Meski biaya haji turun tapi kualitas layanan diyakini tetap terjaga

 

OPSINTB.com - Besaran biaya haji tiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Hal itu bergantung pada kondisi dan hasil negosiasi pemerintah dengan pihak terkait di Arab Saudi. 

Pada tahun 2026, biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tergolong lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Pada tahun 2025, biaya haji berada dikisaran Rp56 juta, sedangkan tahun ini turun menjadi sekitar Rp54 juta. Penurunan tersebut merupakan hasil efisiensi, khususnya dalam negosiasi harga layanan.

“Penurunan biaya ini murni hasil efisiensi. Yang jelas, tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah haji,” ucap Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh kabupaten Lombok Timur, H Makinuddin, saat ditemui diruang kerjanya pada Rabu (28/1/2026)

Ia menjelaskan, besaran pelunasan yang dibayarkan jamaah tidak sebesar total BPIH karena sudah dikurangi setoran awal dan dana manfaat. Rata-rata jamaah hanya melakukan pelunasan sekitar Rp 27 juta lebih, tergantung besaran dana manfaat yang ada di rekening masing-masing jamaah.

“Dana manfaat itu milik jamaah juga. Sebagian digunakan untuk menunjang biaya perjalanan, dan nantinya jamaah juga tetap menerima living cost,” jelasnya.

Setiap jamaah haji, lanjutnya, akan menerima living cost sebesar 750 riyal, yang diberikan saat berada di asrama haji.

Seluruh biaya perjalanan sejak masuk asrama haji, keberangkatan ke Arab Saudi, hingga kembali ke asrama haji di Tanah Air sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk konsumsi selama di Tanah Suci.

Terkait komposisi jamaah, H Makinuddin menyebutkan bahwa jamaah haji asal Lombok Timur saat ini didominasi oleh perempuan. Sementara itu, jumlah jamaah prioritas lansia tercatat sebanyak 58 orang, dengan usia tertua kelahiran tahun 1940.

Ia menambahkan, saat ini daftar tunggu keberangkatan haji di Lombok Timur rata-rata mencapai 26 tahun.

“Kebijakan penentuan kuota haji Indonesia sekarang bukan berdasarkan jumlah penduduk muslim, tapi berdasarkan waiting list atau daftar tunggu,” ujarnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Lombok Timur, merupakan salah satu daerah dengan daftar tunggu cukup tinggi. Sebelumnya, daftar tunggu bisa mencapai 36 sampai 37 tahun, namun dengan kebijakan terbaru, daftar tunggu berhasil dipangkas sampai 10 tahun sehingga menjadi 26 tahun.

“Artinya, kalau daftar sekarang dan tidak ada pembatalan atau perubahan kuota, maka sekitar 26 tahun jamaah bisa berangkat,” paparnya. (zaa)

Lotim terbaik nasional bidang kesehatan

 

OPSINTB.com - Awal yang baik di tahun 2026 bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Pasalnya daerah bejuluk Gumi Patuh Karya ini sukses menyabet dua penghargaan sekaligus pada ajang UHC Award tahun ini.

Yaitu Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama dan Penghargaan Inovasi JKN Smart Terbaik Nasional Pertama. 

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemda Lotim dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, Dr H Muhammad Juaini Taofik, di Hotel Jakarta Expo, pada Selasa (27/01/2026). 

Dengan demikian, Lombok Timur dinobatkan sebagai pertama dalam kategori Inovasi Terbaik Co-Creation BPJS Kesehatan Bidang Kepesertaan.

Program SMART JKN lahir sebagai jawaban atas hambatan birokrasi dan diskriminasi pelayanan kesehatan yang kerap dikeluhkan masyarakat. 

Sekretaris Daerah Lombok Timur Juaini Taofik menjelaskan bahwa akronim SMART bukan sekedar nama, melainkan filosofi pelayanan. 

Adagium Smart, paparnya, yakni S bermakna setara, layanan tanpa memandang kasta kepesertaan. huruf M berarti mudah, masyarakat cukup menggunakan e-KTP untuk mengakses layanan. Selanjutnya, A menunjukan akuntabel, pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab, R bermaksud responsif, penanganan cepat tanpa diskriminasi dan T berarti terintegrasi, koneksi lintas sektor antar OPD terkait.

“SMART JKN ini dirancang agar layanan BPJS Kesehatan diberikan secara setara dan mudah," kata Ofik.

Secara konsep inovasi ini sederhana, tetapi tim penilai mempercayakan Lombok Timur sebagai yang terbaik. Bagi Pemda, kata dia, ini merupakan awal dari komitmen layanan kesehatan idealnya memang harus berlandaskan prinsip SMART.

Meski telah diakui secara nasional, imbuh Ofik, Pemkab Lotim tidak ingin berpuas diri sebab, tantangan terbesar ke depan adalah pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh fasilitas kesehatan agar sejalan dengan semangat inovasi tersebut. Dengan demikian, paparnya, tidak boleh ada lagi perbedaan perlakuan antara pasien umum dan peserta JKN.

“Kualitas SDM masih bervariasi, terkadang masih ada keluhan soal sikap yang kurang ramah. Ini akan terus kami perbaiki sehingga pasien BPJS maupun non-BPJS, pelayanannya harus sama, senyumnya juga harus sama,” katanya.

Dia berharap SMART JKN menjadi alat kontrol kualitas bagi seluruh tenaga kesehatan. Sebab, Lotim sudah terbaik nasional, jangan sampai malah malu karena hal-hal sepele seperti pelayanan buruk.

"Pelayanan harus tulus, bukan sekadar formalitas saat diawasi,” terangnya

Selain predikat inovasi terbaik, Kabupaten Lombok Timur juga berhasil menyabet nominasi UHC Award kategori Pratama. Prestasi ini, diberikan atas keberhasilan daerah mencapai cakupan kepesertaan JKN di atas 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

"Dengan pencapaian ganda ini, Lombok Timur kian mantap menuju target akses kesehatan menyeluruh yang inklusif bagi seluruh warganya, menjadikannya sebagai role model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia," pungkasnya. (zaa)

Wabup Lotim Buka talkshow HGN 2026: dorong pangan lokal untuk gizi optimal

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, membuka acara talkshow gizi dengan tema Pangan Lokal, Gizi Optimal, Sehat dari Bumi. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke 66, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa (27/1/2026). 

Gelaran wicara ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Daerah Lombok Utara, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), serta Wahana Visi Indonesia, dengan peserta yang berasal dari para kader kesehatan,tenaga kesehatan, dan para Ibu hamil serta ibu menyusui.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten, Diantaranya dokter sekaligus ahli gizi Tan Shot Yen, Ketua Persagi Provinsi NTB, Kabid Kesehatan Masyarakat Dikes Lotim, Analis Gizi Dikes Lombok Utara, Spesialis Kesehatan, dan BBC Wahana Visi Indonesia. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen seluruh pihak semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan pangan lokal dan kolaborasi lintas sektor.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Moh Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terbangun dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Pemkab Lotim melalui Bappeda, bebernya, membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama dengan berbagai NGO dalam menangani permasalahan sosial, termasuk isu gizi dan stunting.

"Isu gizi secara nasional yang saat ini berfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penurunan stunting," ucap Edwin.

Dia menekankan peran Persagi dalam membekali para ahli gizi agar mampu memperhatikan penyajian gizi seimbang yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3). 

Dia membeberkan, saat ini di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebanyak 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 171 SPPG telah beroperasi. 

Berdasarkan data terakhir, paparnya, angka stunting Lombok Timur pada Desember 2025 berada di angka 22,39 persen, sementara pada Januari 2026 tercatat kasus baru sebesar 0,8 persen atau 545 kasus. 

"Saya berharap, pelaksanaan MBG dapat mendukung upaya penurunan stunting," harapnya.

Sementara itu, Manager Wahana Visi Indonesia, Sidik Lando, dalam laporannya menyampaikan pentingnya penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan anak-anak yang sehat. 

Ia mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Lombok Timur, Lombok Utara, dan Persagi sebagai bukti nyata kolaborasi dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. 

"Lombok ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pangan lokal," jelasnya.

Tema kegiatan ini, lanjut Sidik, mengajak seluruh pihak untuk memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pencegahan stunting, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. 

"Saya mengapresiasi kepada para kader dan tenaga kesehatan yang selama ini berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting. Sehat dimulai dari diri kita, sehat dari bumi kita,” ujarnya. (zaa)

Baru 104 dapur MBG di Lotim yang daftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), H Suroto mengatakan, dari ratusan dapur MBG yang telah beroperasi, hingga saat ini sebanyak 104 dapur telah memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerjanya.

“Alhamdulillah, dari sekian ratus dapur MBG yang sudah ada, sampai hari ini sudah 104 dapur yang mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Suroto pada Selasa (27/1/2026).

Ia mencontohkan manfaat nyata dari kepesertaan BPJS tersebut. Bulan lalu, salah satu pekerja dapur MBG di wilayahnya meninggal dunia dan keluarga almarhum telah menerima santunan sebesar Rp 42 juta.

Hal ini, kata dia, bukti pentingnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Kendati memiliki manfaat yang besar, masih tinggal beberapa dapur MBG yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mempercepat kepesertaan seluruh dapur MBG, Disnakertrans akan berkordinasi dengan  membentuk satuan tugas (satgas), dalam hal ini Sekda atau ke korwil MBG untuk menginformasikan kepada dapur yang belum agar segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurut Suroto, pemberi kerja baik UMKM, toko, maupun perusahaan besar wajib mendaftarkan pekerjanya minimal pada jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“Minimal itu jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian. Itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, siapa pun, baik UMKM, perusahaan, maupun toko,” tegasnya.

Disnakertrans juga berencana menyisir perusahaan besar terlebih dahulu agar memberi contoh kepatuhan, termasuk perusahaan ritel moderen.

Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan program promo, yakni pendaftaran dua orang cukup dengan  Rp16.800.

“Ada promo, daftar satu dapat dua yang dilindungi. Cukup Rp16.800 sudah bisa mendaftarkan dua orang,” tutur Suroto.

Ia berharap seluruh dapur MBG segera mendaftarkan pekerjanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, sebagian dapur MBG telah memiliki anggaran khusus untuk jaminan sosial tenaga kerja yang sudah diprogramkan sejak awal.

“Tinggal kita mengingatkan penyebabnya. Kalau belum kan mungkin dia tidak tahu, kalau tidak tahu kita beritahu, jika lupa kita ingatkan kalau tidak mau, baru kita motivasi gimana caranya dia untuk bisa mau,” pungkasnya. (zaa)

Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata

 

OPSINTB.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi menandatangani pendirian Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur bersama 17 kantor imigrasi lainnya.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada Senin (26/1/2026) bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang digelar di Tanggerang, Banten.

Pada kesempatan tersebut, hadir mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diwakili oleh Sekretaris Daerah, H Muhammad Juaini Taofik. Dia mengatakan, pendirian Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur menjadi jawaban atas harapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh layanan keimigrasian yang lebih lengkap dan mudah diakses.

“Ini merupakan penantian panjang yang akhirnya terwujud setelah sepuluh tahun keberadaan Unit Layanan Paspor di Lombok Timur,” ujar kak Ofik sapaan akrabnya.

Sekda menyampaikan, bagai gayung bersambut harapan itu terpenuhi. Membuat Bupati Lombok Timur, kata Ofik, terharu atas kepastian pembangunan kantor imigrasi tersebut. 

Dulu warga harus mengantre pembuatan paspor ke Mataram. Saat ini sudah bisa dilayani di daerah sendiri.

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata. 

Dengan adanya kantor imigrasi di Selong, wisatawan asing dapat lebih mudah mengurus perpanjangan izin tinggal, visa, serta layanan keimigrasian lainnya tanpa harus ke Mataram.

“Selama ini banyak wisatawan asing yang harus ke Mataram untuk memperpanjang izin tinggal maupun mengurus visa. Kini seluruh layanan tersebut bisa dilakukan di Selong,” tutur kak Ofik

Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur nantinya akan menyediakan berbagai layanan keimigrasian, meliputi pembuatan paspor, pengurusan visa, serta perpanjangan izin tinggal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. (zaa)

Akhirnya aliansi mahasiswa bertemu dengan pucuk pimpinan di Lotim

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati, H Moh Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah, HM Juaini Taofik, akhirnya menerima langsung perwakilan mahasiswa di Pendopo Bupati, Jumat (23/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur tidak anti terhadap kritik. Malah dirinya mengapresiasi aksi domonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.

Dia berharap pertemuan ini, bisa menjadi saluran komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, mahasiswa dan masyarakat. 

“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dengan cara yang santun dan beradab,” ujar bupati. 

Bupati berpesan agar segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum menghindari tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban. Pihaknya mengaku siap melakukan audiensi bersama rekan-rekan mahasiswa, jika ada ide dan gagasan yang ingin disampaikan untuk menyikapi segala jenis dan bentuk program di Lotim. Semisal, lanjutnya, membedah tanggal HUT Lotim. 

Dia mengatakan dirinya selaku bupati tidak memiliki kepentingan selain ingin memajukan Kabupaten Lotim ke arah yang lebih baik. Sehingga selaku pemerintah, dukungan dari mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan. 

Merespons tuntutan mahasiswa terkait permintaan pemberhentian Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata, bupati menekankan prosesnya akan dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Saya apresiasi sikap kritis mahasiswa dengan melihat kondisi pariwisata Lotim saat ini. Pemerintah untuk memajukan pariwisata Lotim dengan pembangunan-pembangunan di sejumlah objek wisata," ucapnya.

Sementara itu, mengenai isu pergantian pengelola di kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL), dia menegaskan hal tersebut merupakan murni kebijakan yang diambil bupati.

Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat, mahasiswa dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memantau kinerja pengelolaan baru sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Kami persilakan semua pihak untuk mengawasi. Hasilnya nanti bisa kita evaluasi bersama untuk kebaikan pembangunan pariwisata kita,” jelasnya.

Terkait laporan adanya mahasiswa yang mengalami luka-luka saat berunjuk rasa, Bupati H Haerul Warisin menyatakan perhatiannya. Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya ini telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera menindaklanjuti dan mengurus penanganannya melalui jalur yang ada di Pemda.

“Untuk yang terluka dalam aksi unjuk rasa kemarin. Saya sudah direktif ke Sekda agar segera diurus. Kesehatan dan keselamatan tetap prioritas,” ungkap bupati di hadapan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Lombok Timur. (zaa)