OPSINTB.com - Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair menekankan agar seluruh aparatur pemerintah memiliki pemahaman dan arah gerak yang sama dalam mendukung triple agenda pembangunan Pemerintahan Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Ketiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata mendunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh Pejabat Eselon Dua lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Menurut Abul Chair, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja terukur dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.
Desa Berdaya Jadi Instrumen Utama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di NTB.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program Desa Berdaya tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
“Jangan sampai kemudian yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegas Sekda NTB.
Abul Chair menambahkan bahwa bantuan melalui program Desa Berdaya harus menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Pengawasan Anggaran dari Hulu hingga Hilir
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda NTB memastikan proses pengendalian dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai. Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan mulai dari verifikasi usulan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.
Ia menekankan bahwa aspek paling krusial adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujar Abul Chair.
Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, program ini bukan satu-satunya instrumen. Desa Berdaya berfungsi sebagai pengungkit yang akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” kata Sekda.
Abul Chair juga meminta seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Sinergi antar OPD menjadi kunci utama mewujudkan target program prioritas Gubernur Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami