Poin-poin penting tanggapan Bupati Pathul di paripurna DPRD

Poin-poin penting tanggapan Bupati Pathul di paripurna DPRD

OPSINTB.com - Bupati Lombok Tengah (Loteng) H Lalu Pathul Bahri hadir dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu malam (21/10/2026). Kehadiran Pathul guna menjawab sederet catatan fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Anggaran 2027.

Adapun Pathul menyampaikan APBD 2027 sejumlah Rp 2,53 triliun akan diperuntukkan bagi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. ''Tidak hanya dihabiskan untuk operasional birokrasi saja,'' kata Pathul Bahri.

Ia juga menegaskan akan fokus pada pertanian dan nelayan, dengan mempersiapkan sarana produksi, mesin pertanian, dan akses teknologi agar biaya produksi lebih efisien dan hasil panen meningkat.

''Untuk nelayan fokus kita adalah perbaikan jaring ikan, perahu, peningkatan kapasitas nelayan, dan pendampingan kampung nelayan,'' tambahnya.

Selanjutnya Pemda melalui Dinas Koperasi akan membina KDMP, memfasilitasi NIB UMKM, peningkatan SDM, dan bantuan alat produksi serta sertifikasi produk.

Bupati Pathul juga menjawab Fraksi PPP dan NasDem soal perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan transportasi. Menurut dia, Pemda telah menganggarkan 50,8 miliar dari APBD murni untuk perbaikan sejumlah ruas jalan.

''Dalam beberapa hari sudah keluar hasil tender. 15 ruas fokus kita tahun ini, termasuk yang di perbatasan dengan kabupaten lain,'' ujarnya.

Selain itu, menanggapi sorotan Fraksi Demokrat dan PAN soal belanja pegawai, ia mengakui hal ini adalah kondisi secara nasional. ''Belanja operasi besar karena gaji untuk ASN, iuran BPJS kesehatan untuk UHC, BOS, dan operasional RSUD dan puskesmas,'' terang dia.

Oleh sebab itu, ia melanjutkan, pentingnya efesiensi belanja daerah dan optimalisasi PAD di tengah dinamika pemotongan anggaran dari pusat, harus memprioritaskan program yang mendesak dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, pada Senin (19/10), sebanyak 7 fraksi menyampaikan pandangannya terhadap nota keuangan APBD 2027. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi anggaran sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (wan)