Berselimut haru, SMKN 1 Sikur lepas dua sosok guru yang purna tugas

 

OPSINTB.com - Dari pagi buta hari sudah mendung. Langit hanya dipenuhi awan hitam tipis. 

Bagi sebagian orang, suasana itu bersahabat. Tak ada panas, tubuh dirasuki rasa manja disebutnya.

Tapi tidak bagi keluarga SMKN 1 Sikur. Justeru suasana haru menyelimuti.

Bagaimana tidak sedih, Drs H Ahmad Farijan, M.Pd dan Sahar, S.Pd, sudah masuk usia pensiun. Mereka bagi keluarga besar SMKN 1 Sikur, tak hanya senior tapi merupakan figur orang tua, panutan, pembimbing teladan pengabdian.

“Secara pribadi dan sebagai kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih dan selamat memasuki masa purna tugas kepada Tuan Haji Ahmad Farijan dan Kanda Sahar,” ucap Kepala Sekolah SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, Sabtu (20/12/2025).

Dia mengenang, selama bertahun-tahun bekerja bersama, banyak dinamika yang dilalui. Tumbuh rasa kekeluargaan yang kuat, keikhlasan, dan keteladanan yang sulit tergantikan.

Sekolah merasa kehilangan, hanya satu yang tersisa, kenangan dan nilai-nilai yang mereka tanamkan akan menjadi motivasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi sekolah ini.

Hasbi menilai, kedua guru tersebut adalah sosok senior yang penuh dedikasi dan disiplin. Dalam menjalankan tugas, mereka hampir tak pernah absen tanpa alasan jelas, selalu menjunjung tinggi komunikasi serta tanggung jawab.

“Ada ketulusan luar biasa dari mereka berdua dalam membimbing, mendukung, dan menguatkan saya. SMKN 1 Sikur tidak akan bisa berlari sejauh ini tanpa dukungan semua pihak, terutama mereka,” ujarnya

Sementara itu, Drs. H. Ahmad Farijan,  menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya selama mengabdi di SMKN 1 Sikur sejak Januari 2020 hingga 2025.

Selama enam tahun, dia mengaku tidak pernah merasa kecewa. Warga sekolah dan masyarakat Sikur luar biasa baik, proses pembelajaran pun berjalan sangat bagus.

Tidak semua sekolah seperti itu dikarenakan proses belajarnya sangat bagus, tak heran SMKN 1 Sikur meraih banyak prestasi di regional sampai tingkat nasional. 

"Alhamdulillah, di sini proses belajarnya bagus, saya sangat terkesan, selama berada di sini semuanya berjalan baik," ucapnya.

Dia memuji kepemimpinan Hasbi Ahmad, kepala sekolah setempat. Menurutnya, Hasbi luar biasa bijaksananya, guru-guru di sini pun juga betah tidak ada uang mengeluh, semuanya kompak mendukung program-program dari bapak kepala sekolah ini.

Lantaran itu, dirinya mengapresiasi langkah-langkah Hasbi sebagai kepala sekolah yang dinilainya bijaksana dan mampu membangun kekompakan seluruh warga sekolah.

“Saya pernah menjadi kepala sekolah, jadi saya sering mengingatkan beliau agar berhati-hati dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait proyek. Alhamdulillah, beliau sangat terbuka dan menjaga integritas,” pungkas Farijan. (zaa)

TGB pesan kepada 549 wisudawan untuk tetap berpegang pada nilai perjuangan

 

OPSINTB.com - Sedang senat terbuka, menjadi paling dinanti oleh mahasiswa. Wisudah merupakan puncak dari proses belajarnya.

Dia sebagai penanda akhir dari proses di kampus. Tapi juga, awal bagi mereka untuk menapaki ruang pengabdian yang lebih luas.

Di ruang ini, pertarungan di mulai. Siapa yang kuat dan sungguh-sungguh bakal memenanginya.

Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, TGB M Zainul Majdi, menyampaikan pesan kebangsaan dan keilmuan pada Wisuda ke 35 IAIH Pancor, yang berlangsung khidmat di GOR Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur.

Pada kesempatan itu, sebanyak 549 wisudawan dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan, juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, pria yang karib disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menegaskan, wisuda bukanlah akhir dari proses pendidikan, melainkan awal dari pengabdian nyata alumni di tengah masyarakat.

"Pentingnya integrasi antara kecerdasan intelektual, kekuatan spiritual, dan kepekaan sosial dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks," ungkap TGB di hadapan para wisudawan dan tamu undangan, Sabtu (20/12/2025).

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebutnya tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak. Lantaran itu, tegasnya, lulusan IAIH Pancor diharapkan mampu menjadi pribadi yang adaptif terhadap perubahan, tanpa kehilangan identitas keislaman dan pesantren.

Menurutnya, gelar akademik bukan sekadar simbol keberhasilan, tetapi amanah untuk memberi manfaat bagi umat, bangsa dan negara.

Dia mengingatkan para wisudawan agar tetap memegang teguh nilai moderasi beragama (wasathiyah) serta menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Di lain sisi, Zainul Majdi, menekankan semangat khidmah. Nilai perjuangan yang diwariskan oleh pendiri Nahdlatul Wathan sekaligus pendiri IAIH Pancor, Al-Magfurulah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Lebih lanjut, dia mendorong semua sivitas akademika kampus untuk terus memperkuat kualitas pendidikan tinggi Islam yang mampu menjawab tantangan global, berakar kuat pada tradisi keilmuan dan nilai-nilai lokal.

“Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas secara global, tetapi kokoh secara moral dan spiritual, generasi yang berotak maju, namun berhati lurus dan berpihak pada kemaslahatan,” tegasnya. (kin)

Hingga saat ini baru 50 persen calon jemaah haji yang melakukan pelunasan

 

OPSINTB.com - Tahap pertama ini, baru 50 persen calon jemaah haji di Lombok Timur yang melunasi pembayaran. Pelunasan gelombang pertama sendiri dijadwalkan hingga 23 Desember 2025.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lombok Timur, Makinudin Mas’ud membeberkan, hingga saat ini baru 500 calon jemaah haji yang melakukan pelunasan, dari total 1.374 yang akan berangkat ke kota suci Makkah, melalui kuota Lombok Timur.

“Pelunasan tahap pertama ini berlangsung sampai tanggal 23 Desember, dan sampai sekarang memang belum mencapai 50 persen,” ujar Makinudin.

Ia berharap, meskipun tidak seluruh jamaah dapat melunasi pada tahap pertama, setidaknya pelunasan bisa mencapai minimal 85 persen dari total kuota yang ada.

Terkait dokumen perjalanan, Makinudin memastikan proses pembuatan paspor berjalan lancar. Hingga kini, jamaah yang sudah memiliki paspor mencapai lebih dari 800 orang. Sisanya masih dalam tahap verifikasi lanjutan.

“Kendala paspor sebenarnya tidak ada, hanya perbedaan data antara nomor porsi lama dengan data kependudukan terbaru. Dulu pendaftaran masih manual, sekarang sudah online, tapi itu bisa kami selesaikan dengan koordinasi lintas instansi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan haji setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, dimana tanggung jawab penyelenggaraan haji kini berada di Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi Kementerian Agama.

“Termasuk di daerah, yang sebelumnya seksi PHU sekarang berubah menjadi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten,” katanya.

Selain itu, sistem penentuan kuota juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kuota didasarkan pada rasio jumlah penduduk muslim, kini kuota ditentukan berdasarkan daftar tunggu nasional yang disepakati pemerintah dan DPR.

Dampaknya, kuota Nusa Tenggara Barat meningkat, termasuk Lombok Timur yang kini mendapatkan 1.374 jamaah, termasuk 58 jamaah lansia.

Dia membeberkan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah Lombok Timur sebesar Rp 54 juta, sementara BPIH total berada di kisaran Rp 88 juta, dengan sisanya ditanggung melalui nilai manfaat.

Dari sisi kesehatan, ia menegaskan, syarat istitha’ah kesehatan diterapkan secara ketat. Jamaah wajib dinyatakan sehat melalui pemeriksaan berjenjang di puskesmas hingga rumah sakit.

“Walaupun mampu secara finansial, kalau tidak memenuhi syarat kesehatan, tetap tidak bisa berangkat. Pemeriksaannya memang sangat ketat dan hati-hati,” tegasnya.

Berdasarkan komposisi usia, mayoritas jamaah di Lotim tergolong produktif dan sehat, dengan jumlah lansia yang relatif kecil. Angka jamaah tersebut diperkirakan akan terbagi dalam tiga kloter utuh dan satu kloter campuran.

"Adapun pemberangkatan haji tahun 2026 direncanakan dimulai pada April," ucapnya. (zaa)

Pelaku pengoplos beras PSHP Bulog terancam 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar

 

OPSINTB.com - Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur berhasil membongkar praktik kecurangan perdagangan beras yang melibatkan oknum mitra Bulog di wilayah Sikur. 

Dalam press release yang digelar Jumat (19/12/2025), Polres Lombok Timur memperlihatkan barang bukti berupa ratusan karung beras oplosan serta alat pengemasan yang digunakan tersangka untuk mengelabuhi konsumen.

Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana mengungkapkan, penggerebekan ini berawal dari keluhan masyarakat terkait kualitas beras yang tidak sesuai standar. Setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 8 dan 13 Oktober, petugas menemukan fakta adanya ketidaksesuaian mutu serta proses pengemasan ulang secara ilegal.

Total barang bukti yang disita mencapai 107 ton beras. Dengan rincian, sebanyak 620 karung beras putih (berat 50 kg per karung), 15.578 karung beras SPHP, dan 34 bungkus kemasan SPHP ukuran 5 kg, serta Peralatan 2 unit timbangan digital, 4 alat jahit karung, 2 unit cokrol, dan 2 buah kunci gembok.

"Tersangka berinisial FP (33), warga Sikur, diduga memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi sebagaimana yang tertera pada label kemasan," ucap AKBP Sarjana.

Tersangka FP diduga memanfaatkan statusnya sebagai mitra Bulog untuk mendapatkan pasokan beras, namun kemudian mengoplos atau mengemas ulang beras tersebut dengan kualitas yang tidak sesuai ketentuan (SPHP). 

Distribusi beras ilegal ini diketahui masih beredar di sekitar wilayah Kabupaten Lombok Timur, khususnya di pasar Aikmel.

"Atas perbuatannya, FP dijerat dengan pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan e UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar," terang  AKBP Sarjana.

Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, Supermansah menjelaskan, inisial FP sebenarnya adalah mitra lama yang meneruskan usaha almarhum ayahnya. Yang bersangkutan sendiri mulai mengelola secara mandiri sekitar tahun 2023.

"Kami rutin melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh mitra. Jika ada persoalan, kami berikan teguran," kata dia.

Namun, terkait pelanggaran hukum ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses penyidikan kepolisian.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi lain untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam jaringan penyalahgunaan distribusi beras ini.

Sementara itu, pelaku pengoplos, FP (30) menjelaskan, dirinya dengan Bulog dalam kontraknya tidak untuk menjual atau membeli melainkan hanya sebagai jasa.

Selanjutnya, ia menerangkan tidak ada perintah dari bulog untuk melakukan pengoplosan beras  tersebut.

"Di bulog ada pemeriksaan jadinya kalau di terima barang itu (beras) maka itu haknya bulog untuk menolak dan menerima," tutupnya. (zaa)

Baznas Lotim, galang dana kemanusiaan untuk bangun mushola di wilayah terdampak bencana

 

Foto: Ketua Baznas Lotim, H Muhammad Kamli

OPSINTB.com - Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Lalu Muhammad Iqbal serta Bupati Lotim, H Khairul Warisin, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur menginisiasi gerakan kemanusiaan untuk membantu korban bencana di provinsi, yakni Sumatera dan Aceh.

Ketua Baznas Lombok Timur, H Muhammad Kamli mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat Lombok Timur terhadap mereka yang tertimpa musibah diberbagai daerah.

“Atas petunjuk Bapak Bupati dan hasil rapat koordinasi, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil kebijakan untuk menggalang dana kemanusiaan. Pengumpulan dana ini dikoordinasikan langsung oleh Pemda melalui Baznas Lombok Timur,” ucap H Muhammad Kamli, kemarin Selasa (17/12/2025).

Selanjutnya Baznas Lombok Timur bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan  Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menggerakkan aksi kemanusiaan tersebut. 

Ketiga lembaga ini, imbuhnya, bersepakat untuk bergerak cepat hingga ke tingkat desa, melibatkan seluruh jaringan organisasi masing-masing.

Dirinya menegaskan, dana yang terkumpul dari infak dan sedekah masyarakat akan disalurkan melalui rekening khusus kemanusiaan Baznas Lombok Timur, yang sebelumnya juga digunakan untuk bantuan ke Palestina dan bencana nasional lainnya.

Menariknya, hasil penggalangan dana ini akan difokuskan untuk membangun mushola di wilayah terdampak bencana. Hal ini berdasarkan kesepakatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Provinsi NTB, yang menilai pembangunan rumah ibadah merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat pascabencana.

“Donasi kemanusiaan ini akan diperuntukkan bagi pembangunan mushola di lokasi-lokasi yang telah diverifikasi oleh tim di lapangan. Insya Allah, tim dari Lombok Timur juga akan diberangkatkan untuk turut membantu proses pembangunan tersebut,” ungkap Kamli.

