Aksi jilid II Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur ricuh, dua orang mahasiswa luka

 

OPSINTB.com - Kantor Bupati Lombok Timur, kembali menjadi titik kumpul mahasiswa dari berbagai elemen. Aksi itu merupakan unjuk rasa Jilid II yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur di halaman Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Kamis (22/1/2026).

Aksi, diwarnai kericuhan. Meski diguyur hujan, semangat para demonstran tak surut. 

Massa terlihat bentrokan dengan aparat saat upaya memasuki Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Bupati Lombok Timur.

Saling dorong antara massa aksi dengan aparat tak terhindarkan saat demonstran memaksa masuk ke dalam lobi kantor. Seketika, situasi berubah, yang semula kondusif menjadi tegang.

Akibat bentrokan tersebut, dua orang peserta aksi mengalami luka pada bagian wajah dan mulut. Massa aksi sempat menghentikan orasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan.

Adapun tuntutan aksi jilid dua ini di antaranya, Kembalikan Pengelolaan Taman Labuan Haji kepada Sunrise Land Lombok (SLL) berdasarkan prosedur perpanjangan kontrak. Hentikan politik patronase dan bagi-bagi jatah modus pembangunan. Audit dan buka dokumen MoU aset daerah secara transparan, dan melakukan reformasi birokrasi dengan mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Stafsus Bidang Pariwisata Lombok Timur.

Usut tuntas dugaan premanisme dan kriminalisasi oleh oknum APH dan oknum preman terhadap massa aksi, copot Kapolres Lombok Timur, dan evaluasi kinerja Pol PP Lombok Timur. 

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur, Abdul Qadir Jaelani, menyayangkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan yang tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.

“Ini adalah bentuk perlawanan lanjutan, dan kami tidak akan selesai di sini. Besok kami berkomitmen menggelar aksi Jilid III,” tegas Abdul Qadir saat diwawancarai opsintb.com.

Ia menambahkan, jika Bupati Lombok Timur kembali tidak menemui massa aksi, pihaknya akan memaksa masuk ke Kantor Bupati. 

Selain tuntutan sebelumnya, massa juga menambahkan tuntutan baru, di antaranya mengusut tuntas dugaan kriminalisasi serta praktik premanisme yang dinilai meresahkan.

“Kami mendesak Bupati Lombok Timur segera menemui massa aksi agar kami bisa menyampaikan tuntutan secara langsung. Jangan sampai kami hanya bertemu saat momen Pilkada saja,” ujarnya.

Terkait dua peserta aksi yang menjadi korban, Abdul Qadir menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak kepolisian. Menurutnya, sebelum aksi digelar, pihak aliansi telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan pengamanan agar aksi berjalan aman dan kondusif.

“Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini sangat kami sayangkan, dan kami akan melanjutkan persoalan ini ke proses hukum,” katanya.

Abdul Qadir juga memastikan jumlah massa aksi pada Jilid III akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya. 

"Kami akan segera memasukkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian terkait rencana aksi lanjutan ini," tandasnya. (zaa)

Waduh! temuan double transfer dana bantuan UMKM di Lotim capai Rp 6 Miliar

 

OPSINTB.com - Penyaluran dana bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKKM) di Kabupaten Lombok Timur, menemukan masalah. Disinyalir terjadi double transfer kepada ribuan penerima, nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Hj Baiq Parida, mengetahui hal itu menyatakan mendesak pihak perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk segera menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke Kas Daerah. Sebab terdapat ketidaksinkronan data yang cukup signifikan antara dinas dengan perbankan.

Data dinas, bebernya, menunjukkan angka sebesar Rp 6 Miliar, sementara pihak BRI menyebutkan sekitar Rp 3,5 miliar.  Sehingga ada selisih di sana yang harus pihaknya sandingkan kembali datanya. 

"Yang jelas, akumulasi totalnya mencapai sekitar Rp6 Miliar," ujar Baiq Parida saat memberikan keterangan, Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas kesalahan sistem ini berada di pihak bank penyalur. 

"Jika tidak bisa dikembalikan, ya itu menjadi tanggung jawab bank. Ini pasti akan menjadi temuan (audit), maka kami minta dalam kurun waktu satu minggu ini masalahnya selesai," tegasnya.

Dijelaskan Parida, dalam program ini ada beberapa bank penyalur yang terlibat, antara lain, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, Bank BSI dan Sea Bank (melalui BSI). 

Namun, dari sekian banyak penyalur, kendala double transfer yang cukup fantastis sejauh ini, terjadi pada pembayaran BRI. 

"Kami akan terus memantau proses pengembalian dana ini agar tidak menjadi kerugian di kemudian hari,"jelasnya.

Menanggapi itu, Asisten Manager Operasional BRI, Widhi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengakui adanya kendala teknis yang menyebabkan terjadinya pengiriman ganda kepada ribuan data penerima manfaat.

"Kami sudah berhati-hati, namun karena sistem, bisa terjadi indikasi double transfer ini. Kami berkomitmen untuk membantu proses penarikan kembali, bahkan siap bekerja dari jam 6 pagi sampai tengah malam untuk menyisir data satu per satu," ujarnya.

Meskipun kesalahan terletak pada sistem perbankan, Widhi mengingatkan masyarakat yang menerima dana ganda untuk tidak mencairkan atau menggunakan uang yang bukan haknya. Secara hukum, dana yang salah transfer wajib dikembalikan.

"Dana tersebut memang harus kembali karena itu bukan hak mereka. Dari sisi hukum pidana, dana yang diperoleh dari salah transfer itu wajib dikembalikan. Jika tidak, ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat masyarakat yang menerima," pungkasnya. (zaa)

Selian kendala bahan baku, 57 dapur MBG di Lotim belum mengantongi izin

 

OPSINTB.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama DPRD Lombok Timur yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD terkait, mitra, hingga perwakilan SPPG.

Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Satgas MBG, H Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak di NTB. Dari sekitar 400 SPPG di NTB, sebanyak 213 unit berada di Gumi Patuh Karya atau hampir setengahnya.

“Dengan jumlah sebesar itu, wajar jika kepadatan tinggi dan persoalan di lapangan juga banyak. Ini realitas yang harus kita kelola bersama,” ujarnya sata diwawancarai usai Rapat Evaluasi Program MBG di kantor DPRD pada Senin (19/1/2026).

Salah satu kendala utama yang dihadapi, kata Kak Ofik sapaan akrabnya, iyalah kesulitan bahan baku lokal. Menurutnya, pihak SPPG sebenarnya berniat menyerap produk UMKM dan hasil pertanian lokal, namun terkendala standar menu dan selera.

Ia menyebutklan, buah lokal seperti pisang sebenarnya bisa, tapi di lapangan muncul tuntutan harus apel atau anggur. Padahal nilai gizinya bisa setara. Selain itu, persoalan harga komoditas juga menjadi keluhan mitra SPPG. Perbedaan harga di pasar membuat pengadaan bahan baku sering tidak stabil. 

Padahal, menurut Ofik, pendekatan MBG seharusnya menitikberatkan pada nilai gizi, bukan nilai rupiah.

“Kalau di bulan puasa misalnya, UMKM lokal bisa menyediakan kue kering, asal nilai gizinya setara. Ini yang perlu kita dorong bersama OPD teknis,” katanya.

Selanjutnya, papar dia, ialah kendala lain yang tak kalah serius yakni perizinan dapur MBG. Data menunjukkan adanya selisih jumlah dapur yang beroperasi dengan dapur yang telah mengantongi izin lingkungan dan sanitasi.

Data Dinas Kesehatan menyebut baru 156 dapur yang izinnya terbit, sementara di data korwil ada 213. Artinya masih ada dapur yang berjalan tapi belum mengurus izin.

Ia menegaskan, demi keamanan penerima manfaat, dapur MBG seharusnya hanya beroperasi setelah izin sanitasi dan lingkungan terbit.

Ke depan, Satgas MBG Lombok Timur akan diperkuat dengan melibatkan seluruh OPD terkait agar pengawasan, monitoring, dan koordinasi berjalan lebih efektif. 

DPRD juga mendorong agar satgas tidak hanya bersifat administratif, tetapi aktif menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.

“Kunci utamanya adalah komunikasi dan kepatuhan pelaksana, kalau semua bergerak sesuai jenjang komando, persoalan ini bisa kita atasi,” terang Kak Ofik. (zaa)

Masjid Jamik Al Akbar Masbagik jadi role model kemandirian sarana ibadah di NTB

 

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi atas terwujudnya cita-cita Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik untuk menjadi sarana ibadah mandiri secara finansial. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peresmian pengelolaan aset Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik yang kini telah mampu menopang kegiatan syiar secara berkelanjutan.

Gubernur Iqbal mengungkapkan, gagasan menjadikan Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik sebagai sarana ibadah mandiri telah disampaikan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) sejak dua tahun lalu, saat dirinya pertama kali berkunjung dan berdialog langsung dengan para pengurus.

