11/04/22

Home Lombok Timur Demo mahasiswa di Lotim tolak ritel moderen hingga presiden 3 periode

Demo mahasiswa di Lotim tolak ritel moderen hingga presiden 3 periode

Redaksi
Lombok Timur - 4/11/2022

Demo mahasiswa di Lotim tolak ritel moderen hingga presiden 3 periode

OPSINTB.com - Pilihan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan DPRD Lombok Timur, Senin (11/4/ 2022) pukul 10.10 wita.

Koodinator Umum Yandis dalam orasinya menuntut DPRD Lombok Timur segera mendesak Presiden Joko widodo agar menolak keras dan memberikan pernyataan sikap terhadap usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 priode.

Selain itu, ia juga menuntut DPRD Lombok Timur mendesak presiden agar memastikan kembali stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM dan ketahanan pangan lainya. Tetmasuk mendesak pemerintah daerah untuk memberikan teguran keras kepada PT Tambang & Tambak yang kurang maksimal memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pembangunan gerai ritel modern Indomaret dan Alfamart yang semakin liar di wilayah Lombok Timur.

"Ritel moderen hampir mendekati angka ratusan dampak positif untuk masyarakat Lombok Timur apa?," ungkapnya.

Dengan adanya ritel ini ucapnya, bukan solusi yang didapatkanan oleh masyarakat, tetapi yang ada hanya masalah. Pasalnya kehadiran ritel-ritel sangat mengganggu dan menghambat bahkan membunuh perputaran ekonomi UMKM, pedagang kaki 5, pedagang asongan, dan lainnya.

"Ritel moderen ini sangat membunuh perputaran roda ekonomi usaha masyarakat kecil," tegasnya.

Lanjutnya, di tengah pandemi global seperti ini, Pemerintah Daerah tidak hanya berbicara masalah menyelamatkan nyawa PAD daerah saja, tetapi juga harus bicara bagaiman menyelamatkan nyawa ribuan pedagang kecil menengah dari cengkraman gerai ritel.

"Pemerintah Daerah harus perjelas batas-batas pembangunan ritel sesuai Dldengan Perda No 3 tahun 2019," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Murnan mengatakan, "terkait dengan penundaan pemilu kami sudah komitmen tidak adanya penundaan pemilu. Kami sepakat demokrasi tetap dilaksanakan."

Terkait dengan ritel modern, katanya, daerah tidak bisa berbuat banyak, dikarena masalah perijinan diatur juga dalam UU Umniboslaow yang dimana apabila daerah tidak mengijinkan maka korporasi bisa langsung meminta ijin ke pusat.

"Kita di sini tidak bisa berbuat banyak karena prijinannya diatur dalam UU Umnibuslaow," ujaranya.

Sementara itu, terkait dengan melonjaknya harga, ia tidak tau dimana benang merahnya dan pihaknya akan tetap suarakan "Kalian juga silahkan suarakan terus ke pusat kami akan dukung," katanya. (zaa)