09/10/25

Home Ekonomi Lombok Tengah Bupati Pathul: pemangkasan anggaran harus disikapi secara arif & bijaksana

Bupati Pathul: pemangkasan anggaran harus disikapi secara arif & bijaksana

Bupati Pathul: pemangkasan anggaran harus disikapi secara arif & bijaksana

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Dia menganggap pemangkasan anggaran tersebut bukan persoalan, karena merupakan keputusan pemerintah.

''Tentu ini harus disikapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana bersama DPRD,'' kata Bupati Pathul Bahri pada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Dia mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah jitu untuk menyiasati masalah ini. Tetapi, langkah-langkah tersebut tentunya harus dibahas terlebih dahulu dengan DPRD. Selain itu, pihaknya masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan terkait keputusan tersebut.

''Semisal akan menarik Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kita juga belum tau kebijakan Kementerian Keuangan atas masalah ini,'' imbuhnya.

Sejumlah rencana pembangunan jalan juga akan ditunda, dan akan lebih fokus ke pembangunan atau perbaikan yang sifatnya sangat darurat. Semisal perbaikan jembatan di Kebon Dahe, Desa Mujur, Praya Timur, yang roboh tergerus banjir awal tahun ini. Jembatan tersebut merupakan akses vital dan satu-satunya alternatif bagi warga.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Taufikurrahman Fua Note menjelaskan, kebijakan pusat tersebut akan berdampak terhadap pembangunan atau perbaikan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Untuk dana desa, akan terpotong secara otomatis 10 persen untuk perimbangan.

Apakah pemotongan anggaran imbas dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Apapun keputusan pemerintah pusat, kata dia, harus disokong sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Yang jelas, dia melanjutkan, saat ini memang sedang banyak program yang menjadi prioritas nasional seperti; Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, MBG, Rumah Tiga Juta Unit, inflasi, serta pengendalian harga pangan.

''Walaupun dengan terbatas anggaran, ini beberapa prioritas pusat yang harus tetap dianggarkan di daerah,'' kata Rahman panggilan akrabnya.

Pemotongan ini, dia menambahkan, sebenarnya sebagai amanat pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan efisiensi, penajaman belanja, dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada. Tentu saja untuk yang ketiga (peningkatan PAD) semisal dari pajak bumi bangunan; jangan sampai mejadi permasalahan masyarakat.

''Untuk menaikan pajak bumi bangunan misalnya, kami harus petakan dulu; berapa masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sampai saat ini Pemda Loteng tidak ada rencana untuk menaikkan pajak bumi bangunan,'' imbuh pria kelahiran Provinsi NTT tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menginformasikan perihal pemotongan anggaran 2026 ke setiap daerah di Indonesia. Untuk Loteng, anggaran terpangkas mencapai Rp 380 miliar, belum lagi tambahan dari DBHCHT.

''Sekitar Rp 405-410-an anggaran kita yang terpotong. Ini tentu saja menguras otak,'' tutup Rahman. (wan)