Pemkab Lombok Timur launching bantuan paket sembako, sasar 198 ribu warga miskin

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, resmi melaunching program bantuan paket sembako tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu berlangsung di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Rabu (11/3/2026).

Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan tersebut. 

Bantuan sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang masuk dalam kategori desil satu hingga desil dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, program bantuan sembako ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kami memberikan bantuan sembako ini kepada masyarakat miskin ekstrem dan miskin, dari desil satu sampai desil dua sesuai batas yang bisa diperoleh masyarakat kita," ucap Iron saat penyaluran bantuan di Desa Masbagik Selatan.

Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas akibat adanya penyesuaian anggaran. Karena itu, pada tahun ini pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan sembako Ramadan.

Untuk tahun depan, kata dia, bakal dilakukan hal serupa dengan melihat kemampuan anggaran. Dia berharap, tidak turun bahkan bisa bertahan atau meningkat.

Menurutnya, program bantuan tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk tetap hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam program tersebut, bantuan sembako akan didistribusikan kepada sekitar 198.776 warga Lombok Timur yang terdaftar dalam desil satu dan dua sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Bantuan sembako yang dimulai hari ini harus secepatnya diselesaikan sebelum Lebaran,: tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah mengatakan, program pembagian sembako tersebut ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis daerah.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 198.776 paket sembako akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pembagian bantuan dilakukan berdasarkan data DTSEN dengan prioritas utama bagi warga yang berada pada desil satu dan dua. Jika kuota masih tersedia, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat pada desil tiga, bahkan di beberapa desa hingga desil empat.

"Data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah daerah berharap bantuan paket sembako tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri. (zaa)

Pemuda Sasak Indonesia gelar ngaji budaya, refleksi adat dan agama di malam Nuzulul Qur’an

 

OPSINTB.com - Ramdhan sudah memasuki malam sepuluh akhir. Diyakini turunnya Lailatul Qadar. Amalan-amalan pun di malam sepuluh akhir ini ditingkatkan, untuk menjemput keutamaannya. 

Seperti di Masjid Nurul Jihad, Dusun Grepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, yang suasananya terasa berbeda. Tak hanya cahaya lampu yang menghiasi halamannya, tapi juga bertambahnya kekhusu'an pelaksanaan ibadah.

Para pemuda duduk bersila, sementara tokoh masyarakat dan jamaah lain perlahan memadati ruangan. Malam itu, Selasa (10/3/2026), peringatan Nuzulul Qur’an tidak hanya sekedar agenda keagamaan semata, tetapi juga ruang perenungan tentang identitas dan masa depan masyarakat Sasak.

Kegiatan yang digelar Pemuda Sasak Indonesia tersebut menjadi ruang refleksi identitas budaya masyarakat Sasak melalui konsep ngaji budaya Sasak. Sebuah pendekatan yang mencoba membaca kembali hubungan antara agama, adat, dan kehidupan sosial masyarakat.

Ketua Umum Pemuda Sasak Indonesia, Raden Nune Syahroni mengatakan, Nuzulul Qur’an seharusnya tidak berhenti pada seremoni keagamaan semata.

Baginya, momentum turunnya Al-Qur’an justru menjadi kesempatan penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang membentuk kehidupan masyarakat.

"Peringatan Nuzulul Qur’an harus dimaknai lebih dalam. Ini bukan hanya acara tahunan, tetapi momen untuk mengingat kembali bahwa agama dan adat memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat Sasak," ucap Raden Nuna Syahroni.

Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut, "Adat Betakak, Betekan lan Betatah Agame, Agame Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah", menggambarkan falsafah hidup masyarakat Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Falsafah ini menegaskan bahwa adat bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari ekspresi nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Nune, adat yang berkembang di masyarakat Sasak tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh bersama nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan moral dan spiritual masyarakat.

"Adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki akar yang sama, yaitu bersendikan Kitabullah. Artinya, adat yang hidup di tengah masyarakat Sasak bukanlah tradisi kosong, tetapi ekspresi kultural dari nilai-nilai agama," katanya.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial, tantangan terbesar justru datang dari generasi muda. Modernitas, kata dia, sering kali menghadirkan pilihan-pilihan baru yang berpotensi menjauhkan generasi muda dari akar budaya dan spiritualnya.

Namun Nune melihat perubahan zaman bukanlah ancaman, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan bijak.

"Modernitas tidak boleh mencabut kita dari akar. Generasi Sasak harus berpikir maju, terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap kokoh dalam iman dan adat," tegasnya.

Melalui konsep ngaji budaya Sasak, Pemuda Sasak Indonesia mencoba menghadirkan ruang dialog antara nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial budaya masyarakat. 

Agama dalam pandangan mereka, tidak hanya berada di ruang normatif, tetapi juga harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam adat, tradisi, dan interaksi sosial.

Kegiatan ini pun diharapkan menjadi ruang edukasi bagi generasi muda Sasak. Bukan hanya untuk memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga untuk menyadari bahwa identitas budaya mereka memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai spiritual.

Di tengah dunia yang terus berubah, pesan yang ingin ditegaskan malam itu sederhana namun mendalam menjaga adat berarti merawat iman, dan menguatkan agama berarti memperkokoh jati diri.

"Menjaga adat berarti merawat iman, dan menguatkan agama berarti mengokohkan jati diri. Dari sanalah masa depan Sasak dapat dibangun," pungkas Nune. (zaa/adv)

Disnakertrans Lombok Timur terus pantau kondisi PMI di Timur Tengah

 

OPSINTB.com - Perang Iran dengan Israel bersama sekutunya Amerika Serikat, membuat situasi konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Lebih dari sepekan, kedua belah pihak terpantau masih saling serang. 

Sedangkan negara lain di kawasan-kawasan itu mengumumkan siaga satu atas situasi tersebut.

Situasi ini, tak hanya membuat negara-negara di teluk Arab itu genting, namun juga pemerintah Indonesia khususnya Pemkab Lombok Timur, ikut merasakannya. Pasalnya banyak warga Lotim yang bekerja di kawasan-kawasan itu.

Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H Suroto mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan situasi PMI melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial.

"Kami tidak memiliki data pasti mengenai jumlah PMI asal Lombok Timur yang saat ini berada di Timur Tengah," ucap Soeroto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/03/2026).

Hal ini disebabkan banyaknya pekerja migran yang telah kembali ke daerah asal sejak lama sehingga sulit dideteksi.

Namun demikian, berdasarkan data keberangkatan yang melalui rekomendasi Disnakertrans pada tahun 2023 tercatat sekitar 250 orang PMI berangkat ke Timur Tengah. Jumlah tersebut belum termasuk PMI yang berangkat pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, saat ini Disnakertrans Lombok Timur terus melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi jika terjadi masalah yang menimpa PMI di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, juga telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara Timur Tengah.

Disnakertrans Lombok Timur juga mengimbau keluarga PMI untuk segera melapor apabila ada masalah yang dialami anggota keluarganya di luar negeri.

"Kami berharap jika ada PMI atau keluarga PMI yang memiliki masalah agar melapor dengan menyebutkan BNBA atau data lengkap, supaya kami mudah merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut," katanya.

Sementara itu, Suroto menyebutkan bahwa tujuan utama penempatan PMI asal Lombok Timur saat ini masih didominasi oleh Malaysia dengan persentase sekitar 80 persen.

"Pada tahun ini mulai meningkat permintaan tenaga kerja dari Jepang dan Jerman, terutama untuk sektor kesehatan seperti tenaga perawat," pungkasnya. (zaa)

Hilang misterius, bocah dua tahun asal Sembalun masih dalam pencarian

 

OPSINTB.com – Muhammad Rapip Saki (2,5), bocah asal Dusun Dasan Kodarat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur dilaporkan hilang saat tengah asyik bermain sendirian dekat kubangan air di dekat rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.00 Wita, Minggu (08/03/2026).

Kapolsek Sembalun, IPTU Lalu Subadri, membenarkan peristiwa tersebut. Dia memaparkan, pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari orang tua korban dan langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian.

Dia menuturkan, peristiwa bermula sekitar pukul 07.00 Wita, saat itu, ibu korban, Yuni, sedang sibuk berjualan di depan rumah. Ia sempat melihat putranya bermain di sebuah kubangan air yang berjarak tak jauh dari posisinya.

Selang 15 menit, saat sang ibu kembali mengecek, Rapip sudah tidak ada di lokasi semula.

"Pencarian mandiri sempat dilakukan oleh keluarga dan tetangga, namun tidak membuahkan hasil," ujar IPTU Lalu Subadri.

Melihat anaknya tak kunjung ditemukan, ayah korban, Merli (52), langsung mendatangi Mapolsek Sembalun pada pukul 12.00 WITA untuk meminta bantuan pencarian.

Kondisi geografis di sekitar lokasi hilangnya korban menjadi tantangan tersendiri. Diketahui, lokasi bermain korban hanya berjarak sekitar 10 meter dari aliran sungai dan dikelilingi oleh rimbunan pohon bambu.

Fokus pencarian dilakukan di sekitar lokasi terakhir korban terlihat, area rumpun bambu, hingga menyisir aliran sungai di Dusun Dasan Tengak Timuk. Hingga pukul 17.00 WITA, pencarian dan masih belum ditemukan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Polsek Sembalun telah berkoordinasi dengan unit SAR Kecamatan Sembalun serta pemerintah desa setempat untuk memperluas radius pencarian.

Dirinya menghimbau agar seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki anak balita, lebih ekstra dalam melakukan pengawasan.

"Jangan biarkan anak bermain sendirian di area terbuka yang dekat dengan sungai atau lokasi berbahaya lainnya," ucapnya.

Ada pun ciri-ciri anak tersebut  yakni kulit putih, rambut hitam, saat bermain menggunakan sweater hijau dan celana warna hijau botol.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari unsur kepolisian, Satsabhara, unit SAR, dan warga setempat masih terus berupaya mencari keberadaan Muhamad Rapip Saki. Aparat berharap korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. (red)

Dikbud Lombok Timur usulkan 4.876 PPPK paruh waktu jadi penuh waktu tanpa tes

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status sebanyak 4.876 tenaga guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. 

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur, ditembuskan kepada Direktur GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M Nurul Wathoni mengatakan, pihaknya telah mengirim surat resmi agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes atau tahapan sejenisnya.

"Saya sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan tanpa tes atau tahapan sejenis lainnya agar dapat menjadi PPPK penuh waktu," ucap Nurul Wathoni, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut diajukan untuk memberikan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu yang saat ini bekerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dia membeberkan, ada beberapa poin yang melatarbelakangi usulan tersebut yakni pertama, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu sangat dibutuhkan di berbagai satuan pendidikan, baik sebagai guru, tenaga tata usaha, operator sekolah, maupun di kantor UPTD serta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. 

Menurut mantan Kepala MAN 1 Selong ini, hal ini terjadi lantaran masih adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dan kependidikan.

Kedua, tenaga PPPK paruh waktu telah memiliki masa pengabdian yang panjang di dunia pendidikan di Lombok Timur. Bahkan banyak diantaranya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Ketiga, hampir 90 persen tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur telah memiliki sertifikasi. Hal itu, ucapnya, menunjukkan mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang dinilai layak untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Nurul Wathoni berharap bahwa perubahan status ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang pengembangan karier bagi para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut.

"Saya melihat bahwa tenaga PPPK paruh waktu ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan karier, sehingga perlu perubahan status menjadi PPPK penuh waktu," terangnya. (zaa)

DPRD Lombok Timur sahkan Perda perlindungan adat dan pariwisata

 

OPSINTB.com - DPRD Kabupaten Lombok Timur gelar Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun 2026 Rapat ke IV. Kegiatan tersebut dalam rangka penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Hukum Adat dan Kepariwisataan, yang merupakan inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya menyampaikan, lahirnya Perda tersebut merupakan hasil pembahasan panjang yang telah dilakukan lebih dari dua tahun.

Ia menjelaskan, Perda tentang perlindungan hukum adat bukan sekadar pengakuan terhadap desa adat, melainkan mencakup komunitas adat secara menyeluruh, mulai dari perangkat hingga sistem hukum adat yang berlaku.

Menurutnya, regulasi ini penting agar daerah tidak latah dalam mengadopsi konsep, seperti desa wisata tanpa fondasi hukum dan sosial yang kuat.

"Perda ini menjadi pedoman agar pengembangan daerah, khususnya pariwisata, tetap berlandaskan aturan yang jelas dan tidak keluar dari nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat," ucap Wabup Edwin, Kamis (5/3/2026).

Berkaitan dengan perda kepariwisataan, Edwin berharap regulasi tersebut dapat menjadi guideline dalam pengembangan sektor pariwisata yang dinamis di Lombok Timur. Ia berharap adanya keberpihakan anggaran terhadap sektor ini.

"Meskipun tetap mendorong kemandirian pariwisata yang tumbuh dari para pelaku usaha di daerah," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M Yusri menegaskan, pihaknya tidak ingin perda yang telah ditetapkan hanya menjadi regulasi mandul tanpa implementasi nyata, hanya bagus di atas kertas. Seperti, Perda Pelastik dan Rokok, yang implementasinya kurang maksimal.

"Sekarang kita ingin sedikit perda, tetapi produktif dan benar-benar terealisasi di tengah masyarakat," tegasnya.

Menurut Yusri, perda tentang kepariwisataan telah direncanakan sejak lama, dimulai dari penyusunan rencana induk hingga akhirnya ditetapkan menjadi perda. 

Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dalam tata kelola pariwisata, termasuk dalam aspek penganggaran dan teknis pelaksanaan.

Ia mengakui, selama ini pemerintah daerah belum berani mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pariwisata karena belum adanya dasar hukum yang kuat.

Dengan ditetapkannya perda serta didukung dokumen RT/RW dan rencana induk, kini pemerintah memiliki pijakan yang jelas untuk mendukung pengembangan sektor tersebut.

Lebih lanjut Yusri menegaskan, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi perda melalui rapat kerja serta penyusunan rencana strategis pariwisata. 

Ia menyebut, pihaknya telah melakukan studi banding ke Bali guna mempelajari pengelolaan pariwisata yang lebih maju dan terintegrasi.

Sebab, kata dia, pariwisata bagian dari prioritas dalam RPJMD, bersama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

"Dengan perda ini, kita ingin tata kelola pariwisata berjalan efektif, tetap berlandaskan nilai agama, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan," tandasnya. (zaa)