Komisi II DPRD Lotim bakal panggil Dikbud soal dugaan penyalahgunaan dana BOS

OPSINTB.com - Dugaan penyalahgunaan wewenang soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Terkait prihal itu DPRD Lombok Timur (Lotim) melalui komisi II, berencana memanggil pihak terkait, dalam hal ini Dikbud Lotim.

Ketua Komisi II DPRD Lotim, Waes Al Qarni mengatakan, paling baik dengan memanggil pihak terkait. Dirinya mengaku tak berani menanggapi persoalan tersebut, dirinya menyebut hal itu tak elok.

"Kita undang dia nanti untuk klarifikasi terkait hal ini, apa yang melatarbelakangi sehingga buat kebijakan seperti ini," ucap Politisi Partai Aman Nasional (PAN) ini, Senin (25/7/2022).

Nanti, jelas dia, jika sudah ketemu dan mengklarifikasi baru pihaknya bisa menanggapi. Sebab dengan begitu menurutnya bisa faham alasan-alasan membuat kebijakan seperti itu.

"Minggu depan, karena masih padat kegiatan yang harus selesai dalam waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya saat ditemui media ini, Ketua Panitia Bimtek IKM, Nirwana Puspasari menerangkan, pihaknya bergerak sesuai dengan dokumen yang ia klaim sah, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas (Kadis) Dikbud. Mulai dari undangan pertemuan, mengumpulkan semua sekolah juga diteken olehnya, termasuk MoU.

"Termasuk daftar hadir dan hasil kesepakatan juga sudah ada," kata Nirwana Puspasari yang saat ini juga menjabat Kasi Kurikulum dan Penilaian, Dikbud Lotim.

Untuk menindak lanjuti itu, terangnya, pihaknya Menyusun SK kepanitiaan. Karena berdasarkan informasi dari bagian perencanaan disebutnya setiap kegiatan untuk peningkatan kapasitas Kepsek dan Guru, SK sampai dengan penyusunan RAB juga harus dari dinas.

Bimtek IKM ini menurutnya merupakan contoh ideal, pelaksanaan kapasitas. Jadi dasar itulah pihaknya bergerak. Menyasar sekolah berdasarkan yang tercantum dalam BSKAP.

Meski kata dia, kegiatan itu tak tuntas seratus persen namun dirinya mengklaim sekolah merasakan langsung manfaatnya itu. Bahkan pihaknya melakukan pendampingan, dengan masing-masing Angkatan dibuatkan grup, dan berdiskusi kembali dengan apa yang didapati di Bimtek dengan di sekolah.

Pendampingan itu dilakukan sampai dengan salah satu syarat melaksanakan IKM yakni sekolah login PLM. Hari lebaran kemarin pun kata dia, pihaknya mengundang lebih dari 200 bersama dengan operator yang belum login.

Tak hanya sampai disitu pihkanya juga mengundang BGP untuk mendampingi. Dan hasilnya dari aksestensi badan tersebut tinggal sebelas persen yang belum login.

"Mungkin sekarang lagi sedikit karena login terus berjalan, kurang dari 9 persen yang belum login PLM," terangnya.

Mengenai besaran anggaran yang dikeluarkan disebutnya melalui keputusan bersama. Dengan mengumpulkan semua sekolah yang sesuai SK BSKAP.

Dari hasil kesepakatan bersama dan setelah berkonsultasi dengan Inspektorat, pada angkatan satu itu muncul angka Rp 1.650.000. Namun dari hasil review dana itu berhasil dihemat Rp 1.550.000.

"Rp 100 ribu dikembalikan kembali ke sekolah," terangnya.

Menurutnya, tak salah dipihak ketigakan, terbukti dengan adanya MoU. Kerjasama itu juga disebutnya sesuai, yakni dengan jaminan mutu pendidikan.

Pihaknya tak menggunakan Balai Guru Penggerak (BGP) yang seharusnya memiliki ranah itu, lantaran disebutnya masa transisi. Aturan itu baru keluar saat sudah angkatan 6.

"Lebih dulu pelatihannya, tepat tanggalnya kita tanya ke BGP," ujarnnya. (hkk)