Jika Gibran mundur, ini mekanisme pergantiannya

 

OPSINTB.com - Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan suket ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakaguming Raka, suhu politik elit semakin panas. Sejumlah kalangan menuntut untuk mundur.

Selain desakan tokoh, setidaknya 50 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sepakat mengajukan Hak Mengajukan Pendapat (HMP) prihal berbagai aspirasi dari rakyat tersebut. 

Terbaru, Gibran, secara pribadi menemui Presiden Prabowo Subianto. Kepastian pertemuan selama 2,5 jam itu di amani lansung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi saat konferensi pers di istana. 

Dalam pertemuan itu Gibran, berencana mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Jika jadi mundur maka secara otomatis jabatan wakil presiden kosong. 

Untuk mengisi kekosongan itu, telah diatur di UUD 1945 pasal 8 ayat 2. Selanjutnya presiden mengusulkan dua nama kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk selanjutnya dilakukan sidang. 

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," bunyi pasal 8 ayat 2 UUD 1945.

Setelah itu, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan itu terjadi. (red)

Diare akut masih jadi ancaman pada anak

 

OPSINTB.com - Infeksi Rotavirus Acute Gastroenteritis (RVGE) atau diare akut masih menjadi salah satu ancaman utama bagi keselamatan dan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun (balita). Di Lombok Timur, kondisi ini diperparah lantaran bertaut langsung dengan tingginya risiko stunting serta kondisi sosio ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan data demografi dari studi riset aktif di Lombok Timur, anak laki-laki mendominasi kelompok kasus rawat inap sebesar 127 anak atau sekitar 59 persen, dibandingkan dengan perempuan yang hanya berjumlah 88 anak atau sekitar 41 persen. Rata-rata rentang usia paling rengan berada pada kelompok bayi 6 hingga 11 bulan sebanyak 44 persen, disusul usia 12 sampai 23 bulan sejumlah 26 persen. 

Secara nasional, infeksi Rotavirus positif ditemukan pada 60 persen anak rawat inap karena diare, di mana 72 diantaranya berusia 6 sampai 23 bulan dengan gejala muntah hebat dan dehidrasi berat. 

Di Lombok Timur sendiri data mencatatkan tingkat positif Rotavirus sebesar 18 persen dengan dominasi genotip varian Gravida 9 Para 8 (G9P8) angkanya mencapai 58,11 persen. 

Menanggapi tantangan kesehatan tersebut, Pemerintah  Lombok Timur  menyambut hangat kunjungan dan audiensi Tim Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama CDC Foundation. 

Wakil Bupati  Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menerima kunjungan tersebut guna membahas diseminasi hasil studi surveilans RVGE dan efektivitas vaksinasi Rotavirus.

Dalam kesempatan tersebut, wakil bupati menegaskan komitmen penuh Pemkab Lotim dalam riset ini. Hal itu mengingat Gumi Patuh Karya merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan rata-rata kelahiran balita hampir 115 ribu setiap tahunnya serta memiliki sekitar 56 ribu balita yang berisiko stunting. 

"Komitmen tersebut dibuktikan dengan kesiapan Lombok Timur yang didukung oleh jaringan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kuat di lapangan, mulai dari keberadaan 36 Puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)," kata H Edwin, saat menerima kunjungan dan audiensi Tim Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama CDC Foundation,  di ruang rapat Bappeda pada Selasa (10/11). 

Kekuatan fasilitas layanan dasar tersebut makin diperkokoh oleh kiprah 10 ribu Kader Posyandu yang tersebar di seluruh pelosok wilayah, yang bekerja bersisian dengan 3.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di bawah naungan DP3AKB. Pergerakan jaringan kesehatan ini pun kian optimal berkat adanya dukungan penuh dari para Pendamping Desa serta Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Ini pentingnya keakuratan data dari seluruh jajaran di lapangan agar kerja sama riset berbasis data  ini  memberikan dampak dan manfaat nyata langsung bagi peningkatan kesehatan masyarakat Lombok Timur," ujarnya. 

Sementara itu Ketua Tim Universitas Gadjah Mada,  Jarir At Thobari mengungkapkan, kunjungan ini telah lama direncanakan dan menjadi momentum berharga untuk mempererat kolaborasi riset aksi di bidang infeksi dan kesehatan anak.

Riset mengenai penyakit diare (Rotavirus Acute Gastroenteritis) pada anak balita ini telah memasuki tahun ke-4 pelaksanaan. Melihat besarnya urgensi dan dampak penelitian ini, pihak peneliti berkomitmen untuk melanjutkan studi pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian sinergi ini diharapkan terus terjalin erat agar riset ini dapat langsung terkonversi menjadi aksi nyata dan kebijakan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat Lombok Timur.

