Solusi terhadap nasib petani dan pekerja baik jangka pendek maupun jangka panjang menjadi tema diskusi akhir pekan JAMAN pada 24 September 2019 lalu.
Diskusi yang dilaksanakan di Sekertariat JAMAN tepatnya di komplek BTN Grya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Lombok Timur (Lotim) itu dihadiri beberapa perwakilan dari lintas LSM, perwakilan OPD serta wakil ketua DPRD Lotim.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM JAMAN NTB, Andra, dalam sambutannya mengulas kompleksnya persoalan yang dialami para pegiat tembakau Virginia Lombok yang dianggapnya menjadi momok petani setiap tahun. Meski persoalan petani ini menjadi pembahasan semua pihak namun ia menganggap tidak pernah menghasilkan solusi permanen yang mampu melindungi nasib para petani.
Kondisi ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Namun JAMAN berpendapat bahwa pemerintah kurang serius menangani persoalan yang dialami petani.
"Kalau memang pemerintah serius, kenapa persoalan petani tembakau ini terus berulang-ulang. Tapi saat giliran penggunaan dana DBHCT pemerintah paling bersemangat," sindir Andra.
Pandangan itu dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang difokuskan untuk daerah industri rokok.
"PP itu awalnya dibuat untuk daerah yang memperoduksi rokok saja, sedangkan kita hanya petani. Jadi tidak mungkin kita bisa menikmati dana DBHCT tersebut," ujarnya.
Saat Lahirnya PP itu, gejolak dikalangan petani, pekerja, bersama semua pemerhati petani mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan atas dasar desakan para petani. Sehingga saat ini daerah-daerah penghasil tembakau juga dapat menikmati dana DBHCT tersebut.
Konsentarasi terhadap berbagai persoalan masyarakat, menurut Andra, didasari semangat advokasi trilogi kedaulatan sumberdaya, di antaranya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan maritim. Agar terwujud kemandirian nasional.
"Tapi semestinya kedaulatan itu ditambah lagi dengan kedaulatan produksi, biar kita tidak menjadi daerah penyedia bahan baku saja dan penikmat hasil produksi daerah lain," ucapnya.
Berabgai solusi ditawarkan oleh para peserta diskusi dengan tiga kesimpulan sebagai rekomendasi di antaranya :
1. Melakukan sidak bersama antara legislative, eksekutive, dan aktivis pergerakan sebagai solusi jangka pendek untuk memastikan harga sesuai dengan kesepakatan antara korporasi dengan petani tembakau yakni sebesar 46.000/ Kg.
2. Mendorong industri rokok dalam bentuk BUMD, Koperasi swasta, home Industri Cerutu, kretek dll.
3. Mendorong DPRD untuk membuat Perda tentang harga dasar tembakau Virginia Lombok melalui perda inisiasi Dewan.
Rekomendasi itu menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, M Badran Achsyid, harus disertai dengan mempermudah izin produksi rokok sekala home industri untuk daerah Lotim.
Selain itu, lanjut Badran, kepala daerah harus melakukan penyegaran terhadap Perusahaan Daerah (PD) dari pengelola harian sampai ke tingkat pimpinan dan penambahan modal.
Dengan langkah tersebut, menurut kader Partai Gerindra itu, akan mampu menstabilkan harga tembakau petani.
Langkah yang lain, lanjutnya, PD harus mampu membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang konsentrasi di bidang produksi rokok sekala nasional. Serta harus siap menjembatani dan memberdayakan home industri demi kelancaran produksi dan pemasaran.
"Untuk itu PD harus kita segarkan tapi dengan catatan pengelolaan oleh ahli yang profesional. Maka kita siap untuk perjuangkan dalam pembahasan anggaran," jelas Badran. (kim)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami