Ratusan guru kelas di Loteng ngadu ke dewan

OPSINTB.com - Ratusan guru honorer dari berbagai sekolah dasar negeri (SDN) di Loteng melakukan hearing di Kantor DPRD Loteng, Selasa (15/8/2023). Mereka meminta kepastian dari pemda setempat agar mereka bisa ditambahkan ke dalam formasi penerimaan PPPK tahun ini.

Ahyar, juru bicara ratusan guru tersebut menyebut, pemda melalui BKPP belum berani mengambil keputusan terkait hal itu. Alasannya, jelas dia, ada ketidaksinkronan data yang dikeluarkan Disdik Loteng dan BKPP.

''Kami sudah ke BKPP, cuma datanya tidak sinkron. Ada kelebihan sekitar 200 lebih guru kelas. Tapi di lapangan, kenyataannya kami masih pegang kelas semua,'' sebut Ahyar.

Sementara, menurut Ahyar pihak Disdik sendiri mengaku telah mengusulkan jumlah formasi ke BKPP, akan tetapi data yang diusulkan tidak kunjung disampaikan ke pihaknya hingga menjadi pertanyaan para honorer tersebut.

''Apa benar Disdik ini mengusulkan?. Sedangkan di data mereka (Disdik) itu sudah jelas mereka kekurangan guru kelas, guru agama, dan PJOK,'' imbuhnya.

Di sisi lain, Ahyar dan para honorer lainnya meyakini ketidaktegasan BKPP untuk melakukan pengangkatan adalah berdasarkan pernyataan pihak BKPP yang bersikukuh bahwa saat ini Loteng masih kelebihan guru dan belum tersalurkan atau dengan kata lain belum mendapatkan penempatan.

''Tetap mereka (BKPP) bersikukuh kelebihan guru, sehingga tidak ada formasi tahun ini,'' ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Loteng, Lalu Wardihan Supriadi, menyatakan belum bisa menerima apa yang menjadi permintaan para honorer. Karena sejatinya penetapan jumlah penerimaan PPPK adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

''Tugas kami hanya mengusulkan saja ke pusat. Untuk jumlah yang akan diterima, kami tidak bisa menentukan,'' tegasnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Loteng sebagai penengah antara para honorer, Disdik dan BKPP berpendapat ada kesalahan komunikasi antara pihak-pihak tersebut. Sehingga, pihaknya sebagai penengah meminta Disdik segera mengumpulkan data terbaru terkait jumlah PNS maupun PPPK yang ada di sekolah di Loteng.

''Ini kan berangkat dari misskomunikasi yang disampaikan terkait data yang disampaikan Disdik kepada teman-teman honorer terkait kebutuhan guru dan ternyata itu belum masuk SK PPPK terbaru yang 472 orang,'' ujar Legewarman.

Adapun tujuan pengumpulan data terbaru tersebut, lanjut Legewarman, sebagai dasar untuk pengajuan formasi jika memang pemerintah pusat menerima. Dengan catatan kondisi guru kelas di Loteng betul-betul kurang.

Yang dikhawatirkan pihaknya sebagai penengah dan tempat berharapnya para honorer tersebut ialah jika memang ada kelebihan guru kelas dan guru agama seperti yang disampaikan BKPP, sudah dipastikan tenaga para honorer tersebut jelas tidak akan terpakai lagi.

''Kalau memang betul apa yang diklaim BKPP maka para honorer yang jumlahnya 752 orang ini akan keluar. Tidak ada kelas yang dipegang sama mereka. Maka supaya kita semua puas untuk membuktikan, kita harus sanding data,'' pungkasnya. (wan)