Penyalahgunaan gas elpiji 3 kg terbongkar, usaha ini jadi sorotan

 

OPSINTB.com - Sengkarut kelangkaan LPG 3 kilo gram di Lombok Timur, sepertinya sudah menemui benang merah. Setelah sidak ditemukan sekitar ribuan tong melon digunakan oleh pengusaha peternak ayam. 

Menemukan hal itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur, gelar sosialisasi penggunaan gas elpiji 3 kilogram kepada kelompok peternak ayam di daerah ini. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (17/04/2026) di Pendopo Bupati sebagai tindak lanjut dari persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan elpiji subsidi beberapa waktu terakhir.

Merujuk pada edaran Pertamina, kandang ayam termasuk salah satu objek yang tidak diperbolehkan menggunakan elpiji subsidi. Di Lombok Timur, keberadaan kelompok peternak ayam dinilai sangat krusial dalam mendukung perekonomian daerah. 

Oleh karena itu, Pemda berupaya mencari titik keseimbangan sekaligus memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kasus kelangkaan seperti ini tidak terjadi pada tahun 2025 lalu. Saat itu, paparnya, stok elpiji dari Pertamina mencukupi. 

Di lain sisi tidak ditemukan faktor yang dapat memicu kekhawatiran kenaikan harga maupun kondisi geopolitik. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying. 

"Saat ini, penggunaan elpiji bersubsidi semakin meluas, termasuk oleh pihak yang tidak sesuai peruntukannya," ucap Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota elpiji, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. 

Pihaknya, kata dia, hanya bisa mengusulkan penambahan kuota sebagai solusi sementara.

Sebelumnya, Pemkab Lotim telah mengeluarkan edaran mengenai sasaran pengguna elpiji subsidi, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Sementara bagi peternak dan pelaku usaha seperti hotel, restoran, jasa las, usaha pertanian, tidak diperkenankan menggunakannya. 

"Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Satgas Elpiji yang telah dibentuk akan melakukan pengawasan di lapangan," ujarnya.

Bupati berharap para peternak secara bertahap beralih menggunakan elpiji non subsidi. Dia meminta agar mereka menyiapkan tabung sampai aturannya keluar.

Pemda juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembelian elpiji subsidi didasarkan pada desil, yakni hanya untuk masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima.

"Kami berharap masyarakat di luar kategori tersebut mulai beralih ke elpiji non subsidi, termasuk para peternak," terang Iron.

Menurut Bupati, peternak merupakan mitra penting pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur masyarakat. 

Oleh sebab itu, Pemda berencana membantu proses penukaran tabung gas elpiji bagi peternak, sebagaimana yang telah dilakukan pada kelompok ternak di Kecamatan Suralaga.

Kedepan, ujarnya, jika peternak merasa tidak nyaman dirinya meminta agar mereka melapor untuk dicarikan solusi. Sebab, kata dia, bagian dari menjadi tugas pemerintah.

Bupati berharap para peternak dapat memahami kondisi saat ini dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. 

"Itulah pentingnya kita memiliki pemahaman yang sama, sehingga Lotim SMART tetap menjadi tujuan kita bersama," tutupnya.

Kegiatan sosialisasi yang diisi dengan dialog ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, Kasat Pol PP, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. (zaa)

Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng ancam mogok kerja

 

OPSINTB.com - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutan kenaikan gaji tak digubris pemerintah daerah.

Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan belum puas dengan jawaban pemangku kebijakan terkait tuntutan kenaikan gaji.

‘’Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kami akan mogok kerja,’’ tegasnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Dalam kontrak kerja yang ditandatangani ribuan Nakes, tertera gaji Rp 200 ribu. Besaran gaji tersebut, menurut dia, tentunya tidak sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mereka.

‘’Hari ini kami kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan belum memuaskan. Jawaban mereka masih ngalor ngidul. Nggak jelas,’’ kata pria asal Keruak Lombok Timur itu.

Pun demikian dengan tuntutan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, dinilainya belum mendapatkan jawaban yang pas. Terpenting, dia melanjutkan, saat ini adalah tuntutan kenaikan gaji disetujui pemerintah.

‘’Minimal Rp 1 juta. PAD-nya Loteng besar; punya bandara, punya sirkuit dan lokasi pariwisata bagus; masa nggak mampu,’’ ujarnya.

Menanggapi ancaman para Nakes tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah berharap, aksi mogok tidak terjadi. Dia berharap Nakes bekerja secara profesional dan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

‘’Saya harap teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetaplah profesional,’’ ucap pria yang juga menjabat Plt RSUD Praya tersebut.

