Bupati Lotim restui pengajuan 10.998 formasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu

 

OPSINTB.com - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusunya paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur sedang melakukan pengusulan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menyampaikan, pemerintah daerah berencana mengusulkan sebanyak 10.998 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Menurutnya, hingga saat ini pihak BKPSDM memang belum menerima secara tertulis usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kepada bupati. 

Selain itu, disposisi resmi dari bupati kepada BKPSDM juga belum diterima. Meski demikian, laporan yang disampaikan BKPSDM kepada Bupati Lombok Timur Haerul Warisin telah mendapat persetujuan.

"Artinya pak bupati sudah menyetujui untuk Lombok Timur jumlah PPPK paruh waktu sebanyak 10.998 orang," ucap Yulian Ugi Lusianto, Kamis (13/03/2026).

Jumlah tersebut terdiri dari 3.779 tenaga guru, 2.356 tenaga kesehatan, dan 4.863 tenaga teknis lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan proses pengusulan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara melalui surat yang ditandatangani oleh bupati.

Yulian menjelaskan, secara teknis pengajuan nantinya akan dilakukan melalui sistem perencanaan dan sistem informasi pengadaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginput data perencanaan kebutuhan sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, pihaknya juga tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.

"Karena regulasinya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, maka dalam surat yang dikirim ke kementerian nanti juga disertai surat pertanggungjawaban mutlak dari pak bupati yang sudah dikaji oleh PPKD terkait kemampuan pembayaran gaji ke depan," jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seluruh formasi sebanyak 10.998 orang tersebut dapat diajukan. Hanya saja kemungkinan ada beberapa yang tidak diusulkan, terutama bagi tenaga yang telah lulus menjadi PPPK pada program Sekolah Rakyat.

Yulian juga menegaskan bahwa BKPSDM akan mengakomodasi seluruh tenaga PPPK paruh waktu yang memiliki nomor induk. Hal ini merupakan instruksi langsung dari bupati agar seluruhnya diusulkan ke pemerintah pusat.

"Ini merupakan salah satu perintah pak bupati kepada kami untuk mengusulkan semuanya. Bahkan tadi malam beliau menelpon saya agar segera mengusulkan secara tertulis ke Menpan RB dan BKN, walaupun sistemnya belum dibuka," katanya.

Saat ini dokumen usulan tersebut masih dalam proses pengajuan kepada bupati untuk ditandatangani. Setelah itu, surat akan segera dikirimkan ke Menpan RB dan BKN untuk proses lebih lanjut. (zaa)

Revitalisasi SMK di NTB: Targetkan 400 sertifikasi tanpa diskriminasi

 

OPSINTB.com - Pemrpov NTB terus mendorong pembangunan pendidikan, termasuk bagi sekolah swasta yang dinilai turut mengambil bagian dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan pada saat sesi dialog bersama para guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3/2026).

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas hasil revitalisasi (refit) sekolah SLB Baiturrahman Sondosia yang dinilai rapi, berkualitas, dan dikerjakan dengan baik meski dengan anggaran terbatas. Dirinya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga keteladanan.

“Kalau kita ingin mendidik anak-anak menjadi disiplin dan berakhlak, maka kita dulu yang harus memberi contoh. Pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan …,” ujarnya.

Gubernur Iqbal juga mengapresiasi dedikasi para guru yang telah mendidik 88 siswa di sekolah tersebut, serta berpesan agar guru menjadi orang tua kedua yang membimbing dengan penuh kasih sayang.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini ditujukan agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Target tersebut akan ditingkatkan apabila pelaksanaan program berjalan optimal.

“Kami di Pemprov sedang menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran”, tutur Gubernur.

Sementara itu, persoalan pembayaran guru agama yang sempat tertunda hampir tiga tahun dipastikan telah diproses dan ditransfer. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan pencairan berjalan tuntas.

Sebelumnya, kendala terjadi di Kementerian yg j Agama terkait kejelasan beban anggaran. Dalam perkembangannya, tanggung jawab pembayaran diambil alih oleh Kementerian Keuangan sehingga proses dapat diselesaikan. Sekolah diminta segera melakukan pengecekan dan melaporkan jika masih terdapat kendala.

Terkait 538 peserta yang gagal dalam proses menjadi ASN, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ASN sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta yang berprestasi dapat diberikan ruang kebijakan.

“Keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Nasional. Kebijakan tidak dapat diberlakukan khusus untuk satu daerah saja tanpa berdampak nasional.” Tegas Gubernur Iqbal

Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang solusi, termasuk melalui skema P3K, agar persoalan tersebut dapat menemukan jalan keluar terbaik.

Gubernur Iqbka memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar upaya pembenahan pendidikan dan tata kelola kepegawaian di NTB dapat berjalan optimal, demi mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap bersaing.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini mulai melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, khususnya terkait revitalisasi sekolah tanpa membedakan status negeri maupun swasta.

Menurutnya, selama ini belum pernah ada revitalisasi hubungan dan kebijakan yang benar-benar setara terhadap sekolah swasta. Namun, perjuangan bersama kini mulai menunjukkan hasil.

“Paling tidak, untuk revitalisasi sekarang ini sudah tidak membedakan antara swasta dan negeri. Mungkin belum sempurna, tetapi kita sudah membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini menjadi titik awal untuk memastikan perhatian yang sama juga diberikan pada aspek-aspek pendidikan lainnya, baik bagi sekolah swasta maupun negeri.

Pemeprov NTB berkomitmen agar kebijakan pendidikan ke depan semakin inklusif dan berkeadilan. Gubernur Iqbal berharap langkah awal ini dapat diikuti dengan kebijakan yang lebih progresif pada masa mendatang.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan baik. Dirinya menyebut Menteri terkait memiliki kepedulian terhadap sekolah swasta, bahkan memiliki pengalaman mengelola ribuan sekolah swasta.

Ke depan pembandingan antara sekolah swasta dan negeri tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perbedaan, melainkan mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan dukungan.

Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional. (red)

Honor guru PPPK Paruh Waktu diupayakan cair sebelum lebaran

 

OPSINTB.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu khususnya tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Timur, bisa bernafas lega. Pasalnya pembayaran honor mereka diupayakan cair sebelum lebaran.

Kepastian itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), M Nurul Wathoni, saat ditemui media di sela kesibukannya menerangkan, honor tersebut bersumber dari dua pos anggaran, yakni dana BOS dan APBD.

"Sebanyak 3.300 orang dibayarkan melalui dana BOS, sementara 1.400 orang lainnya melalui APBD. Dari jumlah yang dibiayai APBD, terdapat 917 tenaga kependidikan non-database," kata M Nurul Wathani, Senin (02/03/2026).

Anggaran yang bersumber dari APBD, bebernya sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu proses pencairan. 

Sedangkan pencairan dari dana BOS masih menghadapi kendala administrasi. Sejumlah kepala sekolah disebutnya belum menuntaskan laporan ARKAS. 

Selain itu, aturan pembayaran honor bagi tenaga paruh waktu melalui BOS dibatasi maksimal 20 persen dari total anggaran. Termasuk kewajiban mengakomodasi guru non database yang tidak dirumahkan sesuai kebijakan bupati.

"Kita juga mengupayakan agar gaji K13 dan THR bisa dibayarkan," harapnya.

Dia menerangkan, syarat menjadi kepala sekolah dan Pengawas, calon kepsek wajib lulus uji kompetensi melalui mekanisme BCKS (sebelumnya dikenal sebagai BPKS), baru bisa didefinitifkan. 

Uji itu tak berlaku untuk jabatan Plt. Proses tersebut dilaksanakan oleh pusat melalui sistem ujian kompetensi.

Ia mengungkapkan, dari ratusan guru yang mengikuti seleksi pengawas beberapa waktu lalu, hanya sekitar 50 persen yang dinyatakan lulus. 

Pascaleberan bebernya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kembali membuka seleksi karena masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Saat ini, terdapat sekitar 200-an posisi kepala sekolah yang masih dijabat Plt. Selain itu, sekitar 430 kepsek tercatat telah menjabat lebih dari dua periode.

Evaluasi jabatan dan regulasi secara regulasi, yakni Permendikbud Nomor 6 tahun 2018masa jabatan kepala sekolah dibatasi maksimal dua periode. Namun, secara sistem di Dapodik, sebagian kepala sekolah yang telah melewati dua periode masih terdata aktif.

"Secara regulasi tidak boleh lebih dari dua periode, tetapi di sistem masih terbaca aktif. Ke depan kita akan evaluasi, yang paling penting adalah penilaian kinerja," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila kinerja kepala sekolah tidak menunjukkan perkembangan atau peningkatan prestasi, maka akan dilakukan evaluasi dan penataan ulang.

Di sisi lain, Dikbud Lombok Timur juga menghadapi persoalan kelebihan guru. Saat ini terdapat lebih dari 7 ribu guru bersertifikasi. 

Kondisi ini berdampak pada perebutan jam mengajar agar memenuhi syarat tunjangan.

Wathoni menilai, pengangkatan PPPK Paruh waktu sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Ke depan, ia berharap ada pemetaan yang lebih akurat agar distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah.

