Jumlah pemilih di Lotim tahun 2025 sebanyak 1.038.082

 

OPSINTB.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV tahun 2025, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat pleno tersebut, ketua Divisi perencanaan Data dan informasi Suriadi memaparkan, sumber data dan hasil Coklit terbatas yang telah di lakukan oleh KPU Lombok Timur. Dalam kurun waktu tahun 2025 ini, pihaknya menerima data dari KPU RI Sebanyak 2 kali, dan data tersebut sudah dilakukan coklit terbatas baik pada triwulan III dan IV, sehingga sampai pada proses pleno rekapitulasi.

"Jumlah pemilih di Lombok Timur lebih dari 1 juta pemilih, lebih tepatnya berjumlah 1.038.082 " terangnya.

Dia merincikan, pemilih baru jumlahnya 20.283 orang, tidak memenuhi syarat atau TMS 14.288 orang.
Suriadi melanjutkan, hasil pleno ini akan di plenokan lagi di tingkat provinsi, kemudian naik sampai tingkat RI. Dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, imbuhnya, pihaknya meminta dukungan berbagai kalangan.

Masyarakat luas, kata dia, agar terus mendukung agenda pemutakhiran data, guna mewujudkan pemilih yang akurat, akuntabel, dan inklusif.

"Kami sadari, KPU tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami sangat berharap partisipasi kita semua dalam mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Permas dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan, menerangkan dalam pleno pihaknya memastikan sejumlah pemilih baru. Hal itu dilakukan untuk memastikan mereka masuk dalam daftar pemilih.

"Kami sarankan KPU Lotim melakukan koordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih pemula yang belum rekaman KTP El," terangnya.

Selain KPU dan Bawaslu Lotim, juga dihadiri oleh Disnakertrans, Polres, Lapas Selong, Kesbangpoldagri, Disdukcapil, Kemenag, DPMD, dan OPD terkait. (zaa)

DPP Demokrat tunjuk Plt Ketua DPD NTB demi jaga soliditas organisasi

 

Foto: Si Made Rai Edi Astawa, Plt Ketua DPD Demokrat NTB.

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk menjamin kelangsungan roda organisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini menyusul proses hukum yang dihadapi oleh Ketua DPD Provinsi NTB, Indra Jaya Usman (IJU).

Secara resmi, DPP Partai Demokrat menunjuk Si Made Rai Edi Astawa, sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB. 

Sebelumnya, Made Rai menjabat sebagai Sekretaris I Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum Partai Demokrat, H Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya menghormati penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Sebagai bentuk komitmen, Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat telah memberikan pendampingan hukum kepada IJU.

“Keputusan ini adalah wujud komitmen Partai Demokrat untuk menjunjung tinggi integritas sekaligus memastikan organisasi terus bergerak dan melayani masyarakat,” ujar AHY di Jakarta, Jumat.

AHY menambahkan, penunjukan PLT merupakan langkah organisatoris yang diperlukan. “Kami bergerak cepat agar roda organisasi tidak terhenti. Penunjukan PLT adalah langkah organisatoris yang diperlukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan menjaga soliditas kader di NTB,” kata AHY.

Profil dan Langkah Cepat PLT Ketua Baru

Si Made Rai Edi Astawa bukanlah nama baru dalam dunia organisasi dan sosial politik. Latar belakangnya sebagai mantan TNI memberinya pengalaman memadai. Saat masih aktif dalam dinas, Made Rai pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga tidak asing dengan dinamika sosial politik di wilayah Nusa Tenggara.

Segera setelah dilantik, Made Rai langsung bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal. Didampingi oleh Deputi BPOKK DPP Wilayah Bali Nusra, PLT Ketua DPD NTB yang baru ini bertemu dengan seluruh Ketua DPC se-NTB, Pengurus DPD, dan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat, memulihkan moril, dan menguatkan soliditas kader di NTB pasca-kejadian yang melibatkan ketua sebelumnya.

Dalam keterangannya, Made Rai menyampaikan bahwa kondisi internal Partai Demokrat di NTB saat ini berada dalam keadaan yang solid dan terkonsolidasi. “Seluruh kader siap menjalankan arahan Ketua Umum Partai Demokrat dan senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB,” ujarnya.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, masa tugas Made Rai sebagai PLT Ketua DPD NTB paling lama satu tahun. 

Masa tugas ini akan berakhir setelah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk memilih Ketua DPD NTB yang definitif. (red)

Bawaslu terus perluas sayap bentuk kader pengawas partisipatif

 

OPSINTB.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berkomitmen, mencetak generasi demokrasi yang berintegritas. Hal ini diwujudkan melalui giat pendidikan pengawas partisipatif. Pelatihan yang dilakukan secara continue ini diikuti oleh 40 orang dari berbagai unsur. 

Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas) Bawaslu NTB, Hasan Basri, ditemui opsintb.com di sela kunjungan kerjanya di Lombok Timur mengatakan, secara regulasi di Undang-Undang 7 tentang Pemilu, aturan turunannya yakni Perbawaslu 2 juga diatur mengenai pengawasan partisipatif. 

"Banyak bentuknya pengawasan partisipatif itu, seperti KKN Tematik, pojok pengawasan, kampung anti politik uang dan politisasi sara," ujar Hasan Basri, Rabu (26/11/2025).

Semua itu, imbuhnya, merupakan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif. Baru-baru ini Bawaslu Provinsi menggelar pendidikan pengawasan partisipatif secara daring.

Kegiatan itu, kata dia, merupakan instruksi langsung dari Bawaslu Republik Indonesia. Dari sepuluh kabupaten kota, didapati 3 yang telah melakukan kegiatan tersebut dengan secara luring atau langsung. Yakni Kota Mataram, Lombok Barat, serta Lombok Tengah.

Sisanya 7 Kabupaten kota seperti Lombok Timur, KLU, KSB, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Yang dibagi menjadi tiga sesi.

"Khusus Lotim, berjalan dengan baik dan diikuti oleh 40 orang," katanya.

Setidaknya ada tiga materi yang diterima yakni startegi pencegahan dan pengawasan. Substansinya ialah bagaimana tidak ada pelanggaran, maupun sengketa proses pemilu. Kedua, mekanisme pelaporan terakhir membangun kekuatan jaringan atau membuat komunitas.

Sebab P2P yang digelar memang dihajatkan untuk komunitas yang telah mau berfungsi dan bergerak. Outputnya, bagi yang telah mengikuti pendidikan itu bisa bersama Bawaslu.

Dia memberikan contoh, di tengah non tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Lotim, kata dia, akan melibatkan kader pengawasan partisipatif untuk ikut mengawasi kegiatan tersebut.

Yang mengikuti pelatihan kata dia, dari macam latar belakang seperti guru hingga mubaligh. Mereka, bebernya, bisa menyelipkan di ceramah-ceramah soal bahaya politik uang dan politisasi sara.

"Karena di Bawaslu kekuatan demokrasi, kebaikan-kebaikan demokrasi itu tidak cukup dilakukan saat ada tahapan saja tapi harus berkelanjutan," ujar Hasan.

Justeru dengan tidak adanya tahapan mulai dari nilai profesionalitas, integritas, kejujuran, keadilan harus dibudayakan atau menjadi hebit. Sehingga begitu Pemilu atau Pilkada mereka sudah faham. 

Pihaknya sepenuhnya sadar, dalam kerja-kerja pengawasan dan penindakan atas laporan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh penyelenggara pemilu.

"Makanya penting untuk semua pihak kita kolaborasi, termasuk kader pengawasan partisipatif," ucapnya.

Bagi dirinya, kader pengawasan partisipatif ibarat pengawas kultural karena mereka tanpa gaji dan SK. Mereka merupakan prophetic, mujahid demokrasi.

Mereka telah membuat rencana tindak lanjut yang dibuat oleh kader pengawasan. Lantaran itu dirinya turun untuk monitoring.

"Apakah RTL itu sudah dilaksanakan apa belum, jika sudah Alhamdulillah tapi jika belum apa kendalanya," pungkasnya. (kin)

Regenerasi jadi spirit Musda VI PKS Lombok Timur

 

OPSINTB.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lombok Timur resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI dengan mengusung tema “Kokoh Bersama Membangun Lombok Timur”. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan PKS, khususnya dalam menyiapkan kepemimpinan baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan politik di daerah.

Musda yang berlangsung penuh khidmat ini dihadiri oleh jajaran pengurus daerah, kader, simpatisan, hingga tokoh masyarakat. Seperti diketahui, Musda adalah forum tertinggi partai di tingkat kabupaten yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Lombok Timur TGH Muliadi Amin LC menyampaikan, Musda VI bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah untuk memperkokoh persatuan dan merumuskan strategi perjuangan partai ke depan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen PKS bersama masyarakat demi mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Regenerasi kepemimpinan menjadi semangat utama Musda ini. PKS meyakini bahwa kaderisasi adalah kunci keberlanjutan partai. Oleh karena itu, kepemimpinan baru yang terpilih diharapkan mampu membawa warna segar, inovasi, serta semangat perubahan untuk menghadapi tantangan lima tahun mendatang.

Tema “Kokoh Bersama Membangun Lombok Timur” merefleksikan tekad PKS untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Musda VI juga menjadi ajang konsolidasi kader di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. PKS Lombok Timur menekankan pentingnya menjaga soliditas internal sekaligus memperluas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, forum Musda menghadirkan sesi pembahasan strategi pemenangan pemilu serta perumusan program-program yang relevan dengan kebutuhan rakyat Lombok Timur. PKS menegaskan komitmennya untuk tetap dekat dan melayani masyarakat melalui berbagai aksi nyata.

Tokoh masyarakat yang hadir menyambut baik penyelenggaraan Musda ini. Mereka menilai PKS konsisten menjalankan proses demokrasi internal dengan baik, serta menjadi teladan dalam hal regenerasi kepemimpinan.

Dengan terlaksananya Musda VI, PKS Lombok Timur optimis mampu menghadirkan kepemimpinan baru yang visioner, kokoh, dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak. Harapannya, PKS dapat terus berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus membangun Lombok Timur menjadi daerah yang lebih baik.

Musda VI PKS Lombok Timur menutup rangkaiannya dengan doa bersama, seruan persatuan, dan komitmen seluruh kader untuk menguatkan semangat perjuangan. PKS yakin, dengan kepemimpinan baru, partai akan semakin siap menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan.

Turut Hadir Anggota DPR RI H Abdul Hadi SE MM, Ketua DPW PKS NTB H Uhibbusa'ad ST beserta beberapa undangan Perwakilan Partai. (red)

Pengurus DPW Partai Gelora NTB resmi dilantik, Pahrurrozi: Setiap warga dipastikan memiliki akses

 

OPSINTB.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NTB dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) periode 2024-2029 resmi dilantik, bersama dengan pengurus lainnya di seluruh Indonesia, Sabtu (23/8/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu, dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, Anis Matta, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik, dan sejumlah petinggi partai lainnya.

Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi mengatakan, paling tidak ada beberapa konsentrasi dan fokus demi kemajuan partai ke depan. Dia membeberkan, pertama, memastikan anggota DPRD yang terpilih bisa berkontribusi optimal dan positif bersama elemen lainnya.

Kedua, melakukan penyegaran kepengurusan di provinsi dan kabupaten, untuk memastikan fungsi kaderisasi partai, dan jaringan politik terjaga sampai pada jaring-jaring simpul warga terjauh. 

"Karena partai politik ini alat perjuangan, setiap warga mesti dipastikan memiliki akses pada partai politik sebagai sarana perjuangan tersebut," kata Pahrurrozi usai pelantikan.

Ketiga, lanjutnya, Partai Gelora juga membuka diri pada setiap figur atau tokoh untuk berkontribusi secara politik dan elektoral pada masa mendatang. "Kami membuka komunikasi seluas mungkin untuk itu," tegasnya.

Sementara itu Sekjen Partai Gelora, Mahfudz Sidik mengatakan, harus mampu mengadopsi teknologi, semangat kader yang tidak pernah berkurang dari seluruh Indonesia. Kata dia, 6 bulan waktu untuk merampungkan pengurus DPW seluruh provinsi.

"Kata Ketum hanya orang gila yang mendirikan partai politik di tengah covid 19.73 kursi kabupaten 1 provinsi," paparnya.

Partai besar saja, ucapnya, tidak semudah itu merampungkan pengurus DPP. Tapi Gelora di 90 persen sudah selesai membentuk pengurus di 38 provinsi secara lengkap.

"Dari 34 DPW yang dilantik, 4 lainnya ada dinamika makanya ditunda, dan Dari 474 DPD, baru 468 DPD yang dilantik," ucapnya.

Membuka pidatonya, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, Anis Matta, mengutip ayat Alquran yang artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah akan diberikan petunjuk.

"Kita punya cita-cita besar akan mendapatkan kekuatan dari Allah SWT," yakinnya.

Dia meminta agar seluruh kader memperbaiki dan meluruskan niat bersama. Berpolitik, kata dia, ialah suatu ibadah yang afdol, pahala itu ditentukan oleh berat ringannya suatu perbuatan.

Allah, lanjutnya, akan menutupi kelemahan, peristiwa terus bergelombang. Yang buat kecewa dalam politik, adanya terlalu berharap banyak applause. Banyak juga yang keluar dari politik karna terlalu berambisi dan power sindrom, ingin dikelilingi orang banyak. 

Kembali ke niat dasar sumber energi jangka panjang, sebutnya, adalah menikmati di saat sepi dan terbiasa sendiri. 

"Kita harus punya spirit spritual. Wadah partai ini yang akan mempertemukan kita di dunia dan akhirat," tegasnya.

Ketua Pemenangan Teritori IV Bali, NTB dan NTT, H Oktan Hidayat, mengucapkan rasa syukurnya atas pelantikan tersebut. Dia membeberkan sudah 90 persen lebih pengurus di kabupaten kota terbentuk dalam kerja 6 bulan terkahir.

"Sudah 87 persen kabupaten kota di Bali, NTB dan NTT sudah terbentuk kepengurusan yang dilantik pada hari ini," ucapnya H Oktan Hidayat.

Dia menerangkan, sudah ada 5 kabupaten kota yang sudah siap kepengurusannya namun tidak bisa dilantik pada hari ini. Artinya, imbuh dia, dalam waktu dekat wilayah Bali, NTB dan NTT akan lengkap seratus persen.

Khusus NTB, sebutnya, sudah melampaui kerja-kerja dalam membentuk kepengurusan. Untuk itu dia berterimakasih karena menurutnya pengurus DPW Partai Gelora NTB sudah menyelesaikan tugas-tugas pusat.

Pasca pelantikan, lanjutnya, tugas-tugas sudah menunggu baik untuk pengurus DPW dan DPD. Di antaranya adalah merampungkan pengurusan ditingkat DPC dan PAC. 

"Jadi kerja kita adalah kerja struktural untuk memenuhi ditingkat kecamatan dan desa kelurahan ini merupakan amanah bagi DPD yang barus saja dilantik," ujarnya.

Kedua, menyiapkan segala persyaratan untuk lolos sebagai partai peserta Pemilu tahun 2029 mendatang. Baik secara administrasi maupun secara faktual nantinya.

Maka pengurus DPD, amanah itu telah menunggu. Untuk itu dirinya meminta agar menggunakan segala kemampuan atau potensi sumber daya agar bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2029.

"Jadi dua ini penting bagi kerja pengurus ditingkat kabupaten baik ditingkat kecamatan sampai desa," ujarnya.

Selanjutnya, melalukan rekrutmen anggota seribu atau satu per seribu di tiap-tiap kabupaten. Kerja itu merupakan target dalam 6 tahun ke depan.

"Target kita bulan Januari 2026 semua kerja-kerja ini bisa dituntaskan terutama membentuk pengurus ditingkat kelurahan atau desa," pungkasnya. (kin)

DPRD Loteng lantik anggota PAW Fraksi Golkar Lalu Kelan gantikan almarhum Lalu Ahmad Rumiawan

 

OPSINTB.com - DPRD Lombok Tengah (Loteng) melakukan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029 terhadap almarhum Lalu Ahmad Rumiawan ke Lalu Kelan dari Fraksi Golkar di Ruang Sidang DPRD Loteng, Senin (28/7/2025).

Almarhum Lalu Ahmad Rumiawan sebelumnya dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan di barat Perempatan Kopang, Lombok Tengah pada 15 Mei 2025 silam. Ia merupakan anggota DPRD Loteng Dapil dua, Kecamatan Kopang dan Kecamatan Janapria.

''Mengesahkan PAW almarhum Lalu Ahmad Rumiawan ke Lalu Kelan sebagaimana sudah ditandatangani Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal,'' kata Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan.

Dari catatan DPRD Loteng, jumlah anggota dewan yang hadir mengikuti PAW berjumlah 42 orang dari sembilan fraksi. Berdasarkan tata tertib DPRD Loteng Pasal 10 Ayat 1 huruf C, kata Lalu Ramdan, forum telah terpenuhi.

Ia juga meminta seluruh peserta yang hadir dalam PAW ini mendoakan almarhum agar diterima di sisi-Nya, serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan kuat, sabar, dan tabah atas kepergian almarhum yang dikenal ramah dan sederhana itu.

Pelantikan sendiri berlangsung haru, sebab panitia memutar video kenangan almarhum saat menjalankan tugas pengabdian di masyarakat. Sejumlah peserta terlihat menunduk, kemudian mengusap air matanya. Pun dengan peserta perempuan yang terlihat lebih emosional.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri menyatakan, penghormatan setinggi-tingginya kepada almarhum Lalu Ahmad Rumiawan. ''Mati adalah hidup panjang. Berpisahnya ruh dengan jasad seseorang, karena itu kita tidak tahu kapan dan di mana ajal menjemput kita,'' katanya.

Ia menyampaikan, dalam perjalanan almarhum mengabdi kepada kabupaten ini, sudah memberikan dedikasi yang sangat luar biasa. ''Mengawal dan membantu kita berfikir bersama tentang kemajuan Loteng,'' kenangnya.

Selain itu, dia juga memberikan selamat kepada Lalu Kelan atas pelantikan ini. Dengan amanah yang sudah diberikan, kata Bupati, Lalu Kelan akan memiliki tanggungjawab besar sebagai penyambung harapan rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemda setempat.

''Kami berharap dengan pengalaman, kemudian dedikasi dan semangat luar biasa yang dimiliki saudara dapat melanjutkan untuk memperjuangkan dan pengabdian almarhum secara maksimal,'' pungkasnya. (iwn)