Menurut pengurus, paparnya, mimpi untuk menjadikan Masjid Raya sebagai masjid percontohan yang mandiri secara finansial, sehingga bisa melakukan syiar dengan lebih leluasa. 

"Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, mimpi itu hari ini terwujud,” ucap Miq Iqbal, Minggu (18/1/2026).

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi model pengelolaan masjid ke depan, khususnya di Lombok Timur yang memiliki hampir sekitar 1.400 masjid, serta ribuan masjid lainnya di seluruh wilayah NTB.

Menurutnya, kemandirian masjid merupakan kunci utama agar fungsi rumah Allah SWT sebagai pusat ibadah dan syiar dapat berjalan optimal tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

“Masjid yang ingin melakukan syiar secara maksimal memang harus mandiri. Di NTB sudah ada beberapa masjid mandiri, dan Masjid Raya Jamik Al Akbar Masbagik ini memberikan satu model baru,” jelasnya.

Model yang dimaksud adalah pemanfaatan aset tanah wakaf masjid yang dikelola menjadi pertokoan. Hasil sewa tersebut kemudian dikelola sebagai dana operasional guna menunjang kesejahteraan dan kegiatan keagamaan.

Menariknya, seluruh unit pertokoan tersebut telah disewa bahkan sebelum resmi dibuka, dengan mayoritas penyewa berasal dari jamaah masjid sendiri.

“Ini menunjukkan partisipasi jamaah yang luar biasa. Semua kios sudah terisi, bahkan sebelum informasinya dibuka secara resmi,” terang Miq Iqbal.

Gubernur Iqbal menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong pengelolaan masjid berbasis kemandirian ekonomi agar dapat diterapkan di berbagai daerah lain sebagai praktik baik dalam memakmurkan masjid.

"Kiata akan terus mendorong pengelolaan masjid berbasis kemandirian ekonomi," pungkasnya. (zaa)

Gubernur NTB kebut aktivasi Koperasi Merah Putih

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Data Dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan, dari total 1.166 KDKMP yang telah terbentuk, sebanyak 454 koperasi sudah masuk dalam portal PT Agrinas. Dari jumlah tersebut, 249 koperasi sedang dalam proses pembangunan gerai, sementara 176 koperasi masih dalam tahap pemenuhan persyaratan untuk dapat dibangun.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, aktivasi KDKMP akan menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM. Ia juga mengarahkan agar koordinasi dengan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri terus diperkuat untuk melanjutkan persiapan 50 KDKMP model, dengan fokus utama pada percepatan aktivasi bisnis berdasarkan norma bisnis dan norma koperasi. 

Gubernur juga meminta skema pelatihan bagi pengurus dan manajer koperasi segera diaktifkan agar koperasi mampu berjalan profesional sejak awal.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan aset Pemprov NTB, Gubernur Iqbal menekankan agar luasan lahan yang digunakan hanya sesuai ketentuan minimal dari pemerintah pusat, tidak melebihi batas yang ditetapkan. Ia juga menegaskan skema pemanfaatan aset dilakukan melalui sewa pakai yang dievaluasi setiap 5 tahun, dengan grace period 2 tahun untuk konstruksi dan awal operasional. Mulai tahun ketiga, sewa ditetapkan secara rendah dan rasional, serta dituangkan dalam kontrak yang memuat hak dan kewajiban secara jelas, termasuk pengamanan dan pemeliharaan aset, serta kewajiban pembayaran PBB dan ketentuan lainnya.

Dalam laporan kepada Gubernur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan menyampaikan, pada periode 12–14 Januari 2026, Tim Aset BKAD bersama tim Dinas Koperasi UKM NTB telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 49 persil lahan aset milik Pemprov NTB yang diajukan desa/kelurahan sebagai lokasi KDKMP.

Dirinya menyebutkan pula dalam rapat koordinasi daring bersama Dinas Koperasi UMKM se kabupaten/kota pada Rabu (14/1/2026) bahwa sebagai langkah penguatan pengendalian di lapangan, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB juga menyepakati penggunaan dashboard sederhana sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian program, agar respons cepat dapat diberikan jika muncul kendala yang membutuhkan intervensi segera.

Adapun pemanfaatan aset Pemprov NTB ini diharapkan menjadi role model bagi pemanfaatan aset serupa oleh pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, maupun desa, mengingat persoalan lahan masih menjadi salah satu hambatan paling dominan dalam percepatan program. (red)

Capaian PAD Lotim tembus 99,5 persen, bupati hadiahi 2 pegawai Bapenda umrah

 

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atas keberhasilan mereka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai angka 99,5 persen. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, ditemui di sela kunjungannya ke Bapenda memberikan apresiasi dan menyampaikan terimakasih langsung sekaligus menepati janji yang pernah diucapkan sebelumnya. 

Lanjutnya, sebagai bentuk nyata dari apresiasi tersebut, dua orang pegawai terpilih akan diberangkatkan umrah karena dinilai memiliki kinerja terbaik.

"Hari ini saya tepati janji itu. Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kabid, ada dua orang yang akan langsung saya umrah kan sebagai tanda penghargaan atas dedikasi mereka," ujar bupati saat ditemui Selasa (13/1/2026).

Meskipun capaian saat ini sangat memuaskan, namun Ia menekankan bahwa angka 99,5 persen tersebut merupakan hasil kerja keras sejak bulan Maret hingga Desember. Masih ada kekurangan sebesar 0,5 persen yang berasal dari masa transisi di bulan Januari dan Februari yang harus segera dituntaskan.

Dia menegaskan, hasil itu tak boleh langsung merasa puas. Pihaknya baru akan benar-benar gembira jika capaian melampaui 100 persen. 

Dirinya minta sisa 0,5 persen ini segera dicari solusinya agar semua kewajiban pajak benar-benar clear.

Selain itu, Bupati yang akrab disapa Iron itu, juga menyoroti masih adanya wajib pajak di beberapa sektor seperti restoran dan penginapan yang belum terjangkau secara maksimal. Ia berpesan agar para petugas penagih pajak di lapangan menggunakan pendekatan yang santun dan humble.

Menurutnya, penagih pajak tidak boleh emosi. Namun harus bisa memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.

"Jelaskan bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan jalan, sekolah, dan kepentingan publik lainnya," katanya.

Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat pajak dinilai Iron menjadi salah satu kendala utama.

"Saya berharap agar petugas pajak mampu menjadi jembatan informasi yang baik untuk menghilangkan keraguan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya," harap H Iron. (zaa)

Gubernur Iqbal dorong PT GNE fokus pada bisnis material konstruksi

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk mengembalikan kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar dapat beroperasi secara normal dan berkelanjutan. Ia mengatakan, hasil diskusi panjang dengan Dewan Direksi serta berbagai pihak yang konsen terhadap Badan Usaha Milik Daerah ini menyepakati bahwa PT GNE ke depan akan melakukan refocusing bisnis dengan fokus utama pada material konstruksi. 

“PT GNE harus fokus. Ke depan hanya bergerak di bidang material konstruksi, mulai dari traffic block yang sudah kompetitif, berkembang ke precast, kraton, dan lini lain yang masih dalam satu ekosistem konstruksi,” jelas Gubernur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang digelar di Ruang Rapat GNE, Mataram, Rabu (07/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun perusahaan ke depan.

“Dalam pikiran saya hanya satu, bagaimana PT GNE bisa berjalan kembali dan melakukan bisnisnya secara normal. Apa yang terjadi di masa lalu kita jadikan pelajaran. Kesalahan kita catat, lalu kita perbaiki untuk membangun ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa fokus. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang bangkit setelah melakukan re-engineering dan kembali pada core business mereka.

Lebih lanjut, Gubernur berharap PT GNE dapat menjadi katalisator pembangunan fisik di NTB, khususnya sebagai pemasok utama dalam berbagai proyek konstruksi daerah.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Pemprov NTB akan melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu membawa PT GNE keluar dari krisis dan kembali menjadi BUMD andalan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur juga memaparkan rencana besar konsolidasi BUMD di NTB. Ke depan, hanya akan ada dua holding utama, yakni Bank NTB sebagai holding sektor keuangan dan NTB Capital sebagai holding sektor non-keuangan, di mana PT GNE akan menjadi anak perusahaan di bawah NTB Capital.

“Konsolidasi ini penting agar BUMD bisa dikelola secara profesional, minim intervensi, dan berorientasi bisnis murni B to B. Pemerintah provinsi cukup di level holding,” tegasnya.

Ia menambahkan, PT GNE saat ini harus segera melakukan konsolidasi internal, merapikan pembukuan, serta menyusun perencanaan bisnis yang solid agar saat diintegrasikan ke dalam NTB Capital tidak menjadi beban, melainkan kekuatan baru.

Menutup arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi atas upaya yang telah dilakukan, seraya berharap seluruh catatan dan pelajaran yang diperoleh dapat menjadi fondasi kebangkitan PT GNE ke depan. (red)