Headline

12/12/25

Gubernur NTB pastikan Bypass Lembar-Kayangan beroperasi 2028

 
Gubernur NTB pastikan Bypass Lembar-Kayangan beroperasi 2028

OPSINTB.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pembangunan mega proyek Jalan Bypass Port to Port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayanagan terus menunjukkan progres signifikan. Studi kelayakan bakal rampung pada akhir Desember 2025.


“Insya Allah dalam dua minggu ke depan studi kelayakannya sudah terbit. Tahun depan kita fokus pada desain teknis (detail design), kemudian amdal, dan mulai melakukan pembebasan tanah,” ucap Miq Iqbal, Jumat (12/12/2025).


Gebernur menjelaskan, pembangunan bypass ditargetkan mulai dikerjakan pada awal tahun 2027, beroperasi setidaknya pada tahun 2028. Ia menegaskan, kehadiran jalan baru ini akan memangkas waktu tempuh secara drastis.


Saat ini Lembar ke Kayangan rata-rata hampir enam jam dalam kondisi padat. Dengan bypass ini, bisa ditempuh hanya 1 jam 45 menit hingga maksimal dua jam.


Kata dia, jika terjadi maka Kayangan akan semakin penuh, bahkan mungkin turis-turis lebih senang menyewa mobil lalu melakukan perjalanan sendiri dari Bali menuju ke Pulau Sumbawa melalui Lombok.


“Kalau akses makin baik, pengguna jasa juga pasti semakin padat," terangnya.


Oleh karena itu, waktunya bagi Kayangan dan Poto Tano untuk mulai berbenah menyiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan.


Iqbal mengungkapkan, biaya pembangunan Bypass Port to Port diperkirakan mencapai Rp 3,7 triliun jauh lebih rendah dibandingkan opsi pembangunan jalan tol yang menelan biaya sekitar Rp 22 triliun.


“Saya dari awal tidak mau jalan tol karena itu tidak berkeadilan bagi masyarakat NTB. Ini dari keringat masyarakat, dan masyarakat harus bisa mengakses jalan itu tanpa membayar. Kita ingin jalan berkeadilan,” tegasnya.


Dikatakannya, para menteri di tingkat pusat pada prinsipnya mendukung rencana tersebut. Selain itu, pemerintah provinsi akan terus mencari alternatif pembiayaan tambahan agar pembangunan dapat dimulai tepat waktu.


“Kita masih punya waktu setahun ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.


Dia memastikan, jalur yang akan digunakan nantinya adalah bagian selatan, karena lebih dekat dengan ruas bypass yang sudah ada dan memiliki efisiensi konektivitas lebih baik.


Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Iqbal berharap dukungan dan doa semua pihak agar proyek strategis ini dapat terwujud sesuai target.


“Insya Allah tahun 2027 mulai dibangun dan tahun 2028 sudah beroperasi,” tutupnya. (zaa)

10/12/25

Tahun 2025 Kejari Lotim selamatkan uang negara Rp1,2 Miliar, sisanya Rp41 Miliar masih dikejar

 

Tahun 2025 Kejari Lotim kembalikan uang negara Rp1,2 Miliar, sisanya Rp41 Miliar masih dikejar

OPSINTB.com - Kejaksaan Negeri Lombok Timur (Kejari Lotim) memaparkan capaian penanganan kasus korupsi sepanjang 2025 dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia, pada Selasa (9/12/2025) 2025.


Sejumlah perkara lama tuntas, sementara kasus baru mulai diseret ke ranah penyidikan.


Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Hendro Wasisto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Ia menilai langkah pemulihan keuangan negara harus berjalan seiring dengan penindakan hukum.


“Korupsi bukan hanya menyengsarakan rakyat, tapi juga menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ucapnya


Sepanjang Januari sampai Desember 2025, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim membuka empat penyelidikan. Dua perkara naik ke tahap penyidikan, sedangkan dua lainnya dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. 


Selain itu, kejaksaan juga menangani tiga perkara baru yang menghasilkan total 15 surat penyidikan.


Hendro menyebut seluruh tunggakan kasus dari tahun 2023 dan 2024 telah dirampungkan sepanjang 2025.


Menurutnya, penuntasan perkara lama merupakan bentuk akuntabilitas penegak hukum terhadap publik yang menuntut kepastian.


“Perkara lama tidak boleh dibiarkan menumpuk, karena penundaan justru mencederai harapan publik,” tegasnya.


Kasus yang berhasil dituntaskan di antaranya dugaan korupsi proyek sumur bor APBN Kementerian Desa tahun 2023, yang menjerat empat tersangka hingga putusan pengadilan. 


Selain itu, kasus KUR BNI Sembalun pada 2024 juga telah divonis, meskipun dua terdakwa masih menempuh upaya hukum.


Sementara itu, perkara korupsi pembangunan Dermaga Labuhan Haji tahun 2024 kini memasuki persidangan, dan jaksa dijadwalkan menanggapi eksepsi pekan depan.


“Kami memastikan perkara yang masuk persidangan dikawal sampai tuntas,” ujar Hendro.


Untuk perkara 2025, Kejari Lotim telah menetapkan enam tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Lombok Timur.


Penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum diagendakan pada 10 Desember sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram.


Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi pengadaan buku SD di dinas yang sama. Proses pemeriksaan saksi, ahli, dan penyitaan masih berjalan, sambil menunggu hasil audit kerugian negara. 


Kejari juga mengembangkan kasus KUR BRI untuk kelompok tani Sembalun berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, yang ditargetkan rampung akhir 2026.


“Setiap temuan dalam persidangan bisa membuka perkara baru. Kami tidak menutup mata untuk itu,” jelas Hendro.


Sepanjang tahun ini, Kejari Lotim mencatat penyitaan aset dari berbagai perkara mencapai Rp 2,905 miliar. 


"Uang tersebut kini tersimpan dalam rekening penampung Kejari Lotim untuk dijadikan alat bukti di persidangan, sekaligus berpotensi menjadi pembayaran kerugian negara,"tuturnya


Selain itu, eksekusi uang pengganti dari 10 terpidana sejak 2022 sampai 2025 telah menghasilkan pengembalian Rp 1,243 miliar ke kas negara. 


Jumlah itu masih bagian dari total kewajiban uang pengganti sebesar Rp 43 miliar, sehingga sekitar Rp 41 miliar masih terus dikejar dengan penelusuran aset dan sita eksekusi.


“Kami tidak hanya menindak, tapi juga mengembalikan uang negara untuk rakyat. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (zaa)

08/12/25

Viral! Bukit Dundang jadi lokasi temuan emas, Pemda Loteng segera survei

 
Viral! Bukit Dundang jadi lokasi temuan emas, Pemda Loteng segera survei

OPSINTB.com - Bukit Dundang di kawasan Pantai Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belakangan ini viral setelah menjadi lokasi penggalian emas. Menurut cerita warga, emas yang diperoleh pun terbilang cukup banyak.


Itulah sebabnya, warga dari luar Desa Kuta berbondong-bondong menyeberang ke Bukit Dundang untuk menggali, kendati polisi telah menutup dan memasang garis polisi di lokasi tersebut.


Terkait hal itu, Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah mengatakan, segera menugaskan OPD terkait ke lokasi untuk survei. ‘’Survei dulu nanti dengan dinas terkait. Saya baru tau informasinya,’’ kata Nursiah pada wartawan, Senin (8/12/2025).


Pihaknya juga bakal melibatkan ahli dari Provinsi NTB untuk meneliti kandungan emas di lokasi temuan baru yang sedang viral tersebut.


‘’Kita ada Dinas Lingkungan Hidup, Perizinan, dan Pariwisata, yang bakal survei untuk menelusuri kaitannya dengan itu. Selain itu, SDM dari Provinsi juga bakal dilibatkan,’’ imbuhnya.


Sebelumnya, pada Minggu (30/11), seorang penambang emas ilegal dari Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat tewas tertimbun longsoran tanah yang digalinya saat sedang menambang. Nyawa pria berinisial H tersebut tidak bisa diselamatkan dua rekannya dan penambang lain setelah tertimbun pada kedalaman setengah meter.


‘’Aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi itu baru berjalan seminggu,’’ kata Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Luk Luk il Maqnun dalam keterangan tertulis.


Adapun lokasi penambangan tersebut berada di tebing Bukit Dundang, dan hanya bisa dijangkau dengan menaiki perahu dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 2 menit lebih.


‘’Dengan medan yang sulit tersebut, rekan korban hanya mampu melakukan penyelamatan manual menggunakan linggis dan cangkul seadanya,’’ ujar Kasat.


Sementara itu, Kepala Desa Kuta, Mirate menyatakan, sepenuhnya telah menyerahkan perkara ini ke pihak berwajib. Jika masih melanggar, kata dia, polisi bakal segera meringkus para penambang.


‘’Kalau memang sudah dikasih tau, tetapi mereka tetap menambang, maka mereka akan dipanggil pihak polisi,’’ ucap Mirate.


Pernyataan polisi dan Kades Kuta, sepertinya tak diindahkan warga. Dari sejumlah video yang beredar di dunia maya, terlihat jumlah penambang semakin membludak di lokasi tersebut. Bahkan sampai ada yang melakukan penambangan di malam hari. (wan)

05/12/25

Sungkul bebererkan alasan penetapan hari Bau Nyale digelar di Sirkuit Mandalika

 
Sungkul bebererkan alasan penetapan hari Bau Nyale digelar di Sirkuit Mandalika

OPSINTB.com - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Sungkul beberkan alasan Sangkep Warige penentuan hari Bau Nyale 2026 dilakukan di VIP Deluxe Room Sirkuit Mandalika yang digelar Kamis (4/12/2025) kemarin.


Untuk diketahui, Sangkep Warige adalah musyawarah adat yang dilakukan para tokoh adat, pemangku budaya, dan budayawan Suku Sasak di Lombok untuk menentukan hari baik atau pelaksanaan suatu acara penting, terutama ritual tahunan Bau Nyale.


Seperti diketahui, acara Sangkep Warige sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan di berbagai tempat, seperti Kantor Camat Pujut, Kantor Bupati Loteng, Dusun Adat Ende, Desa Rembitan, Pantai Seger, hingga hotel.


Menurut dia, Sangkep Warige di area paling istimewa pada setiap gelaran MotoGP tersebut adalah untuk napak tilas bahwa di lokasi tersebutlah Putri Mandalika dahulu menghilang.


‘’Saya yakin, dulu pada saat Putri Mandalika hilang di Pantai Seger, saya yakin bahwa semua punggawa-punggawa raja kumpul di tempat ini untuk sama-sama mencari, karena di sinilah Putri Mandalika menghilang,’’ beber Sungkul.


Alasan selanjutnya, empat tahun lalu di lokasi tersebut sempat terjadi kegaduhan, karena penolakan pembangunan sirkuit, soal tanah yang belum terbayar, siapa yang mengerjakan proyek, dan lain sebagainya.


‘’Nah, maka hari ini saudara-saudara sekalian dapat melihat kekayaan wilayah kita di Pujut ini, yang tidak dimiliki wilayah lain di dunia,’’ Sungkul menambahkan.


Maka, dia melanjutkan, sebagai seorang Kepala Dinas Pariwisata, sudah menjadi tugasnya untuk melaksanakan Sangkep Warige ini agar promosi bisa dilakukan secepatnya, dan tidak hanya sebatas lokal, tetapi sampai ke mancanegara.


‘’Itulah sebabnya kita adakan acara ini agar secepatnya segera kita promosikan ke dunia,’’ ujarnya.


Apa alasan tanggal Bau Nyale harus ditentukan? Sungkul menuturkan, Putri Mandalika dulu pernah berpesan kepada masyarakat. ‘’Jika ingin terus bersama saya, tunggu saya di pesisir di waktu yang telah ditetapkan,’’ tutur Sungkul.


Sebab, sebagaimana adat dan budaya yang telah turun temurun, Bau Nyale tidak bisa dilakukan secara sembarangan. ‘’Semisal tidak boleh ditangkap sebelum ada perintah dari para tokoh masyarakat,’’ kata dia.


Agus Mawardi, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Loteng, menambahkan acara Bau Nyale akan dikolaborasikan dengan Mandalika Internasional Festival. MIF memiliki jaringan yang luas hingga ke internasional. Maka untuk mempromosikan Bau Nyale, Pemda perlu menggandeng pihak swasta yang berpengalaman dalam bidang promosi.


‘’Mulai minggu depan, MIF sudah akan mulai promosi, dengan seminar internasional, dan lain-lain,’’ ucapnya.


Sementara, dari hasil Sangkep Warige penentuan hari Bau Nyale, diputuskan bahwa pada Sabtu-Minggu 7-8 Februari 2026 adalah hari ‘H’ Bau Nyale. Keputusan ini diambil setelah melibatkan tokoh masyarakat dan adat dari empat penjuru mata angin, yang telah mahir dalam ilmu penanggalan tradisional atau astronomi masyarakat Suku Sasak. (wan)

03/12/25

Dua jembatan vital di Loteng terputus akibat tergerus banjir

 
Dua jembatan vital di Loteng terputus akibat tergerus banjir

OPSINTB.com - Dua jembatan vital di dua desa di Lombok Tengah (Loteng), yakni jembatan Desa Tanak Rarang, Kecamatan Praya Barat dan jembatan Desa Selebung, Kecamatan Batukliang putus tergerus banjir pekan kemarin.


Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian mengatakan, bakal segera menurunkan tim bersama BPBD untuk mengecek kedua jembatan tersebut. ‘’Apakah nanti penanganannya darurat atau permanen. Kalau darurat, tentu BPBD yang tangani, tapi jika permanen dari PUPR, yang menyesuaikan dengan anggaran juga,’’ kata Lalu Rahadian, Rabu (3/12/2025).


Disebutkan menjelang cuaca ekstrem berlangsung, pihaknya telah melakukan pemantauan dan sidementasi di beberapa wilayah untuk antisipasi lebih lanjut.


‘’Seperti di Jangkih Jawe (Praya Barat Daya) dan Pasung (Pujut),’’ sambungnya.


Selain jembatan putus, selama awal musim penghujan kemarin, pihaknya telah menerima laporan mengenai beberapa bencana lain di beberapa wilayah Loteng, seperti tanah longsor, dan lain sebagainya.


‘’Totalnya ada 11 laporan bencana yang kami terima. Empat jembatan putus dan sisanya tanah longsor,’’ ucapnya.


Kepala Desa Selebung, Agus Kusuma Hadi mengatakan, jembatan putus di wilayahnya berlokasi di Dusun Dasan Lekong. Jembatan tersebut merupakan jembatan permanen, dan merupakan jembatan penghubung beberapa dusun.


‘’Bahkan penghubung antara dua kecamatan, Batukliang dan Batukliang Utara,’’ kata Agus.


Jembatan tersebut dibangun pada 2015 lalu, dan satu-satunya akses bagi kelompok tani di desanya. Untuk sementara, pihaknya memanfaatkan jembatan darurat. ‘’Kerugian diperkirakan Rp 300 juta lebih,’’ terang Agus.


Pihaknya berharap, dinas terkait segera turun tangan, mengingat jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju kawasan pertanian seluas 14,71 hektar.


‘’Panjangnya 9,5 meter, lebarnya 4,5 meter, dengan kedalaman 7 meter,’’ tutup Agus. (wan)

01/12/25

Kasus dana siluman berlanjut, massa desak 15 anggota DPRD NTB segera dibui

 
Kasus dana siluman dprd ntb

OPSINTB.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Korupsi (GPK) NTB melakukan Aksi Demonstrasi Mendesak Kejati NTB menetapkan 15 orang anggota DPRD NTB sebagai tersangka penerima gratifikasi. Aksi demonstrasi digelar di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) pada Senin (1/12/2025).


Dalam orasinya, massa aksi meminta Kejaksaan agar menangani kasus dana siluman DPRD NTB dengan adil, transparan tanpa diskriminasi dan kriminalisasi terhadap pihak tertentu saja.


Massa aksi menyebut, 15 orang anggota DPRD NTB yakni Marga Harun, Hulaemi, Salman, Ruhaiman, Mohannan, Rangga Danu Meinaga, Burhanuddin, Lalu Arif Rahman Hakim, Lalu Irwansyah Triadi, Wahyu Apriawan Riski, Muliadi, Yasin, Humaidi, Harwoto, dan Nurdin, mereka harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejati NTB.


“ini kan lucu, kalau adil, transparan , tanpa diskriminasi, tidak ada kriminalisasi, harusnya yang jelas mengaku terima uang dan serahkan uang ke kejaksaan, harusnya sudah ditangkap. Ini mereka masih berkeliaran di luar sana,” kata Guntiar Putra sebagai Koordinator Aksi.


“Informasi yang beredar ada 15 orang ini (Anggota DPRD NTB), kami rakyat NTB mendesak secepatnya ditetapkan tersangka dan ditahan,” sambungnya.


Setelah melakukan orasi dan pembacaan sikap , masa aksi membubarkan diri dan berjanji akan datang dengan masa yang lebih besar hingga 15 orang Anggota DPRD tersebut menjadi tersangka dan ditahan.


Kasus dana siluman DPRD terus berkembang dan kejaksaan NTB tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. 


Sebagai informasi, hari ini 1 Desember 2025 Kejaksaan juga sedang menjalankan pemeriksaan maraton terhadap puluhan anggota DPRD NTB di kantor Kejati NTB. Dalam pantauan media para anggota DPRD masuk dan keluar dari gedung pemeriksaan secara bergantian. (red)

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama