Bagi-bagi SK Honda, Ketua DPRD Lotim Sentil Pemda

Bagi-bagi SK Honda, Ketua DPRD Lotim Sentil Pemda

OPSINTB.com - Beberapa bulan lalu Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) telah menerbitkan ribuan Surat Keputusan Honorer Daerah (SK-Honda). Namun keberadaan SK tersebut banyak dikritik oleh masyarakat termasuk anggota DPRD Lotim. Beberapa SK dinilai salah sasaran hingga lemahnya analisis Pemda terkait jumlah dan prosedur pembagian SK.

Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan, dalam waktu dekat ia dan anggotanya akan membahas dan klarifikasi terkait pembagian seluruh SK termasuk SK nol tahun.

"Saat pembahasaan APBD Senin besok kita akan klarifikasi semuanya terkait pembagian SK ini," pungkasnya, Minggu 10/11/2019.

Perihal bagi-bagi SK menjadi salah satu fokus evaluasi DPRD karena dianggap belum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Betul ini kewenangan daerah untuk angkat honorer daerah namun harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Murnan.

Lanjutnya, Pemda seharusnya analisa beban kerja dan kebutuhan sebelum menerbitkan SK. Penerbitan SK juga harus dipertimbangkan sesuai keuangan dan kebutuhan daerah. "Jangan sampai jadi beban APBD kita," katanya.

Selain itu, lanjut anggota DPRD Partai PKS itu, mekanisme penerimaan tenaga honda juga harus diseleksi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. "Itu mestinya yang arus dilakukan pemda. Sebab kita lembaga pemerintah yang harus dikelola sesuai aturan yang berlaku," tegasnya. (met)