Ia menambahkan, seluruh proses pengumpulan dan penyaluran dana akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang terkumpul dan penggunaannya.

“Dana ini akan kita terbuka mungkin. Semua masyarakat akan mengetahui berapa jumlah yang terkumpul dan bagaimana penyalurannya untuk kegiatan kemanusiaan,” tutupnya. (zaa)

Kaur Keuangan Desa Gelanggang akui kades gelapkan uang desa

 

OPSINTB.com - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, kepung kantor desa setempat, Kamis (18/12/2025).

Kedatangan puluhan pemuda dan warga itu ditengarai lantaran tak beresnya pengelolaan keuangan desa oleh Kades setempat. Mulai dari hasil sewa tanah, pungutan administrasi, munculnya SPTJM LHP Inspektorat, pemotongan anggaran proyek, ditutupnya ruang publik, hingga penggelapan motor dinas.

Selain itu adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai meresahkan masyarakat. Aksi ini dipicu oleh dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan oknum pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Tak plak membuat warga dan pemuda setempat tersulut emosi. Selain meminta kades di copot, massa membakar gazebo, segel kantor desa, dan mencoret tembok dengan berbagai tulisan.

Kepala Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, tak menemui massa aksi, lantaran tak berada di tempat. Hanya beberapa kepala urusan yang ada di kantor tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Budi Sutono, dalam orasinya menyampaikan, hingga kini tidak ada itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk dugaan penyelewengan  yang telah disampaikan dan disuarakan masyarakat sejak aksi damai bertajuk membangun desa pada 30 April 2025 lalu.

Dia membeberkan sejumlah pelanggaran di antaranya dugaan penggelapan hasil sewa tanah kas desa tahun 2021 hingga 2023. 

"Kepala Desa sebelumnya menyatakan kesanggupan mengembalikan hasil sewa yang digelapkan," terang Budi.

Kesanggupan kades itu tertuang dalam hasil Audit Reguler APIP Inspektorat tahun 2024 dengan nilai temuan sebesar Rp 96.871.467. Namun hingga kini, dana itu dinilai belum jelas dan tuntas.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan penggelapan pungutan desa dari pembuatan surat administrasi seperti surat jual beli dan surat bagi waris sebesar 2,5 persen dari nilai transaksi. Hal itu disebutnya tanpa dasar regulasi dan kejelasan alokasi penggunaan anggaran tersebut.

Pihaknya menuntut penyelesaian SPTJM atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat 2024. Dari total kerugian negara sebesar Rp 96.871.467, baru dikembalikan sekitar Rp 19.882.879, sehingga masih tersisa Rp 76.988.588. 

"Padahal, sesuai ketentuan, pengembalian seharusnya dilakukan maksimal 60 hari sejak LHP diterima," terangnya.

Tak hanya itu, massa juga mengungkap dugaan pemotongan anggaran proyek desa tanpa regulasi yang sah, penggelapan motor dinas kepala desa, ketidakjelasan LPJ serta aset BUMDes lama, hingga sangkaan adanya penutupan ruang publik dan penyusunan APBDes perubahan secara sepihak dengan indikasi memasukkan anggaran fiktif.

"Kami akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu Kaur Keuangan Desa Gelanggang, Mastah, membenarkan adanya penyelewengan dana desa oleh Kades setempat. Semisal kata dia, seperti sewa tanah pecatu yang tidak pernah masuk ke kas desa dari tahun 2023 sampai 2025.

"Karena digunakan oleh kades untuk pribadinya, dia (kades) bilang untuk operasional nya," terang Mastah.

Mastah juga mengakui kepala desa menyelewengkan dana sewa pecatu. Bahkan kades yang menyewakan bukan melalui mekanisme di kantor desa.

"Bener dah itu penyelewengan dana sewa pecatu dan ini yang paling jelas diselewengkan," bebernya.

Dia membeberkan kades selalu meminta persenan dari proyek yang di selenggarakan. Bahkan kata dia, untuk operasional RTLH setiap pencairan diminta setengah persen dalihnya untuk perjalanannya.

Jika dihitung, besarannya sampai sekarang mencapai Rp 44 juta. Anggaran itu, di pinjam namun tak pernah di ganti, dia menyebut bon memiliki bukti berupa kwitansi.

"Kades meminta tergantung besaran proyek," ucapnya.

"Saya mundur sudah dari jabatan saya, saya ndak enak dirumah, karena istri tidak mengijinkan juga kalau seperti ini," imbuhnya. (zaa)