Bupati Iron minta nakes layani pasien dengan senyum, bukan setengah hati

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang ramah dan penuh empati. Khususnya dari tenaga medis seperti dokter dan perawat di seluruh fasilitas kesehatan di Lombok Timur.

Bupati Iron sapaan aktabnya menyebut, senyum dalam pelayanan bukan sekadar sikap, melainkan bentuk ibadah yang bernilai pahala. Menurutnya, profesi dokter dan perawat tidak hanya mendapatkan imbalan materi, tetapi juga pahala besar karena membantu dan merawat masyarakat.

"Kalau dokter melayani dengan senyum, itu ibadah. Sudah merawat orang itu pahala, ditambah lagi dengan sikap yang baik," ucapnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia juga menyoroti masih adanya tenaga kesehatan yang dinilai kurang ramah dalam memberikan pelayanan. Ia mempertanyakan masih adanya sikap judes atau pelayanan yang dilakukan setengah hati kepada masyarakat.

Dia nerharap seluruh tenaga kesehatan, baik yang bertugas di puskesmas, klinik swasta, maupun rumah sakit, dapat memberikan pelayanan terbaik dengan sikap ramah, terutama melalui senyuman.

Ia menjelaskan, sikap ramah dari tenaga medis dapat memberikan efek positif bagi pasien. Bahkan, menurutnya, senyum dari perawat atau dokter dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien.

Walaupun sederhana, senyum itu sangat berarti. Pasien akan merasa lebih nyaman dan cepat sembuh karena pelayanan yang mereka rasakan," katanya.

Ia pun mendorong agar sikap dasar seperti keramahan dan empati ini menjadi bagian dari kebiasaan seluruh tenaga kesehatan, khususnya di tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas.

"Semoga para nakes pada senyum dan ramah tamah kepada pasien, karena bagian dari sedekah juga," pungkasnya. (zaa)

Sidak LPG 3 Kg di Lotim, Tim Satgas temukan praktik curang di lapangan

OPSINTB.com - Tim Satgas LPG Kabupaten Lombok Timur menggelar inspeksi mendadak (sidak) penyalahgunaan gas LPG 3 Kg ke sejumlah pengusaha kandang ayam dan dapur MBG di wilayah Kecamatan Wanasaba pada Sabtu (11/04/2026).

Saat sidak petugas menemukan tumpukan tabung gas tiga kilogram atau gas melon digunakan sebagai pemanas kandang ayam skala besar. Temuan ini memicu respons cepat pemerintah daerah karena dianggap merampas hak masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

​“Kita sudah berkoordinasi dengan para peternak untuk memastikan transisi penggunaan gas dan memberi batas waktu tiga hari,” tegas Sekda Lombok Timur, HM Juaini Taofik.

“Sementara sampi saat ini kami belum temukan penyalahgunaan LPG 3 Kg di dapur MBG. Tapi tetap kita akan pantau secara berkala,” sambungnya.

​Pemerintah menekankan bahwa kehadiran negara bukan untuk mematikan usaha rakyat, melainkan meluruskan jalur distribusi yang menyimpang. Langkah persuasif dikedepankan agar para pengusaha segera beralih ke tabung non-subsidi guna mendukung ketertiban administrasi.

​Juaini Taofik memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk mendata hasil transisi tersebut secara berkala. Satpol PP juga diminta mengawal proses penertiban agar tidak terjadi gesekan horizontal antara petugas dan pemilik usaha peternakan di lapangan.

​Instansi terkait akan memfasilitasi proses penukaran tabung melon milik pengusaha ke tabung ukuran 12 kilogram atau non subsidi melalui kerja sama dengan Pertamina. Skema ini menjadi solusi cerdas agar roda ekonomi peternak tetap berputar tanpa melanggar regulasi.

​Penggunaan gas pada satu kandang ayam pembesaran tercatat sangat tinggi, yakni mencapai 40 hingga 60 tabung per 10 hari. Konsumsi masif ini jelas menyedot jatah masyarakat miskin jika peternak tetap menggunakan tabung bersubsidi secara ilegal.

Penertiban pangkalan nakal dan solusi distribusi LPG subsidi

​Sekda menjelaskan bahwa sikap tegas ini diambil karena penggunaan gas subsidi oleh kalangan mampu sangat mengganggu ketersediaan stok bagi warga miskin. Pemerintah tidak akan membiarkan praktik curang yang merugikan kepentingan publik secara luas.

​

​“Bagi pelaku usaha yang tetap bersikap tidak kooperatif atau ngeyel, dengan terpaksa akan kita lakukan penutupan usaha,” ujar Sekda Juaini Taofik.

​Masalah utama kelangkaan gas di tingkat bawah disinyalir akibat ketidaktepatan sasaran distribusi oleh oknum di rantai pasok. Satgas LPG kini memfokuskan pengawasan pada tingkat pangkalan guna memastikan aliran stok tepat sesuai profil penerima manfaat.

​“Tugas kami adalah mengawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya melalui koordinasi intensif bersama Pertamina,” jelasnya.

