81 tahun NKRI: Ketika pemimpin berganti, demokrasi elektoral semakin matang

Catatan reflektif Mastur (Anggota KPU Provinsi NTB)

OPSINTB.com - Di ambang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu fakta sederhana namun penuh makna, pemimpin telah silih berganti, namun semangat bernegara tetap utuh. Dari Soekarno hingga Prabowo Subianto, estafet kepemimpinan nasional berlangsung melalui mekanisme yang terus disempurnakan mekanisme demokrasi elektoral.

Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, saya memandang perjalanan 81 tahun ini bukan semata-mata angka. Ia adalah cerminan bagaimana bangsa ini belajar mengelola kekuasaan secara beradab. Pemilihan umum bukan lagi sekadar ritual lima tahunan, melainkan fondasi legitimasi yang terus diperkuat.

Evolusi yang tak boleh dilupakan

Pada masa awal kemerdekaan, mekanisme pemilihan masih sangat terbatas. Kemudian datang Orde Baru dengan sistem yang terpusat. Reformasi 1998 menjadi titik balik, pemilihan langsung, desentralisasi, penguatan lembaga penyelenggara, hingga lahirnya KPU yang mandiri. Setiap periode membawa penyempurnaan dari sistem proporsional, ambang batas pencalonan, regulasi kampanye, hingga pengawasan yang semakin ketat.

Hari ini, di usia 81 tahun, Indonesia memiliki salah satu sistem pemilu paling kompleks di dunia, memilih anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden dalam siklus yang saling terkait. Kompleksitas ini bukan beban, melainkan bukti komitmen untuk memberikan ruang partisipasi seluas mungkin kepada rakyat.

Peran KPU: Politik integritas, bukan pemain politik

KPU Provinsi berada di garis depan pelaksanaan. Kami bukan sekadar “penyelenggara teknis”. Kami adalah penjaga integritas proses. Setiap tahap dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi menjadi medan ujian kredibilitas demokrasi.

Tantangan tetap ada, politik uang yang gigih, polarisasi yang mengeras, disinformasi yang cepat menyebar, serta partisipasi pemilih yang fluktuatif.

Namun tantangan justru menjadi alasan mengapa penyempurnaan harus terus dilakukan. Demokrasi elektoral yang “sempurna” bukan berarti tanpa cacat, melainkan sistem yang mampu memperbaiki dirinya sendiri secara terbuka dan akuntabel.

Menatap ke Depan

Usia 81 tahun adalah usia yang cukup matang untuk berhenti berpuas diri. Pertanyaan terbesar bukan lagi “Apakah pemilu sudah demokratis?”, melainkan, apakah demokrasi elektoral kita mampu menghasilkan kepemimpinan yang menjawab kebutuhan zaman?,”.

Kualitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pemilihannya, tetapi juga oleh kualitas partisipasi warga, kualitas informasi yang beredar, dan kualitas pengawasan bersama. Di sinilah peran seluruh pemangku kepentingan penyelenggara, peserta, media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi krusial.

Sebagai anggota KPU Provinsi, saya percaya bahwa setiap pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas adalah investasi jangka panjang bagi NKRI. Ketika pemimpin berganti melalui mekanisme yang sah dan terpercaya, yang sesungguhnya diperkuat bukanlah individu, melainkan institusi dan kepercayaan publik.

Di usia 81 tahun, mari kita rayakan bukan hanya kemerdekaan dari kolonialisme, tetapi juga kemerdekaan untuk memilih dan dipilih secara bermartabat. Karena demokrasi elektoral yang terus disempurnakan adalah salah satu warisan terpenting yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Semoga demokrasi kita semakin dewasa, dan kepemimpinan yang lahir darinya semakin bertanggung jawab.