Wagub NTB: Buku Two Islands, One Thread perkuat diplomasi budaya

 

OPSINTB.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Indah Dhamayanti Putri, mendorong penguatan kerja sama budaya dengan Australia melalui dokumentasi dan pengenalan wastra tradisional Lombok dan Bali kepada masyarakat internasional. Upaya tersebut mengemuka dalam peluncuran dan bedah buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections di BaleKita, Mataram, Kamis (29/10/2026).

Peluncuran buku tersebut merupakan kelanjutan dari peluncuran internasional di Adelaide, Australia, sekaligus menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, penulis, kolektor, pemerhati budaya, dan perwakilan pemerintah Australia untuk memperkuat pertukaran pengetahuan mengenai warisan tekstil tradisional.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi pilihan Lombok dan Bali sebagai fokus kajian dalam buku karya Michael Abbott bersama Dr. James Bennett dan tim peneliti lintas negara. Menurutnya, publikasi ini membuka kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui warisan budaya.

“Begitu banyak provinsi yang memiliki keragaman tenunan dan budaya, tetapi beliau memilih Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Bali yang menjadi sumber inspirasi buku yang akan di-launching bersama pada hari ini,” ungkapnya.

Umi Dinda berharap peluncuran buku tersebut dapat memperkuat kerja sama dalam pelestarian budaya, khususnya melalui pengembangan Museum Negeri NTB. Museum, menurutnya, memiliki peran penting dalam merawat koleksi, mendokumentasikan sejarah, dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan tekstil tradisional.

Pengenalan wastra NTB ke tingkat internasional juga membutuhkan dukungan dokumentasi yang kuat dan kerja sama berkelanjutan. Melalui publikasi ilmiah, pengetahuan tentang kain tradisional dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai sejarah dan tradisi masyarakat yang melahirkannya.

Kolektor tekstil Michael Abbott menjelaskan bahwa penyusunan buku ini berangkat dari masih terbatasnya literatur dan penelitian mendalam mengenai tekstil tradisional Lombok. Ia menilai, dokumentasi budaya perlu memberikan ruang lebih besar bagi pengetahuan dan perspektif masyarakat lokal, bukan hanya bertumpu pada kajian akademisi dari luar daerah.

“Maka ada kesenjangan besar yang dikerjakan di buku ini memang ya, suara-suara ilmuwan lebih banyak didominasi oleh ilmuwan Barat. Waktunya sekarang Voices from the Global South, suara-suara dari lokal yang perlu didokumentasikan,” ujarnya.

Buku setebal 572 halaman tersebut mendokumentasikan ratusan motif tekstil tradisional Lombok serta hubungan historis dan budaya dengan Bali. Penyusunannya melibatkan delapan penulis asal NTB bersama tim peneliti lintas negara, memperkuat keterlibatan pengetahuan lokal dalam pencatatan warisan tekstil daerah.

Sebagai tindak lanjut kerja sama, Michael Abbott juga mengumumkan fasilitasi beasiswa selama enam minggu bagi staf permuseuman NTB untuk mempelajari tata kelola museum dan tekstil di Australia. Program ini diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koleksi, penelitian, dan dokumentasi budaya.

Konsul Jenderal Australia untuk Bali, NTB, dan NTT, Jo Stevens, menyambut baik penerbitan buku tersebut sebagai sarana mempererat pemahaman lintas budaya. Menurutnya, buku ini memberi kesempatan kepada masyarakat Australia dan dunia untuk memahami karya tekstil sekaligus mengenal masyarakat dan tradisi di balik penciptaannya.

“Buku ini memberikan kesempatan bagi orang Australia dan orang-orang di seluruh dunia untuk lebih memahami seni dan orang-orang yang telah menciptakannya,” tutur Jo Stevens.

Peluncuran Two Islands, One Thread memperlihatkan bahwa diplomasi budaya dapat tumbuh melalui penelitian, publikasi, dan pertukaran pengetahuan yang melibatkan masyarakat lokal. Bagi NTB, kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan agar warisan budaya tidak hanya dikenal di luar negeri, tetapi juga semakin dipahami dan dijaga di daerah asalnya.

Melalui kerja sama budaya yang berkelanjutan, NTB dan Australia memiliki ruang untuk saling mengenal lebih dalam melalui warisan tekstil. Pengakuan internasional akan semakin bermakna ketika berjalan seiring dengan penguatan dokumentasi, kapasitas permuseuman, dan pelestarian budaya bagi generasi mendatang. (red)

Pilkades serentak besok, ini aturan terbaru jam kerja ASN dan libur sekolah di Loteng!

 

OPSINTB.com - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menerbitkan surat edaran tentang 

ketentuan masuk kerja bagi ASN dan ketentuan libur sekolah SD/SMP sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan Kamis, 29 Oktober 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.10.1/298/DPMD/2026 tentang Jam Masuk Kerja ASN dan ke Ketentuan Libur Sekolah jenjang SD/SMP.

''Kami sudah terbitkan surat edaran terkait jam kerja ASN dan ketentuan libur sekolah jenjang SD/SMP, karena ada sebagian sekolah yang dipergunakan untuk lokasi TPS,'' kata Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri, Rabu (28/10/2026).

Adapun bunyi dari surat edaran tersebut adalah bagi SD/SMP yang sekolahnya dipergunakan sebagai lokasi TPS, maka murid sekolah tersebut diliburkan.

''Untuk tenaga pendidik dan ASN tetap masuk untuk membantu kelancaran dan kondusifitas pelaksanaan Pilkades, sedangkan sekolah yang tidak dipergunakan sebagai lokasi TPS tetap masuk seperti biasa,'' rincinya.

Selanjutnya, bagi ASN lingkup Pemkab Loteng tetap masuk untuk melakukan absensi di kantor masing-masing, dan setelah itu kembali ke desa masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya sekaligus melakukan pemantauan/monitoring proses pemungutan suara dalam rangka menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkades.

''Diminta kepada seluruh OPD untuk melaksanakan pemantauan/monitoring pelaksanaan Pilkades sesuai wilayah kecamatan binaan masing-masing,'' demikian Pathul Bahri.

Pilkades serentak di Loteng akan dilaksanakan, Kamis (29/10). Sebanyak 87 desa akan berpartisipasi, dengan jumlah calon kades sebanyak 334 orang.

Adapun jumlah DPT sebanyak 483.326 orang. Polresta Loteng akan mengerahkan 1.083 aparat untuk menjaga ketertiban di area TPS.

Kepala DPMD, Baiq Murniati, memastikan hingga saat ini tidak ada permintaan dari desa untuk menunda jadwal pemungutan suara. Pemda juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades.

''Masyarakat diharapkan turut menjaga suasana aman dan kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan,'' harap Baiq Murniati. (wan)

Pemda Loteng gelontorkan Rp 58,6 miliar untuk perbaiki 15 ruas jalan

 

OPSINTB.com - Kritik masyarakat kepada Pemda Lombok Tengah (Loteng) terkait jalan telah ditanggapi. Pemda telah menganggarkan Rp 58,6 miliar untuk menggarap 15 ruas jalan. Terutama menuntaskan jalan-jalan perbatasan dengan kabupaten lain yang selama ini dikeluhkan warga.

''Rencana kita sih sampai dua bulan pelaksanaannya,'' kata Sekretaris Dinas PUPR Loteng, Sarjan dikonfirmasi Selasa (27/10/2026).

Kata Sarjan, permintaan masyarakat soal perbaikan jalan adalah yang terbanyak. Sehingga, perbaikan ini adalah respons dari Pemda terkait persoalan tersebut.

''Permintaan yang banyak saat ini soal jalan. Ini salah satu respons dari Pemda Loteng-lah untuk menjawab persoalan jalan,'' imbuhnya.

Sarjan menjelaskan, anggaran diambil dari APBD murni, dan telah melalui proses pembahasan pada APBD perubahan. Ia telah meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mempercepat proses tender.

