IAIH Pancor gelar seminar internasional bertema mendidik generasi islam

 

OPSINTB.com - Institute Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, gelar seminar internasional yang dilaksanakan di kampus setempat, Sabtu (17/01/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema mendidik generasi islam dengan hikmah, ilmu, dan akhlak itu dihadiri oleh ulama muda terkemuka dari Universitas Al-Azhar Kairo, Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah.

Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Dr Muhammad Zainul Majdi, dalam sambutannya menegaskan ada kedekatan emosional dan intelektual antara Al-Azhar dengan NWDI. pria yang karib disapa Tuan Guru Bajang ini mengungkapkan bahwa Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah bukan sekadar tamu, melainkan bagian dari keluarga besar organisasi sebagai anggota Dewan Pakar PB NWDI.

"Kehadiran beliau menunjukkan kecintaan dan kepercayaan Al-Azhar terhadap institusi kita. Beliau hadir sebagai representasi Al-Azhar yang selama lebih dari seribu tahun menjadi menara ilmu dan benteng Ahlussunnah wal Jamaah," ujar TGB.

TGB memaparkan, seminar internasional ini berfokus pada tema Tansyi’atul Ajyal atau pendidikan generasi muda. Menurutnya hal ini merujuk pada keteladanan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali melalui kitab legendarisnya, Ayyuhal Walad (Wahai Anakku), yang berisi wasiat-wasiat mendalam bagi pemuda dalam menata masa depan.

Tema ini, kata dia, adalah perhatian utama para ulam sejak dahulu. Generasi muda, imbuhnya, harus membekali diri dengan nilai-nilai dasar, hikmah, ilmu, dan akhlak agar mampu menjadi bagian dari umat terbaik atau khairu ummah.

"Saya berharap kehadiran para ulama Al-Azhar ini dapat membuka cakrawala ilmu bagi para santri dan mahasiswa, serta memperkuat misi dakwah Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin," harap TGB.

Sebelum mengisi seminar internasional di IAIH Pancor, Maulana Syaikh Alaa Mustofa Na’imah juga telah memberikan kuliah umum di MDQH NWDI Pancor. Dalam sesi tersebut, beliau menguraikan kitab karangannya mengenai Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh) yang mencakup lima kaidah asasi dalam syariat Islam. (red)

Dugaan susu expired, Satgas MBG NTB minta evaluasi menyeluruh

 

OPSINTB.com - Menu makanan bergizi gratis (MBG) terus menjadi sorotan. Selain beberapa dinilai tak memenuhi gizi, belakangan ditemukan susu yang diduga kadaluwarsa. 

Dugaan expired itu, ditemukan di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Ahsanul Khalik, menanggapi temuan susu kedaluwarsa tersebut. Ia menegaskan akan dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah kejadian tersebut terjadi akibat unsur kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan.

Ahsanul Khalik mengaku telah menerima laporan terkait temuan susu kedaluwarsa tersebut pada pagi tadi. Pihaknya langsung memerintahkan Kepala Regional NTB dan Koordinator Wilayah Lombok Timur untuk menelusuri kasus tersebut secara menyeluruh.

“Saya sudah minta kepala regional NTB dan korwil Lombok Timur untuk mendalami apakah ini ada unsur kesengajaan, kelalaian atau memang tidak diketahui,” ucapnya kepada opsintb di sela Gawe Sosial Masbagik, Minggu (18/1/2026)

Dia memaparkan, pihaknya telah meminta agar hasil temuan tersebut dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, kasus ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat program MBG.

“Kemarin juga ada kejadian keracunan di Darmaji. Itu sudah saya perintahkan untuk dibuatkan surat khusus,” tegasnya.

Sebagai langkah tegas, Ahsanul Khalik menyatakan bahwa dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan.

Jika ditemukan kejadian serupa di kemudian hari, pihaknya membuka ruang bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan.

“Kalau memang ditemukan ada kelalaian, silakan diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia menyoroti potensi pelanggaran terkait menu makanan yang tidak sesuai dengan anggaran. Jika ditemukan nilainya di bawah yang sudah ditetapkan, maka pembayaran harus disesuaikan dengan nilai sebenarnya.

Semisal, papar dia, temuannya hanya Rp 8 ribu maka dibayarnya dengan harga itu pula, bukan Rp10.000. 

"Kalau tidak, maka akuntan dan kepala SPPG bisa dikenai tindak pidana korupsi karena melebihi biaya yang diberikan kepada penerima manfaat,” jelasnya.

Terkait mekanisme pelaporan, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa laporan dapat disampaikan langsung ke Badan Gizi Nasional melalui portal laporan yang tersedia secara daring. Laporan harus disertai bukti lengkap, seperti foto menu, jenis makanan, serta perkiraan harga.

Menanggapi anggapan, Badan Gizi Nasional tertutup terhadap media, ia membantah hal tersebut. Menurutnya, BGN memiliki kewenangan yang terbatas, namun tetap terbuka untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan.

“Portal laporannya ada dan bisa diakses tinggal dilaporkan saja,” paparnya. (zaa).

Masjid Jamik Al Akbar Masbagik jadi role model kemandirian sarana ibadah di NTB

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi atas terwujudnya cita-cita Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik untuk menjadi sarana ibadah mandiri secara finansial. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peresmian pengelolaan aset Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik yang kini telah mampu menopang kegiatan syiar secara berkelanjutan.

Gubernur Iqbal mengungkapkan, gagasan menjadikan Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik sebagai sarana ibadah mandiri telah disampaikan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) sejak dua tahun lalu, saat dirinya pertama kali berkunjung dan berdialog langsung dengan para pengurus.

Menurut pengurus, paparnya, mimpi untuk menjadikan Masjid Raya sebagai masjid percontohan yang mandiri secara finansial, sehingga bisa melakukan syiar dengan lebih leluasa. 

"Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, mimpi itu hari ini terwujud,” ucap Miq Iqbal, Minggu (18/1/2026).

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi model pengelolaan masjid ke depan, khususnya di Lombok Timur yang memiliki hampir sekitar 1.400 masjid, serta ribuan masjid lainnya di seluruh wilayah NTB.

Menurutnya, kemandirian masjid merupakan kunci utama agar fungsi rumah Allah SWT sebagai pusat ibadah dan syiar dapat berjalan optimal tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

“Masjid yang ingin melakukan syiar secara maksimal memang harus mandiri. Di NTB sudah ada beberapa masjid mandiri, dan Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik ini memberikan satu model baru,” jelasnya.

Model yang dimaksud adalah pemanfaatan aset tanah wakaf masjid yang dikelola menjadi pertokoan. Hasil sewa tersebut kemudian dikelola sebagai dana operasional guna menunjang kesejahteraan dan kegiatan keagamaan.

Menariknya, seluruh unit pertokoan tersebut telah disewa bahkan sebelum resmi dibuka, dengan mayoritas penyewa berasal dari jamaah masjid sendiri.

“Ini menunjukkan partisipasi jamaah yang luar biasa. Semua kios sudah terisi, bahkan sebelum informasinya dibuka secara resmi,” terang Miq Iqbal.

Gubernur Iqbal menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pengelolaan masjid berbasis kemandirian ekonomi agar dapat diterapkan di berbagai daerah lain sebagai praktik baik dalam memakmurkan masjid.

"Kiata akan terus mendorong pengelolaan masjid berbasis kemandirian ekonomi," pungkasnya. (zaa)

Lepas atribut pejabat di Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal: Saya datang sebagai keluarga

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menghadiri Gawe Sosial Masbagik yang dirangkai dengan HUT ke-18 Forum Masbagik Bersatu (Formabes) sekaligus peresmian Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik, Minggu (18/01/2026).

Kegiatan berlangsung semarak sejak pagi, diawali jalan sehat masyarakat yang menyediakan hadiah utama umrah dari Gubernur, serta santunan 500 anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.

Ribuan warga memadati lokasi acara menyambut kedatangan Miq Iqbal. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kekagumannya terhadap Masbagik yang menurutnya memiliki modal sosial yang kuat. “Ada satu yang membuat saya jatuh cinta sama Masbagik, yaitu keterbukaan warganya yang apa adanya,” ujarnya. Ia pun menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan agenda pemerintahan. “Saya datang bukan sebagai gubernur, saya datang sebagai kadang jari  (keluarga),” katanya, disambut tepuk tangan warga.

Ketua DKM Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik, Rinaldi Rosihan mewakili jamaah menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur terhadap pembangunan kompleks pertokoan masjid. 

Gubernur Miq Iqbal menyebut inisiatif tersebut sebagai contoh nyata bagaimana masjid bisa dimakmurkan melalui penguatan ekonomi jamaah. Ia menceritakan bahwa saat peletakan batu pertama, DKM menyampaikan rencana pembangunan pertokoan di tanah hibah masjid, dan kini bangunan tersebut telah rampung bahkan kios-kiosnya sudah disewa oleh jamaah sendiri. “Hasilnya untuk operasional masjid. Ini patut dicontoh dan dikembangkan oleh masjid-masjid lain di NTB,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diwakili Sekda Lotim, HM Juaini Taopik, didampingi para kepala perangkat daerah, Ketua DPRD Lombok Timur, tokoh masyarakat, serta para tuan guru se-Kecamatan Masbagik, di antaranya TGH Ahmad Mansyur dan TGH Ahmad Subki Hulaimi. 

Sekda Juaini mengapresiasi kekompakan jamaah dan masyarakat Masbagik, serta menilai keharmonisan antargenerasi di Masbagik menjadi kekuatan yang patut dicontoh di daerah lain.

Peresmian kompleks pertokoan dilakukan langsung oleh Gubernur bersama Sekda Lombok Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditandai penarikan tirai papan nama Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik. 

Usai kegiatan, Gubernur melanjutkan agenda ke Desa Danger untuk meresmikan perpustakaan desa. Ia mengapresiasi para kader Posyandu sebagai kekuatan kerelawanan NTB yang jumlahnya mencapai 40 ribu lebih, bahkan sempat membuat tamu dari Kanada terkejut. 

Pada kesempatan itu, Miq Iqbal menyerahkan bantuan pribadi berupa 100 buku, gazebo/berugak untuk ruang baca, serta Rp100 juta dan 100 zak semen untuk pembangunan gedung serbaguna, termasuk dukungan modal bergulir Rp30 juta bagi kader Posyandu untuk penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi. (red)

Miq Iqbal tinjau Perigi dan Jurit, pastikan akses warga Lotim kembali normal

OPSINTB.com - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau pembangunan jembatan di Dusun Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur, yang sebelumnya rusak akibat banjir. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.

Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Suela dan Kecamatan Pringgabaya serta menjadi jalur utama bagi anak sekolah, guru, dan akses menuju layanan kesehatan seperti Puskesmas. Selain itu, Jembatan Perigi juga berperan penting dalam pengangkutan hasil pertanian warga, mulai dari jagung, srikaya, hingga komoditas lainnya. Jalur ini menopang aktivitas ekonomi masyarakat dengan perputaran yang disebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun.

Setibanya di lokasi, Gubernur disambut masyarakat bersama Kepala BPBD Lombok Timur dan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur. Saat ini, jembatan tersebut dilaporkan telah rampung dan siap digunakan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa penanganan pascabanjir harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat secepat mungkin. Ia menjelaskan, jembatan darurat di Perigi dibangun menggunakan Jembatan Bailey dengan bentang 18 meter dan lebar 4 meter, yang dipinjam dari Pangdam IX/Udayana dengan pembiayaan mobilisasi dan pemasangan.

“Fokus kita sekarang adalah bagaimana menormalisasi kehidupan masyarakat. Jembatan Bailey ini bisa selesai cepat berkat dukungan TNI. Saya menghubungi langsung Pangdam dan Danrem 162/WB agar pengerjaannya dipercepat,” ujar Miq Iqbal.

Ia mengungkapkan bahwa material jembatan sempat berada di Jawa sehingga membutuhkan waktu mobilisasi. Pada masa darurat, warga sempat membuat akses sementara menggunakan bambu. Namun, berkat kerja cepat lintas pihak, pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari. Gubernur juga meminta agar segera dilakukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pembatas pengaman dan pembangunan tangga oleh BPBD Lombok Timur demi keamanan masyarakat.

Respons cepat pemerintah tersebut disambut rasa syukur warga. Sidik, salah seorang warga Desa Perigi, menyampaikan apresiasinya.

“Kami tidak menyangka bisa secepat ini ditangani. Biasanya pemerintah janji, lama baru ditepati. Sekarang seperti mimpi, alhamdulillah jembatan sudah jadi. Kami sangat bersyukur,” ujarnya.

Usai meninjau Perigi, Gubernur melanjutkan kunjungan ke Desa Jurit untuk melihat kondisi jembatan yang juga putus akibat banjir. Jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, dengan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik. Miq Iqbal menegaskan akses ini harus segera dipulihkan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih Lendang Nangka Utara termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.

