Lombok Timur jadi model digitalisasi bansos nasional

OPSINTB.com - Kabupaten Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026.

Program yang digagas oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik.

Sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos tersebut digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan.

Asisten I Setda Lombok Timur, H Ahyan menegaskan, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Lotim jelasnya, terdapat lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya.

"Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari data yang tidak cepat diperbarui, keterlambatan penyaluran, hingga masih terjadinya salah sasaran," ucap Asisten I Setda Lombok Timur, H Ahyan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos (perlindungan sosial) sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART), dengan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pelayanan publik.

Lebih lanjut dirinya menyebut digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Melalui Portal Perlinsos, pihakmya berharap berbagai kendala seperti keterlambatan pembaruan data dan salah sasaran dapat diminimalkan.

Ia menambahkan, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.

Melalui sistem baru ini, proses pendataan tidak lagi bergantung pada mekanisme pengusulan berjenjang seperti sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftarkan diri secara mandiri beserta anggota keluarganya melalui aplikasi yang disediakan.

"Sementara bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar, pendaftaran dapat dilakukan melalui Agen Perlinsos yang telah ditunjuk," terangnya.

Disisi lain, Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan.

Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam sistem baru tersebut.

Ia menambahkan, pada saat proses pendaftaran dilakukan, sistem akan melakukan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah pemohon dengan data biometrik yang telah tersimpan pada database kependudukan.

Jika data dinyatakan sesuai, sistem secara otomatis akan menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan.

"Melalui sistem pendaftaran mandiri dan verifikasi biometrik, masyarakat dapat mengakses layanan bantuan sosial dengan lebih mudah, sementara pemerintah memiliki data yang lebih akurat untuk menentukan kelayakan penerima bantuan," jelasnya

Penerapan teknologi digital dan biometrik ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Dijelaskan Samuel, saat ini program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih menghadapi tingkat kesalahan sasaran yang cukup tinggi.

"Dari total alokasi bantuan sosial nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih terdapat sekitar 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem digitalisasi ini, diharapkan tingkat inclusion error dan exclusion error dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya di bawah 10 persen," ujarnya.

Samuel menambahkan bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah strategis dalam perluasan uji coba tersebut karena memiliki jumlah sasaran pendataan yang besar sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Meski demikian, penerapan sistem baru tersebut tidak serta-merta menggantikan mekanisme yang selama ini telah berjalan. Sistem lama melalui aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, pendamping PKH, dan Agen Perlinsos tetap dipertahankan selama masa uji coba berlangsung.

Hasil uji coba ini ditargetkan mulai digunakan dalam penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV tahun 2026 dan paling lambat pada Triwulan I tahun 2027.

Penentuan kelayakan penerima bantuan tetap menggunakan berbagai sumber data yang terintegrasi, termasuk skor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan dari Dukcapil, data kepemilikan aset dan kendaraan, serta sejumlah parameter lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menjelaskan bahwa perluasan uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, menguji penerimaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran mandiri, menguji kesiapan komponen digital publik seperti identitas digital dan sistem pertukaran data, serta mempersiapkan tata kelola digitalisasi bansos sebelum diterapkan secara nasional.

"Uji coba Portal Perlinsos tidak hanya bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, tetapi juga menguji kesiapan masyarakat dan seluruh komponen digital publik dalam mendukung transformasi layanan sosial berbasis teknologi," terang Dedi.

Kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, kegiatan diikuti sekitar 349 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa, kepala OPD, forum kawil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara pada hari kedua dilaksanakan kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi Agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta, terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kawil, serta SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Dedi, kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut bertujuan memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami mekanisme baru sehingga pelaksanaan uji coba dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal.

Melalui uji coba Portal Perlinsos ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap dapat mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Program ini juga diharapkan menjadi model implementasi digitalisasi bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia. (zaa)