Wujudkan cita-cita Presiden Prabowo, PT Energi Selaparang siap kerjasama dengan Kopdes Merah Putih

 

Foto: Korkab Pengawas Kopdes Merah Putih Lotim Ahmad Yani dan Direktur PT Energi Selaparang Joyo Supeno.

OPSINTB.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih, terus menunjukan progres yang baik. Dengan demikian cita-cita Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan bakal terwujud melalui agenda anyar ini.

Di Lombok Timur, sebanyak 254 Kopdes Merah Putih telah terbentuk. Keberadaannya bakal siap menampung hasil-hasil produksi di Gumi Patuh Karya, salah satunya ialah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) miliki badan usaha milik daerah (BUMD) PT Energi Selaparang merek Asel.

Kerjasama Kopdes dengan PT Energi Selaparang, tentu menjadi salah satu langkah untuk mengamankan program anyar presiden Prabowo Subianto, utamanya menyangkut ketahanan pangan.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pengawas atau PMO Kopdes Merah Putih Lotim, Ahmad Yani mengatakan, menggandeng hasil produksi daerah merupakan salah satu hajat program Prabowo Subianto, soal pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satunya ialah AMDK merek Asel. 

"Kopdes tidak menolak produk luar daerah, tetapi produk dalam daerah menjadi prioritas,'' ucap Ahmad Yani usai koordinasi dengan PT Energi Selaparang, Rabu (17/12/2025).

Dari 254 Kopdes di Lotim, sebutnya, sebanyak 22 Kopdes telah beroperasi, sisanya sedang tahap pembangunan. Tahun 2026 mendatang, ditargetkan semua sudah running. 

Saat ini pihaknya terus melakukan konsultasi dan komunikasi untuk pembangunan Kopdes tersebut, dari soal kepengurusan, pembangunan konstruksi Kopdes, hingga sub bidang usaha yang akan dilaksanakan.

"Kopdes akan memprioritaskan penyediaan hasil produksi UMKM dan hasil produksi BUMD bagi masyarakat desa anggota koperasi," papar Ahmad Yani yang juga owner media opsintb.com.

Sementara itu, Dirut PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, mengaku siap menyediakan berapa pun AMDK yang dibutuhkan oleh Kopdes di Lotim. Pihaknya, saat ini tengah berbenah untuk penyiapan stok AMDK seperti yang diminta oleh Kopdes di Lotim.

''Kami sedang mencoba mempelajari alur atau sistem distribusi AMDK untuk Kopdes tersebut," terang Joyo.

Pihaknya akan berproduksi mengikuti permintaan pasar yang terus melonjak setiap harinya. Terlebih lagi dari segi persaingan pasar masih sangat terbuka di Lotim.

Persiapan itu di antaranya soal mesin produksi dan karyawan, manajemen serta alat produksi lainnya.

Dirinya memandang, pembenahan di internal perusahaan, pada gilirannya nanti akan mampu menyiapkan produksi seperti permintaan pasar.

Hal lainnya, kata Joyo Supeno, PT Energi Selaparang juga saat ini sedang ekspansi pasar ke berbagai kemungkinan yang terbuka bagi pasar. 

''Kopdes merupakan pangsa pasar baru, kita akan koordinasikan dengan agen yang ada di setiap wilayah kerja,'' pungkasnya. (kin)

Sekda Lotim: Penyaluran bansos mengacu DTSEN untuk hindari kecemburuan sosial

 

OPSINTB.com - Data penerima bantuan sosial terus jadi sorotan. Banyak pihak yang menyangsikannya. Pasalnya, data tersebut dinilai tak sesuai di lapangan. Buntutnya bantuan diduga tak tepat sasaran.

Tahun 2025 ini, didapati istilah baru tentang data penerima bantuan sosial yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini pun belum menjadi solusi, pasalnya banyak dari warga merasa dirugikan atas perangkingan pada bank data tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat pasalnya kerap muncul kesan bantuan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. 

"Saya meminta masyarakat memahami bahwa penyaluran bansos telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ucap Ofik, Rabu (17/12/2025).

Dikatakannya, data ini sudah diakui oleh pemerintah pusat. Prosesnya pun berasal dari bawah, mulai dari desa.

