Bus sekolah gratis di Loteng resmi mengaspal

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) meluncurkan dua bus sekolah gratis untuk para pelajar mulai Selasa (22/7/2025) kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Loteng, Lalu Herdan, menyampaikan peluncuran ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh para pelajar, yang secara aturan belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor.

''Pemda melalui Dinas Perhubungan Loteng akan meluncurkan bus sekolah gratis. Maksud dan tujuan peluncuran ini untuk mengurangi penggunaan sepeda motor yang selama ini dipakai siswa-siswi di bawah umur,'' kata Lalu Herdan, Kamis (24/7/2025).

Untuk tahap awal, dia melanjutkan, rute bus sekolah gratis akan dimulai dari Puyung, Kecamatan Jonggat hingga ke kantong-kantong pendidikan, seperti di Perumnas Tampar-ampar atau Taman Biao, Praya.

''Ini untuk mengurangi resiko kecelakaan fatal, karena para pelajar belum diperbolehkan membawa motor sendiri,'' imbuhnya.

Hingga hari ini, Dinas Perhubungan telah memasang sejumlah spanduk berisi himbauan kepada para orang tua untuk memanfaatkan program ini. Pantauan opsintb.com, himbauan sudah terpasang sampai di Terminal Mujur, Kecamatan Praya Timur, untuk rute bus satu.

''Rute bus kedua dari Simpang Empat Puyung-Lapangan Puyung-Pasar Karang Bulayak-Tampar-ampar,'' jelas Herdan.

Bus gratis, katanya, akan beroperasi selama jam berangkat sekolah, pukul 6.20 WITA dan pada jam pulang pukul 13.30 WITA.

Ke depan, Dinas Perhubungan berencana menambah jumlah armadanya, seiring bertambahnya jumlah rute. Rute-rute tersebut di antaranya: pertama, rute Puyung-Tampar-ampar, kedua, Praya Timur-Praya, ketiga, Praya Barat-Praya, keempat, Kopang-Praya, dan kelima, Mantang-Praya.

Dila, pelajar kelas VIII Mts N Model Praya, mengatakan meski program ini sudah berjalan, namun ia masih tetap menggunakan sepeda motor ke sekolah. Alasannya, masih sedikit peminat dari bus gratis tersebut, sehingga perjalanan ke sekolah terasa kurang asyik.

''Kurang asyik soalnya yang naik kadang dua tiga orang,'' tutur Dila. (wan)

20 ABH yang sedang “nyantri” di LPKA Kelas II Lombok Tengah terima pengurangan masa hukuman

 

OPSINTB.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) wilayah NTB memberikan pengurangan masa pidana kepada 20 orang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pengurangan ini diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Rabu (23/7/2025).

Kepala Kantor Ditjenpas NTB, Agung Krisna merinci, 20 ABH yang mendapatkan pengurangan masa pidana terdiri dari 17 orang dengan masa pengurangan 1 bulan, dan 3 orang dengan pengurangan masa hukuman 3 bulan.

''Hari ini kami menyerahkan surat keputusan (SK) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pengurangan Masa Pidana dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2025,'' kata Agung melalui siaran persnya pada opsintb.com, Kamis (24/7/2025).

Dia mengibaratkan, ABH yang ditempatkan di LPKA Kelas II Lombok Tengah tidak sedang menjalani masa hukuman, melainkan sedang ''nyantri''. Musababnya, kata Agung, mereka adalah bagian dari generasi muda yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045.

''Mereka sedang menjalani masa ''nyantri'' di LPKA Lombok Tengah, dengan harapan dapat mendorong mereka giat belajar, mengembangkan bakat dan keterampilan sebagai bekal mereka di masa depan,'' ujarnya.

Agung juga menyebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatensi kegiatan ''nyantri'' ini. Menurutnya, banyak anak yang telah mengikuti masa pembinaan di LKPA kini sukses dan mandiri.

''Ini menjadi bukti juga dengan pendidikan dan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi mereka.''

Dijelaskan, pemberian pengurangan pidana ini telah memenuhi persyaratan administratif dan subtantif, yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. (wan)

Tuan Guru Mala Sari'i serukan bahaya narkoba

 

OPSINTB.com - Tokoh agama sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Tengah, TGH Lalu Mala Sari'i menyerukan pentingnya membangun kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui pendidikan sejak dini. 

Ia menegaskan bahwa salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda adalah ketidaktahuan mereka akan bentuk dan dampak dari zat terlarang tersebut.

“Banyak anak muda yang terjerat narkoba karena mereka tidak tahu wujud fisiknya. Mereka mencobanya karena diajak teman, penasaran, bahkan hanya karena gratis. Padahal dari situlah awal kehancuran masa depan dimulai,” ungkap TGH Malasari, Jumat (18/7/2025). 

