Lotim jadi pilot project implementasi pengentasan kemiskinan ekstrem

 

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Timur, dipilih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pilot project untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Bappenas melakukan kunjungan ke Gumi Patuh Karya bersama  Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) Internasional.

Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya di Dusun Segalang-galang, Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Selasa (21/10/2025).

Wabup Edwin mengatakan menyambut baik agenda tersebut. Ia menyampaikan, program penanggulangan kemiskinan saat ini difokuskan secara intensif di kawasan transmigrasi, termasuk di Puncak Jeringo, Suela, Perigi, Mekarsari, dan Selaparang.

Dia menekankan, perencanaan yang baik yang didasarkan pada data pokok yang betul-betul akurat adalah kunci keberhasilan program.

"Lombok Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, hampir seperempat penduduk NTB," bebernya. 

Dengan penduduk terbesar di NTB, sebutnya, menjadi satu kewajaran Lotim dilirik. Sebab, baiknya Gumi Gora secara keseluruhan bergantung Lombok Timur. 

Oleh karena itu, semua kebijakan harus dimulai dari perencanaan yang baik. Wabup Edwin mendorong para ibu penerima manfaat untuk berbagi pengalaman secara terbuka.

Rombongan BRAC dan Bappenas datang untuk belajar dari ibu-ibu sekalian. 

"Oleh karena itu, apa yang ada di benaknya keluarkan saja, ceritakan, karena itu akan menjadi hal yang bagus dan menjadi contoh bagi daerah lain," terang Edwin.

Keberhasilan awal model pendampingan intensif yang diterapkan oleh Islamic Relief di Lotim akan diadopsi oleh tim BRAC dalam proyek, Desa Berdaya, yang merupakan project unggulan provinsi.

Dia berharap pilot project ini sukses sehingga model kolaborasi antara Pemda dan NGO ini dapat diaplikasikan lebih luas. Tujuannya adalah untuk terus menyisir 15.000 Kepala Keluarga (KK) miskin lainnya di Lotim serta membawa mereka keluar dari kemiskinan ekstrem.

Kunjungan Tim Bappenas bersama BRAC, untuk melihat langsung implementasi pendekatan graduasi dalam penanggulangan kemiskinan di lokasi tersebut. Mereka ingin mempelajari secara detail kelebihan, kekurangan, dan kendala di lapangan, khususnya terkait isu utama akurasi data masyarakat miskin. 

Tim BRAC bertekad memastikan semua bantuan yang disalurkan benar-benar mencapai masyarakat yang berhak. Lotim dipilih sebagai percontohan karena dinilai sukses menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai upaya kolaboratif.

Program ini menerapkan model pendampingan detail dan berkelanjutan, berfokus pada pendekatan komunitas dan individu. Keunikannya terletak pada durasi pendampingan yang intensif, dilakukan minggu per minggu dan bulan per bulan, bukan hanya tahunan.

Perwakilan BRAC PD Antono menjelaskan, program ini mengadopsi pendekatan graduasi ketat selama tiga tahun. Mencakup lima komponen kunci, diantaranya ketahanan pangan, kemandirian ekonomi produktif, inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan

"Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya berbentuk modal usaha, tetapi juga mencakup bantuan awal, pendampingan teknis, dan manajemen keuangan," terangnya. 

Pada kesempatan tim berdiskusi langsung dengan masyarakat penerima program. Mereka juga melakukan peninjauan ke tempat penerima manfaat usaha dagang serta para penerima manfaat usaha peternakan sapi dan kambing. (red)

Lebih dari 30 ribu UMKM terverifikasi terima bantuan modal usaha

 

OPSINTB.com - Lebih dari 30 ribu pelaku UMKM telah terverifikasi mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Dinas Koperasi Lotim yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan itu saat ini tengah melakukan tahapan selanjutnya.

Kepala Dinas Koprasi Kabupaten Lombok Timur, M Safwan menyebut, proses penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM masih beberapa tahapan lagi. Setelah dilakukan verifikasi awal, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses validasi data, setelah itu akan dilakukan penetapan, penyiapan administrasi dan dilakukan pencairan.

"Mudah-mudahan bisa segera kita tuntaskan," harap Safwan, Kamis (17/10/2025).

Dari sekitar 30 ribu lebih yang masuk itu, ucapnya, seluruhnya sedang diproses untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Timur, pihaknya bakal berusaha secepatnya menuntaskan. Dia berharap tak ada kendala dalam tahap yang tengah ditempuh ini, 

agar bisa selesai sampai akhir tahun ini.

Terkait program bantuan ini, Pemda Lotim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 Miliar. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya akan disiapkan draft formula pencairannya.

Selanjutnya, calon penerima akan dipanggil untuk menandatangani dokumen pencairan. Lantaran penerima yang sangat banyak, teknis pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan agar tidak terjadi penumpukan di kabupaten.

"Nanti kita akan lakukan per kecamatan agar tidak menumpuk di kabupaten. Data yang masuk sekitar 30 ribuan yang sudah kita verifikasi dan akan divalidasi lagi," pungkasnya. (zaa)

Bupati Lotim dan DJP Nusa Tenggara teken daftar sasaran pengawasan wajib pajak

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menerima Kepala Kanwil Direktot Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, bersama rombongan.  Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati tersebut, penandatangan Daftar Sasaran Pengawasan (DSP) bersama antara DJP dan pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kamis (16/10/2025).

Sekertaris Bapenda Lombok Timur, Edy Ilham menerangkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut komitmen Pemda dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Daftar Sasaran Pengawasan bersama, disusun berdasarkan hasil koordinasi intensif antara kedua belah pihak. 

Dengan adanya kolaborasi antara DJP dan Pemda Lombok Timur, diharapkan akan semakin efektif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan pajak pusat demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Daftar sasaran ini dibuat untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah," terang Edy. (red)

Bupati Pathul: pemangkasan anggaran harus disikapi secara arif & bijaksana

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Dia menganggap pemangkasan anggaran tersebut bukan persoalan, karena merupakan keputusan pemerintah.

''Tentu ini harus disikapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana bersama DPRD,'' kata Bupati Pathul Bahri pada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Dia mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah jitu untuk menyiasati masalah ini. Tetapi, langkah-langkah tersebut tentunya harus dibahas terlebih dahulu dengan DPRD. Selain itu, pihaknya masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan terkait keputusan tersebut.

''Semisal akan menarik Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kita juga belum tau kebijakan Kementerian Keuangan atas masalah ini,'' imbuhnya.

Sejumlah rencana pembangunan jalan juga akan ditunda, dan akan lebih fokus ke pembangunan atau perbaikan yang sifatnya sangat darurat. Semisal perbaikan jembatan di Kebon Dahe, Desa Mujur, Praya Timur, yang roboh tergerus banjir awal tahun ini. Jembatan tersebut merupakan akses vital dan satu-satunya alternatif bagi warga.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Taufikurrahman Fua Note menjelaskan, kebijakan pusat tersebut akan berdampak terhadap pembangunan atau perbaikan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Untuk dana desa, akan terpotong secara otomatis 10 persen untuk perimbangan.

Apakah pemotongan anggaran imbas dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Apapun keputusan pemerintah pusat, kata dia, harus disokong sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Yang jelas, dia melanjutkan, saat ini memang sedang banyak program yang menjadi prioritas nasional seperti; Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, MBG, Rumah Tiga Juta Unit, inflasi, serta pengendalian harga pangan.

''Walaupun dengan terbatas anggaran, ini beberapa prioritas pusat yang harus tetap dianggarkan di daerah,'' kata Rahman panggilan akrabnya.

Pemotongan ini, dia menambahkan, sebenarnya sebagai amanat pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan efisiensi, penajaman belanja, dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada. Tentu saja untuk yang ketiga (peningkatan PAD) semisal dari pajak bumi bangunan; jangan sampai mejadi permasalahan masyarakat.

''Untuk menaikan pajak bumi bangunan misalnya, kami harus petakan dulu; berapa masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sampai saat ini Pemda Loteng tidak ada rencana untuk menaikkan pajak bumi bangunan,'' imbuh pria kelahiran Provinsi NTT tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menginformasikan perihal pemotongan anggaran 2026 ke setiap daerah di Indonesia. Untuk Loteng, anggaran terpangkas mencapai Rp 380 miliar, belum lagi tambahan dari DBHCHT.

''Sekitar Rp 405-410-an anggaran kita yang terpotong. Ini tentu saja menguras otak,'' tutup Rahman. (wan)

Pemprov NTB larang ASN gunakan gas elpiji subsidi

 

OPSINTB.com - Untuk menghindari pemakain elpiji subsidi bagi Aparur Sipil Negara (ASN), Pemprov NTB terapkan suarat edaran Gubernur NTB bagi Pegawai Negeri Sipil NTB untuk tidak menggunakan elpiji subsidi. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi program yang diinisiasi Dinas Perdagangan NTB dan Pertamina untuk menggunakan elpiji non subsidi di kalangan PNS, bagi eselon III dan IV. 

"Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama untuk bagaimana memecahkan masalah kebutuhan elpiji dan memastikan tidak ada ASN yang menggunakan yang subsidi," ujarnya, di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (4/10).

Penggunanan elpiji non subsidi sudah menjadi kesadaran bersama bagi PNS, bahwa yang subsidi jelas ada ketentuannya, dengan adanya edaran ini dan program tersebut, tidak ada PNS yang menggunakan elpiji 3 kilogram.

"Saya harap PNS menggunakan elpiji non subsidi, dan yang subsidi itu sudah jelas ada peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu (miskin)," Harap Iqbal.

Dengan adanya lunching hari ini, Gubernur NTB berharap agar program tersebut, dapat diikuti oleh seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten Se NTB.

"Nanti kita akan imbau teman-teman PNS untuk menggunakan elpiji nonsubsidi. Saya rasa PNS-PNS kita sudah dewasa, sehingga kebijakan ini untuk menguatkan kesadaran kita bersama" ujarnya pula.

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan untuk tahap awal, penggunaan elpiji nonsubsidi ini diterapkan oleh PNS di lingkungan Pemprov NTB.

"Untuk tahap awal kita mulai dari provinsi dulu, setelah itu diperluas di kabupaten/kota," tandasanya.

Selain itu disampaikan oleh Kadis Perdagangan NTB, Jamaludin Malady pada  peluncuran program pemakaian elpiji nonsubsidi untuk aparatur sipil negara (ASN) mengenai edaran tersebut adalah untuk memastikan subsidi pemerintah dapat sesuai sasaran. 

"Edaran ini sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kelangkaan elpiji, sehingga secara proposional elpiji subsidi  dapat tepat sasaran,” ujarnya.  

Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady mengatakan untuk tahap awal program ini, Pertamina membagikan sebanyak 1.000 tabung elpiji 5,5 kg untuk kalangan ASN setempat.

"Totalnya ada 1.000 gas yang kami berikan. Bagi ASN yang sudah memakai elpiji 3 kilogram kami anjurkan beralih menggunakan gas nonsubsidi. Misalnya, di rumah sudah punya tiga elpiji 3 kilogram, maka bisa ditukarkan dengan gas berukuran 5,5 kilogram," ujar Jamaluddin Malady.

Menurutnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, program ini merupakan yang pertama dilakukan. Untuk sasaran program ini, adalah ASN dengan golongan III dan IV.

"Kami di Dinas Perdangan NTB akan memulia program ini di kalaangan dinas yang ada di Pemprov NTB, nantinya kami antarkan langsung ke rumah masing-masing PNS, atau melalaui NTB Mall bekerjasama dengan koperasi masing-masing dinas," katanya. (red)

Atasi kelangkaan gas melon, Pemkab Loteng bakal tambah tabung sejumlah 28 ribu

 

Foto: Bupati Lombok Timur, H Lalu Pathul Bahri.

OPSINTB.com - Pemkab Loteng bakal menambah tabung liquefied petroleum gas atau LPG 3 kilogram guna mengatasi kelangkaan yang terjadi sejak beberapa minggu belakangan ini. Pemkab telah menjalin kontak dengan PT Pertamina, dan disetujui penambahan berjumlah 28.000 tong.

''Dalam waktu dekat ini (penambahan, red); 28.000 tong,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, Rabu (25/9/2025).

Disinggung perihal ASN yang banyak menggunakan gas melon; Pathul menyatakan bahwa tidak semua ASN adalah orang kaya, karena ASN juga merupakan pelayan masyarakat.

''ASN kan lebih ke melayani masyarakat. Banyak ASN yang miskin. Jadi, harus dipilah,'' sebut Pathul.

Sementara itu, kelangkaan gas melon 3 kilogram masih dirasakan sejumlah masyarakat dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Hj Sumarni contohnya. Ia terpaksa membatalkan sejumlah pesanan kerupuk pelanggannya karena kelangkaan gas melon.

''Saya cari ke sana kemari, tapi nggak dapat. Terpaksa saya batalkan pesanan kerupuk pelanggan saya,'' keluh Hj Sumarni.

Warga Dusun Jerobuwuh, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah tersebut berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan ini. ''Susah kalau nggak ada gas, pakai kayu bakar ribet,'' ujarnya.

Tidak hanya masyarakat, kelangkaan gas juga berpengaruh ke para pemilik pangkalan. Seorang pemilik pangkalan gas di Desa Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah bernama Jaya kini merasa bingung untuk mengecer gas yang sudah diantarkan pihak Pertamina. 

Menurut pengakuannya, dia dan para pemilik pangkalan lain saat ini sedang dipantau pemerintah, sebab pemerintah hanya memperbolehkannya menjual secara langsung ke masyarakat tanpa harus mengecer ke pelanggan atau warung-warung yang sudah berlangganan di pangkalannya.

''Bingung juga, karena kasihan pelanggan,'' ketusnya.

Dengan adanya kabar penambahan ini, dia berharap distribusi ke pelanggannya bisa kembali normal seperti dulu. ''Kami juga lelah dipantau dan kucing-kucingan dengan pengawas,'' ujarnya. (wan)

Hotel Mandalika nyaris penuh, dukungan akomodasi untuk MotoGP 2025 sudah siap

 

OPSINTB.com - Menjelang perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika pada 3–5 Oktober mendatang, kesiapan akomodasi menjadi sorotan penting.

Mandalika Hotel Association (MHA) memastikan tingkat okupansi hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya sudah mencapai 90 hingga 95 persen.

“Alhamdulillah hari ini sudah sekitar 95 persen hampir penuh. Masih ada tersisa sekitar 5 sampai 7 persen kamar,” ujar Ketua MHA, Samsul, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, antusiasme penonton dan kru sudah terlihat sejak awal. Bahkan, saat rilis resmi MotoGP diumumkan, jumlah pemesanan langsung mencapai 50 persen. 

“Bahkan kru rider biasanya sudah masuk sejak 27 September sampai 6 Oktober untuk check out. Rata-rata mereka menginap lima sampai enam malam,” jelasnya.

Saat ini, kapasitas kamar yang tersedia di anggota MHA mencapai sekitar 3.000 unit, tersebar mulai dari Mandalika hingga kawasan Selong Belanak dan Tunak. Hotel-hotel di ring 1, yang terdekat dengan sirkuit, diprioritaskan untuk kebutuhan official dan kru MotoGP.

Terkait isu kenaikan harga tiket maupun akomodasi, MHA menegaskan seluruh anggota siap mendukung kelancaran event internasional ini dengan menjaga standar layanan.

“Karena ini sudah event ketiga, persiapan semakin matang. Isu harga tinggi itu tidak benar, justru kami semakin siap menghadapi event-event besar di Mandalika,” katanya.

Dengan okupansi hotel yang hampir penuh, Mandalika kembali menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia. 

"Event ini bukan hanya mengangkat nama Indonesia di mata internasional, tetapi juga memberi dampak besar bagi pariwisata NTB, kami MHA mendukung penuh kesiapan dan kelancaran MotoGP ini," tutup Samsul. (red)

Orang miskin di Loteng turun 13 ribu jiwa

 

OPSINTB.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat pada Maret 2025 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Penurunan tersebut dikarenakan berbagai faktor, di antaranya inflasi yang relatif terkendali, perekonomian yang tumbuh positif, dan berbagai program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

''Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,68 persen (109,25 ribu orang), turun 1,39 persen (berkurang 13,07 ribu orang) terhadap Maret 2024,'' terang Plt BPS Loteng, M Saphoan dalam pertemuan dengan awak media di Lobi Kantor Bupati Loteng, Jumat (19/9/2025).

Adapun garis kemiskinan (GK) pada Maret 2025, Saphoan melanjutkan, tercatat sebesar Rp 568,910/kapita/bulan, naik 3,55 persen terhadap garis kemiskinan Maret 2024.

''Maret 2024 Rp 549.400 sedangkan Maret 2025 Rp 568.910 atau naik 3,55 persen,'' katanya.

Kata dia, pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik kota maupun di desa pada umumnya hampir sama. Beras masih menjadi penyumbang terbesar, sebesar 26,72 persen di kota dan 31,99 persen di desa.

Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,00 persen di kota dan 5,50 persen di desa). ''Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,39 persen di kota dan 3,20 persen di desa), daging ayam ras (3,73 persen di kota dan 2,39 persen di desa), bensin (2,21 persen di kota dan 2,39 persen di desa), dan pendidikan (2,10 persen di kota dan 1,26 persen di desa),'' kata dia.

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa masyarakat miskin sangat bergantung terhadap kebutuhan dasar makanan seperti beras, sementara rokok juga menjadi bagian signifikan dari pengeluaran masyarakat.

Lanjut Saphoan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

''Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin,'' terang Saphoan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024- Maret 2025 di antaranya: pertumbuhan ekonomi, kenaikan HPP gabah dan jagung, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat, penyaluran bansos, dan remitansi Loteng yang meningkat. (iwn)