Ia menerangkan, DTSN sebelumnya dikenal melalui pendataan desil dalam program penanganan kemiskinan ekstrem. Data tersebut telah digunakan sejak akhir 2024, termasuk dalam program pembagian paket sembako kepada masyarakat miskin ekstrem oleh Bupati Lombok Timur.

“Di Lombok Timur, penerapan ini mulai efektif pada 2025, meskipun Inpres-nya berlaku sejak April 2025,” ujarnya.

Juaini mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Tahun ini, Pemkab Lotim hanya mengalokasikan dana sebesar Rp4 miliar untuk bantuan sosial.

Dengan anggaran tersebut, bantuan disalurkan kepada 15.405 sasaran, berupa paket sembako berisi 10 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, serta tiga bungkus mi instan.

“Pak Bupati mengamanatkan agar bantuan harus ada beras, gula, dan minyak. Tujuannya selain membantu masyarakat miskin ekstrem, juga untuk menambah suplai bahan pokok menjelang akhir tahun, karena biasanya harga-harga mengalami kenaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat miskin ekstrem umumnya didominasi oleh kelompok usia tidak produktif, seperti lanjut usia. Oleh karena itu, mereka menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan.

Terkait distribusi, Juaini menegaskan bahwa kepala desa menjadi ujung tombak penyaluran bantuan. Data penerima sudah berbasis by name by address, sehingga bantuan harus benar-benar diterima oleh orang yang berhak.

“Minimal bantuan diterima di kantor desa. Kalau ada kepala desa yang berinisiatif mengantar langsung ke rumah warga, itu sangat baik. Tapi yang terpenting jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.

Saat ini, jumlah penduduk miskin ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 42 ribu jiwa atau 3,2 persen dari total penduduk. Pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan ekstrem tersebut bisa ditekan hingga nol persen pada 2027, sejalan dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

“Nanti akan diukur lagi pada Maret 2026. Data kemiskinan ini dinamis dan bisa berubah melalui mekanisme musyawarah desa serta pembaruan data dari Dinas Sosial dan program PKH,” terangnya.

Sebagai penutup, Juaini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pada 17 Desember dipilih secara khusus sebagai bagian dari komitmen Lombok Timur mendukung Triple Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yakni nol kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia.

“Ini bagian dari agenda pertama, menekan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur,” pungkasnya. (zaa)

Baznas Lotim akhiri 2025 penuh berkah, Bupati Iron siap serah puluhan Mahayani

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui Program Rumah Layaka Huni (Mahyani). Saat ini, pembangunan puluhan unit rumah layak huni sedang berjalan di sejumlah kecamatan, ditargetkan tuntas pada tahun 2025.

Sekretaris Baznas Lombok Timur, Nurul Hadi mengatakan, tahap pertama, Baznas Lotim telah merealisasikan pembangunan 25 unit rumah Mahyani yang bersumber dari dana bagi hasil Baznas Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, kegiatan Mahyani sudah berjalan. Dari 25 unit tersebut, masing-masing 5 unit sudah rampung di Kecamatan Terara, Sikur, dan Masbagik," kata Nurul Huda, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/12/2025).

Sementara di Jerowaru, imbuhnya, masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan di Sakra Timur ditargetkan tuntas pada 2025 sesuai kesepakatan dengan Baznas RI.

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan Mahyani berasal dari dana zakat dengan nilai Rp 25 juta per unit. Dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima, melainkan dikelola melalui pola swakelola, mulai dari pembangunan pondasi hingga serah terima kunci.

Selain itu, pada tahun ini Baznas Lombok Timur kembali melanjutkan program Mahyani dengan jumlah unit yang sama, yakni sekitar 25 unit rumah, yang bersumber dari zakat entitas Bank NTB Syariah dengan plafon dan pola pendanaan serupa.

Program ini sudah mulai dilaksanakan di beberapa kecamatan, di antaranya Terara, Pandan Duri, Sambelia, Pringgasela, dan kecamatan lainnya. 

"Kita sengaja memecah lokasi agar pembangunan Mahyani bisa merata di seluruh wilayah Lombok Timur,” jelasnya.

Nurul Hadi menegaskan, program Mahyani merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Kabupaten Lombok Timur dan Baznas Provinsi NTB, dengan sumber dana zakat lembaga.

Adapun kriteria penerima bantuan adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni dan membutuhkan renovasi berat atau pembangunan ulang.

“Dana Mahyani digunakan dari awal sampai rumah siap ditempati. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala berarti di lapangan, semua berjalan lancar,” tuturnya.

Untuk penyerahan rumah Mahyani, Baznas Lombok Timur menargetkan dilakukan pada tahun 2025. Direncanakan akan diserahkan pada 29 Desember 2025, bertepatan dengan agenda refleksi akhir tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

“Penyerahan nantinya akan dilakukan langsung oleh Bupati kepada para penerima manfaat. Prioritas kita adalah menyelesaikan 25 unit dari dana zakat Bank NTB agar bisa diserahkan pada momen tersebut,” katanya.

Secara keseluruhan, jumlah bantuan rumah Mahyani yang sedang dan akan dikerjakan mencapai sekitar 50 unit, di luar program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30-an unit.

Nurul Hadi juga menyoroti masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Lombok Timur yang diperkirakan mencapai 35 ribu unit, sehingga dibutuhkan pendataan yang akurat dari pemerintah desa sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

“Ke depan, data dari desa sangat penting agar program ini bisa direncanakan secara matang sesuai kemampuan kas dan regulasi yang ada,” ujarnya.

Selain Mahyani, Baznas Lombok Timur juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan gerobak usaha (Kerompa) yang tersebar di berbagai sentra ekonomi, termasuk Terara, Pringgasela, Masbagik, Selong, Suralaga, Sembalun, dan wilayah lainnya.

“Harapannya, melalui program-program ini, perekonomian masyarakat bisa tumbuh dan kehidupan mereka menjadi lebih baik,” pungkasnya. (zaa)

Baznas dan PTKIS di Lotim sepakat galang dana untuk Sumatera dan Aceh

 

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur gelar rapat koordinasi bersama pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di wilayah Gumi Patuh Karya. Kumpulnya para petinggi kampus swasta ini guna membahas penggalangan dana membantu korban bencana di wilayah Sumatera, Aceh, dan sekitarnya.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua IV Baznas Lombok Timur, Dr Asbullah Muslim. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh komponen dan unsur perguruan tinggi untuk ikut serta terlibat aktif serta mengambil peran dalam kegiatan penggalangan dana sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap sesama anak bangsa.

“Ini adalah panggilan kemanusiaan. Kita harus bahu-membahu dan saling membantu, terlebih dalam situasi bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh,” ujar Dr Asbullah.

Hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh masing-masing kampus PTKIS di Lotim dan sekitarnya, nantinya akan diserahkan dan disalurkan melalui Baznas Lombok Timur agar pendistribusiannya terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Wakil Ketua IV Baznas Lotim tersebut juga menyampaikan, pihaknya telah membagi tim penggalangan dana di berbagai wilayah Lombok Timur guna memastikan kegiatan berjalan secara terstruktur dan terkoordinir.

"asil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-NTB, di antaranya rencana pembangunan satu masjid di Aceh serta pembentukan Tim Tanggap Bencana di seluruh Baznas kabupaten dan kota se-NTB," kata Dr Asbullah yang juga Rektor Universitas Elkatarie ini.

Sementara itu, Rektor STIT Palapa Nusantara, Dr L Fahri, selaku tuan rumah kegiatan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh rencana penggalangan dana tersebut. Ia menyatakan akan mengerahkan seluruh komponen kampus, termasuk mahasiswa, BEM, DPM, dan Menwa, untuk turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi sekaligus penggalangan dana.

“Kami serius mendukung program ini. Semua unsur kampus akan kami libatkan agar kegiatan penggalangan dana ini berjalan maksimal dan benar-benar memberi manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” tegas Dr Fahri yang juga Dewan Syariah Baznas Lombok Timur.

Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama seluruh pimpinan PTKIS untuk segera memulai gerakan penggalangan dana. 

“Bismillah, hari ini kita mulai bergerak,” tutupnya. (zaa)

Pemkab Lotim ambil langkah strategis dalam upaya jaminan kesehatan bagi masyarakat

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah strategis memperluas serta mengoptimalkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepemahaman penting Pemda Lombok Timur bersama BPJS Kesehatan, di antaranya Rencana Kerja dan Skema Sharing Iuran untuk Tahun 2026 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan mitra, pada Senin (15/12) di Rupatama I Kantor Bupati.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra. Khususnya kepada Ketua Baznas Lombok Timur yang berkomitmen menyiapkan pembiayaan untuk 1.000 peserta JKN dari kalangan kurang mampu.

Apresiasi juga diberikan kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pusat layanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati mengingatkan tantangan ke depan, yakni mempertahankan dan bahkan meningkatkan angka kepesertaan diiringi dengan kualitas pelayanan yang prima. 

"Saya meminta Dinas Sosial untuk memastikan akurasi data sasaran, agar bantuan pembiayaan benar-benar tepat sasaran," tegas H Iron.

Nota kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk sinkronisasi program dan optimalisasi layanan JKN, upaya menjamin lebih banyak warga yang terlindungi oleh sistem kesehatan nasional.

Selain penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Lombok Timur dengan BPJS Kesehatan, penandatanganan juga dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur, Rumah Sakit Islam S Anggoro, Rumah Sakit Islam Namira, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kuncup Bunga.

Kesepakatan ini secara khusus mengatur mekanisme pendaftaran peserta JKN melalui skema sharing iuran. Sebuah rancangan bentuk gotong royong dalam pembayaran iuran JKN. 

Rencana ini dirancang untuk memfasilitasi warga, terutama dari kelompok tidak mampu, agar dapat terdaftar sebagai peserta JKN dengan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, menyatakan kebanggaannya atas komitmen Pemda tersebut. Diprediksi pada akhir 2025, kepesertaan JKN di Lotim akan mencapai 98,8 persen dengan keaktifan peserta sebesar 80,86 persen. 

"Saya yakin capaian ini dapat mengantarkan Lombok Timur meraih UHC Award," ujar Elly.

Dari sisi kontribusi, imbuhnya, iuran dari peserta aktif tahun 2025 tercatat lebih dari Rp 150 miliar, sedangkan total pembayaran klaim mencapai Rp 427 miliar lebih.

Tantangan tahun 2026, kata Elly, adalah mempertahankan keaktifan peserta minimal di angka 80 persen. Dua lainnya adalah memastikan kecukupan anggaran dan menyediakan layanan yang semakin baik. 

"Saya mengapreasiasi inisiatif Pemda dalam menyandingkan data akurat warga, khususnya dari desil 1 sampai 5, sebagai basis penyaluran bantuan iuran," ucapnya. (red)

Polres Lombok Timur ungkap 11 kasus narkotika dalam Operasi Antik 2025

 

OPSINTB.com - Polres Lombok Timur, berhasil mengungkap 11 kasus penyalahgunaan narkotika pada Operasi Antik 2025. Jumlah itu, melebihi target yang ditetapkan sebanyak tiga kasus.

Wakapolres Lombok Timur, Kompol Sidik Pria Mursita, saat konferensi pers di Mapolres Lotim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif membantu upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Gumi Patuh Karya.

"Operasi Antik ini digelar selama 14 hari itu, terhitung sejak 1 hingga 14 Desember 2025," kata Kompol Sidik Pria Mursita, saat pers rilis di Mapolres Lotim, Senin (15/12/2025).

Dia menerangkan awalnya target operasi hanya ditetapkan tiga perkara. Namun Polres Lombok Timur berhasil mengungkap 11 kasus, seluruhnya telah naik ke tahap penyidikan diterbitkan laporan polisi.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 25,27 gram sabu-sabu dan 64,1 gram ganja, serta sejumlah barang pendukung lainnya seperti uang tunai, telepon genggam, korek api, bong, gunting, dan timbangan digital.

"Adapun lokasi pengungkapan yakni perkara tersebar di beberapa kecamatan, yakni Selong, Masbagik, Sakra Barat, Pringgabaya, Aikmel, dan Suralaga," ujarnya.

Kompol Sidik menjelaskan, dari 11 kasus tersebut, sebagian akan diproses melalui mekanisme restorative justice berdasarkan pertimbangan tertentu. Mengenai kategorinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh penyidik yang menangani perkara.

Wakapolres menyebutkan, para tersangka merupakan pemain baru serta pertama kali tertangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar merupakan pengguna, dengan hasil tes urine yang menunjukkan positif narkotika.

Kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, imbuhnya, baik antar daerah maupun ke luar wilayah, pihaknya akan terus dilakukan pengembangan dan dalami.

Seluruh barang bukti yang selanjutnya akan dimusnahkan sesuai prosedur dan petunjuk dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

"Dengan hasil ini, komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah hukumnya," pungkasnya. (zaa)