Kawasan transmigrasi diharapkan jadi emas baru

 

OPSINTB.com - Menteri Transmigrasi RI, M Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Plt Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti dan rombongan, berkunjung ke Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suwela, Kabupaten Lombok Timur pada Jumat (12/9/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai isu krusial di lebih dari 15 kawasan transmigrasi di Indonesia, termasuk Lombok Timur.

Dalam kunjungannya, Menteri Transmigrasi dan rombongan disambut Wakil Bupati Lombok Timur H Moh Edwin Hadiwijaya, meninjau langsung beberapa lokasi strategis, salah satunya ialah Air Terjun Selir.

Agenda utama adalah memeriksa rencana perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan toilet dan sarana air bersih sekolah, serta membahas penyelesaian masalah lahan.

Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, memaparkan paradigma transmigrasi telah berubah. Bukan sekedar perpindahan penduduk namun membantu agar menemukan sesuatu yang bernilai.

"Tugas kami adalah membantu agar di kawasan transmigrasi ini ditemukan emas baru," ucapnya. 

Konsep emas baru yang diusung yakni mencakup pemanfaatan potensi ekonomi digital. Dimana masyarakat dapat menghasilkan pendapatan melalui ponsel dan aplikasi, seiring dengan pengembangan potensi wisata alam. 

Fenomena wisatawan yang mengejar keindahan alam sambil tetap terhubung dengan teknologi dinilai sebagai peluang besar bagi Lombok Timur.

Dia membeberkan, terkait dengan persoalan lahan, Iftah optimis, bisa selesai. Pasalnya dari 100 persen lahan sudah 80 persen sudah memiliki solusi.

"Saya berharap di masa pemerintahan Prabowo, masalah ini bisa tuntas," ujarnya. 

Ia juga mendorong tim Patriot untuk proaktif mencari solusi praktis, seperti mengambil air bersih dari sumber air terjun terdekat, karena solusi kecil dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Ia pun mengungkapkan telah berdiskusi dengan Gubernur NTB mengenai potensi Kawasan Selaparang. 

"Alam di sini sangat bagus. Ini bisa menjadi wadah untuk pusat ekonomi kreatif," katanya.

Pemerintah pusat berencana akan mengalokasikan dana khusus berdasarkan hasil kunjungan ini, yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada kementerian terkait untuk menentukan prioritas pembangunan. (red)

Lebih 40 saksi diperiksa di kasus dugaan korupsi Chromebook di Lotim

 

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur menegaskan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Dinas Pendidikan Lombok Timur masih terus berjalan. Namun demikian belum ada penetapan tersangka perkara ini.

Kepala Kajari Lombok Timur, Hendro Wasisto menjelaskan, penanganan kasus korupsi yang melibatkan pelaku berkerah putih memerlukan kehati-hatian serta harus sesuai dengan prosedur hukum acara.

“Perlu saya sampaikan bahwa mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pelaku berkerah putih, memang perlu kehati-hatian, tapi kita mendahulukan proses hukum acara,” ucapnya, Sabtu (13/9/2025).

Hingga kini, penyidik sudah memeriksa lebih dari 40 orang saksi. Selain itu, dua tenaga ahli juga dilibatkan, yakni tenaga ahli penguji TIK yaitu ahli IT dan ahli dari LKPP. 

Saat ini pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari kantor akuntan publik.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya sempat meminta perhitungan kerugian negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, karena antrian pekerjaan di BPKP cukup panjang, akhirnya diputuskan menggunakan auditor independen.

“BPKP sebenarnya bersedia menghitung, hanya saja posisi kita di antrian cukup jauh. Maka dari itu, kami memilih auditor lain yang juga berkualitas,” jelasnya.

Saat ditanya soal perbandingan kasus serupa di daerah dengan di pusat, Kejari mengaku ruang lingkup penyidikan di Lombok Timur berbeda dengan yang ditangani Kejaksaan Agung. 

Di pusat, bebernya, penyidikan mencakup program dari 2020 sampai 2023 di jenjang pendidikan dasar hingga SMP. Sedangkan di Lombok Timur hanya terbatas pada tahun anggaran 2022 di bidang pendidikan dasar (SD).

Ia menambahkan, perkiraan kerugian negara dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah. Namun jumlah pasti masih menunggu hasil resmi auditor.

“Hampir seluruh pejabat di Dinas Pendidikan Lombok Timur sudah dipanggil, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kabid, bendahara, hingga pihak terkait lainnya. Bahkan BPKAD juga sudah dimintai keterangan,” ungkapnya.

Kajari menegaskan, meskipun belum ada penetapan tersangka, penyidikan tetap berjalan dan menjadi prioritas pihaknya. 

Ia pun meminta dukungan masyarakat serta media untuk bersama-sama mengawal proses hukum agar memberikan kepastian hukum.

“Yang jelas, kasus ini tetap berjalan, menjadi konsen kami. Bilamana ada fakta atau data tambahan di luar yang dimiliki penyidik, silakan disampaikan,” tegasnya. (zaa)

Bupati Iron komit ciptakan pemerintah bersih

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menandatangani Piagam Audit Intern atau Internal Audit Charter (IAC). Langkah ini jadi bukti orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini menjadikan pemerintahannya bersih.

Kegiatan penandatangan itu dilaksanakan di Rupatama Kantor Bupati Lotim, Kamis (11/9/2025), dihadiri Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Asisten lingkup Sekretariat Daerah, 14 Kepala OPD, serta mitra Pemda Lotim. 

Dalam sambutannya, Bupati Iron, membeberkan, posisi Monitoring Pencegahan Korupsi (MCP) Kabupaten Lombok Timur saat ini menduduki peringkat ke 9 dari seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Hal ini disebutnya, kontras dengan pencapain Lombok Timur di bidang lainnya.

"Contohnya baru ini Lombok Timur meraih juara 1 Paritrana Award 2025 Kategori Pemerintah Daerah," ujar H Iron.

Kondisi semacam ini sebutnya, akibat lemahnya monitoring dan kontrol dari seluruh pihak, termasuk OPD dan mitra pemerintah daerah. Jika pemantauan serta pengendalian dilakukan dengan baik tegasnya, maka Lotim tidak berada dalam posisi itu.

Untuk itu dirinya mengimbau seluruh pihak terkait agar bekerja dengan ikhlas dan memiliki niatan yang baik dalam mendukung program-program pemerintah daerah. Dia menekankan agar praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi lagi. 

Bupati juga berharap penandatanganan IAC dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

“Saya berharap hasil penandatanganan piagam di hari ini, menjadi panduan Anda bekerja, dan berpikir bagaimana mengelola keuangan daerah dengan akuntabel dan transparan, sesuai visi misi Pemerintahan SMART,” harapnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur, Hambali dalam laporan kegiatannya membeberkan, gelaran ini merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan bahwa Lombok Timur memiliki komitmen dalam hal pemberantasan korupsi.

Dengan penandatangan IAC, dia berharap, awal baik bagi Inspektorat diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, sekaligus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan pembangunan.

Dalam beberapa waktu terakhir, posisi Monitoring Corruption Prevention (MCP) Kabupaten Lombok Timur tergolong dalam zona aman. Tahun 2025 ini, sampai triwulan tiga Lotim berada di posisi terbawah, yakni posisi 9.

"Jumlah ini dari poin intervensi penilaian, terdapat beberapa item yang bobotnya cukup tinggi, namun persentase pencapaian dokumen yang dikirimkan sangat rendah," pungkasnya. (red)

Bupati berencana ubah RS Lombok Timur jadi Rumah Sehat Baznas

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, berencana mengubah bangunan Rumah Sakit Lombok Timur di Labuhan Haji menjadi Rumah Sehat Baznas (RSB).

RSB merupakan program unggulan Baznas RI guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. 

Bupati menilai, Lombok Timur sudah siap menyukseskan program ini. Sebab Lombok Timur memiliki keunggulan karena telah menyiapkan gedung rumah sakit di Labuhan Haji, yang dulunya dibangun pada era Bupati H Ali Bin Dachlan (Ali BD) menggunakan dana Bazda.

"Jadi alkes Rumah Sakit Lombok Timur ini, kita pindah ke Rumah Sakit Masbagik, dan Rumah Sakit Masbagik dirubah menjadi rumah sakit Lombok Timur nantinya," beber bupati.

Setelah rumah sakit di Labuhan Haji sudah dikosongan, Pemda dapat meminta bantuan kepada Baznas RI untuk mengisi kekosongan gedung.

Ia menegaskan, Pemkab Lotim tidak meminta dana tunai, melainkan bantuan alat kesehatan senilai sekitar Rp22 miliar untuk mengisi kembali alkes di rumah sakit tersebut. Dan tenaga kesehatan sebanyak 200 orang lebih akan dibiayai Baznas RI selama dua tahun, termasuk honor dan jasa pelayanan.

Bupati menambahkan, pembahasan tahap awal dengan Baznas RI sudah dilakukan. Proposal pembangunan telah diterima, dan rencananya akan diverifikasi pada akhir September 2025. 

“Alhamdulillah, tanggapan dari Ketua Umum, Deputi, hingga jajaran Baznas RI sangat positif. Lombok Timur sebagai contoh, karena kabupaten lain baru menyiapkan lahan, sementara kita sudah siapkan gedung dan lahannya,” ungkapnya.

Jika rencana ini terealisasi, Lombok Timur akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menginisiasi pembangunan RSB dengan memanfaatkan rumah sakit eksisting. 

“Semoga ikhtiar ini terkabul, demi kemaslahatan masyarakat,” pungkas bupati. (zaa)

Bupati Iron minta Baznas ratakan besaran bantuan untuk guru honorer

 

Foto: Bupati Iron serahkan bantuan secara simbolik kepada guru honorer Lombok Timur.

OPSINTB.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur, saat ini tengah menyalurkan bantuan kepada 3.856 orang guru honorer di lingkup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. 

Bantuan yang digelontorkan itu ditujukan pada 117 SD dan 180 SMP swasta dengan total anggaran Rp 1 Miliyar lebih.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menghadiri langsung pendistribusian program Baznas responsif insentif guru honorer SD dan SMP Swasta Kabupaten Lombok Timur itu, yang dilaksanakan di aula kantor Baznas Kamis, (11/9/2025).

Bupati  juga serah terima secara lagsung bantuan tersebut kepada guru honorer yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Iron menyinggung perbedaan yang di berikan kepada guru yang di wilayah Sambelia hanya Rp 200 ribu. Lantaran itu dirinya meminta jangan dibeda-bedakan, semua harus adil.

"Jagan dibeda-bedakan mau orang kota atau orang terpencil tetap sama, samakan saja supaya tidak ada yang iri," kata H Iron.

Dirinya mendorong optimalisasi peran Baznas dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Target nasional penghimpunan zakat mencapai Rp500 triliun, dan daerah harus aktif mengajukan proposal agar masyarakat lebih banyak merasakan manfaatnya.

Ia mengingatkan, semua pihak tidak hanya dituntut mengkritisi pemerintah, tetapi juga mendukung dengan doa dan kerja sama.

“Tugas kita bukan hanya mengeluh. Doakan bupati dan jajaran agar sehat, diberi kekuatan untuk terus memperjuangkan masyarakat sampai ke Jakarta. Dengan begitu, program untuk rakyat bisa semakin besar,” pintanya.

Menanggapi instruksi bupati, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Lombok Timur, HM Hamidi mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti perintah tersebut, soal menyamakan besaran bantuan insentif yang diberikan kepada guru.

"Kekurangannya sekitar mencapai 77 juta," beber dia.

Sesuai perintah bupati, terkait kekurangan yang Rp 100 ribu tersebut pihkanya akan segera lakukan eksekusi. Nilai Rp 200 ribu, sebutnya, sudah jadi kebijakan dari Kemenag.

Dijelaskannya, Kemenag menitipkan zakat, infak, sedekahnya wajib di setorkan melalui lembaga Baznas yang selama 5 tahun kemarin, pendistribusian langsung tanpa ada pendampingan dari lembaga.

"Pada periode tahun ini sejak dilantik untuk merubah SOP yang ada agar setiap pendistribusian zakat, infak, sedekah yang kita himpun melalui kemenag yang disetorkan ke Baznas harus terbuka dan transparasi," terangnya. (zaa)

KKN UNW Mataram perkenalkan alat tajuk pupuk modern

 

OPSINTB.com - Mahasiswa Universitas Nahdaltul Wathan (UNW) Mataram, yang tengah menempuh Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Songak, memperkenalkan alat tajuk pupuk modern, sebagai pengganti alat manual yang selama ini digunakan oleh petani.

Pantauan opsintb.com, petani yang hadir antusias saat alat diperlihatkan oleh mahasiswa. Dalam kesempatan itu, petani ikut mendemonstrasikan penggunaan alat tersebut.

Alat-alat tersebut juga dibagikan secara gratis ke petani di desa tersebut.

Ketua KKN UNW Mataram Desa Songak, Muh Ari Al-Aqso mengatakan, alat ini lahir dari hasil observasi. Petani di Desa Songak, sebutnya, rata-rata sudah tua bahkan ada yang lanjut usia.

Dari hasil survei itu, pihaknya berfikir menciptakan alat yang bisa memudahkan petani. 

Dari hasil demonstrasi yang dilakukan, dalam satu bantar atau set, hanya membutuhkan waktu 3 menit dibandingkan dengan metode manual dengan ukuran panjang bantaran 5 sampai 10 meter. 

"Pilihannya ialah alat tajuk rabok (pupuk)," ujar Ketua KKN UNW Mataram Desa Songak, Muh Ari Al-Aqso, Kamis (11/8/2025).

Dia merincikan bahan alat tersebut yakni viva 2 inc, sok viva 2 x 1/2 inc, viva 1/2 inc,  penutup viva 1,5 inc, karet, besi, insulok dan kayu.

Dengan alat ini, pupuk lebih irit karena tidak berserakan. Petani, kata dia, bisa mengisi pupuk pada alat sesuai dengan kebutuhan.

Jika kebutuhannya banyak, petani bisa menekan alat tajuk lebih lama, atau dua sampai tiga kali tekan.

"Alat ini masih butuh penyempurnaan agar bisa digunakan multi fungsi," ujar.

LPPM UNW Mataram, Nevi Andriana Fajri, mengapresiasi langkah mahasiswa itu. Menurutnya, ini bisa jadi solusi bagi petani lantaran bisa efesiensi waktu dibandingkan alat manual.

"Ini bisa jadi solusi bagi petani saat memberikan pupuk ke tanaman," pungkasnya. (kin)

Pemkab Lotim juara pertama Paritrana Award 2025

 

OPSINTB.com - Kabar baik datang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim), yang berhasil meraih penghargaan tertinggi, yaitu juara pertama Paritrana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri didampingi oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto kepada Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin pada Rabu (10/9) di Mataram.

Penghargaan Paritrana Award diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. 

Juara kedua diraih oleh Kabupaten Lombok Tengah dan juara ketiga oleh Kabupaten Lombok Utara.

Selain kategori pemerintah daerah, Paritrana Award juga diberikan kepada pemenang di beberapa kategori lainnya, seperti; Kategori Badan Usaha Menengah dan Besar, juara pertama diraih oleh Bank NTB Syariah, disusul oleh BPR NTB sebagai juara kedua, dan Sumber Alfaria Trijaya sebagai juara ketiga. 

Untuk Kategori Pemerintah Desa Terbaik, diberikan kepada Kantor Desa Sigerongan. Berikutnya, Kategori Badan Usaha Mikro Kecil Terbaik diberikan kepada Sasak Maiq Lombok.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan apresiasi mendalam kepada berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah, pelaku usaha, hingga pemerintah desa, atas komitmen mereka dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja.

Kontribusi itu disebutnya sangat krusial dalam mewujudkan komitmen bersama untuk melindungi para pekerja. 

"Secara khusus, saya berterima kasih kepada kabupaten/kota yang telah memberikan kontribusi nyata. Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk benar-benar memperhatikan dan mengayomi para pekerja rentan," ucapnya.

Ia memberikan penghargaan khusus kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah membuktikan manfaat programnya secara nyata. Menurutnya, pembayaran bagi sejumlah pekerja, kendati tak diketahui pasti tempat bekerja, namun bisa mendatangkan manfaat besar bagi keluarga mereka.

Dirinya mendorong agar pembaruan data pekerja terus dilakukan meskipun pemerintah provinsi belum menyediakan data secara keseluruhan. Ia menegaskan, komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota harus terus berjalan, bahkan di tengah tantangan efisiensi.

Rasa terima kasih juga disampaikan kepada pelaku usaha. Dia berharap ke depan dapat ditingkatkan sebagai wujud komitmen untuk menaungi para pekerja.

"Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, terus semangat. Saya berharap semangat kompetisi yang sportif di antara daerah dapat terus berjalan untuk membuktikan bahwa janji-janji yang disampaikan dapat diwujudkan secara nyata di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menekankan bahwa, perlindungan sosial adalah hal krusial bagi pekerja yang menghadapi risiko tinggi setiap harinya. 

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memiliki lima program utama, yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pada kesempatan  tersebut dilakukan peluncuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 93.953 pekerja rentan di Provinsi NTB.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan iuran untuk 8.000 pekerja rentan oleh Bank NTB Syariah, dan penyerahan santunan jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja.

"Tujuan dari program ini adalah untuk membangun kesadaran bahwa kita semua membutuhkan perlindungan," jelasnya. (red)