NTB cetak paralegal, akses keadilan semakin dekat ke masyarakat

NTB cetak paralegal, akses keadilan semakin dekat ke rakyat

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI) meluncurkan langkah strategis untuk memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa melalui pelatihan paralegal masyarakat. Sebanyak 200 peserta dari berbagai daerah di NTB mengikuti pelatihan yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/6/2026).

Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Gerakan 1.000 Paralegal yang diinisiasi Kongres Advokat Indonesia. NTB menjadi provinsi pertama yang memulai gerakan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan pendekatan nonlitigasi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kongres Advokat Indonesia yang dinilainya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB.

Menurut Gubernur, keberadaan paralegal sangat penting karena masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan hukum formal akibat faktor biaya, jarak, dan kompleksitas proses peradilan.

“Keadilan melalui jalur formal sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, akses terhadap proses hukum masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kehadiran paralegal menjadi sangat penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat,” ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Mediasi yang dilakukan dengan baik sering kali mampu menghasilkan solusi yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

“Kalau sebuah persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi, hasilnya biasanya lebih baik karena menghadirkan solusi bersama. Tidak ada pihak yang merasa kalah, dan hubungan sosial di masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Ia juga mencontohkan beberapa konflik sosial di daerah yang bermula dari persoalan keluarga atau sengketa sederhana, namun melebar karena tidak adanya ruang dialog dan mediasi yang efektif.

Menurut Gubernur, paralegal yang memahami hukum dasar sekaligus memiliki kemampuan mediasi dapat menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Paralegal bukan hanya memahami aturan hukum, tetapi juga menjadi penghubung yang membantu masyarakat menemukan jalan keluar melalui musyawarah dan dialog,” tegasnya.

Gubernur pun mengapresiasi para peserta yang mengikuti pelatihan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Mereka hadir bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan karena kepedulian terhadap lingkungan dan keinginan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Semangat seperti ini yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium DPP KAI, Dr. H. KP.

Heru S. Notonegoro, menyatakan bahwa Gerakan 1.000 Paralegal dimulai dari NTB dan diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

“Genderang Gerakan 1.000 Paralegal kami mulai dari NTB. Harapannya, gerakan ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat serta memperluas akses terhadap keadilan,” katanya.

Heru menambahkan bahwa pelatihan paralegal merupakan bentuk pengabdian nyata organisasi profesi advokat kepada masyarakat. KAI ingin kehadirannya tidak hanya fokus pada agenda internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin meninggalkan jejak yang nyata. Pengetahuan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan dan pemahaman hukum dasar,” ujarnya.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber nasional, di antaranya pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, akademisi Universitas Mataram Dr. Joko Jumadi, serta para advokat dan praktisi hukum dari Kongres Advokat Indonesia.

Melalui Gerakan 1.000 Paralegal, NTB diharapkan menjadi pelopor lahirnya masyarakat yang semakin sadar hukum, sekaligus memperkuat penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan yang lebih partisipatif, damai, dan berkeadilan. (red)