Waduh! temuan double transfer dana bantuan UMKM di Lotim capai Rp 6 Miliar

 

OPSINTB.com - Penyaluran dana bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKKM) di Kabupaten Lombok Timur, menemukan masalah. Disinyalir terjadi double transfer kepada ribuan penerima, nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Hj Baiq Parida, mengetahui hal itu menyatakan mendesak pihak perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk segera menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke Kas Daerah. Sebab terdapat ketidaksinkronan data yang cukup signifikan antara dinas dengan perbankan.

Data dinas, bebernya, menunjukkan angka sebesar Rp 6 Miliar, sementara pihak BRI menyebutkan sekitar Rp 3,5 miliar.  Sehingga ada selisih di sana yang harus pihaknya sandingkan kembali datanya. 

"Yang jelas, akumulasi totalnya mencapai sekitar Rp6 Miliar," ujar Baiq Parida saat memberikan keterangan, Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas kesalahan sistem ini berada di pihak bank penyalur. 

"Jika tidak bisa dikembalikan, ya itu menjadi tanggung jawab bank. Ini pasti akan menjadi temuan (audit), maka kami minta dalam kurun waktu satu minggu ini masalahnya selesai," tegasnya.

Dijelaskan Parida, dalam program ini ada beberapa bank penyalur yang terlibat, antara lain, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Bank BSI dan Sea Bank (melalui BSI). 

Namun, dari sekian banyak penyalur, kendala double transfer yang cukup fantastis sejauh ini, terjadi pada pembayaran BRI. 

"Kami akan terus memantau proses pengembalian dana ini agar tidak menjadi kerugian di kemudian hari,"jelasnya.

Menanggapi itu, Asisten Manager Operasional BRI, Widhi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengakui adanya kendala teknis yang menyebabkan terjadinya pengiriman ganda kepada ribuan data penerima manfaat.

"Kami sudah berhati-hati, namun karena sistem, bisa terjadi indikasi double transfer ini. Kami berkomitmen untuk membantu proses penarikan kembali, bahkan siap bekerja dari jam 6 pagi sampai tengah malam untuk menyisir data satu per satu," ujarnya.

Meskipun kesalahan terletak pada sistem perbankan, Widhi mengingatkan masyarakat yang menerima dana ganda untuk tidak mencairkan atau menggunakan uang yang bukan haknya. Secara hukum, dana yang salah transfer wajib dikembalikan.

"Dana tersebut memang harus kembali karena itu bukan hak mereka. Dari sisi hukum pidana, dana yang diperoleh dari salah transfer itu wajib dikembalikan. Jika tidak, ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat masyarakat yang menerima," pungkasnya. (zaa)

Ribuan guru TK dan PAUD terima insentif, satu orang dihadiahi umroh oleh Bupati Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur menyalurkan insentif bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) non PPPK dan non sertifikasi pada satuan pendidikan TK, PAUD, dan Kelompok Bermain (KB) Tahun 2026. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (21/1/2026).

Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru TK dan PAUD yang telah mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 

Menurutnya, guru TK dan PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi Lombok Timur. Dia menyebut guru teladan itu adalah mereka tenaga pengajar di satuan pendidikan paling dasar itu.

"Jasa para guru yang mengajar dengan ikhlas insyaallah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah,” ucapnya.

Dia mengakui bahwa besaran insentif yang diberikan belum sebanding dengn jasa dan pengorbanan para guru tersebut. Lantaran itu dirinya berpesan agar mereka senantiasa bersabar dan semangat, terus meningkatkan kreativitas dalam mendidik anak-anak usia dini.

"Saya berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat serta menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas mulia di bidang pendidikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, H Muhamad Kamli menyampaikan bahwa total anggaran yang disalurkan pada tahap pertama tahun 2026 mencapai Rp440 juta.

Ia membeberkan bahwa insentif ini bersumber dari dana zakat, infak, dan sodakoh para muzaki yang disalurkan melalui Baznas Kabupaten Lombok Timur.

"Insentif tersebut diberikan kepada 1.434 penerima manfaat yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Terara, Labuhan Haji, Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, dan Jerowaru," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur juga memberikan hadiah umrah kepada salah satu guru PAUD yang telah mengabdi selama 21 tahun, yakni Guru Kasturi dari KB Tulus Ate, Dusun Kembang Kuning, Desa Banjar Sari.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian panjangnya dalam dunia pendidikan anak usia dini.

Acara penyaluran insentif ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, jajaran pengurus Baznas Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Sosial. (zaa)

Pingin menikmati berwisata di tahun 2026? Coba kunjungi Pantai Kahona

 

OPSINTB.com - Gugusan pantai di Lombok Timur, begitu memukau. Melihatnya, hanya bisa berdecak kagum.

Di Lombok Timur bagian selatan misalnya, pesonanya tak kalah eksotis. Keindahannya buat orang ketagihan mengunjunginya. 

Mulai pasir warna pink, putih, pulau kecil yang memukau, hutan mangrove yang membuat betah hingga deretan bebukitan yang sanggup membuat mata terbelalak.

Memaparkan langkah ke lokasi itu hanya menyisakan rindu ingin kembali. Kenangan alamnya, seolah membatu diingatan.

Terbaru alam Lombok Timur selatan kembali menawarkan keindahannya. Orang setempat menyebutnya Pantai Kahona.

Destinasi wisata anyar ini berlokasi di kawasan Teluk Dalam, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Destinasi ini menawarkan pesona alam yang masih asri dengan perpaduan panorama bukit-bukit hijau serta ketenangan perairan Teluk Dalam yang nyaman bagi wisatawan. Mirip seperti Kudasang di Malaysia.

Hijaunya bebukitan, birunya air laut, ombaknya yang tak begitu berisik menjadikan lokasi ini tempat camping ground ternyaman.

Lokasi ini dulunya hanya bisa di akses melalui kawasan wisata pantai pink. Pengunjung hanya bisa menggunakan perahu untuk bisa menikmatinya.

Namun kini, para wisatawan juga bisa mengunjungi destinasi satu ini melalui perjalanan darat. Sebab, infrastruktur ke spot wisata satu ini telah tersedia.

“Selama ini Pantai Kahona belum dikenal luas karena aksesnya yang terbatas. Wisatawan biasanya hanya dapat singgah melalui jalur laut menggunakan perahu dari Pantai Pink,” ungkap H Muhammad Juaini Taofik, usai menikmati keindahan alam Pantai Kahona sekaligus melaunching destinasi wisata itu, Sabtu (17/01/2026).

Sekda Lombok Timur ini, mencoba menelusuri setiap sisirnya. Pasir putih dengan ombaknya yang tenang berpadu dengan bebukitan yang masih asri sepertinya siapa pun akan betah di lokasi itu. 

Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pantai Kahona sebagai salah satu pilihan utama destinasi berlibur. 

Menurutnya, potensi wisata yang dimiliki destinasi itu sangat besar. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurut pria yang karib disapa Ofik ini, Pantai Kahona menawarkan pengalaman wisata yang tenang dengan beragam aktivitas yang dapat dinikmati pengunjung, seperti berenang, memancing, hingga camping. 

Berkat akses jalan hotmik yang kini sudah mantap, surga di Teluk Dalam ini bukan lagi sekadar rahasia. 

Dia memaparkan untuk menuju lokasi ini, jalan sudah mulus. Dari Desa Sekaroh tepatnya di Dusun Pengoros tinggal belok kiri jalan hotmik kira-kira hanya 15 menit.

Pengunjung bisa langsung menjangkau pantai ini. Nikmati perpaduan bukit hijau dan birunya air laut yang masih sangat asri.

Menurutnya, destinasi ini wajib untuk weekend ini. Kehadiran Pantai Kahona sekaligus menambah daftar destinasi pantai indah di wilayah selatan Lombok Timur yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah.

"Pantainya sungguh indah," kagum Ofik. (red)

Bupati Lotim minta UPT PUPR jangan tunggu pihak ketiga tangani kerusakan jalan skala kecil

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, melakukan sidak ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kedatangan orang nomor satu di Lotim itu, memastikan pentingnya optimalisasi peran UPT Peralatan dan Laboratorium di dinas tersebut.

Menurutnya, hal itu penting agar mampu bergerak cepat melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan. Dirinya menilai, kerusakan jalan berskala kecil tidak seharusnya menunggu proses lelang yang memakan waktu lama.

“Misalnya ada jalan panjangnya satu sampai dua kilometer, lalu yang rusak hanya sekitar 50 meter. Masa harus menunggu tahun depan untuk lelang lagi dan menunjuk pemborong hanya untuk 50 meter? Kalau bisa ditangani pemerintah, kenapa tidak UPT saja yang bekerja,” ucap Haerul Warisin, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, UPT harus menjadi unit yang responsif dan memiliki kemampuan teknis serta anggaran yang memadai untuk melakukan perbaikan cepat di lapangan.

Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif tanpa hambatan birokrasi yang panjang. Bupati menyebut bahwa saat ini pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung langkah tersebut.

Bahkan, imbuhnya, terdapat sisa anggaran sekitar Rp21 miliar yang belum ditetapkan prioritas penggunaannya.

“Data teknis nanti bisa ditanyakan ke Pak Kadis PU, karena beliau yang memahami detail percepatan pembangunan. Yang jelas, masih ada sisa anggaran yang bisa kita arahkan untuk kebutuhan prioritas,” tambahnya.

Ia menekankan, UPT yang menangani jalan berbeda dengan lainnya. Sehingga perlu kejelasan pembagian tugas dan kewenangan agar penanganan infrastruktur, terutama jalan rusak, dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap perbaikan infrastruktur tidak lagi terhambat prosedur panjang, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga menyebut, proposal kepala desa, proposal camat ketika masyarakat mana yang meminta jalan mana yang ingin diperbaiki, itu diselesaikan.

"Kan udah membuat proposal, misal jalan yang berhubungan dengan pariwisata, jalan ekonomi kita, misal seperti di kiri kanan jalan ada sawah yang menghasilkan padi, jagung dan lainnya. Kalau jalan yang kira-kira jarang di lalui ya pelan-pelan lah," ucap Iron.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Dewanto, mengatakan pihaknya mengusulkan agar rehabilitasi jalan rusak ringan dapat ditangani secara swakelola oleh dinas, tanpa harus menunggu pihak ketiga melalui proses pengadaan.

“Pemeliharaan jalan rusak ringan yang sifatnya rutin sebenarnya bisa kita tangani sendiri. Kita punya potensi alat dan pekerjaan ini bisa di swakolakan, sehingga tidak harus menunggu proses pengadaan pihak ketiga,” tuturnya

Selain untuk swakelola, alat berat milik Dinas PUPR juga dapat disewakan kepada pihak ketiga maupun masyarakat. Ahmad Dewanto menjelaskan bahwa mekanisme tersebut telah berjalan sejak lama melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Hal ini, paparnya, sudah berjalan lama, termasuk untuk peralatan dan laboratorium.

Tak hanya alat berat, pihaknya juga memiliki laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengujian teknis. Diantaranya uji kuat tekan beton, core aspal, dan berbagai jenis pengujian lainnya yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi di wilayah Lombok Timur.

Meski demikian, Ahmad Dewanto mengakui sebagian besar peralatan yang dimiliki saat ini sudah berusia cukup tua. Alat-alat tersebut rata-rata dibeli pada tahun 2015 atau sekitar 10 tahun lalu, sehingga secara kinerja dinilai sudah kurang efektif.

“Kami sudah mengusulkan kepada Bupati, dan alhamdulillah tahun ini ada pembelian beberapa komponen alat baru untuk menggantikan alat yang kinerjanya sudah tidak optimal,” katanya.

Saat ini, Dinas PUPR Lombok Timur memiliki tiga unit ekskavator, tiga stone wall, satu unit trailer pengangkut, serta satu unit dump truck. Meski jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penambahan secara bertahap.

“Memang belum ideal, tapi secara bertahap akan kami sampaikan kebutuhannya. Tahun depan juga sudah dijanjikan ada penambahan alat baru,” tandas Dewanto. (zaa)

Selian kendala bahan baku, 57 dapur MBG di Lotim belum mengantongi izin

 

OPSINTB.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama DPRD Lombok Timur yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD terkait, mitra, hingga perwakilan SPPG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Satgas MBG, H Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak di NTB. Dari sekitar 400 SPPG di NTB, sebanyak 213 unit berada di Gumi Patuh Karya atau hampir setengahnya.

“Dengan jumlah sebesar itu, wajar jika kepadatan tinggi dan persoalan di lapangan juga banyak. Ini realitas yang harus kita kelola bersama,” ujarnya sata diwawancarai usai Rapat Evaluasi Program MBG di kantor DPRD pada Senin (19/1/2026).

Salah satu kendala utama yang dihadapi, kata Kak Ofik sapaan akrabnya, iyalah kesulitan bahan baku lokal. Menurutnya, pihak SPPG sebenarnya berniat menyerap produk UMKM dan hasil pertanian lokal, namun terkendala standar menu dan selera.

Ia menyebutklan, buah lokal seperti pisang sebenarnya bisa, tapi di lapangan muncul tuntutan harus apel atau anggur. Padahal nilai gizinya bisa setara. Selain itu, persoalan harga komoditas juga menjadi keluhan mitra SPPG. Perbedaan harga di pasar membuat pengadaan bahan baku sering tidak stabil. 

Padahal, menurut Ofik, pendekatan MBG seharusnya menitikberatkan pada nilai gizi, bukan nilai rupiah.

