ITDC bakal bangun resort mewah di Tanjung Aan, bagaimana nasib PKL?

Foto: Sekda Firman Wijaya (depan) didampingi GM The Mandalika Wahyu Moerhadi Nugroho (kiri) menjawab wartawan.

OPSINTB.com - Rencana pembangunan resort mewah di kawasan Pantai Tanjung Aan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) sebentar lagi terwujud. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) telah menjalin kerjasama dengan investor bernilai fantastis, Rp 2 triliun.

Masalahnya, sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari lokasi itu enggan untuk pindah. Padahal, ITDC telah mewanti mereka per 14 Juni; mereka harus hengkang dari lokasi itu.

''Dalam rangka investasi ini ITDC sudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak kesepakatan dengan investor, bahwa lahan yang dikontrakkan harus dikosongkan dari PKL yang memanfaatkan kawasan tersebut,'' kata Sekda Loteng, Lalu Firman Wijaya usai rapat pembahasan persiapan pengosongan lahan Pantai Tanjung Aan di Ruang Rapat Bupati, Kamis (26/6/2025).

Kapan batas waktu pengosongan?

Seluruh tahapan sudah mulai dijalankan ITDC, seperti sosialisasi dan pemberian surat peringatan (SP) kepada para PKL. Mereka diminta melakukan pembongkaran secara mandiri, atau jika tidak akan dilakukan bongkar paksa.

''Pengosongan lahan secara mandiri itu sebelum 28 Juni 2025. Kalau tidak; nanti yang akan melakukan pembongkaran adalah instansi yang berwenang,'' Firman menambahkan.

Solusi bagi para PKL

General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi Nugroho, menyatakan ITDC sudah mendisain alternatif untuk para pelapak. Mereka sudah disiapkan lahan di sebelah timur berdekatan dengan Batu Kotak.

Lahan itu disebut sebagai amenitycore. Lahan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Yang tak kalah penting, kata Wahyu, amenitycore ini dihajatkan agar usaha para PKL tidak mati.

''Kami siapkan itu dan prioritaskan masyarakat yang berusaha di Tanjung Aan,'' tegas Wahyu.

Sejauh ini, jelas dia, sudah ada beberapa pelapak yang sudah mulai mengosongkan warungnya secara mandiri. Pihaknya sedang dan terus akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika mereka menolak.

Namun, tindakan-tindakan persuasif dengan mengedepankan hak kemanusiaan akan dilakukan bila para PKL menolak.

''Nanti akan ada pendekatan persuasif berlandaskan hak-hak dasar sebagai manusia,'' ujarnya.

Sejumlah PKL sendiri secara terang-terangan menolak rencana itu. Menurut mereka, rencana pembangunan resort mewah itu justru akan mematikan usaha mereka.

Selain itu, kealamian Tanjung Aan sendiri akan sirna oleh bangunan-bangunan megah itu. Senada dengan para PKL, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap Tanjung Aan dibiarkan seperti sekarang ini atau keasliannya terjaga.

''Bukan menolak hotel bintang lima, tapi pembangunannya harus jauh dari pantai,'' kata Natalius saat berkunjung ke Desa Pejanggik, Praya Tengah, minggu lalu.

Ia mengungkapkan, dari dialognya dengan para wisatawan yang sedang berlibur di Aan, banyak yang menolak pembangunan resort mewah itu.

''Kami datang ke Aan karena pantai ini masih alami. Jika resort dibangun, kami tidak akan ke sini, karena banyak tempat serupa, seperti di Brazil dan Turki,'' kata Natalius menirukan perkataan wisatawan itu. (wan)