H Iron terima paspor, bertanda Imigrasi Lotim resmi beroperasi

 

OPSINTB.com - Kantor Imigrasi kelas non TPI Lombok Timur resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan terbitnya paspor Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin. 

Paspor tersebut diserahkan langsung kepada bupati saat kunjungannya ke kantor imigrasi setempat pada Selasa (24/2/2026).

Bupati Haerul Warisin mengaku bersyukur dan bangga atas terealisasinya keberadaan Kantor Imigrasi yang telah diperjuangkan sejak awal masa jabatannya. 

Ia menilai hadirnya kantor tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan terbaik bagi masyarakat.

"Ini adalah satu bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat Lombok Timur," kata H Iron usai menerima paspor.

Kehadiran itu, tentu untuk memberikan pelayanan dekat, terbaik dan cepat. Terutama menyangkut kebutuhan masyarakat khususnya soal dengan keimigrasian.

"Baik pengurusan paspor, izin tinggal bagi warga negara asing, maupun urusan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Lombok Timur, Iqbal Rifai menyampaikan, penyerahan paspor pertama kepada Bupati merupakan bentuk apresiasi atas dukungan dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan berdirinya kantor tersebut.

"Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur hadir sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan keimigrasian,"katanya

Iqbal menyebut, Pihaknya akan berkomitmen memberikan layanan yang profesional dan humanis guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain melayani pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI), kantor ini juga memberikan layanan izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing (WNA).

Tak hanya itu kata Iqbal, pihaknya akan membentuk pula tim pengawasan WNA yang mencakup dua wilayah kerja, yakni Lombok Timur dan Lombok Utara (KLU).

"Kita akan membentuk tim pengawasan WNA di Lombok Timur dan Lombok Utara," pungkasnya. (zaa)

Tangani banjir di Dusun Sungkun, Bupati Lombok Timur berencana bikin waduk dan relokasi warga

 

OPSINTB.com - Banjir di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, telah merendam pemukiman warga selama dua pekan. Melihat kondisi itu, Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, tidak tinggal diam, air dibuang dengan cara dipompa.

Selain itu, orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini berencana membangun waduk besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

"Banjir kali ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,"ucap Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, kepada opsintb.com, Sabtu (21/2/2026).

Bupati menjelaskan, ketinggian air mencapai lebih dari 60 sentimeter dan telah mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan.

Diakuinya, lokasi itu menjadi langganan banjir tiap tahunnya, tetapi tidak pernah setinggi sekarang. Dirinya menduga hal ini lantaran intensitas hujan buntutnya kondisinya semakin parah.

Akibat banjir yang tak kunjung surut selama lebih dari dua minggu, pemerintah daerah telah mengevakuasi warga ke sejumlah lokasi pengungsian. 

Untuk penanganan lebih lanjut, Bupati Haerul mengaku telah berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan berjanji akan kembali mengunjungi lokasi guna memastikan langkah tindak lanjut.

"Salah satu solusi kita akan rencanakan membangun waduk berukuran besar dan cukup dalam di kawasan tersebut. Waduk tersebut nantinya diharapkan mampu menampung debit air saat musim hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir di masa mendatang," jelasnya.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir kata Bupati, waduk ini juga direncanakan dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan saat musim penghujan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berencana merelokasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman. Opsi lahan milik pemerintah daerah tengah disiapkan sebagai tempat relokasi. 

"Jika diperlukan, pemerintah akan mencarikan lahan tambahan untuk memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman," ujarnya.

"Saaya berharap langkah ini dapat menjadi solusi permanen atas persoalan banjir yang selama ini meresahkan masyarakat," pungkasnya. (zaa)

Tercatat 95 ribu warga Lombok Timur dinonaktifkan dari BPJS PBI

 

OPSINTB.com - Sebanyak 95 ribu lok warga Kabupaten Lombok Timur dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Penonaktifan ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah menjelaskan, total masyarakat yang ditanggung melalui program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di Lombok Timur mencapai 282.652 jiwa.

Periode Agustus hingga Desember 2025, tercatat 33.354 jiwa mengalami penonaktifan. Selanjutnya bulan Januari 2026, sebanyak 61.871 peserta PBI dinonaktifkan akibat perubahan status ekonomi dari desil lima ke desil enam.  

"Jika ditotal, jumlah warga terdampak penonaktifan mencapai sekitar 95 ribu jiwa," ucap Siti Aminah, Kamis (19/2/2026).

Menurut Siti Aminah, pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti kebijakan tersebut. 

Dinas Sosial, imbuhnya, telah bersurat ke pemerintah desa dan kelurahan, serta berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Proses reaktivasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu, tergantung jadwal pemutakhiran data dari pusat.

"Penonaktifan kepesertaan ini terjadi akibat perubahan status ekonomi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional," terangnya.

Kenaikan desil dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kepemilikan aset tanah, keterkaitan data perbankan, hingga penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk aktivitas kredit atau pinjaman daring.

Pasien dengan kondisi khusus seperti yang menjalani cuci darah rutin, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan selama proses administrasi berlangsung.

Kebijakan pemerintah pusat yang menyebutkan sekitar 105 ribu peserta secara nasional tetap dibayarkan iurannya selama tiga bulan.

"Dinas Sosial Lombok Timur masih menunggu kepastian jumlah warga daerah yang termasuk dalam kategori tersebut," pungkasnya. (zaa)

Dinsos Lombok Timur jamin tindak lanjuti semua laporan dari warga

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, memastikan setiap laporan masyarakat yang masuk berkaitan dengan kondisi sosial bakal sesegera mungkin ditindak lanjuti. Termasuk prihal kemiskinan ekstrem dan rumah tidak layak huni.

Selama ini, kata dia, tidak ada laporan dari masyarakat atau pemerintah desa, lantaran itu pihaknya tak dapat melakukan tindakan. Dia memastikan dirinya begitu laporan diterima, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pilar sosial di tingkat desa, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk melakukan asesmen.

“Kalau tidak ada laporan dari masyarakat, kami tidak bisa menindaklanjuti. Tapi begitu ada laporan, kami langsung berkoordinasi dengan pihak, kami di desa seperti PKH, untuk melakukan assessment," ucap Siti Aminah, Kamis (19/2/2026).

Terkait itu, pihaknya bekerja sama dengan desa yang mengusulkan, lalu kami menindaklanjuti melalui operator desa untuk melakukan pengentrian dan pemutakhiran data.

Ia mencontohkan adanya laporan dari warga di Kecamatan Suela yang langsung ditindaklanjuti setelah menerima informasi dari bawah. Dinas Sosial bersama pemerintah desa bersinergi dalam proses verifikasi dan pembaruan data penerima bantuan.

Terkait masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, Siti Aminah mempersilakan warga untuk menyampaikan langsung ke pemerintah desa atau operator desa. 

Warga juga dapat melapor langsung ke Dinas Sosial dengan membawa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dilakukan pengecekan posisi desil dan riwayat bantuan yang pernah diterima.

“Kami tetap melakukan koordinasi dengan desa, karena desa yang lebih tahu kondisi masyarakatnya. Mereka yang paling dekat dengan warga dan memahami situasi di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait rumah tidak layak huni, ia menyebut proses penanganannya melibatkan dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemerintah desa terlebih dahulu akan mengecek status kepemilikan tanah. Jika status tanah jelas, maka dapat diajukan ke OPD yang menangani program perbaikan rumah.

Berdasarkan data dalam sistem yang mengacu pada pembaruan berbasis data BPS, saat ini terdapat lebih dari 84 ribu warga Lombok Timur yang masuk kategori miskin ekstrem. 

Namun, Siti Aminah menegaskan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran.

“Data kemiskinan sangat dinamis. Bisa berubah sesuai pembaruan di sistem,” pungkasnya. (zaa)

Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat beri kode periode terakhir pimpin partai

 

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur menggelar Musyawarah Anak Cabang di Gedung Wanita Selong, Sabtu (14/2/2026). Tak sekadar forum organisasi, musyawarah ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus meneguhkan komitmen para kader untuk terus menempel erat pada rakyat.

Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Lombok Timur tersebut dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, dengan rangkaian sakral dan menggugah. Kirab panji partai, hening cipta yang dipimpin Ahmad Amrullah Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lotim, suasana gegap gempita kader, hingga pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Nuansa ideologis terasa kuat, seolah mengajak seluruh kader senantiasa menengok kembali akar perjuangan partai.

Sebanyak 777 peserta hadir memenuhi arena Musancab, terdiri dari pengurus PAC dan ranting se-Lombok Timur, termasuk ketua PAC lama dan baru yang akan dilantik. Kehadiran penuh kader ini menandakan kesiapan struktur partai besutan Prof. Hj. Megawati Soekarno Putri ini hingga ke akar rumput. Tak lupa hadir pula pengurus inti DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lombok Timur, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Lombok Timur dari PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya mengungkapkan, Musancab ini merupakan momentum kebangkitan dan introspeksi bersama.

“Kita harus jujur melihat diri sendiri. Ini saatnya bangkit, memperbaiki struktur partai dari atas sampai ranting. Kita tidak ingin PDI Perjuangan dianggap tidak ada,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Lombok Timur memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI Perjuangan di NTB. “Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya,” ujarnya, disambut pekikan siap dari para kader.

Semangat para kader semakin membara saat Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menyampaikan arahan. Anggota DPR RI empat periode ini memberi kejutan kepada para kader dengan secara khusus mengundang para pejuang partai era 1980-an, sebuah masa ketika PDI Perjuangan berjuang keras di bawah tekanan rezim otoriter Orde Baru dan berhasil meraih enam kursi DPRD di Lombok Timur.

Hanya saja, partai ini kemudian didzolimi, karena haknya untuk mendapat kursi pimpinan DPRD ditelikung penguasa. Kursi Pimpinan DPRD Lombok Timur justru dialihkan penguasa ke Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memiliki lima kursi. Sejak saat itu, perlawanan kader-kader Banteng di Lombok Timur pada pemerintahan Orde Baru kian trengginas. Fraksi PDI Perjuangan selalu menyatakan Minderheit Nota pada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menelikung rakyat.

Rachmat menegaskan, kehadiran para pejuang partai tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan pengingat nilai dasar perjuangan. Para pejuang partai itu kata dia, bukan cerita masa lalu, mereka adalah fondasi partai. Di masa sulit, mereka tidak menyerah.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan bahwa partai besar tidak boleh tercerabut dari sejarahnya. Nilai keberanian, militansi, dan keberpihakan pada rakyat yang diwariskan para pejuang lama harus menjadi pedoman kader hari ini.

“Dari daerah inilah perlawanan itu dibangun. Kita pernah enam kursi, di masa yang tidak mudah. Sekarang tinggal tiga, tapi jangan pernah merasa kecil. Dari tiga kita bisa kembali ke enam,” ujar Rachmat dengan suara bergetar penuh semangat.

Ia mengingatkan kejayaan masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke masyarakat.

“Jangan hanya pandai bicara di forum. Temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat,” tegasnya.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemberdayaan PAC dan ranting sebagai mesin utama gerakan partai. Ia bahkan meminta pengurus berdiri dan diabsen satu per satu, sebagai simbol kesiapan struktur menghadapi tantangan politik ke depan.

Tak kalah penting, ia menyoroti generasi muda sebagai harapan baru. Pemilu 2029 disebutnya sebagai momentum kebangkitan anak muda di PDI Perjuangan.

“Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal,” katanya, disambut tepuk tangan panjang peserta Musancab.

Musancab PDI Perjuangan Lombok Timur ini merupakan agenda lima tahunan sesuai amanat kongres partai. Lebih dari itu, Musancab menjadi titik awal konsolidasi, menyatukan kembali ingatan sejarah, dan menyalakan api perjuangan kader untuk mengembalikan kejayaan partai dengan satu pesan utama, kembali ke rakyat, bersama rakyat.

*Kode Periode Terakhir*

Dalam arahannya, Rachmat Hidayat juga menyampaikan pernyataan penting yang menjadi kode bahwa dirinya mungkin akan menjalani periode terakhir sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Ia menegaskan akan memanfaatkan sisa masa kepemimpinannya untuk turun langsung ke lapangan. Menyambangi masyarakat di setiap kecamatan di Lombok Timur dan juga di Pulau Lombok.

“Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat,” tegasnya.

Rachmat belum lama dikukuhkan kembali memangku amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Politisi lintas zaman ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinan pada 2030. Ia tercatat tanpa jeda berkhidmat memimpin PDI Perjuangan NTB semenjak tahun 2000 silam.

Karena itu, Rachmat mengaku sangat bangga melihat komposisi peserta Musancab yang didominasi kader muda, khususnya dari Lombok Timur. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh partai berjalan dan harus terus diperkuat.

Rachmat menekankan bahwa kader muda tidak cukup hanya hadir secara jumlah, tetapi harus ditempa melalui kerja nyata di PAC dan ranting, dengan satu prinsip utama yakni menempel di rakyat, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat.

Itu sebabnya, mendapati semangat membara para kader-kader muda di hadapannya, Rachmat tak ragu bahwa sudah saatnya dirinya menegaskan kepemimpinan transisional yang sadar regenerasi, memastikan estafet partai tidak putus dan kader muda siap mengambil peran.

Langkah Rachmat yang menghadiran pejuang senior juga menjadi upaya mengikat memori kolektif partai, agar kader muda tidak tercerabut dari nilai ideologis dan sejarah perjuangan. Sebab, tanpa fondasi ini, regenerasi berisiko menjadi sekadar pergantian usia, bukan kesinambungan nilai. (red)

Sebulan ambruk, jembatan penghubung Pringgasela dan Masbagik belum diperbaiki

 

OPSINTB.com - Sudah masuk satu bulan jembatan penghubung antara Desa Benteng Selatan, Kecamatan Masbagik, dan Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang ambruk pada Sabtu malam (10/1/2026) lalu, tak kunjung diperbaiki. Tak plak kondisi itu dikeluhkan warga setempat karena aktivitas sehari-hari masih terganggu. 

Salah seorang warga, Indari mengatakan jembatan tersebut roboh pada 11 Januari 2026. Hingga kini, belum ada tanda-tanda perbaikan lanjutan dari pihak terkait.

“Sudah sebulan lebih tapi tidak kunjung diperbaiki. Kalau mau ke pasar atau mengantar anak sekolah harus memutar sekitar dua kilometer,” ucapnya saat ditemui, Jumat (12/2/2026).

Indari mengungkapkan, sekitar dua minggu lalu sempat didatangkan alat berat ke lokasi, namun hingga saat ini pengerjaan tidak dilanjutkan tanpa penjelasan yang jelas. 

Jembatan darurat dari bambu yang sempat dibuat warga justru dibongkar karena mengira perbaikan akan segera dilakukan.

“Kalau tidak salah dua minggu lalu alat berat datang, tapi entah kenapa tidak dilanjutkan lagi pengerjaannya,” tuturnya

Keluhan serupa disampaikan Vira. Ia mengatakan ketiadaan jembatan membuat warga harus menggunakan jalur alternatif yang kondisinya rusak parah dan berlubang.

“Biasanya muter lewat jalan lain, tapi jalannya rusak parah, banyak bebatuan dan berlubang,” terangnya.

Tak hanya menghambat mobilitas warga, putusnya jembatan juga berdampak pada distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Azwar, salah satu pemilik dapur penyedia MBG di kawasan tersebut, mengaku kesulitan menyalurkan makanan ke penerima manfaat yang berada di seberang jembatan, terutama saat musim hujan.

“Kalau musim hujan seperti sekarang, jalan alternatif jadi licin. Mobil pendistribusian kadang kesulitan mengantar menu MBG ke seberang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Ahmad Dewanto, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi NTB terkait penanganan jembatan tersebut.

“Kami masih menunggu dari PUPR Provinsi karena pengerjaannya dari sana. Untuk alat berat itu kami belum tahu. Besok saya turun cek ke lokasi,” ujarnya. (zaa)