Sekda Loteng perbolehkan Kecimol selama tidak melanggar norma adat & agama

 

OPSINTB.com - Aksi damai Asosiasi Kecimol (AK) NTB di Kantor DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada Selasa (21/10) kemarin mendapat perhatian khusus dari Pemda Loteng. Dalam aksi itu, AK NTB mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Loteng Lalu Sungkul yang menyebut Kecimol ‘bukan bagian dari budaya’ serta menuntut Lalu Sungkul dipecat dari jabatannya. 

Selain itu, AK juga menuntut peraturan desa (Perdes) terkait larangan Kecimol tampil di beberapa desa harus dicabut. Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Loteng, H Lalu Firman Wijaya, menyatakan pencabutan Perdes harus melalui mekanisme tertentu. Pemda, kata dia, saat ini sedang mencari solusi agar pro kontra Kecimol dapat menemukan solusi terbaik.

‘’Nanti mekanismenya melalui inisiatif daerah atau usulan dari eksekutif,’’ ujar Firman saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (24/10/2025).

Dia membeberkan Dinas Pendidikan melalui Bidang Kebudayaan saat ini sedang menggodok peraturan daerah (Perda) tentang Kecimol. Jika Perda tersebut memang dibutuhkan untuk mengatur, pihaknya siap untuk menyiapkan. ‘’Perda ini kan melihat kebutuhan di lapangan. Kalau memang untuk mengatur, kami tentunya akan menyiapkan,’’ imbuhnya.

Pada intinya, pihaknya mempersilahkan Kecimol berekspresi sepanjang mereka tidak melanggar norma adat dan agama. ‘’Intinya semua ekspresi seni sepanjang tidak menyalahi norma agama dan norma adat ya silahkan saja,’’ dia menambahkan.

Hanya saja persoalannya saat ini adalah pelaku Kecimol tidak berekspresi sesuai dengan norma. Dia mencontohkan, pada kasus-kasus tertentu penari Kecimol menampilkan goyang erotis. ‘’Ini yang harus kita sama-sama jaga kan,’’ ketusnya.

Pihaknya dan pelaku Kecimol akan mengupayakan pertemuan membahas persoalan (erotis) tersebut. AK sendiri, melalui pernyataan terbuka tidak memiliki anggota yang melakukan tarian erotis. ‘’Nanti kita tanya; bagaimana mengendalikan yang bukan anggota?’’ ujarnya. (wan)

39 pejabat Lombok Timur kembali diacak

 

OPSINTB.com - Gerbong mutasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali bergerak. Setelah beberapa hari lalu melakukan rotasi jabatan di lingkungan birokrasi daerah, kini sebanyak 39 pejabat memiliki jabatan baru. 

Kegiatan pelantikan eselon II, III dan IV itu berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis (23/10/2025).

Pelantikan dipimpin oleh Wakil Bupati, H Hoh Edwin Hadiwijaya, yang secara resmi mengambil sumpah dan janji jabatan para pejabat yang mendapat amanah baru.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin mengatakan, rotasi dan promosi jabatan merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan kinerja serta pemecahan berbagai persoalan daerah. Dia menegaskan, hal itu dilakukan bukan lantaran suka dan tidak suka.

“Ada nama yang harus kita promosikan, yang harus ditunjukkan, yang harus dinaikkan, dan itu sudah saya alami,” ucapnya.

Bupati menjelaskan bahwa rotasi dilakukan untuk menghindari pola kerja yang monoton dan menumbuhkan semangat perubahan di lingkungan pemerintahan. Langkah ini salah satu pola yang dikembangkan agar ada perubahan.

Bagi pejabat baru, Bupati Iron mewajibkan agar inspiratif, solutif, dan adaptif. Ia menegaskan, tanggung jawab seorang pejabat bukan kepada pimpinan semata, melainkan kepada negara dan daerah.

Dia meminta agar mereka menunjukan memiliki inspirasi, memiliki jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang ada di Lombok Timur.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung beratnya tantangan yang dihadapi Lombok Timur, termasuk keterbatasan aset daerah dan rumitnya regulasi dari pemerintah pusat, seperti kasus sertifikasi pulau-pulau kecil yang terhambat oleh aturan konservasi.

Dia memberikan pesan khusus bagi para pejabat yang masih aktif agar tetap bersemangat hingga akhir masa pengabdian, dan tidak tergoda untuk meminta pensiun dini.

“Jangan berpikir tinggal sekian bulan lalu malas-malasan. Justru meski tinggal tiga bulan, bekerjalah dengan semangat. Itu pengalaman yang akan dilihat oleh Tuhan dan keluarga kita,” tutupnya.

Berikut daftar 39 nama pejabat yang dimutasi: 

1. Drs.ISWAN RAKHMADI, MM. Sebagai Sekretaris DPRD Kab. Lombok Timur

2. AHYAN, S.H., M.H., Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

3. MUHAMMAD HAIRI, SIP., M.Si., 

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

4. HUSNUL BASRI, SP., M.M.A., Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur

5. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak., Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

6. MAHSIN, S.Pd., MM., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

7. H.M ABADI, SP., Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

8. Drs.SALMUN RAHMAN, MM., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Timur 

9. MUHAMMAD SAFWAN, SE. Drs., Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur

10. Dr. PATHURRAHMAN, SKM., M.AP. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur

11 dr. H.MUHAMMAD HASBI SANTOSO, 

M.Kes. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 

12. BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos. 

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Lombok Timur

13 SUROTO, SKM., M.Kes. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur

14. Drs.SLAMET ALIMIN, M.Si. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Timur

15 drh. H.ACHSAN NASIRUL HUDA 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Timur

16. HADI FATHURRAHMAN, S.Sos. 

Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur

17 LL DAMI AHYANI, S.IP. 

Kepala Dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur

19 ANAN TARFI, S.S.T., MM. 

Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

20 ARFANY MUAMMAR MASANY, S.STP., 

M.H. 

Camat Wanasaba Kab. Lombok Timur

21 MAAD ADNAN,S.Sos., MM. 

Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kab. Lombok Timur

22. MASYHURRIADI, SE. 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaptaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

23 SUHIRMAN, SH.

Sekretaris Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur

24.HASIBUAN SAFARDI, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Sakra Timur Kab. Lombok Timur

25 SUTARMAN, S.Sos. 

Sekretaris Kecamatan Montong Gading Kab. Lombok Timur

26. PELITA YATNA, S.Sos. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

27 LALU AGUS SATRIAWAN, S.STP., MM. Sekretaris Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur

28 LALU IHSAN, SKM., MM. 

Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur

29 MUHAMMAD ZAINI JAUHARI, S.Gz., 

M.Gizi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur

30 MARHAMAH, S.Kep.,Ners.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Penelitian Dan Pengembangan pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur

31 M. HARIR VANDONI, S.STP. 

Kepala Subbidang Belanja Pegawai Dan PPKD pada Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lombok Timur

32 TUTI ALAWIYAH, A.Md.Kom. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Dinas

Perdagangan Kab. Lombok Timur

33 L. MOHAMAD NASIR, S.Sos 

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur

34. ROSMINIATI, S.AP., MM. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur

35 BAIQ HANIFA RAHMAWATI, SE. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

36 ZEFILLIA MORIS, S.AP. 

Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Lombok Timur

37. HERNA RISNAWATI,S.AP. 

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur

38. DEDI AMRULLAH, S.IP. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lenek Kab. Lombok Timur

39. PURNAMAHADI, S.H. 

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Aikmel Kab.Lombok Timur. (zaa)

Bantuan dihentikan karena diduga terlibat Judol, penerima Bansos mengadu ke Dinsos

 

OPSINTB.com - Penerima bantuan sosial di Lotim mengadu ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur, terkait prihal bantuannya. Pasalnya subsidi yang dihentikan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, H Soeroto, mengamini hal tersebut. Dia menceritakan, pada minggu kemarin pihaknya kedatangan seorang warga penerima bantuan sosial (bansos), yang bersangkutan menyampaikan setelah bantuan yang diterimanya dihentikan karena terdeteksi terlibat judi online (judol).

"Warga itu mengaku tidak pernah melakukan hal tersebut," terang Soeroto, Jumat (17/10/2025).

Setelah dilakukan serangkaian klarifikasi yang bersangkutan membuat surat pernyataan didukung oleh pendamping sosial dan pemerintah desa. Pihaknya memberikan rekomendasi agar bantuannya dapat diusulkan kembali ke pusat.

Menurutnya, jika memang benar yang bersangkutan tidak pernah melakukan judol disertakan dengan bukti, rekomendasi dari pihak desa, tentu bisa dibantu untuk diusulkan kembali. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

Kata Soeroto, penghentian bantuan dilakukan secara by system berdasarkan data pusat. 

“Kalau penerima merasa tidak melakukan pelanggaran seperti judol, bisa membuat surat pernyataan disertai bukti dan rekomendasi dari RT, kelurahan, atau desa. Nanti akan kami usulkan kembali ke pusat,” katanya.

Dikatakannya, seluruh penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya hampir 86 ribu keluarga, maupun program sembako dengan lebih dari 100 ribu penerima, setiap bulannya tetap menjalani proses verifikasi dan validasi (verval). 

Melalui proses ini, kata dia, data penerima yang tidak sesuai dapat diperbarui, diusulkan ulang, atau diberhentikan sesuai mekanisme yang berlaku di daerah.

“Kalau usulannya melalui musyawarah desa melalui musyawarah, desa boleh diusulkan yang baru yang macam-macam yang nggak cocok boleh dicoret juga. Kalau dia nggak sempat musyawarah boleh melakukan menggunakan SPTJM atau usulan kepala desa,” pungkas Soeroto. (zaa)

Pemprov NTB dan BAKTI Komdigi serbu daerah blankspot

 

OPSINTB.com - Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah. Komitmen tersebut, ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blankspot dan Lemah Sinyal yang digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB pada Selasa (14/10/2025). Rapat ini melibatkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota, Bappeda, serta Sekretariat Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi.

“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB, mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal, karena sinyal,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTB, H Yusron Hadi, saat membuka rakor tersebut.

Pertemuan membahas hasil pemetaan terbaru per Maret 2025, menunjukkan masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh NTB. Daerah dengan jumlah tertinggi berada di Dompu dan Bima (masing-masing 9 lokasi), disusul Lombok Utara (7 lokasi) dan Sumbawa (5 lokasi). Kadis Kominfotik menegaskan, penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.

“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi, harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Infrastruktur BAKTI Komdigi memaparkan berbagai program yang sedang dan akan dijalankan di NTB. Sejak tahun 2016, BAKTI telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah NTB. Pada 2025, BAKTI menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan serta peningkatan kapasitas jaringan 4G, melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.

“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah, untuk memastikan intervensi dilakukan pada titik prioritas yang benar-benar membutuhkan,” jelas perwakilan BAKTI.

Pada sisi pemerintah kabupaten/kota, sejumlah Kepala Dinas Kominfo menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital. Diakui masih terdapat titik lemah sinyal di wilayah potensial seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI. Mendorong optimalisasi jaringan, sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTB, menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot, agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.

Rakor menjadi langkah awal penyusunan kebijakan payung provinsi, terkait percepatan penanganan daerah blankspot. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan penyedia layanan telekomunikasi, sepakat menyusun rencana tindak lanjut berupa validasi lapangan, sinkronisasi, serta pembentukan forum lanjutan guna mempercepat realisasi konektivitas merata di seluruh NTB.

“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini, kita akan bergerak ke tahap intervensi konkret, agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” pungkas Kadis Kominfotik Provinsi NTB. (red)

Lombok Timur juara 1 TPAKD Award 2025

 

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Timur berhasil menyabet penghargaan bergengsi Juara 1 TPAKD Award 2025 kategori daerah dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik tingkat kabupaten/kota se Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan inovasi Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur dalam mendorong inklusi dan akses keuangan formal bagi masyarakatnya.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025 kemarin.

Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi program unggulan daerah, yaitu Lotim Berkembang, yang dinilai berhasil memberikan akses keuangan yang berkualitas.

Keberpihakan kepala daerah dalam program Lotim Berkembang, ini dinilai cukup baik. Program ini mendukung akses keuangan yang dihitung dari beberapa katagori, mulai dari keberpihakan kepala daerah, alokasi APBN, hingga besaran penyerapannya. 

Hal inilah yang membuat Lombok Timur layak meraih penghargaan ini. Penghargaan TPAKD Award 2025 diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, dan walikota se Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Mahendra Siregar, menyoroti pencapaian Lombok Timur yang datang di tengah tantangan nyata pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data OJK mencatat, porsi kredit UMKM di perbankan justru turun menjadi sekitar 19 persen dari total kredit, dengan pertumbuhan yang melambat hanya 1,35 persen.

"Kondisi ini mengingatkan semua pihak akan pentingnya upaya perluasan akses keuangan formal," tegas Mahendra.

Ia menekankan pentingnya agar masyarakat dan pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman informal dengan suku bunga tinggi. Mahendra, berharap efektivitas Peraturan Pemerintah mengenai penghapusan tagihan bagi pembiayaan UMKM di bank Himbara dapat diperpanjang.

Menjawab tantangan tersebut, OJK mengambil langkah transformatif dengan meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030. Peta jalan ini dirancang untuk menjadi acuan dalam memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.

Untuk mewujudkan target inklusi keuangan nasional, OJK mendorong seluruh TPAKD di Indonesia untuk melaksanakan tiga langkah strategis, diantaranya penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan peningkatan kemampuan adaptasi anggota TPAKD.

Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga memacu semangat Lombok Timur dan daerah lainnya untuk terus berinovasi dalam memperluas akses keuangan, mendorong pertumbuhan UMKM, dan ultimately meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas prestasi ini, Pemkab Lombok Timur mendapat insentif ke daerah sebesar, Rp6,5 miliar atas apresiasi pusat. (red)