Selain itu, Sarjan meminta masyarakat mendukung serta mendoakan agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

''Doakan ya supaya lancar, karena dibutuhkan juga oleh masyarakat, dan kinerja kita juga bisa bertambah,'' ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan nanti tergantung kondisi jalan. Ada yang dikerjakan berdasarkan tingkat kerusakan, aspal penuh, dan lain sebagainya. ''Pokoknya kita pilih tipe penanganan yang cepat. Soalnya kalau lambat, takutnya nanti tidak sesuai waktunya,'' Sarjan menambahkan.

Sementara, berdasarkan data Bagian PBJ, sebanyak 112 perusahaan konstruksi telah mendaftar untuk perbaikan 15 ruas jalan yang ditender. ''Pokja telah merampungkan evaluasi terhadap seluruh peserta pendaftar (perusahaan,red),'' terang Kepala Bagian PBJ, Edi Johanes.

Berikut daftar ruas jalan yang masuk rencana perbaikan: Medas-Sintung, Ganti-Janapria, Waker-Bunklotok, Mujur-Teruwai, Pengadang-Braim, Penujak-Mangkung, Piang-Bunmas, Rambitan-Kedaron, Beson-Kerembong, Tandek-Sukarar, Olor Agung-Enjak, Beleke-Lengkok Buak, Gerunung-Kwang Rundun, Repok Bijang-Peseng, dan Kawo-Teruwai. (iwn)

Lotim juara bertahan TPAKD Award

 

OPSINTB.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berhasil mempertahankan prestasi gemilang di ajang TPAKD Award. TPAKD Lombok Timur kembali dinobatkan sebagai yang terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua. Bupati H. Haerul Warisin menerima langsung penghargaan tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar pada Kamis (22/10) di Jakarta.

Keberhasilan ini salah satunya didukung program unggulan Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang). Program yang digulirkan sejak 2020 dan terus berlanjut hingga kini telah menyalurkan kredit tanpa bunga kepada 14.564 debitur, mencakup peternak dan pelaku UMKM, dengan total kredit lebih dari Rp 170 miliar serta total subsidi Rp 5,944 miliar.

Kesuksesan program Lotim Berkembang tidak terlepas dari sinergi erat dengan lembaga keuangan seperti BRI, BNI, BCA, dan Pegadaian. Rata-rata non performing loan (NPL) atau kredit macet berada di angka 1,03 persen. Fasilitasi dan pendampingan dari hulu hingga hilir juga menjadi kunci keberhasilan.

Pengembangan program TPAKD melalui Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) turut menyumbang prestasi TPAKD Lombok Timur. EPIKS diwujudkan dengan masuknya industri keuangan syariah ke pondok pesantren, meliputi pembukaan rekening, penyaluran gadai, cicil emas, tabungan emas, dan layanan lainnya.

Tak kalah penting, Program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR) berhasil mendorong literasi keuangan sejak dini. Hingga saat ini, total rekening pelajar di Lombok Timur mencapai 325.620 rekening dengan total tabungan lebih dari Rp 77 miliar.

Berbagai program yang dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama, yakni mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Kemudahan akses layanan keuangan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Presiden, akses keuangan tidak hanya sebatas ketersediaan pembiayaan, tetapi juga memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan tumbuh, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat.

Presiden mengapresiasi peningkatan penyaluran kredit untuk rakyat yang saat ini mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran hingga Rp 400 triliun pada tahun mendatang untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan daerah. (red)

Cegah risiko korupsi, Pokir DPRD yang terindikasi anomali tidak dapat dilaksanakan

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB memastikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang terindikasi mengalami anomali berdasarkan hasil review Inspektorat Provinsi NTB tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut rekomendasi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H Ahsanul Khalik, Ahad (18/10/2026), menanggapi pemberitaan sejumlah media dalam sepekan terakhir mengenai Pokir DPRD yang tidak dapat dilaksanakan.

Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan, persoalan ini berawal dari evaluasi tata kelola pemerintahan NTB melalui rapat koordinasi bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), unsur pimpinan DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB pada 2-3 September 2026.

Dalam evaluasi tersebut, KPK menyoroti sejumlah area yang memerlukan perhatian, antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, hibah, serta mekanisme pengusulan dan pelaksanaan Pokir DPRD.

“Yang menjadi perhatian bukan semata-mata besaran anggaran, melainkan juga ketertiban proses perencanaan dan penganggarannya. Setiap kegiatan harus melalui tahapan yang semestinya, memiliki jejak pengusulan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Sejumlah anomali yang menjadi perhatian berkaitan dengan pengusulan Pokir yang tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tanpa rekam pengusulan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat persoalan pengusulan Pokir lintas daerah pemilihan dan perbedaan alokasi antaranggota DPRD yang perlu ditelaah dari sisi akuntabilitas penganggaran.

Menindaklanjuti rekomendasi pencegahan KPK, Inspektorat Provinsi NTB melakukan review terhadap Pokir yang terindikasi mengalami anomali. Hasil review tersebut menjadi dasar tindak lanjut pemerintah daerah, termasuk memastikan kegiatan terkait tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

Aka menjelaskan, alokasi anggaran terkait tetap tercantum dalam DPA perangkat daerah masing-masing. Namun, pencantuman anggaran tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan Pokir yang terindikasi mengalami anomali berdasarkan hasil review Inspektorat dan tindak lanjut rekomendasi pencegahan KPK.

“Ini merupakan langkah kehati-hatian dalam menindaklanjuti rekomendasi pencegahan KPK. Tujuannya agar pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor ketentuan dan potensi persoalan tata kelola dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat, khususnya konstituen anggota DPRD, memahami persoalan ini secara proporsional. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat tetap penting dan harus dihormati. Namun, setiap aspirasi yang diwujudkan melalui anggaran daerah wajib melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang sesuai aturan.

“Tidak dapat dilaksanakannya Pokir yang terindikasi anomali merupakan tindak lanjut rekomendasi pencegahan KPK berdasarkan review Inspektorat. Aspirasi masyarakat tetap kita hormati, sementara penggunaan uang rakyat harus memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap tata kelola bukanlah penghambat pembangunan, melainkan bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, melindungi keuangan daerah, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. (red)

MotoGP Mandalika 2026 pecahkan rekor! 157 ribu penonton banjiri sirkuit, ekonomi lokal melejit

 

OPSINTB.com - Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, mencatat rekor penonton sebanyak 157.875 orang selama 9–11 Oktober 2026. Angka ini melampaui 140.324 penonton pada 2025, atau naik sekitar 12,5 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan capaian itu di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Menurutnya, tingginya animo masyarakat membuktikan bahwa event olahraga internasional mampu mendorong ekonomi lokal secara nyata.

“Penyelenggaraan tahun ini finis terbaik. Penonton tembus 157 ribu orang, dan ini membuktikan bahwa event-event olahraga bisa menghasilkan keekonomian yang nyata bagi masyarakat,” ujar Erick.

Tiket dilaporkan habis terjual menjelang hari balapan, termasuk kategori premium. Selain persaingan pebalap dunia, kehadiran pebalap Indonesia Veda Ega Pratama dan Mario Aji serta hiburan musik yang melibatkan Agnez Mo turut menarik pengunjung.

Erick menekankan bahwa MotoGP Mandalika tidak hanya soal kompetisi, tetapi juga manfaat ekonomi bagi UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, dan layanan pariwisata pendukung. Ia optimistis target perputaran uang Rp5 triliun dapat tercapai, meskipun realisasinya masih memerlukan data dan pengukuran ekonomi yang terverifikasi.

“Target Rp5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi,” tegasnya

.

Ia mendorong PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Olahraga. Fasilitas yang diusulkan meliputi lapangan golf, jalur jogging, lapangan tenis, padel, penambahan hotel, serta bonded zone untuk kendaraan balap. Tujuannya agar kawasan tidak hanya mengandalkan MotoGP, tetapi aktif sepanjang tahun melalui berbagai kegiatan olahraga dan pariwisata.

Hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan.

Pada balapan utama Minggu (11/10), Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang. Rekor penonton menjadi indikator daya tarik Mandalika. Tantangan selanjutnya adalah memastikan peningkatan kunjungan sejalan dengan penguatan fasilitas, kualitas penyelenggaraan, dan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat NTB. (red)

NTB sambut para rider dengan energi dunia

 

OPSINTB.com - Sirkuit Mandalika tidak lagi sekadar menjadi tempat berlangsungnya balapan MotoGP. Memasuki tahun kelima penyelenggaraan, Mandalika mulai menjadi rumah yang dirindukan para rider, sementara masyarakat Nusa Tenggara Barat menyambut mereka dengan energi, budaya, dan antusiasme yang terus tumbuh.

Gambaran itu terasa dalam Rider Parade MotoGP Mandalika 2026 di Kota Mataram, Rabu (7/10/26). Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia memadati sepanjang rute parade, menyambut para pembalap yang akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, 9–11 Oktober.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, setelah lima edisi penyelenggaraan, sejumlah pembalap mulai menyebut Mandalika sebagai homebase mereka.

“Setelah edisi kelima, para pembalap mengaku Mandalika sebagai homebase mereka. Kalau mereka merindukan tempat kita, maka kita harus menyukseskan MotoGP tahun ini,” ujar Iqbal.

Bagi pemerintah daerah, parade bukan sekadar agenda pembuka menuju balapan. Kehadiran para rider di tengah kota menjadi kesempatan mempertemukan ajang olahraga internasional dengan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan MotoGP Mandalika.

Sepanjang Jalan Pejanggik, kawasan Perempatan Bank Indonesia, Jalan Udayana hingga Teras Udayana, warga dari berbagai usia berdiri di sepanjang jalan. Anak-anak, pelajar, komunitas, keluarga hingga penggemar otomotif menunggu iring-iringan pembalap melintas. Spanduk, sorakan dan kamera telepon genggam memenuhi sejumlah titik, menciptakan suasana perayaan yang terasa bukan hanya di kawasan sirkuit, tetapi juga di jantung Kota Mataram.

Antusiasme itu sekaligus menunjukkan bahwa MotoGP Mandalika telah berkembang menjadi pengalaman bersama. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan balapan, tetapi ikut menjadi bagian dari suasana, budaya dan keramahan yang menyertai kedatangan para rider ke NTB.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan penyambutan dengan melibatkan berbagai unsur. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair hadir langsung dalam parade, bersama Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana serta jajaran perangkat pemerintah dan unsur penyelenggara MotoGP.

Keterlibatan pemerintah daerah juga terlihat dari rangkaian atraksi budaya yang mengiringi parade. Tarian Harmony of Sasambo yang dibawakan para pelajar membuka rangkaian pertunjukan, disusul Gendang Beleq, marching band IPDN, musik Tongtong dan berbagai kesenian lokal sepanjang rute.

Di Teras Udayana, para rider kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat, berbagi kesan dan persiapan menghadapi balapan. Suasana semakin semarak ketika para pembalap ikut memukul Gendang Beleq, sebuah perjumpaan sederhana tetapi kuat antara olahraga dunia dan ekspresi budaya NTB.

Sejumlah rider yang mengikuti parade antara lain Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Máximo Quiles dan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama. Parade juga diramaikan iring-iringan komunitas motor besar serta pelaku UMKM melalui Pasar Rakyat Mandalika di Teras Udayana.

Rider Parade menjadi bagian dari rangkaian side event menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan tema “Energizing Indonesia”. Namun, energi yang dibangun NTB tidak berhenti pada lintasan balap.

Ketika para rider kembali menuju Mandalika, yang mereka bawa bukan hanya persiapan menuju balapan, tetapi juga pengalaman tentang sebuah daerah yang menyambut mereka dengan masyarakatnya, budayanya, dan keramahan yang hidup di ruang-ruang publik.

Dari Mandalika, NTB ingin memastikan MotoGP tidak hanya menjadi tontonan dunia, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan yang memperkenalkan wajah NTB kepada dunia. Ketika Mandalika mulai disebut sebagai rumah oleh para rider, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kedatangan mereka selalu menemukan alasan untuk kembali. (red)