OPSINTB.com - Wakil Bupati Sumbawa, H Mohamad Ansori menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, kritik harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan sebagai ancaman bagi pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa saat menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H Hasan Usman, Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup yang didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, menekankan pentingnya ruang diskusi antara pemerintah dan masyarakat agar program-program pemerintah dapat diawasi, dievaluasi, serta dikawal bersama.
"Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman," ucap Mohamad Ansori di hadapan massa aksi PMII.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keterbukaan menerima masukan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
"Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya," katanya.
Di hadapan peserta aksi, Wabup menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, namun penyelesaiannya membutuhkan proses dan kerja bersama.
"Semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Mohamad Ansori juga mengakui bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu diperkuat.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait distribusi gas bersubsidi, ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat," ujarnya.
Wakil Bupati menutup dialog dengan menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan menjadi modal penting untuk membahas berbagai persoalan daerah secara terbuka, sekaligus mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami