Guru paruh waktu Lombok Tengah demo minta naik gaji

 

OPSINTB.com – ‘’Jadi guru jujur berbakti memang makan hati.’’ Guru, seperti digambarkan Iwan Fals dalam lirik lagu ‘’Umar Bakri’’, mengayomi, meneladani pekerja keras, tapi gaji sedikit. Itulah yang melatarbelakangi puluhan guru PPPK paruh waktu di Lombok Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati setempat, Rabu (29/4/2026).

Seperti tak mau kalah dengan Nakes PPPK paruh waktu, yang tuntutannya kurang lebih sama yaitu kenaikan gaji dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

‘’Sesuai yang tertera dalam Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, gaji sesuai upah minimum yang berlaku di suatu daerah,’’ ujar Sinasah, guru SDN 1 Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.

Tak kunjung ditemui bupati, para guru membakar kardus dan tisu sambil berorasi, kemudian berdoa. Beberapa orang guru terlihat meneteskan air mata saat lagu Himne Guru diputar.

Mereka juga mengutarakan,  selain digaji Rp 200 ribu perbulan, ternyata dari nilai tersebut juga terdapat potongan-potongan tertentu. ‘’Sehingga, untuk transportasi ke sekolah saja tak mencukupi,’’ kata mereka.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, saat dikonfirmasi usai menemui para guru menyatakan, tuntutan kenaikan gaji dan permintaan pengangkatan menjadi penuh waktu adalah harapan semua pihak agar para guru sejahtera.

‘’Tetapi, tidak serta-merta bisa dipenuhi. Harus ada usaha kita ke kementerian dan harus menunggu APBD perubahan lalu dibahas TAPD serta diparipurnakan di DPR,’’ ujar Bupati.

Kata Bupati, status mereka menjadi penuh waktu masih terbuka lebar, tapi akan didiskusikan terlebih dahulu dengan kementerian. ‘’Ya, akan berproses. Sama dengan honorer yang lain juga. Tapi, sabar dulu, mereka kan baru kemarin dapat SK,’’ ucapnya.

Pathul menyebut, besaran gaji yang diterima seharusnya tidak dipermasalahkan. Sebab, sebagian besar guru paruh waktu juga sudah bersertifikasi. Dia merinci, dari 1.500 orang guru paruh waktu, 1.069 orang di antaranya sudah tersertifikasi.

‘’Artinya kan ada tunjangan lainnya, pendapatan lainnya yang mereka dapatkan,’’ jelas Bupati.

Bupati mengatakan, gaji Rp 200 perbulan ini hanya bersifat sementara. Jumlah bisa bertambah jika keuangan daerah telah stabil. Akhirnya, setelah mendapatkan jawaban dari Bupati, para guru membubarkan diri dengan tertib. (wan)

Bupati Iron tinjau langsung Pasar Pringgabaya, pemerintah bakal bangun lapak sementara untuk pedagang

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin, turun langsung melihat kondisi Pasar Pringgabaya yang dilalap api pada Senin malam kemarin (27/04/2016).

Pasalnya lapak-lapak pedagang setempat nyaris habis terbakar. Kini yang tersisa hanya bekas puing-puing kayu sisa si jago merah.

Dalam kunjungannya itu Bupati Iron, bertemu langsung dengan para pedagang di pasar tersebut. Pada kesempatan itu dia mengatakan pemerintah daerah belum dapat memberikan bantuan besar.

"Ibuk-ibuk ya, kita perbaiki dulu pasar ini dulu. Nanti kita berikan bantuan modal sama-sama Rp 2 juta dulu," ucapnya pada Rabu (29/4/2026).

Ia meminta masyarakat untuk bersabar karena proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga kondisi kembali normal. Bantuan itu merupakan intervensi pemerintah dalam jangka pendek, dengan nominal yang tidak besar.

Bupati menjelaskan, penanganan saat ini difokuskan pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya percepatan penanganan karena pasar merupakan pusat kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan data sementara, jumlah lapak yang terdampak kebakaran mencapai 164 unit. 

"Makanya saya langsung dari bandara langsung ke sini. Saya lihat kondisi, artinya kita harus tetap peduli. Ini kan masalah ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera kita selesaikan. Tapi masyarakat kita harap mau bersabar, semua akan dalam proses," ungkapnya.

Pemerintah daerah juga berencana membangun lapak sementara agar para pedagang dapat kembali berjualan sembari menunggu pembangunan pasar secara permanen. Selain itu, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

"Kalau memang ini dilakukan oleh seseorang berdasarkan temuan polisi, ya itu urusan hukum. Yang jelas kita fokus dulu menormalkan kondisi masyarakat," jelasnya

Untuk jangka panjang, pembangunan kembali pasar direncanakan masuk dalam anggaran prioritas tahun 2026.

Sementara itu, salah satu pedagang terdampak, Huswatun Hasanah, mengaku bantuan sebesar Rp 2 juta belum cukup untuk menutup kerugian yang dialaminya.

