ITSKes Muhammadiyah Selong bakal polisikan mahasiswa segel ruang rektor

OPSINTB.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa ITSKes Muhammadiyah Selong (AMIS) melakukan unjuk rasa di depan kampus setempat, Senin (9/10/2023). Mereka menuntut sejumlah kasus diselesaikan di lembaga pendidikan tersebut.

Pantauan wartawan opsintb.com, masa aksi sempat memanas lantaran tak kunjung ditemui oleh pihak kampus. Pintu ruang rektor pun jadi sasaran amuk mahasiswa.

Tidak sampai di situ, massa juga mendirikan tenda di depan ruang Rektor ITSKes serta membentangkan sepanduk berisi coretan ruang rektor disegel mahasiswa.

Kordum Amis, Haerul Azmi mengakatan, pihaknya menyuarakan setidaknya lima tuntutan. Salah satunya agar menyelesaikan berbagai kasus di lembaga pendidikan tersebut.

"Tuntutan kami yaitu, pertama stop pelecehan seksual dan mendorong pengadaan satgas perlindungan perempuan di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong," ujarnya kepada media ini di sela-sela unjuk rasa.

Kedua, masa aksi menuntut uang SPP diturunkan. Ketiga, stop sistem ekonomi liberal di perguruan tinggi tersebut.

Keempat, meminta agar kepala bagian kemahasiswaan diganti sebab mereka menilai yang bersangkutan tak becus menghadapi persoalan.

"Kelima meminta tegakkan pasal 31 UU 1945 dan UU no 12 tahun 2012," tegasnya.

Tak hanya pagawai yang menjadi sorotan, mereka pun menuntut dosen yang mereka nilai gagap dalam mengajar ke mahasiswa.

Massa aksi menginginkan lembaga pendidikan ITSKes Muhammadiyah Selong, harus mampu memberikan akses dan fasilitas pendidikan yang berkualitas.

"Dan bukan hanya itu, kami juga menuntut agar membentuk satgas perlindungan perempuan di segala sektor pendidikan hususnya di perguruan tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong, belum sama sekali hadir dalam dunia pendidikan," bebernya.

Menurut dia, pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut sesekali terjadi. Dirinya mengklaim sudah memegang setidaknya dua data. Kendati demikian dirinya enggan menyebutkan siapa pelaku perbuatan tak terpuji tersebut.

Dikatakannya, kasus itu pasti akan terungkap ketika ia melaporkan masalah tersebut ke posko anti liberalisasi dan neolibralisme dunia pendidikan. Mereka akan sampaikan tuntutannya dan bukti-bukti yang dipegang.

"Pelecehan seksual ini intinya dari birokrasi yaitu salah satunya dosen di kampus setempat," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Rektor Perguruan Tinggi ITSKes Muhammadiyah Selong, Baharudin menilai, tuntutan sejumlah siswa itu dianggapnya tidak jelas. Seperti kasus pelecehan seksual yang disuarakan.

"Tuntutannya pelecehan seksual ini tidak jelas kejadianya dan siapa orangnya. Seharusnya yang menjadi korban pelecehan ini yang melaporkannya," terangnya.

Terkait tuntutan penurunan SPP, pihaknya mengaku tidak mungkin bisa dilakukan. Dirinya membandingkan uang SPP di perguruan tinggi lain lebih tinggi dibandingkan lembaga pendidikan tersebut.

"Kalau mereka yang demo ini SPPnya Rp 1 juta tujuh ratusan per semester," imbuhnya.

Dirinya kembali menyebut tuntutan stop ekonomi libral di kampus itu tak jelas. Pasalnya, kata dia, ecara ilmu pendidikan hal itu tidak jelas apa yang dimaksud.

"Terkait tuntutan mereka tentang tegakkan pasal 31 UU 1945 dan UU no 12 tahun 2012 . Itu juga tidak jelas, karena pasal mana yang kita tidak penuhi dari Undang-Undang tersebut," ugkapnya.

Sementara itu, terkait pengerusakan yang dilakukan massa aksi pihaknya akan peroses ke kepolisian. Begitu juga dengan penyegelan itu juga dianggap bukan kewenangan mereka.

"Ya silahkan dia bersuara tetapi jangan merusak," utupnya. (zaa)