Foto: Penjebat (Pj) Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik. (istimewa)
OPSINTB.com - Masa jabatan 89 kepala desa di Lombok Timur periode 2018-2024, berakhir hari ini (8 Februari 2024). Terkait hal tersebut, Penjabat Bupati Lombok Timur telah menerbitkan SK pemberhentian dengan hormat terhadap 89 orang kepala desa dimaksud.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman menegaskan, penerbitan SK pemberhentian kepala desa yang berakhir masa jabatannya berdasarkan sejumlah regulasi yang berlaku saat ini.
"Penerbitan SK pemberhentian kepala desa ini sudah sesuai regulasi yang ada, di antaranya mengacu pada pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, pasal 8 Permendagri Nomor 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa, pasal 64 Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa," jelasnya.
Terhadap desa yang jabatan kepala desanya telah berakhir, lanjut Salmun Rahman, akan diangkat Pejabat Sementara (Pjs) kepala desa sampai dilantiknya kepala desa definitif. Pjs tersebut kemudian akan menyelesaikan hak-hak dari mantan kepala desa yang tertunda pencairannya karena teknis administerasi .
Sementara itu, Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan, pemberhentian dengan hormat 89 orang kepala desa, karena memang masa jabatannya telah berakhir. Pj Bupati memberikan apresiasi karena telah melaksanakan tugas dengan gigih membangun desa.
"Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan terimakasih yang mendalam atas kerja keras, pengabdian yang tulus dari 89 kepala desa yang berakhir masa jabatan terhitung tanggal 8 Februari 2924. Kiprah dan kinerja selama menjabat, gigih dalam membangun desa, melakukan pemberdayaan pembinaan masyarakat, menjalankan pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab, tentu akan diteruskan dengan pemimpin selanjutnya," jelasnya.
Adapun terkait revisi UU tentang Desa, saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Jika UU tentang Desa yang baru telah disahkan dan diundangkan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga akan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Lombok timur Biawansyah Putra memaparkan, revisi UU tentang Desa saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI.
"Draft pembahasan revisi UU tentang Desa masih dalam pembahasan di tingkat I, belum dibahas di tingat II. Kalau proses revisi UU tentang Desa sudah selesai berdasarkan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, tentu kita juga akan laksanakan," ucapkan. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami