Program Desa Berdaya bangkitkan NTB, target nol miskin ekstrem 2029

 

OPSINTB.com - Program Desa Berdaya menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB, untuk menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.

Melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menargetkan dalam waktu dua tahun pertama 2026 sampai 2027, 40 desa dapat keluar dari kategori miskin ekstrem.

"Tapi terus nanti setiap tahun itu kita akan tambah desanya sehingga pada tahun 2028 sudah habis kita interfensi keluaga miskin ektrim ini, sehingga tahun 2028 sudah semuanya kita intervensi di 106 desa tersebut," ucap Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi kepada opsintb.com pada Selasa (4/11/2025).

Kata Hamdi, pada tahun 2029 mendatang diharapakan tidak ada lagi desa miskin ekstrem di NTB.

"Gol Desa Berdaya ini pengentasan miskin ekstrem, di tahun 2029 ini kita targetkan sudah tidak ada lagi masyarakat miskin eksterm," terangnya. 

Lalu Hamdi menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui dua skema utama, yaitu Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Dua rencana itu bakal digelar tahun 2026. 

Desa Berdaya Tematik akan difokuskan pada desa dengan sasaran sebanyak 1.166 desa. Sementara Desa Berdaya Transformatif difokuskan untuk desa miskin ekstrem. Dari total 106 desa miskin ekstrem di NTB, pada tahun 2026 akan dilakukan intervensi di 40 desa dengan sasaran sekitar 7.250 kepala keluarga (KK). (zaa)

Tahun 2026 program Desa Berdaya mulai dilaksanakan

 

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), menargetkan program Desa Berdaya berjalan tahun 2026 mendatang. Agenda ini merupakan sebuah inisiatif besar untuk memperkuat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui dua skema utama, yaitu Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Dua rencana itu bakal digelar tahun 2026.

Dia menjelaskan, untuk skema Desa Berdaya Tematik akan difokuskan pada desa dengan sasaran sebanyak 1.166 desa. Implementasinya akan dilakukan melalui berbagai program.

"Program ini dilaksanakan Dinas maupun pemerintah desa," kata Lalu Hamdi kepada opsintb.com usai menghadiri pembukaan Diklat Pendamping KDKMP pada Selasa (4/11/2025), di Golden Palace Hotel Mataram.

Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 300 sampai Rp 500 juta per desa. Nantinya akan disalurkan secara bertahap dan tidak diberikan dalam bentuk tunai melainkan program yang sudah disesuaikan sesuai kebutuhan spesifik desa.

"Seperti desa pesisir akan difokuskan pada fasilitas penunjang perikanan sedangkan desa lingkar hutan diarahkan pada penguatan ekonomi hijau. Jadi dana ini benar-benar berbasis profil dan potensi lokal desa," pungkasnya. 

Sementara Desa Berdaya Transformatif difokuskan untuk desa miskin ekstrem. Dari total 106 desa miskin ekstrem di NTB, pada tahun 2026 akan dilakukan intervensi di 40 desa dengan sasaran sekitar 7.250 kepala keluarga (KK).

"Banyak desa miskin ektrim kita 106 desa, dan tahun 2025 akan intervensi 40 desa dulu dengan 7.250  KK itu yang kita lakukan intervensi pemberdayaan," ucap Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Lalu Hamdi, kepada opsintb.com, Selasa (4/11/2025).

Program ini kata Hamdi, akan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Serta bisa membimbing masyarakat untuk mendapatakan mata pencaharian yang tetap sehingga menjadi produktif dan mandiri.

Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga akan melakukan intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan kesejahteraan dasar masyarakat tetap terjamin selama proses pemberdayaan berlangsung.

"Jadi ada Perlinsosnya dan ada pemberdayaannya sehingga dengan dua pendekatan ini kita fasilitasi perlinsosnya kemudian kita lakukan pemberdayaan jadi akan keluar dari kemiskinan ekstrim," ucapnya.

Sebanyak 7.250 Kepala Keluarga (KK) di 40 desa miskin ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bakal menerima stimulan pemberdayaan sebesar Rp 7 juta per KK.

Bantuan itu merupakan bagian dari Program Desa Berdaya Transformatif, yaitu salah satu program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.

“Khusus untuk Desa Berdaya Transformatif, akan ada stimulan sekitar Rp7 juta per KK untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (zaa)

Warnapas Akademi, revolusi pembinaan humanis Kanwil Ditjenpas NTB

 

Foto: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB meluncurkan program inovatif bertajuk “Warnapas Akademi”.

OPSINTB.com - Dalam upaya memperkuat sistem pembinaan dan pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB meluncurkan program inovatif bertajuk “Warnapas Akademi”, sebuah sistem tata kelola pembinaan baru yang mengintegrasikan dunia pendidikan dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Peluncuran program tersebut berlangsung meriah di sela kegiatan Car Free Day (CFD) di Teras Udayana, Mataram, Minggu (02/11/2025), dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat pemasyarakatan, serta perwakilan perguruan tinggi di NTB.

Sistem Pembinaan Baru Berbasis Akademik

“Warnapas Akademi” merupakan gagasan revolusioner dari Kanwil Ditjenpas NTB yang bertujuan membangun ekosistem pembinaan warga binaan berbasis pendidikan dan keterampilan. Melalui sistem ini, pembinaan di lapas tidak hanya berfokus pada kedisiplinan dan moral, tetapi juga mengedepankan peningkatan kapasitas intelektual serta pengembangan potensi kerja bagi warga binaan.

Dalam peluncuran tersebut, Kanwil Ditjenpas NTB menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan delapan perguruan tinggi di NTB, yang akan menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program ini.

Perguruan tinggi tersebut meliputi:

1. Universitas Mataram (Unram)

2. Universitas Bumigora

3. Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)

4. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

5. Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mataram

6. Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor

7. Universitas Al-Azhar (Unizar) Mataram

8. Universitas Gunung Rinjani

Pembinaan yang Produktif dan Humanis

Kepala Kanwil Ditjenpas NTB, Anak Agung Gde Kriini sekaligus peserta PKN 1 Lembaga Administrasi Negara RI menjelaskan, peluncuran Warnapas Akademi merupakan salah satu bentuk transformasi besar dalam dunia pemasyarakatan, yang tidak lagi hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pendidikan, kemandirian, dan reintegrasi sosial.

“Warnapas Akademi adalah sistem pembinaan baru yang menghubungkan dunia pendidikan dengan lembaga pemasyarakatan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa warga binaan bisa dibina untuk menjadi pribadi yang produktif dan berdaya guna,” ujar Agung Krisna.

Ia menambahkan, kegiatan peluncuran di CFD ini sekaligus menjadi ruang publik untuk menunjukkan hasil karya warga binaan kepada masyarakat, sebagai bukti nyata bahwa pembinaan di lapas telah menghasilkan produk-produk kreatif dan bernilai ekonomi.

“Kami ingin masyarakat melihat langsung hasil pembinaan kami. Dengan cara ini, warga binaan bisa lebih diterima setelah kembali ke masyarakat,” lanjutnya.

Kolaborasi dengan Dunia Akademik

Menurut Agung Krisna, Warnapas Akademi akan menjadi wadah kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam memberikan pembinaan kepribadian, pendidikan formal maupun nonformal, serta pelatihan keterampilan.

“Kita ingin warga binaan memiliki kemampuan yang memadai, baik untuk bekerja di perusahaan maupun untuk membuka usaha sendiri. Dengan demikian, mereka bisa mandiri setelah keluar dari lapas,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan pilot project untuk sistem pembinaan nasional. Jika hasilnya efektif dan berdampak positif, maka model serupa akan diadopsi oleh Kanwil Ditjenpas di seluruh Indonesia.

 “Warnapas Akademi adalah langkah awal menuju sistem pembinaan yang lebih modern dan terukur. Jika berhasil, kami siap merekomendasikan agar program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Dukungan dari Perguruan Tinggi

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Mataram, Bambang Hari Kusomo, yang turut hadir dalam peluncuran, menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari pendidikan inklusif.

“Ini langkah positif untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga binaan. Unram mendukung penuh program ini agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri dan kemampuan yang lebih baik,” ujarnya.

Harapan untuk Masa Depan Pemasyarakatan NTB

Peluncuran Warnapas Akademi menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi pemasyarakatan di NTB. Program ini diharapkan mampu memperluas peluang pendidikan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan mengubah paradigma masyarakat terhadap warga binaan - dari stigma negatif menjadi simbol harapan dan perubahan.

Dengan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, dunia pendidikan, dan masyarakat, NTB kini menapaki langkah baru menuju sistem pemasyarakatan yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemberdayaan manusia.

“Kita ingin warga binaan tidak hanya bebas secara fisik, tapi juga merdeka dalam pikiran dan memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya,” pungkas Anak Agung Gde Krisna dengan optimis. (red)

Pusat bom anggaran Rp312 Miliar untuk pembangunan jalan di NTB, Gubernur Iqbal: 2 tahun selesai!

 

Foto: Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat mengecek ruas jalan Simpang Tano di Pulau Sumbawa belum lama ini. 

OPSINTB.com - Upaya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mendapat sokongan pusat untuk pembangunan jalan di Pulau Sumbawa membuahkan hasil. Tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa akan mendapat dukungan dari pusat. 

"Tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa dipastikan terakomodir lewat IJD (Inpres Jalan Daerah)," kata Gubernur Iqbal, Jumat (31/10) melalui pesan singkatnya. 

Dijelaskan, tiga ruas jalan yang diakomodir dalam program IJD ini adalah ruas Batudulang-Tepal, senilai Rp78 miliar, ruas Tepal-Batu Rotok, senilai Rp205 miliar, serta ruas Lenangguar-Teladan, senilai Rp29 miliar. Pembangunannya dipastikan dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC). 

“Selama puluhan tahun tiga ruas jalan ini kondisinya memprihatinkan. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun,” ucapnya.