Pemilik Klinik Angkasa Farma tersebut berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para Nakes agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta pendapatan yang sesuai dengan beban kerja mereka.

‘’Kita akan usahakan yang terbaik bagi teman-teman. Mohon bersabar!’’ serunya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note menyatakan, besaran gaji yang diterima para Nakes sesuai kemampuan atau potensi keuangan daerah saat ini.

Dia tidak berani berspekulasi terkait akan adanya potensi kenaikan gaji kendati kontrak para Nakes diperpanjang tahun depan. Mengingat, Rahman menambahkan, audit BPK yang belum tuntas dan PR pemerintah daerah lainnya.

‘’Belum berani saya menjawab (gaji naik,red) itu. Masih terlalu dini. Kan kita belum selesai audit BPK juga dan lain sebagainya,’’ kata Rahman.

Perwakilan Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani yang menemui para Nakes menyatakan akan menyampaikan aspirasi para Nakes ke pemerintah pusat. Dia berjanji akan segera menyampaikan keluh kesah para Nakes ke pusat agar tuntutan mereka terpenuhi.

‘’Segera kami sampaikan aspirasi teman-teman ke pusat. Tetap sabar, berdoa dan bekerja profesional,’’ ujarnya.

Seorang Nakes Puskesmas Pringgarata inisial DW, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. DW yang telah 15 tahun mengabdi merasa profesi serta kerja kerasnya selama ini tidak dihargai pemerintah.

‘’Bayangkan Pak! Saat Covid-19, kami para honorer sebagai garda terdepan yang menangani pasien, tolong hargai profesi kami,’’ kata DW.

Gaji Rp 200 ribu yang tercantum dalam kontrak, DW menjabarkan, tak sesuai dengan biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Pun untuk mengurus sertifikat atau surat profesi kebidanan yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

DW dan para Nakes lainnya berharap, ada solusi terbaik bagi mereka soal gaji sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas profesionalisme mereka dalam bekerja. (red)

Dishub Lotim kembalikan trayek bus BIZAM, Pancor, dan Sembalun

 

OPSINTB.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur kembali mengoperasikan trayek kendaraan yang menghubungkan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pancor, hingga Sembalun.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya kawasan Mandalika.

Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur, Safwan menjelaskan, layanan transportasi tersebut sebelumnya sempat dioperasikan oleh DAMRI dengan skema komersial. 

Namun pada tahun 2026, terjadi perubahan signifikan dengan diterapkannya sistem subsidi serta pergantian operator.

“Untuk tahun 2026 ini, dalam rangka mendukung KSPN, pemerintah membuka kembali jalur tersebut dengan sistem subsidi. Di mana nanti akan difasilitasi oleh PT Sinar Jaya yang memenangkan tender untuk menangani ini,” ucapnya Safwan, Rabu (15/4/026).

Safwan menjelaskan, armada yang digunakan telah disesuaikan dengan kondisi geografis jalur menuju Sembalun yang dikenal menanjak dan berkelok. Minibus jenis Hiace, menggantikan bus besar yang dinilai kurang cocok untuk medan tersebut.

Dari sisi tarif, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati layanan ini dengan harga terjangkau, yakni Rp 20.700 untuk rute BIL ke Sembalun maupun sebaliknya, selama penumpang tidak turun di tengah perjalanan. 

"Skema tarif ini disebut mirip dengan sistem layanan berbasis koridor seperti Transjakarta," terangnya.

Saat ini, layanan sudah mulai berjalan secara bertahap sejak pekan lalu. Namun, pihak Dishub masih menunggu kepastian jadwal operasional harian serta rencana peluncuran resmi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Secara bertahap sudah berjalan sejak Jumat kemarin, tetapi kami masih menunggu informasi resmi terkait jadwal dan launching,” jelasnya.

Adapun rute yang kini dioperasikan merupakan hasil pengembangan dari rencana awal.

Jika sebelumnya dirancang langsung dari BIZAM ke Sembalun, namun pihaknya mengusulkan agar jalur dialihkan melalui Pancor. Usulan tersebut disetujui, sehingga rute yang berlaku saat ini adalah BIZAM, Pancor, Sembalun.

Ia menyebut, saat ini tersedia tiga unit armada, namun baru dua yang beroperasi karena satu unit masih dalam proses pencarian pengemudi. 

"Seluruh armada sementara ditempatkan di Mataram," papar Safwan. (zaa)

Kawanan anjing liar serang anak 11 tahun

 

OPSINTB.com - Anak 11 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah diduga diserang kawanan anjing liar. Peristiwa itu berlangsung sekira pukul 16.00 Wita, berlokasi di Dusun Presak, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada Senin (13/4/2026).

Korban diketahui bernama Riadil Jinan, siswa kelas IV MI Darul Fikri Gelogor Semaya. 

Peristiwa tragis tersebut terjadi saat korban tengah bermain layang-layang bersama temannya di area persawahan yang berjarak sekitar 600 meter dari rumahnya.

Menurut keterangan saksi, secara tiba-tiba empat ekor anjing liar menyerang korban. Melihat kejadian itu yang bersangkutan segera berteriak meminta pertolongan. 

Mendengar teriakan itu, salah seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut berusaha menolong. Nahasnya yang bersangkutan pun tak luput dari ganasnya serangan gerombolan anjing itu. Buntutnya dia mengalami luka gigitan di bagian tangan.

Usai kawanan anjing itu bisa dapat diusir, Riadil Jinan kemudian dilarikan ke Puskesmas Sikur oleh warga untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun korban dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di fasilitas kesehatan akibat kehabisan darah.

Hasil visum sementara yang dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas Sikur menunjukkan bahwa korban mengalami luka gigitan serius di bagian leher, punggung, dan perut yang menyebabkan pendarahan hebat.

Kasi Humas Polres Lombok Timur melalui Kapolsek Sikur, AKP Saiful Hadi, mengamini kejadian tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk visum et repertum, koordinasi dengan unit Inafis Polres Lombok Timur, serta bersama pihak kecamatan dan petugas kesehatan hewan melakukan pengecekan lokasi kejadian dan penanganan terhadap anjing liar yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman hewan liar di lingkungan sekitar. Kepolisian bersama instansi terkait, kata dia, saat ini terus melakukan upaya penanganan guna mencegah kejadian serupa.

“Ini merupakan musibah yang sangat memprihatinkan," ucapnya.

Pihak keluarga korban diketahui telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum serta menolak dilakukan autopsi. (zaa)

Perang total lawan pinjaman ilegal dan judi online

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB bersama DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dan judi online yang kian masif dan berdampak luas.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

FGD yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi NTB ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akademisi Unram Muhammad Risnain, Azhar, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi Informatika kabupaten/kota se-NTB, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penanganan isu yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekedar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan korban yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta generasi muda. 

Di sisi lain, judi online berkembang secara adaptif melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dampaknya, lanjut Aka, tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih sistematis melalui regulasi yang kuat.

“Regulasi nasional sudah tersedia, tetapi belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah. Karena itu, Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Aka juga menegaskan peran strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan isu ini, yakni sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator.

Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan mampu menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses serta informasi yang akurat bagi masyarakat. Sebagai integrator, pemerintah harus menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem penanganan terpadu. Sementara sebagai akselerator, pemerintah dituntut mempercepat edukasi dan intervensi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Diskominfotik NTB diposisikan sebagai pusat kendali (command center) dalam perlindungan ruang digital daerah, dengan peran utama dalam monitoring konten, koordinasi pemblokiran, penyediaan informasi publik, serta pengembangan sistem pengaduan terpadu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB, Azhar, menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam menjawab keresahan masyarakat yang semakin meningkat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat agar penanganan tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Risnain, menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi digital dan perlindungan masyarakat.

FGD ini juga menyoroti perlunya model intervensi terintegrasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi daerah, pembentukan satgas terpadu, literasi digital massal, sistem pengaduan yang efektif, serta intervensi ekonomi bagi masyarakat rentan.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Judi Online. Inisiatif ini dinilai sebagai manuver konstitusional yang berani dan berpotensi menjadi regulasi daerah pertama di Indonesia yang secara spesifik menangani kejahatan keuangan digital.

"Kita sedang menghadapi pergeseran pola kejahatan. Dulu judi dan utang rentenir ada lapak fisiknya, sekarang semuanya invisible atau tidak kasat mata, terjadi di dalam genggaman tangan dan ruang privat. Dampak destruktifnya sangat nyata: lonjakan angka perceraian secara tiba-tiba, aset keluarga melayang tanpa kontrol, hingga tekanan psikologis dan ekonomi ekstrem yang memicu tindakan fatal," ujar Dr. Risnain.

Melalui forum ini, diharapkan Ranperda yang tengah disusun dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat NTB dari ancaman pinjaman ilegal dan judi online.

“Ini bukan sekedar regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Dan ini harus kita mulai sekarang,” tutup Aka. (red)