Kejutan di Musancab PDI Perjuangan Lotim, Rachmat beri kode periode terakhir pimpin partai

 

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Lombok Timur menggelar Musyawarah Anak Cabang di Gedung Wanita Selong, Sabtu (14/2/2026). Tak sekadar forum organisasi, musyawarah ini menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus meneguhkan komitmen para kader untuk terus menempel erat pada rakyat.

Musyawarah Anak Cabang PDI Perjuangan se Kabupaten Lombok Timur tersebut dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, dengan rangkaian sakral dan menggugah. Kirab panji partai, hening cipta yang dipimpin Ahmad Amrullah Sekretaris DPC PDIP Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lotim, suasana gegap gempita kader, hingga pembacaan Dedication of Life Bung Karno. Nuansa ideologis terasa kuat, seolah mengajak seluruh kader senantiasa menengok kembali akar perjuangan partai.

Sebanyak 777 peserta hadir memenuhi arena Musancab, terdiri dari pengurus PAC dan ranting se-Lombok Timur, termasuk ketua PAC lama dan baru yang akan dilantik. Kehadiran penuh kader ini menandakan kesiapan struktur partai besutan Prof. Hj. Megawati Soekarno Putri ini hingga ke akar rumput. Tak lupa hadir pula pengurus inti DPD PDIP NTB, DPC PDIP Lombok Timur, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Lombok Timur dari PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya mengungkapkan, Musancab ini merupakan momentum kebangkitan dan introspeksi bersama.

“Kita harus jujur melihat diri sendiri. Ini saatnya bangkit, memperbaiki struktur partai dari atas sampai ranting. Kita tidak ingin PDI Perjuangan dianggap tidak ada,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Lombok Timur memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI Perjuangan di NTB. “Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya,” ujarnya, disambut pekikan siap dari para kader.

Semangat para kader semakin membara saat Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat menyampaikan arahan. Anggota DPR RI empat periode ini memberi kejutan kepada para kader dengan secara khusus mengundang para pejuang partai era 1980-an, sebuah masa ketika PDI Perjuangan berjuang keras di bawah tekanan rezim otoriter Orde Baru dan berhasil meraih enam kursi DPRD di Lombok Timur.

Hanya saja, partai ini kemudian didzolimi, karena haknya untuk mendapat kursi pimpinan DPRD ditelikung penguasa. Kursi Pimpinan DPRD Lombok Timur justru dialihkan penguasa ke Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memiliki lima kursi. Sejak saat itu, perlawanan kader-kader Banteng di Lombok Timur pada pemerintahan Orde Baru kian trengginas. Fraksi PDI Perjuangan selalu menyatakan Minderheit Nota pada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menelikung rakyat.

Rachmat menegaskan, kehadiran para pejuang partai tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan pengingat nilai dasar perjuangan. Para pejuang partai itu kata dia, bukan cerita masa lalu, mereka adalah fondasi partai. Di masa sulit, mereka tidak menyerah.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan bahwa partai besar tidak boleh tercerabut dari sejarahnya. Nilai keberanian, militansi, dan keberpihakan pada rakyat yang diwariskan para pejuang lama harus menjadi pedoman kader hari ini.

“Dari daerah inilah perlawanan itu dibangun. Kita pernah enam kursi, di masa yang tidak mudah. Sekarang tinggal tiga, tapi jangan pernah merasa kecil. Dari tiga kita bisa kembali ke enam,” ujar Rachmat dengan suara bergetar penuh semangat.

Ia mengingatkan kejayaan masa lalu bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke masyarakat.

“Jangan hanya pandai bicara di forum. Temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat,” tegasnya.

Rachmat juga menekankan pentingnya pemberdayaan PAC dan ranting sebagai mesin utama gerakan partai. Ia bahkan meminta pengurus berdiri dan diabsen satu per satu, sebagai simbol kesiapan struktur menghadapi tantangan politik ke depan.

Tak kalah penting, ia menyoroti generasi muda sebagai harapan baru. Pemilu 2029 disebutnya sebagai momentum kebangkitan anak muda di PDI Perjuangan.

“Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal,” katanya, disambut tepuk tangan panjang peserta Musancab.

Musancab PDI Perjuangan Lombok Timur ini merupakan agenda lima tahunan sesuai amanat kongres partai. Lebih dari itu, Musancab menjadi titik awal konsolidasi, menyatukan kembali ingatan sejarah, dan menyalakan api perjuangan kader untuk mengembalikan kejayaan partai dengan satu pesan utama, kembali ke rakyat, bersama rakyat.

*Kode Periode Terakhir*

Dalam arahannya, Rachmat Hidayat juga menyampaikan pernyataan penting yang menjadi kode bahwa dirinya mungkin akan menjalani periode terakhir sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Ia menegaskan akan memanfaatkan sisa masa kepemimpinannya untuk turun langsung ke lapangan. Menyambangi masyarakat di setiap kecamatan di Lombok Timur dan juga di Pulau Lombok.

“Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat,” tegasnya.

Rachmat belum lama dikukuhkan kembali memangku amanah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Politisi lintas zaman ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinan pada 2030. Ia tercatat tanpa jeda berkhidmat memimpin PDI Perjuangan NTB semenjak tahun 2000 silam.

Karena itu, Rachmat mengaku sangat bangga melihat komposisi peserta Musancab yang didominasi kader muda, khususnya dari Lombok Timur. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa regenerasi di tubuh partai berjalan dan harus terus diperkuat.

Rachmat menekankan bahwa kader muda tidak cukup hanya hadir secara jumlah, tetapi harus ditempa melalui kerja nyata di PAC dan ranting, dengan satu prinsip utama yakni menempel di rakyat, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat.

Itu sebabnya, mendapati semangat membara para kader-kader muda di hadapannya, Rachmat tak ragu bahwa sudah saatnya dirinya menegaskan kepemimpinan transisional yang sadar regenerasi, memastikan estafet partai tidak putus dan kader muda siap mengambil peran.

Langkah Rachmat yang menghadiran pejuang senior juga menjadi upaya mengikat memori kolektif partai, agar kader muda tidak tercerabut dari nilai ideologis dan sejarah perjuangan. Sebab, tanpa fondasi ini, regenerasi berisiko menjadi sekadar pergantian usia, bukan kesinambungan nilai. (red)

Peringati HUT ke-18, DPC Gerindra Lombok Timur bergerak bantu warga terdampak banjir

 

OPSINTB.com - Memperingati hari ulang tahun (HUT) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke 18, DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur menggelar bakti sosial berupa pemberian sembako ke masyarakat terdampak banjir di Dusun Kuang Sungkun Desa Ekas Buana dan Dusun Semerang Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lotim.

Kegiatan mulia yang dilaksanakan pada Sabtu (7/2/2026) itu, dihadiri oleh pimpinan partai, seluruh anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Gerindra, dan sejumlah kader partai.

Aksi itu merupakan wujud nyata kepedulian partai besutan Prabowo Subianto itu terhadap masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir. 

Kehadiran para wakil rakyat, pimpinan, dan kader partai tersebut sekaligus menegaskan komitmen Gerindra untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi sulit.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri menyampaikan rasa empati dan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang telah berlangsung selama kurang lebih satu minggu itu. Dirinya mengajak masyarakat untuk tetap bersabar, tabah, dan berprasangka baik atas ujian yang diberikan.

"Setiap musibah pasti mengandung hikmah," ucap Yusri di depan masyarakat terdampak banjir, Sabtu (7/2/2026).

Sebagai wakil rakyat, kata dia, sudah menjadi kewajiban untuk hadir, melihat langsung kondisi masyarakat, serta memastikan kebutuhan dasar warga. Mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga sandang dan pangan tetap menjadi perhatian. 

Ia menegaskan, kehadiran Fraksi Gerindra tidak hanya sebatas memberikan bantuan sembako, tetapi juga untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan solusi jangka panjang agar permasalahan banjir dapat segera ditangani secara menyeluruh.

Menurutnya, genangan air yang masih bertahan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan lingkungan, terutama bagi anak-anak dan bayi. 

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati Lombok Timur yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur dan instansi terkait, guna mencari solusi konkret dan cepat.

“Insya Allah, setelah kami melihat langsung penyebab dan dampak banjir ini, kami akan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Kuang Sungkun, Wirkas Suandi menjelaskan, banjir telah terjadi sejak 23 Januari lalu, akibat intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya embung yang tidak mampu menampung debit air. 

Dia memaparkan, tercatat sebanyak 56 kepala keluarga atau sekitar 197 jiwa terdampak di lokasi itu. Sebagian warga, terangnya, terpaksa mengungsi dan tinggal di tenda yang disiapkan oleh BPBD.

"Kami apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua DPRD Lombok Timur beserta seluruh anggota Fraksi Gerindra, serta bantuan sembako yang diberikan kepada warga terdampak," terangnya.

Kendati demikian, harapan utama masyarakat, ucapnya, bukanlah bantuan sembako semata, melainkan solusi agar air segera surut dan keluar dari permukiman warga.

Warga berharap ada tindakan nyata dan cepat agar air ini bisa segera dialirkan ke laut, baik melalui pembuatan drainase atau solusi teknis lainnya. 

"Itulah yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini," ucapnya.

Untuk diketahui dua desa merupakan lokasi terdampak langsung, rumah warga masih tergenang oleh air dan masyarakat tidak bisa menempati tempat tinggal mereka. Bahkan air bersih untuk keperluan masak dan mandi masih sulit didapatkan. 

Untuk diketahui, selain bakti sosial, dalam rangka memperingati HUT Partai Gerindra ke-18, DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur akan melaksanakan beberapa kegiatan sosial lainnya; yakni zikir bersama, santunan anak yatim piatu, dirangkai dengan doa dan syukuran kantor baru DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur. (zaa)

Jumlah pemilih di Lotim tahun 2025 sebanyak 1.038.082

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat pleno tersebut, ketua Divisi perencanaan Data dan informasi Suriadi memaparkan, sumber data dan hasil Coklit terbatas yang telah di lakukan oleh KPU Lombok Timur. Dalam kurun waktu tahun 2025 ini, pihaknya menerima data dari KPU RI Sebanyak 2 kali, dan data tersebut sudah dilakukan coklit terbatas baik pada triwulan III dan IV, sehingga sampai pada proses pleno rekapitulasi.

"Jumlah pemilih di Lombok Timur lebih dari 1 juta pemilih, lebih tepatnya berjumlah 1.038.082 " terangnya.

Dia merincikan, pemilih baru jumlahnya 20.283 orang, tidak memenuhi syarat atau TMS 14.288 orang.
Suriadi melanjutkan, hasil pleno ini akan di plenokan lagi di tingkat provinsi, kemudian naik sampai tingkat RI. Dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, imbuhnya, pihaknya meminta dukungan berbagai kalangan.

Masyarakat luas, kata dia, agar terus mendukung agenda pemutakhiran data, guna mewujudkan pemilih yang akurat, akuntabel, dan inklusif.

"Kami sadari, KPU tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami sangat berharap partisipasi kita semua dalam mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Permas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan, menerangkan dalam pleno pihaknya memastikan sejumlah pemilih baru. Hal itu dilakukan untuk memastikan mereka masuk dalam daftar pemilih.

"Kami sarankan KPU Lotim melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih pemula yang belum rekaman KTP El," terangnya.

Selain KPU dan Bawaslu Lotim, juga dihadiri oleh Disnakertrans, Polres, Lapas Selong, Kesbangpoldagri, Disdukcapil, Kemenag, DPMD, dan OPD terkait. (zaa)

DPP Demokrat tunjuk Plt Ketua DPD NTB demi jaga soliditas organisasi

 

Foto: Si Made Rai Edi Astawa, Plt Ketua DPD Demokrat NTB.

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk menjamin kelangsungan roda organisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini menyusul proses hukum yang dihadapi oleh Ketua DPD Provinsi NTB, Indra Jaya Usman (IJU).

Secara resmi, DPP Partai Demokrat menunjuk Si Made Rai Edi Astawa, sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB. 

Sebelumnya, Made Rai menjabat sebagai Sekretaris I Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Partai Demokrat, H Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya menghormati penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Sebagai bentuk komitmen, Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat telah memberikan pendampingan hukum kepada IJU.

“Keputusan ini adalah wujud komitmen Partai Demokrat untuk menjunjung tinggi integritas sekaligus memastikan organisasi terus bergerak dan melayani masyarakat,” ujar AHY di Jakarta, Jumat.

AHY menambahkan, penunjukan PLT merupakan langkah organisatoris yang diperlukan. “Kami bergerak cepat agar roda organisasi tidak terhenti. Penunjukan PLT adalah langkah organisatoris yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan menjaga soliditas kader di NTB,” kata AHY.

Profil dan Langkah Cepat PLT Ketua Baru

Si Made Rai Edi Astawa bukanlah nama baru dalam dunia organisasi dan sosial politik. Latar belakangnya sebagai mantan TNI memberinya pengalaman memadai. Saat masih aktif dalam dinas, Made Rai pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga tidak asing dengan dinamika sosial politik di wilayah Nusa Tenggara.

Segera setelah dilantik, Made Rai langsung bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal. Didampingi oleh Deputi BPOKK DPP Wilayah Bali Nusra, PLT Ketua DPD NTB yang baru ini bertemu dengan seluruh Ketua DPC se-NTB, Pengurus DPD, dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat, memulihkan moril, dan menguatkan soliditas kader di NTB pasca-kejadian yang melibatkan ketua sebelumnya.

Dalam keterangannya, Made Rai menyampaikan bahwa kondisi internal Partai Demokrat di NTB saat ini berada dalam keadaan yang solid dan terkonsolidasi. “Seluruh kader siap menjalankan arahan Ketua Umum Partai Demokrat dan senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB,” ujarnya.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, masa tugas Made Rai sebagai PLT Ketua DPD NTB paling lama satu tahun. 

Masa tugas ini akan berakhir setelah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD NTB yang definitif. (red)

Bawaslu terus perluas sayap bentuk kader pengawas partisipatif

 

OPSINTB.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berkomitmen, mencetak generasi demokrasi yang berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui giat pendidikan pengawas partisipatif. Pelatihan yang dilakukan secara continue ini diikuti oleh 40 orang dari berbagai unsur. 

Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB, Hasan Basri, ditemui opsintb.com di sela kunjungan kerjanya di Lombok Timur mengatakan, secara regulasi di Undang-Undang 7 tentang Pemilu, aturan turunannya yakni Perbawaslu 2 juga diatur mengenai pengawasan partisipatif. 

"Banyak bentuknya pengawasan partisipatif itu, seperti KKN Tematik, pojok pengawasan, kampung anti politik uang dan politisasi sara," ujar Hasan Basri, Rabu (26/11/2025).

Semua itu, imbuhnya, merupakan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif. Baru-baru ini Bawaslu Provinsi menggelar pendidikan pengawasan partisipatif secara daring.

Kegiatan itu, kata dia, merupakan instruksi langsung dari Bawaslu Republik Indonesia. Dari sepuluh kabupaten kota, didapati 3 yang telah melakukan kegiatan tersebut dengan secara luring atau langsung. Yakni Kota Mataram, Lombok Barat, serta Lombok Tengah.

Sisanya 7 Kabupaten kota seperti Lombok Timur, KLU, KSB, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Yang dibagi menjadi tiga sesi.

"Khusus Lotim, berjalan dengan baik dan diikuti oleh 40 orang," katanya.

Setidaknya ada tiga materi yang diterima yakni startegi pencegahan dan pengawasan. Substansinya ialah bagaimana tidak ada pelanggaran, maupun sengketa proses pemilu. Kedua, mekanisme pelaporan terakhir membangun kekuatan jaringan atau membuat komunitas.

Sebab P2P yang digelar memang dihajatkan untuk komunitas yang telah mau berfungsi dan bergerak. Outputnya, bagi yang telah mengikuti pendidikan itu bisa bersama Bawaslu.

Dia memberikan contoh, di tengah non tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Lotim, kata dia, akan melibatkan kader pengawasan partisipatif untuk ikut mengawasi kegiatan tersebut.

Yang mengikuti pelatihan kata dia, dari macam latar belakang seperti guru hingga mubaligh. Mereka, bebernya, bisa menyelipkan di ceramah-ceramah soal bahaya politik uang dan politisasi sara.

"Karena di Bawaslu kekuatan demokrasi, kebaikan-kebaikan demokrasi itu tidak cukup dilakukan saat ada tahapan saja tapi harus berkelanjutan," ujar Hasan.

Justeru dengan tidak adanya tahapan mulai dari nilai profesionalitas, integritas, kejujuran, keadilan harus dibudayakan atau menjadi hebit. Sehingga begitu Pemilu atau Pilkada mereka sudah faham. 

Pihaknya sepenuhnya sadar, dalam kerja-kerja pengawasan dan penindakan atas laporan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh penyelenggara pemilu.

"Makanya penting untuk semua pihak kita kolaborasi, termasuk kader pengawasan partisipatif," ucapnya.

Bagi dirinya, kader pengawasan partisipatif ibarat pengawas kultural karena mereka tanpa gaji dan SK. Mereka merupakan prophetic, mujahid demokrasi.

Mereka telah membuat rencana tindak lanjut yang dibuat oleh kader pengawasan. Lantaran itu dirinya turun untuk monitoring.

"Apakah RTL itu sudah dilaksanakan apa belum, jika sudah Alhamdulillah tapi jika belum apa kendalanya," pungkasnya. (kin)