"Mudah-mudahan ke depan pemetaannya lebih sesuai realitas, sehingga guru bersertifikasi bisa terpenuhi jam mengajarnya," harapnya. (zaa)

Bupati Iron lantik 143 kepala sekolah: Jangan pernah tergiur uang!

 

OPSINTB.com - Sebanyak 143 kepala sekolah (kepsek) di Lotim resmi dilantik. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin itu dilaksanakan di Pendopo Bupati, Senin (2/3/2026). 

Dalam sambutannya, Bupati Iron berharap agar para kepala sekolah berhati-hati dalam mengelola dana revitalisasi pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola di seluruh satuan pendidikan.

"Kalau jadi kepala sekolah dan Ketika terima dana, berhati-hatilah. Jangan pernah tergiur dengan uang terutama dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada sekolah," ucap Bupati Iron.

Ia menyebutkan, total anggaran revitalisasi pendidikan yang digelontorkan mencapai Rp 93 miliar. Dengan jumlah yang besar tersebut, kepala sekolah diminta mengelola dana itu secara transparan dan penuh tanggung jawab.

Bupati Iron mengingatkan agar tidak terjadi praktik pengurangan bahan bangunan maupun ukuran pekerjaan yang dapat merugikan negara. Menurutnya, pelaksanaan revitalisasi harus disertai pendampingan agar sesuai dengan ketentuan.

"Jangan kurangi bahan, kurangi ukuran, itu bisa merugikan negara," tegas H Iron.

Ia menyadari tidak semua kepala sekolah memiliki latar belakang sebagai bendahara atau perencana pembangunan. Sebagian besar merupakan guru yang ahli dalam bidang pengajaran. 

Karena itu, ia meminta para kepala sekolah segera beradaptasi dan mampu mengelola manajemen secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun pembinaan siswa.

"Menjadi pemimpin tidak gampang. Tetapi, kalau ada rasa ikhlas dan amanah, bekerja untuk pendidikan, mengayomi para guru, maka akan jadi kepsek yang baik," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iron memaparkan, tantangan besar yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Yakni kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya belanja daerah. 

Ia menyebut Kabupaten Lombok Timur mengalami pengurangan dana transfer hingga Rp 405 miliar.

"Satu miliar saja itu satu koper pecahan 100 ribu. Kalau mau perbaiki sekolah, maka banyak sekolah yang bisa diperbaiki dengan uang sebesar itu," jelasnya.

Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, ia mendorong seluruh pihak untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan anggaran tambahan.

"Kita masih boleh mencari ke pusat. Kalau bagus, maka akan dibantu. Tidak bisa sekali, harus bolak-balik. Tidak bisa andalkan diri Bupati saja," paparnya.

Bupati Iron juga meminta para kepala sekolah menyambut baik program prioritas nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan agenda tersebut harus diamankan dan diterima dengan baik demi kepentingan peserta didik.

Kepsek, imbuhnya, harus awasi serta terima dengan baik. Ketika lahir program untuk anak didik, maka harus didukung.

"Karena kita sendiri tak mampu. MBG triliunan datang ke Lotim," tegasnya.

Ia menambahkan, dirinya bersyukur dana revitalisasi pendidikan langsung menyasar sekolah tanpa melalui dirinya, sehingga akuntabilitas dapat lebih terjaga. 

Bupati Iron juga membuka peluang bagi kepala sekolah berprestasi untuk menduduki jabatan lebih tinggi, bahkan hingga menjadi kepala dinas. Apabila mampu menunjukkan kinerja dan manajemen pendidikan yang baik.

Selain itu, ia meminta para kepala sekolah memperhatikan pemanfaatan aset daerah, khususnya rumah dinas guru yang banyak tidak ditempati. 

"Menurut saya aset tersebut menjadi perhatian dan akan diaudit oleh BPK RI sehingga harus dimanfaatkan secara optimal," paparnya.

Tidak hanya itu, Bupati Iron turut mengajak para kepala sekolah dan guru untuk peduli pada sektor pertanian dengan menanam cabai menggunakan polibag. Tidak hanya berpikir monoton soal pendidikan, tapi juga pada pertanian

Ia menilai langkah tersebut dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus memberi nilai tambah ekonomi.

Di akhir sambutan, ia mengingatkan para guru untuk tidak menyembunyikan pendapatan karena takut membayar zakat. 

Ia meyakini zakat tidak akan mengurangi rezeki, justru akan mendatangkan keberkahan. Bupati memperingatkan pihak-pihak seperti UPTD, agar tidak menyalahgunakan dana zakat tersebut.

 "Jika ada yang menyalahgunakan zakat, tidak perlu pakai hati, langsung gunakan hukum," tegasnya. (zaa)