Dengan terbangunnya tiga ruas jalan ini, sambung Iqbal, jalur antar kecamatan di Sumbawa dapat terhubung dengan baik. Diakuinya, persetujuan Menteri PU untuk masuk IJD tak mudah. Butuh proses panjang dan berliku. Ia bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa berjuang agar pembangunannya masuk skema Multi Years hingga dini hari. 

“Ya, akhirnya pembangunan ketiga ruas ini disetujui," tambahnya. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini melanjutkan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pembangunan menggunakan dua opsi pendanaan. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman luar negeri, tergantung skema finalisasi proyek.

Sistem ini dipilih untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan kontinyuitas pengerjaan lintas tahun anggaran. 

"Nanti ruas jalan lain akan kembali diajukan, tentu bisa dengan skema yang berbeda," tutupnya. (red)

10 calon pimpinan Bank NTB Syariah lolos uji kelayakan

 

OPSINTB.com - Sebanyak 10 nama calon Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah, telah dinyatakan lolos pada tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi sebelum mereka resmi ditetapkan dan mulai menjalankan tugasnya.

‎

‎Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengungkapkan bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, 10 orang dinyatakan lolos, sedangkan tiga calon lainnya gagal memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. Ketiganya merupakan calon untuk posisi direksi.

‎

‎"Tiga orang dinyatakan tidak lolos. Ketiganya adalah calon direksi yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sementara 10 orang lainnya dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk menjabat," kata Rudi saat dikonfirmasi, pada Senin (27/10/2025).

‎

‎Rudi menjelaskan, hasil tersebut telah resmi disampaikan oleh OJK kepada pihak Bank NTB Syariah untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi sebelum para calon pengurus resmi ditetapkan dan mulai menjalankan tugasnya.

‎

‎"Nama-nama yang lolos ini sudah kami serahkan kepada pihak bank untuk proses pengangkatan melalui RUPS. Ini untuk calon pengurus yang belum ditetapkan dalam RUPS sebelumnya," ujarnya. 

‎

‎Bagi calon yang telah diangkat lebih dulu melalui RUPS, hasil kelulusan dari OJK otomatis membuat mereka langsung aktif menjabat tanpa perlu menunggu keputusan lanjutan. Rudi mencontohkan, salah satunya adalah Nazaruddin, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank NTB Syariah.

‎

‎"Contohnya seperti Pak Nazaruddin, karena sudah diangkat melalui RUPS sebelumnya, maka setelah dinyatakan lolos oleh OJK, bisa langsung aktif bekerja dan menjalankan fungsi kepemimpinannya," pungkasnya. 

‎Diketahui, jajaran Direksi Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test oleh OJK adalah Nazaruddin sebagai Direktur Utama, kemudian Adhi Susantio, Agus Suhendro, Ajar Susanto Broto, dan Ferry Ardiansyah. 

‎

‎Sementara jajaran Komisaris Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test OJK adalah Putu Rahwidhiyasa, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, M. Taufiq Gozi, dan Agus Priyanto. (red)

Desa Berdaya, terobosan Gubernur Iqbal bereskan miskin ekstrem di NTB

 

Foto: Gubernur Lalu Muhamad Iqbal turun ke desa-desa miskin untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat. Pemprov NTB meluncurkan program Desa Berdaya untuk mengatasi kemiskinan.

‎OPSINTB.com - Kemiskinan ekstrem di NTB masih ada 2,04 persen, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mematok target jumlah ini hilang pada 2029 mendatang. Tahun ini 40 desa akan menjadi sasaran Program Desa Berdaya Tranformatif dan Tematik. 

"Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkatnya, Jumat (24/10/2025). 

Iqbal menjelaskan, akar dari segala macam persoalan sosial adalah kemiskinan. Itu yang menjadi landasan Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan ‎program Desa Berdaya.

"Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026," bebernya. 

‎

Lebih lanjut, dua skema tersebut terdiri atas Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Skema tematik, sasarannya seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB. 

"Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa," ucapnya. 

‎

‎Untuk skema kedua, Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menerangkan, yakni Desa Berdaya Transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem. Desa Berdaya Transformatif ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1. 

"Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa," jelasnya.

‎

Ayah dua putri ini menambahkan, verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.

‎

‎"Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem," urainya. 

‎

‎Untuk pelaksanaannya, Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.

"Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik," katanya.

‎

‎Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.

‎

‎"Untuk Desa Berdaya Transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan," ungkapnya.

‎

‎Ia menegaskan, pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.

‎

Apa tidak tumpang tindih dengan dana desa? Iqbal memastikan program Desa Berdaya justru akan dikolaborasikan dengan program yang sudah ada di desa, bukan menggantikannya.

‎

‎"Termasuk dana desa juga nanti akan dikolaborasikan dengan Desa Berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak," pungkasnya.

Untuk diketahui, Desa Berdaya menjadi program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. 

Desa Berdaya Transformatif berupaya mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk lebih berdaya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.  Program ini menyasar 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa. 

Sementara untuk Desa Berdaya Tematik menjangkau 336 Desa Miskin Absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya. Fokusnya adalah pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama: 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan 5 potensi keunggulan kompetitif. (red)