OPSINTB.com - Proses mediasi lahan warga pemilik yang belum dibayar oleh ITDC dianggap lamban. Hal ini pun membuat kuasa hukum pemilik lahan mengadu ke Presiden Joko Widodo.
''Surat ini merupakan surat yang kesekian kalinya disampaikan kepada pemerintah. Baik di kementerian, ke DPR RI, gubernur, bupati, bahkan kali ini ke presiden,'' ujar Juru Bicara Pemilik Lahan, M Syamsul Qomar melalui siaran rilis, Rabu (19/10/2022).
MSQ sapaannya menyampaikan, bahwa sikap ITDC yang sengaja mengulur-ulur waktu sama saja dengan membuat bom waktu. Dengan berbagai macam alasan, ITDC mencari cara dan bersiasat menghindar dan kewajibannya menyelesaikan soal pembayaran lahan warga di The Mandalika.
''Tentu warga yang juga manusia mempunyai batas-batas kesabaran dan sudah bosan dengan janji berbagai pihak. Padahal jelas sekali presiden waktu berkunjung ke The Mandalika beberapa waktu lalu, memerintahkan Menteri BUMN Erick Tohir agar persoalan lahan warga diselesaikan dengan jalur non litigasi dan cepat,'' papar MSQ.
Sebagai pembantu presiden, kata MSQ, mestinya Menteri BUMN segera merespon dengan melakukan verifikasi akhir. Karena satuan tugas lahan ini sudah tiga kali terbentuk oleh pemprov, namun belum membuahkan hasil.
''Satgas pertama ketuanya AKBP Awan. Satgas kedua ketuanya Kepala Kesbangpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid, kemudian satgas ketiga ketuanya Kombes Awan dan sampai sekarang tidak ada hasil apa-apa,'' ketusnya.
Padahal, lanjut Ketua KONI Loteng itu, sudah ada proses mediasi melibatkan Guru Besar Hukum UNRAM, namun hasilnya masih nihil.
''Kalau bahasa sekarang, zonk! Atas dasar proses yang berbelit-belit ini kami meminta presiden segera menerbitkan peraturan presiden untuk menyelesaikan soal sisa pembayaran lahan warga di area The Mandalika sebelum perhelatan WSBK November nanti,'' pintanya.
Dari itu, jika sampai 25 Oktober tidak ada kepastian, dirinya tidak menjamin warga 4 desa yakni Kuta, Sengkol, Sukadane, dan Mertak yang memiliki hak di lahan tersebut bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Aryadi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 15 Oktober kemarin juga membenarkan masih ada saling klaim antara warga dan ITDC mengenai masalah tanah di area The Mandalika.
Meski diakuinya permasalahan tanah tersebut sudah diklirkannya, namun adanya data baru yang dilampirkan warga tak bisa dikesampingkan. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami