Baznas dan PTKIS di Lotim sepakat galang dana untuk Sumatera dan Aceh

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi bersama pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di wilayah Gumi Patuh Karya. Kumpulnya para petinggi kampus swasta ini guna membahas penggalangan dana membantu korban bencana di wilayah Sumatera, Aceh, dan sekitarnya.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua IV Baznas Lombok Timur, Dr Asbullah Muslim. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh komponen dan unsur perguruan tinggi untuk ikut serta terlibat aktif serta mengambil peran dalam kegiatan penggalangan dana sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap sesama anak bangsa.

“Ini adalah panggilan kemanusiaan. Kita harus bahu-membahu dan saling membantu, terlebih dalam situasi bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh,” ujar Dr Asbullah.

Hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh masing-masing kampus PTKIS di Lotim dan sekitarnya, nantinya akan diserahkan dan disalurkan melalui Baznas Lombok Timur agar pendistribusiannya terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Wakil Ketua IV Baznas Lotim tersebut juga menyampaikan, pihaknya telah membagi tim penggalangan dana di berbagai wilayah Lombok Timur guna memastikan kegiatan berjalan secara terstruktur dan terkoordinir.

"asil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-NTB, di antaranya rencana pembangunan satu masjid di Aceh serta pembentukan Tim Tanggap Bencana di seluruh Baznas kabupaten dan kota se-NTB," kata Dr Asbullah yang juga Rektor Universitas Elkatarie ini.

Sementara itu, Rektor STIT Palapa Nusantara, Dr L Fahri, selaku tuan rumah kegiatan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana penggalangan dana tersebut. Ia menyatakan akan mengerahkan seluruh komponen kampus, termasuk mahasiswa, BEM, DPM, dan Menwa, untuk turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi sekaligus penggalangan dana.

“Kami serius mendukung program ini. Semua unsur kampus akan kami libatkan agar kegiatan penggalangan dana ini berjalan maksimal dan benar-benar memberi manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” tegas Dr Fahri yang juga Dewan Syariah Baznas Lombok Timur.

Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama seluruh pimpinan PTKIS untuk segera memulai gerakan penggalangan dana. 

“Bismillah, hari ini kita mulai bergerak,” tutupnya. (zaa)

Pemkab Lotim ambil langkah strategis dalam upaya jaminan kesehatan bagi masyarakat

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah strategis memperluas serta mengoptimalkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepemahaman penting Pemda Lombok Timur bersama BPJS Kesehatan, di antaranya Rencana Kerja dan Skema Sharing Iuran untuk Tahun 2026 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan mitra, pada Senin (15/12) di Rupatama I Kantor Bupati.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra. Khususnya kepada Ketua Baznas Lombok Timur yang berkomitmen menyiapkan pembiayaan untuk 1.000 peserta JKN dari kalangan kurang mampu.

Apresiasi juga diberikan kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pusat layanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati mengingatkan tantangan ke depan, yakni mempertahankan dan bahkan meningkatkan angka kepesertaan diiringi dengan kualitas pelayanan yang prima. 

"Saya meminta Dinas Sosial untuk memastikan akurasi data sasaran, agar bantuan pembiayaan benar-benar tepat sasaran," tegas H Iron.

Nota kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk sinkronisasi program dan optimalisasi layanan JKN, upaya menjamin lebih banyak warga yang terlindungi oleh sistem kesehatan nasional.

Selain penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Lombok Timur dengan BPJS Kesehatan, penandatanganan juga dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur, Rumah Sakit Islam S Anggoro, Rumah Sakit Islam Namira, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kuncup Bunga.

Kesepakatan ini secara khusus mengatur mekanisme pendaftaran peserta JKN melalui skema sharing iuran. Sebuah rancangan bentuk gotong royong dalam pembayaran iuran JKN. 

