Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)

Pemkab Lombok Timur launching bantuan paket sembako, sasar 198 ribu warga miskin

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, resmi melaunching program bantuan paket sembako tahun 2026 bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu berlangsung di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Rabu (11/3/2026).

Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan tersebut. 

Bantuan sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang masuk dalam kategori desil satu hingga desil dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, program bantuan sembako ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kami memberikan bantuan sembako ini kepada masyarakat miskin ekstrem dan miskin, dari desil satu sampai desil dua sesuai batas yang bisa diperoleh masyarakat kita," ucap Iron saat penyaluran bantuan di Desa Masbagik Selatan.

Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas akibat adanya penyesuaian anggaran. Karena itu, pada tahun ini pemerintah daerah baru mampu mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar untuk program bantuan sembako Ramadan.

Untuk tahun depan, kata dia, bakal dilakukan hal serupa dengan melihat kemampuan anggaran. Dia berharap, tidak turun bahkan bisa bertahan atau meningkat.

Menurutnya, program bantuan tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk tetap hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam program tersebut, bantuan sembako akan didistribusikan kepada sekitar 198.776 warga Lombok Timur yang terdaftar dalam desil satu dan dua sebagai kelompok prioritas penerima manfaat.

"Bantuan sembako yang dimulai hari ini harus secepatnya diselesaikan sebelum Lebaran,: tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah mengatakan, program pembagian sembako tersebut ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis daerah.

"Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 198.776 paket sembako akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur.

Pembagian bantuan dilakukan berdasarkan data DTSEN dengan prioritas utama bagi warga yang berada pada desil satu dan dua. Jika kuota masih tersedia, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat pada desil tiga, bahkan di beberapa desa hingga desil empat.

"Data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Pemerintah daerah berharap bantuan paket sembako tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi menjelang perayaan Idul Fitri. (zaa)

Hilang misterius, bocah dua tahun asal Sembalun masih dalam pencarian

 

OPSINTB.com – Muhammad Rapip Saki (2,5), bocah asal Dusun Dasan Kodarat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur dilaporkan hilang saat tengah asyik bermain sendirian dekat kubangan air di dekat rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.00 Wita, Minggu (08/03/2026).

Kapolsek Sembalun, IPTU Lalu Subadri, membenarkan peristiwa tersebut. Dia memaparkan, pihak kepolisian telah menerima laporan resmi dari orang tua korban dan langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian.

Dia menuturkan, peristiwa bermula sekitar pukul 07.00 Wita, saat itu, ibu korban, Yuni, sedang sibuk berjualan di depan rumah. Ia sempat melihat putranya bermain di sebuah kubangan air yang berjarak tak jauh dari posisinya.

Selang 15 menit, saat sang ibu kembali mengecek, Rapip sudah tidak ada di lokasi semula.

"Pencarian mandiri sempat dilakukan oleh keluarga dan tetangga, namun tidak membuahkan hasil," ujar IPTU Lalu Subadri.

Melihat anaknya tak kunjung ditemukan, ayah korban, Merli (52), langsung mendatangi Mapolsek Sembalun pada pukul 12.00 WITA untuk meminta bantuan pencarian.

Kondisi geografis di sekitar lokasi hilangnya korban menjadi tantangan tersendiri. Diketahui, lokasi bermain korban hanya berjarak sekitar 10 meter dari aliran sungai dan dikelilingi oleh rimbunan pohon bambu.

Fokus pencarian dilakukan di sekitar lokasi terakhir korban terlihat, area rumpun bambu, hingga menyisir aliran sungai di Dusun Dasan Tengak Timuk. Hingga pukul 17.00 WITA, pencarian dan masih belum ditemukan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Polsek Sembalun telah berkoordinasi dengan unit SAR Kecamatan Sembalun serta pemerintah desa setempat untuk memperluas radius pencarian.

Dirinya menghimbau agar seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki anak balita, lebih ekstra dalam melakukan pengawasan.

"Jangan biarkan anak bermain sendirian di area terbuka yang dekat dengan sungai atau lokasi berbahaya lainnya," ucapnya.

Ada pun ciri-ciri anak tersebut  yakni kulit putih, rambut hitam, saat bermain menggunakan sweater hijau dan celana warna hijau botol.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari unsur kepolisian, Satsabhara, unit SAR, dan warga setempat masih terus berupaya mencari keberadaan Muhamad Rapip Saki. Aparat berharap korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. (red)

Dikbud Lombok Timur usulkan 4.876 PPPK paruh waktu jadi penuh waktu tanpa tes

 

OPSINTB.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status sebanyak 4.876 tenaga guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. 

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur, ditembuskan kepada Direktur GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, M Nurul Wathoni mengatakan, pihaknya telah mengirim surat resmi agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes atau tahapan sejenisnya.

"Saya sudah bersurat agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan tanpa tes atau tahapan sejenis lainnya agar dapat menjadi PPPK penuh waktu," ucap Nurul Wathoni, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut diajukan untuk memberikan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu yang saat ini bekerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dia membeberkan, ada beberapa poin yang melatarbelakangi usulan tersebut yakni pertama, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu sangat dibutuhkan di berbagai satuan pendidikan, baik sebagai guru, tenaga tata usaha, operator sekolah, maupun di kantor UPTD serta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. 

Menurut mantan Kepala MAN 1 Selong ini, hal ini terjadi lantaran masih adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dan kependidikan.

Kedua, tenaga PPPK paruh waktu telah memiliki masa pengabdian yang panjang di dunia pendidikan di Lombok Timur. Bahkan banyak diantaranya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Ketiga, hampir 90 persen tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Dikbud Lombok Timur telah memiliki sertifikasi. Hal itu, ucapnya, menunjukkan mereka merupakan tenaga pendidik profesional yang dinilai layak untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Nurul Wathoni berharap bahwa perubahan status ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang pengembangan karier bagi para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut.

"Saya melihat bahwa tenaga PPPK paruh waktu ini membutuhkan peningkatan kesejahteraan dan karier, sehingga perlu perubahan status menjadi PPPK penuh waktu," terangnya. (zaa)

Pasokan dari petani lokal terbatas, Pemkab Loteng datangkan cabai rawit dari Sulawesi Selatan

 

OPSINTB.com - Menekan lonjakan harga cabai rawit selama Ramadan 1447 Hijriah, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menerima pasokan cabai sebanyak 1 ton dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Diketahui selama beberapa pekan terakhir harga cabai rawit merah di pasaran tembus Rp 200 ribu perkilogram. Naiknya harga cabai dipicu terbatasnya pasokan dari petani lokal karena faktor cuaca.

Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah mengatakan, pasokan cabai dari luar pulau ini merupakan upaya konkret pemda untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok makanan selama Ramadan.

‘’Tambahan stok cabai rawit ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan cabai rawit di pasar tradisional maupun di tingkat distributor, sehingga harga kembali stabil dan lebih terjangkau,’’ kata Nursiah di BIZAM awal pekan ini.

Nursiah menambahkan, cabai yang didatangkan akan dijual dengan harga Rp 68-73 ribu perkilogram, sehingga mampu menjaga keseimbangan harga di konsumen.

‘’Kami juga akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasaran serta terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk mengantisipasi lonjakan harga lainnya sepanjang Ramadan 1447 Hijriah,’’ tambahnya.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bappenas NTB, Rinna Syawal juga mengatakan pihaknyalah yang memfasilitasi distribusi pangan dengan mendatangkan cabai rawit dari Enrekang. ‘’Tujuannya membantu menstabilkan harga di pasar,’’ tukasnya.

Ditegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemda dalam menjaga daya beli masyarakat. ‘’Serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga wajar di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan,’’ demikian Rinna. (wan)

Soal double transfer dana UMKM oleh BRI, Bupati Iron ancam tempuh jalur hukum

 

OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, mengaku kecewa terhadap pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu berkaitan dengan persoalan dugaan double transfer dana untuk pelaku UMKM yang hingga kini belum terselesaikan.

Bupati menegaskan agar pihak BRI segera mengembalikan dana yang diduga ditransfer ganda tersebut. Ia bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kalau tidak diselesaikan dalam bulan puasa ini, besok saya minta didemo bank BRI ini. Habis puasa, saya minta Kadis Koperasi sampaikan langsung ke mereka," tegas H Iron, saat ditemui usai menghadiri RUPS BUMD Selaparang Finansial, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, dana miliaran rupiah yang dititipkan pemerintah daerah untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM justru menimbulkan persoalan. 

Ia menyebut, dari total dana sekitar Rp3 miliar yang ditempatkan di BRI, kini tersisa sekitar Rp1 miliar. Sementara sisanya disebut telah dibagikan, namun muncul persoalan dugaan transfer ganda.

"Kita taruh uang untuk dibagi ke UMKM, kok bisa double? Sekarang sudah ada teknologi, masa bisa terjadi seperti itu? Jangan dibodoh-bodohi kita," ujarnya.

Haerul Warisin mengaku curiga adanya kelalaian atau kesalahan serius dalam pengelolaan dana tersebut. Ia meminta Dinas Koperasi untuk terus memburu penyelesaian kasus ini dan tidak menerima alasan apa pun dari pihak bank.

"Saya bilang, kalau tidak cepat diselesaikan, saya penjarakan. Ini uang orang, uang untuk UMKM, bukan uang main-main," tegasnya.

Bupati juga mencontohkan sistem pembayaran digital yang dinilai sudah transparan dan tercatat dengan jelas, seperti pembayaran tagihan PDAM. 

Menurutnya, tidak mungkin terjadi pembayaran ganda tanpa adanya catatan sistem yang jelas.

“Kalau kita bayar utang lewat digital, pasti ada keterangan sudah lunas. Tapi ini kok tidak mungkin double-double terus. Apalagi ini uang untuk orang. Bank keluarin double-double begitu kok Kolot sekali," katanya.

Ia meminta Kadis Koprasi untuk sampaikan ucapannya supaya dia jangan mainkan uang orang.

"Ini kolot sekali saya bilang, tidak mungkin double tidak ada  itu," pungkasnya. (zaa)

Gerak cepat Gubernur Iqbal pantau kondisi WNI NTB di tengah konflik Timur Tengah

 

OPSINTB.com - Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.

“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal, Senin (2/3/2036).

Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.

Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.

“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.

Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.

“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.

Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.

“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.

Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada. (red)