“Kalau di bulan puasa misalnya, UMKM lokal bisa menyediakan kue kering, asal nilai gizinya setara. Ini yang perlu kita dorong bersama OPD teknis,” katanya.

Selanjutnya, papar dia, ialah kendala lain yang tak kalah serius yakni perizinan dapur MBG. Data menunjukkan adanya selisih jumlah dapur yang beroperasi dengan dapur yang telah mengantongi izin lingkungan dan sanitasi.

Data Dinas Kesehatan menyebut baru 156 dapur yang izinnya terbit, sementara di data korwil ada 213. Artinya masih ada dapur yang berjalan tapi belum mengurus izin.

Ia menegaskan, demi keamanan penerima manfaat, dapur MBG seharusnya hanya beroperasi setelah izin sanitasi dan lingkungan terbit.

Ke depan, Satgas MBG Lombok Timur akan diperkuat dengan melibatkan seluruh OPD terkait agar pengawasan, monitoring, dan koordinasi berjalan lebih efektif. 

DPRD juga mendorong agar satgas tidak hanya bersifat administratif, tetapi aktif menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.

“Kunci utamanya adalah komunikasi dan kepatuhan pelaksana, kalau semua bergerak sesuai jenjang komando, persoalan ini bisa kita atasi,” terang Kak Ofik. (zaa)

Pemkab klaim, akuisisi Sunrise Land Lombok sesuai prosedur

 

OPSINTB.com - Akuisisi wisata Sunrise Land Lombok oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, masih menjadi topik hangat. Pengambilalihan itu dirasa janggal oleh sebagian pihak.

Menjadi tanda tanya soal pergantian pengelolaan destinasi itu. Terlebih peristiwa itu berbarengan dengan konflik di Ekowisata Bale Mangrove.

Menanggapi hal itu, Pemkab Lotim melalui Dinas Pariwisata, Widayat, menjelaskan duduk persoalan itu. Menurutnya, akuisisi Sunrise Land Lombok lantaran ide gagasan  pengelola baru lebih baik dari pada yang lama.

"Ada anak negeri juga menawarkan ide lebih bagus sehingga kita uji coba gitu loh, ada ide lebih bagus lagi dan lebih baik nah kita coba dia," kata Widayat, ditemui disela kegiatannya kemarin, Minggu (18/01/2025).

Dikatakannya, dulu sebelum SLL juga menawarkan konsep pariwisata yang bagus dari yang lama. Lalu, datang ide dari pengelola Sunrise Land Lombok, yang dinilai lebih menarik sehingga mereka diberikan untuk mengelola.

Kemudian, kata dia, datang kembali konsep yang baru itu disebutnya sudah terprogram, itu pun pihaknya bakal melakukan evaluasi setiap tiga bulan.

"Jadi aman-aman saja kita santai-santai aja lah jangan terlalu bayak didramatisir bahwa ini politik,"jelasnya

Widayat mengklaim, akuisisi Sunrise Land Lombok itu agar destinasi tersebut lebih maju lagi. Di lain sisi, pengambilalihan itu sudah sesuai dengan prosedur.

Dia menjelaskan, dalam kontrak disebutkan pemerintah daerah boleh mengambil kapan saja jika dibutuhkan. Menurut dia, hal ini sudah menjadi resiko.

Terkait tenaga kerja bebernya, yang lama juga tetap akan digunakan. 

Pihaknya akan melihat, perkembangan pengelolaan yang baru 3 sampai 6 bulan kedepan nya jika tidak baik pihaknya akan melakukan nego ulang. Sebab, kata dia, yang menawarkan kontrak juga adalah orang Dusun Sepolong, Lombok Timur.

"Ini sama-sama Lombok Timur, yang mengelola orang setempat kita juga beri ruang untuk ber eksperimen lah orang punya ide," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Sunrise Land Lombok, Qori Baiyinaturrosy, meminta alternatif lain yakni pemberian masa transisi minimal tiga bulan agar pengelola dapat merapikan aset, menyelesaikan tanggung jawab, serta mengurus nasib para karyawan.

Menurutnya, sebagian aset yang dibangun selama pengelolaan Sunrise Land Lombok memang sejak awal diniatkan sebagai aset sosial, seperti musala dan fasilitas umum lainnya, yang diharapkan dapat menjadi amal jariyah dan tetap dimanfaatkan masyarakat.

“Harapan kami sebenarnya sederhana, hanya meminta perpanjangan kontrak sampai akhir tahun ini sebagai masa transisi. Saya siap membuat kontrak bermaterai dan memastikan tidak akan memperpanjang kontrak lagi setelah itu,” ujarnya. (zaa)