OPSINTB.com - Dari 960 ribu lebih yang sudah masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Lombok Timur, terdapat 98 ribu data anomali.
"Namanya ganda, nama tidak jelas, NIK tidak bisa dilacak," kata Kepala Dinas Sosial, H Suroto, saat ditemui disebuah acara belum lama ini.
Yang anomali, sebutnya, divalidasi ke Dukcapil. Jika NIK belum online, agar dilakukan perlakuan begitu juga dengan nama ganda, supaya data itu bersih.
Sebab, ucap dia, bila datanya anomali kendati sudah masuk DTKS, yang bersangkutan tak bisa mengakses bansos.
Ia mengatakan, semua perbaikan data mudah, sebab semua ada di kecamatan. Dan Dukcapil sebutnya sudah komitmen. Hari itu datang bisa diselesaikan.
Dikatakan, tak semua yang masuk DTKS dapat bantuan. Sebab dari 900 ribu lebih di data tersebut didapati juga balita.
Seperti BLT misalnya yang berbasis KK. Maka jumlahnya hanya 300 ribu. Anak kata dia, memiliki ID sendiri-sendiri. Jika anak sekolah bakal bisa akses bansos berupa KIP.
"Kenapa dia 900 ribu, karena kalau dia punya lima keluarga semua punya ID sendiri, karena keperluan kan beda-beda," sebutnya.
Untuk perbaikan, kata dia, cukup di desa. Sebab, pemerintah setempat sudah mengetahui. Lantaran itu pihak desa diminta untuk up date data setiap bulan.
Dikatakan Suroto, dari tanggal 1 sampai 11 untuk memperbaharui data BPJS. Sedangkan 14 sampai dengan 25 untuk up date data PKH, BLT, dan yang lainnya.
Dirinya membatah jika pihaknya tak pernah up date data. Dikontrol melalui cek Bansos, dan ia mengaku telah mengecek hal itu dengan jumlah data seribu lebih.
Desa disebutnya hanya berani meminta tambahan, namun tak berani mencoret. Sebab, kata dia, pengusulannya dari desa.
"Kalau desa berani mencoret, berdasarkan musyawarah baru diganti yang baru," kata dia.
Terpisah, Kepala Dukcapil Lombok Timur, H Sateriadi mengklaim, data anomali itu koncinya di desa. Dukcapil, ucapnya, menerima masukan berkas dari desa itu yang diperbaiki.
"Semua yang masuk sudah kita selesaikan, sekitar sepuluh persen," ujarnya.
Ia mengaku, penyabab tak bisa selesai yang 90 persen, lantaran pihaknya turun ke desa pun yang membawakan data tak ada yang datang.
Menurutnya, pemerintah pusat tak dinamis sesuai data lapangan. Lantaran curiga dan ada yang harus dibenahi di level bawah itu.
NIK yang ada di Dukcapil sudah online semua. Hanya saja ada data yang dulu dengan Kemsos itu berbeda, dan hal tersebut ucapnya yang ingin dicocokan.
"Padahal, kami ingin membatu, data DTKS disamakan dengan adminduk. Tapi yang bawakan kita data tidak ada," ucapnya.
Intinya, lanjutnya, jika tak bergerak tak bisa selesai. Selama operator desa memiliki gerget yang sama semua bakal selesai. (kin)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami