Gubernur NTB kutuk keras kekerasan seksual di Lombok Timur, tegaskan pesantren tidak boleh distigma

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua santriwati yang diduga dilakukan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Ia menegaskan, segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

“NTB harus menjadi zona aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Siapa pun pelakunya, kriminal adalah kriminal dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” tegas Gubernur Iqbal.

Miq iqbal juga menekankan bahwa meskipun peristiwa terjadi di lingkungan pesantren, tidak boleh ada stigma negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan oknum dan harus diproses sebagai pertanggungjawaban individu pelaku, tanpa menggeneralisasi lembaga pendidikan keagamaan.

Melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB serta LPA Kota Mataram yang telah mengungkap dan menangani perkara tersebut.

Pemprov NTB berharap penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang memberatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengusut tuntas kasus ini, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain selain dua korban yang telah teridentifikasi.

Aka menegaskan, Gubernur NTB memastikan kehadiran negara sebagai pelindung korban, dengan menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, dan berpihak pada pemulihan korban.

Gubernur NTB, lanjut Aka, memerintahkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB bersama Rumah Sakit Mutiara Sukma untuk segera memberikan pendampingan menyeluruh kepada para korban, meliputi pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Pendampingan dilakukan dengan berkoordinasi bersama LPA Kota Mataram serta Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB.

“Korban harus ditangani sebaik mungkin. Negara hadir untuk memulihkan trauma dan depresi yang dialami korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat,” ujar nya.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan perlindungan penuh terhadap identitas korban, demi menjaga keselamatan, privasi, dan proses pemulihan psikologis korban.

Pemprov NTB mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual, khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Laporan masyarakat dinilai penting untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah jatuhnya korban baru.

Ke depan, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan keagamaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Gubernur Iqbal menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas, memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal, serta menjamin tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual.

“Tidak boleh ada pembiaran. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan, dan negara harus berdiri di sisi korban,” pungkasnya. (red)

Gubernur Iqbal dorong Paguyuban Lombok di Labuan Bajo jadi Duta Budaya NTB

 

OPSINTB.com - Di sela padatnya agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (Sunda Kecil), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan Paguyuban Ikatan Keluarga Besar Lombok (IKBAL) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Ketua Paguyuban IKBAL Labuan Bajo, Suhaeli menyampaikan, jumlah anggota paguyuban Lombok di Labuan Bajo mencapai sekitar 500 orang, dengan latar belakang profesi yang beragam, mulai dari pedagang, anggota TNI dan Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN). Dari jumlah tersebut, sebagian besar berprofesi sebagai pedagang.

Suhaeli juga melaporkan, Paguyuban IKBAL telah mendirikan Sekolah Islam Terpadu (IT) yang kini menampung sekitar 300 siswa. Sekolah tersebut bermula dari jumlah siswa yang sangat terbatas, yakni hanya 20 siswa saat pertama kali berdiri. Selain itu, paguyuban aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan serta membaur dengan masyarakat asli Labuan Bajo.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Miq Iqbal menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kontribusi positif paguyuban Lombok di Labuan Bajo. Ia mendorong agar Paguyuban IKBAL dapat berperan sebagai duta budaya NTB, dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya Lombok secara baik dan beretika.

“Perlihatkan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Labuan Bajo. Jaga dan hormati nilai-nilai adat dan budaya setempat, sambil tetap memegang teguh adat dan budaya Lombok sebagai pemersatu dan penjaga marwah kesasak-an kita,” ujar Miq Iqbal.

Lebih lanjut, Gubernur NTB mendorong agar Paguyuban IKBAL segera membentuk yayasan resmi sebagai wadah gerakan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Saya sangat mendukung keberadaan saudara-saudara kita di Labuan Bajo. Segera bentuk yayasan resmi agar gerakan sosial, ekonomi, dan keagamaan bisa dikembangkan lebih luas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya, Miq Iqbal juga menyatakan komitmennya untuk membantu pengadaan Gendang Beleq bagi Paguyuban IKBAL setelah yayasan resmi terbentuk. Bantuan tersebut diharapkan menjadi sarana memperkenalkan seni dan budaya Lombok kepada masyarakat Labuan Bajo. “Ini sekaligus untuk memperkenalkan budaya dan kesenian Lombok sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara,” pungkasnya.(red)

Kerjasama KR BNN masuki tahap implementasi, NTB siap pimpin super grid dan konektivitas

 

OPSINTB.com - Kerjasama regional antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali atau KR BNN terus dimatangkan.

Setidaknya tercatat kali ketiga para orang nomor satu di kawasan Bali Nusra ini bertemu, setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada 25 November 2025 lalu. 

Pada pertemuan ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret. Bagi Pemprov NTB, tentu agenda lanjutan ini sangat penting karena merupakan penegasan komitmen untuk mendorong implementasi nyata kerjasama tersebut.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, kerja sama regional Bal, NTB, dan NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas," ucap pria yang karib disapa Miq Iqbal ini, dalam pertemuan yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/01/2026). 

Dikatakannya, jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali, NTB, dan NTT sudah berjalan dan terus berkembang.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala perangkat daerah dari Bali, NTB, dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU, yang mencakup lima bidang strategis.

Pertama, optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi. Kedua, pengembangan super grid energi terbarukan kawasan. Ketiga, penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi. Keempat, pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan dan udara. Kelima, integrasi perencanaan pembangunan regional.

Orang nomor satu di tanah Gumi Gora ini menegaskan, kesiapan NTB untuk mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali, NTB serta NTT.

"Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih," ucap Miq Iqbal.

Sementara itu tuan rumah, Gubernur Nusa Tenggara Timur,  Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata.

"Ini bukan sekadar kesepakatan administratif," ucapnya.

Selanjutnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menekankan sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional. Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para bupati dan wali kota, serta ketua dan pimpinan DPRD masing-masing provinsi, yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali, NTB, serta NTT.

Melalui kerja sama regional tiga provinsi ini, sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (red)

Penurunan angka stunting di NTB capai rekor baru, Iqbal: Ini hasil kerja bersama

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita. Angka ini menunjukkan capaian yang sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Aka.

Menurutnya, Pemprov NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:

- Lombok Barat: 9,58 persen

- Lombok Tengah: 9,99 persen

- Lombok Timur: 22,39 persen

- Sumbawa: 10,70 persen

- Dompu: 12,61 persen

- Bima: 12,22 persen

- Sumbawa Barat: 7,1 persen

- Lombok Utara: 14,18 persen

- Kota Mataram: 6,57 persen

- Kota Bima: 9,49 persen

Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.

“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.

Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.

Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota:

- Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus baru)

- Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus baru)

- Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus baru)

- Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus baru)

- Dompu: 0,0 persen (tidak ada stunting baru)

- Bima: 0,1 persen (36 kasus)

- Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus baru)

- Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus baru)

- Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus baru)

- Kota Bima: 0,2 persen (14 kasus baru)

Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan, papar Aka.

Gubernur Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.

Lebih lanjut Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa, “Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,”.

Dan harus diingat Pencegahan Dimulai dari Keluarga, untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.

Karena nya kami menghimbau masyarakat untuk: memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang,

memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan,

menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat,

segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan NTB, H Lalu Hamzi Fikri menyampaikan, pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.

Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain:

Aksi Bergizi di Sekolah, untuk membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini.

Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti.

Pemantauan Pertumbuhan Balita, melalui layanan Posyandu dan Puskesmas secara rutin.

Refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga.

Tatalaksana Masalah Gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.

Selanjutnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi.

Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan.

Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas.

Pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.

“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutup Hamzi Fikri. (red)

Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara: Berkah untuk NTB Makmur Mendunia

 

OPSINTB.com - Majelis Silaturahmi Ulama dan Umara digelar di halaman tengah Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (24/1/2026), menghadirkan energi persatuan yang kuat antara para masyaikh, tuan guru, dan jajaran pemerintah. Rombongan ulama dari Pondok Pesantren Daarul Lugah Wa Dakwah (Dalwa), Jawa Timur, hadir langsung dipimpin Pengasuh Ponpes Dalwa Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun, didampingi sejumlah pengasuh, di antaranya Habib Ali Ridho Baharun, serta Direktur Pascasarjana Universitas Islam Internasional Dalwa Prof Dr Ali Zainal Abidin bil Faqih.

Mewakili ulama dan tuan guru NTB, Prof Masnun Tahir Rektor UIN Mataram sekaligus Ketua PWNU NTB, menyampaikan sambutan hangat dengan menyebut NTB sebagai “sejengkal tanah surga di bumi.” Ia menegaskan silaturahmi ulama dan umara bukan sekadar seremoni, melainkan kekuatan moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dan memperkuat persatuan umat. “Ulama dan umara harus terus memperkuat silaturahmi dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan bersama,” ujarnya.

Kapolda NTB dalam sambutannya memperkenalkan diri di hadapan majelis, sekaligus menegaskan komitmen menjaga kedekatan antara aparat, ulama, dan masyarakat. Ia juga menyinggung arah pembaruan hukum nasional yang menekankan pendekatan restorative justice, agar penegakan hukum tetap menghadirkan rasa keadilan dan kemaslahatan di tengah masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penghormatan karena NTB dipercaya menjadi tuan rumah majelis penuh keberkahan tersebut. Ia menyebut pertemuan ini sebagai ruang penting untuk memperkuat ikatan batin pemerintah dengan para ulama. “Ini kehormatan bagi NTB. Semoga membawa keberkahan,” kata Miq Iqbal. Ia juga menyinggung kekagumannya pada pemikiran Hasan Bangil yang menurutnya turut memengaruhi perjalanan cara berpikir bangsa. “Saya membaca perdebatan Hasan Bangil dan Soekarno sejak saya SMA. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dzurriyat beliau,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan NTB sebagai negeri yang diberkahi, bahkan menyebut Pulau Lombok dikenal sebagai “negeri seribu wali” dengan jejak sejarah dan makam para wali yang tersebar di berbagai wilayah. Ia lalu menegaskan tiga agenda besar Pemprov NTB: pengentasan 

kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata kelas dunia. “NTB masih memiliki 106 desa kategori kemiskinan ekstrem. Kefakiran itu cenderung membawa pada kekafiran. Semua penyakit sosial berawal dari kemiskinan. Karena itu kita harus mengentaskan kemiskinan,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya dukungan para tuan guru dan masyaikh dalam menggerakkan ikhtiar bersama.

Sementara itu, Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin Baharun menekankan bahwa pertemuan ulama dan umara adalah kekuatan peradaban. Ia memperkenalkan Ponpes Dalwa sebagai rumah bahasa dan dakwah, serta menegaskan bahwa bahasa dan ilmu dapat menjadi pemersatu umat. Majelis silaturahmi ini menjadi pesan kuat bahwa ketika ulama dan umara bersatu, maka yang lahir bukan sekadar wacana, melainkan kekuatan besar untuk mempercepat NTB Makmur Mendunia melalui penguatan SDM, menjaga nilai, merawat persatuan, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat. (red)