Gubernur NTB pastikan Bypass Lembar-Kayangan beroperasi 2028

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pembangunan mega proyek Jalan Bypass Port to Port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayanagan terus menunjukkan progres signifikan. Studi kelayakan bakal rampung pada akhir Desember 2025.

“Insya Allah dalam dua minggu ke depan studi kelayakannya sudah terbit. Tahun depan kita fokus pada desain teknis (detail design), kemudian amdal, dan mulai melakukan pembebasan tanah,” ucap Miq Iqbal, Jumat (12/12/2025).

Gebernur menjelaskan, pembangunan bypass ditargetkan mulai dikerjakan pada awal tahun 2027, beroperasi setidaknya pada tahun 2028. Ia menegaskan, kehadiran jalan baru ini akan memangkas waktu tempuh secara drastis.

Saat ini Lembar ke Kayangan rata-rata hampir enam jam dalam kondisi padat. Dengan bypass ini, bisa ditempuh hanya 1 jam 45 menit hingga maksimal dua jam.

Kata dia, jika terjadi maka Kayangan akan semakin penuh, bahkan mungkin turis-turis lebih senang menyewa mobil lalu melakukan perjalanan sendiri dari Bali menuju ke Pulau Sumbawa melalui Lombok.

“Kalau akses makin baik, pengguna jasa juga pasti semakin padat," terangnya.

Oleh karena itu, waktunya bagi Kayangan dan Poto Tano untuk mulai berbenah menyiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan.

Iqbal mengungkapkan, biaya pembangunan Bypass Port to Port diperkirakan mencapai Rp 3,7 triliun jauh lebih rendah dibandingkan opsi pembangunan jalan tol yang menelan biaya sekitar Rp 22 triliun.

“Saya dari awal tidak mau jalan tol karena itu tidak berkeadilan bagi masyarakat NTB. Ini dari keringat masyarakat, dan masyarakat harus bisa mengakses jalan itu tanpa membayar. Kita ingin jalan berkeadilan,” tegasnya.

Dikatakannya, para menteri di tingkat pusat pada prinsipnya mendukung rencana tersebut. Selain itu, pemerintah provinsi akan terus mencari alternatif pembiayaan tambahan agar pembangunan dapat dimulai tepat waktu.

“Kita masih punya waktu setahun ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.

Dia memastikan, jalur yang akan digunakan nantinya adalah bagian selatan, karena lebih dekat dengan ruas bypass yang sudah ada dan memiliki efisiensi konektivitas lebih baik.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Iqbal berharap dukungan dan doa semua pihak agar proyek strategis ini dapat terwujud sesuai target.

“Insya Allah tahun 2027 mulai dibangun dan tahun 2028 sudah beroperasi,” tutupnya. (zaa)

Kado HUT ke-67 NTB, gratis penyebrangan ambulance jenazah lintas Kayangan-Poto Tano

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi pembebaskan biaya penyeberangan bagi mobil ambulance yang membawa jenazah yang melalui Pelabuhan Kayangan. Kebijakan anyar itu berlaku untuk dua tujuan yakni Lombok Timur dan Poto Tano, Sumbawa Barat juga sebaliknya.

Kebijakan ini sebagai hadiah bagi masyarakat dalam HUT ke-67 NTB, dan telah berlaku sejak dilaunching oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di acara Penghijauan Pelabuhan dan Program Kayanan Sosial Penyebrangan Ambulance Jenazah Gratis, Jumat (12/12/2025).

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan, kebijakan ini lahir dari solidaritas banyak pihak yang memahami beratnya biaya perjalanan masyarakat NTB, khususnya Sumbawa menuju Mataram untuk kebutuhan berobat maupun pengurusan jenazah. 

Lantaran itu dirinya berterimakasih atas upaya tersebut, mengurangi beban masyarakat, terutama mereka yang menggunakan ambulance untuk rujukan pelayanan kesehatan maupun pengantaran jenazah antar pulau.

“Alhamdulillah, pelabuhan menggratiskan ongkosnya, kapal menggratiskan biaya penyeberangannya, dan Jasa Raharja membebaskan asuransinya. Semua kompak memberikan keringanan,” ucap Iqbal.

Iqbal menyinggung soal langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Pulau Sumbawa. Ia menyebut, Rumah Sakit Kota Bima tengah dalam proses peningkatan tipe dari D ke C dengan dukungan anggaran APBN.

Dirinya memperkirakan awal tahun depan proses RS Kota Bima sudah selesai. Rumah sakit tersebut dapat menangani tiga penyakit besar yang selama ini membuat masyarakat Bima harus ke Mataram hanya sekedar stroke, cuci darah, dan jantung.

Selain itu, RS yang ada diujung barat pulau Sumbawa, Manambai juga tengah ditingkatkan dari tipe C ke tipe B. Peresmian peningkatan tipe tersebut ditargetkan pada 17 Desember mendatang.

“Dengan penambahan ruang dan peralatan, mulai 17 Desember nanti insyaAllah RS Manambai sudah dapat menangani perawatan stroke, jantung, dan cuci darah,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya mengakui lantaran faktanya masih tetap ada warga yang berobat ke Mataram. Disamping kapasitas yang terbatas di rumah sakit tersebut, juga mereka tidak puas lantaran masyarakat menginginkan rumah sakit yang terbaik. 

Sebab, imbuhnya, rumah sakit terbaik di provinsi itu adanya di Mataram. Kata Miq Iqbal, mereka datang ke ibu kota untuk berobat disertai dengan resiko, berangkatnya menggunakan ambulance dan pulangnya tidak mungkin memakai kendaraan yang sama.

"Dan ini faktanya harus di terima dan akhirnya kita harus membantu memfasilitasi sehingga masyarakat berkurang bebannya pada saat ia mengunakan ambulance atau mobil jenazah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu mantan Dubes RI ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah ASDP yang mendukung pengembangan konsep green port atau pelabuhan ramah lingkungan.

Pelabuhan hijau disebutnya penting, mengingat Gumi Gora merupakan daerah wisata. 

"Harapan kita, masyarakat dan wisatawan bisa mendapatkan suasana pelabuhan yang lebih nyaman," terangnya.

General Manager ASDP Cabang Kayangan, Erlisetya Wahyudi, menjelaskan kebijakan penggratisan biaya penyeberangan ambulans jenazah merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, termasuk Dinas Perhubungan NTB dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

Menurutnya langkah ini perlindungan sosial untuk membebaskan biaya naik kapal. Secara teknis, jenazah akan divalidasi oleh BKK melalui surat perjalanan agar benar-benar terverifikasi.

Ia menegaskan bahwa jumlah pendamping jenazah dalam ambulans dibatasi maksimal empat orang. 

“Mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan,” pungkasnya. (zaa)

DLH sarankan semua dapur MBG buat IPAL meski sederhana

 

OPSINTB.com - Selain ketersediaan gizi di makanan, dapur makan bergizi gratis (MBG) juga harus memperhatikan penyematan lingkungan. Sebab tak menutup kemungkinan dari aktivitas itu bakal memiliki dampak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, H Pathurrahman mengatakan, sepengetahuannya baru bekerjasama dalam pengelolaan sampah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nanti pihaknya akan cek keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap dapur.

"Pada prinsipnya pengelolaan limbah kan, agar limbahnya tidak dibuang sembarangan," kata Pathurrahman, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2025).

Dia mengatakan, sekitar 50 persen dapur MBG sudah bekerjasama dalam pengelolaan sampah. Sebagiannya, ada MoU dengan desa dalam hal serupa.

Menurutnya, konsultan dapur pasti telah mempertimbangkan keberadaan IPAL. Namun demikian, ada tempat pengolahan walau pun tak secanggih seperti instalasi pembuangan limbah lainnya.

Bagi dirinya yang penting di dapur sudah memiliki dulu, tak harus bagus. Sebab jika dituntut untuk punya pengelolaan limbah yang canggih takutnya mereka tak akan membangun.

Terpenting, kata dia, pihaknya menyarankan harus memiliki pengolahan walaupun sederhana.

Dia menyinggung kembali soal sampah, lantaran lebih banyak organik pihaknya telah menyarankan agar dapur memilah terlebih dahulu. Jangan semuanya diangkut ke TPA. 

"Prinsipnya kalau saya sampahnya tertangani, limbahnya juga tertangani," ujarnya.

Terpisah Korwil SPPG Lombok Timur, Agamawan Salam menerangkan, saat ini jumlah SPPG sebanyak 162, pihaknya sudah melakukan kroscek ke 80 dapur. Sisanya belum dilakukan lantaran masih fokus ke administrasi.

"Terutama SPPG yang baru ini belum saya kroscek mengenai IPALnya," ucapnya.

Namun jika mengacu pada laporan saat verifikasi, kata dia, itu diambil foto dan video oleh mitra. Terlebih lagi, mengacu kepada juknis harus ada hal itu, tetap harus buat. Pasalnya, setiap dapur harus memenuhi beberapa sertifikat termasuk di dalamnya soal IPAL. 

"Itu harus diupload oleh mitra untuk dicek oleh BGN. Sekarang ini juga diperketat harus ada IPAL baru boleh beroperasi," terangnya. (kin)

Direktur UPZ CSR Baznas RI apresiasi program produktif di Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ CSR Baznas RI, Eko Budhi Sulistyo, mengapresiasi berbagai kegiatan produktif yang dijalankan di Kabupaten Lombok Timur. 

Menurutnya, sejumlah program yang telah dirintis di daerah ini menunjukkan perkembangan positif. Khususnya menyangkut penguatan ketahanan pangan, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

“Alhamdulillah, luar biasa. Kegiatan kita di Lombok Timur sangat produktif dan banyak hal yang dapat kita siapkan untuk pengembangan lumbung pangan, aspek kesehatan, serta pemberdayaan umat,” ucap Eko Budhi Sulistyo, dalam kunjungannya bersama Ketua Baznas RI, Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan, seluruh potensi yang dimiliki akan terus dikelola dan dikembangkan secara optimal. Untuk mewujudkan itu, kata Eko, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang baik antar stakeholder.

“Ini semua memerlukan sinergi dan kolaborasi yang baik. Pastinya, semua langkah yang kita lakukan adalah bentuk pengelolaan zakat agar memberikan kemanfaatan bagi umat,” pungkasnya. (zaa)

Sampah di Lotim capai 527 ton per hari

 

OPSINTB.com - Persoalan sampah tak bisa dipandang sepele. Keberadaannya tidak hanya mengundang penyakit, tapi juga bencana yang lebih besar.

Di Kabupaten Lombok Timur, sampah akibat aktivitas warga mencapai ratusan ton perhari. Kondisi ini tentu menjadi warning bagi semua pihak khususnya pemerintah untuk lebih serius.

Jika tidak dilakukan dari sekarang maka 5 sampai 10 tahun ke depan bisa menjadi musuh utama keberlangsungan kehidupan. Belum lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Lombok Timur, sebentar lagi sudah kategori oper kapasitas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H Pathurrahman, ditemui di ruang kerjanya kemarin, Rabu 10 Desember 2025, mengatakan tengah menyusun rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) untuk lima tahun ke depan. Saat ini dirinya sedang mengumpulkan data-data pendukung terkait hal itu.

"Ini kan seperti RPJMD, biasanya memakan waktu cukup lama karena banyak data-data yang kita butuhkan," terang H Pathurrahman, saat ditemui di ruang kerjanya.

TPA yang di Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, kata dia, 5 hingga 10 tahun ke depan kemungkinan masih mampu menampung. Tapi, menurutnya, solusinya harus dipikirkan dari saat ini. Sebab, 10 tahun akan datang penduduk pasti bertambah. Secara otomatis, sampah pun bakal bertambah.

Pengolahan sampah yang baik, ujarnya, pasti bisa terwujud jika dilakukan dengan perencanaan yang bagus pula. Dengan planning itu bisa mengetahui kebutuhan, persiapan SDM, area atau lokasi yang pas untuk melakukan hal itu.

"Sampah kita sehari sekitar 527 ton, kalau semua masuk kesana (TPA Ijobalit) 10 tahun saja sudah penuh," ucap Pathurrahman.

Ia mengaku bersyukur karena di beberapa desa ada pengolahan sampah secara mandiri. Seperti adanya bak sampah, TPS3R, sehingga tak semua ke TPA.

Sehingga, sampah yang masuk ke TPA berkisar 200 ton per harinya. Hal ini tak terlepas dari jumlah penduduk di Lotim yang besar mencapai sejuta lebih. 

"Persoalan sampah ini jika tidak dipikirkan dari sekarang, imbasnya ke generasi berikutnya," ucap Pathurrahman. (kin)

IAIH Pancor gelar ICSH 2025 bahas strategi ketahanan sosial hadapi perubahan zaman

 

OPSINTB.com - Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor menggelar International Conference on Social Humanities (ICSH) 2025 bertema “Resilience and Harmony: Navigating Social Change, Humanities and Da’wa” di Ruang Rapat Lantai 3 IAIH Pancor.

Ketua Panitia ICSH 2025, Daeng Sani Ferdiansyah, dalam sambutannya menegaskan bahwa konferensi ini digagas untuk memperkuat kontribusi akademisi terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Ia menilai perubahan sosial yang terjadi saat ini menuntut perguruan tinggi untuk hadir memberikan arah dan solusi.

“Konferensi ini bukan sekadar forum ilmiah, tetapi ruang kolaborasi untuk membaca ulang kondisi sosial kita. Melalui pertukaran gagasan, riset, dan dialog lintas negara, kita berharap dapat merumuskan perspektif baru yang relevan bagi masyarakat,” ujar Daeng (11/12/2025)

Ia menambahkan bahwa ICSH 2025 dirancang sebagai platform berkelanjutan bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi untuk mengkaji ketahanan sosial serta harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks perubahan zaman.

“Kami ingin ICSH 2025 menjadi tradisi akademik yang konsisten, yang tidak hanya memotret masalah, tetapi juga menawarkan arah perbaikan,” katanya.

Sementara itu, Rektor IAIH Pancor, TGB M. Zainul Majdi,, menilai tema konferensi sangat relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ia menyebut audiens dakwah kini jauh lebih kritis dibandingkan dua dekade sebelumnya.

“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma. Pola pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu keseharian menjadi persoalan global,” ujarnya.

Ia juga membagikan refleksinya tentang dinamika dakwah. Ia menyebut karakter audiens saat ini jauh lebih kritis dibandingkan ketika ia pulang dari Kairo pada 1997.

“Sekarang audiens mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap aksioma atau postulat. Pertanyaan jamaah pun bergeser dari isu domestik ke isu global,” ucapnya.

Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menuntut para pendakwah, akademisi, dan pemimpin publik untuk memperkuat kapasitas keilmuan serta sensitivitas sosial.

“Kita tidak bisa lagi berdakwah dengan pendekatan lama. Masyarakat kini menuntut argumentasi, data, dan kedalaman pandangan,” tegasnya.

Hadir sebagai pembicara tamu, Dekan FMKK Universitas Islam Selangor, Malaysia, Dr. Juzlinda Moh Ghazali, menyoroti pentingnya literasi digital dan etika kecerdasan buatan (AI) dalam menjaga ketahanan sosial. Ia mengingatkan bahwa 60 persen populasi Muslim berusia di bawah 30 tahun, sehingga adaptasi teknologi berkembang sangat cepat.

“Masyarakat mengonsumsi lebih banyak informasi, tetapi menyerap lebih sedikit kebijaksanaan. Kita semakin terhubung secara digital namun semakin terputus secara emosional,” katanya.

Ia menekankan perlunya kerangka etika AI dan literasi digital untuk mengurangi risiko misinformasi, manipulasi, dan kecanduan digital pada generasi muda.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pembentuk dan penjaga etis AI,” tegasnya.

Konferensi berlangsung dinamis dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi presentasi dan diskusi. ICSH 2025 menjadi salah satu upaya FDK IAIH Pancor memperkuat kontribusi akademik terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. (red)

KORPRI dan BAZNAS Loteng bedah 12 RTLH di 12 kecamatan

 

OPSINTB.com - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Loteng melaksanakan Program Bedah Rumah Plus-Plus yang menyasar 12 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di 12 kecamatan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (11/12/2025), dengan salah satu lokasi penyerahan bantuan berada di Lingkungan Bogak, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya.

Program bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara terhadap masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah layak tinggal. Melalui kolaborasi lintas instansi, KORPRI, BAZNAS, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Ketua KORPRI Loteng, yang juga Sekretaris Daerah, H Lalu Firman Wijaya, menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk pengabdian nyata KORPRI kepada masyarakat. “Ini merupakan bentuk pengabdian KORPRI yang sedang merayakan hari jadi kepada masyarakat, khususnya yang belum memiliki rumah layak huni, untuk memperbaiki kualitas hidupnya,” ujarnya.

Disampaikan pula sasaran program adalah warga yang benar-benar membutuhkan serta siap melakukan swadaya. Karena telah melalui proses verifikasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan penerima manfaat diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme pengajuan yang telah dilakukan kepada KORPRI dan BAZNAS. 

“Penerima bantuan program ini adalah masyarakat yang siap untuk berswadaya, yang diusulkan oleh masyarakat kepada KORPRI dan BAZNAS melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,” terangnya.

Salah satu penerima bantuan, Nasriadi, menyampaikan rasa haru dan syukur atas bantuan tersebut. Ia mengaku sebelumnya hanya tinggal di satu bilik reot bersama keluarganya. 

“Terima kasih kepada KORPRI Loteng, BAZNAS, dan Dinas Perumahan karena sudah membantu kami membangun rumah yang layak. Memang satu bilik reot itulah yang selama ini kami tempati,” ungkapnya.

Program Bedah Rumah Plus-Plus ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi para penerima manfaat, tetapi juga menjadi simbol sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Dengan terlaksananya pembangunan di 12 titik berbeda, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perumahan serta memperkuat semangat gotong-royong di Loteng. (wan)