Menurutnya, edukasi yang komprehensif tentang narkoba harus dimulai dari tingkat paling dasar, bahkan di lingkup dusun dan kantor desa. 

Ia menyebut bahwa Kecamatan Kopang, tempatnya berdomisili, saat ini sudah masuk dalam zona merah peredaran narkoba, dan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Kami kesulitan memberikan edukasi karena terbatasnya materi, referensi, bahkan perangkat visual yang bisa dipakai di pondok pesantren. Padahal anak-anak butuh tahu secara nyata apa itu narkoba, seperti apa bentuknya, agar tidak mudah tertipu atau tergoda,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyayangkan masih terbatasnya keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hanya tersedia di tingkat provinsi dan Kota Mataram. 

“Setiap kabupaten harus memiliki BNN. Ini darurat. Sudah tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota,” tegasnya.

TGH Malasari menekankan, edukasi tentang narkoba tidak cukup hanya bicara soal zat dan bahayanya, namun juga dampak sosial dan psikologis bagi keluarga. 

Ia juga menyerukan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak diisolasi dari masyarakat, tetapi didampingi dan dipulihkan.

“Jangan sampai kita justru menjauhkan para korban. Yang mereka butuhkan adalah pemahaman dan dukungan untuk kembali ke jalan yang benar,” katanya.

Hingga saat ini, lembaga pendidikan di Lombok Tengah masih terus menggandeng pihak kepolisian dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, TGH Malasari berharap langkah ini diperkuat dengan kurikulum yang lebih praktis dan berbasis realitas lapangan.

“Kita tidak bisa berharap anak-anak menolak sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu. Maka mengenalkan narkoba sebagai sesuatu yang haram dan membahayakan adalah cara pertama untuk melindungi generasi kita,” tutupnya. (red)

Investor Kereta Gantung Rinjani pastikan pembangunan berlanjut

 

Foto: Ilustrasi Kereta Gantung di Gunung Rinjani

OPSINTB.com - Kabar gembira datang dari dunia pariwisata Lombok Tengah (Loteng). Kereta Gantung Rinjani yang semula dikabarkan ditinggal investor diketahui akan segera mulai dibangun. Kepastian itu diketahui setelah Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, Lalu Sungkul bertemu dengan investor asal Tiongkok itu di Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Minggu kemarin (20/7/2025).

''Posisi investor ini sedang menunggu pemerintah untuk memvalidasi izin lingkungannya,'' kata Sungkul di sela peresmian Kopdes Merah Putih Desa Bilelando, Praya Timur, Senin (21/7/2025).

Kata Sungkul, investor asal Tiongkok itu diketahui selama ini menetap di kantornya di Gunung Sari, Lombok Barat. Jadi, adanya dugaan pembangunan Kereta Gantung Rinjani ditinggalkan investor tidak benar.

''Dia tidak pernah pergi dari Lombok. Dia tinggal di kantornya, Gunung Sari, Lobar,'' ujarnya. 

Adapun dalam pertemuan kemarin, Sungkul dan investor Negeri Tirai Bambu tersebut berdialog di sebuah restoran, dengan perantara seorang penerjemah. Dalam dialognya, Sungkul menjelaskan, investor tersebut mempertanyakan pihak-pihak yang telah menuduhnya meninggalkan pembangunan kereta gantung itu.

Sungkul menjelaskan, investor tersebut juga sudah membayar retribusi Rp 5 M ke Kantor Kanwil LHK guna memuluskan rencana pembangunan Kereta Gantung Rinjani yang dua tahun lalu sudah ground breaking di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara.

''Hari ini amdalnya jadi, besok langsung mereka mulai bangun,'' Sungkul menegaskan seriusnya investor itu.

Menurutnya, Kereta Gantung Rinjani adalah bisnis yang tidak merusak alam, karena menggunakan satu tiang pancang, dengan ketinggian 35 meter. ''Aman sudah di atas,'' ucapnya. 

Dia berharap dengan adanya pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini, maka masyarakat yang selama ini melakukan ilegal logging mempunyai kesibukan atau pekerjaan melalui Kereta Gantung Rinjani.

''Nilai investasinya Rp 15 triliun sama akomodasinya. Akses jalan utama ke Karang Sidemen juga dia yang kerjakan,'' pungkasnya.

Ground breaking Kereta Gantung Rinjani sendiri telah dilakukan pada 2023 silam di Desa Karang Sidemen, Batukliang Utara oleh mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri. (wan)

Wagub NTB minta Kopdes Merah Putih diisi banyak kaum hawa

 

OPSINTB.com - Presiden RI, Prabowo Subianto memimpin peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara virtual dari Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Di Lombok Tengah (Loteng) acara peluncuran berlangsung dari Dusun Selengaran, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur. Acara dihadiri secara langsung Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, Bupati dan Wakil Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri-HM Nursiah dan seluruh kepala OPD.

Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri mengatakan, Desa Bilelando dipilih langsung oleh pusat sebagai lokasi peluncuran Kopdes MP. Ia menyatakan, launching atau peluncuran ini bukan ajang untuk membanggakan diri, tapi bagaimana selanjutnya bisa beroperasi lebih baik.

''Dengan harapan memberikan kemudahan bagi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mampu menyejahterakan masyarakat sekitar,'' ujar Indah.

Ia berharap Kopdes Merah Putih harus banyak melibatkan perempuan, karena menurutnya jika melibatkan perempuan, maka banyak keberkahan yang akan melimpah di dalamnya.

''Saya harap Kopdes Merah Putih banyak diisi atau kepengurusannya diisis oleh perempuan, karena kalau perempuan terlibat; banyak keberkahan akan berlimpah,'' kata Indah.

Di NTB, khususnya Loteng, lanjutnya, Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mendapatkan banyak perhatian dari presiden. Ihwalnya, lanjutnya, Loteng merupakan wilayah strategis dan banyak sektor yang bisa diandalkan.

''Pariwisata, perikanan, pertanian, dan sektor-sektor lain sangat mendukung Kopdes Merah Putih di Loteng. Lebih lagi merupakan pusat kedatangan para investor dengan keberadaan BIZAM,'' katanya.

Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyatakan, Kopdes Merah Putih di wilayahnya sudah terbentuk 100 persen. Pantauan opsintb.com di lokasi, acara juga disertai dengan penyerahan santunan kepada 80 anak yatim.

''Kenapa jumlahnya 80? Karena bermakna jumlah kopdes yang diluncurkan hari ini sebanyak 80.000 kopdes,'' singkat Pathul.

Kepala Desa Bilelando, Panjaitan mengatakan, Kopdes Syariah Bilelando terpilih secara langsung oleh pemerintah pusat sebagai lokasi peluncuran di Loteng. Kopdes yang dipimpinnya saat ini banyak bergerak di berbagai bidang, seperti: penjualan gas tabung 3 kg, penjualan pupuk, pakan udang, apotek, BRI Link, dan lainnya.

Dia mengatakan, Kopdes Syariah Bilelando jika sudah diresmikan akan dibangun di perempatan Gunung Buntak dengan anggaran Rp 2 M dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. 

''Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Loteng sudah dipanggil oleh pusat terkait masalah ini,'' ungkap dia. (wan)

Tersangka pemerkosa anak kandung di Batukliang Utara resmi jadi tahanan Kejaksaan

 

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah menerima pelimpahan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik kepolisian Resor Lombok Tengah dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung korban sendiri.

Kasus ini menyita perhatian publik karena pelaku yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom justru melakukan kejahatan yang sangat keji dan tidak manusiawi terhadap darah dagingnya sendiri.

Tersangka berinisial K (61), warga Dusun Batu Ngerenseng Lauq, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara.

''Tersangka diduga telah berulangkali memperkosa anak kandungnya hingga hamil dan melahirkan,'' ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, I Made Juri Imanu dalam pers rilis sebagaimana diterima hari ini Kamis (17/7/2025).

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, perbuatan bejat tersebut telah dilakukan oleh tersangka sejak awal Agustus 2024. Tersangka melakukan aksi bejatnya dengan ancaman. Di mana korban diancam dibunuh jika berani menolak ajakan intim dengan tersangka.

''Korban berada dalam tekanan luar biasa, sehingga tidak berdaya menolak perbuatan pelaku,'' tambah Made Juri.

Kini tersangka resmi menjadi tahanan Kejari dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Praya untuk proses penuntutan lebih lanjut. Tersangka dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf C Jo Pasal 15 ayat 1 huruf A UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 6 ayat 1 huruf A Jo Pasal 15 ayat 1 huruf A UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

''Kami memandang serius kasus ini, terlebih pelaku adalah orang tua kandung. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial secara mendalam,'' kata Made Juri.

Pihaknya memastikan proses hukum akan berjalan secara objektif, cepat, dan tegas terlebih terhadap anak dan dilakukan orang tua kandung. (wan)

KDMP Syariah Bilelando Praya Timur terpilih jadi lokasi launching Kopdes Merah Putih 2025

 

OPSINTB.com - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) ditunjuk sebagai wakil Provinsi NTB dalam peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serentak yang akan dipimpin secara hybrid oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) mendatang.

Peluncuran ini dirangkai dengan hari jadi Koperasi ke-78, yang sebenarnya diperingati pada setiap 12 Juli, namun ditunda agar bersamaan dengan peluncuran Kopdes Merah Putih 2025.