​"Kami sangat berterima kasih atas waktu, kesempatan, serta penerimaan yang luar biasa dari Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Lombok Timur. Ini adalah kunjungan pertama kami ke Lombok Timur, daerah yang sudah lama ingin kami kunjungi secara langsung," ujarnyanya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Peneliti, Rony Trilaksono menjelaskan bahwa riset surveilans ini dilaksanakan secara ketat di 16 rumah sakit terpilih yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di NTB sasarannya adalah kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan kabupaten Lombok Timur.

Pada periode tahun pertama yang dimulai sejak Agustus 2023 hingga saat ini, rekrutmen partisipan surveilans secara nasional telah mencatatkan kemajuan signifikan dengan menjangkau lebih dari 300 partisipan.

Berdasarkan data Indonesian RV Surveillance Network (IRSN), infeksi Rotavirus terdeteksi pada 60 persen pasien anak rawat inap dan 41 persen pasien anak rawat jalan dengan keluhan diare. 

"Sebanyak 72 persen dari kasus tersebut terjadi pada anak berusia 6 sampai 23 bulan yang sering kali mengalami muntah hebat serta dehidrasi parah yang menjadi pemicu utama kematian akibat Rotavirus," paparnya. (red)

Kelebihan pembayaran honor jadi temuan, Sekda Lotim siap bertanggung jawab

 

OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah desa maupun organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan hal yang wajar dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

“Sebagai penyelenggara negara, semua itu diawali dengan proses perencanaan. Setelah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, kemudian diawasi dan diperiksa serta dipertanggungjawabkan. Jadi, itu hal biasa karena memang sudah termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2019,” ucapnya senin (9/11/2026).

Kak Ofik mengatakan, pemeriksaan tersebut juga harus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa bertanggung jawab dalam menggunakan uang negara.

Terkait hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 yang telah diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ia mengakui terdapat sejumlah temuan, termasuk kelebihan pembayaran honorarium yang harus diselesaikan.

Bahkan, dirinya juga menjadi salah satu pihak yang memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

“Saya juga ada kelebihan pembayaran honorarium dan tentu berkewajiban untuk menyelesaikannya. Tadi saya juga sudah menjalani proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pihak yang memiliki kewajiban pengembalian diberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila dalam tenggat tersebut belum dapat diselesaikan, masih tersedia mekanisme melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Meski demikian, Kak Ofik optimistis seluruh kewajiban pengembalian dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2026.

Berdasarkan data yang dimiliki, total kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta disebut telah dibayarkan.

“Totalnya sekitar Rp1,6 miliar. Saya optimistis semuanya bisa diselesaikan sebelum akhir 2026,” pungkasnya. (zaa)

Makin canggih, RSUD Praya mulai layanan jantung non bedah

 

OPSINTB.com - Pelayanan kesehatan jantung di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memasuki babak baru. RSUD Praya baru saja mengoperasikan fasilitas Cathlab (Catheterization Laboratory) dan melaksanakan layanan Intervensi Nonbedah Kardiovaskular perdana.

Pelaksanaan perdana ini didampingi langsung oleh tim dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) Jakarta, rumah sakit pusat jantung nasional.

Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengapresiasi RSJPDHK karena telah andil dalam menghadirkan layanan intervensi jantung non bedah di RSUD Praya.

Ia menilai, layanan tersebut menjadi kebutuhan penting, mengingat kasus penyakit jantung di Loteng cukup tinggi, yakni 1.400 kasus per tahun.

''Alhamdulillah, tahun ini kita telah memiliki instalasi dan mulai melakukan penanganan penyakit jantung meskipun masih layanan non bedah. Masyarakat yang butuh pelayanan bisa segera dilayani dan tidak harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit provinsi ataupun rumah sakit lain,'' ujar Pathul Bahri baru-baru ini.

Oleh sebab itu, jajaran direksi dan tenaga kesehatan harus bekerja keras dan bersinergi dengan stakeholder agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas.

Sementara, Manajer Instalasi Kerjasama Global dan Jejaring RSJPDHK, Nur Hasanah mengapresiasi Pemkab Loteng, khususnya RSUD Praya karena telah komitmen memperkuat pelayanan kardiovaskular.

Kata dia, pendampingan oleh pihaknya adalah komitmen sebagai rumah sakit pengampu nasional dalam membangun jejaring pelayanan jantung yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

''Harapan kami Loteng tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kardiovaskular. Dibutuhkan dukungan berkelanjutan, seperti SDM, sarpras, tata kelola, hingga pembiayaan, dan rujukan semakin mudah,'' ujar Nur.

Layanan ini menjadi langkah penting RSUD Praya menuju pelayanan jantung yang lengkap, dan mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat, khususnya Loteng.

''Proctorship perdana ini, delapan pasien dijadwalkan mendapatkan intervensi non bedah kardiovaskular,'' demikian Nur Hasanah. (iwn)

Kerja Pemkab Lotim bukan untuk pencitraan

 

OPSINTB.com - Baznas Lombok Timur, menyalurkan insentif kepada para tenaga pendidik, khususnya guru swasta. Hal ini merupakan wujud nyata perhatian Pemkab Lotim untuk dunia pendidikan. 

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, menegaskan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

"Meski mengakui tidak seberapa, menurut Bupati bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran dan kepedulian nyata pemerintah kepada para guru yang memegang tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak bangsa," kata H Iron, dalam acara pendistribusian insentif guru honorer yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani), rehab Rumah Layak Huni (Rehani), dan Gerobak Z-Kup dari Baznas Lombok Timur, Senin (9/11/2026). 

Dalam kesempatan itu dirinya menyinggung soal informasi peluang perubahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Ia menyebutkan bahwa regulasi ke depan diharapkan dapat memberikan angin segar, termasuk peluang bagi PPPK untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah serta kesempatan bagi generasi muda untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seiring banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Bupati menegaskan bahwa orientasi kerja pemerintah saat ini adalah kerja nyata untuk membangun daerah dan membantu masyarakat, bukan sekadar pencitraan.

Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga terus menggenjot penanganan masalah sosial, khususnya program perumahan rakyat. Melalui koordinasi yang intensif hingga ke tingkat pusat, Pemda Lombok Timur berhasil mendapatkan alokasi ribuan bantuan rumah layak huni dari berbagai sumber, termasuk dari kementerian maupun Baznas. 

"Program perbaikan rumah ini direalisasikan melalui program Mahyani dan Rehani," ucapnya. 

Sementara itu Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli menyampaikan, di bidang pendidikan, Baznas menyalurkan insentif kepada 416 orang guru honorer tingkat SMP negeri se-Kabupaten Lombok Timur dengan total anggaran mencapai Rp 124,8 juta. 

Masing-masing satuan pendidikan diwakili oleh lima orang guru yang telah melalui proses verifikasi ketat di lapangan oleh petugas. Penyaluran ini merupakan kelanjutan dari program kerja sama sebelumnya bersama Kementerian Agama untuk tingkat TK/PAUD, SD hingga SMP.

Selain insentif pendidikan, Baznas Lombok Timur juga memperluas jangkauan bantuannya melalui dua program utama di bidang sosial, yakni Program Mahyani dengan anggaran Rp 900 juta dan Rehani dengan anggaran Rp 840 juta. 

Sementara itu, dalam rangka pendayagunaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, Baznas meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi. Melalui program tersebut, Baznas memberikan bantuan berupa gerobak jualan yang dilengkapi dengan modal usaha sebesar Rp 1 juta per penerima. 

"Rehani menyasar 42 rumah penerima manfaat untuk direnovasi agar memenuhi standar kelayakan huni," paparnya. (red)

Bangkit sebut komitmen Bupati Iron mempertahankan honorer berbuah manis

 

OPSINTB.com - Wakil Ketua Umum  barisan pejuang kesejahteraan di instansi leaehatan (BANGKIT), Lalu Satria Wijaya, apresiasi langkah Bupati Lombok Timur, yang berkomitmen berpihak mempertahankan para honorer. Dampak positif dari kebijakan itu belakangan sudah terlihat. 

Pasalnya, Lombok Timur satu-satunya kabupaten di NTB yang tak merumahkan honorer waktu itu. Bupati, kata dia, dinilai berhasil memperjuangkan seluruh pegawai honorer daerah untuk diakomodasi dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

"Kami dari Bangkit mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak peresiden dan  Bupati Lombok Timur. Kebijakan beliau sangat manusiawi dan pro tenaga honor," ujar Satria Wijaya kepada opsintbcom, Senin (9/11/2026).

Lantaran keberanian bupati itu, saat ini  para PPPK Paruh Waktu di Lotim mendapati angin segar. Saat ini telah diperoleh kepastian dan kejelasan dari pemerintah pusat bahwa para pegawai honorer yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu tersebut akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

Hal ini disebutnya adalah buah dari kerja keras dan pengawalan Pemkab Lombok Timur yang tak kenal lelah. Ia berharap kepastian status ini dapat semakin meningkatkan semangat kerja, loyalitas, serta kualitas pelayanan publik para pegawai kepada masyarakat Pemkab Lotim. 

"Alhamdulillah, sekarang kita sudah mendapatkan kejelasan dan kepastian resmi dari pusat," tambah Satria. (kin)

Arab Saudi dan Malaysia masih tutup bagi pekerja migran, Disnakertrans Lombok Timur imbau CPMI waspadai jalur ilegal

 

OPSINTB.com - Sejumlah negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti Arab Saudi dan Malaysia Barat, hingga saat ini masih membatasi atau menutup akses penempatan tenaga kerja migran dari Indonesia. Kondisi tersebut membuat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) diminta lebih berhati-hati dan tidak tergiur tawaran keberangkatan melalui jalur nonprosedural.

Staf Pelaksana Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P2K2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, Fajar Arbain, menjelaskan bahwa penempatan pekerja migran ke Arab Saudi, khususnya untuk sektor informal, masih dihentikan melalui kebijakan moratorium.

Menurutnya, moratorium yang diberlakukan sejak 2014 dan kembali menjadi perhatian pemerintah pada 2021 tersebut berdampak pada penghentian penempatan pekerja migran untuk sektor informal, seperti asisten rumah tangga (ART).

Meski demikian, peluang bekerja di Arab Saudi masih terbuka untuk sektor formal tertentu, seperti barista dan cleaning service, dengan ketentuan calon pekerja harus memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan.

"Kalau sektor informal seperti ART sudah dihentikan. Namun, untuk sektor formal masih ada kemungkinan, seperti barista dan cleaning service. Tentunya calon pekerja harus memiliki keterampilan dan mengikuti pelatihan," jelas Fajar. Jumat (6/11/2026).

Ia mengingatkan, keberangkatan ke Arab Saudi melalui jalur yang tidak sesuai prosedur berisiko menimbulkan persoalan serius bagi calon pekerja migran.

Fajar mengungkapkan, pihaknya masih menemukan kasus perempuan yang tergiur tawaran bekerja ke Arab Saudi melalui sponsor tidak bertanggung jawab. Para calon pekerja biasanya dijanjikan keberangkatan dengan terlebih dahulu diberikan uang saku sekitar Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Namun, setelah diberangkatkan dan ditempatkan di penampungan, mereka justru menghadapi ketidakpastian. Bahkan, ada yang harus tinggal di penampungan selama kurang lebih tiga bulan dengan alasan mengikuti pembelajaran dan pelatihan keterampilan.

"Ketika mereka langsung berangkat melalui kantor pusat atau sponsor, keberadaan calon pekerja migran menjadi sulit kami deteksi. Biasanya kami baru mengetahui setelah ada keluarga yang melapor ke satgas Disnakertrans terkait keberadaan anggota keluarganya," ungkapnya.

Sementara itu, untuk negara Malaysia, Fajar menyebutkan bahwa penempatan ke wilayah Malaysia Barat masih ditutup. Penutupan tersebut berkaitan dengan proses penertiban pekerja asing di negara tersebut.

Meski demikian, peluang penempatan ke Malaysia Timur masih tersedia. Pihaknya juga menerima informasi mengenai rencana pelaksanaan wawancara atau temu duga bagi calon pekerja migran yang memiliki peluang kerja melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Malaysia Barat masih tutup, sedangkan Malaysia Timur masih terbuka. Kami mendapat informasi kemungkinan akan ada temu duga bagi calon pekerja yang memiliki peluang kerja ke Malaysia," katanya.

Ia menambahkan, calon pekerja migran yang telah mendaftar melalui Disnakertrans harus mengikuti tahapan seleksi dan pembekalan sebelum diberangkatkan. Dalam proses tersebut, CPMI diberikan edukasi mengenai perjanjian penempatan, hak dan kewajiban pekerja, serta kondisi pekerjaan di negara tujuan.

Salah satu hal yang ditekankan adalah pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Fajar menyebutkan, upah minimum di Malaysia saat ini berada di kisaran RM1.700 per bulan. Karena itu, calon pekerja diingatkan agar mampu mengatur pendapatan, baik untuk kebutuhan pribadi, tabungan maupun kiriman kepada keluarga di kampung halaman.

Selain itu, pihaknya mengimbau para pekerja migran agar fokus bekerja dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan kondisi keuangan, seperti judi online dan permainan slot.

"Jangan sampai ketika pulang ke Indonesia justru tidak membawa hasil karena uang yang diperoleh selama bekerja habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kami berharap mereka benar-benar fokus bekerja dan menabung," tegasnya.

Fajar juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan selama bekerja di luar negeri, termasuk mematuhi ketentuan kehadiran atau absensi yang diberlakukan perusahaan.

Menurutnya, catatan kehadiran dapat menjadi salah satu dokumen pendukung apabila pekerja mengalami persoalan terkait pembayaran gaji. Jika terdapat kekurangan pembayaran upah, pekerja dapat menggunakan bukti kehadiran sebagai bahan pendukung untuk mengajukan klaim sesuai ketentuan yang berlaku di negara penempatan.

"Saya mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar selalu mengikuti prosedur resmi melalui jalur yang telah ditetapkan pemerintah," tuturnya

Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap janji sponsor yang menawarkan keberangkatan cepat tanpa kejelasan dokumen dan legalitas penempatan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penempatan ilegal sekaligus melindungi calon pekerja migran dari risiko penipuan, eksploitasi, maupun persoalan hukum di negara tujuan. (kin)