Massa aksi tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Bidang Pariwisata dicopot

OPSINTB.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pariwisata dan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (20/1/2026).

Massa aksi dengan aparat terlihat beberapa kali bentrok. Bahkan sempat terjadi gesekan lantaran salah seorang demonstran diamankan polisi.

Demonstrasi itu dipicu oleh pengambilalihan pengelolaan Sunrise Land Lombok. Pemerintah dinilai melakukan perampasan terhadap destinasi itu.

Lantaran itu massa menuntut agar pemerintah daerah melakukan perpanjangan kontrak terhadap pengelolaan Taman Labuhan Haji atau Sunrise Land Lombok sesuai dengan prosedur.

Massa aksi menuntut Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur segera memperbaiki krisis pariwisata, khususnya di Sunrise Land Lombok, dalam waktu 7x24 jam.

Selain itu, massa meminta agar Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata Lombok Timur, segera di copot. Hal ini dilakukan untik menghentikan praktik politik patronase dan bagi-bagi jatah politik di sektor pariwisata, serta mengaudit dan membuka dokumen nota kesepahaman (MoU) terkait aset daerah.

Koordinator Umum aksi, Abdul Kadir Jaelani, secara tegas menyatakan bahwa Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Ia bahkan menuding keduanya sebagai aktor intelektual di balik berbagai polemik pengelolaan destinasi wisata di Lombok Timur, termasuk di Bale Mangrove dan Sunrise Land Lombok.

“Kami menuntut Kadis dan Stafsus Pariwisata dicopot. Stafsus tidak berkompeten, terbukti dengan kasus sebelumnya hingga dipanggil Kejati,” ucapnya.

Ia juga mengkritik latar belakang pendidikan Kepala Dinas Pariwisata yang dinilai tidak relevan dengan disiplin ilmu kepariwisataan. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada kebijakan yang tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri pariwisata daerah.

Berdasarkan hasil investigasi internal yang dilakukan selama dua pekan terakhir, ia menyebut kondisi destinasi wisata yang kini dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah justru mengalami penurunan kualitas yang signifikan.

Ia menambahkan, permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Sunrise Land Lombok dan Bale Mangrove, tetapi juga mulai merambat ke kawasan wisata Sembalun hingga pesisir pantai utara Lombok Timur.

“Di Sunrise Land Lombok sekarang kotor, banyak botol minuman keras, dan sampah berserakan. Pengunjung yang biasanya ramai di akhir pekan kini justru sepi. Ini harus diaudit,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi. Atas instruksi Bupati Lombok Timur, Pemda berkomitmen untuk segera mengambil langkah tegas.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pariwisata,” kata kak Ofik.

Selain evaluasi kinerja, pemerintah daerah juga akan menurunkan tim internal untuk melakukan investigasi terhadap laporan penurunan kualitas pengelolaan di sejumlah destinasi wisata yang menjadi sorotan publik.

"Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan pariwisata berjalan optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," terang Ofik. (zaa)