Aktivitas PT NSL dipertanyakan, Kapolsek Labuhan Haji : Mereka tertutup

Aktivitas PT NSL dipertanyakan, Kapolsek Labuhan Haji : Mereka tertutup

OPSINTB.com - Kapolsek Labuhan Haji, Syukur mempertanyakan aktivitas PT. Natura Samudera Lestari (PT NSL) di Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur. Bahkan ia mengaku sangat khawatir dengan keberadaanya.

"Mereka tertutup. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana karena yang datang di sana itu orang luar Lombok," kata Syukur, Sabtu (31/7/2021).

Sehingga, begitu dia menjabat sebagai kapolsek setempat, dia langsung melakukan survey ke PT. Natura Samudera Lestari di Dermaga Labuhan Haji. Dan benar saja, Syukur sebagai kapolsek pun sempat dilarang masuk ke lokasi tersebut.

Namun, setelah dia dan anggota berhasil masuk, kekhawatirannya semakin bertambah. Pasalnya, di saat adanya pemberlakuan PPKM, teryata 6 orang Anak Buah Kapal (ABK) PT. Natura positif Covid-19. Bahkan mereka dengan santai dan enaknya ngobrol di luar.

"Di dalam PT itu dari Luar Lombok yaitu orang Semarang dan Bogor. Di sana semuanya orang luar, berlayar menangkap ikan hingga Papua dan Maluku merekapun berlayar sampai Papua dan Maluku. Hasil tangkapannya dibawa ke Surabaya dan Maluku. Lalu mereka datang lagi ke sini," katanya kapolsek.

Atas dasar itu, Kapolsek Syukur mengatakan dengan tegas kepada pihak PT agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Syukur juga menanyakan pimpinan perusahaan itu, apakah sudah mematuhi prokes atau belum. "Saya sampai begitu bertanya kepada pimpinannya, dia sampai kebingungan menjawabnya," ucapnya.

Tidak hanya itu, Syukur juga memeriksa dokumen-dokumen PT Natura Samudera Lestari. "Saya langsung cek ada apa sebenarnya di sana dan saya juga menyuruh langsung pimpinannya membawa dokumennya dan mereka langsung bawa," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur, Purnama Hadi menjelaskan, PT. Natura Samudera Lestari bergerak di bidang perikanan. PT mulai berkontrak pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Arel yang disewa adalah areal darat dari sembilan hektar luas areal pantai. Artinya, perusahaan hanya sewa 3 hektar.

"Sehingga total sewa 1,5 persen, artinya sekitar Rp 370 juta per tahun selama tiga tahun," ucapnya.

Namun, pihaknya tetap perhitungkan retribusi kapal yang berlabuh di sana. Sehingga retribusi kapal yang berlabuh dan kapal yang antar muat tetap dipungut retribusi di luar ketentuan sewa.

"Setiap kapal yang datang yang berlabuh wajib dia membayar retribusi," pungkas Purnama Hadi. (zaa)