FKSDI Tuntut Keadilan, Wakil Ketua DPRD Lotim : Sekolah Swasta Dianaktirikan - OPSINTB.com | News References -->

Kamis, 26 Desember 2019

FKSDI Tuntut Keadilan, Wakil Ketua DPRD Lotim : Sekolah Swasta Dianaktirikan

FKSDI Tuntut Keadilan, Wakil Ketua DPRD Lotim :  Sekolah Swasta Dianaktirikan

Sekolah swasta dianaktirikan

OPSINTB.com - Forum Kepala Sekolah Dasar Islam (FKSDI) Kecamatan Masbagik, Lombok Timur lakukan hearing ke Kantor DPRD Lombok Timur, Kamis 26/12/2019.

Hering dilakukan untuk menuntut kesejahteraan guru Sekolah Dasar (SD) swasta, dan menyuarakan kondisi sejumlah fisik sekolah yang dianggap belum layak.

FKSDI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Ketua Komisi II, perwakilan Dinas Dispora dan Dinas Dikbud Lombok Timur. Dan, selanjutnya dilakukan mediasi.

Saat mediasi, Ketua FKSDI Masbagik, Andre melontarkan sejumlah permasalahan yang dihadapi. Ia mengatakan, rata-rata kondisi sarana dan prasarana sekolah SD swasta, khususnya di Kecamatan Masbagik tidak layak pakai. Selain itu, kesejahteraan guru-guru juga masih jauh dari kata sejahtera. Banyak guru honor yang belum mendapatkan sertifikasi. "Keluhan banyak kami tampung dari guru-guru honor kami," pungkasnya.

Sebenarnya, kata Andre, persoalan tersebut sering dilaporkan ke dinas terkait tapi tidak pernah ditanggapi sampai sekarang. "Malah tiap bulan kami laporkan tapi tidak pernah ditanggapi," tegasnya.

Sekretaris Dispora Lombok Timur, Huzaipah menanggapi persoalan yang dirundingkan. Terkait guru sertifikasi, kata dia, sebenarnya guru sekolah swasta paling mudah mendapatkan hak sertifikasi. Guru cukup menggunakanan SK ketua yayasan untuk ikut sertifikasi. Tidak perlu menggunakanan SK Bupati layaknya guru honor pada sekolah negeri.

"Kami dari dinas siap menjadi mediator untuk membantu guru sertifikasi. Tapi tetap yang menentukan dari pusat," katanya.

Sementara untuk sarana, jelas Huzaipah, pihak sekolah harus melengkapi sejumlah syarat berdirinya sekolah. Sejak awal berdirinya sekolah harus ada MoU untuk izin terdaftar, lalu dikeluarkan izin operasional. "Ada setandar-setandar yang harus dilengkapi termasuk biaya gaji guru dari yayasan," pungkasnya.

Sebab, standar tersebut nantinya akan menjadi syarat mutlak sekolah untuk mendapat bantuan anggaran pembangunan atau rehab. Termasuk bantuan lainnya.

Namun, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama sejumlah sekolah belum mendapat bantuan dana. "Anggaran kita sangat kecil, semoga tahun 2020 anggaran bisa dinaikkan agar lebih banyak yang bisa kita selesaiakan," pungkasnya.

Kabid Pembinaan SD pada Dinas Dikbud Lotim, Abasti mengatakan, "Kita terus berusaha untuk menangani fasilitas yang diperlukan untuk mengembangkan pendidikan. Tapi yang paling mendesak bagaimana kita memenuhi ruang belajar yang masih banyak kekurangan."

Dengan banyaknya sekolah SD kurang lebih 600 SD, banyak permasalahan yang ditemukan termasik sarana prasarana sekolah yang masih kurang layak.

Namun upaya pemerintah daerah untuk memenuhi fasilitas sekolah adalah tujuan dan harapan utama. Dan, selama tahun 2019, ada 22 sekolah yang sudah diberikan bantuan sarana prasarana sekolah dengan anggaran 4 milyar lebih.

"Tapi karena anggaran yang terbatas menjadi penyebab kenapa Lombok Timur belum mampu dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar daerah," pungkas Abasti.

Sementara itu, Wakil DPRD Lombok Timur, M Badran Achsyid mengatakan, pendidikan adalah persoalan penting bagi bangsa.

Oleh sebab itu, kata Badran dengan suara lantang, sekolah swasta harus disejajarkan dengan sekolah negeri. Tidak ada pandang bulu dalam pembangunan pendidikan.

"Kalau kita fleshback justeru sekokah swasta yang memulai pendidikan. Tapi sekarang ironis sekolah swasta dianaktitikan oleh negara. Fakta berbicara begini," tegasnya.

Sebenarnya, kata dia, anggara rehab Rp 46 milyar pada Dinas Dikbud Lombok Timur sudah lumayan besar untuk meningkatkan grade sarana sekolah SD khususnya. Jika diakumalisakan dalam bentuk ruang kelas belajar, maka kurang lebih 162 ruang kelas bisa direhab dari pembagian anggran yang dimaksud tersebut.

Untuk itu, Badran berharap agar sekolah-sekolah swasta dengan dinas terkait segera menyelesaikan semua kandala yang disampaikan.

"Kami juga dari Komisi II DPRD Lombok Timur akan turun untuk meninjau sarana prasarana sekolah-sekolah yang itu," tegas Baidullah, Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur yang juga selaku moderator mediasi. (yan)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama