Pertama di NTB, Loteng angkat Pejabat Eselon II dengan sistem Manajemen Talenta

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri melantik sembilan Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemkab Loteng pada Senin (16/3/2026) sore.

Pelantikan berdasarkan SK Bupati Loteng Nomor 165 Tahun 2026. ‘’Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Pemkab Loteng. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya,’’ ucap Pathul.

Adapun pelantikan ini, kata dia, guna mengisi kekosongan di level pimpinan perangkat daerah di Loteng. Agar program-program kegiatan yang telah direncanakan sesuai visi misi pemda dapat berjalan maksimal.

‘’Perlu saya sampaikan juga bahwa pelantikan hari ini adalah pelantikan pertama dengan menggunakan Manajemen Talenta, sekaligus yang pertama juga di NTB,’’ terangnya.

Perlu diketahui, Pathul melanjutkan, Loteng merupakan satu-satunya daerah yang telah memperoleh rekomendasi penggunaan Manajemen Talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

‘’Alhasil kita tidak lagi menggunakan seleksi terbuka yang dilakukan oleh pansel untuk menjaring suksesor untuk menduduki Jabatan Eselon II,’’ kata dia.

Kepada para pejabat Eselon II yang dilantik hari ini, Pathul berpesan agar menjadi teladan atau rolle model di unit kerja masing-masing. ‘’Jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kerja ikhlas, berintegritas dan jaga profesional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.’’

Berikut sembilan nama sembilan nama Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II yang dilantik: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lalu Muhammad Hilim, Kepala Dinas Kesehatan dr Mamang Bagiansyah, Kepala Dinas Pariwisata Lalu Muhammad Hatta, Kepala DP3AP2KB H Kusriadi.

Selanjutnya Kepala DPMPTSP Dalilah, Kepala Dinas Perhubungan Hj Baiq Sri Damayanti Wiradharma, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lalu Setiawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muji Purwandi. (wan)

Anggota DPRD Lotim bersama Wabup edukasi warga Masbagik pencegahan dan penurunan stunting

 

OPSINTB.com - Ratusan warga Kecamatan Masbagik menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun Ajaran 2026 yang digelar pada Sabtu pagi. Acara yang berlangsung di sebuah tempat umum ini merupakan inisiatif dari anggota DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, sebagai bagian dari program tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, khususnya dalam mencegah stunting.

Dalam sambutannya, H. Lalu Hasan Rahman yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Lombok Timur (Lotim) menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran warga. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus mencari ilmu di bulan suci Ramadan.

"Saya jarang bertemu dengan bapak-ibu sekalian, terutama di bulan puasa. Melalui kegiatan ini, saya ingin mengumpulkan kita semua dalam kebersamaan dan silaturahmi," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses. Pada acara tersebut, pihaknya menghadirkan Kepala Puskesbeserta seluruh staf yang memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga asam urat.

"Ini gratis, padahal biasanya di tempat lain kita harus bayar Rp25.000 hingga Rp100.000 untuk satu kali cek. Alhamdulillah, hari ini Puskesmas hadir melayani kita semua," tambahnya.

H. Lalu Hasan Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini menyasar sejumlah dusun yang dianggap membutuhkan, namun ke depan akan terus diperluas seiring dengan komitmen bersama antara dirinya, Wakil Bupati, dan Bupati Lombok Timur. Ia juga menyebutkan program pemerintah seperti bantuan ekonomi senilai puluhan miliar rupiah untuk mengangkat derajat masyarakat.

"Kita harus bersyukur, baik yang mendapat bantuan maupun tidak. Jangan sampai saling mengumpat. Masyarakat Lombok Timur dikenal religius dan memiliki jiwa sosial tinggi, terbukti saat ada musibah, kita semua bergotong royong," pesannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Mohammad Edwin Hadiwijaya, yang turut hadir memberikan pemahaman mendalam mengenai stunting. Ia menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi di mana berat badan dan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Hal ini ditentukan melalui hasil penimbangan dan pengukuran di posyandu oleh para kader.

"Penyebab stunting tidak hanya dari makanan, tapi juga dari lingkungan, kebersihan, dan sanitasi. Oleh karena itu, intervensi atau perbaikan gizi menjadi salah satu langkah utama," jelas Wabup Edwin.

Ia menekankan pentingnya peran posyandu yang menjadi garda terdepan dalam memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah dua tahun (baduta). Program dapur bergizi atau yang dikenal dengan program EMAS (Makanan Bergizi untuk Anak Sekolah/Masyarakat) disebutnya sebagai salah satu upaya untuk menekan angka stunting.

Wabup Edwin juga mengungkapkan data bahwa terdapat tujuh desa di Lombok Timur yang masuk dalam kategori prioritas karena angka stuntingnya di atas 40 persen, bahkan ada yang mencapai 45 persen. Ketujuh desa tersebut antara lain Sakra Selatan, Kertasari (Kecamatan Labuan Haji), Desa Kabar, Teros (Labuan Haji), Sikur Selatan, Penedagandor, dan jantung.

"Alhamdulillah, untuk Kecamatan Masbagik, khususnya Masbagik Utara, masih relatif aman dan angka stuntingnya lebih baik dibanding desa-desa tersebut," ungkapnya.

Ia berharap melalui sosialisasi ini, para kader dan orang tua semakin paham dalam memantau tumbuh kembang anak serta menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus melakukan intervensi dan edukasi guna menurunkan angka stunting secara signifikan.

Kegiatan diakhiri dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan dialog interaktif antara warga, kader posyandu, serta jajaran pemerintah daerah. (adv)

SPPG Ketapang Raya bantah isu kurma rusak, tegaskan produk aman dan sesuai standar

 

OPSINTB.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan tegas membantah isu yang beredar di media online mengenai adanya kurma rusak yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Pihak SPPG menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

Mitra dapur SPPG Ketapang Raya, Ardan Fahriza, menegaskan bahwa sebelum berita tersebut beredar, pihaknya telah memastikan kepada seluruh sekolah penerima manfaat untuk segera melaporkan apabila ditemukan kesalahan atau kerusakan pada menu yang disajikan.

"Apa yang disampaikan dalam media online itu kurang tepat. Sebelum berita itu naik, sudah kami pastikan ke semua sekolah agar segera melaporkan jika ada ditemukan kesalahan pada menu yang kami sajikan. Namun tidak ada pihak sekolah yang menyampaikan keluhan seperti yang diberitakan," ucap Ardan Fahriza. Jumat, (13/3/2026).

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk yang disalurkan telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.

Ardan juga menegaskan bahwa sejak awal pihak dapur selalu membuka ruang bagi kritik maupun laporan dari penerima manfaat jika ditemukan menu yang tidak layak.

"Dari awal kami selalu menyampaikan kepada semua penerima manfaat bahwa pihak dapur siap menerima kritik dan akan mengganti apabila menu yang disajikan benar-benar tidak sesuai atau ditemukan kerusakan," katanya.

Terkait proses pengembalian wadah makanan atau todbeng, pihak dapur menjelaskan bahwa mekanisme tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Juknis tersebut, kata Ardan, telah disosialisasikan kepada setiap sekolah lengkap dengan penjelasan rinci mengenai prosedur yang harus diikuti. Hingga saat ini, belum ada satu pun sekolah yang menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan juknis tersebut.

"Juknis tersebut sudah kami bagikan dan jelaskan kepada semua sekolah. Sampai saat ini juga belum ada sekolah yang menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaannya," jelasnya.

Pihak SPPG Ketapang Raya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Jika terdapat pertanyaan atau keraguan, masyarakat dipersilakan untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak SPPG.

Selain itu, pihak dapur menyatakan siap memberikan informasi secara terbuka dan transparan mengenai seluruh proses distribusi dan pelayanan yang dilakukan.

"Kalaupun nantinya ada pihak yang datang untuk meminta keterangan, kami dari pihak dapur siap menerima dan memberikan penjelasan," tutupnya. (zaa)

Polres Lombok Timur buka layanan penitipan kendaraan gratis untuk warga yang mudik lebaran

 

OPSINTB.com – Bagi warga yang ingin mudik dan bingung khawatir dengan kendaraannya, tenang. Karena Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) membuka layanan penitipan kendaraan gratis. 

Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang bakal mudik Lebaran Idul Fitri untuk memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama.

Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Abdul Rachman menjelaskan, masyarakat dapat menitipkan kendaraan langsung di Polres Lombok Timur melalui layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

"Mekanismenya masyarakat datang langsung ke Polres, menuju SPKT dan menyampaikan bahwa ingin menitipkan kendaraan karena akan mudik. Kendaraan tersebut bisa dititipkan selama mudik dan diambil kembali saat sudah pulang," ucapnya, Jumat (13/3/2026).

Ia mengatakan, di Lombok Timur terdapat empat titik layanan yang disiapkan. Dua di antaranya berada di pos pengamanan yang berlokasi di Terara dan Pancor.

Menurut Rachman, layanan ini diharapkan menjadi solusi bagi warga yang hendak pulang kampung tanpa membawa kendaraan, sekaligus mengantisipasi kekhawatiran masyarakat terkait keamanan kendaraan yang ditinggalkan di rumah.

"Penitipan ini gratis," tegasnya.

Ia menambahkan, pos pengamanan tersebut juga difungsikan untuk menjaga kelancaran dan kondusivitas lalu lintas, terutama menjelang Lebaran ketika aktivitas masyarakat meningkat.

"Di Terara dan Pancor banyak masyarakat yang berbelanja menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, pos pengamanan difungsikan untuk menjaga kondusivitas lalu lintas," katanya.

Rachman menegaskan, bagi mereka yang hendak menitipkan kendaraannya, tidak didapati ketentuan khusus yang memberatkan masyarakat. Terpenting, kata dia, kendaraan tersebut merupakan milik pribadi dan bukan kendaraan bermasalah.

Bahkan, kendaraan yang masa berlaku surat-suratnya sudah habis tetap diperbolehkan untuk dititipkan selama kepemilikannya jelas.

"Asalkan betul kendaraan milik pribadi, tidak masalah. Namun kami tetap mengharapkan kesadaran pemilik kendaraan untuk mengaktifkan kembali surat-suratnya sebagai kewajiban," jelasnya

Selain itu, pos ketiga berada di Masbagik yang difokuskan pada pelayanan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di simpang Masbagik.

Sementara untuk layanan penitipan kendaraan di tingkat Polsek, Rachman menyebut hal tersebut menjadi kebijakan masing-masing wilayah.

"Kalau di Polres sudah jelas ada. Untuk Polsek, itu kebijakan masing-masing," pungkasnya. (zaa)

Ali Bin Dachlan: Konstitusi Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan

 

OPSINTB.com - Lebih dari sepekan perang antara Iran dengan Israel Amerika, berkecamuk. Tak hanya saling jual klaim menang dan strategi, tapi juga menciptakan ketegangan diberbagai negara, salah satunya Indonesia.

Merespon kedatangan itu Presiden Prabowo Subianto, menggelar beberapa kali dengan sejumlah tokoh. Terakhir dirinya bertemu bersama sejumlah pemuka agama. 

Tak hanya pemerintah, sejumlah tokoh pimpinan organisasi kemasyarakatan pun ikut mengomentari perang tersebut. 

Di Nusa Tenggara Barat, bahkan menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika konflik internasional yang terjadi belakangan ini, khususnya yang berkaitan dengan ketegangan antara Israel dan Iran yang melibatkan dukungan Amerika Serikat.

Menurut salah satu ormas di NTB menilai, tindakan serangan terhadap negara berdaulat tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pembina Yayasan Swadaya Membangun, H Moch Ali Bin Dachlan menegaskan, sikap bangsa Indonesia terhadap berbagai bentuk penjajahan telah diatur secara tegas dalam konstitusi negara.

Menurutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Kami mengingatkan kembali bahwa konstitusi Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Prinsip itu harus menjadi pijakan moral dan politik dalam menyikapi berbagai konflik internasional,” ujar pria yang karib disapa Amaq Asrul ini, ditemui usai kegiatan diskusi nya dengan sejumlah tokoh, Rabu (11/03/2026.

Mantan bupati Lombok Timur dua periode ini menyoroti kondisi yang terjadi di Palestina, khususnya di wilayah Gaza, yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan. Dalam berbagai laporan lembaga internasional disebutkan bahwa korban sipil terus bertambah dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius.

“Kami menyampaikan solidaritas kepada rakyat Palestina yang hingga kini masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan hak menentukan nasibnya sendiri,” kata Ali Bin Dachlan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti munculnya berbagai pemberitaan mengenai keterlibatan Presiden Republik Indonesia dalam sebuah forum yang disebut Board of Peace (BOP) yang disebut-sebut diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

Menurutnya, informasi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat karena forum tersebut tidak berada dalam kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun persepsi bahwa Indonesia berpihak dalam konflik internasional tertentu,” jelasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi masyarakat di NTB juga menegaskan beberapa poin penting, di antaranya menolak segala bentuk agresi militer terhadap negara berdaulat, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan, serta mendorong pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Mereka juga meminta komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, serta mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina.

Di akhir pernyataannya, Ali Bin Dachlan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyikapi isu-isu internasional secara bijak dan tetap menjaga persatuan di dalam negeri.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kedamaian, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu global yang dapat memicu perpecahan,” pungkasnya. (zaa)

Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)