​Pemerintah daerah bertindak atas perintah Bupati untuk membersihkan penyalahgunaan wewenang di tingkat pengecer hingga agen. Jika ditemukan pangkalan yang kedapatan bermain mata dengan spekulan, sanksi berat berupa pencabutan izin usaha segera dieksekusi.

​Manajemen stok di pangkalan harus transparan agar tidak memberikan celah bagi pihak yang tidak berhak mengakses bahan bakar bersubsidi. Komitmen ini diharapkan mampu menstabilkan harga dan ketersediaan gas melon di seluruh penjuru daerah secara merata.

​“Pemerintah bukan hanya harus mengetahui masalah, tapi yang terpenting adalah mencari jalan keluar bagi masyarakat,” pungkasnya. (yan) 

Nelayan dan petani Lombok Timur kini terlindungi program jaminan Ketenagakerjaan

 

OPSINTB.com - Kepala BPJamsostek Cabang Lombok Timur, Muhammad Yohan Firmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada ekosistem nelayan dan petani.

Kerja sama tersebut sudah mulai berlaku. Sebanyak 30.108 peserta kini telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di sektor informal, khususnya nelayan dan petani di wilayah Lombok Timur," ucap Kepala BPJamsostek Cabang Lombok Timur, Muhammad Yohan Firmansyah, Jumat (10/04/2026)

Tidak hanya itu, Bupati Lombok Timur juga memperkenalkan inisiatif penyaluran zakat pribadi guna membantu perlindungan bagi guru tidak tetap di madrasah. Sebanyak 1.124 guru telah menerima manfaat dari program tersebut.

Penyaluran zakat ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai zakat terikat, di mana peruntukannya telah ditentukan langsung oleh kepala daerah. 

Skema tersebut memungkinkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih ringan, yakni sebesar Rp 8.400 per bulan per orang.

Kebijakan tersebut sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program ini menyasar pekerja usia produktif mulai dari 17 hingga 65 tahun. Khusus bagi para guru, perlindungan diberikan sejak pertama kali terdaftar dengan mempertimbangkan masa kerja mereka.

Yohan menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk realisasi komitmen sekaligus nazar Bupati Lombok Timur dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. 

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, dan BPJamsostek dapat terus diperkuat guna memperluas cakupan perlindungan sosial di masyarakat.

“Program ini diharapkan menjadi pemantik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di lingkungan sekitar,” pungkasnya. (zaa)

Bupati Lombok Timur resmikan gedung CVCU di RSUD dr R Soedjono Selong

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, meresmikan Gedung Cardiovascular Care Unit (CVCU) di RSUD dr Raden Soedjono Selong pada Jumat pagi (10/04/2026).

Peresmian gedung ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Lombok Timur, khususnya dalam penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD, dr H Anjasmara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa fasilitas CVCU dilengkapi dengan ruang perawatan intensif khusus jantung dan pembuluh darah. 

Gedung ini paparnya, memiliki total kapasitas sekitar 15 tempat tidur, yang terdiri dari 8 tempat tidur ICU dan 7 CVCU.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Daerah (PSD) yang berhasil diselesaikan dalam waktu 90 hari.

"Dengan hadirnya gedung CVCU ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan, pentingnya keberadaan fasilitas ini dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah. 

Ia juga membuka peluang seluas-luasnya bagi para dokter spesialis untuk bergabung dan mengabdi di Lombok Timur, mengingat kebutuhan tenaga medis spesialis yang masih terbatas.

"Kami sangat membutuhkan dokter spesialis. Kehadiran mereka akan melengkapi layanan kesehatan yang ada di Lombok Timur," jelasnya.

Bupati juga menekankan bahwa keberadaan CVCU memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap pihak rumah sakit tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung.

"Manfaatkan gedung ini dengan sebaik-baiknya. Layani pasien dengan baik, berikan pelayanan yang ramah dan penuh senyum,"pesannya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk menghadirkan rumah sakit khusus kanker di masa mendatang sebagai upaya melengkapi fasilitas layanan kesehatan di Lombok Timur. (zaa)

Musrenbang RKPD 2027, tekankan sinkronisasi program dan penguatan investasi

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (9/10/2026) di Ballroom Kantor Bupati.

Kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum penyepakatan prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Mengusung tema "Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan", Musrenbang ini menjadi wadah strategis menuju fase awal kulminasi pembangunan di tahun 2027.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi program daerah dengan provinsi dan pusat, termasuk mengacu pada Asta Cita. 

"Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting," tegasnya.

Bupati menyebut perencanaan harus matang, karena itu Pemda harus menyelaraskan program daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program provinsi dan pusat. Ia mencontohkan program Koprasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. 

Disebutkan di Lombok Timur terdapat 104 Koperasi Merah Putih dan 241 Dapur MBG. 

Menilik sejumlah capaian pada 2025 lalu, bupati mengingatkan tantangan mempertahankan capaian tersebut. 

Salah satu upaya adalah dengan menjaga ketat pendapatan dari Mineral Bukan Logam  dan Batuan (MBLB) serta bergerak cepat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak memasang target peningkatan, bupati berharap capaian pembangunan di daerah ini konsisten.

"RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik," ujar bupati.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan cukup baik. Angka kemiskinan turun signifikan dari 14,51 persen (2024) menjadi 13,53 persen dan laju pertumbuhan ekonomi cukup signifikan mencapai 4,93 persen.

Kondisi tersebut menempatkan Lombok Timur di urutan kedua dari 10 kabupaten/kota di provinsi NTB. Karena itu diyakini capaian di 2027 bisa lebih tinggi lagi.

Sementara, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke 72,35 persen, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Untuk Indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74 serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.

"Untuk kinerja fiskal daerah tercatat Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menandakan fiskal Lombok Timur menguat dan kemampuan daerah meningkat untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heri Agustiadi, menyampaikan RKPD Provinsi mengusung tema "Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan" yang diharapkan bisa diselaraskan dengan RKPD Kabupaten.

Koordinasi antara Pemda Lotim dan provinsi akan terus diintensifkan. Ia juga menegaskan salah satu program unggulan dan menjadi prioritas di provinsi adalah Desa Berdaya guna memastikan potensi ekonomi desa terkelola dengan baik. 

"Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 yang juga selaras dengan RPJMD Provinsi, diharapkan bisa menciptakan fondasi ekonomi riil yang kuat," ucapnya.

Keselarasan dan kesinambungan juga menjadi penekanan Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa perencanaan adalah tahapan penting dan harus sesuai basis data serta dilaksanakan dengan baik.

Para anggota dewan telah menyampaikan pokok pikirannya ke Bappeda melalui SIPD. Dipastikan DPRD akan terus melakukan evaluasi per triwulan.

"RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan," tutup M. Yusri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja OPD dan Kecamatan, serta penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Di samping itu dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap. (zaa)

Bupati Iron ingatkan ASN fokus layani masyarakat, bukan pencitraan di medsos

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal bersama guru dan pegawai lingkup Dikbud di Kecamatan Montong Gading, Rabu (8/4/2026). 

Dalam kesempatan itu orang nomor satu di Lombok Timur ini menegaskan, agar seluruh aparatur pemerintah tetap fokus pada pengabdian kepada masyarakat tanpa terdistraksi oleh dinamika di media sosial. Dia mengingatkan, pentingnya menjaga integritas sesuai sumpah jabatan yang telah diikrarkan. 

Menurutnya, dalam bekerja tidak perlu banyak bicara, tak perlu fitnah. Fokusnya adalah untuk rakyat, bukan untuk pencitraan di media sosial.

"Tugas utama aparatur adalah bekerja nyata untuk rakyat, bukan sekadar membangun citra di media sosial," terang Bupati Iron.

Dirinya mengakui, meskipun sejumlah program unggulan telah berjalan, masih ada persoalan yang belum terselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Kendati demikian, Iron optimistis sisa masa kepemimpinan selama empat tahun ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target pembangunan.

Menanggapi maraknya kritik di media sosial, ia meminta jajaran pemerintah untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari risiko jabatan yang juga dialami oleh semua pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala desa.

Ia menegaskan, kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat, namun aparatur pemerintah harus tetap berfokus pada kerja nyata. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik selama disampaikan secara santun dan tidak menghina.

"Kalau kritik itu membangun, kita harus terbuka dan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi," katanya

Iron juga menyinggung persoalan kelangkaan elpiji yang dua pekan terakhir menjadi isu hangat. Salah satu langkah yang ditempuh dirinya telah bersurat kepada Pertamina untuk menambah kuota gas di Lombok Timur.

Dia memberi warning kepada oknum yang menimbun atau menjual barang subsidi di atas harga resmi agar tidak melakukan pelanggaran.

"Menjual barang subsidi di atas harga jual bisa kena sanksi. Saya minta masyarakat tidak menumpuk gas dan menggunakan sesuai kebutuhan," ucapnya

Sementara itu, Camat Montong Gading, Arpin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran bupati itu yang dinilai memberikan motivasi bagi jajaran pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Ia juga melaporkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk masalah balap liar, telah berhasil ditangani melalui pembinaan kepada para pelaku.

"Anak-anak tersebut kini sudah kembali ke aktivitas positif sebagai siswa," ujarnya.

Selain itu, Arpin memaparkan sejumlah progres pembangunan di wilayahnya, seperti rehabilitasi jalan sepanjang dua kilometer yang dimulai sejak akhir Desember, serta perbaikan akses jalan pascabencana yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Acara silaturahmi dan halal bihalal yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Montong Gading tersebut turut dihadiri berbagai unsur, termasuk perwakilan Dikbud, staf khusus bupati, tokoh agama, Forkopimcam, PGRI Kabupaten Lombok Timur, para kepala desa, pengawas, kepala sekolah, serta guru dan pegawai di lingkungan Dikbud Kecamatan Montong Gading. (zaa)