Realisasi PAD Dinas PUPR Lotim paling buncit, ini penjelasan Marhaban

OPSINTB.com - Serapan anggaran Kabupaten Lombok Timur tertinggi ke-4 di antara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Meski demikian, masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang jauh dari target. Posisi paling buncit diduduki Dinas PUPR dan Dinas Pertanian setempat. Berdasarkan data per tanggal 18 Desember, serapan anggaran PUPR baru mencapai 17,58 persen, disusul Dinas pertanian 23,55 persen.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy pada rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020, Senin (21/12/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, H Marhaban mengakui, bahwa serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dinasnya memang masih tergolong sangat rendah dari target yang disematkan oleh Bupati.

Kata Mahraban, PUPR diberi target PAD oleh Bupati sebanyak Rp 600 juta dari sewa alat berat eksapator. Dan realisasi per tanggal 18 Oktober lalu baru mencapai Rp 105.500.000 atau 17,58 persen.

"Sekarang sudah ada peningkatan, tapi tidak seberapa," kata mantan Kepala Dinas DLHK Lombok Timur itu saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Selasa (22/12/2020).

Menurut dia, persentase tersebut masih tergolong wajar. Pasalnya, ia mulai dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR sejak Oktober lalu. "Begitu saya dilantik realisasi PAD baru 13 persen, beberapa bulan bisa naik menjadi 17 persen," imbuhnya.

Jadi, masih kata dia, mengejar target PAD pada dinas yang ia baru pimpin sekitar 2 bulan itu cukup berat. Terlebih, sekarang sudah di penghujung tahun. Marhaban mengibaratkan seperti orang lari estapet. Tidak mungkin mencapai target menjelang finish, karena waktunya terlalau mempet sejak dia dilantik.

Lebih lanjut dia memaparkan, minimnya serapan PAD di dinasnya juga tidak lepas dari ketersediaan dan pemanfaatan alat yang menjadi sumber pendapatan, yakni sewa eksavator. "Target PAD yang Rp 600 juta itu dari sewa alat, sementara kita hanya punya satu unit eksavator," imbuhnya.

Jika dirincikan, lanjutnya, target PAD Rp 600 juta dengan jumlah alat yang sangat terbatas menjadi tantangan berat Dinas PUPR. Terlebih eksavator itu sudah tergolong tidak layak pakai. "Alat yang kita punya tidak relevan dengan target PAD," ungkapnya.

Belum lagi, di masa pandemi ini alat itu jarang disewakan kepada pihak ke tiga, alat libih banyak digunakan secara pribadi oleh dinas setempat, yakni untuk penanggulangan bencana Covid-19. "Tidak mungkin dong kita sewakan sendiri. Belum lagi masyarakat yang meminjam," kata Marhaban. "Alat kita jarang disewa oleh pihak ke tiga, pihak ke tiga semakin profesional, membawa alat sendiri," sambungnya.

"Jadi analisa saya sementara, minimnya PAD kita karena alat berat tidak layak pakai, kemudian yang kedua alat itu sendiri banyak dipakai oleh dinas kami dan dipanjam oleh masyarakat," papar Marhaban.

Sebenarnya, masih kata Marhaban, untuk menuntaskan target PAD, idelanya PUPR harus mempunyai alat berat paling tidak 4 hingga 5 alat. Namun sayang, tahun 2021 dinasnya tidak mendapat tambahan alat dari Pemda. Sehingga ia tidak berani menjamin realisasi target di tahun berikutnya.

"Makanya biar mereka yang melihat kondisi kita, yang penting saya sudah bekerja semaksimal mungkin," pungkas Marhaban. (yan)