Perekonomian masyarakat Loteng meningkat, jumlah penerima bantuan menurun

 

OPSINTB.com - Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Tengah (Loteng), H Lendek Jayadi mengatakan, ada penurunan jumlah penerima bantuan pangan (minyak dan beras) pada periode Oktober-November 2025. Jumlahnya mencapai 674 orang dari 116.428 pada periode Oktober-November, yang  sebelumnya pada periode Juni-Juli berjumlah 117.102 orang.

‘’Ada penurunan jumlah di enam kecamatan, yaitu di Kecamatan Janapria, Jonggat, Praya, Praya Barat Daya, Praya Tengah, dan Pujut,’’ kata Lendek dikonfirmasi pada Kamis (20/11/2025).

Dari enam kecamatan tersebut di atas, kecamatan dengan jumlah penurunan penerima tertinggi yaitu Kecamatan Jonggat, dengan jumlah 357 orang penerima manfaat, kemudian Kecamatan Praya Tengah, dengan jumlah 322 penerima manfaat, dan Kecamatan Pujut, dengan jumlah 272 penerima manfaat.

‘’Nah, penurunan jumlah penerima manfaat ini adalah turunan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diproduksi oleh Kementerian Sosial, sehingga dengan jumlah ini, Bulog akan menyalurkan pada 24-28 Oktober,’’ imbuh Lendek.

Adapun para penerima manfaat nantinya akan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng merk Minyakita selama periode tersebut. ‘’Ya untuk dua bulan. Satu bulan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng,’’ ungkap mantan Kepala Dinas Pariwisata Loteng itu.

Berkurangnya jumlah penerima, Lendek melanjutkan, diperkirakan karena perekonomian masyarakat Loteng meningkat, yang di mana data ini diambil dari data Dinas Sosial NTB.

‘’Menurut data Dinsos NTB ada dua kabupaten/kota yang penduduknya mengalami peningkatan ekonomi, yaitu Loteng dan Kota Mataram,’’ ujar Lendek.

Pola penyaluran minyak dan beras tersebut masih sama seperti pola penyaluran pada periode sebelumnya, yakni masyarakat penerima manfaat datang langsung ke kantor desa masing-masing dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. (wan)

‎BPS: Ekonomi NTB tumbuh 2,82 persen di Triwulan III 2025

 

‎OPSINTB.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh positif sebesar 2,82 persen (year-on-year) pada triwulan III 2025. Angka ini cukup baik jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya.

Diketahui, ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi berturut-turut, yakni minus 1,47 persen pada triwulan I dan minus 0,82 persen pada triwulan II 2025.

‎

‎Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa pemulihan ini didorong oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan, terutama karena naiknya aktivitas produksi smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

‎

‎Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi NTB masih tertahan oleh kontraksi pada kategori pertambangan dan penggalian lainnya, sementara 15 kategori lapangan usaha lainnya tetap mencatatkan pertumbuhan positif.

‎

‎"Kondisi perekonomian Provinsi NTB membaik sehingga berdampak pada pengeluaran per kapita penduduk meningkat. Hal ini juga didukung oleh tingkat kemiskinan Provinsi NTB pada Maret tahun 2025 menurun menjadi sebesar 11,78 persen dan inflasi terkendali sebesar 2,96 persen (y-on-y)," kata Wahyudin dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, (5/11/2025).

‎

‎BPS mencatat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2025 mencapai Rp49,49 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp28,92 triliun. Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi NTB tumbuh 3,91 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

‎

‎Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 40,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 25 persen.

‎

‎Secara tahunan (y-on-y), pertumbuhan ekonomi NTB triwulan III 2025 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 2,82 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi masih ditopang oleh industri pengolahan (66,65 persen), sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 5,89 persen.

‎

‎Selama periode Triwulan I–III 2025 dibandingkan Triwulan I–III 2024, ekonomi NTB tumbuh 0,22 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, industri pengolahan tumbuh pesat 54,86 persen, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga naik 4,25 persen.

‎

‎"Di sisi lain, Kategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya mengalami kontraksi, yang disebabkan oleh penurunan produksi konsentrat sebagai dampak dari pelarangan ekspor konsentrat kering. Namun demikian, sejak awal Bulan Oktober 2025 telah diterbitkannya izin ekspor konsentrat," tutur Wahyudin.

‎

‎Selain industri pengolahan, penyediaan akomodasi serta makan minum juga tumbuh signifikan pada triwulan III 2025. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

‎

‎"Kondisi ini tercermin dari kenaikan jumlah tamu yang menginap di hotel bintang dan non-bintang sebesar 28,16 persen (y-on-y)," sebutnya.

‎

‎Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB NTB (22,92 persen), turut tumbuh positif. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya produksi padi sebesar 37,15 persen, meskipun tertahan oleh penurunan produksi jagung sebesar 21,35 persen.

‎

‎Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi NTB juga ditopang oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

‎

‎Namun, ekspor barang dan jasa masih menjadi faktor penahan utama pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ekspor konsentrat tembaga, yang membuat ekspor luar negeri terkontraksi 56,11 persen. (red)

Satgas Pangan sidak harga bahan pokok di Pasar Pancor

 

OPSINTB.com - Satgas Pangan NTB dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Umum Pancor, Lombok Timur. Hal itu digelar untuk memantau harga bahan pokok, di antaranya ialah harga beras. 

"Kita ingin menertibkan harga beras ini. Untuk harga eceran tertinggi (HET) beras premium itu adalah Rp 14.900 untuk zona satu dan NTB masuk dalam zona satu," terang Rinna Syawal, Diretur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas usai sidak, Jumat (31/10/2025).

Kata dia, ada dua hal yang akan dilakukan pengawasan oleh Bapanas dan satgas pangan yakni memastikan penjualan sesuai HET dan kemasan sudah pas dengan label. Sebab menurutnya label sangat menentukan nilai jual beras.

Dalam kemasan kelas, beras harus tercantum beberapa kategori yakni premium atau medium sehingga bisa diselaraskan. Diakui pihaknya menemukan sejumlah pengecer menjulang beras di atas HET yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pihaknya telah memberikan teguran kepada mereka, kemudian bakal telusuri distributornya sampai ke produsennya untuk berikan pembinaan. 

"Sehingga kita harapkan selanjutnya ada perbaikan dari haraga," katanya. 

Sementara Satgas Pengendalian Harga Beras NTB, Kombes Pol FX Endriadi menambahkan, dari pantauan di sejumlah pasar di NTB, ditemukan beberapa pengecer menjual beras tidak sesuai dengan HET. Namun khusus di pasar Pancor sendiri ditemukan beras susah dijual sesuai HET.

"Selain itu kami juga menemukan adanya beras yang tidak dilengkapi dengan label yang diperjualbelikan," ujarnya.

Diharapkan jika ditemukan adanya beras yang dijual di atas HET, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada satgas pengalian haraga beras.

Pemerintah telah menetapkan HET beras medium di haraga Rp 13.500 dan premium Rp 14.900 per kilogram. Adanya beras yang tidak dilengkapi dengan label pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap produsen beras tersebut.

"Fokus kita ialah HET. Untuk label kita kan telusuri ke produsen kenapa mereka tidak melengkapi produk mereka dengan label. Karena ada undang-undang konsumen yang mengaturnya. Tapi tujuan sidak ini ialah melihat HET," pungkasnya. (zaa)

Lotim jadi pilot project implementasi pengentasan kemiskinan ekstrem

 

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Timur, dipilih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pilot project untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem. Bappenas melakukan kunjungan ke Gumi Patuh Karya bersama  Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) Internasional.

Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya di Dusun Segalang-galang, Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Selasa (21/10/2025).

Wabup Edwin mengatakan menyambut baik agenda tersebut. Ia menyampaikan, program penanggulangan kemiskinan saat ini difokuskan secara intensif di kawasan transmigrasi, termasuk di Puncak Jeringo, Suela, Perigi, Mekarsari, dan Selaparang.

Dia menekankan, perencanaan yang baik yang didasarkan pada data pokok yang betul-betul akurat adalah kunci keberhasilan program.

"Lombok Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, hampir seperempat penduduk NTB," bebernya. 

Dengan penduduk terbesar di NTB, sebutnya, menjadi satu kewajaran Lotim dilirik. Sebab, baiknya Gumi Gora secara keseluruhan bergantung Lombok Timur. 

Oleh karena itu, semua kebijakan harus dimulai dari perencanaan yang baik. Wabup Edwin mendorong para ibu penerima manfaat untuk berbagi pengalaman secara terbuka.

Rombongan BRAC dan Bappenas datang untuk belajar dari ibu-ibu sekalian. 

"Oleh karena itu, apa yang ada di benaknya keluarkan saja, ceritakan, karena itu akan menjadi hal yang bagus dan menjadi contoh bagi daerah lain," terang Edwin.

Keberhasilan awal model pendampingan intensif yang diterapkan oleh Islamic Relief di Lotim akan diadopsi oleh tim BRAC dalam proyek, Desa Berdaya, yang merupakan project unggulan provinsi.

Dia berharap pilot project ini sukses sehingga model kolaborasi antara Pemda dan NGO ini dapat diaplikasikan lebih luas. Tujuannya adalah untuk terus menyisir 15.000 Kepala Keluarga (KK) miskin lainnya di Lotim serta membawa mereka keluar dari kemiskinan ekstrem.

Kunjungan Tim Bappenas bersama BRAC, untuk melihat langsung implementasi pendekatan graduasi dalam penanggulangan kemiskinan di lokasi tersebut. Mereka ingin mempelajari secara detail kelebihan, kekurangan, dan kendala di lapangan, khususnya terkait isu utama akurasi data masyarakat miskin. 

Tim BRAC bertekad memastikan semua bantuan yang disalurkan benar-benar mencapai masyarakat yang berhak. Lotim dipilih sebagai percontohan karena dinilai sukses menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai upaya kolaboratif.

Program ini menerapkan model pendampingan detail dan berkelanjutan, berfokus pada pendekatan komunitas dan individu. Keunikannya terletak pada durasi pendampingan yang intensif, dilakukan minggu per minggu dan bulan per bulan, bukan hanya tahunan.

Perwakilan BRAC PD Antono menjelaskan, program ini mengadopsi pendekatan graduasi ketat selama tiga tahun. Mencakup lima komponen kunci, diantaranya ketahanan pangan, kemandirian ekonomi produktif, inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan

"Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya berbentuk modal usaha, tetapi juga mencakup bantuan awal, pendampingan teknis, dan manajemen keuangan," terangnya. 

Pada kesempatan tim berdiskusi langsung dengan masyarakat penerima program. Mereka juga melakukan peninjauan ke tempat penerima manfaat usaha dagang serta para penerima manfaat usaha peternakan sapi dan kambing. (red)

Lebih dari 30 ribu UMKM terverifikasi terima bantuan modal usaha

 

OPSINTB.com - Lebih dari 30 ribu pelaku UMKM telah terverifikasi mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Dinas Koperasi Lotim yang dipercayakan untuk menyalurkan bantuan itu saat ini tengah melakukan tahapan selanjutnya.

Kepala Dinas Koprasi Kabupaten Lombok Timur, M Safwan menyebut, proses penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM masih beberapa tahapan lagi. Setelah dilakukan verifikasi awal, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses validasi data, setelah itu akan dilakukan penetapan, penyiapan administrasi dan dilakukan pencairan.

"Mudah-mudahan bisa segera kita tuntaskan," harap Safwan, Kamis (17/10/2025).

Dari sekitar 30 ribu lebih yang masuk itu, ucapnya, seluruhnya sedang diproses untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Timur, pihaknya bakal berusaha secepatnya menuntaskan. Dia berharap tak ada kendala dalam tahap yang tengah ditempuh ini, 

agar bisa selesai sampai akhir tahun ini.

Terkait program bantuan ini, Pemda Lotim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 Miliar. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya akan disiapkan draft formula pencairannya.

Selanjutnya, calon penerima akan dipanggil untuk menandatangani dokumen pencairan. Lantaran penerima yang sangat banyak, teknis pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap di masing-masing kecamatan agar tidak terjadi penumpukan di kabupaten.

"Nanti kita akan lakukan per kecamatan agar tidak menumpuk di kabupaten. Data yang masuk sekitar 30 ribuan yang sudah kita verifikasi dan akan divalidasi lagi," pungkasnya. (zaa)

Bupati Lotim dan DJP Nusa Tenggara teken daftar sasaran pengawasan wajib pajak

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menerima Kepala Kanwil Direktot Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, bersama rombongan.  Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati tersebut, penandatangan Daftar Sasaran Pengawasan (DSP) bersama antara DJP dan pemerintah kabupaten Lombok Timur, Kamis (16/10/2025).

Sekertaris Bapenda Lombok Timur, Edy Ilham menerangkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut komitmen Pemda dan DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Daftar Sasaran Pengawasan bersama, disusun berdasarkan hasil koordinasi intensif antara kedua belah pihak. 

Dengan adanya kolaborasi antara DJP dan Pemda Lombok Timur, diharapkan akan semakin efektif dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan pajak pusat demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Daftar sasaran ini dibuat untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar, baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah," terang Edy. (red)

Bupati Pathul: pemangkasan anggaran harus disikapi secara arif & bijaksana

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Dia menganggap pemangkasan anggaran tersebut bukan persoalan, karena merupakan keputusan pemerintah.

''Tentu ini harus disikapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana bersama DPRD,'' kata Bupati Pathul Bahri pada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Dia mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah jitu untuk menyiasati masalah ini. Tetapi, langkah-langkah tersebut tentunya harus dibahas terlebih dahulu dengan DPRD. Selain itu, pihaknya masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan terkait keputusan tersebut.

''Semisal akan menarik Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kita juga belum tau kebijakan Kementerian Keuangan atas masalah ini,'' imbuhnya.

Sejumlah rencana pembangunan jalan juga akan ditunda, dan akan lebih fokus ke pembangunan atau perbaikan yang sifatnya sangat darurat. Semisal perbaikan jembatan di Kebon Dahe, Desa Mujur, Praya Timur, yang roboh tergerus banjir awal tahun ini. Jembatan tersebut merupakan akses vital dan satu-satunya alternatif bagi warga.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Taufikurrahman Fua Note menjelaskan, kebijakan pusat tersebut akan berdampak terhadap pembangunan atau perbaikan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Untuk dana desa, akan terpotong secara otomatis 10 persen untuk perimbangan.

Apakah pemotongan anggaran imbas dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Apapun keputusan pemerintah pusat, kata dia, harus disokong sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Yang jelas, dia melanjutkan, saat ini memang sedang banyak program yang menjadi prioritas nasional seperti; Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih, MBG, Rumah Tiga Juta Unit, inflasi, serta pengendalian harga pangan.

''Walaupun dengan terbatas anggaran, ini beberapa prioritas pusat yang harus tetap dianggarkan di daerah,'' kata Rahman panggilan akrabnya.

Pemotongan ini, dia menambahkan, sebenarnya sebagai amanat pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan efisiensi, penajaman belanja, dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada. Tentu saja untuk yang ketiga (peningkatan PAD) semisal dari pajak bumi bangunan; jangan sampai mejadi permasalahan masyarakat.

''Untuk menaikan pajak bumi bangunan misalnya, kami harus petakan dulu; berapa masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sampai saat ini Pemda Loteng tidak ada rencana untuk menaikkan pajak bumi bangunan,'' imbuh pria kelahiran Provinsi NTT tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah menginformasikan perihal pemotongan anggaran 2026 ke setiap daerah di Indonesia. Untuk Loteng, anggaran terpangkas mencapai Rp 380 miliar, belum lagi tambahan dari DBHCHT.

''Sekitar Rp 405-410-an anggaran kita yang terpotong. Ini tentu saja menguras otak,'' tutup Rahman. (wan)

Pemprov NTB larang ASN gunakan gas elpiji subsidi

 

OPSINTB.com - Untuk menghindari pemakain elpiji subsidi bagi Aparur Sipil Negara (ASN), Pemprov NTB terapkan suarat edaran Gubernur NTB bagi Pegawai Negeri Sipil NTB untuk tidak menggunakan elpiji subsidi. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi program yang diinisiasi Dinas Perdagangan NTB dan Pertamina untuk menggunakan elpiji non subsidi di kalangan PNS, bagi eselon III dan IV. 

"Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama untuk bagaimana memecahkan masalah kebutuhan elpiji dan memastikan tidak ada ASN yang menggunakan yang subsidi," ujarnya, di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (4/10).

Penggunanan elpiji non subsidi sudah menjadi kesadaran bersama bagi PNS, bahwa yang subsidi jelas ada ketentuannya, dengan adanya edaran ini dan program tersebut, tidak ada PNS yang menggunakan elpiji 3 kilogram.

"Saya harap PNS menggunakan elpiji non subsidi, dan yang subsidi itu sudah jelas ada peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu (miskin)," Harap Iqbal.

Dengan adanya lunching hari ini, Gubernur NTB berharap agar program tersebut, dapat diikuti oleh seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten Se NTB.

"Nanti kita akan imbau teman-teman PNS untuk menggunakan elpiji nonsubsidi. Saya rasa PNS-PNS kita sudah dewasa, sehingga kebijakan ini untuk menguatkan kesadaran kita bersama" ujarnya pula.

Lebih lanjut, Iqbal menyatakan untuk tahap awal, penggunaan elpiji nonsubsidi ini diterapkan oleh PNS di lingkungan Pemprov NTB.

"Untuk tahap awal kita mulai dari provinsi dulu, setelah itu diperluas di kabupaten/kota," tandasanya.

Selain itu disampaikan oleh Kadis Perdagangan NTB, Jamaludin Malady pada  peluncuran program pemakaian elpiji nonsubsidi untuk aparatur sipil negara (ASN) mengenai edaran tersebut adalah untuk memastikan subsidi pemerintah dapat sesuai sasaran. 

"Edaran ini sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kelangkaan elpiji, sehingga secara proposional elpiji subsidi  dapat tepat sasaran,” ujarnya.  

Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady mengatakan untuk tahap awal program ini, Pertamina membagikan sebanyak 1.000 tabung elpiji 5,5 kg untuk kalangan ASN setempat.

"Totalnya ada 1.000 gas yang kami berikan. Bagi ASN yang sudah memakai elpiji 3 kilogram kami anjurkan beralih menggunakan gas nonsubsidi. Misalnya, di rumah sudah punya tiga elpiji 3 kilogram, maka bisa ditukarkan dengan gas berukuran 5,5 kilogram," ujar Jamaluddin Malady.

Menurutnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, program ini merupakan yang pertama dilakukan. Untuk sasaran program ini, adalah ASN dengan golongan III dan IV.

"Kami di Dinas Perdangan NTB akan memulia program ini di kalaangan dinas yang ada di Pemprov NTB, nantinya kami antarkan langsung ke rumah masing-masing PNS, atau melalaui NTB Mall bekerjasama dengan koperasi masing-masing dinas," katanya. (red)