Musrenbang RKPD 2027, tekankan sinkronisasi program dan penguatan investasi

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (9/10/2026) di Ballroom Kantor Bupati.

Kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum penyepakatan prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, hingga penyelarasan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Mengusung tema "Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan", Musrenbang ini menjadi wadah strategis menuju fase awal kulminasi pembangunan di tahun 2027.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi program daerah dengan provinsi dan pusat, termasuk mengacu pada Asta Cita. 

"Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting," tegasnya.

Bupati menyebut perencanaan harus matang, karena itu Pemda harus menyelaraskan program daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program provinsi dan pusat. Ia mencontohkan program Koprasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. 

Disebutkan di Lombok Timur terdapat 104 Koperasi Merah Putih dan 241 Dapur MBG. 

Menilik sejumlah capaian pada 2025 lalu, bupati mengingatkan tantangan mempertahankan capaian tersebut. 

Salah satu upaya adalah dengan menjaga ketat pendapatan dari Mineral Bukan Logam  dan Batuan (MBLB) serta bergerak cepat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak memasang target peningkatan, bupati berharap capaian pembangunan di daerah ini konsisten.

"RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sesuai dengan Makmur Mendunia. Terus bekerja untuk membangun dan memajukan Lombok Timur yang lebih baik," ujar bupati.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan cukup baik. Angka kemiskinan turun signifikan dari 14,51 persen (2024) menjadi 13,53 persen dan laju pertumbuhan ekonomi cukup signifikan mencapai 4,93 persen.

Kondisi tersebut menempatkan Lombok Timur di urutan kedua dari 10 kabupaten/kota di provinsi NTB. Karena itu diyakini capaian di 2027 bisa lebih tinggi lagi.

Sementara, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke 72,35 persen, dengan usia harapan hidup 72,29 tahun. Untuk Indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74 serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.

"Untuk kinerja fiskal daerah tercatat Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, menandakan fiskal Lombok Timur menguat dan kemampuan daerah meningkat untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama Bappeda Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heri Agustiadi, menyampaikan RKPD Provinsi mengusung tema "Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan" yang diharapkan bisa diselaraskan dengan RKPD Kabupaten.

Koordinasi antara Pemda Lotim dan provinsi akan terus diintensifkan. Ia juga menegaskan salah satu program unggulan dan menjadi prioritas di provinsi adalah Desa Berdaya guna memastikan potensi ekonomi desa terkelola dengan baik. 

"Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 yang juga selaras dengan RPJMD Provinsi, diharapkan bisa menciptakan fondasi ekonomi riil yang kuat," ucapnya.

Keselarasan dan kesinambungan juga menjadi penekanan Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa perencanaan adalah tahapan penting dan harus sesuai basis data serta dilaksanakan dengan baik.

Para anggota dewan telah menyampaikan pokok pikirannya ke Bappeda melalui SIPD. Dipastikan DPRD akan terus melakukan evaluasi per triwulan.

"RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD Provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan," tutup M. Yusri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja OPD dan Kecamatan, serta penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Di samping itu dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan Guru Tidak Tetap. (zaa)

Bupati Iron ingatkan ASN fokus layani masyarakat, bukan pencitraan di medsos

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal bersama guru dan pegawai lingkup Dikbud di Kecamatan Montong Gading, Rabu (8/4/2026). 

Dalam kesempatan itu orang nomor satu di Lombok Timur ini menegaskan, agar seluruh aparatur pemerintah tetap fokus pada pengabdian kepada masyarakat tanpa terdistraksi oleh dinamika di media sosial. Dia mengingatkan, pentingnya menjaga integritas sesuai sumpah jabatan yang telah diikrarkan. 

Menurutnya, dalam bekerja tidak perlu banyak bicara, tak perlu fitnah. Fokusnya adalah untuk rakyat, bukan untuk pencitraan di media sosial.

"Tugas utama aparatur adalah bekerja nyata untuk rakyat, bukan sekadar membangun citra di media sosial," terang Bupati Iron.

Dirinya mengakui, meskipun sejumlah program unggulan telah berjalan, masih ada persoalan yang belum terselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Kendati demikian, Iron optimistis sisa masa kepemimpinan selama empat tahun ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai target pembangunan.

Menanggapi maraknya kritik di media sosial, ia meminta jajaran pemerintah untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari risiko jabatan yang juga dialami oleh semua pemimpin, mulai dari presiden hingga kepala desa.

Ia menegaskan, kebebasan berpendapat merupakan hak masyarakat, namun aparatur pemerintah harus tetap berfokus pada kerja nyata. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik selama disampaikan secara santun dan tidak menghina.

"Kalau kritik itu membangun, kita harus terbuka dan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi," katanya

Iron juga menyinggung persoalan kelangkaan elpiji yang dua pekan terakhir menjadi isu hangat. Salah satu langkah yang ditempuh dirinya telah bersurat kepada Pertamina untuk menambah kuota gas di Lombok Timur.

Dia memberi warning kepada oknum yang menimbun atau menjual barang subsidi di atas harga resmi agar tidak melakukan pelanggaran.

"Menjual barang subsidi di atas harga jual bisa kena sanksi. Saya minta masyarakat tidak menumpuk gas dan menggunakan sesuai kebutuhan," ucapnya

Sementara itu, Camat Montong Gading, Arpin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran bupati itu yang dinilai memberikan motivasi bagi jajaran pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Ia juga melaporkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk masalah balap liar, telah berhasil ditangani melalui pembinaan kepada para pelaku.

"Anak-anak tersebut kini sudah kembali ke aktivitas positif sebagai siswa," ujarnya.

Selain itu, Arpin memaparkan sejumlah progres pembangunan di wilayahnya, seperti rehabilitasi jalan sepanjang dua kilometer yang dimulai sejak akhir Desember, serta perbaikan akses jalan pascabencana yang kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Acara silaturahmi dan halal bihalal yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Montong Gading tersebut turut dihadiri berbagai unsur, termasuk perwakilan Dikbud, staf khusus bupati, tokoh agama, Forkopimcam, PGRI Kabupaten Lombok Timur, para kepala desa, pengawas, kepala sekolah, serta guru dan pegawai di lingkungan Dikbud Kecamatan Montong Gading. (zaa)

Lakpesdam PBNU bersama KP2MI dan GIZ Jerman, gelar pelatihan keterampilan usaha mikro bagi purna PMI di Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU) bekerja sama dengan KP2MI serta didukung oleh GIZ Jerman, menggelar Pelatihan Keterampilan Usaha Mikro bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan perdana ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, pada Rabu (8/4/2026), dan akan disusul oleh empat desa dampingan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK). Tujuannya untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga PMI dan purna PMI melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Koordinator Tim Lokal Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan manajerial dalam berwirausaha. Sekaligus membuka akses terhadap permodalan berbasis digital.

Selain itu, pelatihan keterampilan usaha mikro ini dilaksanakan guna membekali keluarga PMI dan purna PMI agar lebih produktif mengelola remitansi dengan merintis usaha.

"Sehingga membentuk komunitas usaha di desa yang mampu mengakses permodalan digital," ucapnya.

Dia berharap program ini tidak hanya melahirkan individu yang terampil dalam berbisnis, tetapi juga mendorong terbentuknya kelompok usaha komunitas yang solid melalui sinergi lintas sektor.

Selain itu, purna PMI juga didorong untuk menyusun rencana bisnis yang berkelanjutan serta menjadi motor penggerak ekonomi sirkular ditingkat desa.

Selama kegiatan berlangsung, peserta difasilitasi oleh praktisi ekonomi dan profesional di bidang bisnis. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jejaring (networking) serta meningkatkan kemampuan pemasaran digital (digital marketing) agar produk mereka mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, peserta yang telah memiliki rintisan usaha juga didorong untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) sebagai langkah strategis dalam mendukung program pemerintah.

Ia menambahkan, kegiatan serupa juga ditargetkan menyasar lima desa di wilayah Lombok Timur.

"Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran komunitas usaha dalam mendukung pemberdayaan UMKM di desa, khususnya bagi para purna PMI," jelas Abdul Qadir.

Sementara itu, Sekretaris Desa Jenggik Utara, Ahmad Sofian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada LAKPESDAM PBNU yang telah memilih desanya sebagai lokasi pilot project.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini. Di tengah keterbatasan dana desa akibat kebijakan dari pusat, kegiatan pemberdayaan seperti ini sangat membantu pengembangan UMKM di Desa Jenggik Utara," ungkapnya.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada tahap pelatihan saja, tetapi terus berlanjut hingga para pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kedepan, pemerintah desa juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan agar hasil pelatihan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Harapan kami, materi yang diperoleh hari ini bisa langsung diterapkan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara umum, mengingat banyaknya warga Jenggik Utara yang merupakan purna PMI," pungkas Sofian. (zaa)

Hanya untuk mendapatkan tabung melon, warga rela menunggu berjam-jam di bawah trik matahari

 

OPSINTB.com - Ratusan warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, rela menunggu di bawah trik matahari hanya untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilo gram dalam operasi pasar yang digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang digelar di halaman kantor desa setempat, Selasa (7/4/2026).

Kelangkaan gas bersubsidi yang berlangsung sejak beberapa waktu terakhir membuat masyarakat harus antre sejak pagi hari.

Sejumlah warga bahkan mengaku sudah datang sejak pukul 08.00 Wita untuk mendapatkan gas melon tersebut. Kelangkaan ini disebut telah terjadi sejak bulan puasa dan hingga kini belum sepenuhnya teratasi.

Salah seorang warga, Halimatussakdiah mengungkapkan, kelangkaan LPG 3 kg sudah dirasakan sejak bulan puasa. Ia mengaku kesulitan mendapatkan gas meskipun telah berkeliling ke berbagai tempat. Termasuk mencari hingga di luar kecamatan, namun tidak kunjung mendapati tabung melon tersebut.  

"Kami sudah lama tidak punya gas. Sudah cari ke mana-mana, ke kios kecil, ke pangkalan, tapi kebanyakan kosong," ucapnya saat ditemui ditengah antriannya.

Ia menjelaskan, jika pun tersedia di kios kecil, harga yang ditawarkan jauh di atas harga normal. Dia menceritakan, biasanya dia mendapatkan seharga Rp 22 ribu. 

Di pangkalan pun dirinya harus mengantri dalam waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini, terangnya, memaksa sebagian warga kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. 

"Kalau tidak ada gas, ya terpaksa pakai kayu," ucapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga Desa Pengadangan lainnya, Sahurun. Dia menilai kondisi kelangkaan gas saat ini sangat menyiksa masyarakat kecil, karena tak hanya sulit didapati tapi juga harganya yang begitu tinggi. 

Di pengecer, paparnya, harganya bisa sampai Rp24 ribu sampai Rp25 ribu. 

"Apalagi saat bulan puasa, makin sulit didapat," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat bahkan harus berebut untuk mendapatkan gas ketika stok masuk. Tidak jarang warga harus datang pukul lima pagi hari, atau mendaftar lebih dulu agar bisa memperoleh tabung LPG.

"Tapi tetap saja tidak semua dapat. Kami sangat berharap kondisi ini segera normal,"ujarnya

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Satgas LPG Lombok Timur, Muhammad Hairi mengatakan, operasi pasar dilakukan sebagai langkah cepat untuk merespons kelangkaan yang terjadi di masyarakat.

Ia menyebutkan, pada hari pertama pelaksanaan operasi pasar di Desa Pengadangan, pihaknya menyalurkan sekitar 560 tabung LPG 3 kilogram.

Program ini merupakan bagian dari operasi yang dilakukan di beberapa kecamatan terdampak, seperti Kecamatan Aikmel, Pringgasela, Masbagik, dan wilayah lainnya.

"Melihat kondisi di lapangan, memang banyak masyarakat yang antre dan mengalami kekosongan gas. Maka kami lakukan operasi pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka," jelas Hairi.

Secara data, ia mengungkapkan bahwa distribusi LPG 3 kg di Lombok Timur sebenarnya tergolong besar. Dalam satu tahun, total distribusi mencapai sekitar 30.541 metrik ton, yang jika dikonversikan setara dengan lebih dari 10 juta tabung gas 3 kg.

"Kalau secara teori, jumlah tersebut seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu tabung. Namun kenyataannya masih terjadi kelangkaan," ujarnya.

Hairi menilai, permasalahan utama kemungkinan terletak pada distribusi yang belum tertib di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya bersama tim pengawas akan menelusuri penyebab pasti terjadinya kelangkaan tersebut.

"Ini yang sedang kami telusuri, di mana letak masalahnya. Apakah distribusi tidak tepat sasaran atau ada faktor lain seperti penimbunan," katanya.

Pemerintah daerah juga telah beberapa kali mengajukan penambahan pasokan, terutama menjelang dan setelah Lebaran. Tambahan tersebut mencapai puluhan ribu tabung, namun tetap belum mampu menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

"Tambahan sudah diberikan beberapa kali, tapi tetap saja masih kurang. Bahkan sekarang kami kembali mengajukan tambahan sekitar 15 ribu tabung," terangnya

Selain itu, Hairi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual LPG di atas harga yang ditentukan.

Satgas LPG yang telah dibentuk melibatkan berbagai unsur, termasuk kepolisian dan TNI, untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Kami akan tindak tegas jika ada penimbunan atau permainan harga. Ini demi melindungi masyarakat," tegasnya.

Operasi pasar LPG 3 kg ini direncanakan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah kecamatan di Lombok Timur.

"Kita berharap langkah ini dapat membantu menormalkan distribusi serta memastikan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat," pungkasnya. (zaa)