KNMP Kelongkong Praya Timur segera beroperasi

 

OPSINTB.com - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) bakal segera beroperasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Nurjahman, mengatakan pusat untuk sementara telah menyerahkan KNMP Kelongkong ke Dislutkan Loteng untuk dioperasikan.

‘’Sekarang yang sudah berjalan itu pabrik esnya. Cold storage-nya sedang negosiasi dengan pihak ketiga yang akan mengelola,’’ kata Nurjahman pada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Dislutkan sendiri telah melakukan inventarisasi kondisi di lapangan sebagai laporan ke pengelola, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setempat.

Adapun KNMP Kelongkong jika telah mulai beroperasi akan mengelola: cold storage, pabrik es balok, docking kapal, bengkel nelayan, sentra kuliner, sentra pemasaran ikan, perahu, dan fasilitas lain untuk mendukung aktivitas nelayan.

KNMP Kelongkong dipastikan akan merekrut banyak tenaga kerja. Nurjahman menuturkan, sejak beroperasi mulai beberapa hari lalu, pabrik es KNMP Kelongkong sudah kewalahan menerima pesanan.

Selain KNMP Kelongkong, Dislutkan telah mengusulkan beberapa lokasi lain sebagai lokasi KNMP. Lokasi-lokasi tersebut di antaranya di Awang, Desa Mertak dan di Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Kedua lokasi, terang dia, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dinyatakan lolos.

‘’Kami sudah dapat surat kemarin bahwa lokasi-lokasi yang lolos ini akan segera disurvei,’’ terang dia.

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung KDKMP. Dimana pengelolaan Kampung Nelayan merupakan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

KNMP sesuai prosedur akan memberikan fasilitas berusaha kepada para nelayan sekitar. Bukan merehab lingkungan atau kampung mereka.

‘’Bukan kampungnya yang direhab, tetapi memberikan nelayan fasilitas berusaha. Mulai dari sarana sampai prasarana. Apa saja yang dibutuhkan untuk berusaha,’’ ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, dalam kunjungannya ke KNMP Kelongkong dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dermaga Awang, anggota Komisi II DPRD Loteng Ferdian Elmansyah merasa terkesan. Sebab, sebagian besar pengurus KNMP merupakan anak muda milenial dan Gen Z di desa setempat.

‘’Kami berharap semangat dan energi kawan-kawan muda yang menjadi pengurus ini memberikan optimisme agar KNMP ini berjalan dengan baik. Terutama aktivitas bisnis berjalan dengan manajemen dan business plan yang baik,’’ katanya.

Di balik itu, Ferdian menyatakan, kendati TPI Dermaga Awang telah memberikan sumbangan PAD, tapi masih perlu pembenahan dan pengembangan.

‘’Semoga pengelolaannya berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah,’’ pungkasnya. (iwn)

Wabup Nursiah lepas kloter 07 CJH Loteng 2026

 

OPSINTB.com - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Muhammad Nursiah melepas keberangkatan calon jamaah haji (CJH) Loteng yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 07 NTB menuju Arab Saudi pada Rabu subuh (29/4/2026).

Sebanyak 393 CJH tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di halaman Masjid Agung Praya sebelum diberangkatkan ke Asrama Haji di Mataram.

‘’Semoga sekalian CJH mendapatkan haji yang mabrur,’’ kata Nursiah.

Nursiah meminta para CJH menjaga kondisi kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.

Selain itu, ia melanjutkan, para CJH harus selalu menaati aturan yang berlaku selama berada di Tanah Haram agar rangkaian ibadah berjalan lancar.

‘’Jaga kesehatan dan taati aturan di sana agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik,’’ pesannya.

Kepala Kantor Kementrian Haji Loteng, H Lalu Syamsul Hadi menyampaikan, Loteng tahun ini memberangkatkan CJH dalam empat kloter, yakni kloter 02, 07, 12 dan 15.

‘’Tapi, hanya kloter 02 dan 07 saja yang isinya murni jemaah asal Loteng,’’ sebut Syamsul Hadi.

Adapun kloter berikutnya, yakni 12 dan 15 isinya adalah kloter gabungan. Total CJH Loteng tahun ini berjumlah 1.174 orang, kata Syamsul Hadi.

Senada dengan Wabup Nursiah, ia berharap seluruh CJH sehat pergi maupun saat kembali serta memperoleh haji yang mabruroh. 

‘’Saya harap CJH kita sehat dan dilancarkan dalam menunaikan rukun haji serta pulang kembali ke Loteng dengan selamat dan sehat,’’ pungkasnya. (iwn)

Ancaman mogok Nakes PPPK PW Loteng batal

 

OPSINTB.com - Ketua Forum Tenaga Kesehatan (Nakes) Lombok Tengah (Loteng), Sumarni menyatakan, aksi mogok Nakes PPPK Paruh Waktu yang rencananya digelar mulai 27 Desember 2026, batal dilakukan.

‘’Pemerintah daerah telah menyepakati akan mengakomodir tuntutan para Nakes,’’ kata Sumarni pada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebut, hal tersebut telah disampaikan kepada seluruh Nakes, dan meminta mereka bekerja secara profesional. Adapun Pemda, katanya, telah sangat perduli terhadap tuntutan mereka.

‘’Apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Wabup; bahwa teman-teman Nakes PW layak untuk diperhatikan,’’ ujarnya.

Ia mengingatkan para Nakes kembali bekerja seperti biasa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sumarni tidak menyebut apakah tuntutan kenaikan gaji dipenuhi Pemda, dan beberapa poin tuntutan lainnya. ‘’Tidak ada mogok,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah mengatakan, Pemda dan para Nakes telah saling memahami dinamika yang terjadi. Sehingga, kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada aksi mogok.

‘’Tentunya tuntutan/perjuangan akan terus kami kawal tentunya untuk pelayanan kesehatan di Loteng yang lebih baik. Dan pada akhirnya nanti bermuara pada kesejahteraan kita semua,’’ ucap Mamang.

Sementara pada Sabtu (25/4), Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri saat menghadiri Raker I PWI Loteng di Raja Hotel, Kuta, Kecamatan Pujut mengatakan, Nakes PPPK PW yang mengancam mogok dapat terkena sanksi berat dan berdampak terhadap status kepegawaiannya.

‘’Aturannya kalau tidak masuk 10 hari berturut-turut bisa kena sanksi berat,’’ katanya.

Ia menyayangkan rencana para Nakes yang seolah-olah lupa telah diperjuangkan. Adapun besaran upah yang diterima saat ini, lanjut dia, karena keterbatasan kondisi anggaran.

‘’Kalau ada rezeki lebih tentu tidak seperti ini kondisinya,’’ singkat Miq Hul. (wan)

Kadis Kominfo Loteng tekankan pemanfaatan teknologi dan bahasa negara dalam tata kelola pemerintahan

 

OPSINTB.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Herdan, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan modern.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, penggunaan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penyusunan naskah dinas serta mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.

‘’Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan,’’ tegas Herdan saat menjadi pembicara pada Kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Penguatan Bahasa Negara yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi NTB di Ruang Amphi Teater Poltekpar Lombok, Senin (27/4/2026).

Ia menilai, dengan adanya teknologi, penyusunan naskah dinas bisa lebih tertib, efisien dan standar. Di samping penyebaran informasi kepada masyarakat akan menjadi lebih cepat dan luas.

Herdan menambahkan, pengutamaan bahasa negara harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dia, harus tetap menjadi dasar dalam setiap komunikasi resmi.

‘’Teknologi hanyalah alat, tetapi kualitas bahasa menentukan kejelasan dan kredibilitas informasi,’’ tambah pria murah senyum tersebut.

Balai Bahasa NTB sendiri berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas lembaga dalam mengutamakan bahasa negara, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. (iwn)

Pemkab Loteng dan BPS perkuat sinergi data melalui pencanangan Desa Cantik

 

OPSINTB.com - Dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Praya, Lombok Tengah (Loteng) terpilih sebagai lokasi sosialisasi dan pencanangan Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026. Sosialisasi tersebut di lakukan atas sinergi Pemkab Loteng dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kamis (23/4/2026).

‘’Desa Mertak Tombok, Desa Montong Terep dan Kelurahan Praya resmi ditetapkan sebagai desa/kelurahan binaan Desa Cantik 2026,’’ ucap Wabup Loteng, H Muhammad Nursiah saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Penetapan ini, Nursiah menjelaskan, menjadi langkah awal dalam penguatan tata kelola data pada tingkat desa/kelurahan.

Menurutnya, desa/kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus sumber utama data sektoral.

‘’Oleh sebab itu, penguatan literasi statistik dan pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan data pada tingkat desa. Salah satu contoh, kata dia, terbatasnya sumber daya manusia dan belum optimalnya standar data. 

Kondisi ini mendorong perlunya peningkatan kapasitas statistik melalui Program Desa Cantik.

‘’Pembangunan yang efektif harus didukung sumber daya manusia dan data yang akurat serta berkualitas. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,’’ kata Wahyudin.

Ia berharap melalui sinergi ini, desa/kelurahan bisa menjadi produsen data yang andal dan mampu memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.

‘’Program Desa Cantik menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan desa/kelurahan agar lebih terarah, efektif dan berkelanjutan melalui penguatan data yang valid dan terintegrasi,’’ harap Wahyudin. (iwn)

ITDC dukung media gathering JMSI NTB di kawasan Mandalika

 

OPSINTB.com - Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan pelaksanaan Halal Bihalal dan Media Gathering 2026 yang akan digelar di Kawasan Wisata Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, pada 1–2 Mei 2026.

Kegiatan tersebut akan berlangsung bertepatan dengan ajang internasional GT World Challenge Asia 2026 yang digelar pada 1–3 Mei di Pertamina Mandalika International Circuit.

Kesiapan ini disampaikan Ketua Pengda JMSI NTB Haji Boy Mashudi usai audiensi dengan manajemen The Mandalika ITDC, Selasa (21/4/2026).

Rombongan Pengda JMSI NTB antara lain Ketua H Boy Mashudi, Sekretaris Sukri Aruman, Bendahara Ahmad Ikliluddin dan Lalu Amrillah selaku Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah. Turut mendampingi H Rudi Hidayat selaku Dewan Pembina JMSI NTB, H Muludin Dewan Penasehat  JMSI Pengcab Lombok Timur.

 Dalam pertemuan tersebut, rombongan JMSI NTB diterima langsung General Manager The Mandalika ITDC Agus Setiawan beserta jajaran.

Haji Boy menegaskan, pemilihan Mandalika sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa pertimbangan.

Kawasan ekonomi khusus tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah.

“JMSI NTB ingin menjadi mitra strategis dalam memberikan informasi yang positif tentang Mandalika yang semakin mendunia,”sebutnya.

Ia juga menyebutkan, kegiatan ini akan dihadiri puluhan pemilik media siber anggota JMSI NTB.

“Insyallah akan hadir tidak kurang dari 32 pemilik media siber anggota JMSI NTB dalam media gathering ini,”tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina JMSI NTB Haji Rudi Hidayat turut memaparkan peran JMSI sebagai asosiasi media siber dalam mendukung penguatan informasi publik di daerah.

Di sisi lain, pihak The Mandalika ITDC menyatakan dukungan  terhadap kegiatan JMSI NTB. 

General Manager The Mandalika ITDC Agus Setiawan menyambut positif rencana pelaksanaan media gathering yang dinilai selaras dengan upaya promosi kawasan Mandalika.

“Kami berterimakasih kepada JMSI NTB dan siap berkolaborasi untuk memberikan informasi dan sarana pendukung lain yang diperlukan dalam kegiatan media gathering,”sebutnya.

Agus menilai media siber memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menyampaikan perkembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika kepada publik luas.

Selain itu, ITDC juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha dan komunitas seni budaya.

“Sudah banyak yang dilatih melakoni berbagai keterampilan termasuk menjadi pemain atraksi seni yang ditampilkan di venue Bazar Mandalika,”paparnya didampingi  Adjat Harjakusumah, Manager Public Community Relation dan Wiwit Susila, Officer Corporate Communication The Mandalika ITDC.

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan kawasan demi meningkatkan kenyamanan pengunjung.

“Kami terus berbenah untuk menjawab keluhan pengunjung agar lebih nyaman menikmati keindahan pariwisata Kuta Mandalika,”paparnya.

Terkait dukungan terhadap kegiatan JMSI NTB, ITDC juga menyiapkan fasilitas lokasi acara di sejumlah titik strategis di kawasan Mandalika.

“Semoga media gatheringnya akan berjalan lancar dan sukses,”harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pengda JMSI NTB Sukri Aruman menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda perdana setelah terbitnya SK kepengurusan JMSI NTB periode 2025–2030.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut akan diikuti sekitar 32 pemilik media siber, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar JMSI NTB dengan fokus pada penguatan organisasi.

“Kali ini thema yang diusung yakni memperkuat ekosistem media siber daerah yang professional, berintegritas dan berdaya saing di era digital,”pungkasnya. (red)

Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng ancam mogok kerja

 

OPSINTB.com - Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) Paruh Waktu di Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutan kenaikan gaji tak digubris pemerintah daerah.

Ketua Umum Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan (BANGKIT) NTB, Lalu Satria Wijaya, menyatakan belum puas dengan jawaban pemangku kebijakan terkait tuntutan kenaikan gaji.

‘’Kalau tidak ada solusi dari pemerintah, kami akan mogok kerja,’’ tegasnya saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Dalam kontrak kerja yang ditandatangani ribuan Nakes, tertera gaji Rp 200 ribu. Besaran gaji tersebut, menurut dia, tentunya tidak sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mereka.

‘’Hari ini kami kecewa karena jawaban dari pemangku kebijakan belum memuaskan. Jawaban mereka masih ngalor ngidul. Nggak jelas,’’ kata pria asal Keruak Lombok Timur itu.

Pun demikian dengan tuntutan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu, dinilainya belum mendapatkan jawaban yang pas. Terpenting, dia melanjutkan, saat ini adalah tuntutan kenaikan gaji disetujui pemerintah.

‘’Minimal Rp 1 juta. PAD-nya Loteng besar; punya bandara, punya sirkuit dan lokasi pariwisata bagus; masa nggak mampu,’’ ujarnya.

Menanggapi ancaman para Nakes tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, dr Mamang Bagiansyah berharap, aksi mogok tidak terjadi. Dia berharap Nakes bekerja secara profesional dan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

‘’Saya harap teman-teman bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetaplah profesional,’’ ucap pria yang juga menjabat Plt RSUD Praya tersebut.

Pemilik Klinik Angkasa Farma tersebut berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para Nakes agar mereka mendapatkan kesejahteraan serta pendapatan yang sesuai dengan beban kerja mereka.

‘’Kita akan usahakan yang terbaik bagi teman-teman. Mohon bersabar!’’ serunya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman Fua Note menyatakan, besaran gaji yang diterima para Nakes sesuai kemampuan atau potensi keuangan daerah saat ini.

Dia tidak berani berspekulasi terkait akan adanya potensi kenaikan gaji kendati kontrak para Nakes diperpanjang tahun depan. Mengingat, Rahman menambahkan, audit BPK yang belum tuntas dan PR pemerintah daerah lainnya.

‘’Belum berani saya menjawab (gaji naik,red) itu. Masih terlalu dini. Kan kita belum selesai audit BPK juga dan lain sebagainya,’’ kata Rahman.

Perwakilan Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani yang menemui para Nakes menyatakan akan menyampaikan aspirasi para Nakes ke pemerintah pusat. Dia berjanji akan segera menyampaikan keluh kesah para Nakes ke pusat agar tuntutan mereka terpenuhi.

‘’Segera kami sampaikan aspirasi teman-teman ke pusat. Tetap sabar, berdoa dan bekerja profesional,’’ ujarnya.

Seorang Nakes Puskesmas Pringgarata inisial DW, mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah. DW yang telah 15 tahun mengabdi merasa profesi serta kerja kerasnya selama ini tidak dihargai pemerintah.

‘’Bayangkan Pak! Saat Covid-19, kami para honorer sebagai garda terdepan yang menangani pasien, tolong hargai profesi kami,’’ kata DW.

Gaji Rp 200 ribu yang tercantum dalam kontrak, DW menjabarkan, tak sesuai dengan biaya kuliah yang telah dikeluarkan. Pun untuk mengurus sertifikat atau surat profesi kebidanan yang jumlahnya mencapai Rp 9 juta.

DW dan para Nakes lainnya berharap, ada solusi terbaik bagi mereka soal gaji sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas profesionalisme mereka dalam bekerja. (red)