Rencana ini dirancang untuk memfasilitasi warga, terutama dari kelompok tidak mampu, agar dapat terdaftar sebagai peserta JKN dengan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, menyatakan kebanggaannya atas komitmen Pemda tersebut. Diprediksi pada akhir 2025, kepesertaan JKN di Lotim akan mencapai 98,8 persen dengan keaktifan peserta sebesar 80,86 persen. 

"Saya yakin capaian ini dapat mengantarkan Lombok Timur meraih UHC Award," ujar Elly.

Dari sisi kontribusi, imbuhnya, iuran dari peserta aktif tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 150 miliar, sedangkan total pembayaran klaim mencapai Rp 427 miliar lebih.

Tantangan tahun 2026, kata Elly, adalah mempertahankan keaktifan peserta minimal di angka 80 persen. Dua lainnya adalah memastikan kecukupan anggaran dan menyediakan layanan yang semakin baik. 

"Saya mengapreasiasi inisiatif Pemda dalam menyandingkan data akurat warga, khususnya dari desil 1 sampai 5, sebagai basis penyaluran bantuan iuran," ucapnya. (red)

Polres Lombok Timur ungkap 11 kasus narkotika dalam Operasi Antik 2025

 

OPSINTB.com - Polres Lombok Timur, berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkotika pada Operasi Antik 2025. Jumlah itu, melebihi target yang ditetapkan sebanyak tiga kasus.

Wakapolres Lombok Timur, Kompol Sidik Pria Mursita, saat konferensi pers di Mapolres Lotim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif membantu upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Gumi Patuh Karya.

"Operasi Antik ini digelar selama 14 hari itu, terhitung sejak 1 hingga 14 Desember 2025," kata Kompol Sidik Pria Mursita, saat pers rilis di Mapolres Lotim, Senin (15/12/2025).

Dia menerangkan awalnya target operasi hanya ditetapkan tiga perkara. Namun Polres Lombok Timur berhasil mengungkap 11 kasus, seluruhnya telah naik ke tahap penyidikan diterbitkan laporan polisi.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 25,27 gram sabu-sabu dan 64,1 gram ganja, serta sejumlah barang pendukung lainnya seperti uang tunai, telepon genggam, korek api, bong, gunting, dan timbangan digital.

"Adapun lokasi pengungkapan yakni perkara tersebar di beberapa kecamatan, yakni Selong, Masbagik, Sakra Barat, Pringgabaya, Aikmel, dan Suralaga," ujarnya.

Kompol Sidik menjelaskan, dari 11 kasus tersebut, sebagian akan diproses melalui mekanisme restorative justice berdasarkan pertimbangan tertentu. Mengenai kategorinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh penyidik yang menangani perkara.

Wakapolres menyebutkan, para tersangka merupakan pemain baru serta pertama kali tertangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar merupakan pengguna, dengan hasil tes urine yang menunjukkan positif narkotika.

Kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, imbuhnya, baik antar daerah maupun ke luar wilayah, pihaknya akan terus dilakukan pengembangan dan dalami.

Seluruh barang bukti yang selanjutnya akan dimusnahkan sesuai prosedur dan petunjuk dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

"Dengan hasil ini, komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah hukumnya," pungkasnya. (zaa)

PPDI Lotim minta transparansi data penerima bansos

 

OPSINTB.com - Ada pihak yang meyakini, meski kiamat kurang dua hari persoalan data sosial bakal terus mengalami carut marut. Hal itu dipandang bukan lantaran ketidak jujuran, namun sumber data yang digunakan.

Karena itu, puluhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Lombok Timur, datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim guna melakukan hearing. 

Buntut dari carut-marut data bantuan sosial (bansos)  yang dinilai tidak transparan, kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Yang tertuduh kata dia, pasti pemerintah desa.

Khususnya yang menyangkut data terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Kesra, hingga bantuan Bantuan Pangan (Bapang).

Ketua PPDI Lombok Timur, Hamzah, menegaskan, hampir seluruh desa mengalami persoalan serupa. Data penerima bansos yang tidak jelas menyebabkan perangkat desa menjadi sasaran kekecewaan masyarakat.

“Kami ini di desa sering dicaci maki, bahkan dihina masyarakat. Padahal data bansos itu tidak sepenuhnya kami tentukan. Wajar kalau masyarakat berprasangka buruk,” ucap Hamzah usai ditemui usai hering, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, ketidakterbukaan data memicu berbagai masalah sosial, termasuk tumpang-tindih dan penerima ganda. Ironisnya, perangkat desa justru menjadi pihak yang paling disalahkan, sementara kewenangan mereka sangat terbatas.

Hamzah menjelaskan, selama ini pemerintah desa hanya sebatas mengusulkan data melalui operator aplikasi, namun tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan penerima. 

Data tersebut kemudian dikolaborasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Regsosek dan Dinas Sosial, lalu dikirim ke pemerintah pusat sebelum akhirnya diturunkan kembali ke desa dalam kondisi sudah final.

“Kami cuma bisa mengusulkan, layak atau tidaknya itu ditentukan di atas. Data yang sudah jadi baru dikirim ke desa,” katanya.

Karena itu, PPDI mendesak agar pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk memverifikasi dan menentukan masyarakat yang benar-benar layak menerima bansos, demi mencegah tumpang-tindih dan penerima ganda.

Selain bansos, persoalan bantuan UMKM juga turut disinggung. Banyak perangkat desa mengaku tidak mengetahui asal-usul data penerima bantuan UMKM yang tiba-tiba diturunkan melalui kecamatan, meskipun proses administrasi seperti surat keterangan usaha memang dikeluarkan oleh desa.

“Tugas kami melayani masyarakat yang mengajukan surat keterangan usaha. Kami tidak tahu surat itu dipakai untuk apa, apakah untuk kredit bank atau bantuan UMKM,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah desa ingin bekerja secara profesional dan objektif. Stigma bahwa desa akan memprioritaskan keluarga atau kerabat dinilai hanya sebatas prasangka.

“Kalau memang masyarakat mampu, jangan dikasih. Kami ingin objektif dan tepat sasaran,” tegas Hamzah.

Dirinya meminta, Pemdes desa dengan OPD teknis agar sistem pendataan bansos ke depan lebih transparan dan melibatkan desa secara aktif.

Dia berharap ke depan pemerintah desa tidak hanya dilibatkan sebatas pengusulan, tetapi juga diberikan peran strategis dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Sebab ia menilai pemerintah desa paling mengetahui kondisi riil masyarakat di wilayahnya.

"Saya berharap kami di desa tidak hanya di libatkan hanya sebatas pengusulan, tetapi kami di berikan dalam penentuan kelayakan penerima bantuan," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Muhammad Holdi, saat hering tak menutup mata terkait persoalan data itu. lantaran itu pihaknya bakal membahas persoalan itu lebih dalam.

"Akan kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah dan OPD terkait untuk menggelar pertemuan lanjutan," ucapnya. (zaa)

549 peserta yudisium IAIH Pancor harus menjadi penerus perjuangan

 

OPSINTB.com - Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor gelar yudisium ke 35. Sebanyak 549 mahasiswa dari tiga fakultas mengikuti kegiatan tersebut. 

Yudisium menjadi penanda berakhirnya studi, sekaligus gerbang awal pengabdian di masyarakat. 

Wakil Rektor I IAIH Pancor, Dr H Abdul Hayyi Akrom, menerangkan yudisium berasal dari bahasa latin judicium yang berarti penentuan atau ketetapan. Gelaran ini, kata dia, bukan sekadar prosesi akademik, melainkan penetapan resmi tanggung jawab intelektual dan moral sebagai sarjana. Di

“Hari ini, saudara-saudari dinyatakan tuntas dan sah menyandang gelar sarjana IAI Hamzanwadi Pancor,” ujarnya, kata Hayyi, Sabtu (13/12/2025).

Dia mengapresiasi para lulusan yang telah menempuh proses akademik selama kurang lebih 4,5 tahun. Gelar sarjana, terangnya, harus diiringi dengan rasa syukur dan komitmen untuk memberi manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Dia menekankan, pentingnya nilai syukur sebagaimana diajarkan oleh ulama besar Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Diantaranya kesadaran bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah SWT, kegembiraan dalam memanfaatkan nikmat untuk ketaatan, serta memperbanyak pujian kepada Allah SWT.

“Sebagai sarjana, saudara-saudari dituntut menghadirkan nilai lebih. Jangan menyamakan diri dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Jadilah teladan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dia mengingatkan, IAIH Pancor merupakan kampus perjuangan yang didirikan oleh pahlawan nasional, Almagfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Menurutnya, keberadaan kampus ini tidak dapat dipisahkan dari spirit perjuangan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).

Kampus ini, imbuhnya, adalah bagian dari instrumen perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Alumni IAIH Pancor harus menjadi penerus perjuangan, bukan perusak.

Menurut Hayyi, ada dua kunci utama kesuksesan yang harus dipegang oleh para lulusan, yakni berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) serta menghargai dan menjaga adab kepada guru.

“Saya tidak pernah menemukan orang sukses yang tidak berbakti kepada orang tuanya dan melupakan gurunya,” pungkasnya.

Ia mendoakan agar ijazah yang diraih para lulusan disertai dengan ilmu yang barokah serta mampu memberi kontribusi nyata bagi agama, masyarakat, dan bangsa.

"Yudisium bukan sekadar prosesi akademik, melainkan penetapan resmi tanggung jawab intelektual dan moral sebagai sarjana," ucap Hayyi. (kin)

Rektor Institut Elkatarie tekankan integrasi budaya dan nilai islam pada 275 peserta yudisium

 

OPSINTB.com - Institut Elkatarie, menggelar yudisium angkatan ke 2 yang berlangsung di GOR Raden Patik, Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 275 mahasiswa dari tujuh program studi yang tersebar di tiga fakultas.

Rektor Institut Elkatarie, Dr Asbullah Muslim menyampaikan, peserta yudisium berasal dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Syariah. 

“Pada yudisium angkatan ke 2 ini, jumlah mahasiswa yang di yudisium sebanyak 275 orang," terangnya.

Mereka tersebar di tiga fakultas, yakni Tarbiyah terdiri dari tiga program studi ialah Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling (BK), serta PGMI.

Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menaungi dua program studi, yaitu Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah. Sementara Fakultas Syariah memiliki dua program studi, yakni Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.

Dr Asbullah menambahkan, para lulusan tersebut akan mengikuti prosesi wisuda yang dijadwalkan pada 29 Desember 2025 mendatang. Wisuda akan dilaksanakan di Grand Madani Hotel yang berlokasi di depan DPRD Udayana. 

"Jumlah wisudawan nantinya sama dengan peserta yudisium," bebernya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan pesan mendalam kepada para alumni. Ia berharap lulusan Institut Elkatarie dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian budaya, pengembangan riset budaya, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang religius tidak hanya dalam tataran teori, tetapi juga dalam praktik dan pengamalan di tengah masyarakat.

“Alumni diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap pendidikan, budaya, dan masyarakat," ujarnya.

Khususnya bagi lulusan PGMI, mereka diharapkan memiliki keterampilan lebih dengan muatan lokal dan kemampuan bermasyarakat. Begitu pula juga berlaku dari program studi lainnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis budaya yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam menjadi distingsi atau ciri khas Institut Elkatarie dibandingkan dengan kampus-kampus lain, baik di Nusa Tenggara Barat maupun di tingkat nasional.

“Ini yang menjadi distingsi kami, yakni distingsi budaya yang terintegrasi dengan nilai keislaman,” pungkasnya. (zaa)