OPSINTB.com - Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, Muhammad Rusdi menyebut, menurut data Disperkim masih terdapat 24.000 lebih rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 12 kecamatan di Loteng.
Jumlah tersebut, lanjut dia, tersebar hampir di seluruh desa dan 12 kecamatan. Data tersebut sifatnya fleksibel. Artinya, terang dia, jumlah tersebut bisa saja naik atau turun disebabkan berbagai faktor. Misalnya, si pemilik RTLH pada saat pendataan terdaftar memiliki RTLH. Namun, setelahnya mendapat bantuan perbaikan rumah dari anak atau sanak keluarga.
"Karena data RTLH terus berkembang. Datanya fleksibel, dinamis, dan bergerak terus. Artinya datanya bisa naik bisa saja turun," sebut M Rusdi pada opsintb.com, Selasa (31/5/2022).
Rusdi mengatakan, RTLH harus menjadi perhatian pemerintah dan menjadi PR bersama. Baik pemerintah desa (mengandalkan ADD), kabupaten, provinsi, sampai pusat. Jika hanya mengejar target 160 rumah pertahunnya, maka jumlah tersebut di atas diyakini tidak akan pernah tuntas sampai 50 tahun ke depan.
Untuk itu, Rusdi berharap pemerintah dari tingkat paling bawah sampai dengan atas serius dalam menangani RTLH. Sedangkan, untuk tahun ini Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan RTLH ditiadakan karena sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Sekarang kita tidak punya anggaran di daerah untuk RTLH dari DAU. Yang sekarang murni dari DAK, transfer pusat," kata dia.
Progres RTLH di Loteng sendiri akan mulai terlaksana pada Juni tahun ini. Sebanyak 10 desa di Loteng mendapat program RTLH. Secara keseluruhan jumlahnya mencapai 160 unit rumah. Masing-masing penerima program akan ditransfer langsung ke rekening pribadi oleh pemerintah pusat. Per orang akan mendapatkan Rp 35 juta dan penggunaannya akan diawasi langsung oleh Disperkim. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami