Tok! Polda NTB tetapkan tersangka baru kasus BBM ilegal

Tok! Polda NTB tetapkan tersangka baru kasus BBM ilegal

OPSINTB.com - Setelah menetapkan dua orang tersangka, Penyidik Ditpolairud Polda NTB kembali menetapkan satu tersangka pada kasus kapal bermuatan ratusan ribu liter BBM yang dinyatakan Out Of Spec di Labuhan Haji.

"Tersangka sudah kami SPDP berkoordinasi dengan Kejaksaan, dua tersangka merupakan Nakahoda dan satu lagi merupakan Manager Opersional perusahaan, PT Tripatra Nusantara," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto ke awak media, Jumat (07/10/2022).

Namun untuk identitas ketiga tersangka, Artanto mengatakan belum mengetahuinya secara pasti. "Nanti saya koordinasi ke Dirpolairud untuk identitas serta peran dari tersangka baru ini," imbuhnya.

Lebih jauh kata dia, kini penyidik Ditpolairud tengah mendalami peran dari pemilik kapal dengan muatan ratusan ton BBM ilegal itu. "Untuk saat ini baru tiga orang itu tersangka, akan tetapi tidak menutup adanya tersangka baru," sebut Kabid Humas.

Untuk itu dikatakannya, Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Kobul S Ritonga, bersama dengan beberapa penyidik, sejak senin 3 Oktober 2022 kemarin menuju Palembang. Pihaknya mendalami terkait asal muasal barang dan telah berkoordinasi dengan penyidik di Palembang.

"Untuk asal muasal barang itu wajib di dalami, untuk itu penyidik saat ini masih di Palembang," pungkas Artanto.

Diberitakan sebelumnya, kasus kapal dengan muatan ratusan ribu liter BBM ilegal itu, bergulir sejak 15 September 2022. Saat itu kapal MT Harima diamankan Polda NTB di perairan Dermaga Labuan Haji. Kapal tersebut diamankan lantaran tengah melakukan bongkar muat ditengah perairan.

Kemudian kapal selanjutnya dengan nama MT Anggun Selatan menyusul datang dengan muatan yang sama, namun kapal tersebut juga telah diamankan saat belum melakukan bongkar muat.

Selain itu pihak Ditpolairud menyatakan kapal dan BBM tersebut ilegal. Dikarenakan dokumen kapal dinyatakan palsu. Sementara untuk BBM yang dimuat, dinyatakan out of spec.

Sehingga terhadap kasus tersebut, disangkakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP untuk pidana umumnya. Sementara untuk pidana khususnya disangkakan Pasal 54 UU Migas. (red)