“Ini akan segera kita bahas dengan Pak Bupati Lombok Timur agar segera dibangun. Harus ada solusi sementara dan permanen,” tegasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Gubernur juga melaksanakan Salat Jumat sekaligus bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, khususnya dalam membersihkan saluran dan sungai dari sampah serta sedimentasi sebagai langkah pencegahan bencana. Pada dua lokasi kunjungan, Gubernur juga menyerahkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak dari Dinas Sosial P3A Provinsi NTB dan Baznas Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsnaul Khalik, memastikan bahwa penanganan kerusakan akibat banjir di wilayah lain, termasuk di Pulau Sumbawa, akan didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026, sesuai tingkat kerusakan, dampak langsung bagi masyarakat, serta ketersediaan anggaran.

Dalam waktu dekat, Gubernur NTB juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir, pungkas Aka. (red)

Pengambilalihan Sunrise Land Lombok picu hilangnya lapangan kerja puluhan warga lokal

 

OPSINTB.com - Keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata untuk mengambil alih pengelolaan wisata Sunrise Land Lombok, berujung putusnya mata rantai ekonomi. 

Pasalnya, puluhan masyarakat setempat yang sebelumnya bekerja di kawasan wisata tersebut, kini kembali kehilangan mata pencaharian. 

Puluhan warga lokal dan menjalankan konsep pariwisata berbasis masyarakat harus berfikir ulang menghidupi isi dapurnya.

Direktur Sunrise Land Lombok, Qori Baiyinaturrosy menyampaikan, seluruh pengelolaan yang dilakukan sejak awal telah sesuai dengan master plan pengembangan pariwisata daerah. Secara pribadi, kata dia, memang telah berniat mengundurkan diri dari jabatannya pada 2025, seiring dengan hampir terealisasinya seluruh konsep yang telah dipraktikkan di lapangan.

“Harapan kami sebenarnya sederhana, hanya meminta perpanjangan kontrak sampai akhir tahun ini sebagai masa transisi. Saya siap membuat kontrak bermaterai dan memastikan tidak akan memperpanjang kontrak lagi setelah itu,” ucapnya, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, sistem kontrak tetap diberlakukan secara tahunan. Pihaknya memastikan tidak akan melanjutkan kerja sama tahun 2027 nanti. 

Namun, jika ada kebijakan kepala daerah untuk memberikan pengelolaan jangka panjang, opsi itu sebutnya masih bisa dipertimbangkan.

Alternatif lain yang diajukan adalah pemberian masa transisi minimal tiga bulan agar pengelola dapat merapikan aset, menyelesaikan tanggung jawab, serta mengurus nasib para karyawan.

Menurutnya, sebagian aset yang dibangun selama pengelolaan Sunrise Land Lombok memang sejak awal diniatkan sebagai aset sosial, seperti musala dan fasilitas umum lainnya, yang diharapkan dapat menjadi amal jariyah dan tetap dimanfaatkan masyarakat.

Dampak pengambilalihan ini juga dirasakan langsung oleh para pekerja. Beberapa pengelola terpaksa mencari pekerjaan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. 

"Dua pengelola telah mendaftar kerja ke Malaysia, sementara satu pengelola asal Lombok Barat memilih pulang kampung untuk mencari pekerjaan lain," papar Qory.

Pengambilan alih itu, membuat pihak manajemen memutar otak agar para pekerja setempat tetap bisa bekerja. Yakni dengan melobi sejumlah instansi untuk mencari peluang kerja sementara.

“Terkait pekerjaan kami ke depan, jujur saja kondisinya tidak menentu. Yang jelas karyawan tetap kami berjumlah 24 orang dan karyawan tidak tetap sekitar 28 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga setempat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa konsep pengelolaan yang diterapkan selama ini sejalan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) yang kerap digaungkan pemerintah.

Sunrise Land Lombok disebut berhasil menjadi salah satu destinasi yang tidak hanya memberdayakan masyarakat lokal dengan modal minim, tetapi juga aktif menyalurkan donasi bagi korban bencana, baik berupa uang maupun barang.

“Kami berani adu konsep secara terbuka. Kalau benar ada investor besar dari Jakarta, silakan dipresentasikan ke publik. Cari mana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat terbaik di Indonesia dengan dampak sosial sebesar ini,” tegasnya.

Ia mengkritisi logika birokrasi yang menilai keberhasilan pariwisata semata dari besarnya modal atau nilai investasi.

Menurutnya, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pengurangan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja seharusnya menjadi indikator utama.

“Kalau PAD hanya dihitung dari nominal uang, itu logika yang cacat. Kami sudah membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM,” pungkasnya. (zaa)