Selain Desa Bilelando, Desa Kekeri Lombok Barat juga menjadi lokasi yang ditunjuk Pemprov NTB. ''Launching KDMP tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara hybrid oleh Bapak Presiden di tanggal 21 Juli. Beliau akan berada di Klaten, Jawa Tengah,'' kata Asisten II Setda Loteng, H Lendek Jayadi pada wartawan di Gedung B Kantor Bupati Loteng, Kamis (17/7/2025).

Di NTB sendiri, terdapat 111 desa yang menjadi target koperasi percontohan. Terpilihnya Bilelando sendiri, kata dia, bukan merupakan suatu kebetulan. Desa ini mampu mengangkat perekonomian penduduknya melalui berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

''Selain itu, kepala desanya juga memiliki jaringan yang baik dalam memasarkan hasil produksi masyarakatnya,'' kata Lendek.

Mempersiapkan acara peluncuran berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah setempat hari ini menggelar rapat guna mematangkan acara peluncuran nanti. Rapat ini mengundang para kepala OPD terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Kopdes Merah Putih Loteng.

''Juga hadir rekan-rekan mitra BUMD dan BUMN yang sudah melakukan MoU dengan KDMP Syariah Bilelando,'' terang mantan Kepala Dinas Pariwisata ini.

Dia menjelaskan, dalam masa pembentukan KDMP Syariah Bilelando sampai dengan hari ini, Bilelando telah menunjukkan langkah yang progresif. Mulai dari musdesusnya yang berjalan lancar hingga pemilihan kepengurusan yang berjalan secara demokratis.

''Kemudian pengurusnya yang terpilih sudah melakukan rencana aksi sesuai dengan petunjuk teknis, dan tidak hanya itu, kepala desanya sudah banyak membangun koordinasi dengan banyak mitra,'' ungkap Lendek.

Kepala Desa Bilelando, Ramayadi sendiri menyatakan siap sebagai tuan rumah launching KDMP 2025. Ia menjelaskan, KDMP Syariah Bilelando memiliki beberapa bidang unggulan, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.

Satu-satunya kendala, dia menambahkan, adalah akses jalan ke desanya yang sudah rusak dan sangat membutuhkan perhatian pemerintah daerah maupun pusat.

''KDMP kami banyak bidang unggulannya, seperti perikanan, pertanian, dan wisata. Cuma satu-satunya kendala adalah akses jalan. Biarlah sekalian nanti dilihat orang pusat saat launching,'' pungkasnya. (wan)

KIHT Loteng belum berfungsi, Perindag akui masih banyak PR belum tuntas

 

Foto: Kadis Perindag Loteng, Irman

OPSINTB.com - Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang dibangun Pemerintah Daerah Lombok Tengah (Loteng) di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang sampai dengan saat ini masih belum difungsikan. Dibangun secara bertahap sejak 2022-2024, KIHT saat ini seperti sebuah bangunan tidak terurus.

Pemda Loteng, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyebut, KIHT masih dalam pengurusan proses administrasi, seperti penentuan Kantor Bea Cukai, yang belum memiliki SK.

''Belum. Masih kami proses administrasinya, termasuk pembinaan Bea Cukai,'' kata Kepala Disperindag Loteng, Irman dikonfirmasi, Rabu (16/7/2025).

Selain kantornya, kata Irman, pengelola juga masih belum ditentukan. Untuk itu, dia berharap pihak-pihak yang bermitra segera melakukan penunjukan. 

''Termasuk nanti yang bermitra juga masuk jadi pengurus,'' imbuhnya.

Dia menjelaskan, KIHT Loteng akan dikelola oleh pihak ketiga, sebab sesuai aturan; dinas tidak boleh terlibat karena adanya unsur bisnis.

''Ada lembaga yang mengelola. Kalau dinas nggak boleh, ada unsur bisnisnya nanti di sana,'' jelas dia.

Meski dipihakketigakan, namun Irman mengaku sejauh ini belum ada lembaga yang mendaftar sebagai pengelola. Diakuinya ada beberapa fasilitas yang masih perlu ditambah, namun hal itu bisa diselesaikan seiring waktu, dan menargetkan pada tahun ini semuanya rampung.

''Secara mayoritas sudah terpenuhi. Yang belum nanti sambil jalan. Insyaallah 2025 ini selesai,'' terang dia 

KIHT Loteng dibangun secara bertahap mulai 2022. Pada tahun pertamanya tersebut, pemerintah daerah menganggarkan Rp 5 miliar untuk pembangunan Gedung Pelelangan. 

Kemudian pada 2023, pemerintah menggelontorkan lagi anggaran Rp 4,3 miliar untuk pembangunan Gedung Produksi dan Kantor Pengelola. Dan, pada 2024 anggaran ditambah Rp 5 miliar untuk pembangunan Gedung Bea Cukai dan tembok keliling. (iwn)