DPRD Lotim dorong Pemda segera tuntaskan masalah TKI

DPRD Lotim dorong Pemda segera tuntaskan masalah TKI

OPSINTB.com - Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya di Kabupaten Lombok Timur terus terjadi. Seloah tak berujung. Gaji tidak dibayar, tindakan kekerasan dari majikan, dan pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja. Bahkan tidak jarang majikan lepas tangan saat TKI meninggal dunia di tempat kerja.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Murnan mengatakan, kejadian tersebut menjadi persoalan klasik. Dalam hal ini, ia menilai, peran Pemda dalam mengurus TKI belum maksimal. Buktinya, kejadian seperti disebut di atas masih saja terjadi. Misalnya kasus YA, TKW asal Kecamatan Suralaga yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikannya di Negara Arab Saudi. Dan hingga saat ini, YA belum dipulangkan.

Untuk itu, Murnan dengan tegas mendorong pemerintah agar YA segera dipulangkan. "Bagaimana pun caranya, kami (DPRD, red) mendesak agar YA segera dipulangkan," tegas Murnan, Rabu (11/11/2020).

Dijelaskannya, YA diduga merupakan TKW korban human trafficking. Namun terlepas dari persoalan itu, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara.

Kembali kepada persoalan awal, kasus YA dan beberpa kasus serupa sebelumnya menjadi bukti nyata terhadap masih lemahnya pengawasan pemerintah, terutama terhadap TKI ilegal atau human trafficking. Lebih parah lagi, Pemda Lotim sering kecolongan dalam pengawasan.

Contoh nyata, jelas Murnan, dalam proses pemberkasan, calon TKI asal Lotim justeru banyak yang mengurus dokumen keberangkatan mereka di Sumbawa. "Kejadian itu masih terjadi sangat masif. Ini termasuk human trafficking karena ada pemalsuan dokumen. Pemda dirugikan, sebab jika terjadi persoalan di kemudian hari maka Pemda Lotim lah yang harus bertanggungjawab," jelasnya.

Maka, atas berbagai persoalan tersebut, Murnan menegaskan agar Pemda khususnya Disnakertrans Lotim lebih serius menuntaskan masalah TKI. Termasuk melibatkan pemerintah desa untuk melakukan pendataan terhadap warga setempat yang ke luar negeri, baik yang legal maupun ilegal. "Agar kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya. (yan)