).

Dikatakannya, data ini sudah diakui oleh pemerintah pusat. Prosesnya pun berasal dari bawah, mulai dari desa.

Ia menerangkan, DTSN sebelumnya dikenal melalui pendataan desil dalam program penanganan kemiskinan ekstrem. Data tersebut telah digunakan sejak akhir 2024, termasuk dalam program pembagian paket sembako kepada masyarakat miskin ekstrem oleh Bupati Lombok Timur.

“Di Lombok Timur, penerapan ini mulai efektif pada 2025, meskipun Inpres-nya berlaku sejak April 2025,” ujarnya.

Juaini mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Tahun ini, Pemkab Lotim hanya mengalokasikan dana sebesar Rp4 miliar untuk bantuan sosial.

Dengan anggaran tersebut, bantuan disalurkan kepada 15.405 sasaran, berupa paket sembako berisi 10 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, serta tiga bungkus mi instan.

“Pak Bupati mengamanatkan agar bantuan harus ada beras, gula, dan minyak. Tujuannya selain membantu masyarakat miskin ekstrem, juga untuk menambah suplai bahan pokok menjelang akhir tahun, karena biasanya harga-harga mengalami kenaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat miskin ekstrem umumnya didominasi oleh kelompok usia tidak produktif, seperti lanjut usia. Oleh karena itu, mereka menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan.

Terkait distribusi, Juaini menegaskan bahwa kepala desa menjadi ujung tombak penyaluran bantuan. Data penerima sudah berbasis by name by address, sehingga bantuan harus benar-benar diterima oleh orang yang berhak.

“Minimal bantuan diterima di kantor desa. Kalau ada kepala desa yang berinisiatif mengantar langsung ke rumah warga, itu sangat baik. Tapi yang terpenting jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.

Saat ini, jumlah penduduk miskin ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 42 ribu jiwa atau 3,2 persen dari total penduduk. Pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan ekstrem tersebut bisa ditekan hingga nol persen pada 2027, sejalan dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

“Nanti akan diukur lagi pada Maret 2026. Data kemiskinan ini dinamis dan bisa berubah melalui mekanisme musyawarah desa serta pembaruan data dari Dinas Sosial dan program PKH,” terangnya.

Sebagai penutup, Juaini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pada 17 Desember dipilih secara khusus sebagai bagian dari komitmen Lombok Timur mendukung Triple Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni nol kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia.

“Ini bagian dari agenda pertama, menekan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur,” pungkasnya. (zaa)

Baznas Lotim akhiri 2025 penuh berkah, Bupati Iron siap serah puluhan Mahayani

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui Program Rumah Layaka Huni (Mahyani). Saat ini, pembangunan puluhan unit rumah layak huni sedang berjalan di sejumlah kecamatan, ditargetkan tuntas pada tahun 2025.

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi mengatakan, tahap pertama, Baznas Lotim telah merealisasikan pembangunan 25 unit rumah Mahyani yang bersumber dari dana bagi hasil Baznas Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, kegiatan Mahyani sudah berjalan. Dari 25 unit tersebut, masing-masing 5 unit sudah rampung di Kecamatan Terara, Sikur, dan Masbagik," kata Nurul Huda, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/12/2025).

Sementara di Jerowaru, imbuhnya, masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan di Sakra Timur ditargetkan tuntas pada 2025 sesuai kesepakatan dengan Baznas RI.

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan Mahyani berasal dari dana zakat dengan nilai Rp 25 juta per unit. Dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima, melainkan dikelola melalui pola swakelola, mulai dari pembangunan pondasi hingga serah terima kunci.

Selain itu, pada tahun ini Baznas Lombok Timur kembali melanjutkan program Mahyani dengan jumlah unit yang sama, yakni sekitar 25 unit rumah, yang bersumber dari zakat entitas Bank NTB Syariah dengan plafon dan pola pendanaan serupa.

Program ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa kecamatan, di antaranya Terara, Pandan Duri, Sambelia, Pringgasela, dan kecamatan lainnya. 

"Kita sengaja memecah lokasi agar pembangunan Mahyani bisa merata di seluruh wilayah Lombok Timur,” jelasnya.

Nurul Hadi menegaskan, program Mahyani merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Kabupaten Lombok Timur dan Baznas Provinsi NTB, dengan sumber dana zakat lembaga.

Adapun kriteria penerima bantuan adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni dan membutuhkan renovasi berat atau pembangunan ulang.

“Dana Mahyani digunakan dari awal sampai rumah siap ditempati. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala berarti di lapangan, semua berjalan lancar,” tuturnya.

Untuk penyerahan rumah Mahyani, Baznas Lombok Timur menargetkan dilakukan pada tahun 2025. Direncanakan akan diserahkan pada 29 Desember 2025, bertepatan dengan agenda refleksi akhir tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

“Penyerahan nantinya akan dilakukan langsung oleh Bupati kepada para penerima manfaat. Prioritas kita adalah menyelesaikan 25 unit dari dana zakat Bank NTB agar bisa diserahkan pada momen tersebut,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah bantuan rumah Mahyani yang sedang dan akan dikerjakan mencapai sekitar 50 unit, di luar program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30-an unit.

Nurul Hadi juga menyoroti masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Lombok Timur yang diperkirakan mencapai 35 ribu unit, sehingga dibutuhkan pendataan yang akurat dari pemerintah desa sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

“Ke depan, data dari desa sangat penting agar program ini bisa direncanakan secara matang sesuai kemampuan kas dan regulasi yang ada,” ujarnya.

Selain Mahyani, Baznas Lombok Timur juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan gerobak usaha (Kerompa) yang tersebar di berbagai sentra ekonomi, termasuk Terara, Pringgasela, Masbagik, Selong, Suralaga, Sembalun, dan wilayah lainnya.

“Harapannya, melalui program-program ini, perekonomian masyarakat bisa tumbuh dan kehidupan mereka menjadi lebih baik,” pungkasnya. (zaa)