OPSINTB.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya wilayah II turin ke jalan guna menyoroti beberapa persoalan. Mulai dari kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan, rencana kereta gantung ke rinjani, hingga isu tentang Upaya pelegalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Aksi puluhan mahasiswa itu digelar di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Selasa (28/6/2022).
Koordinator Umum Aksi, Zundi Arzaki, menuding pemerintah abai dalam merespon kasus PMK yang dinilainya berdampak pada meruginya para peternak hewan. Lantaran itu ia menuntut pertanggung jawaban atas hal tersebut.
"Banyak sekali sapi- sapi para peternak mati namun pendataan dari pemerintah daerah itu sendiri tidak ada," terang Kordum Aksi, Zundi Arzaki.
Dirinya menilai jika tak dilakukan pendataan pada kasus tersebut, maka disebutnya tak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karenanya mereka memberi atensi kepada Pemerintah Pusat hingga daerah untuk menyediakan vaksin, dan meringankan beban yang menimpa peternak khususnya di Lotim.
Kematian sapi buntut wabah PMK disebutnya semakin bertambah. Ucapan itu ia lontarkan bukan tanpa dasar, tapi dirinya mengaku mengklaim memiliki data update persoalan tersebut. Namun demikian sampai saat ini ia menuding belum ada secara pasti bentuk pertanggung jawaban pemerintah.
"Itu yang kami minta pertanggung jawabannya," ketusnya.
Tak hanya wabah PMK, isu mengenai LGBT pun ikut menjadi sorotan. Kebebasan di Indonesia, kata dia, memiliki batasan yang jelas ialah Ketuhanan yang Maha Esa.
Dari dialektika itu, menurutnya, semua orang sudah barang pasti menolak yang disebutnya ada upaya pelegalan LGBT itu.
Sementara tuntutannya mengenai LBGT ini menurutnya selalu berlindung di bawah HAM, namun yang tidak di ketahui katanya, adalah kebebasan di indonesia ini di batasi oleh ketuhanan yang maha esa dengan ada dialektika yang ada pasti semua orang menolak adanya Upaya Pelegalan LGBT.
Ia menuding di negara ini para pendukung isu tersebut terus mendorong upaya pelegelan prihal itu. Oleh karena itu mereka menolak dengan tegas jika sampai di legalkan.
"Kaum LGBT di Indonesia jangan terus berlindung dibawah HAM," ujarnya.
Isu lain yang disuarakan yakni soal rencana Pemprov NTB tahun ini yang hendak pembangunan kereta gantung ke gunung rinjani. Lantaran planning itu disebutnya masih pro dan kontra di tengah masyarakat.
Dia menyebut, rencana mega proyek itu belum memiliki kajian yang jelas baik menyangkut analisa dampak lingkungan (amdal), hingga yang lainnya.
"Kami meminta Pemprov mengkaji ulang rencana itu, kami khawatir jika itu terjadi bisa merenggut mata pencaharian masyarakat sekitar dan merusak ekologi," ujarnya.
Merespon hal itu Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori, setuju dengan usulan masa aksi yang menolak LGBT. Menurutnya, keberadaan kaum itu di daerah harus diharamkan bila perlu yang mengajak agar bersama membuat Perda Lotim tentang pelarangan prihal itu.
"Jadi saya kira semua kita ini tidak ada yang sepakat LBGT ini, saya yakin ini ide bagus untung kalian suarakan, siapa lagi yang suarakan kalau tidak kalian," ucap Daeng saat menemui masa aksi.
Penolakan itu, kata dia, harus terus digaungkan tak hanya hari ini, tapi di tempat-tempat lain juga harus melakukan hal serupa.
Kendati diakuinya, belum ada aturan tapi tidak apa-apa, daerah dapat membuat aturan sendiri khususnya di Lotim.
"Kita buat aturan sendiri di daerah kita di Lotim ini tentan LBGT ini," ajaknya.
Terkait wabah PMK ia menyebut virus itu hampir sama dengan Covid -19, namun demikian memiliki penganan yang berbeda.
Ia mengaku, pihaknya telah mengudang dinas terkait untuk membahas persoalan itu. Termasuk meminta data jumlah hewan ternak yang terjangkit wabah itu.
"Walaupun kami anggap anggaranya tidak cukup membeli vaksin dan lainya itu juga kami suarakan untuk tetap di tambah," terangnya.
Isu kereta gantung, menurut politisi Partai Golongan Karya ini, masih sekedar wacana saja. Sebab, kata dia, belum ada pembahasan dari Pemda Lotim untuk rencana tersebut.
"Kalau sampai merugikan-merugikan pihak lain ia kira jadi pertimbangan di DPR, percuma dibangun kalau merugikan masyarakat banyak," katanya.
"Sampai saat ini belum ada satu pun dinas maupun Bupati yang membicarakan terkait rencana pembangunan kereta gantung ke DPRD," tukasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami