Kanwil DJPb NTB : Serapan anggaran Lotim meningkat

Kanwil DJPb NTB : Serapan anggaran Lotim meningkat

OPSINTB.com - Penyerapan anggaran Kabupaten Lombok Timur pada triwulan I tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun lalu.

Pada akhir triwulan I tahun 2020, penyerapan belanja negara hanya sebesar 10,88 persen sementara pada periode yang sama di tahun ini, total penyerapan Belanja Negara mencapai 17,22 persen atau sebesar Rp 164,64 milyar dari angka Rp 955,91 milyar.

Jika dirinci, angka 17,22 persen tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp 70,84 milyar (19,77 persen), sementara Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terserap Rp 93,80 miliar (15,70 persen).

Hal itu terungkap dari pemaparan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB Sudarmanto pada One on One Meeting antara Bupati Lombok Timur dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kamis (15/4/2021).

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy pada sambutannya mengharapkan apa yang diungkap pada kesempatan tersebut dapat memacu jajarannya mengejar ketertinggalan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

"Seluruh pimpinan OPD yang hadir dapat mencermati petunjuk dan saran yang disampaikan untuk progresivitas pembangunan di daerah ini," tegas Bupati.

Pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut, Sudarmanto mengingatkan pentingnya menjaga momentum pencairan dana untuk mendapatkan hasil optimal, terlebih pada masa pandemi di mana belanja pemerintah diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat, "Momentum uang keluar akan berbeda hasilnya ketika waktunya tidak tepat," jelasnya.

Ia juga mengingatkan kepada satu OPD yang belum ada realisasi sama sekali. Kondisi itu disebutnya mengkhawatirkan. Karenanya ia meminta tidak hanya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melainkan juga jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk dapat melihat kendala realisasi tersebut.

Dipaparkan pula sampai berkahirnya triwulan I belum ada realisasi DAK Fisik. Nilai DAK Fisik tersebut mencapai Rp 282,83 milyar. Ia mengingatkan agar dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghindari pengurangan anggaran di masa-masa mendatang. Sementara untuk Dana Desa sebesar Rp 314,80 milyar pada tahap pertama telah diserap oleh 233 Desa.

Pada kesempatan itu disampaikan pula Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMI), serta dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tersedia. Pemda Kabupaten Lombok Timur diminta mendorong penyerapan dana oleh masyarakat melalui berbagai program tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi antar OPD.

One on One Meeting ditutup penandatanganan Fakta Integritas antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kanwil DJPb Provinsi NTB, dan KPPN Selong. (red)