Ali Bin Dachlan: Konstitusi Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan

 

OPSINTB.com - Lebih dari sepekan perang antara Iran dengan Israel Amerika, berkecamuk. Tak hanya saling jual klaim menang dan strategi, tapi juga menciptakan ketegangan diberbagai negara, salah satunya Indonesia.

Merespon kedatangan itu Presiden Prabowo Subianto, menggelar beberapa kali dengan sejumlah tokoh. Terakhir dirinya bertemu bersama sejumlah pemuka agama. 

Tak hanya pemerintah, sejumlah tokoh pimpinan organisasi kemasyarakatan pun ikut mengomentari perang tersebut. 

Di Nusa Tenggara Barat, bahkan menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika konflik internasional yang terjadi belakangan ini, khususnya yang berkaitan dengan ketegangan antara Israel dan Iran yang melibatkan dukungan Amerika Serikat.

Menurut salah satu ormas di NTB menilai, tindakan serangan terhadap negara berdaulat tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pembina Yayasan Swadaya Membangun, H Moch Ali Bin Dachlan menegaskan, sikap bangsa Indonesia terhadap berbagai bentuk penjajahan telah diatur secara tegas dalam konstitusi negara.

Menurutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Kami mengingatkan kembali bahwa konstitusi Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan. Prinsip itu harus menjadi pijakan moral dan politik dalam menyikapi berbagai konflik internasional,” ujar pria yang karib disapa Amaq Asrul ini, ditemui usai kegiatan diskusi nya dengan sejumlah tokoh, Rabu (11/03/2026.

Mantan bupati Lombok Timur dua periode ini menyoroti kondisi yang terjadi di Palestina, khususnya di wilayah Gaza, yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan. Dalam berbagai laporan lembaga internasional disebutkan bahwa korban sipil terus bertambah dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius.

“Kami menyampaikan solidaritas kepada rakyat Palestina yang hingga kini masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dan hak menentukan nasibnya sendiri,” kata Ali Bin Dachlan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti munculnya berbagai pemberitaan mengenai keterlibatan Presiden Republik Indonesia dalam sebuah forum yang disebut Board of Peace (BOP) yang disebut-sebut diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

Menurutnya, informasi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat karena forum tersebut tidak berada dalam kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun persepsi bahwa Indonesia berpihak dalam konflik internasional tertentu,” jelasnya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, organisasi masyarakat di NTB juga menegaskan beberapa poin penting, di antaranya menolak segala bentuk agresi militer terhadap negara berdaulat, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan, serta mendorong pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Mereka juga meminta komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, serta mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina.

Di akhir pernyataannya, Ali Bin Dachlan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyikapi isu-isu internasional secara bijak dan tetap menjaga persatuan di dalam negeri.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kedamaian, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu global yang dapat memicu perpecahan,” pungkasnya. (zaa)

Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)

Pemkab Lombok Timur launching bantuan paket sembako, sasar 198 ribu warga miskin

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, resmi melaunching program bantuan paket sembako tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu berlangsung di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Rabu (11/3/2026).

Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan tersebut. 

Bantuan sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang masuk dalam kategori desil satu hingga desil dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, program bantuan sembako ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kami memberikan bantuan sembako ini kepada masyarakat miskin ekstrem dan miskin, dari desil satu sampai desil dua sesuai batas yang bisa diperoleh masyarakat kita," ucap Iron saat penyaluran bantuan di Desa Masbagik Selatan.

Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas akibat adanya penyesuaian anggaran. Karena itu, pada tahun ini pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan sembako Ramadan.

Untuk tahun depan, kata dia, bakal dilakukan hal serupa dengan melihat kemampuan anggaran. Dia berharap, tidak turun bahkan bisa bertahan atau meningkat.

Menurutnya, program bantuan tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk tetap hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam program tersebut, bantuan sembako akan didistribusikan kepada sekitar 198.776 warga Lombok Timur yang terdaftar dalam desil satu dan dua sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Bantuan sembako yang dimulai hari ini harus secepatnya diselesaikan sebelum Lebaran,: tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah mengatakan, program pembagian sembako tersebut ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis daerah.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 198.776 paket sembako akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pembagian bantuan dilakukan berdasarkan data DTSEN dengan prioritas utama bagi warga yang berada pada desil satu dan dua. Jika kuota masih tersedia, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat pada desil tiga, bahkan di beberapa desa hingga desil empat.

"Data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah daerah berharap bantuan paket sembako tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri. (zaa)

Pemuda Sasak Indonesia gelar ngaji budaya, refleksi adat dan agama di malam Nuzulul Qur’an

 

OPSINTB.com - Ramdhan sudah memasuki malam sepuluh akhir. Diyakini turunnya Lailatul Qadar. Amalan-amalan pun di malam sepuluh akhir ini ditingkatkan, untuk menjemput keutamaannya. 

Seperti di Masjid Nurul Jihad, Dusun Grepek Santek, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, yang suasananya terasa berbeda. Tak hanya cahaya lampu yang menghiasi halamannya, tapi juga bertambahnya kekhusu'an pelaksanaan ibadah.

Para pemuda duduk bersila, sementara tokoh masyarakat dan jamaah lain perlahan memadati ruangan. Malam itu, Selasa (10/3/2026), peringatan Nuzulul Qur’an tidak hanya sekedar agenda keagamaan semata, tetapi juga ruang perenungan tentang identitas dan masa depan masyarakat Sasak.

Kegiatan yang digelar Pemuda Sasak Indonesia tersebut menjadi ruang refleksi identitas budaya masyarakat Sasak melalui konsep ngaji budaya Sasak. Sebuah pendekatan yang mencoba membaca kembali hubungan antara agama, adat, dan kehidupan sosial masyarakat.

Ketua Umum Pemuda Sasak Indonesia, Raden Nune Syahroni mengatakan, Nuzulul Qur’an seharusnya tidak berhenti pada seremoni keagamaan semata.

Baginya, momentum turunnya Al-Qur’an justru menjadi kesempatan penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang membentuk kehidupan masyarakat.

"Peringatan Nuzulul Qur’an harus dimaknai lebih dalam. Ini bukan hanya acara tahunan, tetapi momen untuk mengingat kembali bahwa agama dan adat memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat Sasak," ucap Raden Nuna Syahroni.

Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut, "Adat Betakak, Betekan lan Betatah Agame, Agame Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah", menggambarkan falsafah hidup masyarakat Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Falsafah ini menegaskan bahwa adat bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari ekspresi nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Nune, adat yang berkembang di masyarakat Sasak tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh bersama nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan moral dan spiritual masyarakat.

"Adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki akar yang sama, yaitu bersendikan Kitabullah. Artinya, adat yang hidup di tengah masyarakat Sasak bukanlah tradisi kosong, tetapi ekspresi kultural dari nilai-nilai agama," katanya.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan sosial, tantangan terbesar justru datang dari generasi muda. Modernitas, kata dia, sering kali menghadirkan pilihan-pilihan baru yang berpotensi menjauhkan generasi muda dari akar budaya dan spiritualnya.

Namun Nune melihat perubahan zaman bukanlah ancaman, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan bijak.

"Modernitas tidak boleh mencabut kita dari akar. Generasi Sasak harus berpikir maju, terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap kokoh dalam iman dan adat," tegasnya.

Melalui konsep ngaji budaya Sasak, Pemuda Sasak Indonesia mencoba menghadirkan ruang dialog antara nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial budaya masyarakat. 

Agama dalam pandangan mereka, tidak hanya berada di ruang normatif, tetapi juga harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam adat, tradisi, dan interaksi sosial.

Kegiatan ini pun diharapkan menjadi ruang edukasi bagi generasi muda Sasak. Bukan hanya untuk memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga untuk menyadari bahwa identitas budaya mereka memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai spiritual.

Di tengah dunia yang terus berubah, pesan yang ingin ditegaskan malam itu sederhana namun mendalam menjaga adat berarti merawat iman, dan menguatkan agama berarti memperkokoh jati diri.

"Menjaga adat berarti merawat iman, dan menguatkan agama berarti mengokohkan jati diri. Dari sanalah masa depan Sasak dapat dibangun," pungkas Nune. (zaa/adv)

Disnakertrans Lombok Timur terus pantau kondisi PMI di Timur Tengah

 

OPSINTB.com - Perang Iran dengan Israel bersama sekutunya Amerika Serikat, membuat situasi konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Lebih dari sepekan, kedua belah pihak terpantau masih saling serang. 

Sedangkan negara lain di kawasan-kawasan itu mengumumkan siaga satu atas situasi tersebut.

Situasi ini, tak hanya membuat negara-negara di teluk Arab itu genting, namun juga pemerintah Indonesia khususnya Pemkab Lombok Timur, ikut merasakannya. Pasalnya banyak warga Lotim yang bekerja di kawasan-kawasan itu.

Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H Suroto mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan situasi PMI melalui koordinasi dengan kementerian terkait serta informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial.

"Kami tidak memiliki data pasti mengenai jumlah PMI asal Lombok Timur yang saat ini berada di Timur Tengah," ucap Soeroto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/03/2026).

Hal ini disebabkan banyaknya pekerja migran yang telah kembali ke daerah asal sejak lama sehingga sulit dideteksi.

Namun demikian, berdasarkan data keberangkatan yang melalui rekomendasi Disnakertrans pada tahun 2023 tercatat sekitar 250 orang PMI berangkat ke Timur Tengah. Jumlah tersebut belum termasuk PMI yang berangkat pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, saat ini Disnakertrans Lombok Timur terus melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengantisipasi jika terjadi masalah yang menimpa PMI di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, juga telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara Timur Tengah.

Disnakertrans Lombok Timur juga mengimbau keluarga PMI untuk segera melapor apabila ada masalah yang dialami anggota keluarganya di luar negeri.

"Kami berharap jika ada PMI atau keluarga PMI yang memiliki masalah agar melapor dengan menyebutkan BNBA atau data lengkap, supaya kami mudah merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut," katanya.

Sementara itu, Suroto menyebutkan bahwa tujuan utama penempatan PMI asal Lombok Timur saat ini masih didominasi oleh Malaysia dengan persentase sekitar 80 persen.

"Pada tahun ini mulai meningkat permintaan tenaga kerja dari Jepang dan Jerman, terutama untuk sektor kesehatan seperti tenaga perawat," pungkasnya. (zaa)