Wabup Lotim Buka talkshow HGN 2026: dorong pangan lokal untuk gizi optimal

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, membuka acara talkshow gizi dengan tema Pangan Lokal, Gizi Optimal, Sehat dari Bumi. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke 66, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa (27/1/2026). 

Gelaran wicara ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Daerah Lombok Utara, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), serta Wahana Visi Indonesia, dengan peserta yang berasal dari para kader kesehatan,tenaga kesehatan, dan para Ibu hamil serta ibu menyusui.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten, Diantaranya dokter sekaligus ahli gizi Tan Shot Yen, Ketua Persagi Provinsi NTB, Kabid Kesehatan Masyarakat Dikes Lotim, Analis Gizi Dikes Lombok Utara, Spesialis Kesehatan, dan BBC Wahana Visi Indonesia. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen seluruh pihak semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan pangan lokal dan kolaborasi lintas sektor.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terbangun dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Pemkab Lotim melalui Bappeda, bebernya, membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama dengan berbagai NGO dalam menangani permasalahan sosial, termasuk isu gizi dan stunting.

"Isu gizi secara nasional yang saat ini berfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penurunan stunting," ucap Edwin.

Dia menekankan peran Persagi dalam membekali para ahli gizi agar mampu memperhatikan penyajian gizi seimbang yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3). 

Dia membeberkan, saat ini di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 171 SPPG telah beroperasi. 

Berdasarkan data terakhir, paparnya, angka stunting Lombok Timur pada Desember 2025 berada di angka 22,39 persen, sementara pada Januari 2026 tercatat kasus baru sebesar 0,8 persen atau 545 kasus. 

"Saya berharap, pelaksanaan MBG dapat mendukung upaya penurunan stunting," harapnya.

Sementara itu, Manager Wahana Visi Indonesia, Sidik Lando, dalam laporannya menyampaikan pentingnya penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan anak-anak yang sehat. 

Ia mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Lombok Timur, Lombok Utara, dan Persagi sebagai bukti nyata kolaborasi dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. 

"Lombok ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pangan lokal," jelasnya.

Tema kegiatan ini, lanjut Sidik, mengajak seluruh pihak untuk memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pencegahan stunting, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. 

"Saya mengapresiasi kepada para kader dan tenaga kesehatan yang selama ini berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Sehat dimulai dari diri kita, sehat dari bumi kita,” ujarnya. (zaa)

Baru 104 dapur MBG di Lotim yang daftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), H Suroto mengatakan, dari ratusan dapur MBG yang telah beroperasi, hingga saat ini sebanyak 104 dapur telah memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerjanya.

“Alhamdulillah, dari sekian ratus dapur MBG yang sudah ada, sampai hari ini sudah 104 dapur yang mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Suroto pada Selasa (27/1/2026).

Ia mencontohkan manfaat nyata dari kepesertaan BPJS tersebut. Bulan lalu, salah satu pekerja dapur MBG di wilayahnya meninggal dunia dan keluarga almarhum telah menerima santunan sebesar Rp 42 juta.

Hal ini, kata dia, bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Kendati memiliki manfaat yang besar, masih tinggal beberapa dapur MBG yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mempercepat kepesertaan seluruh dapur MBG, Disnakertrans akan berkordinasi dengan  membentuk satuan tugas (satgas), dalam hal ini Sekda atau ke korwil MBG untuk menginformasikan kepada dapur yang belum agar segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurut Suroto, pemberi kerja baik UMKM, toko, maupun perusahaan besar wajib mendaftarkan pekerjanya minimal pada jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“Minimal itu jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian. Itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, siapa pun, baik UMKM, perusahaan, maupun toko,” tegasnya.

Disnakertrans juga berencana menyisir perusahaan besar terlebih dahulu agar memberi contoh kepatuhan, termasuk perusahaan ritel moderen.

Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan program promo, yakni pendaftaran dua orang cukup dengan  Rp16.800.

“Ada promo, daftar satu dapat dua yang dilindungi. Cukup Rp16.800 sudah bisa mendaftarkan dua orang,” tutur Suroto.

Ia berharap seluruh dapur MBG segera mendaftarkan pekerjanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, sebagian dapur MBG telah memiliki anggaran khusus untuk jaminan sosial tenaga kerja yang sudah diprogramkan sejak awal.

“Tinggal kita mengingatkan penyebabnya. Kalau belum kan mungkin dia tidak tahu, kalau tidak tahu kita beritahu, jika lupa kita ingatkan kalau tidak mau, baru kita motivasi gimana caranya dia untuk bisa mau,” pungkasnya. (zaa)

Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata

 

OPSINTB.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi menandatangani pendirian Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur bersama 17 kantor imigrasi lainnya.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada Senin (26/1/2026) bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang digelar di Tanggerang, Banten.

Pada kesempatan tersebut, hadir mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diwakili oleh Sekretaris Daerah, H Muhammad Juaini Taofik. Dia mengatakan, pendirian Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur menjadi jawaban atas harapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh layanan keimigrasian yang lebih lengkap dan mudah diakses.

“Ini merupakan penantian panjang yang akhirnya terwujud setelah sepuluh tahun keberadaan Unit Layanan Paspor di Lombok Timur,” ujar kak Ofik sapaan akrabnya.

Sekda menyampaikan, bagai gayung bersambut harapan itu terpenuhi. Membuat Bupati Lombok Timur, kata Ofik, terharu atas kepastian pembangunan kantor imigrasi tersebut. 

Dulu warga harus mengantre pembuatan paspor ke Mataram. Saat ini sudah bisa dilayani di daerah sendiri.

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata. 

Dengan adanya kantor imigrasi di Selong, wisatawan asing dapat lebih mudah mengurus perpanjangan izin tinggal, visa, serta layanan keimigrasian lainnya tanpa harus ke Mataram.

“Selama ini banyak wisatawan asing yang harus ke Mataram untuk memperpanjang izin tinggal maupun mengurus visa. Kini seluruh layanan tersebut bisa dilakukan di Selong,” tutur kak Ofik

Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur nantinya akan menyediakan berbagai layanan keimigrasian, meliputi pembuatan paspor, pengurusan visa, serta perpanjangan izin tinggal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. (zaa)

Akhirnya aliansi mahasiswa bertemu dengan pucuk pimpinan di Lotim

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati, H Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah, HM Juaini Taofik, akhirnya menerima langsung perwakilan mahasiswa di Pendopo Bupati, Jumat (23/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur tidak anti terhadap kritik. Malah dirinya mengapresiasi aksi domonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.

Dia berharap pertemuan ini, bisa menjadi saluran komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, mahasiswa dan masyarakat. 

“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dengan cara yang santun dan beradab,” ujar bupati. 

Bupati berpesan agar segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum menghindari tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban. Pihaknya mengaku siap melakukan audiensi bersama rekan-rekan mahasiswa, jika ada ide dan gagasan yang ingin disampaikan untuk menyikapi segala jenis dan bentuk program di Lotim. Semisal, lanjutnya, membedah tanggal HUT Lotim. 

Dia mengatakan dirinya selaku bupati tidak memiliki kepentingan selain ingin memajukan Kabupaten Lotim ke arah yang lebih baik. Sehingga selaku pemerintah, dukungan dari mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan. 

Merespons tuntutan mahasiswa terkait permintaan pemberhentian Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata, bupati menekankan prosesnya akan dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Saya apresiasi sikap kritis mahasiswa dengan melihat kondisi pariwisata Lotim saat ini. Pemerintah untuk memajukan pariwisata Lotim dengan pembangunan-pembangunan di sejumlah objek wisata," ucapnya.

Sementara itu, mengenai isu pergantian pengelola di kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL), dia menegaskan hal tersebut merupakan murni kebijakan yang diambil bupati.

Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat, mahasiswa dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memantau kinerja pengelolaan baru sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Kami persilakan semua pihak untuk mengawasi. Hasilnya nanti bisa kita evaluasi bersama untuk kebaikan pembangunan pariwisata kita,” jelasnya.

Terkait laporan adanya mahasiswa yang mengalami luka-luka saat berunjuk rasa, Bupati H Haerul Warisin menyatakan perhatiannya. Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera menindaklanjuti dan mengurus penanganannya melalui jalur yang ada di Pemda.

“Untuk yang terluka dalam aksi unjuk rasa kemarin. Saya sudah direktif ke Sekda agar segera diurus. Kesehatan dan keselamatan tetap prioritas,” ungkap bupati di hadapan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Lombok Timur. (zaa)

Mayat bayi laki-laki ditemukan sudah mengeluarkan bau tak sedap di Kali Koak Sekarteja

 

Foto: Lokasi penemuan mayat bayi.

OPSINTB.com - Warga Lingkungan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB) digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di Kali Koak, Jumat (23/1/2026) 

Mayat bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 11.40 Wita, posisi tengkurap, tergeletak di atas tanah di pinggir kali tanpa mengenakan pakaian maupun kain pembungkus, serta dipenuhi lumpur.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nikolas Osman mengatakan, penemuan bayi tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Salman Alfarizi (20), warga Lingkungan Sekarteja. 

Berdasarkan keterangan saksi, saat itu Salman baru selesai mandi di sumur Koak dan hendak pulang melewati kali. Di dekat dum air, ia melihat sebuah benda yang awalnya dikira bangkai binatang.

“Karena penasaran, saksi mendekati benda tersebut dan menyentuhnya menggunakan kayu. Saat dibalik, saksi terkejut karena ternyata benda tersebut adalah sesosok bayi,” terang Nikolas.

Mengetahui hal tersebut kata Nikolas, Salman, segera memanggil warga sekitar, termasuk Idiatun Mashudah (41) dan menghubungi Muh Gozali (48) selaku Kepala Lingkungan Sekarteja. 

Tak berselang lama, warga kemudian berdatangan ke lokasi dan membawa bayi tersebut ke Polindes Kelurahan Sekarteja.

Dari hasil pemeriksaan awal oleh Bidan Polindes Sekarteja, Lailatul Afriani, beber Nikolas diketahui bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 3,7 kilogram dan panjang sekitar 59 sentimeter. 

"Tali pusat bayi diketahui sudah terpotong, namun masih dalam kondisi panjang dan utuh,"sebutnya

Namun untuk memastikan penyebab kematian, waktu meninggal, berat dan ukuran pasti, serta mengetahui DNA dan lokasi persalinan (medis atau nonmedis), bayi tersebut dirujuk ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi.

"Berdasarkan kondisi bayi tersebut, diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya setelah dilahirkan," ucap Nikolas. (zaa)

Aksi jilid II Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur ricuh, dua orang mahasiswa luka

 

OPSINTB.com - Kantor Bupati Lombok Timur, kembali menjadi titik kumpul mahasiswa dari berbagai elemen. Aksi itu merupakan unjuk rasa Jilid II yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur di halaman Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Kamis (22/1/2026).

Aksi, diwarnai kericuhan. Meski diguyur hujan, semangat para demonstran tak surut. 

Massa terlihat bentrokan dengan aparat saat upaya memasuki Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati Lombok Timur.

Saling dorong antara massa aksi dengan aparat tak terhindarkan saat demonstran memaksa masuk ke dalam lobi kantor. Seketika, situasi berubah, yang semula kondusif menjadi tegang.

Akibat bentrokan tersebut, dua orang peserta aksi mengalami luka pada bagian wajah dan mulut. Massa aksi sempat menghentikan orasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan.

Adapun tuntutan aksi jilid dua ini di antaranya, Kembalikan Pengelolaan Taman Labuan Haji kepada Sunrise Land Lombok (SLL) berdasarkan prosedur perpanjangan kontrak. Hentikan politik patronase dan bagi-bagi jatah modus pembangunan. Audit dan buka dokumen MoU aset daerah secara transparan, dan melakukan reformasi birokrasi dengan mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Stafsus Bidang Pariwisata Lombok Timur.

Usut tuntas dugaan premanisme dan kriminalisasi oleh oknum APH dan oknum preman terhadap massa aksi, copot Kapolres Lombok Timur, dan evaluasi kinerja Pol PP Lombok Timur. 

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani, menyayangkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan yang tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Ini adalah bentuk perlawanan lanjutan, dan kami tidak akan selesai di sini. Besok kami berkomitmen menggelar aksi Jilid III,” tegas Abdul Qadir saat diwawancarai opsintb.com.

Ia menambahkan, jika Bupati Lombok Timur kembali tidak menemui massa aksi, pihaknya akan memaksa masuk ke Kantor Bupati. 

Selain tuntutan sebelumnya, massa juga menambahkan tuntutan baru, di antaranya mengusut tuntas dugaan kriminalisasi serta praktik premanisme yang dinilai meresahkan.

“Kami mendesak Bupati Lombok Timur segera menemui massa aksi agar kami bisa menyampaikan tuntutan secara langsung. Jangan sampai kami hanya bertemu saat momen Pilkada saja,” ujarnya.

Terkait dua peserta aksi yang menjadi korban, Abdul Qadir menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian. Menurutnya, sebelum aksi digelar, pihak aliansi telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan pengamanan agar aksi berjalan aman dan kondusif.

“Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini sangat kami sayangkan, dan kami akan melanjutkan persoalan ini ke proses hukum,” katanya.

Abdul Qadir juga memastikan jumlah massa aksi pada Jilid III akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya. 

"Kami akan segera memasukkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian terkait rencana aksi lanjutan ini," tandasnya. (zaa)

Waduh! temuan double transfer dana bantuan UMKM di Lotim capai Rp 6 Miliar

 

OPSINTB.com - Penyaluran dana bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKKM) di Kabupaten Lombok Timur, menemukan masalah. Disinyalir terjadi double transfer kepada ribuan penerima, nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Hj Baiq Parida, mengetahui hal itu menyatakan mendesak pihak perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk segera menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke Kas Daerah. Sebab terdapat ketidaksinkronan data yang cukup signifikan antara dinas dengan perbankan.

Data dinas, bebernya, menunjukkan angka sebesar Rp 6 Miliar, sementara pihak BRI menyebutkan sekitar Rp 3,5 miliar.  Sehingga ada selisih di sana yang harus pihaknya sandingkan kembali datanya. 

"Yang jelas, akumulasi totalnya mencapai sekitar Rp6 Miliar," ujar Baiq Parida saat memberikan keterangan, Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas kesalahan sistem ini berada di pihak bank penyalur. 

"Jika tidak bisa dikembalikan, ya itu menjadi tanggung jawab bank. Ini pasti akan menjadi temuan (audit), maka kami minta dalam kurun waktu satu minggu ini masalahnya selesai," tegasnya.

Dijelaskan Parida, dalam program ini ada beberapa bank penyalur yang terlibat, antara lain, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Bank BSI dan Sea Bank (melalui BSI). 

Namun, dari sekian banyak penyalur, kendala double transfer yang cukup fantastis sejauh ini, terjadi pada pembayaran BRI. 

"Kami akan terus memantau proses pengembalian dana ini agar tidak menjadi kerugian di kemudian hari,"jelasnya.

Menanggapi itu, Asisten Manager Operasional BRI, Widhi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengakui adanya kendala teknis yang menyebabkan terjadinya pengiriman ganda kepada ribuan data penerima manfaat.

"Kami sudah berhati-hati, namun karena sistem, bisa terjadi indikasi double transfer ini. Kami berkomitmen untuk membantu proses penarikan kembali, bahkan siap bekerja dari jam 6 pagi sampai tengah malam untuk menyisir data satu per satu," ujarnya.

Meskipun kesalahan terletak pada sistem perbankan, Widhi mengingatkan masyarakat yang menerima dana ganda untuk tidak mencairkan atau menggunakan uang yang bukan haknya. Secara hukum, dana yang salah transfer wajib dikembalikan.

"Dana tersebut memang harus kembali karena itu bukan hak mereka. Dari sisi hukum pidana, dana yang diperoleh dari salah transfer itu wajib dikembalikan. Jika tidak, ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat masyarakat yang menerima," pungkasnya. (zaa)