"Saya jualan pakaian konveksi. Kerugian di atas Rp 50 juta. Kalau dapat Rp 2 juta itu apa yang bisa dibeli, bahkan tidak cukup satu kantong barang," ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih besar agar para pedagang bisa kembali bangkit.

"Harapannya ada bantuan yang lebih besar, minimal bisa menutup sebagian kerugian supaya kita punya modal lagi. Sekarang mau pinjam ke bank juga sulit karena tidak ada pemasukan," keluhnya. (zaa)

Bulan Mei mendatang sebanyak 87 desa di Lotim akan dijabat oleh Pjs

 

OPSINTB.com - Sebanyak 88 kepala desa di Lombok Timur bakal berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Mie 2026. Pejabat sementara (Pjs) pun tengah disusun untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali menerangkan, melihat jumlahnya tersebut Pemkab mewacanakan bakal melakukan pelantikan serentak pada tanggal tersebut.

"Pada hari Rabu itu kita akan lakukan pelantikan serentak, apakah nanti di kabupaten atau kecamatan, itu akan diatur," kata Hambali, Selasa (28/04/2026).

Dikatakannya, dari total 88 kepala desa yang berakhir, satu desa telah lebih dahulu terisi, yakni Desa Motong Tangi. Sehingga tersisa 87 desa yang saat ini tengah dipersiapkan untuk diisi oleh Pjs.

PJS kades, kata Hambali, akan diambil dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan desa selama satu tahun hingga terpilih dan dilantiknya kades definitif nantinya.

"PJS ini diambil dari berbagai instansi, terutama dari kecamatan seperti kasi dan kasubag, bahkan ada juga dari instansi kabupaten. Biasanya dipilih yang berasal dari desa tersebut agar memahami kondisi wilayahnya," jelasnya.

Penunjukan Pjs tidak melalui seleksi tes, melainkan melalui usulan dari kecamatan lebih dari satu nama. Selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan melalui surat keputusan (SK), kendati demikian, usulan awal tersebut bisa saja berubah. 

Terkait kriteria, Hambali menyebut sebelumnya ada surat edaran yang mengarahkan agar tenaga seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian dihindari untuk ditunjuk sebagai PJS, selama masih tersedia PNS lain di kecamatan.

"Kalau memang sudah tidak ada pilihan, ada juga desa yang mengusulkan guru. Itu tetap kami ajukan, nanti keputusan ada di bupati," ujarnya

Selain pelantikan Mei, Hambali mengungkapkan akan ada gelombang berikutnya. Sekitar 47 desa akan berakhir masa jabatannya pada Agustus, dan 8 desa pada Desember 2026.

"Begitu pelantikan Mei selesai, Juni kita sudah mulai proses lagi untuk yang Agustus. Ini bertahap karena jumlahnya cukup banyak," tuturnya

Ia juga mengakui adanya kesulitan dalam mencari PJS akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah, khususnya di tingkat kecamatan.

"Sekarang ini hampir semua personel kecamatan sudah terpakai menjadi Pjs. Bahkan sempat muncul pertanyaan apakah bisa dari PNS provinsi, tapi sesuai aturan harus PNS daerah karena yang memiliki desa adalah pemerintah kabupaten,"tegas Hambali. (zaa)

Bupati Lotim curhat ke Mensos, dari lahan program SR hingga BPJS

 

OPSINTB.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah pada Selasa (28/4/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung berbagai persoalan daerah kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin menyoroti dua isu utama, yakni kendala lahan untuk program Sekolah Rakyat serta penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

H Iron menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi hambatan, khususnya pada ketersediaan lahan dan fasilitas. 

"Saat ini, sekitar 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menempati eks Akper Sakra," beber H Haerul Warisin di hadapan Mensos.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun, kebutuhan terbaru mencapai 7 hektare. 

Meski demikian, Pemda Lombok Timur tetap berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Selain program Sekolah Rakyat, bupati juga mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 130.000 warga di Lombok Timur. 

Padahal bebernya, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar, meningkat dari Rp 80 miliar pada tahun sebelumnya, untuk membiayai kepesertaan masyarakat.

Ia menilai, jika penonaktifan tersebut tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka daerah harus menambah anggaran hingga Rp 50 miliar, yang dinilai cukup memberatkan APBD.

"Kami harus menambah anggaran cukup besar. Meski pendapatan daerah meningkat, beban ini tetap berat," ujarnya.

Sementara itu, untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), H Iron memastikan kondisi di Lombok Timur relatif aman dan berjalan baik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan.

Terkait BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa sekitar 70 ribu peserta dari 130 ribu yang dinonaktifkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Namun lanjutnya, sebanyak 72 ribu jiwa diaktifkan kembali dengan sasaran yang sesuai kriteria layak.

"Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah," pungkasnya. (zaa)

Polres Loteng selidiki dugaan penyebaran foto vulgar, pelaku diduga pacar korban

 

OPSINTB.com - Polres Lombok Tengah (Loteng) menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelapor inisial RSS mengatakan, foto pribadinya yang bersifat tidak senonoh diduga telah disebarkan oleh terduga pelaku berinisial DADS.

‘’DADS diketahui merupakan pacar korban,’’ kata Kasi Humas Polres Loteng, IPTU Lalu Brata Kusnadi, yang dikonfirmasi opsintb.com, Selasa (28/4/2026).

Atas kejadian tersebut, Brata melanjutkan, pelapor merasa telah dirugikan, sehingga kemudian melaporkan dugaan tersebut, Senin kemarin.

Adapun saat ini Polres Loteng telah melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran kasus tersebut.

‘’Awalnya kasus tersebut diduga terjadi setelah adanya masalah pribadi antara pelapor dan si pelaku,’’ tambah Brata.

Pelaku, Brata menambahkan, kemudian menyebarkan foto korban ke salah satu platform media sosial. ‘’Kami juga sedang mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi-saksi,’’ imbuhnya.

Kasi Humas yang pernah bertugas di Timor Timur tersebut menegaskan akan menangani perkara ini dengan profesional dan sesuai UU ITE. Sehingga, jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat dengan UU ITE terkait distribusi konten yang melanggar kesusilaan.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam bermedsos serta tak menyalahgunakan teknologi untuk merugikan orang lain.

‘’Setiap perbuatan yang melanggar hukum akan kami proses dengan peraturan yang berlaku,’’ tegasnya. (iwn)

Dugaan kejanggalan lelang aset nasabah BRI Selong, DPRD Lotim soroti indikasi permainan

 

OPSINTB.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, mempertemukan Serikat Masyarakat Selatan (SMS), pihak BRI Selong, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Dalam hearing itu membahas soal dugaan ketidakwajaran dalam proses lelang agunan milik nasabah.

Kasus yang menjadi sorotan adalah milik Murdin, warga Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru. Dirinya mengungkapkan, sisa utangnya di bank sekitar Rp 200 juta dengan agunan berupa tanah seluas 12 are beserta bangunan. 

"Menurut saya, nilai pasar lahan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar karena lokasinya yang strategis," ucap Murdin, Senin (27/04/2026).

Murdin menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, dirinya menerima informasi dari pihak bank prihal asetnya akan dilelang karena tunggakan angsuran selama hampir dua tahun akibat kondisi kesehatannya. 

Ia mengaku telah menawarkan solusi agar pihak bank membantu mencarikan pembeli dengan harga wajar, bahkan bersedia memberikan imbalan.

Malah yang terjadi adalah lahan tersebut di eksekusi tanpa pemberitahuan resmi.

"Saya tahu aset saya sudah dilelang ketika pegawai bank datang membawa alat berat untuk mengosongkan lahan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, mengungkap adanya indikasi kuat kejanggalan dalam proses tersebut. Ia menilai terdapat ketimpangan harga yang signifikan dan prosedur yang patut dipertanyakan.

"Tanpa bermaksud menuduh pihak tertentu, tapi ini terlihat sangat rapi. Ada selisih harga yang jauh dari kewajaran," tegasnya.

Ia memaparkan, lahan tersebut berada di pinggir jalan negara dan dekat SPBU, dengan harga pasar mencapai ratusan juta rupiah per are. Bahkan, pemilik sebelumnya menolak tawaran Rp125 juta per are namun, lelang justru dilakukan dengan harga sekitar Rp17 juta per are. 

Selain itu, ditemukan dugaan pelanggaran prosedur internal, di mana oknum yang berperan sebagai marketing juga bertindak sebagai penilai (appraisal). Bahkan, pihak bank diduga membawa broker sebelum proses lelang dilakukan.

"Yang memberi pinjaman, menilai aset, dan membawa broker diduga orang yang sama. Ini yang kami kejar," tambahnya.

Keanehan lain muncul dari perbedaan nilai lelang. Murdin menyebut pemenang lelang mengaku membeli aset seharga Rp870 juta saat proses eksekusi.

Namun, dalam hearing, pihak bank menyatakan nilai lelang hanya Rp250 juta.

Sebagai tindak lanjut, DPRD memberikan kesempatan penyelesaian secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai, pihaknya akan melayangkan surat resmi ke kantor pusat BRI di Jakarta.

"Kami akan jelaskan kronologi dan meminta tindakan tegas jika ada pelanggaran prosedur,"ujar Amrul.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengkritik peran OJK yang dinilai kurang aktif dalam melindungi nasabah. 

"Saya berharap lembaga pengawas tersebut lebih responsif terhadap kasus serupa agar masyarakat merasa terlindungi dalam transaksi jasa keuangan," harapnya.  itu. (zaa)