OPSINTB.com - Puluhan warga Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) memblokir Jalan Raden Puguh atau Jalan Raya Praya-Puyung. Blokir jalan depan Kantor Bupati Loteng tersebut mengakibatkan kemacetan panjang sekira 15 menit, Senin (29/4/2024).
Salah seorang warga mengatakan, aksi blokir jalan tersebut sebagai bentuk protes mereka kepada pemerintah daerah yang kerap menjanjikan perbaikan jalan di wilayah selatan Pujut yang telah lama rusak, namun hingga kini belum diperbaiki.
''Biar kawan-kawan pengguna jalan tau aksi kami ini; bahwa di Jalan Pengembur-Tumpak jalan rusak parah,'' ujarnya.
Selain Jalan Pengembur-Tumpak, warga juga menuntut perbaikan beberapa ruas jalan lain di Pujut bagian barat seperti Jalan Sengkol-Pengembur, Pengembur-Mawun, Tumpak-Prabu, Bencot-Krame Jati, dan meminta pembangunan sebuah puskesmas rawat inap.
''Telah banyak warga kami yang meregang nyawa di sana. Maka, aksi kami ini sebagai sebuah aksi kemanusiaan untuk saudara-saudara kami,'' seru demonstran lain.
Blokir jalan dibuka setelah Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian dan Kepala Dikes Loteng dr Suardi turun menemui para demonstran. Kepada para demonstran, Lalu Rahadian, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk perbaikan Jalan Pengembur-Mawun melalui APBD Perubahan pada 2025.
''APBD Perubahan itu biasanya dimulai Oktober, karena ini nilainya besar, akan dilakukan proses lelang. Proses lelang aturannya 45 hari. Otomatis pengerjaan fisik dimulai pertengahan November,'' kata Rahadian.
Tak puas dengan jawaban Kadis PUPR, demonstran meransek masuk ke halaman kantor bupati yang dijaga puluhan personel polisi. Sempat terjadi gesekan antara kedua pihak, namun mereda setelah demonstran diperbolehkan masuk untuk melakukan orasi di depan lobi kantor bupati.
Demonstran bahkan mengancam akan menduduki kantor bupati jika mereka tidak mendapat kepastian atas tuntutan mereka. Hingga pada akhirnya Sekda Loteng, H Lalu Firman Wijaya hadir menemui mereka.
''Akan diperjuangkan tahun ini. Mengingat pertama besaran silpa ini belum diketahui, masih diaudit BPK. Setelah final baru kita tau. Kedua masalah waktu juga, itu kami pertimbangkan,'' ucap Firman.
Selain itu, kata dia, belum adanya kepastian waktu terkait pelantikan dewan membuat pihaknya tidak bisa mengambil sikap. ''Sehingga siapa yang akan berani membahas perubahan ini kalau belum dilantik,'' tegas Firman.
Para demonstran akhirnya bisa bernafas lega setelah sekda menandatangani perjanjian untuk memperjuangkan perbaikan Jalan Pengembur-Mawun dan pembangunan puskesmas di Kecamatan Pujut bagian barat. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami