Soal sertifikat tanah elektronik, BPN : Masyarakat belum siap

Soal sertifikat tanah elektronik, BPN : Masyarakat belum siap

OPSINTB.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, Lalu Suharli mengungkapkan, proses perubahan sertifikasi tanah dari sertifikat biasa menjadi sertifikat elektronik/digital masih terkendala izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menjelaskan, meski pada awal tahun 2021 lalu sudah dikeluarkan peraturan menteri (Permen) mengenai hal di atas, namun untuk merubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke sertifikat elektronik tidaklah mudah.

''Januari 2021 itu keluar Permen, tetapi pelaksanaannya ditunda dulu, karena belum mendapatkan izin dari DPR,'' ungkap Suharli pada wartawan, Senin (29/8/2022).

Selain itu, sebagian besar pemilik tanah di kampung atau desa merupakan masyarakat awam dan lanjut usia. Sehingga proses perubahan sertifikat ke sertifikat tanah elektronik harus melalui sosialisasi atau tahapan-tahapan terlebih dahulu.

''Orang-orang yang punya tanah di kampung atau di desa engga ngerti akun, karena sertifikat elektronik harus pakai akun. Nah ini bisa jadi masalah nanti,'' beber Lalu Suharli.

Lebih lanjut, Lalu Suharli menjelaskan, BPN memang sudah melaksanakan proses tersebut dengan menjadikan tanah milik Pemda Lombok Tengah sebagai percontohan.

Artinya, BPN saat ini sedang melaksanakan konversi data yang kemudian akan dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan pilot projects. Hanya saja, pemda tidak bersedia memberikan semua asetnya untuk dikonversikan.

''Nanti kalau semua sudah siap infrastrukturnya kemudian kesiapan masyarakat nanti mungkin itu bisa dilaksanakan,'' imbuhnya.

Ia berharap, sebelum proses perubahan ini dilakukan, masyarakat sudah betul-betul mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

''Lebih baik persiapkan dulu semuanya sebelum dilaksanakan,'' pungkasnya. (wan)